Dugaan Penipuan Pengurusan PK Rp50 Juta Disorot, H. Suparmin Kembali Datangi Polres Demak

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Demak || Dugaan penipuan berkedok pengurusan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) kembali mencuat di Kabupaten Demak. H. Suparmin bersama istrinya mendatangi Satreskrim Polres Demak, Selasa (29/9/2026), untuk memberikan keterangan dan klarifikasi terkait laporan yang menyebut nama Eko Sugiarto alias Eko HK.

Dalam pengaduannya, H. Suparmin mengaku telah menyerahkan uang hingga Rp50 juta kepada Eko Sugiarto dengan dalih untuk membantu mengurus proses PK. Namun, menurut keterangan pengadu, proses yang dijanjikan tersebut hingga kini belum mendapatkan kejelasan maupun tindak lanjut sebagaimana yang diharapkan.

Kedatangan Suparmin ke Satreskrim Polres Demak menjadi bagian dari proses pemberian keterangan kepada penyidik guna memperjelas kronologi, aliran dana, komunikasi, serta rangkaian peristiwa yang menjadi dasar laporan.

Perkara tersebut menjadi sorotan publik karena terlapor disebut memiliki aktivitas sebagai wartawan pada media hukum dan kriminal. Selain itu, nama Eko Sugiarto juga dikaitkan dengan organisasi masyarakat Pasopati Nusantara Jaya.

Berbagai tudingan mengenai aktivitas organisasi maupun pihak yang bersangkutan di ruang publik beredar di masyarakat. Namun, tudingan mengenai adanya intervensi, ancaman maupun dugaan pemerasan terhadap pihak tertentu merupakan persoalan yang harus dibuktikan secara terpisah melalui fakta dan alat bukti yang sah.

Dorongan Penetapan Tersangka

Sejumlah warga berharap Polres Demak memberikan kepastian hukum terhadap laporan tersebut apabila hasil penyidikan telah menemukan bukti yang cukup.

Namun, penetapan tersangka bukan semata-mata didasarkan pada tuntutan atau tekanan publik. Penyidik harus terlebih dahulu memastikan adanya dugaan tindak pidana dan memperoleh bukti yang memenuhi ketentuan hukum acara pidana.

Dalam perkara ini, penyidik dapat mendalami antara lain bukti penyerahan uang, komunikasi antara pelapor dan terlapor, tujuan pemberian uang, dokumen terkait pengurusan PK, serta keterangan para pihak yang mengetahui rangkaian peristiwa tersebut.

Jika dari hasil penyidikan ditemukan bukti yang cukup dan unsur tindak pidana terpenuhi, proses hukum selanjutnya menjadi kewenangan penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebaliknya, apabila bukti yang diperoleh belum memenuhi persyaratan hukum, penyidik tetap berkewajiban memberikan penanganan sesuai prosedur yang berlaku.

Bukan Sekadar Persoalan Rp50 Juta

Kasus ini tidak hanya berkaitan dengan nominal uang yang disebut mencapai Rp50 juta. Persoalan utamanya adalah dugaan adanya janji pengurusan proses hukum yang kemudian dipersoalkan karena tidak memberikan kejelasan kepada pihak yang telah menyerahkan uang.

Karena itu, publik kini menunggu bagaimana Polres Demak mengurai perkara tersebut: apakah terdapat tindak pidana sebagaimana dilaporkan, siapa pihak yang bertanggung jawab, serta bagaimana status hukum laporan tersebut setelah seluruh alat bukti diperiksa.

H. Suparmin sendiri telah memberikan keterangannya kepada penyidik. Selanjutnya, masyarakat menunggu hasil proses hukum berdasarkan bukti dan fakta yang ditemukan aparat penegak hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, belum mendapatkan rilis dari pihak kepolisian, dan seluruh tudingan terhadap Eko Sugiarto alias Eko HK dalam pemberitaan ini merupakan dugaan berdasarkan keterangan pihak pengadu. Terlapor tetap memiliki hak klarifikasi atau hak jawab kedalam website kami, bisa menghubungi nomor 0812-8593-5774

Chandra: Budaya Pati Harus Masuk Sekolah, Generasi Muda Jangan Cuma Jadi Penonton

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mendorong seni dan budaya daerah tidak berhenti sebagai tontonan, tetapi menjadi bagian dari proses pendidikan generasi muda. Menurutnya, pengenalan budaya sejak bangku sekolah penting agar anak-anak Pati mengenal, mencintai, sekaligus mampu melestarikan warisan budaya daerah.

Pesan tersebut disampaikan Chandra saat menghadiri Gelar Seni Budaya Tahun 2026 di Anjungan Jawa Tengah, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Minggu (27/9/2026). Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Pati menampilkan Sendratari Sapi Pragolo sebagai salah satu bentuk pengenalan kekayaan seni budaya Pati.

Chandra mengapresiasi penampilan para pelajar dari sejumlah SMP di Kabupaten Pati yang tampil membawakan berbagai pertunjukan seni budaya. Ia menilai, penampilan tersebut menunjukkan bahwa generasi muda Pati memiliki potensi dan talenta besar di bidang kesenian.

“Dengan kesenian, anak-anak dapat bekerja sama, bahu membahu untuk menampilkan pertunjukan yang luar biasa,” ujar Chandra.

Menurutnya, kesenian bukan sekadar aktivitas pentas. Di dalamnya terdapat proses pembentukan karakter, kerja sama, kedisiplinan, kreativitas, hingga keberanian untuk tampil di hadapan publik.

Karena itu, Chandra memberikan apresiasi kepada para kepala sekolah yang ikut mendorong pelaksanaan Gerakan Seni Masuk Sekolah (GSMS). Program tersebut dinilai memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengenal seni dan budaya sekaligus mengembangkan kemampuan bekerja sama.

Chandra juga menilai keberadaan kegiatan seni semakin penting di tengah perkembangan zaman modern. Ketika pola interaksi masyarakat terus berubah, kegiatan kesenian dapat menjadi ruang bagi anak-anak untuk membangun kebersamaan, saling mendukung, dan meningkatkan rasa percaya diri.

“Melalui kegiatan kesenian, anak-anak bisa belajar bekerja sama, saling mendukung, sekaligus membangun rasa percaya diri,” jelasnya.

Ia turut memberikan apresiasi kepada Sanggar Karawitan Seni Kabupaten Pati yang selama ini konsisten berkontribusi dalam menjaga dan melestarikan kesenian daerah.

Pemkab Pati, lanjut Chandra, akan terus mendorong kegiatan kesenian dan pementasan budaya bagi generasi muda. Salah satunya melalui rencana menghidupkan kembali Alun-Alun Kembang Joyo sebagai salah satu pusat kegiatan kesenian pada 2027, dengan dukungan fasilitas panggung yang lebih lengkap.

Bagi Chandra, kesempatan tampil di Anjungan Jawa Tengah TMII juga menjadi pengalaman penting bagi para pelajar. Panggung tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi agar mereka terus mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki.

Selain penguatan seni di lingkungan sekolah, Chandra berharap kolaborasi dengan paguyuban masyarakat Jawa Tengah, termasuk para perantau asal Pati, dapat terus terjalin. Kolaborasi tersebut dinilai dapat menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkenalkan budaya Pati sekaligus mendukung pembangunan daerah.

Gelar Seni Budaya Tahun 2026 diikuti peserta didik dari sejumlah SMP di Kabupaten Pati, Sanggar Karawitan Seni Kabupaten Pati, perwakilan Paguyuban Perantau Masyarakat Jawa Tengah di Jakarta, serta undangan dan masyarakat.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang promosi potensi seni budaya Pati di tingkat lebih luas. Di sisi lain, panggung tersebut memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk menunjukkan bakat, kreativitas, dan kemampuan mereka dalam menjaga keberlanjutan budaya daerah.

Laporan terhadap ES HK Dipertanyakan, Publik Desak Polres Demak Buka Perkembangan Penanganan Perkara

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Demak || Penanganan sejumlah pengaduan dan laporan masyarakat yang dikaitkan dengan seorang oknum yang mengatasnamakan diri sebagai media, jurnalis atau wartawan berinisial ES atau yang dikenal dengan sebutan ES HK, kini menjadi sorotan publik.

Sejumlah pihak mempertanyakan sejauh mana proses penanganan laporan tersebut oleh Polres Demak. Pertanyaan itu muncul karena perkara yang disebut telah dilaporkan kepada kepolisian dinilai belum menunjukkan perkembangan yang jelas di ruang publik.

Informasi mengenai persoalan tersebut bahkan telah berkembang luas melalui ruang publik dan media sosial. Namun, hingga kini masih muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai status penanganan laporan, termasuk apakah perkara telah memasuki tahap penyelidikan lebih lanjut atau masih dalam proses pemeriksaan awal.

Publik juga mempertanyakan apakah pihak pelapor telah memperoleh Surat Tanda Terima Laporan (STTLP) serta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), apabila perkara telah masuk pada tahapan penyidikan.

Secara prosedural, masyarakat yang membuat laporan berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan perkara sesuai mekanisme yang berlaku. Karena itu, transparansi mengenai status laporan menjadi penting agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Di sisi lain, muncul berbagai pertanyaan dan dugaan di ruang publik mengenai alasan lambannya penanganan perkara. Namun, dugaan mengenai adanya beban kerja penyidik, intervensi pihak tertentu, maupun dugaan bahwa seseorang memiliki pengaruh atau “beking” terhadap institusi kepolisian belum dapat dinyatakan sebagai fakta tanpa adanya bukti dan keterangan resmi dari pihak berwenang.

Kompleksitas sebuah perkara juga dapat memengaruhi proses penyelidikan maupun penyidikan. Pemeriksaan saksi, pengumpulan dokumen, pemeriksaan barang bukti, keterangan ahli, maupun kebutuhan pembuktian lainnya merupakan bagian dari proses hukum yang harus dilakukan penyidik sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Karena itu, masyarakat meminta Polres Demak memberikan penjelasan secara terbuka mengenai perkembangan laporan yang telah masuk, termasuk tahapan penanganannya dan langkah hukum yang telah dilakukan.

Jika terdapat laporan yang dinilai tidak berjalan atau terdapat dugaan pelanggaran prosedur, masyarakat juga dapat menggunakan mekanisme pengaduan resmi yang tersedia pada institusi kepolisian, termasuk menyampaikan pengaduan melalui kanal pengawasan internal.

Yang tidak kalah penting, setiap pihak yang menyampaikan laporan perlu memastikan terlebih dahulu status administrasi perkaranya. Apakah laporan telah diterima secara resmi, apakah sudah memperoleh STTLP, siapa yang menangani, serta bagaimana perkembangan pemeriksaan merupakan informasi penting untuk memastikan proses hukum dapat dipantau secara objektif.

Hingga berita ini disusun, berbagai pertanyaan publik mengenai penanganan perkara yang dikaitkan dengan ES atau ES HK masih menunggu penjelasan resmi dari Polres Demak.

Keterangan resmi kepolisian diperlukan untuk menjawab apakah laporan tersebut telah memenuhi unsur pidana, masih dalam tahap penyelidikan, telah naik ke tahap penyidikan, atau terdapat alasan hukum tertentu yang menyebabkan prosesnya belum berlanjut.

Dengan demikian, polemik di tengah masyarakat tidak berkembang menjadi spekulasi yang tidak berdasar, sementara proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum mendapatkan rilis dari pihak kepolisian, dan seluruh tudingan terhadap Eko Sugiarto alias Eko HK dalam pemberitaan ini merupakan dugaan berdasarkan keterangan pihak pengadu. Terlapor tetap memiliki hak klarifikasi atau hak jawab kedalam website kami, bisa menghubungi nomor 0812-8593-5774

Pintu Kamar Mandi Jadi Awal Keributan, Pria di Tayu Kena Tusuk Pisau Lipat

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Insiden penusukan terjadi di sebuah rumah kos di Desa Jepat Lor, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Minggu (27/9/2026) sekitar pukul 04.00 WIB. Seorang pria, Achmad Khoirul Anwar, mengalami luka pada paha sebelah kiri setelah diduga ditusuk menggunakan pisau lipat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut bermula ketika Eric Aryanto hendak kembali ke rumah kos milik Andi Buchori yang berada di Desa Jepat Lor, RT 5/RW 3, Kecamatan Tayu.

Saat Eric hendak masuk ke dalam kos, Vivi Damayanti yang disebut sebagai istri pelaku melihat kedatangannya dari jendela. Setelah Eric masuk, Vivi sempat meminta Eric membeli nasi. Namun, permintaan tersebut tidak diikuti.

Eric kemudian masuk ke dalam kos dengan maksud buang air kecil. Saat membuka pintu kamar mandi, ia disebut merasa pintu tersebut seperti mengganjal. Tidak lama kemudian, Achmad Khoirul Anwar keluar dari kamar mandi.

Melihat kondisi tersebut, Eric diduga tersulut emosi. Ia kemudian mengambil pisau lipat yang berada di sebelah akuarium di dalam kos dan menusukkannya ke arah Achmad.

Tusukan tersebut mengenai paha sebelah kiri korban hingga menyebabkan luka dan pendarahan.

Korban kemudian mendapat pertolongan dan dibawa ke Rumah Sakit Keluarga Sehat (KSH) Tayu untuk menjalani perawatan medis.

Dalam perjalanan menuju rumah sakit, Eric disebut membuang barang yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut di sepanjang jalan, tepatnya di sekitar area persawahan dekat RS KSH. Tindakan itu disebut dilakukan karena yang bersangkutan diduga panik setelah kejadian.

Sementara itu, bercak darah yang ditemukan di depan rumah kos membuat saksi di lokasi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Tayu.

Peristiwa tersebut selanjutnya ditangani pihak kepolisian. Petugas masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap secara lengkap rangkaian kejadian, motif dugaan penusukan, serta keberadaan barang bukti yang diduga dibuang di sekitar lokasi.

Hingga berita ini ditulis, informasi mengenai proses hukum terhadap pihak yang diduga terlibat masih menunggu keterangan resmi dari kepolisian.

Bukan Cuma Pati! Ini Daftar Wilayah yang Menggunakan Plat K di Jawa Tengah

November, 1, 26

Photos
Photo : gambar hanya bahan pelengkap berita

Cakranusantara.net, Pati || Kode huruf pada bagian depan plat nomor kendaraan ternyata memiliki pembagian wilayah tersendiri. Di Jawa Tengah, kode kendaraan terbagi dalam enam kelompok wilayah yang secara historis mengikuti pembagian eks karesidenan.

Meskipun sistem karesidenan tidak lagi menjadi struktur pemerintahan daerah, pembagian tersebut masih dikenal luas dan tercermin dalam kode registrasi kendaraan bermotor.

Di Jawa Tengah terdapat enam kode utama, yakni H, AD, G, K, R, dan AA. Masing-masing kode mencakup sejumlah kabupaten dan kota.

Plat H digunakan untuk wilayah eks Karesidenan Semarang, meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Grobogan.

Kemudian plat AD merupakan kode kendaraan wilayah eks Karesidenan Surakarta atau Solo Raya. Wilayah ini mencakup Kota Surakarta, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Boyolali, Klaten, dan Wonogiri.

Sementara plat G digunakan untuk wilayah eks Karesidenan Pekalongan, yang meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Brebes, Pemalang, dan Batang.

Untuk kawasan eks Karesidenan Pati atau Muria Raya, kendaraan menggunakan plat K. Wilayah ini mencakup Kabupaten Pati, Kudus, Jepara, Rembang, dan Blora, termasuk wilayah Cepu.

Berikutnya, plat R digunakan untuk wilayah eks Karesidenan Banyumas, meliputi Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara.

Sedangkan plat AA digunakan untuk wilayah eks Karesidenan Kedu, yang mencakup Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Temanggung, Wonosobo, Kebumen, dan Purworejo.

Dengan demikian, masyarakat yang melihat kendaraan dengan awalan K, misalnya, tidak serta-merta dapat menyimpulkan kendaraan tersebut berasal dari Kabupaten Pati. Sebab, kode K juga digunakan untuk kendaraan yang terdaftar di Kudus, Jepara, Rembang, maupun Blora.

Kode pada plat nomor pada dasarnya menunjukkan wilayah registrasi kendaraan, bukan selalu menunjukkan tempat tinggal pemilik kendaraan saat ini.

Pembagian kode tersebut menjadi salah satu identitas kendaraan yang masih mudah dikenali masyarakat sekaligus menjadi bagian dari sejarah pembagian wilayah administratif di Jawa Tengah.

Moh Setyadi Resmi Duduk di DPRD Pati, Chandra Tekankan Amanah dan Kepentingan Publik

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Moh Setyadi resmi menjadi anggota DPRD Kabupaten Pati melalui mekanisme Pengganti Antarwaktu (PAW) sisa masa jabatan 2024–2029. Dalam momentum tersebut, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menegaskan bahwa jabatan sebagai wakil rakyat bukan sekadar kedudukan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Chandra saat menghadiri rapat paripurna pengucapan sumpah/janji anggota DPRD PAW di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pati, Jumat (25/9/2026).

“Jabatan ini adalah sarana pengabdian, bukan hanya kedudukan semata,” ujar Chandra.

Menurut Chandra, pergantian anggota DPRD melalui mekanisme PAW merupakan bagian dari keberlanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif. Karena itu, anggota DPRD memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, pengawasan, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.

“Anggota dewan harus mendengarkan aspirasi masyarakat, memahami berbagai persoalan yang ada, serta ikut memberikan solusi yang nyata dan bermanfaat,” kata Chandra.

Moh Setyadi dilantik untuk menggantikan Riyanto yang meninggal dunia pada 16 April 2026. Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji dipimpin Ketua DPRD Pati Ali Badrudin sesuai mekanisme PAW yang telah ditetapkan.

Usai dilantik, Moh Setyadi menyampaikan komitmennya untuk meneruskan perjuangan almarhum Riyanto selama menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

“Kami siap melanjutkan perjuangan H Riyanto. Kami mohon doa masyarakat agar bisa amanah dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Pati,” ujar Moh Setyadi.

Sementara itu, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menjelaskan bahwa Moh Setyadi menggantikan Riyanto dari Partai Golongan Karya berdasarkan ketentuan dan keputusan yang telah ditetapkan.

Ali juga meminta anggota DPRD yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan tugas, fungsi, komisi maupun alat kelengkapan DPRD yang sebelumnya ditempati anggota yang digantikannya.

“Saudara Moh Setyadi harus menyesuaikan di komisi atau alat kelengkapan yang digantikannya,” kata Ali.

Dalam kesempatan tersebut, Chandra turut menyampaikan penghormatan atas pengabdian almarhum Riyanto selama menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Pati. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga almarhum serta mendoakan agar keluarga diberikan ketabahan dan keikhlasan.

Chandra berharap kehadiran anggota DPRD melalui mekanisme PAW dapat memperkuat sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pati dalam menjalankan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga berpesan agar sumpah/janji yang telah diucapkan tidak berhenti sebagai seremoni pelantikan, tetapi menjadi pedoman dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.

Rapat paripurna tersebut dihadiri Forkopimda Kabupaten Pati, Ketua DPRD Pati beserta jajaran pimpinan dan anggota DPRD, para staf ahli bupati, kepala OPD, camat se-Kabupaten Pati, serta pimpinan dan perwakilan partai politik.

Kehadiran para pejabat dan unsur terkait tersebut sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan agenda pengucapan sumpah/janji Moh Setyadi sebagai anggota DPRD Kabupaten Pati melalui mekanisme PAW untuk sisa masa jabatan 2024–2029.

Pengurus FWP 2026–2029 Dikukuhkan, LBH Gardanusa Dorong Pers Makin Profesional

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gardanusa Cabang Pati menyampaikan ucapan selamat atas pengukuhan Pengurus Forum Wartawan Pati (FWP) periode 2026–2029 yang dirangkai dengan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Forum Wartawan Pati Tahun 2026, Jumat (25/9/2026).

Ucapan tersebut disampaikan Ketua LBH Gardanusa Cabang Pati, Catur Andi Cahyanto, S.H., P.L.A., bersama Zuhad Anis F., S.H. Dukungan itu turut diwujudkan melalui karangan bunga yang dikirimkan dalam kegiatan pengukuhan pengurus FWP.

Catur menegaskan, pers memiliki posisi penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan demokrasi dan penegakan hukum.

“Kami mengucapkan selamat atas pengukuhan Pengurus Forum Wartawan Pati periode 2026–2029. Semoga kepengurusan yang baru dapat semakin solid, profesional, serta mampu menjalankan tugas jurnalistik secara independen, berimbang dan bertanggung jawab,” ujar Catur.

Menurutnya, hubungan antara insan pers dan lembaga bantuan hukum juga dapat dibangun dalam bentuk sinergi positif, khususnya dalam memberikan edukasi hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

“Pers dan lembaga bantuan hukum memiliki ruang masing-masing untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Pers menyampaikan informasi, sedangkan LBH memberikan pendampingan dan edukasi hukum. Keduanya dapat bersinergi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat,” katanya.

Catur juga berharap momentum HPN menjadi pengingat bagi seluruh insan pers mengenai pentingnya profesionalitas, integritas serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum dalam menjalankan tugas jurnalistik.

“Semoga FWP semakin maju, solid dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Pati. Selamat menjalankan amanah kepada seluruh pengurus FWP periode 2026–2029,” pungkasnya.

LBH Gardanusa Cabang Pati turut memberikan apresiasi kepada seluruh insan pers yang selama ini berkontribusi dalam menyampaikan informasi sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat.

Pengukuhan Pengurus FWP periode 2026–2029 sendiri menjadi momentum bagi organisasi wartawan tersebut untuk memperkuat soliditas internal dan meningkatkan kontribusi pers dalam menyajikan informasi yang berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Pati.

Pengurus FWP Pati Resmi Dikukuhkan, Deklarasikan Perang terhadap Hoaks

November, 1, 26

Foto
foto bersama: Pengurus dan anggota Forum Wartawan Pati (FWP) periode 2026–2029 usai pengukuhan di Pendopo Kabupaten Pati

Cakranusantara.net, Pati || Forum Wartawan Pati (FWP) resmi mengukuhkan pengurus dan anggotanya periode 2026–2029 di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat (25/9/2026). Tak sekadar menjadi seremoni pergantian dan penguatan kepengurusan, momentum tersebut sekaligus ditandai dengan Deklarasi Forum Wartawan Pati Anti Hoaks.

Pengukuhan ini menjadi langkah baru FWP dalam memperkuat soliditas organisasi sekaligus menegaskan komitmen insan pers di Kabupaten Pati untuk menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, independen, berintegritas, dan bertanggung jawab.

Dalam deklarasinya, FWP menyatakan komitmen untuk menjunjung tinggi profesionalisme, independensi, dan integritas pers berdasarkan kode etik jurnalistik serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

FWP juga secara tegas menyatakan menolak dan memerangi penyebaran berita bohong atau hoaks, disinformasi, serta informasi menyesatkan yang dapat merugikan masyarakat maupun mengganggu ketertiban dan kondusivitas Kabupaten Pati.

Komitmen tersebut juga diwujudkan dengan mengutamakan verifikasi, keberimbangan, akurasi, dan kepentingan publik dalam setiap pemberitaan.

Tak hanya itu, FWP berkomitmen membangun sinergi dengan pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat, edukatif, dan bertanggung jawab.

Dalam deklarasi tersebut, FWP juga menempatkan pers sebagai kekuatan moral dan kontrol sosial untuk mendorong terciptanya Kabupaten Pati yang aman, kondusif, demokratis, dan bermartabat.

Semangat tersebut dirangkum dalam semboyan:

“Profesional dalam Berkarya, Independen dalam Memberitakan, Bersinergi untuk Pati, Bersatu Memerangi Hoaks.”

Deklarasi FWP Anti Hoaks tersebut dilaksanakan dalam rangka pengukuhan pengurus Forum Wartawan Pati periode 2026–2029 sekaligus memperingati Hari Pers Nasional Forum Wartawan Pati Tahun 2026.

Dengan dikukuhkannya kepengurusan baru, FWP diharapkan semakin solid dalam menjalankan fungsi organisasi sekaligus berkontribusi melalui pemberitaan yang faktual, berimbang, dan berpihak pada kepentingan publik.

Momentum pengukuhan tersebut kemudian ditutup dengan foto bersama seluruh pengurus dan anggota FWP.

Lapas Pati Gandeng Dinas Pendidikan, WBP Tetap Sekolah di Balik Jeruji

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Menjalani masa pidana tidak menjadi penghalang bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati untuk tetap mengenyam pendidikan.

Lapas Kelas IIB Pati bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan bagi Warga Binaan, Kamis (25/9/2026). Sebanyak delapan WBP mengikuti program tersebut, terdiri dari satu peserta Paket B dan tujuh peserta Paket C.

Program ini menjadi bagian dari upaya pemenuhan hak pendidikan bagi Warga Binaan sekaligus mendukung proses pembinaan selama menjalani masa pidana.

Dalam kegiatan pembelajaran, para WBP mendapatkan materi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Ekonomi sesuai jenjang pendidikan masing-masing. Mereka tetap diberi ruang untuk belajar dan mengembangkan pengetahuan meski berada di balik tembok Lapas.

Kerja sama antara Lapas Pati dan Dinas Pendidikan tersebut menjadi bentuk sinergi dalam memberikan akses pendidikan kesetaraan bagi Warga Binaan. Pendidikan tidak hanya diarahkan untuk menambah pengetahuan, tetapi juga diharapkan dapat menjadi modal bagi mereka ketika nantinya kembali ke tengah masyarakat.

Kepala Lapas Kelas IIB Pati, Suprihadi, menegaskan bahwa pemenuhan hak pendidikan merupakan bagian penting dari proses pembinaan Warga Binaan.

“Kami terus mendukung pemenuhan hak pendidikan bagi Warga Binaan sebagai bagian dari proses pembinaan. Melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan ini, kami berharap Warga Binaan dapat memanfaatkan kesempatan untuk terus belajar dan mengembangkan diri,” ujar Suprihadi.

Menurutnya, pendidikan yang dijalani selama berada di Lapas diharapkan memberikan manfaat jangka panjang, termasuk menjadi bekal bagi Warga Binaan setelah menyelesaikan masa pidana dan kembali berinteraksi dengan masyarakat.

“Semoga pendidikan yang diikuti dapat memberikan pengetahuan dan menjadi bekal yang bermanfaat ketika mereka kembali ke tengah masyarakat,” pungkasnya.

Sidak Dini Hari, Chandra Bongkar Masalah Bahan Pangan hingga IPAL SPPG MBG di Cluwak

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Saat sebagian besar warga masih terlelap, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra justru turun langsung memeriksa dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Mulai pukul 03.00 WIB, Jumat (25/9/2026), Chandra menyisir sejumlah SPPG di wilayah Cluwak untuk memastikan bahan pangan, proses pengolahan, hingga pengelolaan limbah memenuhi standar keamanan makanan bagi penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Enam titik menjadi sasaran sidak, yakni SPPG Ngablak 1, SPPG Ngablak 2, SPPG Sumur 1, SPPG Sumur 2, SPPG Ngawen, serta SPPG Ngablak di Dukuh Kramat.

Chandra turun bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Pati, serta Kabag Kesra Setda.

Dalam pemeriksaan, Chandra menemukan persoalan pada proses sortir bahan makanan. Salah satunya jeruk dengan kondisi kulit yang telah berubah warna menjadi agak kehitaman.

Meski bagian dalam buah dinilai masih mungkin layak dikonsumsi, kondisi kulit tersebut disebut berpotensi menjadi sumber kontaminasi silang terhadap bahan pangan lainnya.

“Tadi jeruknya kita ketahui banyak yang warnanya sudah agak hitam. Walaupun mungkin kalau dibuka masih layak untuk dimakan, kotoran itu bisa mengontaminasi makanan yang lain,” tegas Chandra.

Sorotan berikutnya mengarah pada pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Di sejumlah lokasi, fasilitas tersebut dinilai belum berfungsi optimal lantaran saluran air belum dilengkapi grease trap atau penyaring lemak.

Kondisi tersebut membuat sisa lemak dari proses pengolahan makanan masih berpotensi terbawa ke saluran pembuangan dan berdampak terhadap lingkungan sekitar.

“IPAL ini berdampak langsung dengan lingkungan masyarakat sekitar. Jangan sampai terjadi komplain-komplain dari masyarakat,” ujar Chandra.

Temuan lainnya berkaitan dengan air yang digunakan untuk memasak. Dalam sidak, ditemukan penggunaan air yang disebut belum memenuhi standar SNI. Temuan tersebut menjadi bagian dari evaluasi Pemkab Pati terhadap kualitas bahan dan fasilitas yang digunakan dalam penyediaan makanan MBG.

Chandra meminta seluruh kepala SPPG dan mitra penyedia memperketat pengawasan sejak tahap pemilihan bahan baku. Menurutnya, pemasok tidak boleh dipilih hanya berdasarkan pertimbangan harga, tetapi juga harus memenuhi standar keamanan dan kualitas pangan.

“Kepada mitra-mitra SPPG, berikan yang terbaik buat putra-putri kita. Jangan sampai mengambil supplier-supplier yang murah, karena ini menjadi salah satu faktor pemicu masalah keracunan di SPPG,” kata Chandra.

Selain bahan pangan, alur kerja di dalam dapur juga diminta dibenahi. Pengaturan keluar-masuk makanan, area pemorsian, ruang pendinginan, hingga pemisahan gudang basah dan gudang kering harus dijalankan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

“SOP harus dijalankan sepenuhnya. Kami harapkan Kepala SPPG se-Kabupaten Pati terus memperhatikan SOP-SOP yang ada di BGN. Kalau ini dilakukan, potensi keracunan bisa diminimalisasi,” tutur Chandra.

Namun, tidak seluruh lokasi mendapat catatan serupa. Saat meninjau dapur penyedia di Dukuh Kramat, Desa Ngablak, Chandra menilai fasilitas tersebut telah memenuhi standar kebersihan dan kelayakan operasional.

Penggunaan lantai epoxy di dapur tersebut juga dinilai dapat menjadi contoh bagi SPPG lainnya di Kabupaten Pati.

“Yang pertama tadi di Ngablak, SPPG-nya sudah memenuhi standar dan bagus secara tempatnya. Itu juga bisa menjadi rujukan SPPG-SPPG di Kabupaten Pati,” ujarnya.

Pemkab Pati memastikan pengawasan terhadap operasional SPPG akan terus dilakukan secara berkala. Laporan masyarakat terkait kualitas makanan juga akan ditindaklanjuti untuk menelusuri sumber persoalan dan menentukan langkah penyelesaian.

“Sidak-sidak ini akan terus kami lakukan dalam upaya pencegahan keracunan ataupun untuk mencegah adanya makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi. Kami ingin program ini benar-benar bisa bermanfaat bagi anak-anak kita,” kata Chandra.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Luky Pratugas Narimo menyampaikan perkembangan pemeriksaan laboratorium terkait dugaan kejadian keracunan MBG di Kecamatan Gembong.

Menurut Luky, parameter mikrobiologi telah selesai diperiksa, sedangkan parameter kimia masih dalam proses.

“Hasilnya sedang kami serahkan ke RSUD R.A.A. Soewondo untuk dilakukan ekspertisi oleh dokter spesialis patologi klinik. Setelah seluruh hasil keluar, termasuk parameter kimia, akan kami serahkan kepada Satgas MBG untuk menjadi acuan kebijakan selanjutnya,” jelas Luky.