Chandra Minta Ibu Bayi Badegan Tak Terus Dihakimi, Tekankan Kemanusiaan

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra meminta masyarakat menghentikan hujatan dan penghakiman terhadap keluarga serta ibu kandung bayi temuan asal Desa Badegan, Kecamatan Margorejo. Pesan tersebut disampaikan Chandra saat menghadiri proses serah terima bayi kepada ibu kandungnya di Rumah Sakit Keluarga Sehat (KSH) Pati, Jumat (18/9/2026).

Chandra menegaskan, persoalan yang menimpa keluarga tersebut semestinya tidak menjadi alasan bagi masyarakat untuk memberikan stigma maupun menghakimi secara berlebihan. Menurutnya, setiap manusia memiliki persoalan dan berpotensi melakukan kekhilafan dalam perjalanan hidup.

“Kelihatannya sudah dua kali kami hadir di sini untuk kembali menyerahkan bayi ke orang tuanya,” ujar Chandra.

Ia mengajak masyarakat melihat persoalan tersebut dari sisi kemanusiaan. Menurutnya, tidak ada manusia yang terbebas dari masalah, sehingga hujatan justru berpotensi memperberat kondisi keluarga yang tengah menghadapi persoalan.

“Kita, sebagai sesama manusia hendaknya tidak boleh menghujat ataupun menghakimi, karena setiap orang punya masalahnya masing-masing,” katanya.

Chandra juga menekankan bahwa kelahiran seorang anak merupakan kehendak Allah SWT. Setelah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit, bayi tersebut selanjutnya kembali berada dalam pengasuhan ibu kandungnya.

“Segala sesuatu dalam hidup sudah menjadi takdir yang digariskan Allah SWT. Kita hanya bisa terus berdoa, berikhtiar, dan berusaha,” tutur Chandra.

Ia berharap peristiwa tersebut menjadi pembelajaran bersama, khususnya bagi para orang tua. Chandra mengajak masyarakat tidak berhenti pada penilaian terhadap kesalahan, tetapi ikut mendoakan agar bayi tersebut tumbuh sehat dan memiliki masa depan yang baik.

“Yang terpenting mari kita doakan anak-anak kita, agar mereka mendapatkan kebaikan dan masa depan yang terbaik,” pungkasnya.

Lapas Pati Gelar Shalat Istisqa, Pegawai dan WBP Berdo’a di Tengah Kekeringan

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Di tengah kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati menggelar Shalat Istisqa pada Jumat (18/9/2026). Pegawai dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bersama-sama memanjatkan doa agar hujan segera turun dan membawa keberkahan bagi masyarakat.

Shalat Istisqa digelar di lingkungan Lapas Pati dengan berlangsung khidmat dan penuh kekhusyukan. Pelaksanaan ibadah tersebut diikuti jajaran pegawai serta WBP sebagai bentuk ikhtiar spiritual menghadapi kondisi minimnya curah hujan.

Dalam kegiatan tersebut, Shalat Istisqa diimami oleh perwakilan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pati. Selain memberikan tuntunan dalam pelaksanaan ibadah, momentum tersebut juga menjadi ruang untuk mengajak seluruh warga Lapas melakukan introspeksi dan semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Bagi jajaran Lapas Pati, Shalat Istisqa tidak sekadar menjadi ritual keagamaan. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum memperkuat kebersamaan antara petugas dan WBP sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap kondisi lingkungan dan masyarakat yang terdampak kekeringan.

Kalapas Pati Suprihadi mengatakan, Shalat Istisqa merupakan salah satu bentuk ikhtiar dan doa bersama untuk memohon pertolongan Allah SWT agar hujan segera diturunkan.

“Melalui Shalat Istisqa ini, kami mengajak seluruh jajaran dan WBP untuk bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah SWT. Semoga hujan segera diturunkan, membawa keberkahan dan kemanfaatan bagi kita semua,” ungkap Suprihadi.

Menurutnya, kondisi kekeringan juga menjadi pengingat penting bagi seluruh warga Lapas untuk meningkatkan rasa syukur serta melakukan evaluasi terhadap diri masing-masing.

“Momentum ini juga menjadi pengingat bagi kita untuk terus bersyukur, memperbaiki diri, serta menjaga kepedulian terhadap lingkungan,” imbuhnya.

Shalat Istisqa tersebut diharapkan menjadi penguat ikhtiar batin seluruh warga Lapas Pati, sekaligus mendorong kepedulian terhadap lingkungan dan sesama di tengah kondisi kekeringan yang membutuhkan perhatian bersama.

(Red/CN)

1.700 Hektare Terdampak, 40 Desa Dibayangi Krisis Air, Pati Segera Naik Status Tanggap Darurat

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Kekeringan di Kabupaten Pati semakin meluas. Sekitar 1.700 hektare lahan terdampak, sementara sekitar 40 desa diproyeksikan menjadi sasaran penanganan air bersih. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pati segera menaikkan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat kekeringan.

Rencana peningkatan status itu dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Pembahasan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan di Ruang Kembangjoyo Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, Kamis (17/9/2026).

Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengatakan peningkatan status mengacu pada Peraturan Bupati Pati Nomor 36 Tahun 2013. Berdasarkan ketentuan tersebut, kondisi kekeringan yang terjadi dinilai telah memenuhi syarat untuk dilakukan peningkatan status.

“Status akan diperbarui besok karena harus ditandatangani seluruh Forkopimda Kabupaten Pati,” ujar Chandra usai rakor.

Jika penetapan tersebut telah ditandatangani, Pemkab Pati menargetkan distribusi air bersih mulai bergerak pada Senin mendatang.

Sekitar 40 desa terdampak akan menjadi sasaran distribusi air. Pembiayaan disiapkan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD, dengan opsi dukungan CSR Bank Jateng.

Anggaran awal yang disiapkan mencapai sekitar Rp250 juta. Namun, penggunaannya akan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing wilayah terdampak.

Chandra menegaskan, distribusi air bersih hanya menjadi solusi untuk menghadapi kondisi darurat. Persoalan kekeringan Pati dinilai membutuhkan penanganan jangka panjang agar ketergantungan terhadap bantuan air tidak terus berulang setiap musim kemarau.

Pemkab Pati pada 2027 mengupayakan pembangunan sumur dalam di sejumlah titik sumber air desa terdampak dengan dukungan Kementerian PUPR.

Selain itu, pemerintah menyiapkan rencana pembangunan fasilitas filterisasi air yang diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 600 galon air bersih per hari di setiap titik.

“Kabupaten Pati ini kalau musim kemarau kekeringan, tetapi kalau musim hujan kebanjiran, sehingga kita harus mencari solusi penanganan air yang berkelanjutan,” ungkap Chandra.

Dengan meluasnya wilayah terdampak, penetapan status tanggap darurat diharapkan mempercepat mobilisasi anggaran dan distribusi air bersih. Di sisi lain, pembangunan sumber air permanen menjadi pekerjaan rumah agar persoalan kekeringan tidak kembali menjadi siklus tahunan di Pati.

Dugaan Keracunan Susu MBG di Tambakromo, Dinkes Pati Masih Telusuri Penyebab

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Dugaan keracunan yang dialami sejumlah siswa SDN Maitan 01, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, usai mengonsumsi susu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), masih menjadi perhatian. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pati hingga Kamis (17/9/2026) masih melakukan Pemeriksaan Epidemiologi (PE) untuk mengungkap penyebab munculnya gejala pada para siswa.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Luky Narimo Pratugas, membenarkan adanya laporan sejumlah siswa mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi susu dalam paket MBG.

Namun, Luky menegaskan pihaknya belum dapat memastikan bahwa susu MBG menjadi penyebab munculnya gejala tersebut.

“Masih dilakukan PE (pemeriksaan epidemiologi), jadi kami belum bisa memastikan apakah karena MBG atau penyebab lain,” ujar Luky.

Baca juga : Korban Terus Bertambah, 416 Orang Bergejala dan 63 Dirawat dalam Dugaan Keracunan MBG Gembong

Baca juga : Makan Beracun Gratis Kali Ini Dibagikan di Gembong Pati, 120 Siswa Dilarikan ke Rumah Sakit

Berdasarkan laporan yang beredar, sedikitnya 17 siswa SDN Maitan 01 diduga mengalami gangguan kesehatan. Sebanyak 10 siswa dilaporkan mengalami pusing, sementara tujuh lainnya mengalami muntah.

Para siswa sempat mendapatkan penanganan di bidan desa setempat.

Video Susu Berbau Tak Sedap Beredar

Dugaan susu MBG menjadi pemicu keluhan siswa semakin menjadi sorotan setelah beredar sebuah video di media sosial. Dalam video tersebut, sejumlah ibu mengeluhkan kondisi susu yang dibagikan kepada siswa.

Salah seorang perempuan dalam video bahkan menyebut aroma susu sudah tidak sedap meski tanggal kedaluwarsa yang tercantum pada kemasan masih menunjukkan tahun 2027.

“Susunya MBG kok malah keracunan. Ini baunya seperti ini. Kalau begitu minum susu beruang. Ini kedaluwarsanya 2027, kok seperti ini,” ujar perempuan tersebut dalam video.

Meski demikian, kondisi susu yang dikeluhkan dalam video belum dapat dijadikan bukti bahwa produk tersebut menyebabkan siswa mengalami gejala keracunan.

Dinkes Pati masih harus memastikan sumber paparan, kondisi produk, serta kemungkinan faktor lain melalui pemeriksaan epidemiologi.

Hasil PE nantinya akan menjadi dasar untuk mengetahui apakah keluhan kesehatan para siswa berkaitan dengan konsumsi makanan atau minuman dalam program MBG atau justru disebabkan faktor lainnya.

BGN Pati Belum Beri Tanggapan

Sementara itu, Korwil Badan Gizi Nasional (BGN) Pati, Rosesita, belum memberikan tanggapan ketika dihubungi redaksi melalui pesan singkat WhatsApp terkait dugaan tersebut.

Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut keamanan makanan dan minuman yang dikonsumsi anak-anak dalam program MBG.

Namun, hingga hasil pemeriksaan epidemiologi keluar, penyebab pasti keluhan para siswa belum dapat disimpulkan.

Dinkes Pati masih melakukan penelusuran untuk memastikan sumber kejadian dan mengumpulkan informasi terkait makanan maupun minuman yang dikonsumsi para siswa sebelum mengalami gejala.

Redaksi Cakra Nusantara akan mengikuti perkembangan hasil pemeriksaan Dinkes Pati dan klarifikasi dari pihak BGN maupun pihak terkait lainnya.

Liga Basket Pati 2026 Jadi Panggung Penjaringan Bibit Atlet Muda

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Bank Jateng Liga Basket Pati 2026 tidak hanya menjadi arena adu kemampuan antarpelajar. Kompetisi yang digelar di GOR Pesantenan Pati tersebut juga diarahkan menjadi panggung untuk menemukan bibit atlet basket berprestasi dari Kabupaten Pati.

Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra saat membuka Bank Jateng Liga Basket Pati 2026, Selasa sore (15/9/2026), menegaskan bahwa kompetisi olahraga harus memberikan ruang bagi atlet muda untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mengembangkan potensi mereka.

Liga Basket Pati 2026 berlangsung hingga 20 September 2026 dan diikuti pelajar dari berbagai jenjang pendidikan, mulai SD, SMP hingga SMA.

Chandra melihat antusiasme dan potensi anak-anak Pati dalam olahraga basket cukup besar. Para peserta dinilai memiliki kemampuan yang perlu terus diasah melalui kompetisi dan pembinaan yang berkelanjutan.

Menurutnya, para pemain yang turun dalam kompetisi tersebut merupakan putra-putri Pati yang harus diberikan kesempatan untuk berkembang dan menunjukkan hasil latihan yang telah mereka jalani.

“Anak-anak ini adalah putra-putri terbaik Kabupaten Pati. Mereka harus diberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan dan menunjukkan hasil latihan mereka,” ujarnya.

Chandra menilai kompetisi tidak semata-mata soal mengejar kemenangan. Liga Basket juga menjadi ruang bagi para atlet muda untuk bertemu, belajar teknik, bertukar pengalaman, sekaligus membangun karakter dan sportivitas.

Ia mengingatkan para peserta agar tidak menjadikan kemenangan sebagai satu-satunya ukuran. Menang dan kalah merupakan bagian dari pertandingan, sedangkan proses, kerja keras dan kemampuan memberikan yang terbaik jauh lebih penting dalam perjalanan seorang atlet.

Di sinilah proses penjaringan bibit atlet dimulai. Chandra berharap Liga Basket Pati dapat terus digelar sehingga semakin banyak talenta muda yang teridentifikasi dan mendapat kesempatan mengikuti pembinaan secara berkelanjutan.

Ia juga meminta dewan juri dan pelatih menjalankan tugas secara objektif dan jujur. Penilaian yang profesional dinilai penting agar atlet yang memiliki potensi benar-benar mendapatkan kesempatan untuk berkembang.

“Untuk dewan juri dan pelatih, saya berharap menjalankan tugas dengan jujur sehingga proses penjaringan bakat bisa berjalan dengan baik,” tegasnya.

Sementara kepada para peserta, Chandra berpesan agar seluruh pertandingan dijalani dengan menjunjung tinggi sportivitas dan kekompakan.

Menurutnya, olahraga tidak hanya membentuk kemampuan fisik dan teknik, tetapi juga menjadi sarana membangun kebersamaan dan persaudaraan.

“Selamat bertanding, jaga sportivitas. Kita semua adalah saudara,” pesannya.

Melalui Bank Jateng Liga Basket Pati 2026, Pemkab Pati berharap kompetisi tersebut tidak berhenti sebagai agenda pertandingan tahunan. Lebih jauh, ajang ini diharapkan menjadi bagian dari rantai pembinaan atlet muda, mulai dari menemukan bakat, mengasah kemampuan hingga membuka peluang bagi atlet Pati untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.

Cegah Fraud JKN, Pemkab Pati Tekankan Pengawasan dan Sanksi Tegas

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati memperkuat pengawasan terhadap layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mencegah praktik kecurangan atau fraud. Seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan diminta memperketat administrasi, menjaga transparansi, dan tidak menyalahgunakan program yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, saat menghadiri Rapat Diseminasi Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) JKN di Ruang Pragolo Setda Pati, Rabu (16/9/2026).

Chandra menjelaskan, fraud merupakan tindakan kecurangan yang dilakukan secara sengaja oleh peserta, petugas BPJS Kesehatan, pemberi pelayanan kesehatan, maupun penyedia obat dan alat kesehatan untuk memperoleh keuntungan finansial secara tidak sah.

Menurutnya, praktik tersebut bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Karena itu, pencegahan fraud membutuhkan komitmen bersama dari seluruh unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan JKN. Setiap pihak diminta bekerja dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

“Yang kita kerjakan sekarang ini demi melayani masyarakat. Kita adalah pelayan masyarakat Kabupaten Pati, sehingga harus dengan niat yang ikhlas, apalagi dalam bidang kesehatan,” ujar Chandra.

Ia menegaskan, JKN merupakan kebutuhan utama masyarakat Kabupaten Pati. Pelayanan kesehatan harus berjalan dengan administrasi yang tertib, informasi yang terbuka, serta pengawasan yang mampu mencegah celah terjadinya kecurangan.

Chandra juga mengapresiasi pembentukan tim pencegahan dan penanganan fraud JKN. Menurutnya, keberadaan tim tersebut harus menjadi instrumen pengawasan agar potensi kecurangan dapat dicegah sejak awal dan ditangani apabila ditemukan.

Pemkab Pati, lanjutnya, berkomitmen mengambil tindakan tegas terhadap praktik kecurangan di berbagai bidang pelayanan. Di sisi lain, budaya pelayanan yang jujur dan bertanggung jawab harus terus dibangun di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

“Budaya layanan kesehatan yang baik dan terpercaya tanpa kecurangan harus dipaksa, karena sesuatu yang dipaksa lama-lama akan menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi budaya yang baik,” tegasnya.

Melalui diseminasi tersebut, Pemkab Pati mendorong seluruh fasilitas pelayanan kesehatan memperkuat sistem pencegahan fraud, meningkatkan ketertiban administrasi, serta menjaga transparansi dalam penyelenggaraan JKN.

Pesannya jelas: layanan kesehatan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan menjadi ruang untuk mencari keuntungan secara tidak sah.

Siswa SMPN 8 Pati Disebut Diminta Pindah, Orang Tua Persoalkan Nasib Anaknya

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Polemik siswa SMPN 8 Pati berinisial MG memanas setelah orang tuanya menyebut sang anak diminta pindah sekolah dan terancam tidak naik kelas. Persoalan itu akhirnya memicu intervensi Komisi D DPRD Pati yang turun langsung melakukan sidak ke sekolah, Senin (15/9/2026).

Sidak dipimpin Ketua Komisi D DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo. Orang tua MG, Joko Purnomo, turut dihadirkan untuk menyampaikan keterangan di hadapan DPRD, pihak sekolah, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati.

Joko sebelumnya menyebut anaknya diminta pindah dari SMPN 8 Pati. Menurut keterangannya, permintaan tersebut berkaitan dengan kehadiran MG yang disebut sering tidak masuk sekolah atau bolos.

Persoalan semakin mencuat setelah Joko mengaku mendapat informasi bahwa MG disebut tidak akan naik kelas apabila tidak pindah sekolah. Ia juga menyebut adanya laporan dari pihak desa yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

Keterangan tersebut membuat Komisi D turun tangan. DPRD tidak hanya mendengar keluhan orang tua, tetapi langsung meminta pihak sekolah dan Dinas Pendidikan membuka duduk perkara yang sebenarnya.

Dalam sidak tersebut, rombongan Komisi D ditemui Kepala SMPN 8 Pati bersama Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, Paryanto, beserta jajaran.

Pertemuan membahas persoalan MG, mulai dari kondisi kehadiran siswa, alasan munculnya permintaan pindah hingga keberlanjutan pendidikan yang bersangkutan.

Namun, keterangan mengenai permintaan pindah dan ancaman tidak naik kelas tersebut masih merupakan versi pihak keluarga. Klarifikasi dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan diperlukan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai persoalan tersebut.

Hingga sidak berlangsung, belum ada keputusan final mengenai status pendidikan MG maupun langkah yang akan diambil.

Komisi D DPRD Pati selanjutnya akan menindaklanjuti hasil sidak dan mencermati keterangan seluruh pihak.

Kini polemik tersebut berada dalam pengawalan DPRD. Persoalan utamanya jelas: apa dasar permintaan pindah terhadap MG dan bagaimana nasib pendidikan siswa tersebut selanjutnya.

Rakor MBG, 172 SPPG Jadi Sasaran Pengawasan Pemkab Pati

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati memperketat pengawasan terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 172 SPPG di Kabupaten Pati menjadi sasaran evaluasi, mulai dari kapasitas produksi, kondisi dapur, bahan baku, pemasok, sanitasi hingga pengelolaan limbah.

Langkah tersebut ditegaskan Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program MBG di Ruang Kembang Joyo, Sekretariat Daerah Pati, Selasa (15/9/2026).

Chandra mengatakan, Pemkab Pati sebelumnya telah menginstruksikan seluruh kecamatan melakukan pemantauan terhadap SPPG. Pengawasan tersebut kini diperkuat dengan evaluasi menyeluruh setelah Pemkab mendapatkan kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap SPPG di Kabupaten Pati.

“Karena setelah kami koordinasi dengan Kepala BGN, kami diberikan kewenangan penuh untuk melakukan evaluasi SPPG yang ada di Kabupaten Pati,” jelas Chandra.

Menurutnya, evaluasi tidak hanya menyangkut jumlah makanan yang diproduksi. Pemkab akan memeriksa seluruh proses penyelenggaraan MBG, mulai dari kapasitas pelayanan, fasilitas dan tata ruang dapur, bahan baku, pemasok, sanitasi, hingga pengelolaan limbah melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Baca juga : Korban Terus Bertambah, 416 Orang Bergejala dan 63 Dirawat dalam Dugaan Keracunan MBG Gembong

Baca juga : Makan Beracun Gratis Kali Ini Dibagikan di Gembong Pati, 120 Siswa Dilarikan ke Rumah Sakit

Baca juga : 269 Siswa Diduga Keracunan MBG, Plt Bupati Pati Chandra Tetapkan Status Kejadian Luar Biasa

Baca juga : Dugaan Keracunan MBG di Pati, 269 Orang Terdampak: BGN Suspend SPPG Gembong 1, Pemkab Audit 172 Dapur

Kapasitas produksi menjadi salah satu titik yang disorot. Chandra menyebut terdapat SPPG yang melayani lebih dari 2.000 penerima manfaat. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena tingginya kapasitas produksi dapat membuat dapur harus melakukan produksi hingga dua kali.

Ia juga menyoroti proses pendinginan makanan sebelum dikemas. Makanan yang masih dalam kondisi panas dan langsung dikemas, menurutnya, dapat menimbulkan persoalan apabila proses penanganannya tidak dilakukan sesuai standar.

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah kondisi bangunan dan tata ruang dapur. Chandra menyebut masih terdapat SPPG yang menggunakan rumah maupun ruko dengan ruangan sempit dan sirkulasi udara yang kurang memadai.

Standar lantai, kebersihan peralatan memasak, serta kondisi lingkungan dapur juga akan diperiksa untuk memastikan proses produksi memenuhi prinsip keamanan pangan.

“Kalau kepala SPPG benar-benar bertanggung jawab terhadap SOP dan melakukan pengecekan mulai dari bahan masuk sampai makanan keluar, seharusnya tidak terjadi keracunan,” tegasnya.

Chandra juga meminta kepala SPPG tidak menyerahkan pengawasan kepada mitra begitu saja. Pemilihan bahan baku dan pemasok harus menjadi perhatian serius, terutama agar pertimbangan harga tidak mengorbankan kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pemkab Pati bahkan akan mengevaluasi kinerja masing-masing kepala SPPG. Jika ditemukan kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab, sanksi dapat diberikan mulai dari teguran hingga rekomendasi pemberhentian.

Saat ini terdapat 172 SPPG di Kabupaten Pati. Dari jumlah tersebut, 159 SPPG beroperasi, 4 SPPG disuspend, dan 9 SPPG sementara berhenti beroperasi.

Usai rakor, Pemkab Pati langsung menyiapkan inspeksi mendadak (sidak) terhadap sejumlah SPPG di wilayah terdekat. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan secara bertahap terhadap seluruh SPPG.

Hasil pemeriksaan akan didata dan menjadi bahan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk untuk menentukan SPPG yang perlu mendapatkan sanksi suspend maupun pemberhentian operasional.

Pengawasan tersebut menjadi langkah Pemkab Pati untuk memastikan program MBG tidak berhenti pada persoalan distribusi makanan. Keamanan pangan, kebersihan dapur, kualitas bahan baku, kapasitas produksi dan kepatuhan terhadap SOP menjadi bagian yang akan diuji di lapangan.

Lapas Pati Sulap Kotoran Ayam dan Bebek Jadi Pupuk Kompos, Dorong Lingkungan Berkelanjutan

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati terus mengembangkan pengelolaan lingkungan yang tidak sekadar mengurangi limbah, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata. Terbaru, limbah kotoran ayam dan bebek dari kegiatan peternakan diolah menjadi pupuk kompos untuk mendukung produktivitas pertanian di lingkungan lapas.

Kegiatan tersebut dilakukan pada Minggu (14/9/2026) dengan memanfaatkan kotoran ayam dan bebek yang dikumpulkan dari area peternakan. Limbah tersebut tidak dibiarkan menumpuk dan terbuang percuma, melainkan diolah melalui proses fermentasi agar dapat dimanfaatkan kembali sebagai pupuk organik.

Dalam prosesnya, kotoran ternak dicampur dengan bahan pendukung berupa molases, EM4 pertanian, dan air sebagai starter fermentasi. Pengolahan ini menjadi bagian dari upaya Lapas Pati menerapkan prinsip pemanfaatan limbah sekaligus menciptakan siklus kegiatan yang lebih ramah lingkungan.

Pupuk kompos yang dihasilkan nantinya digunakan untuk menunjang budidaya berbagai tanaman di lingkungan Lapas Kelas IIB Pati, di antaranya cabai, tomat, terong, serta tanaman lainnya.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa limbah peternakan dapat memiliki nilai guna apabila dikelola dengan tepat. Selain mengurangi potensi limbah, pemanfaatan kotoran ternak sebagai pupuk juga dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap pupuk dari luar untuk kegiatan pertanian.

Kepala Lapas Kelas IIB Pati, Suprihadi, mengatakan pemanfaatan limbah peternakan menjadi pupuk kompos merupakan bagian dari komitmen jajarannya dalam membangun lingkungan lapas yang lebih produktif dan berkelanjutan.

“Melalui kegiatan ini, kami berupaya memanfaatkan limbah dari kegiatan peternakan agar memiliki nilai guna dan tidak terbuang begitu saja. Pengolahan kotoran ayam dan bebek menjadi pupuk kompos juga menjadi salah satu langkah dalam mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan, sekaligus menunjang kegiatan pertanian yang ada di lingkungan Lapas Kelas IIB Pati,” ujarnya.

Menurutnya, pengelolaan limbah dan pertanian dapat berjalan beriringan. Limbah dari peternakan dimanfaatkan menjadi pupuk, sementara pupuk tersebut kembali digunakan untuk menyuburkan tanaman yang dibudidayakan di lingkungan lapas.

Dengan pola tersebut, Lapas Pati tidak hanya berupaya menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Limbah diolah, lahan dimanfaatkan, dan hasilnya kembali mendukung kegiatan produktif.

Upaya ini sekaligus memperkuat kegiatan pembinaan dan kemandirian di Lapas Kelas IIB Pati melalui aktivitas yang memiliki nilai edukatif, produktif, dan berwawasan lingkungan.

Pengasuh Ponpes di  Talun Jadi Tersangka Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berulang Kali

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Satreskrim Polresta Pati menetapkan MKA (47), pengasuh pondok pesantren, sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di salah satu lembaga pendidikan agama di Desa Talun, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati.

Berdasarkan hasil penyidikan polisi, dugaan perbuatan tersebut terjadi berulang kali dalam rentang Juli hingga Agustus 2026.

MKA kini harus menghadapi proses hukum dengan jeratan pidana berlapis berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan KUHP.

Penetapan tersangka menjadi langkah tegas kepolisian dalam menangani perkara yang menyangkut perlindungan anak. Terlebih, dugaan peristiwa tersebut terjadi di lingkungan pondok pesantren yang seharusnya menjadi ruang aman untuk pendidikan dan pembinaan.

Satreskrim Polresta Pati memastikan proses hukum terus berjalan. Identitas korban anak tidak diungkap demi kepentingan perlindungan korban dan proses hukum.

Polisi juga mengimbau masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri maupun menyebarkan informasi yang dapat mengungkap identitas korban.

Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian dalam keadaan darurat atau menemukan dugaan tindak pidana, dapat menghubungi Call Center Polisi 110.