250 Talenta Ramaikan Putra Putri Budaya Kabupaten Pati

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Sebanyak 250 talenta muda dari enam kabupaten berkumpul di Kabupaten Pati untuk menunjukkan kemampuan sekaligus memperkuat kecintaan terhadap seni dan budaya. Mereka ambil bagian dalam Pemilihan Putra Putri Budaya Kabupaten Pati 2026 yang dibuka Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra di Omah Kuno, Jalan Diponegoro Nomor 115, Pati, Jumat (4/9/2026).

Ajang tersebut bukan sekadar kompetisi mencari pemenang. Lebih jauh, kegiatan itu menjadi ruang bagi generasi muda untuk berani tampil, mengasah kemampuan, sekaligus mengenal dan ikut menjaga warisan seni budaya di tengah derasnya perubahan zaman.

Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra meminta seluruh peserta tidak menjadikan kemenangan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Menurutnya, keberanian tampil dan proses latihan merupakan bagian penting dari perjalanan mereka.

“Anak-anakku semua yang sekarang ini ikut berlomba, tetap semangat. Tunjukkan talenta kalian dan tunjukkan hasil latihan kalian. Menang kalah adalah hal yang biasa,” kata Chandra.

Dari total 250 peserta, sebanyak 120 anak mengikuti sesi pagi untuk kategori TK dan SD. Sedangkan sekitar 130 peserta mengikuti sesi malam untuk kategori remaja.

Kompetisi tersebut juga terbuka bagi peserta dari luar Kabupaten Pati. Sedikitnya enam kabupaten mengirimkan perwakilan untuk ambil bagian dalam ajang budaya tersebut.

Bagi Chandra, pengalaman yang diperoleh peserta selama mengikuti kompetisi jauh lebih panjang nilainya dibanding sekadar hasil akhir perlombaan. Latihan, keberanian naik ke panggung, hingga perjuangan menunjukkan kemampuan akan menjadi pengalaman yang melekat dalam perjalanan mereka.

“Malam ini adalah malam kenangan kalian semua. Tentunya ini akan menjadi catatan sejarah bagi anak-anakku semua,” tutur Chandra.

Seni Jangan Berhenti di Panggung

Komitmen terhadap pengembangan seni dan budaya, lanjut Chandra, harus dibangun secara berkelanjutan. Salah satunya melalui Gerakan Seni Masuk Sekolah (GSMS) yang memberikan ruang bagi seni dan budaya untuk tumbuh di lingkungan pendidikan.

Program tersebut sebelumnya juga mendapat perhatian Menteri yang meninjau langsung pelaksanaannya di Kabupaten Pati.

Chandra menilai sekolah memiliki posisi strategis dalam menjaga keberlangsungan tradisi dan budaya. Sebab, generasi muda yang saat ini duduk di bangku sekolah merupakan penerus yang akan menentukan apakah warisan budaya tetap hidup atau justru perlahan ditinggalkan.

“Dengan seni dan budaya kita bisa bersatu. Kita bersama bisa bergandengan tangan, bisa bekerja sama untuk terus mengupayakan tradisi dan budaya ini terus menggema di sekolah-sekolah,” kata Chandra.

Menurutnya, berbagai kegiatan seni dan budaya harus terus diperbanyak. Tidak hanya menjadi bagian dari agenda peringatan hari besar, tetapi juga menjadi ruang rutin bagi generasi muda untuk berekspresi dan mengenal identitas budayanya.

Rangkaian kegiatan seni tersebut turut menjadi bagian dari agenda Hari Jadi Kabupaten Pati dan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Acara-acara seperti ini perlu ditingkatkan,” tegasnya.

Juri Diminta Transparan dan Akuntabel

Di tengah kompetisi yang diikuti ratusan peserta, Chandra juga memberikan perhatian terhadap proses penilaian. Ia meminta dewan juri menjalankan tugas secara profesional agar seluruh peserta mendapatkan kesempatan yang adil.

“Pesan kami kepada Dewan Juri untuk tetap menilai dengan baik, dengan transparan dan akuntabel. Karena mereka adalah putra-putri terbaik yang hari ini melaksanakan kegiatan Lomba Mas dan Mbak Budaya 2026,” ujarnya.

Kehadiran peserta dari enam kabupaten di sekitar Pati juga dinilai memberikan warna tersendiri. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut membuka ruang pertemuan dan pertukaran pengalaman seni serta budaya antardaerah.

Chandra menyambut kedatangan para peserta dari luar daerah dan berharap kegiatan tersebut dapat memperluas hubungan serta kolaborasi dalam pengembangan budaya.

“Kepada peserta dari kabupaten-kabupaten lain yang hari ini melaksanakan kegiatan yang sama, selamat datang,” katanya.

Pembukaan Pemilihan Putra Putri Budaya Kabupaten Pati 2026 turut dihadiri jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati, panitia penyelenggara, dewan juri, sponsor, serta seluruh peserta.

Dari panggung kompetisi itu, Pati kembali mengirim pesan bahwa budaya tidak cukup hanya dikenang. Budaya harus dikenalkan, dipraktikkan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

GOW Pati : Modern Boleh Asal Akar Budaya Jangan Hilang

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Arus modernisasi yang semakin deras tidak boleh membuat generasi muda tercerabut dari akar budaya dan kehilangan jati diri. Kemajuan zaman harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga identitas dan nilai-nilai budaya bangsa.

Pesan tersebut disampaikan Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Pati, Dwi Risma Ardhi Chandra, saat menghadiri Lomba Keserasian Busana dan Make Up antarorganisasi wanita di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat (4/9/2026).

Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Pati dan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dwi menegaskan, generasi muda saat ini menghadapi perubahan yang berlangsung sangat cepat. Karena itu, kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman harus dibarengi dengan karakter kuat serta pemahaman terhadap budaya sendiri.

“Generasi muda saat ini hidup di tengah perubahan yang sangat cepat. Yang penting adalah bagaimana kita membangun generasi yang mampu beradaptasi dengan kemajuan, tetapi tetap memiliki akar budaya dan jati diri,” kata Dwi.

Menurutnya, budaya berbusana nasional bukan sekadar persoalan penampilan. Lebih dari itu, busana nasional merupakan bagian dari identitas budaya yang perlu dikenalkan, ditanamkan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

“Kami menyambut baik terselenggaranya kegiatan ini karena memiliki maksud dan tujuan untuk menanamkan budaya berbusana nasional kepada para wanita,” ujarnya.

Dwi mengatakan, pelestarian budaya juga menjadi salah satu bagian dari program kerja GOW Kabupaten Pati, termasuk penguatan budaya nasional dan budaya Jawa.

Pelestarian tersebut dilakukan melalui berbagai momentum, mulai dari peringatan hari nasional, sosialisasi, pelantikan organisasi, hingga kegiatan peragaan busana.

Menurut Dwi, pelestarian budaya tidak cukup hanya dilakukan melalui seremoni. Dibutuhkan konsistensi agar nilai-nilai budaya tetap hidup dan relevan di tengah perubahan zaman.

“Kami berharap GOW Kabupaten Pati dapat menyelesaikan seluruh program kerja dengan lancar sehingga setiap kegiatan dapat berjalan sukses,” katanya.

Lomba Keserasian Busana dan Make Up antarorganisasi wanita tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan GOW Kabupaten Pati dalam memperingati Hari Jadi Kabupaten Pati dan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Kegiatan itu diikuti berbagai organisasi wanita di Kabupaten Pati dengan mengangkat semangat pelestarian budaya melalui busana, penampilan, serta kreativitas peserta.

Di tengah derasnya modernisasi, pesan GOW Pati menjadi pengingat bahwa mengikuti perkembangan zaman bukan berarti harus meninggalkan identitas. Modern boleh, tetapi akar budaya dan jati diri jangan sampai hilang.

Kemarau Mengering, Forum Wartawan Pati Turun Tangan : Puluhan Tangki Air Bersih Dikerahkan

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Kemarau bukan sekadar persoalan cuaca. Bagi sebagian warga Kabupaten Pati, musim kering berarti sumber air menyusut, sumur mulai mengering, dan kebutuhan paling mendasar pun harus diperjuangkan.

Di tengah kondisi tersebut, Forum Wartawan Pati memilih turun langsung. Puluhan truk tangki berkapasitas 6.500 liter disiapkan untuk menggelontorkan bantuan air bersih ke desa-desa yang masyarakatnya terdampak kekeringan.

Aksi sosial ini menjadi bentuk kepedulian insan pers terhadap warga yang sedang menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Penyaluran dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan wilayah yang membutuhkan pasokan air.

Bukan menggunakan anggaran pemerintah, kegiatan tersebut disebut dibiayai dari keuangan internal Forum Wartawan Pati. Langkah ini menunjukkan bahwa kepedulian terhadap persoalan publik tidak selalu harus menunggu program pemerintah berjalan.

Ketua Forum Wartawan Pati, DA. Ari Saptono, mengatakan insan pers tidak hanya memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi kepada publik, tetapi juga dapat mengambil bagian ketika masyarakat menghadapi persoalan nyata.

“Ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat Pati yang membutuhkan air bersih. Kami ingin hadir dan ikut membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak kekeringan,” ujar Ari Saptono, Sabtu (5/9/2026).

Menurut Ari, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak mengenal kata nanti. Ketika masyarakat sudah kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari, bantuan harus diberikan secara cepat dan tepat sasaran.

Atas dasar itu, Forum Wartawan Pati mengalokasikan anggaran organisasi untuk mendukung distribusi air bersih.

“Desa yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akan menjadi prioritas. Kami akan memperhatikan kondisi dan kebutuhan di masing-masing wilayah,” tegasnya.

Jangan Tunggu Warga Krisis Baru Bergerak

Forum Wartawan Pati berharap persoalan kekeringan tidak hanya menjadi perhatian ketika warga sudah kesulitan memperoleh air.

Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, komunitas, lembaga sosial, serta seluruh elemen masyarakat dinilai penting agar persoalan air bersih dapat ditangani secara lebih luas.

Sebab, kekeringan merupakan persoalan yang berulang. Bantuan tangki air memang mampu menjawab kebutuhan dalam kondisi darurat, tetapi persoalan jangka panjang membutuhkan penanganan yang lebih serius, mulai dari pemetaan sumber air, penyediaan sarana penampungan hingga penguatan sistem penyediaan air bersih bagi wilayah rawan kekeringan.

Dalam konteks itulah, aksi Forum Wartawan Pati menjadi pengingat bahwa persoalan air bersih adalah persoalan bersama.

Puluhan tangki yang disiapkan diharapkan mampu menjadi penyambung kebutuhan warga di tengah kemarau. Setidaknya, ketika sumber air mulai mengering, masyarakat tidak merasa menghadapi persoalan tersebut sendirian.

Bagi Forum Wartawan Pati, profesi wartawan bukan hanya soal menulis dan memberitakan. Ada kepedulian yang harus diwujudkan ketika masyarakat membutuhkan.

Penulis: Heroe

Dugaan Pelanggaran Hukum Oknum Ketua Pasopati ES Dilaporkan ke Polisi, Penegakan Hukum Jadi Sorotan

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Demak || Laporan informasi dan pengaduan resmi terkait dugaan tindakan melawan hukum yang diduga melibatkan Ketua Pasopati Nusantara Jaya berinisial ES terus bermunculan. Aduan tersebut kini menjadi perhatian karena menyangkut sosok yang juga dikenal sebagai jurnalis pada media Hukum dan Kriminal (HK News).

Sejumlah pihak disebut telah menempuh jalur hukum dengan menyampaikan laporan kepada kepolisian. Langkah tersebut merupakan hak setiap warga negara dan selanjutnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk memeriksa serta memastikan apakah terdapat unsur pidana dalam dugaan perbuatan yang dilaporkan.

Persoalan ini menjadi sorotan lantaran dugaan tindakan ES disebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat serta mendapat perhatian dari sejumlah pejabat publik dan aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Demak.

Namun demikian, seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Status seseorang sebagai terlapor tidak serta-merta menjadikannya tersangka, terlebih sebagai pihak yang terbukti bersalah.

 

Polisi Didorong Mengusut Secara Profesional

Laporan yang telah diterima kepolisian semestinya ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku. Polisi memiliki kewenangan melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana serta mengumpulkan fakta dan keterangan dari pihak-pihak terkait.

Jika dalam proses tersebut ditemukan bukti yang cukup, perkara dapat ditingkatkan sesuai ketentuan hukum acara pidana. Penetapan seseorang sebagai tersangka pun harus didasarkan pada terpenuhinya ketentuan hukum dan alat bukti yang sah.

Sejumlah pasal pidana disebut-sebut dalam pengaduan tersebut, antara lain ketentuan mengenai pemerasan atau pengancaman, pemaksaan, maupun dugaan tindak pidana lain yang relevan dengan peristiwa yang dilaporkan.

Salah satu dugaan yang mencuat berkaitan dengan aktivitas parkir di kawasan Pasar Bintoro Demak. Namun, tudingan tersebut masih membutuhkan pembuktian dan klarifikasi dari pihak-pihak yang terlibat.

Selain itu, terdapat pula tudingan mengenai dugaan provokasi, penghasutan, maupun pernyataan yang berpotensi masuk dalam ranah pidana. Penerapan pasal dalam perkara tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik setelah fakta hukum dan bukti-bukti diperiksa.

Bukan Hanya Persoalan Individu

Sorotan tidak berhenti pada dugaan pertanggungjawaban pribadi. Posisi ES sebagai pimpinan organisasi kemasyarakatan juga memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana organisasi bertanggung jawab terhadap tindakan pengurusnya apabila nantinya terbukti terdapat pelanggaran hukum yang berkaitan dengan kegiatan organisasi.

Dalam kerangka hukum organisasi kemasyarakatan, pemerintah memiliki kewenangan melakukan pembinaan dan memberikan sanksi administratif sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, pemberian sanksi terhadap organisasi tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan tudingan. Harus terdapat dasar hukum, fakta, serta mekanisme pemeriksaan yang jelas.

Karena itu, bola kini berada di tangan aparat penegak hukum. Publik menunggu apakah laporan-laporan tersebut hanya berhenti sebagai pengaduan atau benar-benar dibuka secara terang melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang profesional, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Yang tidak kalah penting, seluruh pihak yang disebut dalam laporan juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan sesuai hukum.

Hingga berita ini ditulis, belum ada putusan pengadilan yang menyatakan ES terbukti bersalah atas dugaan-dugaan tersebut.

(Red)

Dua Napiter Lapas Pati Ikrar Setia NKRI, Tinggalkan Paham Radikal dan Teguhkan Komitmen Kebangsaan

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Capaian penting dalam program pembinaan narapidana tindak pidana terorisme kembali ditorehkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati. Dua Narapidana Tindak Pidana Terorisme (Napiter) berinisial S dan SW secara resmi mengucapkan sumpah dan Ikrar Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Selasa (1/9/2026).

Ikrar tersebut menjadi penanda penting perubahan komitmen kebangsaan kedua Napiter setelah menjalani proses pembinaan di balik tembok pemasyarakatan.

Pengambilan sumpah dan pembacaan Ikrar Kesetiaan kepada NKRI berlangsung di Lapas Kelas IIB Pati mulai pukul 09.00 hingga 10.30 WIB. Prosesi berjalan tertib dan khidmat dengan disaksikan sejumlah unsur pemerintah dan aparat penegak hukum.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah, Muhamad Susanni.

Turut menyaksikan perwakilan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Densus 88 Antiteror, Bapas Pati, Kejaksaan Negeri Pati, Kodim 0718/Pati, Polresta Pati, Kesbangpol Kabupaten Pati, serta Pengadilan Negeri Pati.

Kehadiran lintas instansi tersebut bukan sekadar formalitas. Sinergi berbagai lembaga menjadi bagian penting dalam memastikan proses pembinaan terhadap Napiter berjalan secara menyeluruh, terukur, dan berkelanjutan.

Bukan Sekadar Seremoni Ikrar

Kepala Lapas Kelas IIB Pati, Suprihadi, menegaskan bahwa pengucapan Ikrar Kesetiaan kepada NKRI bukan sekadar seremoni atau formalitas administratif.

Menurutnya, ikrar tersebut merupakan bagian dari proses panjang pembinaan yang bertujuan membangun kembali kesadaran kebangsaan, memperbaiki pola pikir, serta mempersiapkan warga binaan untuk kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.

“Ikrar kesetiaan kepada NKRI menjadi momentum penting dalam proses pembinaan. Kami berharap ikrar ini tidak hanya diucapkan, tetapi juga menjadi komitmen yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Ini merupakan bagian dari proses untuk mempersiapkan mereka kembali ke tengah masyarakat dengan membawa nilai-nilai kebangsaan,” ujar Suprihadi.

Ia menekankan, tantangan pembinaan Napiter tidak berhenti ketika seseorang mengucapkan ikrar kesetiaan. Perubahan sesungguhnya harus tercermin dalam cara berpikir, sikap, dan perilaku sehari-hari.

Karena itu, Lapas Pati akan terus melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap kedua Napiter tersebut.

Jalan Panjang Menuju Reintegrasi Sosial

Setelah menyatakan kesetiaan kepada NKRI, kedua Napiter masih akan menjalani tahapan pembinaan lanjutan. Penguatan wawasan kebangsaan, pembinaan kepribadian, serta pendampingan menuju kehidupan sosial akan terus diberikan.

Langkah tersebut penting untuk memastikan proses perubahan tidak berhenti pada pengucapan sumpah.

Suprihadi menilai keberhasilan pembinaan membutuhkan kerja bersama. Lapas tidak dapat berjalan sendiri dalam menangani proses reintegrasi sosial terhadap warga binaan kasus terorisme.

Sinergi antara pemasyarakatan, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga terkait menjadi faktor penting dalam mengawal proses perubahan tersebut.

“Pembinaan harus dilakukan secara berkelanjutan. Komitmen yang telah disampaikan harus terus diperkuat agar benar-benar menjadi bagian dari kehidupan mereka ketika kembali ke tengah masyarakat,” tegasnya.

Capaian Positif Pembinaan Napiter di Lapas Pati

Ikrar Kesetiaan kepada NKRI yang dilakukan S dan SW menjadi salah satu capaian positif dalam proses pembinaan Napiter di Lapas Kelas IIB Pati.

Momentum tersebut sekaligus menunjukkan bahwa proses pembinaan yang konsisten, pendekatan personal, penguatan nilai kebangsaan, serta keterlibatan berbagai pihak dapat membuka ruang perubahan bagi warga binaan.

Namun demikian, proses perubahan tidak dapat dinilai hanya dari satu momentum.

Ikrar menjadi pintu awal untuk membangun komitmen baru, sementara pembuktian terhadap komitmen tersebut harus terus terlihat dalam perjalanan kehidupan selanjutnya.

Lapas Pati berkomitmen menjalankan fungsi pemasyarakatan tidak hanya sebatas menjalankan masa pidana, tetapi juga membentuk kesiapan warga binaan untuk kembali ke masyarakat.

Dengan pembinaan yang berkelanjutan dan pengawasan yang terintegrasi, kedua Napiter diharapkan mampu menjalani kehidupan baru sebagai bagian dari masyarakat yang menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ikrar Setia NKRI yang diucapkan dua Napiter Lapas Pati menjadi bukti bahwa pembinaan bukan sekadar menjalankan hukuman, melainkan juga membuka jalan bagi perubahan, pemulihan kesadaran kebangsaan, dan kembalinya seseorang ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rp57,7 Triliun Mengalir dalam Skema Biodiesel, Hampir 3 Tahun Kejagung Masih Cari Tersangka

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Jakarta || Hampir tiga tahun penyidikan berjalan, tetapi satu pertanyaan terbesar dalam perkara dugaan korupsi dana sawit belum juga menemukan jawaban: siapa yang harus bertanggung jawab atas aliran dana biodiesel bernilai puluhan triliun rupiah?

Penyidikan dugaan korupsi dalam penyaluran insentif biodiesel yang bersumber dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah dimulai sejak 7 September 2023.

Surat Perintah Penyidikan Nomor Prin-46/F.2/Fd.2/09/2023 telah diterbitkan.

Saksi diperiksa.

Dokumen ditelusuri.

Sejumlah perusahaan penerima insentif biodiesel masuk dalam pemeriksaan.

Namun hingga Jumat (28/8/2026), Kejaksaan Agung belum mengumumkan satu pun tersangka.

Di sisi lain, data penerimaan menunjukkan angka yang membuat perkara ini sulit disebut sebagai persoalan kecil.

Sekitar Rp57,7 triliun dana insentif biodiesel mengalir kepada puluhan perusahaan sepanjang 2016–2020.

Pertanyaan pun tak bisa lagi berhenti pada kalimat: penyidikan masih berjalan.

Publik berhak bertanya lebih jauh:

Apa yang sebenarnya dicari Kejagung?

Rp302,47 Miliar Masuk ke PT Energi Baharu Lestari

Salah satu nama dalam daftar penerima insentif adalah PT Energi Baharu Lestari.

Perusahaan tersebut tercatat menerima lebih dari Rp302,47 miliar sepanjang 2016–2018.

Sekali lagi, angka itu bukan tuduhan bahwa perusahaan tersebut melakukan tindak pidana.

Namun dalam sebuah penyidikan dugaan korupsi, aliran uang sebesar itu tentu membutuhkan penjelasan yang terang.

Bagaimana uang tersebut dicairkan?

Dokumen apa yang menjadi dasar pembayaran?

Siapa yang melakukan verifikasi?

Siapa yang menyetujui?

Apakah volume biodiesel yang menjadi dasar pembayaran benar-benar sesuai dengan realisasi?

Apakah data produksi, penyaluran, pengajuan dan pembayaran konsisten?

Dan apabila ditemukan penyimpangan, siapa pihak yang secara hukum bertanggung jawab?

Rp302,47 miliar tidak semestinya berhenti sebagai angka statistik.

Ia harus bisa dijelaskan dari hulu hingga hilir.

Puluhan Triliun, Puluhan Perusahaan

Skala perkara menjadi semakin besar ketika daftar penerima diperiksa lebih jauh.

Sejumlah perusahaan tercatat menerima insentif dalam jumlah sangat besar.

PT Bayas Biofuels sekitar Rp3,5 triliun.

PT Cemerlang Energi Perkasa sekitar Rp3,63 triliun.

PT Musim Mas sekitar Rp7,19 triliun.

PT LDC Indonesia sekitar Rp2,77 triliun.

PT Multi Nabati Sulawesi sekitar Rp2,16 triliun.

PT Pelita Agung Agriindustri sekitar Rp1,79 triliun.

PT Permata Hijau Palm Oleo sekitar Rp2,63 triliun.

PT Sinarmas Bio Energy sekitar Rp1,61 triliun.

PT SMART Tbk sekitar Rp2,41 triliun.

PT Tunas Baru Lampung Tbk sekitar Rp2,08 triliun.

PT Kutai Refinery Nusantara sekitar Rp1,31 triliun.

PT Wilmar Bioenergi Indonesia sekitar Rp9 triliun.

PT Wilmar Nabati Indonesia sekitar Rp8,76 triliun.

Di antara deretan tersebut terdapat pula PT Anugerahinti Gemanusa, PT Batara Elok Semesta Terpadu, PT Dabi Biofuels, PT Datmex Biofuels, PT Ciliandra Perkasa, PT Intibenua Perkasatama, PT Sukajadi Sawit Mekar, PT Primanusa Palma Energi dan PT Indo Biofuels.

Totalnya mencapai sekitar Rp57,7 triliun untuk periode 2016–2020.

Maka pertanyaan hukumnya menjadi jauh lebih besar daripada sekadar siapa menerima uang.

Bagaimana sistem itu bekerja?

Dan yang paling penting:

Apakah seluruh aliran dana tersebut benar-benar sesuai dengan ketentuan?

Saksi Sudah Berderet

Jejak pemeriksaan penyidik juga bukan baru dimulai kemarin.

Pada 31 Oktober 2023, penyidik memeriksa Manager Produksi PT Pelita Agung Agriindustri dan PT Permata Hijau Palm Oleo.

Pada 2 November 2023, pemeriksaan menyasar saksi dari PT Multi Nabati Sulawesi, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia dan PT Multimas Nabati Asahan.

Pada 7 November 2023, pemeriksaan dilakukan terhadap Manager PT Cemerlang Energi Perkasa berinisial FA dan pihak PT Sari Dumai Sejahtera.

HM yang disebut sebagai Manager Produksi PT Jhonlin Agro Raya juga diperiksa.

Begitu pula AC selaku Operation Supply Chain PT Pertamina pada 2014.

Pada 9 November 2023, penyidik kembali memeriksa HIS selaku Manager Produksi PT Sinarmas Bio Energy dan PT SMART Tbk.

Pertanyaannya sederhana:

Setelah rangkaian pemeriksaan tersebut, apa yang ditemukan?

Apakah pemeriksaan menghasilkan petunjuk baru?

Apakah ditemukan ketidaksesuaian dalam pencairan insentif?

Apakah ada pihak yang mulai mengerucut sebagai penanggung jawab?

Atau penyidik masih belum menemukan bukti yang cukup?

Publik membutuhkan jawaban, bukan sekadar pembaruan bahwa perkara masih berjalan.

“Masih Jalan”

Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar sebelumnya memastikan penyidikan masih berlangsung.

“Masih jalan penyidikannya. Masih penyidikan umum, tapi tetap jalan,” kata Harli.

Pernyataan tersebut memang menjelaskan posisi perkara.

Namun hampir tiga tahun setelah penyidikan dimulai, frasa “masih jalan” menghadapi pertanyaan yang semakin berat.

Sebab, penyidikan pada akhirnya harus memberikan kepastian.

Jika memang ada tindak pidana, siapa yang bertanggung jawab?

Jika belum ditemukan bukti yang cukup, apa yang masih dicari?

Dan jika ternyata tidak ditemukan unsur pidana, kapan perkara tersebut akan memperoleh kepastian?

Pakar Hukum : Jangan Biarkan Perkara Menggantung

Pakar hukum pidana Universitas Bung Karno (UBK), Kurnia Zakaria, menilai lamanya penyidikan tanpa penetapan tersangka dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

Menurut Kurnia, publik berhak mempertanyakan perkara yang telah berada pada tahap penyidikan selama bertahun-tahun.

“Publik tentu berhak mempertanyakan perkembangan perkara yang sudah berada pada tahap penyidikan selama bertahun-tahun. Dalam perspektif penegakan hukum, setiap proses penyidikan memang harus dilakukan secara cermat dan berbasis alat bukti, tetapi pada saat yang sama aparat penegak hukum juga memiliki kewajiban memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurut Kurnia, apabila alat bukti belum mencukupi, penyidik harus melengkapinya.

Namun apabila bukti telah memadai, penetapan tersangka menjadi bagian dari kepastian hukum.

“Kalau memang alat bukti belum mencukupi tentu penyidik harus melengkapinya. Tetapi apabila bukti telah memadai, maka keberanian menetapkan tersangka juga menjadi bagian dari kepastian hukum,” tegasnya.

Jejak Pemeriksaan Sampai ke IHF

Penyidikan perkara ini juga pernah menyentuh Indonesia Heritage Foundation (IHF).

Pada 25 September 2023, penyidik Kejagung mendatangi kantor Yayasan Warisan Nilai Luhur Indonesia atau IHF di Jalan Raya Bogor, Depok, Jawa Barat.

Yayasan tersebut didirikan oleh Sofyan Djalil bersama istrinya, Ratna Megawangi.

Sofyan pernah menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada 2014–2015 dan diketahui menjadi salah satu pihak yang mencetuskan gagasan pengelolaan dana sawit hingga kemudian lahir BPDPKS pada 15 Juni 2015.

Sofyan sebelumnya mengakui adanya dokumen yang disita penyidik.

Pada 22 September 2023, Kejagung juga memeriksa Kepala Divisi Keuangan IHF Shifa Sinthia dan Direktur Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Keuangan IHF Florence Yulisinta Jusung.

Pada hari yang sama, jaksa memeriksa J, pengurus Indonesian National Shipowners Association.

Ketut Sumedana yang ketika itu menjabat Kapuspenkum Kejagung menyatakan pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara BPDPKS.

Pertanyaan yang Belum Mati

BPDPKS dibentuk untuk menampung dan mengelola dana pungutan ekspor dari perusahaan kelapa sawit.

Dana tersebut kemudian digunakan antara lain untuk mendukung kebijakan pengembangan dan subsidi biodiesel.

Kejagung menduga terdapat penyimpangan dalam penyaluran subsidi biodiesel yang bersumber dari dana sawit.

Perkara tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan korupsi minyak goreng.

Namun hampir tiga tahun kemudian, perkara masih berstatus penyidikan umum.

Belum ada tersangka.

Belum ada pihak yang diumumkan bertanggung jawab secara pidana.

Sementara uang yang menjadi bagian dari perkara ini bukan jutaan rupiah. Bukan miliaran. Akan tetapi Puluhan triliun rupiah.

Di sinilah publik layak mengajukan pertanyaan paling sederhana sekaligus paling berat:

Apa yang sebenarnya yang terjadi dalam mekanisme penyaluran insentif biodiesel?

Apakah seluruh pencairan sesuai aturan?

Jika ada penyimpangan, di titik mana penyimpangan itu terjadi?

Siapa yang memiliki kewenangan?

Siapa yang mengetahui?

Siapa yang memperoleh manfaat?

Dan mengapa setelah hampir tiga tahun penyidikan, belum satu pun tersangka diumumkan?

Tidak ada yang meminta Kejagung menetapkan tersangka tanpa bukti.

Justru sebaliknya.

Buktikan dengan alat bukti.

Jika bukti belum cukup, lengkapi.

Jika ada penyimpangan, bongkar.

Jika ada pihak yang bertanggung jawab, proses sesuai hukum.

Jika ternyata tidak ada tindak pidana, berikan kepastian.

Sebab perkara sebesar Rp57,7 triliun tidak boleh berakhir menjadi sekadar tumpukan dokumen, daftar perusahaan dan pemeriksaan saksi.

Uang publik membutuhkan pertanggungjawaban publik.

Dan hampir tiga tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk membuat satu pertanyaan semakin keras terdengar:

Rp57,7 triliun itu sebenarnya mengalir ke mana, siapa yang memutuskan, dan siapa yang harus bertanggung jawab?

Hingga berita ini diturunkan, perkara tersebut masih berstatus penyidikan umum dan Kejagung belum mengumumkan tersangka.

Rp1,32 Triliun Mengalir, Hampir 3 Tahun Tak Ada Tersangka: Ada Apa dengan Kasus BPDPKS?

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Jakarta || Angka Rp1,32 triliun bukan angka kecil. Duit sebesar itu mengalir sebagai insentif biodiesel kepada PT Sukajadi Sawit Mekar sepanjang 2018–2020. Namun ironisnya, di tengah penyidikan dugaan korupsi dana sawit melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang telah berlangsung sejak 7 September 2023, hingga kini belum satu pun tersangka ditetapkan.

Hampir tiga tahun penyidikan berjalan, tetapi publik masih menunggu jawaban sederhana: siapa yang harus bertanggung jawab jika dalam aliran dana tersebut ditemukan penyimpangan?

Pertanyaan itu kian relevan karena perkara yang menyangkut dana publik dalam jumlah besar semestinya tidak berhenti pada status penyidikan tanpa kejelasan mengenai konstruksi perkara.

Pakar hukum pidana Universitas Bung Karno, Kurnia Zakaria, kepada Monitorindonesia.com, Minggu (30/8/2026), menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

“Kalau penyidikan sudah berjalan hampir tiga tahun tetapi belum ada tersangka, tentu publik patut mempertanyakan keseriusan dan efektivitas penanganannya. Jangan sampai penyidikan hanya menjadi proses administratif yang tidak pernah berujung pada pertanggungjawaban pidana,” kata Kurnia.

Rp1,32 Triliun Jangan Sekadar Jadi Angka

Kurnia menilai aliran insentif lebih dari Rp1,32 triliun kepada PT Sukajadi Sawit Mekar layak diperiksa secara mendalam.

Bukan berarti besarnya penerimaan otomatis menunjukkan adanya tindak pidana. Namun, dalam konteks perkara BPDPKS, angka tersebut cukup besar untuk memunculkan kebutuhan atas pemeriksaan yang transparan dan menyeluruh.

“Penerimaan Rp1,32 triliun itu harus dibedah. Penyidik harus melihat dasar pencairannya, proses verifikasi, volume biodiesel yang menjadi dasar pembayaran, siapa yang menyetujui, dan apakah seluruh persyaratan dipenuhi,” tegas Kurnia.

Menurutnya, setiap mata rantai pencairan harus diuji. Mulai dari dasar pembayaran, dokumen pendukung, proses verifikasi, volume biodiesel, hingga pejabat atau pihak yang memiliki kewenangan memberikan persetujuan.

Jika ditemukan manipulasi atau rekayasa yang menyebabkan dana publik dicairkan secara tidak semestinya, persoalan tersebut tidak lagi cukup dilihat sebagai persoalan administrasi.

“Kalau ada manipulasi atau rekayasa yang menyebabkan uang negara atau dana publik mengalir secara tidak semestinya, itu harus ditarik ke konstruksi pidana,” ujarnya.

Bongkar dari Hulu, Jangan Hanya Kejar Ujung

Kurnia menegaskan, penyidikan tidak boleh berhenti pada pertanyaan siapa menerima uang.

Yang jauh lebih penting adalah membongkar siapa yang membuat keputusan hingga uang tersebut bisa mengalir.

“Jangan hanya mengejar ujungnya. Bongkar dari hulu sampai hilir. Siapa yang membuat kebijakan, siapa yang menentukan penerima, siapa yang memverifikasi, siapa yang menyetujui pembayaran, dan siapa yang kemudian menikmati keuntungan,” katanya.

Di sinilah ketajaman penyidikan Kejaksaan Agung diuji.

Sebab, apabila memang terdapat penyimpangan, mencari pihak yang menerima dana saja tidak cukup. Penyidik harus mampu mengurai jaringan keputusan dan kewenangan yang memungkinkan pencairan terjadi.

Sebaliknya, apabila seluruh proses ternyata sesuai aturan, hal tersebut juga semestinya dapat dijelaskan berdasarkan hasil penyidikan dan bukti-bukti yang dimiliki.

Hampir Tiga Tahun, Publik Menunggu

Perkara BPDPKS kini berada pada titik yang membutuhkan penjelasan lebih konkret.

Hampir tiga tahun bukan waktu yang sebentar. Apalagi perkara tersebut menyentuh pengelolaan dana publik dan melibatkan nilai yang sangat besar.

Publik tentu berhak mempertanyakan: apa saja yang sudah ditemukan penyidik? Sejauh mana aliran dana ditelusuri? Apakah seluruh penerima insentif telah diperiksa? Siapa yang bertanggung jawab atas proses verifikasi dan pencairan? Dan mengapa hingga kini belum ada tersangka?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut semestinya dijawab melalui proses hukum yang transparan, bukan dibiarkan menggantung tanpa kepastian.

Kurnia mengingatkan Kejagung agar tidak membiarkan perkara tersebut kehilangan momentum.

“Kalau ada penyalahgunaan kewenangan dan unsur melawan hukum, pertanggungjawaban pidananya harus jelas. Kejagung juga jangan biarkan kasus BPDPKS ini jadi kuburan perkara,” pungkasnya.

Kini bola berada di tangan Kejagung. Rp1,32 triliun harus dijelaskan jejaknya, bukan sekadar dicatat sebagai angka dalam dokumen.

Sebab yang sedang dipertaruhkan bukan hanya penyelesaian satu perkara, tetapi juga kepercayaan publik terhadap keseriusan penegak hukum dalam membongkar dugaan korupsi yang menyentuh dana publik dalam jumlah jumbo.

Kapolresta Pati Sambangi Lapas, Sinergi APH Diperkuat untuk Jaga Keamanan dan Ketertiban

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Penguatan sinergitas Aparat Penegak Hukum (APH) terus dilakukan di Kabupaten Pati. Kapolresta Pati Kombes Pol. Sigit, S.I.K., M.H., bersama jajaran melakukan kunjungan silaturahmi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati, Senin (31/8/2026).

Kedatangan Kapolresta Pati disambut langsung Kepala Lapas Kelas IIB Pati, Suprihadi, Amd.IP., S.Sos., M.M., di ruang kerja Kalapas.

Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi agenda silaturahmi, tetapi juga menjadi momentum memperkuat koordinasi antara kepolisian dan jajaran pemasyarakatan. Sejumlah isu strategis dibahas, khususnya terkait pengamanan Lapas, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, pertukaran informasi, serta penguatan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Kalapas Pati Suprihadi menyampaikan apresiasi atas kunjungan jajaran Polresta Pati. Menurutnya, sinergitas lintas APH sangat dibutuhkan untuk memastikan situasi di lingkungan Lapas tetap aman dan kondusif.

“Lapas Kelas IIB Pati sangat menyambut baik dan mengapresiasi kunjungan silaturahmi dari Kapolresta Pati beserta jajaran. Penguatan sinergitas ini sangat krusial bagi kami untuk mendukung kelancaran pengawasan, menjaga kondusifitas lingkungan Lapas, serta memaksimalkan program pembinaan bagi para warga binaan,” tegas Suprihadi.

Ia menambahkan, koordinasi yang dilakukan secara intensif menjadi bagian dari langkah antisipatif terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Dengan komunikasi yang kuat, persoalan yang berpotensi mengganggu stabilitas dapat direspons secara cepat dan tepat.

Sementara itu, Kapolresta Pati Kombes Pol. Sigit menegaskan komitmen kepolisian untuk terus mendukung Lapas Pati dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

“Kemitraan yang kokoh dengan Lapas Pati adalah fondasi penting dalam menjamin rasa aman di tengah masyarakat. Melalui koordinasi yang intensif ini, kita memastikan fungsi pelayanan hukum dan pengamanan di Lapas berjalan optimal,” ujar Kapolresta Pati.

Kunjungan tersebut sekaligus mempertegas komitmen kedua institusi untuk meningkatkan integrasi program kerja, memperkuat pertukaran informasi, serta membangun respons cepat dalam menghadapi potensi gangguan keamanan.

Sinergi Lapas Pati dan Polresta Pati diharapkan mampu menciptakan sistem pengamanan yang semakin solid sekaligus mendukung pembinaan WBP secara optimal.

Kolaborasi dua institusi penegak hukum ini menjadi langkah penting untuk memastikan Lapas Pati tetap aman, tertib, dan kondusif, serta mampu menjalankan fungsi pemasyarakatan secara profesional, humanis, dan akuntabel.