Satpol-PP Bersama DPMPTSP Pati Grebek PT SGT Bersatu Indonesian, Perizinan Disorot

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) turun langsung mengecek PT SGT Bersatu Indonesian di Desa Regaloh, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Selasa (22/9/2026).

Pengecekan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas aduan Adv. Joko Sutrisno yang mempertanyakan persoalan perizinan perusahaan, termasuk terkait Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Tim melakukan pengecekan sejak sekitar pukul 13.00 WIB. Sejumlah pejabat dan petugas turut hadir, di antaranya Kabid Perizinan Suparno, Kasi Penindakan Suyut, S.STP., M.M., serta anggota Satpol PP Kabupaten Pati.

Dalam laporan hasil kegiatan, petugas mencatat sejumlah informasi mengenai keberadaan, aktivitas, hingga dokumen perizinan PT SGT Bersatu Indonesian.

Laporan tersebut menyebut pemilik perusahaan bernama Ousama yang berada di Syria. Sementara proses pengurusan perizinan disebut dilakukan melalui lawyer perusahaan yang berada di Jakarta.

PT SGT Bersatu Indonesian juga dilaporkan menjalankan kegiatan ekspor barang jadi dan memiliki perizinan dari Kementerian Perdagangan.

Untuk penggunaan lahan, perusahaan disebut menyewa lahan milik Perhutani dan telah memiliki Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak Perhutani.

Sorotan utama berada pada kelengkapan dan pembaruan dokumen perizinan. Dalam hasil pengecekan, sejumlah dokumen yang tercantum antara lain Nomor Induk Berusaha (NIB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), UKL-UPL, serta PKKPR/PKKPL disebut perlu segera diperbarui atau disesuaikan dengan ketentuan terbaru.

Petugas kemudian mengarahkan pihak perusahaan untuk berkoordinasi dengan DPMPTSP Kabupaten Pati guna memastikan status serta proses pembaruan dokumen tersebut.

Sementara terkait SLF, laporan hasil kegiatan belum menyatakan secara tegas bahwa perusahaan tidak memiliki SLF maupun menyatakan SLF telah memenuhi seluruh ketentuan. Status tersebut masih memerlukan verifikasi dokumen dan keterangan resmi dari instansi yang berwenang.

Di sisi lain, laporan juga mencatat adanya alokasi dana CSR perusahaan untuk desa yang disebut mencapai sekitar Rp4 juta per bulan. Sedangkan untuk lingkungan RT/RW disebut sebesar Rp500 ribu per bulan.

Dari aspek ketenagakerjaan, PT SGT Bersatu Indonesian dilaporkan memiliki sekitar 300 pekerja harian dan 20 pekerja bulanan.

Pengecekan Satpol PP bersama DPMPTSP ini menjadi langkah tindak lanjut atas aduan terkait perizinan perusahaan. Hasil pemeriksaan selanjutnya dilaporkan kepada jajaran pimpinan Satpol PP Kabupaten Pati untuk mendapatkan petunjuk dan menentukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepastian mengenai status SLF maupun kelengkapan dokumen perizinan PT SGT Bersatu Indonesian selanjutnya masih menunggu verifikasi dan keterangan resmi dari instansi yang berwenang.

Kafilah Pati Sumbang Enam Prestasi, Jateng Raih Posisi Kedua MTQ Nasional XXXI

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Kafilah asal Kabupaten Pati turut mengantarkan Jawa Tengah menempati posisi kedua dalam MTQ Nasional XXXI Tahun 2026 di Semarang. Enam cabang perlombaan berhasil ditembus kafilah Pati hingga masuk tiga besar nasional.

Prestasi tersebut disampaikan Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra saat menghadiri Jateng Bersholawat dalam rangka tasyakuran MTQ Nasional XXXI di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, Rabu malam (23/9/2026).

Chandra menyebut capaian kafilah Pati menjadi bagian dari kontribusi daerah dalam mengharumkan nama Jawa Tengah di tingkat nasional.

“Alhamdulillah, MTQ Nasional bisa berjalan lancar. Kabupaten Pati juga turut menyumbangkan prestasi sehingga Jawa Tengah bisa berada di posisi kedua terbaik,” ujar Chandra.

Enam cabang yang berhasil menempatkan kafilah Pati di posisi tiga besar nasional meliputi Tilawah Remaja, Hifzil Qur’an 10 Juz, Hifzil Qur’an 20 Juz, Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an (KTIQ), Musabaqah Syarhill Qur’an (MSQ) putri, dan MSQ putra.

Muhammad Zahron Nasywa berhasil meraih Terbaik 3 Cabang Tilawah Remaja, sementara Bagas Adhitama meraih Terbaik 2 Cabang Hifzil Qur’an 10 Juz.

Prestasi berikutnya diraih Athirotussalwa Himmatana sebagai Terbaik 3 Cabang Hifzil Qur’an 20 Juz dan Ja’far Shodiq Hibatullah sebagai Terbaik 3 Cabang Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an (KTIQ).

Pada cabang MSQ putra, posisi Terbaik 3 nasional diraih Dhia Ahlam Wijaya bersama Ahmad Zaki Attazi dan Alief Fachriza Sulistyo.

Sementara pada cabang MSQ putri, Durrotun Asyifa Baizurman juga berhasil menduduki urutan ketiga nasional.

Chandra menilai capaian tersebut harus menjadi pemicu untuk memperkuat pembinaan generasi penghafal dan pengkaji Al-Qur’an di Kabupaten Pati.

“Prestasi ini tentu menjadi motivasi untuk terus membina bibit-bibit unggul MTQ di Kabupaten Pati. Kita berharap capaian ini dapat menjadi pijakan untuk meraih prestasi yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang,” kata Chandra.

Ia juga menegaskan pembinaan terhadap para peserta berprestasi tidak boleh berhenti setelah perhelatan MTQ berakhir.

“Kami berharap pembinaan tidak berhenti setelah MTQ selesai. Anak-anak yang memiliki potensi perlu terus didampingi agar lahir generasi unggul yang mampu membawa nama Pati pada tingkat provinsi maupun nasional,” tutur Chandra.

Jateng Bersholawat menjadi rangkaian tasyakuran atas terselenggaranya MTQ Nasional XXXI Tahun 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema “Menebar Cahaya Al-Qur’an dalam Harmoni Menuju Indonesia Emas yang Berkeadaban”.

Gubernur Jawa Tengah dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas suksesnya penyelenggaraan MTQ Nasional XXXI di Jawa Tengah. Ia menyebut gelaran tersebut menjadi bagian dari sejarah pelaksanaan MTQ di Jawa Tengah.

“Saya atas nama Gubernur Jawa Tengah mengucapkan terima kasih bahwa MTQ yang ke-31 sukses. Kita semuanya menjadi saksi sejarah, termasuk saya sendiri bersyukur, saya menjadi saksi sejarah bahwa MTQ pernah berkibar di Jawa Tengah,” ujarnya.

Jateng Bersholawat menghadirkan mauidzoh hasanah oleh K.H. Anwar Zahid serta pimpinan sholawat Habib Ali Zaenal Abidin Assegaf bersama Majelis Azzahir dari Pekalongan.

Sekitar 10.000 jamaah mengikuti kegiatan tersebut. Hadir pula Wakil Gubernur Jawa Tengah, jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, para kepala daerah kabupaten/kota se-Jawa Tengah, serta para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pilkades Puo Raya 2026 Mulai Memanas, Sartuni Usung Perubahan dan Transparansi

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Rokan Hulu || Persaingan menuju Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Puo Raya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, mulai menjadi perhatian masyarakat. Tiga kandidat akan berhadapan dalam kontestasi yang dijadwalkan berlangsung pada 10 Desember 2026 mendatang.

Salah satu kandidat, Sartuni, menyatakan siap maju dengan membawa gagasan perubahan, kemajuan desa, dan transparansi sebagai bagian dari visi yang ditawarkan kepada masyarakat Puo Raya.

Sartuni menyebut perubahan ke arah yang lebih baik perlu menjadi pijakan dalam membangun desa. Ia juga menyatakan kesiapan untuk mengabdikan diri serta memberikan kontribusi bagi masyarakat apabila mendapat amanah untuk memimpin Desa Puo Raya.

Menurutnya, pembangunan desa tidak hanya membutuhkan program, tetapi juga keterbukaan dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah kemajuan desa.

Selain menyampaikan visi dan gagasannya, Sartuni mengajak seluruh masyarakat agar menjadikan Pilkades sebagai momentum demokrasi yang tetap mengedepankan persatuan, keamanan, dan ketertiban.

“Mari bersama-sama membangun Desa Puo Raya. Perbedaan pilihan adalah hal biasa dalam demokrasi, tetapi persatuan masyarakat harus tetap kita jaga,” ungkapnya.

Sementara itu, sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh pemuda berharap kontestasi Pilkades Puo Raya melahirkan pemimpin yang memiliki komitmen serta visi yang jelas untuk membawa desa lebih maju.

Salah seorang tokoh masyarakat yang meminta identitasnya tidak disebutkan menilai kejelasan visi dan misi penting agar masyarakat dapat mengetahui arah serta program yang ditawarkan masing-masing kandidat.

“Pemimpin harus memiliki visi dan misi yang jelas, sehingga masyarakat dapat mengetahui program-program unggulan apa saja yang akan dijalankan ke depannya,” ujarnya.

Dengan tiga kandidat yang membawa visi, misi, dan program masing-masing, Pilkades Puo Raya 2026 menjadi ruang bagi masyarakat untuk menentukan arah kepemimpinan desa untuk periode berikutnya.

Pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada 10 Desember 2026, dengan masyarakat Puo Raya sebagai penentu pilihan dalam kontestasi tersebut. (SP)

Chandra: Anggaran Bukan Hak Pejabat, Integritas Pemerintah Pati Harus Dibuktikan

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikelola pemerintah bukanlah hak pribadi pejabat, melainkan amanah masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan untuk kepentingan publik.

Penegasan tersebut disampaikan Chandra saat menghadiri Awarding Ceremony Kampanye Pariwara Anti Korupsi Kabupaten Pati Tahun 2026 di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (23/9/2026).

Chandra mengatakan, kampanye anti korupsi melalui penayangan video pendek dan pemberian penghargaan kepada para pemenang merupakan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, era keterbukaan membuat seluruh aktivitas pemerintahan semakin mudah dipantau oleh masyarakat, media maupun lembaga sosial, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran dan pelayanan publik.

“Sekarang ini adalah masa keterbukaan. Semua orang bisa memantau dan melihat anggaran serta apa yang kita lakukan sebagai pejabat dan pimpinan di Kabupaten Pati,” ujar Chandra.

Karena itu, ia meminta seluruh jajaran pemerintahan tidak alergi terhadap kritik maupun aduan masyarakat. Sebaliknya, setiap masukan harus dijadikan bahan introspeksi untuk memperbaiki kualitas pelayanan.

Chandra menegaskan, tanggung jawab menjaga integritas tidak hanya berada di tangan kepala daerah. Kepala sekolah, kepala dinas, kepala desa, camat hingga bupati memiliki kewajiban yang sama untuk memastikan kewenangan dan anggaran digunakan sesuai kepentingan masyarakat.

“Jabatan adalah amanah dari Allah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Chandra juga menyampaikan bahwa Pemkab Pati terus melakukan langkah pencegahan korupsi melalui pendampingan dan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia berharap upaya tersebut tidak berhenti pada slogan maupun kegiatan seremonial. Integritas, menurutnya, harus terlihat dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari pengelolaan anggaran hingga pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Chandra meminta seluruh pejabat dan perangkat daerah meningkatkan kualitas pelayanan serta menjadikan setiap aduan masyarakat sebagai bahan evaluasi.

Ia menegaskan, tidak boleh ada oknum yang memberikan pelayanan buruk kepada masyarakat. Seluruh jajaran pemerintahan diharapkan mampu menjadi cerminan komitmen Kabupaten Pati dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penayangan video pendek Kampanye Pariwara Anti Korupsi serta penyerahan hadiah kepada para pemenang.

Kampanye yang berlangsung sejak April hingga September 2026 itu diikuti perangkat daerah serta peserta lomba dalam tiga kategori.

Chandra berharap kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi seremoni pemberian penghargaan, tetapi mampu menjadi pembelajaran bersama untuk memperkuat budaya integritas dan mewujudkan pemerintahan Kabupaten Pati yang semakin transparan serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Air Bersih Jadi Barang Langka, 100 Tangki Bantuan Dikirim ke Warga Pati

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Pati membuat kebutuhan air bersih semakin mendesak. Pemerintah Kabupaten Pati bersama PT. BPR Bank Daerah Pati mengerahkan bantuan sekitar 100 tangki air bersih untuk membantu masyarakat di desa-desa terdampak.

Bantuan tersebut dilepas secara simbolis oleh Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, Rabu (23/9/2026), di Halaman Setda Kabupaten Pati.

Chandra mengatakan, bantuan air bersih tersebut merupakan bentuk kepedulian PT. BPR Bank Daerah Pati melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) kepada masyarakat yang tengah menghadapi dampak kekeringan.

“Terima kasih atas partisipasi PT. BPR Bank Daerah Pati dalam membantu masyarakat yang terdampak kekeringan,” ujar Chandra.

Menurutnya, bantuan sekitar 100 tangki air bersih itu selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah desa yang mengalami kekurangan air akibat kondisi kekeringan.

Chandra berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya ketersediaan air bersih selama kondisi kekeringan masih berlangsung.

“Semoga bantuan ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih,” katanya.

Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama antara pemerintah daerah dan pihak swasta untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak kekeringan.

Pemberangkatan bantuan air bersih turut didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Pati serta Direktur PT. BPR Bank Daerah Pati.

Aparat Gabungan Serbu Lapas Pati, Barang Terlarang Ditemukan dari Balik Hunian

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati memperketat pengawasan keamanan dengan menggelar razia gabungan dan tes urine terhadap warga binaan, Selasa (22/9/2026) malam.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 18.00 WIB tersebut melibatkan jajaran Lapas Pati bersama personel Kodim 0718 Pati, Polresta Pati, Dokpol, serta Brimob Pati. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari deteksi dini sekaligus upaya mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas.

Razia diawali apel kesiapan yang dipimpin langsung Kepala Lapas Kelas IIB Pati, Suprihadi. Dalam pengarahan teknis, seluruh petugas diminta menjalankan penggeledahan secara humanis namun tetap tegas serta berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP).

Penggeledahan kemudian dilakukan secara menyeluruh di kamar hunian Blok A, B, dan C. Petugas memeriksa badan warga binaan, barang-barang pribadi, kamar hunian, hingga sejumlah area di sekitar blok.

Sejumlah titik yang dinilai berpotensi menjadi tempat penyembunyian barang terlarang turut disisir, termasuk sela-sela teralis, kamar mandi, tempat tidur, dan bagian lain di lingkungan hunian.

Dari kegiatan tersebut, petugas menemukan dan mengamankan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam Lapas. Seluruh barang temuan kemudian didata dan didokumentasikan sebelum diamankan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Tak hanya penggeledahan, sebanyak 41 warga binaan juga menjalani tes urine yang dilakukan dengan pengawasan tenaga medis dari Lapas dan kepolisian.

Hasilnya, seluruh warga binaan yang menjalani pemeriksaan dinyatakan negatif.

Kepala Lapas Pati, Suprihadi, menegaskan bahwa razia gabungan tersebut merupakan bagian dari komitmen jajarannya dalam menjaga keamanan sekaligus memastikan proses pembinaan berjalan dalam situasi yang kondusif.

“Kami terus berkomitmen melakukan deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Razia ini bukan semata-mata mencari barang terlarang, tetapi juga memastikan lingkungan Lapas tetap aman, tertib, dan mendukung proses pembinaan. Kami mengapresiasi sinergi seluruh aparat yang terlibat, dan ke depan pengawasan akan terus kami tingkatkan,” tegas Suprihadi.

Menurutnya, sinergi antara petugas pemasyarakatan dan aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan di lingkungan Lapas.

Kegiatan razia gabungan dan tes urine tersebut berlangsung dengan tertib dan menjadi bagian dari langkah berkelanjutan Lapas Pati dalam memperkuat pengawasan serta mencegah masuk dan beredarnya barang-barang terlarang di dalam lingkungan pemasyarakatan.

Dugaan Persoalan Eko HK Dikawal, Masyarakat Desak Proses Hukum Dibuka Terang

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Demak || Persoalan yang dikaitkan dengan Eko HK mulai mendapat perhatian serius dari sejumlah pihak bersama masyarakat di Kabupaten Demak. Pengawalan dilakukan untuk memastikan setiap laporan dan informasi yang berkembang tidak berhenti menjadi polemik di ruang publik, tetapi diuji melalui mekanisme hukum.

MF. Andhi, S.E., Iwan Sanusi, S.H., dan Nizar Al Qodari, S.H., disebut turut bersama masyarakat mendorong agar dugaan persoalan tersebut ditangani secara transparan dan profesional oleh pihak berwenang.

Langkah pengawalan itu muncul menyusul adanya dugaan tindakan yang dinilai meresahkan sebagian masyarakat. Meski demikian, berbagai tudingan maupun informasi yang beredar belum dapat dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan sebelum melalui proses verifikasi dan pembuktian sesuai ketentuan hukum.

Masyarakat pun diminta tidak terprovokasi oleh informasi yang belum teruji kebenarannya. Setiap bukti, laporan, maupun keterangan pihak terkait diharapkan disampaikan kepada aparat penegak hukum agar dapat diperiksa secara objektif.

Iwan Sanusi, S.H., bersama pihak-pihak yang terlibat dalam pengawalan perkara tersebut pada prinsipnya mendorong agar proses penanganan dilakukan berdasarkan fakta, alat bukti, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, pihak yang dikaitkan dengan dugaan pelanggaran tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pengawalan masyarakat, pendampingan hukum, serta penanganan aparat penegak hukum diharapkan berjalan dalam koridor masing-masing. Dengan demikian, setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan melalui jalur hukum, bukan melalui tekanan, provokasi, ataupun penghakiman di ruang publik.

Masyarakat mengawal, aparat memeriksa, dan fakta harus dibuktikan melalui proses hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, belum mendapatkan rilis dari pihak kepolisian, dan seluruh tudingan terhadap Eko Sugiarto alias Eko HK dalam pemberitaan ini merupakan dugaan berdasarkan keterangan pihak pengadu. Terlapor tetap memiliki hak klarifikasi atau hak jawab kedalam website kami, bisa menghubungi nomor 0812-8593-5774

Baca juga : Dugaan Persoalan Eko HK Dikawal, Masyarakat Desak Proses Hukum Dibuka Terang

Baca juga : Laporan terhadap ES HK Dipertanyakan, Publik Desak Polres Demak Buka Perkembangan Penanganan Perkara

Sosialisasi Bahaya Narkoba di Lapas Pati, WBP Didorong Jauhi Narkotika

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi bahaya narkoba yang digelar bersama DPD Gerakan Anti Madat (GERAM), Senin (21/9/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Pati. Edukasi ini menjadi bagian dari langkah preventif untuk meningkatkan pemahaman WBP mengenai dampak penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika.

Dalam sosialisasi tersebut, para WBP diberikan pemahaman mengenai berbagai dampak narkoba, mulai dari ancaman terhadap kesehatan, kehidupan sosial, hingga konsekuensi hukum yang dapat menjerat pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Tak hanya memberikan pengetahuan, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk membangun kesadaran WBP agar mampu menjauhi narkoba serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika.

Upaya tersebut dinilai penting untuk mendukung terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bersih dari narkoba.

Kepala Lapas Kelas IIB Pati, Suprihadi, mengapresiasi keterlibatan DPD GERAM dalam memberikan edukasi kepada warga binaan.

“Kami menyambut baik kegiatan sosialisasi ini sebagai bagian dari penguatan pemahaman dan kesadaran WBP tentang bahaya narkoba. Kami berharap edukasi ini dapat menjadi bekal bagi WBP untuk menjauhi narkoba serta berkomitmen mengikuti proses pembinaan dengan baik,” ujar Suprihadi.

Menurutnya, pemberantasan narkoba tidak cukup hanya dilakukan melalui pengawasan dan penindakan, tetapi juga perlu diperkuat dengan edukasi dan pembinaan secara berkelanjutan.

“Lapas Pati akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bersih dari narkoba,” tegasnya.

Melalui kegiatan tersebut, Lapas Pati berharap WBP semakin memahami risiko narkotika dan memiliki komitmen untuk tidak kembali terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba, baik selama menjalani masa pidana maupun setelah kembali ke tengah masyarakat.

Lapas Pati Gelar Senam Hipertensi untuk WBP, Kesehatan Jadi Bagian Penting Pembinaan

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati terus memperkuat pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Salah satunya melalui kegiatan Senam Hipertensi yang diperuntukkan bagi WBP perempuan maupun laki-laki yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui bagian Perawatan sebagai langkah preventif untuk menjaga kebugaran sekaligus membantu mengendalikan tekanan darah WBP melalui aktivitas fisik yang teratur dan disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing peserta.

Para WBP mengikuti gerakan senam dengan tertib dan penuh semangat. Gerakan diberikan secara terukur agar tetap aman dan sesuai dengan kemampuan peserta, khususnya bagi mereka yang memiliki riwayat hipertensi.

Tidak hanya mengandalkan aktivitas fisik, petugas bagian Perawatan juga memberikan vitamin serta obat-obatan sesuai kebutuhan dan kondisi kesehatan masing-masing WBP.

Langkah tersebut menjadi bagian dari pelayanan kesehatan berkelanjutan di lingkungan Lapas Pati. Pemantauan kondisi kesehatan dan tekanan darah juga didorong agar WBP semakin memahami pentingnya menjaga pola hidup sehat selama menjalani masa pembinaan.

Kalapas Kelas IIB Pati, Suprihadi, menegaskan bahwa pemenuhan hak kesehatan WBP merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembinaan.

“Kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembinaan. Melalui kegiatan senam hipertensi, pemberian vitamin, serta obat sesuai kebutuhan, kami berupaya memastikan warga binaan mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal. Kami berharap WBP semakin sadar pentingnya menjaga pola hidup sehat dan mengikuti anjuran petugas kesehatan,” ujar Suprihadi.

Menurutnya, pembinaan di dalam Lapas tidak hanya berkaitan dengan aspek kepribadian dan kemandirian, tetapi juga memastikan kondisi fisik WBP tetap terjaga sehingga mereka dapat mengikuti berbagai program pembinaan secara optimal.

Kegiatan Senam Hipertensi tersebut sekaligus menjadi upaya membangun kesadaran WBP bahwa menjaga kesehatan membutuhkan konsistensi, mulai dari aktivitas fisik, pola hidup sehat hingga kepatuhan terhadap anjuran tenaga kesehatan.

Dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan secara berkelanjutan, Lapas Pati berupaya menciptakan lingkungan pembinaan yang tidak hanya aman dan tertib, tetapi juga mendukung kesehatan dan kualitas hidup warga binaan.

Perubahan APBD Pati 2026 Disepakati, Infrastruktur Jadi Prioritas

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati akhirnya menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026, Jumat (18/9/2026).

Persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten Pati dan DPRD tersebut disampaikan Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra dalam pidato akhir di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pati, di Ruang Paripurna DPRD.

Chandra menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas perhatian, pemikiran, saran, serta masukan selama proses pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026.

Menurutnya, pembahasan anggaran merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan pemerintah daerah. Karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

Namun, Chandra menegaskan, kesepakatan dalam rapat paripurna tersebut belum berarti Perubahan APBD 2026 langsung dapat dijalankan.

“Ini baru rancangan. Selanjutnya rancangan ini akan kami kirimkan ke Pak Gubernur, masih menunggu tanggapan dari Provinsi Jawa Tengah maksimal 15 hari kerja,” ujar Chandra.

Rancangan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk menjalani evaluasi. Hasil evaluasi pemerintah provinsi akan menjadi dasar bagi Pemkab Pati bersama DPRD untuk melakukan penyempurnaan sebelum akhirnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Chandra mengatakan, apabila hasil evaluasi provinsi menyetujui rancangan tersebut, program-program yang tercantum dalam Perubahan APBD 2026 dapat mulai dijalankan.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian utama pemerintah daerah adalah infrastruktur. Chandra menyebut kondisi sejumlah jalan masih membutuhkan penanganan serius, terutama setelah muncul berbagai laporan masyarakat terkait kerusakan jalan yang dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan.

“Prioritasnya tetap infrastruktur. Infrastruktur masih banyak sekali yang perlu diperhatikan. Ada laporan dari masyarakat terkait kecelakaan dan lainnya akibat kondisi jalan yang sudah parah,” tegasnya.

Ia berharap seluruh tahapan evaluasi hingga penetapan Perubahan APBD 2026 dapat berjalan tertib sesuai ketentuan. Dengan demikian, anggaran yang telah dibahas dan disepakati bersama dapat segera direalisasikan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama persoalan infrastruktur yang masih menjadi pekerjaan rumah di Kabupaten Pati.