Korban Terus Bertambah, 416 Orang Bergejala dan 63 Dirawat dalam Dugaan Keracunan MBG Gembong

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Korban dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari SPPG Gembong 1 terus bertambah. Hingga Kamis (11/9/2026) pukul 14.00 WIB, tercatat 416 orang mengalami gejala, dengan 63 orang harus menjalani rawat inap di sejumlah fasilitas kesehatan.

Data terbaru tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Pati, Sudiono.

Dari 416 orang yang mengalami gejala, sebanyak 322 orang menjalani rawat jalan, sementara 63 lainnya masih mendapatkan perawatan inap di RSUD RAA Soewondo, RS Mitra Bangsa, RS KSH, dan RS Fastabiq Sehat.

Jumlah tersebut menjadi perhatian serius karena korban berasal dari sejumlah satuan pendidikan dan kelompok masyarakat yang menerima makanan MBG dari SPPG Gembong 1.

Hingga batas waktu pembaruan data, RS KSH menangani pasien rawat inap terbanyak, yakni 28 orang, disusul RS Mitra Bangsa 15 orang, RSUD RAA Soewondo 14 orang, dan RS Fastabiq Sehat enam orang.

Baca juga : Dugaan Keracunan MBG di Pati, 269 Orang Terdampak: BGN Suspend SPPG Gembong 1, Pemkab Audit 172 Dapur

Sementara pasien rawat jalan sebanyak 322 orang terdiri dari 95 orang dari SMP Negeri 1 Gembong, 157 orang dari MTs Negeri 3 Pati, 11 orang dari MTs Manbaul Ulum, 18 orang dari Posyandu, 38 orang dari SDN Gembong 03, dan tiga orang dari Puskesmas Gembong.

Dengan angka korban yang terus bertambah, perhatian kini tertuju pada penanganan seluruh pasien sekaligus pengungkapan penyebab munculnya gejala secara massal tersebut.

Pemeriksaan terhadap makanan, bahan pangan, proses pengolahan, hingga distribusi menjadi bagian penting untuk memastikan sumber persoalan. Penyebab pasti dugaan keracunan tetap menunggu hasil pemeriksaan dan investigasi pihak berwenang.

Data ini merupakan cut off Kamis, 11 September 2026 pukul 14.00 WIB dan masih dapat berubah mengikuti perkembangan penanganan di lapangan.

Dugaan Keracunan MBG di Pati, 269 Orang Terdampak: BGN Suspend SPPG Gembong 1, Pemkab Audit 172 Dapur

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Dugaan keracunan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati memicu respons cepat Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Pemerintah Kabupaten Pati. Hingga Kamis (10/9/2026), sebanyak 269 orang tercatat mengalami gejala, sementara puluhan korban masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Wakil Kepala BGN Trenggono bersama Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra turun langsung meninjau kondisi korban di Keluarga Sehat Hospital (KSH) Pati dan sejumlah fasilitas kesehatan lainnya.

Trenggono memastikan persoalan biaya pengobatan tidak boleh menjadi beban korban maupun keluarga.

“Yang jelas semua akan ditangani, baik dari BGN maupun dari Pemkab. Jadi tidak ada masalah untuk biayanya, akan ditanggung semua oleh BGN maupun Pemkab,” kata Trenggono saat ditemui di KSH Pati, Kamis sore.

Baca juga : 269 Siswa Diduga Keracunan MBG, Plt Bupati Pati Chandra Tetapkan Status Kejadian Luar Biasa

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Pati hingga pukul 13.00 WIB, dari 269 orang yang mengalami gejala, 59 korban masih menjalani rawat inap di empat rumah sakit, sedangkan 154 orang tercatat menjalani rawat jalan.

Trenggono menyebut seluruh korban yang ditemuinya dalam kondisi berangsur pulih.

“Dengan adanya kejadian fatal keracunan makanan ini, saya bersama dengan Plt Bupati langsung menjenguk dan melihat dari dekat. Sampai sore hari ini masih ada pasien yang dirawat dan semuanya sudah dalam kondisi segera pulih, tidak ada yang mengkhawatirkan,” ujarnya.

Baca juga : Makan Beracun Gratis Kali Ini Dibagikan di Gembong Pati, 120 Siswa Dilarikan ke Rumah Sakit

Namun, di balik klaim kondisi korban yang mulai membaik, persoalan tata kelola dapur penyedia MBG menjadi sorotan serius.

BGN telah menjatuhkan sanksi suspend terhadap SPPG Gembong 1 yang memproduksi makanan bagi para penerima manfaat. Sanksi tersebut diberikan seiring evaluasi terhadap dugaan ketidaksesuaian proses penyediaan makanan dengan standar operasional prosedur (SOP).

Trenggono menegaskan jumlah korban menjadi salah satu indikator beratnya kejadian.

“Kalau suspend bagi yang korbannya di atas 100 itu masuk kategori yang sudah berat, itu pasti. Apalagi nanti kalau dapurnya juga jelek, kami suspend permanen. Suspend ringan 10 hari, suspend sedang 20 hari, dan suspend berat 30 hari,” tegasnya.

172 Dapur MBG di Pati Bakal Diperiksa

Kasus di SPPG Gembong 1 tidak berhenti pada pemberian sanksi. Pemerintah Kabupaten Pati menyatakan akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh dapur SPPG yang beroperasi di wilayahnya.

Jumlahnya tidak sedikit. Sekitar 172 dapur SPPG akan diperiksa mulai pekan depan.

Pemeriksaan akan melibatkan Pemkab Pati, Dinas Kesehatan, TNI, Polri, serta unsur Forkopimda.

“Kabupaten Pati ini ada sekitar 172 dapur dan kami pastikan minggu depan kami akan datang langsung ke semua SPPG untuk mengecek fasilitas dan kemampuan dapur itu melayani penerima manfaat,” tegas Chandra.

Menurut Chandra, pemeriksaan tidak boleh sekadar formalitas. Kapasitas dapur harus benar-benar disesuaikan dengan jumlah makanan yang diproduksi.

“Jangan sampai dapur kecil dipaksakan mengelola 2.500 sampai 3.000 porsi. Kami akan evaluasi dan merekomendasikan hasilnya kepada BGN. Keputusan akhirnya tetap berada di BGN,” tuturnya.

Pemeriksaan akan mencakup kondisi fasilitas, kapasitas produksi, hingga kesesuaian kemampuan dapur dengan jumlah penerima manfaat.

Hasil pemeriksaan nantinya akan disusun menjadi rekomendasi Pemkab Pati untuk disampaikan kepada BGN sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan.

Chandra: Keselamatan Anak Jadi Prioritas

Sementara itu, Chandra menegaskan keputusan Pemkab Pati terkait penanganan kejadian tersebut sejak awal diarahkan untuk memastikan korban segera memperoleh pelayanan kesehatan.

Menurutnya, status Kejadian Luar Biasa (KLB) ditujukan untuk mempercepat penanganan dan memastikan keluarga tidak ragu membawa anak yang mengalami gejala ke fasilitas kesehatan.

“Kami mengutamakan masalah pelayanan kesehatan dan keselamatan nyawa anak-anak didik kita. Makanya sejak awal kami sampaikan seperti itu, agar bisa kami tangani secara langsung dan cepat,” kata Chandra.

Pemkab Pati juga memastikan persoalan pembiayaan tidak menjadi alasan bagi korban untuk menunda pengobatan.

“Sebagaimana tadi disampaikan oleh BGN, terkait biaya pengobatan nanti ditanggung BGN bersama Pemkab,” jelasnya.

BGN Perketat Pengawasan Dapur

Trenggono menegaskan kasus Pati menjadi momentum untuk memperketat pengawasan terhadap tata kelola dapur SPPG di berbagai daerah.

BGN akan meningkatkan pemeriksaan, baik melalui pemantauan secara virtual maupun kunjungan langsung ke dapur-dapur penyedia MBG.

“Kami terus akan mengecek secara detail ke dapur-dapur. Kami akan melakukan pengecekan secara virtual maupun kunjungan ke dapur-dapur supaya betul-betul makanan bisa disiapkan dengan baik,” jelasnya.

Usai meninjau para korban di sejumlah rumah sakit, Trenggono bersama Chandra juga turun langsung meninjau SPPG Gembong 1, dapur yang memproduksi menu MBG dan menjadi titik perhatian dalam kasus dugaan keracunan tersebut.

Langkah ini menjadi penting untuk memastikan penyebab kejadian tidak berhenti pada persoalan sanksi administratif, tetapi juga mengungkap apakah terdapat kelemahan dalam proses pengadaan bahan, pengolahan, penyimpanan, distribusi, maupun pengawasan makanan sebelum dikonsumsi penerima manfaat.

Kasus tersebut sekaligus menjadi ujian bagi tata kelola program MBG di Pati. Dengan ratusan orang terdampak dan 172 dapur yang akan diperiksa, publik kini menunggu hasil evaluasi: apakah masalah hanya terjadi di SPPG Gembong 1 atau ada persoalan lebih luas dalam pengawasan dan kapasitas dapur MBG di Kabupaten Pati.

269 Siswa Diduga Keracunan MBG, Plt Bupati Pati Chandra Tetapkan Status Kejadian Luar Biasa

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Kasus dugaan keracunan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memasuki situasi serius. Sebanyak 269 siswa dilaporkan mengalami keluhan kesehatan, hingga Pemerintah Kabupaten Pati menetapkan peristiwa tersebut sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).

Penetapan status KLB disampaikan Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra sebagai langkah untuk memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis secara maksimal.

Chandra menegaskan keselamatan para siswa menjadi prioritas pemerintah daerah. Terlebih, jumlah korban terus menjadi perhatian dan proses pendataan masih dilakukan oleh jajaran terkait.

“Karena menyangkut keselamatan korban dan jumlah penderita ratusan, kasus tersebut masuk dalam kategori Kejadian Luar Biasa (KLB),” kata Chandra dalam keterangan resminya, Kamis (10/9/2026).

Baca juga : SMKN 4 Pati Alami Keracunan MBG, SOP Seluruh SPPG Bakal Diperketat

Dugaan keracunan tersebut terjadi setelah siswa mengonsumsi menu MBG yang dibagikan pada Selasa (8/9/2026). Keluhan kesehatan mulai muncul beberapa jam setelah makanan dikonsumsi, di antaranya mual, diare, pusing, lemas hingga sejumlah siswa harus mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan.

Kasus ini melibatkan siswa di SMP Negeri 1 Gembong dan MTs Negeri 3 Pati. Data yang dipublikasikan sebelumnya mencatat 103 siswa dan 13 guru di SMP Negeri 1 Gembong mengalami keluhan, sementara di MTs Negeri 3 Pati terdapat 127 siswa dan 30 guru yang mengalami gejala serupa.

Baca juga : MBG Program Presiden Prabowo di Kabupaten Pati Alih Makna Menjadi Makan Beracun Gratis

Puluhan ambulans bahkan dikerahkan untuk mengevakuasi para siswa ke puskesmas, rumah sakit, maupun fasilitas kesehatan lainnya. Kondisi tersebut menggambarkan besarnya dampak kejadian yang tengah ditangani pemerintah daerah.

Chandra memastikan pemerintah daerah tidak akan membiarkan para korban menanggung sendiri biaya penanganan medis.

Baca juga : Makan Beracun Gratis Kali Ini Dibagikan di Gembong Pati, 120 Siswa Dilarikan ke Rumah Sakit

Pembiayaan penanganan dalam kondisi darurat, kata dia, dapat menggunakan belanja tidak terduga (BTT) karena kasus tersebut menyangkut keselamatan masyarakat dan telah masuk kategori KLB.

“Prioritas kami saat ini adalah memastikan seluruh siswa dan guru yang mengalami keluhan telah mendapatkan penanganan serta memastikan kondisi mereka terus terpantau,” tegas Chandra.

Baca juga : Resmikan Dua SPPG, Bupati Ingatkan Jaga Kualitas Makanan yang Disajikan

Sementara itu, untuk memastikan penyebab pasti kejadian, sampel makanan telah diambil dan dikirim untuk pemeriksaan laboratorium. Hingga kini, penyebab pasti keluhan kesehatan tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan resmi.

Pemerintah juga mengambil langkah mitigasi dengan menghentikan sementara operasional SPPG Gembong I yang diduga menjadi sumber distribusi makanan MBG kepada dua sekolah tersebut. Sampel menu, termasuk nasi bakar dengan ayam suwir, turut diperiksa untuk mengetahui penyebab kejadian.

Kasus ini sekaligus menjadi sorotan serius terhadap pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG. Pemerintah daerah menyatakan akan terus mengawal investigasi hingga penyebab kejadian diketahui secara pasti.

Jangan sampai program yang seharusnya memberikan gizi justru berubah menjadi sumber kekhawatiran bagi siswa dan orang tua murid atau bisa juga disebut Makan Beracun Gratis (MBG).

Makan Beracun Gratis Kali Ini Dibagikan di Gembong Pati, 120 Siswa Dilarikan ke Rumah Sakit

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Kali ini, dugaan insiden keracunan terjadi di Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Rabu (9/9/2026).

Sebanyak 120 siswa dari MTs Negeri 3 Pati dan SMP Negeri 1 Gembong dilaporkan mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan program MBG. Sejumlah siswa harus dievakuasi dan mendapatkan penanganan medis di RSUD RAA Soewondo Pati.

Peristiwa tersebut sontak memunculkan kritik tajam. Program yang seharusnya menyediakan makanan bergizi bagi pelajar justru kembali dikaitkan dengan dugaan keracunan.

“Makan Beracun Gratis” kali ini dibagikan di Gembong, Pati. Ungkapan tersebut menjadi gambaran keras atas kekhawatiran publik menyusul banyaknya siswa yang harus mendapatkan perawatan medis.

Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti gangguan kesehatan tersebut belum diketahui. Pihak berwenang juga belum menyatakan bahwa makanan MBG terbukti menjadi penyebab keracunan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Luki Pratugas Narimo, saat dikonfirmasi Cakranusantara.net mengatakan pihaknya masih fokus memantau proses evakuasi dan penanganan para siswa.

“Masih memantau evakuasi pasien. Informasi lebih lanjut akan disampaikan selanjutnya,” ujar Luki.

Baca juga : SMKN 4 Pati Alami Keracunan MBG, SOP Seluruh SPPG Bakal Diperketat

Baca juga : MBG Program Presiden Prabowo di Kabupaten Pati Alih Makna Menjadi Makan Beracun Gratis

Jumlah siswa terdampak yang mencapai sekitar 120 orang menjadi alarm serius bagi pelaksanaan program MBG. Pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh untuk mengetahui sumber persoalan, mulai dari bahan makanan, proses pengolahan, kebersihan dapur, penyimpanan, hingga distribusi makanan ke sekolah.

Jangan sampai program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak justru menimbulkan persoalan kesehatan bagi penerimanya.

Pemerintah daerah dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MBG dituntut transparan dalam mengungkap kejadian tersebut. Jika nantinya ditemukan adanya kelalaian, harus ada evaluasi dan pertanggungjawaban yang jelas.

Cakranusantara.net masih menghimpun informasi dan menunggu keterangan resmi mengenai penyebab kejadian serta perkembangan kondisi para siswa.

Penulis: Hero

Editor : Tim Redaksi

Kekeringan Pati Tak Bisa Terus Ditambal dengan Tangki, Pemkab Siapkan Solusi Permanen

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati ||  Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Pati mulai mendorong Pemerintah Kabupaten Pati mengambil langkah lebih serius. Tak ingin penanganan hanya berhenti pada pengiriman air bersih menggunakan truk tangki, Pemkab Pati mulai menyiapkan solusi jangka panjang berupa pencarian dan pemetaan sumber air lokal.

Saat ini, distribusi air bersih melalui BPBD Kabupaten Pati berjalan sekitar 6–8 tangki setiap hari. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat drastis hingga 48 tangki per hari melalui skema Belanja Tidak Terduga (BTT).

Hal itu disampaikan Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra saat ditemui awak media dalam wawancara doorstop di depan ruang kerjanya, Senin (7/9/2026).

“Dari BTT harapan kami ada anggaran yang bisa kita luncurkan, sehingga tangki ini bisa sampai 48 tangki tiap hari,” ujar Chandra.

Menurut Chandra, penggunaan anggaran BTT masih dalam pembahasan agar dapat segera digelontorkan untuk memperkuat penanganan kekeringan di wilayah terdampak.

Gandeng Bank Jateng

Pemkab Pati juga tidak hanya mengandalkan APBD. Dukungan dari sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) mulai dibuka.

Salah satunya dengan menggandeng Bank Jateng. Komunikasi telah dilakukan untuk membantu penyediaan sejumlah tangki air bagi kecamatan yang terdampak kekeringan.

“Dari Bank Jateng juga nanti akan menganggarkan untuk beberapa tangki, kelihatannya agak banyak nanti untuk di kecamatan-kecamatan yang terdampak kekeringan,” kata Chandra.

Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat distribusi air kepada masyarakat yang mulai kesulitan mendapatkan air bersih.

Baca juga : 24 Desa Kekeringan, Truk Tangki Solusi Sementara, Lalu Dimana Peran PDAM Tirta Bening?

Baca juga : Setiap Kemarau Warga Menunggu Tangki: Sampai Kapan Pati Bergantung pada Air Bantuan Jika Tidak Diberi Solusi PDAM?

Waduk Kedung Ombo Disiapkan Buka Aliran

Persoalan kekeringan tidak hanya menyangkut kebutuhan air rumah tangga. Ancaman terhadap sektor pertanian juga menjadi perhatian Pemkab Pati.

Pemerintah daerah telah melakukan negosiasi dengan pihak pengelola sumber daya air agar pasokan air untuk persawahan tetap tersedia. Berdasarkan hasil pembahasan, Waduk Kedung Ombo direncanakan dibuka pada 15 September untuk mengalirkan air menuju Sungai Silugonggo.

Langkah itu diharapkan dapat menjaga pasokan air untuk lahan pertanian sekaligus mencegah kekeringan semakin menekan tanaman pangan di Kabupaten Pati.

“Kita terus berupaya supaya dampak kekeringan itu tidak berimbas ke tanaman pangan, khususnya persawahan di Kabupaten Pati,” tegas Chandra.

Pemkab Akui Tak Bisa Selamanya Andalkan Tangki

Di tengah penanganan darurat, Pemkab Pati mulai mengubah pola pikir penanganan kekeringan.

Pengiriman puluhan truk tangki setiap musim kemarau dinilai bukan solusi permanen. Selain membutuhkan biaya besar, pola tersebut membuat pemerintah harus kembali melakukan langkah serupa ketika musim kemarau datang.

Karena itu, Pemkab mulai berdiskusi dengan sejumlah kecamatan untuk mencari sumber air yang lokasinya paling dekat dengan desa-desa terdampak.

“Jadi tidak hanya kita tiap tahun harus mengirimkan truk tangki. Kami akan mencari sumber-sumber air di wilayah-wilayah terdekat dengan desa-desa yang terdampak kekeringan ini,” jelas Chandra.

Pemkab Pati juga mempertimbangkan teknologi geolistrik untuk memetakan potensi sumber air bawah tanah. Titik-titik yang dinilai memiliki potensi akan diupayakan masuk dalam perencanaan anggaran 2027.

Air Ada, Tapi Tak Semuanya Bisa Dimanfaatkan

Namun, pencarian sumber air tidak semudah melakukan pengeboran. Pemkab Pati menemukan persoalan lain di lapangan, yakni potensi air payau di sejumlah wilayah.

Artinya, keberadaan sumber air bawah tanah belum otomatis menjamin air tersebut layak digunakan masyarakat.

Karena itu, pemerintah harus mencari titik yang tidak hanya dekat dengan desa terdampak, tetapi juga memiliki potensi air yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Chandra memastikan upaya pencarian sumber air akan terus dilakukan.

“Pasti ada kalau kita berusaha,” ujarnya.

Dari Tanggap Darurat Menuju Solusi Jangka Panjang

Kekeringan di Pati kini tidak lagi semata-mata dipandang sebagai persoalan distribusi air bersih. Pemkab mulai diarahkan untuk membangun sistem penyediaan air yang lebih berkelanjutan.

Untuk jangka pendek, distribusi tangki diperkuat. Untuk menjaga sektor pertanian, pasokan dari Waduk Kedung Ombo diupayakan. Sementara untuk jangka panjang, pemetaan sumber air dan teknologi geolistrik mulai disiapkan.

Dengan pola tersebut, penanganan kekeringan diharapkan tidak terus berputar pada siklus yang sama: kemarau datang, sumur mengering, truk tangki dikirim, lalu persoalan kembali terulang pada tahun berikutnya.

Pemkab Pati bersama BPBD, pemerintah kecamatan, pihak pengelola sumber daya air, serta sektor swasta melalui CSR kini dituntut memastikan rencana tersebut benar-benar berujung pada sumber air permanen yang bisa dirasakan masyarakat terdampak.

Duplik Terdakwa Aldi Bayu Soroti Ketiadaan Autopsi dan Barang Bukti Pisau, Pembuktian Kematian Dipersoalkan

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Persidangan perkara dugaan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang korban berinisial AF dengan terdakwa Aldi Bayu Pratama bin Purmiadi kembali memasuki babak penting. Dalam duplik yang disampaikan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, penasihat hukum terdakwa kembali menyoroti sejumlah persoalan mendasar dalam konstruksi pembuktian Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Salah satu poin yang menjadi perhatian serius pihak pembela adalah tidak dilakukannya autopsi terhadap korban.

Duplik tersebut merupakan tanggapan penasihat hukum terdakwa atas replik JPU yang sebelumnya tetap mempertahankan tuntutan pidana terhadap Aldi Bayu Pratama.

Dalam persidangan, JPU berpandangan bahwa penyebab luka hingga kematian korban telah didukung oleh keterangan ahli dan alat bukti lain yang sah sebagaimana terungkap selama proses pemeriksaan perkara.

Namun demikian, penasihat hukum terdakwa memiliki pandangan berbeda. Menurut pihak pembela, persoalan penyebab kematian tidak dapat dipandang sederhana dan harus diuji secara hati-hati melalui seluruh rangkaian fakta persidangan.

Ketiadaan Autopsi Jadi Sorotan

Penasihat hukum menilai tidak dilakukannya autopsi terhadap korban menjadi salah satu aspek penting yang patut dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menilai kekuatan pembuktian perkara.

Menurut pembelaan, autopsi memiliki relevansi dalam mengungkap secara lebih mendalam mekanisme luka, penyebab medis kematian, hingga hubungan sebab-akibat antara tindakan yang didakwakan dengan meninggalnya korban.

Pihak penasihat hukum berpendapat, tanpa pemeriksaan autopsi, terdapat ruang yang perlu dicermati secara serius dalam proses pembuktian mengenai penyebab pasti kematian korban.

Selain persoalan autopsi, pembela juga kembali menyoroti tidak ditemukannya pisau yang disebut-sebut sebagai senjata dalam perkara tersebut.

Barang Bukti Pisau Tidak Ditemukan

Dalam repliknya, JPU sebelumnya menegaskan bahwa keberadaan pisau bukan satu-satunya dasar pembuktian. Penuntut umum berpandangan pembuktian tindak pidana dapat dibangun melalui alat bukti lain yang sah sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Meski demikian, penasihat hukum terdakwa menilai tidak ditemukannya barang bukti berupa pisau tetap memiliki konsekuensi terhadap proses pembuktian.

Menurut pembela, tanpa adanya barang bukti tersebut, karakteristik fisik senjata yang diduga digunakan tidak dapat diperiksa secara langsung melalui pemeriksaan forensik.

Hal itu, menurut penasihat hukum, berkaitan dengan upaya mengungkap secara objektif jenis senjata, bentuk luka, mekanisme terjadinya luka, hingga keterkaitan antara barang yang diduga digunakan dengan akibat yang dialami korban.

Unsur Kesengajaan Kembali Dipersoalkan

Tak hanya soal autopsi dan barang bukti, pihak pembela juga kembali mempertanyakan unsur kesengajaan dalam perkara tersebut.

Penasihat hukum menegaskan bahwa adanya peristiwa penusukan dan berakhir dengan meninggalnya korban, menurut mereka, tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa terdakwa sejak awal menghendaki kematian korban.

Seluruh kondisi yang terjadi sebelum, saat, maupun setelah keributan, menurut pembela, harus menjadi bagian utuh yang dipertimbangkan Majelis Hakim.

Dalam dupliknya, penasihat hukum juga menyinggung teori kesengajaan, termasuk konsep dolus eventualis atau kesengajaan sebagai kemungkinan.

Pihak pembela berpendapat bahwa penerapan unsur tersebut harus benar-benar didasarkan pada fakta konkret yang terungkap di dalam persidangan, bukan semata-mata pada akibat akhir yang terjadi.

Minta Hakim Nilai Perkara Secara Menyeluruh

Pada pokoknya, penasihat hukum meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati untuk melihat perkara secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada akibat meninggalnya korban.

Menurut pihak pembela, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan seluruh rangkaian kejadian, kondisi terdakwa saat peristiwa berlangsung, keterangan para saksi, pendapat ahli, alat bukti yang diajukan, hingga pembuktian mengenai unsur kesengajaan.

Pihak terdakwa pun tetap pada permohonannya agar Aldi Bayu Pratama bin Purmiadi dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU.

Sementara itu, JPU dalam repliknya tetap mempertahankan tuntutan yang sebelumnya telah dibacakan dan meminta Majelis Hakim menjatuhkan putusan sesuai tuntutan penuntut umum.

Kini, perkara tersebut memasuki tahapan akhir pemeriksaan sebelum putusan dijatuhkan.

Seluruh argumentasi antara JPU dan penasihat hukum, termasuk mengenai kekuatan alat bukti, penyebab kematian korban, hubungan sebab-akibat, unsur kesengajaan, serta pertanggungjawaban pidana terdakwa, selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati.

Putusan akhir sepenuhnya berada pada kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

(Redaksi Cakranusantara.net)

Pisau Tak Ditemukan, PH Aldi Bayu Pratama Soroti Celah Pembuktian JPU

November, 1, 26

 

Cakranusantara.net, Pati || Penasihat hukum terdakwa Aldi Bayu Pratama bin Purmiadi mengajukan duplik sebagai tanggapan atas replik Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara pidana yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Pati.

Dalam duplik tersebut, tim penasihat hukum dari LBH Gardanusa tetap pada seluruh argumentasi yang telah disampaikan dalam nota pembelaan (pledoi). Mereka meminta majelis hakim tidak hanya berfokus pada akibat berupa meninggalnya korban, tetapi menguji secara cermat apakah seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan benar-benar terbukti berdasarkan alat bukti yang sah dan meyakinkan.

Salah satu titik krusial yang kembali disorot adalah pisau yang disebut digunakan dalam peristiwa tersebut tidak pernah ditemukan.

Menurut penasihat hukum, tidak ditemukannya benda yang didalilkan sebagai senjata tersebut berimplikasi pada tidak dapat dilakukannya pemeriksaan forensik terhadap pisau, termasuk kemungkinan pemeriksaan sidik jari maupun DNA.

Persoalan tersebut dinilai penting karena pembuktian perkara pidana tidak semata-mata bertumpu pada akibat yang ditimbulkan, melainkan juga harus mampu menghubungkan terdakwa dengan perbuatan dan alat yang didalilkan digunakan dalam peristiwa.

Penasihat hukum tidak menampik keterangan saksi maupun ahli terkait luka yang dialami korban. Namun, mereka menegaskan bahwa keberadaan luka akibat benda tajam tidak serta-merta membuktikan adanya kehendak terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban.

“Luka korban membuktikan adanya luka akibat benda tajam, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kehendak terdakwa untuk membunuh.”

Bawa Pisau Tak Otomatis Berarti Berniat Membunuh

Tim penasihat hukum juga menyoroti fakta bahwa sebelum menuju lokasi kejadian, terdakwa disebut membawa pisau.

Namun, menurut mereka, fakta tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan langsung ditafsirkan sebagai bukti bahwa terdakwa sejak awal telah memiliki niat untuk membunuh.

Rangkaian kejadian, kata mereka, harus dilihat secara utuh.

Termasuk bagaimana kondisi sebelum peristiwa, siapa saja yang berada di lokasi, bagaimana keributan bermula, posisi masing-masing pihak, hingga tindakan yang terjadi sesaat sebelum dan setelah peristiwa penusukan.

Dengan kata lain, pembuktian mengenai niat atau kesengajaan tidak boleh dibangun hanya dari satu fakta yang kemudian ditarik menjadi kesimpulan menyeluruh.

Unsur Kesengajaan Dipertanyakan

Persoalan kesengajaan juga menjadi bagian penting dalam duplik.

Penasihat hukum menanggapi argumentasi JPU mengenai unsur kesengajaan, termasuk konsep dolus eventualis atau kesengajaan sebagai kemungkinan.

Menurut mereka, kesengajaan harus dibuktikan melalui fakta konkret yang terungkap di persidangan, bukan semata-mata diasumsikan dari akibat yang kemudian terjadi.

Pertanyaan mendasarnya, menurut penasihat hukum, bukan hanya apakah terjadi penusukan, tetapi apakah dari keseluruhan fakta persidangan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa memang menghendaki kematian korban.

Untuk itu, majelis hakim diminta mempertimbangkan seluruh rangkaian kejadian secara komprehensif, mulai dari kondisi sebelum kejadian, situasi ketika keributan berlangsung, posisi para pihak, rangkaian tindakan, jumlah dan lokasi luka, hingga perilaku terdakwa setelah kejadian.

Pembelaan Terpaksa Juga Diminta Dipertimbangkan

Tidak berhenti pada unsur kesengajaan, penasihat hukum juga meminta majelis hakim mempertimbangkan kemungkinan adanya pembelaan terpaksa apabila fakta persidangan menunjukkan adanya serangan atau ancaman serangan yang terjadi secara seketika.

Menurut mereka, kondisi keributan di lokasi tidak boleh dilepaskan begitu saja ketika hakim menilai keadaan batin terdakwa pada saat peristiwa berlangsung.

Apabila majelis hakim menemukan keadaan yang memenuhi unsur pembelaan terpaksa, penasihat hukum meminta ketentuan mengenai alasan pembenar tersebut turut dipertimbangkan.

Begitu pula apabila hakim menilai terdapat tindakan pembelaan yang melampaui batas akibat kondisi kejiwaan yang hebat pada saat kejadian, keadaan tersebut dinilai perlu mendapatkan pertimbangan hukum tersendiri.

Minta Hakim Tidak Mengabaikan Keraguan

Pada bagian akhir duplik, penasihat hukum kembali menekankan pentingnya prinsip pembuktian dalam perkara pidana.

Mereka meminta majelis hakim melihat perkara secara menyeluruh dan tidak semata-mata menjadikan meninggalnya korban sebagai dasar untuk menyimpulkan kesalahan terdakwa.

Menurut penasihat hukum, apabila masih terdapat keraguan yang beralasan mengenai unsur-unsur tindak pidana maupun hubungan terdakwa dengan perbuatan yang didakwakan, keraguan tersebut harus menjadi bagian dari pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan.

Penasihat hukum kemudian meminta majelis hakim menyatakan Aldi Bayu Pratama bin Purmiadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh JPU.

Selanjutnya, penasihat hukum meminta agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan atau diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan fakta serta alat bukti yang terungkap selama persidangan.

Perkara tersebut kini memasuki tahapan akhir sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Pertarungan argumentasi antara JPU dan penasihat hukum pada akhirnya akan diuji melalui pertimbangan majelis hakim terhadap seluruh alat bukti dan fakta persidangan.

Setiap Kemarau Warga Menunggu Tangki: Sampai Kapan Pati Bergantung pada Air Bantuan Jika Tidak Diberi Solusi PDAM?

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Ketika sumber air mulai mengering, truk tangki menjadi harapan. Ketika tangki datang, warga bergegas membawa jeriken dan ember. Begitulah wajah krisis air bersih yang kembali dialami sejumlah masyarakat Kabupaten Pati setiap musim kemarau.

Di Desa Tondokerto, Kecamatan Jakenan, kondisi tersebut kembali mendapat perhatian. Memasuki tahap kedua, Forum Wartawan Pati (FWP) menyalurkan dua tangki air bersih berkapasitas masing-masing 6.600 liter. Total 13.200 liter air didistribusikan kepada warga.

Bantuan itu tentu sangat berarti.

Namun ada pertanyaan yang lebih besar di balik 13.200 liter air tersebut:

Sampai kapan warga harus menunggu truk tangki setiap kali kemarau datang jika tidak diberikan solisi oleh PDAM Tirta Bening?

Pertanyaan itu bukan tanpa alasan.

Data BPBD Kabupaten Pati periode 23 Juli hingga 3 September 2026 mencatat 24 desa di sembilan kecamatan terdampak kekeringan. Sebanyak 2.831 kepala keluarga atau 9.323 jiwa ikut merasakan dampaknya.

Dalam periode yang sama, BPBD telah mendistribusikan 74 tangki air bersih dengan total 351.000 liter kepada masyarakat terdampak.

Angka tersebut menggambarkan besarnya kebutuhan masyarakat ketika sumber air mulai tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bantuan Datang, Tetapi Krisis Kembali

FWP memilih tidak hanya menjadi pihak yang memberitakan persoalan tersebut. Para wartawan yang tergabung dalam FWP ikut turun langsung mengirimkan bantuan.

Ketua FWP Ari Saptono mengatakan penyaluran air merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih.

“Ini merupakan bantuan tahap kedua dari FWP. Kami ingin sekadar meringankan beban warga yang saat ini mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat kekeringan,” kata Ari.

FWP bahkan berencana kembali menyalurkan bantuan pada tahap berikutnya selama kondisi kekeringan masih berlangsung.

Sebelumnya, FWP telah mengirimkan lima tangki atau sekitar 32.500 liter air bersih ke Desa Tambahmulyo, Kecamatan Jakenan, dan Desa Soko, Kecamatan Gabus.

Tetapi muncul satu persoalan yang tidak bisa dijawab hanya dengan distribusi tangki.

Mengapa persoalan yang sama terus berulang?

Pemerintah Dituntut Naik Kelas

Distribusi air bersih merupakan langkah penting dalam kondisi darurat. Namun jika dilakukan berulang setiap musim kemarau, pemerintah perlu bergerak lebih jauh dari sekadar penanganan jangka pendek.

Pemetaan desa rawan kekeringan harus diperkuat. Sumber air perlu dipetakan dan dilindungi. Infrastruktur penyimpanan air harus diperbanyak. Jaringan distribusi perlu diperluas.

Termasuk optimalisasi peran PDAM Tirta Bening dalam memperluas akses air perpipaan bagi wilayah yang secara teknis memungkinkan mendapatkan layanan.

Perencanaan anggaran juga harus diarahkan pada solusi yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap bantuan tangki.

Sebab, persoalan air tidak selesai ketika tangki meninggalkan desa.

Warga masih harus hidup setelah air bantuan habis.

Mereka tetap harus memasak, minum, mandi, mencuci dan memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya.

Jangan Biarkan Tangki Menjadi Simbol Ketidakmampuan Sistem

Kepedulian FWP layak diapresiasi. Ketika masyarakat membutuhkan air, bantuan yang datang jelas memberikan manfaat nyata.

Tetapi pemerintah tidak boleh menjadikan gotong royong masyarakat sebagai alasan untuk mengendurkan tanggung jawab negara dalam menyediakan kebutuhan dasar.

FWP bisa membantu.

BPBD bisa mendistribusikan.

Relawan bisa bergerak.

Perusahaan daerah bisa mengambil bagian.

Tetapi pada akhirnya, jaminan ketersediaan air bersih bagi masyarakat merupakan persoalan pelayanan publik yang membutuhkan sistem dan perencanaan jangka panjang.

Tondokerto hanya satu dari puluhan desa yang terdampak.

Jika setiap kemarau pola yang terjadi selalu sama—sumur mengering, warga kesulitan, lalu truk tangki berdatangan—maka yang harus dievaluasi bukan hanya jumlah tangki yang tersedia.

Yang harus dipertanyakan adalah seberapa siap sistem penyediaan air bersih menghadapi kemarau berikutnya.

Karena air bersih bukan kemurahan hati.

Air bersih adalah hak dasar masyarakat.

Dan warga Pati berhak mendapatkan jawaban: kapan mereka bisa keluar dari siklus menunggu tangki setiap musim kemarau?

24 Desa Kekeringan, Truk Tangki Solusi Sementara, Lalu Dimana Peran PDAM Tirta Bening?

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Kekeringan di Kabupaten Pati mulai memasuki fase yang patut mendapat perhatian serius. Sebanyak 24 desa di sembilan kecamatan tercatat terdampak, dengan 2.831 kepala keluarga atau 9.323 jiwa masuk dalam data masyarakat yang mengalami dampak kekurangan air.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati periode 23 Juli hingga 3 September 2026, pemerintah telah menyalurkan 74 tangki atau 351.000 liter air bersih ke wilayah terdampak.

Namun muncul pertanyaan yang tidak kalah penting:

Ketika setiap musim kemarau warga kembali membutuhkan truk tangki, di mana solusi permanennya?

Pertanyaan itu menjadi relevan untuk melihat sejauh mana sistem pelayanan air bersih daerah, termasuk peran PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati, mampu menjawab persoalan masyarakat di wilayah yang mengalami kekeringan.

Sebab, distribusi air menggunakan truk tangki pada dasarnya merupakan langkah tanggap darurat. Sementara kebutuhan warga berlangsung setiap hari dan tidak berhenti ketika bantuan tangki selesai didistribusikan.

9.323 Warga Masuk Data Terdampak

Kekeringan bukan lagi persoalan yang bisa dianggap sebagai fenomena musiman biasa.

Data BPBD menunjukkan ribuan warga harus berhadapan dengan keterbatasan air bersih. Kondisi tersebut menempatkan pemerintah daerah pada tuntutan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

Di tengah situasi tersebut, Forum Wartawan Pati ikut turun langsung membantu warga.

Forum Wartawan Pati menargetkan penyaluran 97.500 liter air bersih secara bertahap ke sejumlah wilayah terdampak.

Ketua Forum Wartawan Pati, DA. Ari Saptono, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial insan pers.

“Kami tidak hanya menjalankan fungsi jurnalistik, tetapi juga ingin hadir dan ikut membantu masyarakat ketika menghadapi kesulitan, khususnya dalam memenuhi kebutuhan air bersih,” ujarnya.

Tahap pertama distribusi dilakukan pada Minggu, 6 September 2026.

Sebanyak lima tangki air bersih berkapasitas sekitar 6.500 liter per tangki dikirim ke dua wilayah.

Tiga tangki disalurkan ke Desa Tambahmulyo, Kecamatan Jakenan, sedangkan dua tangki lainnya dikirim ke Desa Soko, Kecamatan Gabus.

Total distribusi tahap pertama mencapai sekitar 32.500 liter air bersih.

“Hari ini, Minggu 6 September 2026, kami Forum Wartawan Pati telah mendistribusikan lima tangki air berkapasitas 6.500 liter yang telah didistribusikan di Desa Tambahmulyo Kecamatan Jakenan dan Desa Soko Kecamatan Gabus,” kata Sapto.

PDAM Tirta Bening dan Tantangan Pelayanan Air

Di sinilah persoalan menjadi lebih besar.

Kabupaten Pati memiliki PDAM Tirta Bening sebagai badan usaha daerah yang bergerak dalam pelayanan air minum. Keberadaan perusahaan daerah tersebut tentu menjadi bagian penting dalam pembicaraan mengenai akses air bersih masyarakat.

Namun ketika wilayah terdampak kekeringan terus membutuhkan dropping air, muncul pertanyaan publik yang layak dijawab secara terbuka:

Sejauh mana jaringan pelayanan PDAM Tirta Bening mampu menjangkau desa-desa yang berulang kali mengalami krisis air?

Apakah seluruh desa rawan kekeringan sudah masuk dalam pemetaan pengembangan jaringan?

Jika belum, apa kendalanya?

Apakah persoalannya keterbatasan sumber air baku, jaringan perpipaan, kapasitas produksi, investasi infrastruktur, atau faktor geografis?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena penanganan kekeringan tidak seharusnya berhenti pada berapa banyak tangki yang dikirim.

Ukuran keberhasilan juga semestinya dilihat dari seberapa jauh ketergantungan masyarakat terhadap bantuan air dapat dikurangi.

Jangan Sampai Setiap Kemarau Kembali ke Titik Nol

Distribusi air oleh Forum Wartawan Pati tentu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Tetapi bantuan tersebut tidak boleh menjadi satu-satunya jawaban.

Jika tahun ini terdapat 24 desa dan 9.323 jiwa terdampak, maka data tersebut semestinya menjadi dasar untuk menyusun peta wilayah prioritas dan membangun sistem penyediaan air yang lebih tahan terhadap musim kemarau.

Pemerintah Kabupaten Pati bersama PDAM Tirta Bening perlu membuka ruang evaluasi mengenai wilayah pelayanan, sumber air baku, kapasitas jaringan serta kemungkinan pengembangan sambungan atau sistem penyediaan air alternatif bagi desa-desa rawan kekeringan.

Sebab persoalannya sederhana:

Warga membutuhkan air setiap hari, bukan hanya ketika truk tangki datang.

Forum Wartawan Pati telah menunjukkan bahwa solidaritas sosial dapat bergerak cepat ketika masyarakat membutuhkan.

Kini, bola kebijakan berada di tangan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan pelayanan air bersih.

Karena jika setiap musim kemarau persoalannya kembali sama—sumur mengering, warga kesulitan, kemudian truk tangki didatangkan—maka pertanyaan publik akan terus muncul:

Kapan Pati memiliki solusi permanen agar krisis air tidak selalu ditangani setelah warga sudah kesulitan?

Penulis: Heroe

Di Tengah Dinamika Pati, Chandra Serukan Iman, Akhlak, dan Kerukunan

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Di tengah dinamika kehidupan sosial masyarakat yang terus berkembang, pesan tentang iman, akhlak, dan kerukunan kembali digaungkan. Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menilai penguatan nilai-nilai agama menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan dan menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang sejuk.

Pesan itu disampaikan Chandra saat menghadiri Tabligh Akbar Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Pati di Masjid Agung Baitunnur Pati, Minggu (6/9/2026).

Menghadirkan Ustadz Rifqy Jafar Thalib dari Jawa Timur, tabligh akbar tersebut mengangkat tema “Merawat Pati dengan Iman, Menyejukkan dengan Akhlak, Membangun dengan Kerukunan, Kedamaian, dan Kebersamaan.”

Menurut Chandra, tabligh akbar tidak semestinya berhenti pada kegiatan seremonial atau sekadar mendengarkan tausiyah. Lebih dari itu, pesan-pesan keagamaan harus mampu diterjemahkan menjadi sikap nyata dalam kehidupan sehari-hari.

“Tabligh akbar merupakan ruang untuk menyegarkan kembali keimanan dan memperkuat ukhuwah Islamiah. Kegiatan ini juga mengingatkan kita pentingnya menghadirkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Chandra.

Ia berharap tausiyah yang disampaikan mampu menjadi bahan refleksi bagi masyarakat. Perubahan, kata dia, harus dimulai dari keberanian setiap individu untuk memperbaiki diri, kemudian dibawa ke lingkungan keluarga dan kehidupan sosial.

“Saya berharap apa yang disampaikan Ustadz Rifqy Jafar Thalib dapat menjadi bekal untuk memperbaiki diri, memperkuat keluarga, dan membangun hubungan sosial yang semakin baik di tengah masyarakat,” katanya.

Chandra menilai iman dan akhlak memiliki posisi penting dalam menjaga masyarakat tetap berada dalam koridor persaudaraan. Perbedaan pandangan maupun latar belakang, menurutnya, tidak seharusnya menjadi alasan untuk merusak persatuan.

Karena itu, ia berharap kegiatan keagamaan seperti tabligh akbar dapat terus menjadi ruang untuk menumbuhkan kesadaran bersama, memperkuat toleransi, serta membangun komunikasi yang sehat di tengah masyarakat.

“Semoga Tabligh Akbar ini membawa keberkahan, menambah ilmu dan keimanan kita, serta menjadi ikhtiar bersama untuk masyarakat Pati yang semakin rukun dan harmonis,” tutur Chandra.

Selain persoalan keagamaan, Chandra juga menyoroti pentingnya keberlanjutan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Pati dan Muhammadiyah. Kolaborasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi diarahkan pada program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Pemkab Pati, lanjutnya, membutuhkan dukungan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan, untuk bersama-sama membangun daerah dengan semangat kebersamaan.

Tabligh Akbar PDM Kabupaten Pati tersebut turut dihadiri perwakilan Forkopimda, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Pati, jajaran PDM Kabupaten Pati, para tamu undangan, serta masyarakat peserta kegiatan.

Pesan yang disampaikan pun jelas: membangun Pati tidak cukup hanya dengan pembangunan fisik. Ketahanan sosial, iman, akhlak, dan kerukunan juga menjadi fondasi yang tak boleh diabaikan.