Maknai HUT Pomau ke-76, Dansatpom Lanud Suryadarma Berbagi Dengan Anak Yatim

Oktober, 30, 22

Subang – Cakranusantara.net | Dalam rangka memperingati HUT ke-76 Pomau (Polisi Militer Angkatan Udara) pada 1 November 2022 mendatang, Dansatpomau mengundang 17 anak yatim dari Yayasan Daarul Fikri Mubarok, Purnawirawan Pomau, dan kaum dhuafa untuk berbagi kebahagiaan di Kantor Satpomau Lanud Suryadarma, Subang, Jawa Barat.

Acara yang digelar selepas sholat jumat tersebut berlangsung khidmat dengan diawali doa Bersama demi kelancaran tugas satpomau kedepan, dilanjutkan pemberian santunan dan tali asih. Jum’at (28/10/2022).

Menurut Dansatpomau Lanud Suryadarma Letkol POM Tomi Wahyu, manfaat sedekah terhadap anak yatim sangatlah banyak. Jangan takut miskin karena mengeluarkan sedekah, justru dengan bersedekah rezeki akan semakin melimpah. Karena itu, janji Allah bagi hambanya yang senantiasa menjalankan perintah-nya.

“Kita diciptakan di dunia ini sebagai makhluk sosial, sudah sewajarnya bagi mereka yang hidup berkecukupan dan mampu saling berbagi kebahagiaan kepada mereka yang masih kurang beruntung serta berkehidupan serba kekurangan,” ungkap Dansatpomau.

(*/Red)

Bantu Pulihkan Ketertiban, Lanud Suryadarma Gelar Latihan PHH

Oktober, 30, 22

Subang – Cakranusantara.net | Penanggulangan Huru Hara (PHH) merupakan salah satu kegiatan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam mengantisipasi terjadi hal yang tidak diinginkan.

Karena tugas kita adalah membantu memulihkan ketertiban jika dibutuhkan. Sehingga apabila dihadapkan dengan situasi yang sebenarnya sudah siap dan mampu menghadapinya.

Hal tersebut diungkapkan Kadisops Lanud Suryadarma Kolonel Pnb Kisworo di sela-sela Latihan PHH. Menyikapi hal itu, lanjutnya, Lanud Suryadarma menggelar Latihan ini untuk menguji kesiapsiagaan serta meningkatkan keprofesionalitasan personilnya.

“Diasumsikan terdapat sekelompok massa di sekitar pintu gerbang Pangkalan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU) Suryadarma, dengan tuntutan yang belum jelas, mereka melakukan orasi yang dapat mengganggu ketertiban umum terkait tuntutan aspirasi mereka,” lanjutnya. Kamis (27/10/2022).

Meskipun sudah bernegosiasi, kelompok massa tersebut menolak membubarkan aksinya dan mulai melakukan tindakan anarkis dan merusak fasilitas, sehingga pasukan PHH Pangkalan TNI AU Suryadarma harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi aksi tersebut.

“Dalam latihan ini, selain melibatkan pasukan PHH Lanud Suryadarma, turut pula diterjunkan satu regu pemadam kebakaran (Damkar) dengan satu unit kendaraan, sejumlah personel Satpom dan Intel Lanud Suryadarma serta satu tim kesehatan beserta kendaraan ambulans,” tandasnya.

Komandan Satuan Pertahanan Pangkalan (Dansathanlan) Lanud Suryadarma Letkol Pasukan Agus Sutopo menambahkan, Tujuan dilaksanakan latihan ini untuk meningkatkan kemampuan personel agar tidak ragu-ragu bertindak dalam menghadapi situasi yang sebenarnya.

“Disamping itu, juga melatih kecepatan dalam menggunakan pakaian serta ketahanan anggota, mengingat seragam PHH sangat berat, panas dan membuat sesak, jadi latihan ini rutin dilaksanakan,” tambah Dansathanlan.

(*/Red)

Gubernur Akmil, Peringati Hari Sumpah Pemuda Ke-94 Tahun 2022

Oktober, 29, 22

Magelang – Cakranusantara.net | Gubernur Akademi Militer (Akmil) Mayjen TNI Legowo W.R. Jatmiko memimpin peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-94 bertempat di Lapangan Pancasila dengan tema “Bersatu Bangun Bangsa” diikuti seluruh Taruna serta personel Akmil baik TNI dan PNS. Jum’at (28/10/2022).

Gubernur Akmil membacakan amanat Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Peringatan Hari Sumpah Pemuda adalah upaya kita menghadirkan sejarah masa lalu untuk direnungkan, dipelajari, ditemukan kristalisasi pembelajaran kebaikan untuk dijadikan teladan dan inspirasi penggerak langkah menuju visi bangsa yang besar.

“Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 memberikan pelajaran kepada kita bagaimana menyikapi perbedaan sikap primordial, suku, agama, ras dan kultur, serta berbagai kepentingan menjadi kekuatan, bukan sebagai faktor yang melemahkan,” ungkapnya.

Sejarah telah menjelaskan, bahwa pilihan pemuda waktu itu, telah menjadi tonggak kuat menuju kemerdekaan. Peran pemuda dalam mempelopori membangun visi kebangsaan dengan Sumpah Pemuda.

“Diikuti dengan rangkaian pergerakan-pergerakannya dalam mengantarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peran pemuda telah tercatat dengan tinta emas sepanjang masa,” lanjutnya.

Dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda selalu memiliki arti penting karena ancaman-ancaman terhadap kesatuan Indonesia selalu ada bersamaan dengan cita-cita mewujudkan kejayaan Indonesia. Tema peringatan Hari Sumpah Pemuda saat ini adalah “Bersatu Bangun Bangsa”.

“Tema ini memberikan pesan mendalam bahwa bersatu padu adalah harga mati yang harus dikuatkan untuk membangun ketangguhan, dengan ketangguhan dan persatuan menjadi kekuatan untuk melakukan pembangunan peradaban yang unggul sebagai eksistensi bangsa Indonesia,” ujarnya.

Tema ini, juga menjadi pengejawantahan nilai agung Sumpah Pemuda dalam konteks kekinian dan yang akan datang. Inilah yang menjadi tekad kita untuk meneruskan perjuangan kemerdekaan mewujudkan cita-cita pada saat ini dan sepanjang masa.

“Semangat untuk selalu bersungguh-sungguh membangun Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur secara dinamis sesuai konteks lingkungan strategis yang selalu berubah,” imbuhnya.

Pemuda hari ini adalah tokoh-tokoh yang akan berperan pada masa yang akan datang. Apa yang dilakukan oleh pemuda di masa sekarang juga menjadi penentu kemajuan bangsa Indonesia dimasa yang akan datang. Mandat pemuda saat ini adalah menjadikan nilai-nilai persatuan di atas segala-galanya.

“Memandang keberagaman sebagai anugerah yang berharga untuk dirangkai menjadi kekuatan yang luar biasa menggapai kejayaan Indonesia. Pemuda bukan hanya menjadi pelaku penting membangun ketangguhan bangsa dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045, juga menjadi tulang punggung untuk kejayaan bangsa sepanjang masa,” paparnya.

Dalam membentuk ketangguhan bangsa melalui pembentukan karakter mulia dan pengembangan kompetensi dalam berbagai ranah keahlian dan dipadukan dengan senantiasa mengasah kreativitas dan inovasi adalah pekerjaan utama yang tidak boleh diabaikan oleh para pemuda Indonesia.

“Hanya bangsa yang tangguh dan mampu menjaga eksistensi bangsa dan memenangkan persaingan dalam kancah global yang semakin keras. Jika kita melihat kondisi pemuda Indonesia saat ini, maka terdapat optimisme yang penuh harapan, di samping masih terdapat beberapa tantangan yang tidak ringan,” jelasnya.

Kita patut bersyukur, melihat pemuda Indonesia telah menunjukan banyak capaian prestasi di berbagai bidang yang membanggakan, baik pada level nasional maupun pada level internasional. Hal ini, menjadi modal untuk membangun keunggulan Indonesia dimasa yang akan datang.

“Namun kita juga khawatir bahwa pemuda Indonesia masih menghadapi ancaman pengangguran dan keterpurukan dalam tindakan destruktif yang tidak menguntungkan terhadap situasi tersebut, maka upaya pemberdayaan dan pengembangan pemuda menjadi kreatif, inovatif, kolaboratif dan mandiri serta berkarakter mulia perlu dikembangkan, agar pemuda dapat menghadapi situasi yang tidak menguntungkan dan mampu mencapai prestasi tinggi,” harapnya.

Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, bermula dari Titik Nol Ibu Kota Nusantara, kami mengajak seluruh elemen menghimpun kekuatan dan semangat untuk bergerak, mendorong pemuda Indonesia untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada demi membangun kejayaan sepanjang masa.

“Kerja-kerja kolaboratif antar pihak perlu dikembangkan, karena upaya pembangunan pemuda tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri atau parsial. Pembangunan kepemudaan membutuhkan orkestrasi yang sinkron dan harmoni,” himbaunya.

Di akhir amanatnya Gubernur Akmil mengajak, marilah kita jadikan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ini sebagai momentum untuk meningkatkan semangat kita bersama membangun bangsa.

“Semoga tuhan yang maha esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, untuk mampu membangun persatuan bangsa dan menggapai cita-cita kejayaan Indonesia,” tandas Gubernur Akmil.

(*/Red)

Sertijab Dansathar 33, Kadisrendalhar, Kadisbin dan Kadisdalkual Depohar 30

Oktober, 29, 22

Malang – Cakranusantara.net | Komandan Depo Pemeliharaan 30 Kolonel Tek Dr. Tumpal Silitonga pimpin upacara serah terima jabatan (Sertijab) Komandan Satuan Pemeliharaan 33 dari Letkol Tek Faris Fanani kepada Letkol Tek R.M. Suaidy Avief.

Penyerahan jabatan juga dilakukan ketua Ranting 03-3/G.III Sathar 33 dari Ny. Debi Faris Fanani kepada Ny. Hertin Suaidy Avief, disaksikan Ketua PIA Ardhya Garini Cabang 3/Gabungan III. Ny. Rita Tumpal Silitonga.

Dandepohar 30 dalam sambutannya Dandepohar Dr. Tumpal Silitonga mengatakan, bahwa Depohar 30 mempunyai tugas dan tanggung jawab yang semakin berat bila dihadapkan pada beberapa Alutsista baru, yang telah memperkuat TNI Angkatan Udara terutama dalam bidang pemeliharaan alutsista, yang sangat berkaitan dengan tugas pokok Depohar 30.

“Secara tidak langsung akan mempengaruhi tugas Koharmatau umumnya dan Depohar 30 khususnya. Untuk itu, perlu dilaksanakan TOA/TOD sesuai dengan tuntutan dinamika organisasi. Pergantian pejabat juga diharapkan memunculkan inovasi-inovasi serta kreatifitas yang lebih banyak lagi, ujar Tumpal. Jum’at (28/10/2022).

Sementara itu, ditempat terpisah dalam waktu yang bersamaam di gedung Allison Hall Satuan Pemeliharaan 31 juga dilangsungkan acara penyerahan jabatan Kadisrendalhar, sertijab Kadisbin dan penyerahan jabatan Kadisdalkual. Perencanaan dan pengendalian pemeliharaan, pembinaan personel dan materiel serta pengendalian kualitas yang baik dan benar.

Letkol Tek Machfud Djunaidi menyerahkan jabatan selaku Kadisrendalhar, dan Letkol Tek Dwiatmo Juliayantoro menyerahkan jabatan kepada Dandepohar 30, hingga jabatan definitif ada, dan sertijab Kadisbin Depohar 30 dari Letkol Tek Faris Fanani dan Letkol Tek Lutfie Chaerul Chasan.

(*/Red)

Satpolairud Polresta Pati Gelar Pengukuhan dan Pelantikan Relawan SAR “Arnavat”

Oktober, 29, 22

PATI – Cakranusantara.net | Satpolairud Polresta Pati melaksanakan giat upacara pengukuhan dan pelantikan team relawan SAR “Arnavat” untuk meningkatkan sinergitas dan kemampuan team dalam misi kemanusiaan.

Kegiatan Upacara Pengukuhan dan pelantikan Tim dan Relawan SAR “Arnavat” Sat Polairud Polresta Pati, di mulai pukul 07.00 Sampai 08.30 Wib, bertempat di Pelabuhan UPP kelas III Juwana. Sabtu, 29 Oktober 2022.

Pelaksana Tugas (Plt) Kapolresta Pati AKBP Christian Tobing bertindak sebagai Inspektur Upacara, dan adapun tamu undangan yang hadir antara lain, Para PJU Polresta Pati, Para Kapolsek Jajaran Polresta Pati, Muspika, Instansi Maritim, Paguyuban-paguyuban nelayan Juwana, dan Pokmaswas 1 sampai 6 Kab. Pati.

Peserta yang ikut upacara antara lain, SST gabungan Koramil dan Pos TNI AL Juwana, 1 SSP gabungan Satpolairud Polresta Pati dan BKO Ditpolairudda Jateng, 1 SST Sat Samapta Polresta Pati, 30 pers relawan Tim SAR Arnavat, 1 SST Bhabinkamtibmas, 1 SSP gabungan relawan BPBD, Basarnas, PMI. Relawan Kembang Joyo.

Sementara, Plt. Kapolresta Pati Christian Tobing mengucapkan, selamat datang dan terimakasih kepada seluruh tamu undangan dan peserta upacara yang hadir.

“Dengan dibentuknya Tim SAR Arnavat dapat meningkatkan quick respon dalam penanganan musibah yg terjadi khususnya diwilayah perairan, dan diharapkan dapat membantu pelaksanaan tugas Polri dalam kegiatan Search and Rescue (SAR) untuk meningkatkan kemampuan dan latihan dalam penganan korban bencana,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pati, Martinus Budi Prasetyo dalam sambutanya, mengapresiasi dengan dibentuknya Tim dan Relawan SAR Arnavat.

Setelah kegiatan upacara di tutup dengan kegiatan pengecekan peralatan SAR yang ditampilkan milik Sat Polairud Polresta Pati, Sat Samapta Polresta Pati, BPBD Kab. Pati, PMI Kab. Pati, Sayahbandar Juwana, Satpol PP Kabupaten Pati.

(Tejo)

Tipiter: 184 KUHAP, Alat Bukti Yang Sah Dalam Persidangan

Oktober, 29, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Alat Bukti yang sah dalam Persidangan, menurut pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Materi

1. Sistim Pembuktian dan Alat Bukti dalam KUHAP dan Dalam UU Tipikor.

2. Keterangan Saksi dan Lingkupnya.

3. Karakteristik Justice Colaborator dan Whistle Blower dalam Perkara Pidana.

1. Sistim Pembuktian Perkara Pidana.

Dalam pemeriksaan perkara pidana dikenal beberapa sistim pembuktian yang dianut oleh suatu negara, yang pada dasarnya terdiri dari,

a. System Positive Wetterlijk.

Suatu sistim yang mengutamakan alat bukti dalam memutuskan bersalah tidaknya si terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh jaksa penuntut umum (JPU). Hakim hanya boleh memutus bersalah terdakwa apabila alat bukti yang diperiksa menunjukkan terdakwa bersalah tidak boleh mempertimbangkan apakah alat bukti tersebut suatu alat bukti yang direkayasa atau tidak, kecuali fakta hukum membuktikan sebaliknya.

b. System Negarive Wetterlijk.

Dalam sistim ini, pemeriksaan perkara pidana tidak hanya berdasarkan pada alat bukti yang sah tapi disertai dengan adanya keyakinan Hakim bahwa melalui alat bukti tersebut timbul keyakinan Hakim, terdakwa bersalah melanggar apa yang telah didakwakan oleh penuntut umum.

Dalam hal ini, keyakinan Hakim tersebut harus berdasarkan alat bukti yang sah yang diajukan dan diperiksa dalam persidangan. Dengan demikian Hakim tidak boleh memutuskan bersalah tidaknya terdakwa hanya berdasarkan keyakinan hakim saja tetapi harus didasarkan pada alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Indonesia menganut sistim pembuktian Negativ wetterlijk yang di rumuskan dalam KUHAP. Adapun Alat bukti yang sah diatur dalam pasal 184 KUHAP, meliputi,

1). Keterangan Saksi

2). Keterangan Ahli.

3). Surat.

4). Petunjuk

5). Keterangan Terdakwa.

Menurut Pasal 183 KUHAP, untuk meyatakan terdakwa bersalah, harus didasarkan pada dua alat bukti minimum dan kedua alat bukti tersebut menimbulkan keyakinan Hakim bahwa terdakwa bersalah, sebaliknya jika berdasarkan dua alat bukti tersebut hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah misalnya penilaiannya kedua alat bukti tersebut sebagai hasil rekayasa maka Hakim akan memutus terdakwa tidak bersalah.

Keyakinan Hakim ini muncul dari alat bukti Petunjuk berupa adanya persesuaian anatara alat bukti yang diajukan. Adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, serta bersesuaian dengan alat bukti Keterangan ahli, surat didukung oleh Barang bukti.

Barang bukti bukan alat bukti tapi barang physik yang mendukung atau yang digunakan melakukan tindak pidana. Jika alat bukti Surat menyatakan seperti Visum et Revertum menyatakan bahwa kematian korban disebabkan adanya benda runcing yang dipaksakan masuk dalam dada sebelah kiri dari punggung korban, maka barang bukti yang diajukan harus jenis pisau, sangkur, tombak dan benda runcing lainnya, jika diajukan golok maka hakim akan menilai tidak ada persesuaian antara surat VER dengan barang bukti Golok yang diajukan

2. Lingkup Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah keterangan yang di sampaikan dalam persidangan dibawah sumpah.

a. Syarat Saksi.

1) Saksi sudah berusia dewasa dan disumpah. Jika tidak bersedia disumpah misalnya saksi masih dibawah usia, maka keterangannya tidak memiliki nilai pembuktian yang kuat, jika dibantah maka bantahan tersebut membuat keterangannya tidak dipertimbangkan oleh Hakim.

2) Saksi tidak memiliki hubungan darah atau hubungan kerja dengan terdakwa.

3) Saksi hanya menyampaikan keterangan atas tindak pidana yang langsung dilihatnya, atau langsung didengarnya atau yang dirasakan nya.

4) Keterangan saksi tidak boleh merupakan hasil penilaiannya sendiri atas suatu tindak pidana dan tidak boleh meyampaikan pendapat dari orang lain atau suatu testimoni.

b. Macam-macam jenis Saksi.

1) Saksi yang melihat, mendengar, merasakan suatu tindak pidana.

2) Saksi Unus testis Unnus testis. Satu saksi bukanlah suatu kesaksian. Harus lebih dari satu saksi

3) Saksi Mahkota iaitu Saksi yang paling berharga karena menentukan terang benderang suatu tindak pidana yang terjadi.

4) Justice Colaborator iaitu saksi yang di tunjuk dari salah satu turut serta pelaku tindak pidana tapi bukan pelaku utama yang bersedia menjelaskan secara lengkap dan utuh tentang tindak pidana yang terjadi.

5) Whistle blower iaitu Saksi yang ber itikad baik yang datang dari anggota masyarakat atau datang dari suatu lingkungan terjadinya tindak pidana, misal karyawan yang mengetahui terjadinya korupsi di kantornya yang dilakukan oleh atasannya. Keterangan yang disampaikannya didasarkan atas itikad baik.

3. Karakteristik Justice Colaborator dan Whistle blower.

1). Pengertian

Pada Selasa (18/10/2022), agenda Pengadilan Negeri (PN) Jakarta selatan (Jaksel) dalam pemeriksaan perkara Sambo, adalah sampai membacakan Surat dakwaan pada terdakwa Richard Eliezar yang sudah ditetapkan sebagai Justice Colaborator. Peranannya baru terlihat, terdengar dalam agenda persidangan hari itu dari Surat dakwaan yang dibacakan JPU. Dimana dakwaan yang memuat kronologis peristiwa menurut versi RE yang diperoleh dalam pemeriksaan BAP di Polres Jaksel.

Dalam kapasitasnya sebagai Justice Colaborator akan terlihat pada keterangan RE yang memberikan gambaran lebih jelas dan utuh baik terhadap motif, niat, rencana dan aktor intelektual dari Perkara Pembunuhan Berencana ini. Dan sanggahan atas keterangan RE ini akan dilakukan oleh Pengacara Sambo nanti dalam persidangan berikutnya pada agenda Pemeriksaan alat bukti berupa Keterangan Saksi.

Dalam Perkara pidana dikenal adanya saksi Justice Colaborator, dan Whitle Blower yang sifat keterangannya dapat mengungkap kebenaran materil tentang proses terjadinya pembunuhan berencana yang disebut sebagai Saksi Mahkota.

Perbedaannya, Justice Colaborator adalah Kerangan Saksi yang berasal dari salah satu pelaku tindak pidananya, tetapi bukan sebagai pelaku utama atau sebagai aktor intelektual dari Pembunuhan Berencana maupun dalam perkara lain seperti Tindak Pidana Korupsi. Sementara Whistle Blower adalah keterangan saksi yang disampaikan oleh seseorang yang mengetahui secara utuh terjadinya atau akan terjadinya tindak pidana yang terjadi atau yang akan terjadi.

Biasanya saksi yang ini berasal dari lingkup keterdekatan hubungan emosional, hubungan kerja saksi dengan pelaku utama/ aktor intelektual dari tindak pidana yang bersangkutan, disebut sebagai saksi yang beritikad baik. Persamaannya adalah baik Justice colaborator maupun Whistle blower bertujuan untuk mengungkap kebenaran suatu peristiwa pidana dengan sebenar-benarnya.

2) Sayarat Saksi Justice Colaborator

a) Justice Colaborator adalah orang yang berasal dari pelaku kejahatan atau turut serta, yang bersedia memberitahukan tentang proses, motif dan cara dilakukannya suatu tindak pidana, khususnya kejahatan sifatnya extra ordinary crime seperti Pembunuhan Berencana, Tindak pidana Korupsi, Narkotika, Terorisme. Saksi ini disebut sebagai Saksi mahkota, yang berasal dari salah satu pelaku turut serta yang diberi label mahkota dan diatur dalam pasal 116 KUHAP.

b) Keterangan yang disampaikan adalah keterangan yang sangat penting dan relevan untuk mengungkap terjadinya tindak pidana, serta dapat diyakini kebenarannya karena saksi ini turut serta sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan.

Konsep Restorative justice menyatakan, tidak semua orang harus diperlakukan sama karena ada hal-hal

yang membedakan orang tersebut dengan orang lain, sehingga atas perbedaannya itulah seseorang dapat saja tidak dipidana, asalkan bertanggung jawab untuk memulihkan kerugian yang diakibatkannya.

Dalam hal ini, konsep restorative justice sangat tepat diterapkan untuk melindungi Justice Collaborator dengan argumentasi sebagai berikut.

c) Keberadaan saksi Justice colaborator bukanlah sebagai pelaku utama dari tindak pidana yang bersangkutan

d) Status Justice colaborator sebagai pelaku tindak pidana mengharuskan saksi tersebut di nyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana yang hukumannya lebih ringan dibanding dengan pelaku turut serta lainnya, hingga pidana/ hukuman percobaan atau pidana bersyarat.

“Di beberapa negara sudah ada kesepakatan berapa lama hukuman yang dijatuhkan pada saksi ini jika bersedia sebagai saksi Justice colaborat saat saksi tersebut mengajukan dirinya sebagai Justice colaborator”

e) Pelaku tindak pidana yang bersedia sebagai saksi Justice Colaborator, mengajukan permohonan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) disertai dengan syarat tertentu dan memperoleh persetujuannya. Sejak persetujuan tersebut, LPSK berkewajiban untuk melakukan pendampingan dan pengamanan pada saksi tersebut.

3) Tujuan dan Dasar Hukum

a) Konsep Restorative Justice berlandaskan pada asas ketidak samaan sebgai keadilan. Kontribusi yang diberikan oleh Justice Collaborator dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana yang sifatnya lebih rumit dan “pelik” pengungkapannya seperti Pembunuhan berencana yang tidak meninggalkan jejak untuk ditelusuri akibat TKP dan barang bukti sudah dihilangkan, termasuk tindak pidana lain seperti Korupsi dan Narkotika

b). Justice Colaborator merupakan bentuk dan wujud dari konsep Restorative Justice iaitu pengembalian keadilan pada korban atau keluarganya. (Selama ini dianggap wujud keadilan ada pada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) tanpa melibatkan si korban atau keluarganya).

Sekaligus untuk menimbulkan efek positif bagi masyarakat dimana pihak-pihak yang potensial menjadi Justice Collaborator tidak akan takut lagi untuk mengungkap kebenaran tindak pidana yang didalamnya ikut sebagai pelakunya dengan harapan akan memperoleh hukuman yang paling ringan atas kesediaannya mengungkap kasus.

Dasar Hukum

Pengaturan tentang Justice Collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan sesuatu hal yang baru, dan hanya berlaku pada tindak pidana yang pengungkapan kasusnya membutuhkan waktu yang lama karena rumit dan sukar disebabkan tidak ada informasi yang memadai utntuk mengungkap kasus tersebut.

Kitab Undang-Undang hukum acara pidana (KUHAP)secara eksplisit tidak mengatur tentang Justice Collaborator, justru pengaturan justice colaborator diawali setelah ditemukan keberadaannya dalam dokumen internasional iaitu,

1) United nations Convention Against Corruption/ UNCAC (Undang-Undang nomor 7 tahun 2006 tentang konvensi PBB anti korupsi).

Instrumen ini merupakan dasar hukum yang melatarbelakangi lahirnya ide tentang Justice Collaborator dalam peradilan pidana. Pengaturan berkaitan dengan Justice Collaborator dalam peradilan pidana yang diatur dalam pasal 37 Konvensi tersebut adalah;

Ayat (2) : setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.

Ayat (3) : setiap negara wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan dalam konvensi ini.

Adapun pengaturan berkaitan dengan Justice Collaborator diatur dalam Pasal 1 sebagai berikut, point (3) : Saksi pelaku yang bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum,dan memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.

2) Dasar hukum lainnya dari Juctice Colaborator dan Whistle blower antara lain adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakukan bagi pelapor tindak pidana (Whistle Blower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam perkara Tipiter.

Justice Collaborator (JC) adalah sebutan bagi pelaku kejahatan yang bekerjasama dalam memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum. Selanjutnya JC tersebut, akan memperoleh penghargaan yang dapat berupa penjatuhan pidana percobaan bersyarat khusus, pemberian remisi dan asimilasi, pembebasan bersyarat, penjatuhan pidana paling ringan di antara terdakwa lain yang terbukti bersalah, perlakukan khusus, dan sebagainya.

3) Munculnya eksistensi Justice Colaborator, didasari oleh beberapa ketentuan meliputi: Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

(1) Saksi korban dan Pelapor tidak dapat dituntut atas laporan dan kesaksiannya

(2) Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

4) Pasal 197 angka (1) huruf f KUHAP tentang surat putusan pemidanaan yang salah satu bagiannya membahas tentang ‘keadaan memberatkan dan meringankan terdakwa’. Dalam hal ini, keadaan meringankan meliputi memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit, kooperatif, belum pernah dihukum sebelumnya, berusia muda, baik/ sopan selama persidangan, dan memiliki tanggungan anggota keluarga.

5) Selain itu, keberadaan Justice Collaborator juga didukung dengan Peraturan Bersama yang ditandatangani oleh Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua LPSK tentang perlindungan bagi pelapor, Whistle Blower, dan Justice Collaborator.

Hampir sama dengan ketetapan dalam pasal 37 UNCAC 2003, yaitu pasal 26 United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime 2000 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009.

Kriteria untuk menjadi JC tercantum dalam SEMA No. 4 tahun 2011 pada Angka (9a) dan (b) dan keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM, yaitu digunakan dalam mengungkap tindak pidana yang luar biasa atau yang terorganisir, dan Justice Colaborator, bukanlah pelaku utama, dan keterangan yang diberikan pelaku harus signifikan, relevan, dan andal, serta pelaku mengakui tindakan yang dilakukannya disertai kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dengan pernyataan tertulis, mau bekerja sama dan kooperatif dengan penegak hukum.

2. Whistle blower adalah laporan yang disampaikan oleh seseorang atau lebih yang mengetahui akan terjadinya suatu tindak pidana korupsi atau sudah terjadi tindak pidana korupsi di instansi atau kantor tertentu, disertai dengan alat bukti yang mendukung laporannya itu.

Kapasitasnya sebagai pelapor ini biasa didukung oleh statusnya sebagai staf atau karyawan pada perusahaan tempatnya bekerja dimana korupsi tersebut sedang atau sudah terjadi. Dengan demikian ada bedanya dengan saksi pelapor yang biasanya adalah sebagai korban dari tindak pidana yang terjadi.

Karena whistle blower ini datang dari orang yang beritikad baik maka sudah sepatutnya negara memberikan perlindungan maksimal bagi yang bersangkutan maupun bagi anggota keluarganya.

a. Persamaan dan Perbedaannya.

Istilah whistle blower dan justice collaborator kini kerap muncul dalam penanganan kasus korupsi di KPK. Istilah keduanya dikutip dari SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tipiter.

Dalam SEMA disebutkan, whistle blower adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan Tipiter dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Sedangkan justice collaborator merupakan salah satu pelaku Tipiter, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi didalam proses peradilan.

Tipiter yang dimaksud SEMA adalah tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Sehingga, Tipiter telah menimbulkan masalah dan ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan masyarakat.

b. Dalam SEMA dijelaskan bahwa keberadaan dua istilah ini bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi publik dalam mengungkap suatu Tipiter tersebut. Salah satu acuan SEMA adalah Pasal 37 Ayat (2) dan Ayat (3) Konvensi PBB Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) tahun 2003. Ayat (2) pasal tersebut berbunyi, setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.

Sedangkan Ayat (3) pasal tersebut adalah, setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (justice collaborator) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

Whistle blower maupun justice collaborator memiliki perlindungan berbeda satu sama lain. Hal ini, sesuai ketentuan Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Demikian berita ini kami terbitkan, guna mengedukasi bagi masyarakat umum, agar bisa paham dengan hukum. Karena manusia yang pintar adalah mereka yang gemar membaca dan memahami seluk beluk perkara.

(RN-Red)

Sejumlah Aktivis Kabupaten Pati Kembali Pertanyakan Penggunaan Dana Covid, Menunggu Nyali KPK Mengusutnya

Oktober, 29, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Sejumlah Aktivis yang ada di Kota Pati Menunggu Nyali KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk Mengusut seluruh anggaran Dana Covid-19 yang diduga dibuat Bancakan oleh oknum pejabat dan juga dana-dana lainnya.

Sebelumnya, Awak Media pada beberapa waktu lalu sudah melayangkan surat dan sudah diterima pihak Kabupaten Pati. Namun, hingga (12/1/2022) belum ada balasan maupun respon dari mantan Bupati Pati Haryanto dan juga selaku Ketua Gugus Tugas Covid-19 Pati.

Dengan dilayangkan surat konfirmasi dan keterangan data penyaluran dana Covid-19 kepada mantan Bupati Pati Haryanto, dengan tujuan pelengkap sebuah pemberitaan sebagai wujud keterbukaan informasi publik (KIP).

Baca Juga : Penggunaan Anggaran Dana Covid-19, Bupati Pati Pilih Bungkam Saat Dikonfirmasi

Selanjutnya, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati juga sempat mempertanyakan Laporan Pertanggung jawaban (LKPJ) untuk Tahun 2021 terkait Penggunaan Dana Covid Ratusan Milyar itu ke mantan Bupati Pati pada Maret 2022 yang lalu.

Baca Juga : Dana Covid-19 Ratusan Milyar di Pertanyakan DPRD Pati, Ini Jawaban Bupati

Menurut salah satu aktivitas Pati yang enggan disebutkan namanya mempertanyakan, bagaimana kabar Dana Covid Ratusan Milyar itu yang dulu juga sempat dipertanyakan oleh DPRD Pati kok terkesan tidak ada kelanjutannya.

“Dulu, kabar penggunaan anggaran Dana Covid pernah dipertanyakan oleh Dewan, dan mencuat di Media Sosial (Medsos) tapi kok sekarang hilang dari peredaran, ataukah itu hanya untuk pencitraan saja,” tanyanya.

Ditambah, berkas di gedung dewan waktu itu juga sempat hilang, karena dicuri orang, jangan-jangan itu juga ada kaitannya.

“Tidak menutup kemungkinan, salah satunya ada berkas tentang itu juga, kok terjadinya setelah Pak mantan Bupati Haryanto baru selesai purna,” lanjutnya.

Baca Juga : Berkas Penting di DPRD Pati Jadi Incaran Maling

Polres Pati Ungkap Kasus Pencurian Dokumen di DPRD Pati

PAW Kades Pakis 2021 Resmi Di Polisikan

Kabupaten Pati ini membutuhkan nyali tegas dari KPK, demi tegaknya kembali supremasi hukum di Kabupaten Pati. Apalagi untuk kasus-kasus yang menyangkut para oknum-oknum pejabat, itu sangat sulit tersentuh oleh hukum,” tuturnya.

Hukum harus tetap tegak dan berazaskan keadilan sosial yang tidak hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas, tetapi hukum berkeadilan itu bisa berlaku bagi semua orang tanpa pandang bulu.

Kami bersama masyarakat Pati/ aktivis Pati sangat menantikan nyali besar KPK untuk membuat gebrakan di kota Pati, dan tidak hanya memandang sebelah mata,” tegasnya.

Bukan tidak mungkin sosok KPK tidak atau belum mengantongi data valid akan adanya penyelewengan atau pelanggaran hukum di Kota Pati yang saat ini perlu di tegakkan melalui KPK,” imbuhnya.

Satu-satunya harapan kami hanya kepada KPK. Oleh sebab itu, diperlukan tindakan yang lebih tegas dan cepat dengan nyali Super Power, sehingga hukum tidak diciderai dan bisa menimbulkan efek jera.

“Tentunya, bagi Oknum-oknum pejabat pelanggar hukum maupun bagi masyarakat pada umumnya, sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran hukum, apalagi yang menyangkut bisa merugikan negara dan masyarakat,” pungkasnya.

(Ar-Red)

“Para Romo” dan Suster Menanam Pohon di Bukit Kendeng

November, 2, 22

Pati – Cakranusantara.net | Komisi Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (KKPKC) Keuskupan dan JPIC (Justice, Peace, Integrity of Creation) Tarekat se-Regio Jawa bersama dengan perwakilan warga Desa Wukirsari, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah lakukan penanaman pohon di desanya.

Kegiatan ini, menjadi salah satu rangkaian kegiatan Live in KKP-JPIC Regio Jawa pada tanggal 17 – 20 Oktober 2022. Live in adalah sebuah bentuk kegiatan bersama untuk tinggal dan mengalami secara nyata kehidupan di sebuah komunitas. Jum’at (28/10/2022).

Melalui Live in ini peserta mengikuti dinamika masyarakat atau komunitas yang ada, “sembari” belajar bersama tentang apa yang menjadi keprihatinan serta harapan komunitas tersebut.

“Live in kali ini diikuti sekitar 25 orang dari sejumlah wilayah diantaranya, dari Ibukota Jakarta, Bandung, Bogor, Semarang, Yogyakarta, Klaten, dan Blitar. Program ini dan rekoleksi Komisi KPKC Keuskupan dan JPIC tarekat se-Regio Jawa sebelumnya berlangsung pada 21 – 25 Oktober 2019 di Dusun Semak, Desa Wukirsari”

Program ini berjalan dengan diikuti oleh 40 aktivis baik Imam, Suster, Bruder, dan awam katolik dari berbagai “keuskupan” dan tarekat di regio Jawa. Berawal dari live in pertama ini, ditemukan keprihatinan masalah air, dikarenakan kawasan Bukit Kendeng ini sangat gersang dan tandus karena semakin banyaknya bukit yang Gundul.

Desa Wukirsari terdiri dari 3 (tiga) pedukuhan dan 9 RT (rukun tetangga). Wilayah Dusun Semak merupakan wilayah terparah dalam krisis air, jika dibandingkan dengan 2 dusun lainnya (Dusun Gayam dan Dusun Gares).

Upaya pertama yang dilakukan oleh KPKC adalah menyediakan mobil tangki air sebagai alat pendistribusian air. Namun karena kerepotan dalam hal operasional, maka direkomendasikan untuk mencari sumber mata air.

Sebenarnya upaya masyarakat Dusun Semak untuk swadaya membuat sumur sudah berulangkali dilakukan. Setidaknya sudah ada tujuh titik yang pernah digali, dengan kedalaman sekitar Delapan hingga 15 meter, namun kesemuanya belum membuahkan hasil.

Masyarakat mengambil kesimpulan bahwa penggalian sumur secara manual tidak akan mampu menghasilkan sumber air, perlu dilakukan cara lain dan dengan bantuan teknologi yang lebih baik (sumur bor).

“Sumur bor akhirnya bisa dibuat atas swadaya masyarakat dan didukung oleh bak penampungan air yang berkapasitas kebutuhan 100 keluarga. Fasilitas pengadaan air bersih yang telah dilakukan waktu itu kini sudah dapat dinikmati oleh dua RT di dusun ini, terutama oleh 51 keluarga”

Kekuatan sumber air teruji melewati dua musim kemarau dan air tetap mengalir dengan baik ke rumah-rumah warga. Dalam perkembangan selanjutnya muncul kebutuhan untuk pengembangan komunitas pemanfaat air dan perluasan distribusi air ke RT yang lain.

Kegiatan penanaman pohon ini merupakan salah satu upaya memperkuat keberadaan sumber mata air. Dalam konteks lebih khusus, pohon-pohon tersebut mampu menjaga ketersediaan air di seputar sumur.

Disisi lain, penanaman pohon ini sebagai upaya menghijaukan kembali lahan-“lahan gundul” di wilayah “pengunungan Kendeng”. Berupa tanaman pete, jeruk Pamelo, alpukat, dan manga Thailand, ini dipilih untuk ditanam sebagai varietas tanaman yang cocok di lingkungan ini, juga mempunyai fungsi penguatan ekonomis, dimana hasil dari tanaman ini bisa dikonsumsi maupun dipasarkan dengan nilai jual yang baik.

Semoga dengan penanaman pohon ini menjadi gerakan bersama untuk mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat lewat budidaya pertanian sekaligus memastikan konservasi lingkungan lewat penanaman varietas tanaman yang mampu melindungi lingkungan dari ancaman bencana akibat salah kelola lahan.

Dengan demikian, kita Bersama-sama secara perlahan namun pasti, mampu menjawab jeritan alam sekaligus membantu komunitas marginal semakin berdaya dan sejahtera,” hal itu di ungkapkan oleh Kades Kauman, Juwana, Pati, Jawa Tengah Ahmad Purwanto melalui pesan tertulisnya.

(*/Red)

Marsda TNI (Purn) Ignatius Triandono dimakamkan secara militer

Oktober, 29, 22

Bandung – Cakranusantara.net | Marsda TNI ( Purn ) Ignatius Triandono dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Cikutra Bandung pada Jum’at ( 28/10) kemarin.

Turut hadir pada upacara Pemakaman tersebut Wadan Koharmatau Marsma TNI Joseph Rizki Prabowo, Kadislitbangau Marsma TNI Susanto, Para Purnawirawan Pati liting 1985, Kasgartap II/Bandung, Para Pejabat Koharmatau serta Danlanud Husein Sastrnegara.

Bertindak sebagai inspektur upacara Komandan Koharmatau (Dankoharmatau) Marsekal Muda TNI Eddy Supriyono.

Adapun Almarhum Marsda TNI (purn) Ig Triandono Alumni AAU tahun 1985 meninggal karena sakit di rumah sakit TNI AU Dr. Salamun, Cieumbeluit, meninggalkan satu orang istri dan satu orang anak.

Almarhum sebelum memasuki usia pensiun, jabatan terakhir adalah Komandan Koharmatau tahun 2017-2018.

(*/Red)

Kecamatan Kramat Jati Melaksanakan Upacara Bendera Hari Sumpah Pemuda

Oktober, 28, 22

Jakarta Timur – Cakranusantara.net | Dalam rangka memperingati hari sumpah pemuda kecamatan Kramat jati mengadakan upacara bendera dan pembacaan pidato dari kementrian pemuda dan olah raga (Menpora) oleh Camat.

Adapun, petugas upacara yang ditunjuk untuk mempersiapkan segala persiapan adalah Budi Hartati lurah Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur (Jaktim), DKI Jakarta. Jum’at (28/10/2022).

Untuk petugas pengibar bendera dari Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 93 Jaktim, yang sebelumnya sudah dilatih terlebih dahulu oleh Ni Dewi Atikah, yang tidak lain Sekretaris Jenderal (Sekjend) Organisasi Pers Aliansi Kajian Jurnalis Independen Indonesia (AKJII) yang juga Pimprus media Istana Rakyat.

Turut hadir dalam upacara tersebut, para lurah dan Kades se-Kecamatan Kramat Jati, satpol PP, serta Karang Taruma. Dan upacarapun berjalan tertib dan khidmat sampai selesai yang diikuti ratusan peserta.

Pada kesempatan itu, Rudi Syahrul Camat Kramat Jati dalam pidatonya memaparkan, bahwa para pemuda diseluruh Indonesia harus bisa bersatu padu untuk membangun bangsa dan negara secara bersama-sama.

“semoga kita semua selalu mengenang jasa jasa para pahlawan dan semangat para pemuda Indonesia yang berjanji untuk bersatu membangun indonesia yang tercinta ini NKRI harga mati,” papar singkatnya.

(Nda/Red)