Warga Sukoharjo Dihebohkan Bangunan Joglo Baru, Legalitas Perlu Dipertanyakan

Daerah|oleh

September, 24, 22

Pati – Cakranusantara.net | Warga masyarakat Deso Sukoharjo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Jawa Tengah di gemparkan isu rumah dengan bahan Kayu Jati baru, mencapai harga hingga ratusan juta rupiah.

Desas desus terkait hebohnya warga di tempat tongkrongan Desa setempat khususnya RT 01/05, bangunan Joglo tersebut memang menggunakan kayu baru dan di movilek, bangunan itu berdiri tanpa genteng sudah berdiri sekitar 4 bulan lalu.

Diduga memang sengaja dibiarkan begitu saja, agar terkena panas dan hujan supaya kayu itu menjadi seperti kayu sudah lama dan seperti kayu tua.

Melihat itu, Eni warga RT setempat menangapi soal joglo itu, menyatakan, tidak tau menahu akan hal itu, yang mendirikan adalah seorang pengrajin dan dia juga pendatang.

“Mengenai joglo baru itu disinyalir harganya juga mencapai hingga ratusan juta rupiah,” ungkapnya singkat.

Selanjutnya, Tim investigasi akan koordinasi dengan kantor kehutanan Pati (polhut) dan Polres Pati untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, sedangkan kayu jati tersebut sudah merjadi balokan 25 centimeter persegi dengan panjang sekitar 4 meter. kayu itu semestinya dengan besaran sekitar lilitan 220 cm.

Padahal kayu sebesar itu sangatlah langka dan jarang yang mempunyai pada saat sekarang ini. Jadi kayu tersebut dapat disimpulkan kayu diduga ilegal, diharapkan aparat segera melakukan penindakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kehutanan yang berlaku.

(Tim-Red)

Kadis DKK Angkat Bicara Terkait Sopir Ambulan Puskesmas Sukolilo 1

Daerah|oleh

Oktober, 30, 22

kepala dinas kesehatan kabupaten pati jateng

Pati – Cakranusantara.net | Kapala DKK Angkat Bicara, terkait kasus dugaan Sopir Ambulan di UPTD Puskesmas Sukolilo 1, Pati, Jawa Tengah yang menarik sejumlah uang hingga ratusan ribu rupiah, pada pasien BPJS menuju ke salah satu rumah sakit.

Pasalnya, setelah diterbitkan berita oleh Batara.news, yang kemudian dibagikan pada salah satu aplikasi Facebook, di grup Info Sukolilo Pati (ISP) oleh pemilik akun Gusti Adipati, yang kemudian mendapatkan komentar dari pemilik akun, Wacol, dari dulu bos,” komentarnya.

Tidak hanya sebatas itu saja, namun mencapai ratusan komentar dari warganet lainnya, hingga Kepala Puskesmas Sukolilo 1, Edi Siswanto pun turut hadir memberikan pengarahan dalam komentar ;

“Hak jawab Saya kepala puskesmas sukolilo. kami sudah selalu memberi arahan baik setiap lokakarya mini pusk maupun apel pagi, bahwa pasien bpjs tidak boleh di tarik bayaran. Kami sangat menghormati kontrol dari masyarakat atas kuluhan masy. Sehingga kami bisa memonitoring dan evaluasi. Untuk berita tersebut maka mohon data2 nya kapan?. dimana?. tanggal berapa? Sehingga kami bisa konfirmasi terhadap yang terduga. Kemudian tentang swab dengan biaya tersebut sesuai perda pemerintah kab pati. Untuk lebih jelasnya silahkan kalau mau klarifilasi kekami. Apabila ada yang perlu di sampaikan monggo wa ke saya. mo 081326655956 kepala puskesmas sukolilo 1 Edi siswanto. Sekali lagi terima kasih atas masukan dan saran ke kami. Kami asli sukolilo. dengan komitmen memberi pelayan yang baik ke masy sukolilo. Terima kasih,” tulis Kepala Puskesmas Sukolilo 1 dalam kolom komentar.

Baca juga berita sebelumnya : Sopir Ambulan UPTD Puskesmas Sukolilo 1 Diduga Tarik Uang Pada Pasien BPJS

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati (DKK) Dr. Aviani Tritanti Venusia saat di konfirmasi di ruang kerjanya menjawab, terimakasih atas masukannya, untuk itu akan kami tindak lanjuti.

“Itu merupakan aspirasi bagi kami, untuk itu, kami memerlukan datanya terlebih dahulu sebelum bertindak, untuk kita cocokkan apakah itu benar adanya atau tidak,” tegas Kadis. Jum’at (23/9/2022).

Masalah memungut biaya tambahan untuk pasien BPJS kesehatan, apakah itu diperbolehkan atau tidak, menjawab, jika menurut aturan itu tidak diperbolehkan.

“Dalam pemungutan semacam itu, sesuai dengan aturan tidak di sebutkan bagi pasien BPJS,” tambahnya.

Disinggung masalah sanksi apa yang akan diberikan oleh pihak DKK, atas dugaan pungutan itu, menjawab, untuk itu saya butuh konfirmasi terlebih dahulu ke pihak terkait.

“Siapa yang dipungut, kapan, dan dimana?. Jika nanti terbukti, maka akan dikenakan teguran hingga sanksi, sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini, dan tidak bisa memberikan sanksi yang asal tebas begitu saja, karna semua ada aturannya,” terang Kadis.

Sementara, AF sendiri saat dihubungi melalui via telepon Aplikasi WhatsApp, menjawab, jika besok saya juga akan menghadap ke DKK, sembari memohon privasi-red,” jawab singkat AF Jum’at Sore.

Bersambung

(RN-Red Tim)

Penting!!.. Cairan Sejuta Manfaat Ala Emak-emak

Daerah|oleh

September, 23, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Kampanye kepedulian terhadap kelestarian lingkungan terus disuarakan. Tak harus dengan hal dengan skala besar, namun hal tersebut bisa dimulai dari kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga.

Seperti yang dilakukan Tim Penggerak PKK Kecamatan Margoyoso dalam kepeduliannya terhadap lingkungan hidup. Bekerja sama dengan Eco Enzyme Nusantara Pati yang menyelenggarakan kegiatan bersama untuk sosialisasi pemanfaatan dan pembuatan eco enzyme.

Ketua TP PKK Margoyoso, Ny. Agus Purwanto mengatakan, Eco Enzyme ini merupakan cairan sejuta manfaat yang harus ada dalam setiap rumah tangga. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan hidup.

“Karena dengan eco enzyme ini juga mampu mengatasi masalah sampah organik yang diproduksi oleh setiap dapur rumah tangga. Kegiatan ini tadi diikuti Tim Penggerak PKK masing-masing desa dari 22 desa atau sebanyak 45 orang,” jelasnya, Jumat (22/09/22).

Didampingi Ketua Bidang Edukasi dan pengembangan, Handoko, Ketua Eco Enzyme Nusantara Pati, Paulina mengapresiasi kegiatan yang dimotori emak-emak dari PKK ini. Mengingat, kegiatan ini sangat membantu dalam mengatasi limbah rumah tangga.

“Sebagian besar peserta juga antusias untuk mencoba di rumah. Karena manfaat yang banyak dan tertarik karena sangat membantu mengatasi sampah organik dalam rumah tangga,” terang Paulina.

Dijelaskan, semua peserta yang hadir, mendapatkan paket EE untuk dibawa pulang untuk dibuktikan manfaat dan keandalannya di rumah.

“Setidaknya 100 botol yang dibawakan tim Eco Enzyme Nusantara Pati tadi habis dibagikan kepada seluruh peserta,” sambungnya.

Ke depan, Pemerintah Kecamatan juga berminat mengundang Tim Eco Enzyme Nusantara Pati untuk memberikan pelatihan pembuatan dan pemanfaatan eco enzyme dan produk turunannya kepada warga Margoyoso.

(*/Red)

Polsek Gabus Gelar Giat Jum’at Berkah Berkesinambungan

Institusi|oleh

September, 23, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Bentuk kepedulian antar sesama Manusia, khususnya bagi kalangan warga kurang mampu, Jajaran Polsek Gabus dengan rutin melaksanakan kegiatan Jum’at Berkah.

Selain pemberian bantuan berupa sembako juga membagikan snack dan air mineral kepada jamaah Sholat Jum’at di sejumlah Masjid di Desa Mojolawaran, Gabus, Mintobasuki, serta Desa Karaban Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Giat Jum’at berkah dilaksanakan dengan maksud dan tujuan, jika Polri selain melindungi, mengayomi dan melayani juga peduli antar sesama, menanamkan kesadaran kepada para anggotanya, jika sebagian harta yang dimiliki itu ada hak mereka yang membutuhkan.

“Alhamdulilah berkat keikhlasan dan kepedulian sesama anggota dengan menyisihkan sebagian rejeki dapat mengurangi beban warga, dan semoga dapat menjadi ladang pahala,” ungkap Kaposek Gabus AKP Parsa. Jum’at (23/9/2022).

Masih lanjut Kapolsek, dengan adanya giat Jum’at Berkah ini, diharapkan bisa membuat personel semakin peka terhadap masyarakat sekitar, guna mengurangi beban hidup mereka.

“Kami berharap dengan adanya giat Jum’at berkah di Masjid ini terus berkesinambungan, dan akan kami gilir dari masjid ke masjid di seluruh wilayah kecamatan Gabus,” tandas Kapolsek.

Giat itu di dampingi Wakapolsek, Kanit Binmas serta diikuti oleh jajaran Polsek Gabus.

(Eko Riyadi)

Pj Bupati Pati Resmikan Pembukaan Kampoeng Bamboe Sumberan

Daerah|oleh

September, 23, 22

 

PATI – Cakranusantara.net | Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro meresmikan Wisata Kuliner Kampoeng Bamboe yang berlokasi di Desa Sumberan, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Turut hadir yaitu, Camat Jaken, Kepala Disporapar, Kepala Diskominfo, Kepala Desa Sumberan serta sejumlah pihak terkait yang berpartisipasi pada grand opening tempat wisata tersebut.

Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro mengapresiasi apa yang telah diupayakan semaksimal mungkin oleh kepala desa dan camat setempat dalam rangka membangun Kampoeng Bamboe. Ia mendukung agar tempat ini ke depan akan menjadi lebih keren dan jauh lebih ramai lagi.

Bahkan, usai melihat antusias ribuan warga yang datang bersuka cita dalam rangka tempat wisata baru yang perdana dibuka itu, Henggar berpesan agar mereka terus memposting hal – hal menarik yang ada di Kampoeng Bamboe ini.

“Adik – adik tadi pada bikin konten, bikin video, upload terus, share terus, jadi gunakan kekuatan media sosial. Ini dalam rangka memviralkan segala hal yang ada di sini. Karena kalau tidak ada bantuan dari semua yang ada, maka tidak akan menjadi lebih baik,” ujarnya saat sambutan. Kamis (22/9/2022).

Henggar pun mengingatkan kepada pemerintah desa setempat maupun pengelola tempat wisata tersebut agar ke depan jauh lebih kreatif. Juga perlu inovasi – inovasi agar tidak membosankan. Bahkan bila perlu, bisa dijadikan lokasi untuk menggelar event.

“Mungkin bisa lomba seni atau lomba tari, atau bisa festival band atau yang lain. Saya yakin dengan kegiatan itu, kuliner – kuliner yang ada di sini nantinya akan menjadi lebih viral. Mudah – mudahan Kampoeng Bamboe ini dapat menjadi daya tarik wisata”, jelasnya.

Henggar menyebut, dalam rangka mengembangkan destinasi wisata di Kabupaten Pati, pemerintah daerah sampai saat ini selalu berupaya mendorong tentang daya tarik wisata melalui obyek – obyek wisata di Pati, yang nantinya bakal menjadi satu – kesatuan. Yaitu antara destinasi wisata yang satu memiliki keterkaitan dengan destinasi wisata yang lain.

(po1/PO/AP)

Kemendagri Bersama BKKBN Tekankan Pentingnya Dokumen GDPK

Pemerintahan|oleh

September, 23, 22

 

JAKARTA – Cakranusantara.net | Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Teguh Setyabudi membuka pertemuan asistensi dan supervisi dalam rangka penguatan kelompok kerja daerah Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar setelah memberikan pengarahan kepada peserta daerah bersama Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto, di RA Suites Simatupang, Jakarta Selatan.

Hadir secara fisik pada kesempatan tersebut Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Ir. Zanariah, M.Si, Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk, BKKBN, Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk, BKKBN, Direktur Analisa Dampak Penduduk, BKKBN, Asisten Deputi Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kemenko PMK, serta Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Bappenas.

Adapun peserta daerah adalah unsur Bappeda dan DPKAD dari 17 provinsi, yaitu Sumbar, Sumsel, Jambi, Babel, Kepri, DKI Jakarta, Jateng, NTT, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulut, Gorontalo, Sulbar, Malut, Papua Barat, dan Papua sebagai daerah yang dipandang masih memerlukan pembinaan dalam penyusunan dan pemanfaatan GDPK 5 Pilar.

Rapat yang digelar dari tanggal 21 hingga 22 September 2022 ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pemahaman pemerintah daerah terhadap pentingnya dokumen GDPK 5 Pilar dalam mendukung pembangunan daerah melalui integrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Juga diseminasi informasi terkait arah kebijakan pembangunan kependudukan yang berkelanjutan.

Tujuan lsinnya, untuk mengetahui permasalahan atau hambatan dari penyusunan dokumen GDPK 5 Pilar di daerah, serta meningkatkan pemanfaatan dokumen GDPK sebagai arah kebijakan pembangunan kependudukan yang terpadu.

“Dengan memperhatikan karakteristik persoalan kependudukan pada setiap wilayah serta mempertimbangkan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, maka GDPK dinilai berpotensi menjadi landasan penanganan persoalan kependudukan yang sinergis, konvergen, dan berkesinambungan,” ucap Teguh. Rabu (21/09/2022).

Teguh juga menekankan bahwa GDPK sebagai arah kebijakan pembangunan kependudukan yang terpadu diharapkan dapat diinternalisasikan ke dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan baik tingkat nasional maupun tingkat daerah.

Teguh menyayangkan bahwa dari hasil evaluasi, secara operasional GDPK yang telah disusun di tingkat daerah belum memenuhi kondisi ideal seperti yang seharusnya, yaitu sinkron dengan GDPK secara vertikal maupun horizontal, dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pada akhir sambutannya Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri berharap dalam upaya meningkatkan sinergitas, komitmen, dan dukungan pemerintah daerah dalam pembangunan kependudukan khususnya bagi pengambil kebijakan perencanaan program dan anggaran, kedepan dapat memberikan dukungan dalam penyusunan GDPK 5 (lima) Pilar.

Serta memanfaatkannya secara optimal untuk kepentingan pembangunan dengan cara mengintegrasikan GDPK dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

(Red)

Hukum Menjadi Mesin Pencetak Uang Oleh Oknum APH

Hukrim|oleh

September, 23, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Mengamati dari sebuah berita media online, seorang ASN Hakim Agung MA tertangkap OTT KPK dalam kasus suap dan gratifikasi dalam kasus penanganan kasus oleh Kuasa Hukum advokat Yosep Parera dan Eko Suparno di Semarang dan Jakarta.

“Akan tetapi apakah KPK hanya menangkap PNS Kepaniteraan bidang Perdata Dessy Yustria, Muhajir Habibie dan Edi Wibowo yang berkaitan dengan kasus Kasasi/ PK yang ditangani Hakim Agung ASN ataukah SD dan ETP hakim yudisial/panitera pengganti?, KPK meralat beritanya itu sendiri bahwa tidak menangkap Hakim Agung hanya menangkap aparat Kepaniteraan, KPK belum memberi penjelasan lebih lanjut kasus OTT KPK hari ini. Apakah KPK salah tangkapkah atau tebang pilih?,” ungkap Pengamat hukum Advokat Kurnia Zakaria.

Dalam pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi pada intinya melarang perbuatan mengambil/ mencari untung yaitu mengambil/ mencari keuntungan yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana. Perbuatan mencari untung sebagai perbuatan memperoleh penambahan keuntungan secara materiil dan finansial diluar gaji/ honorariun maupun tunjangan dan fasilitas negara berikan.

“Pasal 3 ini dikaitkan dengan Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 adalah memberikan hadiah atau janji kepada pegawai, mengingat kekuasaan atau wewenangnya yang melekat pada jabatan atau kedudukan orang itu termasuk delik korupsi. Pasal 3 ini juga bisa dikaitkan dengan pasal 5 UU No.31 Tahun 1999 tentang Delik Suap dan UU No.8 Tahun 1980. Kasus suap (bribery) dimana prakarsa datang dari pengusaha atau warga/ kuasa hukum yang membutuhkan jasa dari aparat penegak hukum (APH) atau sebaliknya Pemerasan (extortion) dimana prakarsa dari petugas bagian pembantu aparat penegak hukum kepada para pihak pencari keadilan atau pelayanan publik bidang hukum dalam KUHP tentang Pemerasan dalam Jabatan dan Pasal Suap dalam KUHP,” lanjut Kurnia.

Dalam hal ini KPK bila mengenakan delik suap dan pasal 3 UU No.31 tahun 1999 dalam kasus OTT kasus pengurusan perkara di MA harus dapat membuktikan :

Penyalahgunaan kewenangan yang ada karena jabatannya, artinya menyalahgunakan kekuasaan/ haknya yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan. Memanfaatkan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu/ moment yang ada karena jabatan atau kedudukan.

“Menyalahgunakan sarana artinya menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Artinya yang bersangkitan memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu yang disebut Kesempatan,” ujarnya.

Sementara itu, seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan biasanya akan mendapatkan sarana tertentu untuk menjalankan kewajiban dan kewenangannya. Sarana itu merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan.

“Seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang, kesempatan, dan sarana tertentu yang dapat ia gunakan untuk menjalankan tugas dan kewajiban, semuanya pasti diberi rambu-rambu tertentu berdasarkan prosedur, tata cara, atau petunjuk teknis tertentu. Apabila dilanggar dan tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka terjadi penyalahgunaan wewenang, kesempatan, dan sarana yang dimiliki,” paparnya.

Wewenang mengandung hukum publik adalah wewenang menimbulkan keperdataan dan berakibat hukum. Kesalahan dalam menjalankan wewenangnya jika memenuhi unsur Obyektif karena tindakannya bertentangan dengan hukum dan mendapatkan ancaman hukuman (sanksi pidana). Kesalahanya juga harus berunsur Subyektif (tindakan yang tidak dikehendaki UU).

Korupsi dikalangan APH dikategorikan Criminaloids adalah mereka yang melakukan praktik-praktik kriminal dalam menjalankan tugas pada pekerjaannya. Tetapi kejahatannya dilakukan secara tersembunyi dan terstruktur. Bukanlah kehendak jahat dari pelaku melainkan moral mereka yang tidak sensitif.

“Criminaloids ini adalah orang-orang yang memiliki jabatan tinggi dan terhormat dimasyarakat. Mereka memakai standar ganda di mata masyarakat, selalu terlihat orang yang berbuat baik, akan tetapi dibalik jabatan dan instansi menggunakan cara yang tidak etis dalam menjalankan pekerjaan pada profesinya itu,” cetusnya.

Motifnya untuk mencukupi kebutuhan hidup yang berlebihan hedonisme, maupun pengumpulan harta kekayaan baik secara mewah ataupun mencukupi kehidupan dibalik layarnya seperti biaya anak sekolah di luar negeri, liburan rutin keluar negeri, koleksi barang antik atau seni, tidak cukup hanya punya satu istri, terjerat kehidupan malam, sosialita high class, ingin ekspansi kegiatan bisnis menjamin masa pensiun/ investasi bisnis.

“Jadi gaji tunjangan dan fasilitas yang didapat tidak cukup bagi pejabat tersebut. Pengamat melihat mobil dinas para pejabat eselon satu setingkat menteri atau Kepala Badan dan Ketua Komisi bukan lagi kelas kendaraan MPV atau SUV sekelas Toyota Camry, Toyota Fortuner atau Mitsubishi Pajero tetapi sudah Toyota Alphard/Vellfire atau Hyundai Palisade atau Mercedes Benz tipe AMG,” jelasnya.

Kebiasaan dalam memberi sesuatu dianggap sebagai kultur birokrat dan yudikator untuk memperlancar/ mempermudah suatu maksud dan tujuan dengan memberi kesenangan/ hadiah kepada pejabat agar tidak dipersulit/ dipercepat maksud tujuan seseorang terhadap pelayanan publik walaupun dalam bentuk sukarela maupun dianggap tradisi yang bisa saja menjadi keterpaksaan atau keharusan yang tadinya didasari atas kesukarelaan belaka tetapi sekarang atas permintaan yang harus dipenuhi bila tidak ingin kesulitan atau dikalahkan baik secara sembunyi-sembunyi maupun ada yang terang-terangan.

Dulu sifatnya melalui cash atau transfer rupiah tetapi sekarang memakai mata uang asing cash yang diberikan melalui perantara sehingga perantara itu yang bakal menjadi tumbalnya manakala ia kesandung kasus. Nilainya bukan lagi puluhan juta rupiah akan tetapi sudah mencapai hingga milyaran rupiah. Hukum menjadi Komersial dan menurut Harga Pasar,” tandas Kurnia Zakaria yang juga merupakan Dosen pada Universitas ternama di Jakarta.

(RN-Red)

Naas!!.. Satu Karyawan Pemasang Jaringan Wi-Fi Tersengat Listrik

Peristiwa|oleh

September, 22, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Seorang karyawan jasa pemasangan kabel Wifi dari salah satu provider ternama, harus meregang nyawa akibat tersengat aliran listrik saat hendak memasang kabel wifi di Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Kejadian naas tersebut terjadi sekitar pukul 10.00 pagi. Dan diketahui korban tersebut bernama Yogi Wiliem Alkarim bin subagyo (35), warga Lebak Wetan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

Menurut penuturan Kepala Polisi Sektor (Polsek) Sukolilo Pati, Akp Sahlan. Korban saat memasang kabel wifi tersenggol aliran listrik milik PLN di sebelahnya.

“Akan tetapi untuk kejelasan lebih lanjut, kami belum bisa memastikan, karena saat ini masih dilakukan otopsi di RS Kayen,” ucap IPTU Sahlan saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (22/9/2022) petang.

Kendati demikian dirinya menjelaskan, dugaan terbesar saat ini adalah murni kecelakaan kerja, yang dipicu karena sengatan arus listrik yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

“Intinya dugaan terbesar saat ini memang murni kecelakaan kerja dari sengatan arus listrik, ” jelasnya.

Dalam keterangannya, Kapolsek Sukolilo melanjutkan, jika keluarga korban tidak bersedia untuk dilakukan otopsi mayat dan hanya memperbolehkan visum.

Sebagai informasi. Hingga saat ini pihak kepolisian telah melakukan olah TKP guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus tersebut.

(*/Red)

Pj Bupati Pati Salurkan Bantuan Pemprov untuk Korban Banjir Bandang

Daerah|oleh

September, 22, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, menyalurkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jateng kepada korban banjir bandang di Desa Bulumanis Kidul dan Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Penyerahan bantuan dilakukan di lokasi bekas banjir, yakni di Desa Tunjungrejo.

Bantuan yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemprov Jateng itu diperuntukkan bagi 17 warga di kedua desa yang rumahnya rusak berat dan hilang disapu banjir bandang pada 14 Juli 2022 lalu.

Henggar menyebut, total bantuan yang ia salurkan ialah Rp 210 juta.

“Warga yang rumahnya hilang masing-masing mendapat Rp 15 juta, sedangkan yang rumahnya rusak berat mendapat Rp 10 juta,” terang Henggar.

Pj Bupati berharap, bantuan ini bisa bermanfaat bagi korban banjir bandang, terutama untuk merehab atau memperbaiki kembali rumahnya yang rusak.

Sebagaimana pernah diberitakan sebelumnya, para korban banjir di Tunjungrejo dan Bulumanis Kidul juga sudah mendapat bantuan dari sejumlah pihak lain.

Diantaranya dari pemerintah daerah dan berbagai lembaga sosial kemanusiaan, di antaranya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pati.

Ada pula bantuan hasil donasi masyarakat, termasuk dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Pati.

Sementara itu, Kepala Desa Tunjungrejo, Mochammad Ali Zuhdi, mengatakan bahwa pembangunan kembali rumah warga yang rusak sudah berlangsung.

“Alhamdulillah sudah proses rehabilitasi rumah yang rusak. Di Tunjungrejo saat ini tinggal empat rumah yang masih dalam proses pembangunan, yakni tiga rumah yang hilang dan satu rusak berat,” kata dia.

Ia berharap, sisa empat rumah yang belum tuntas pengerjaannya bisa rampung dibangun pada Oktober 2022 ini.

Zuhdi menyebut, total rumah yang rusak, baik rusak ringan, sedang, berat, maupun hilang akibat banjir bandang di desanya ialah sebanyak 17.

Sejauh ini, imbuh Zuhdi, total bantuan yang diterima untuk perbaikan rumah warga di Desa Tunjungrejo mencapai sekitar Rp 400 juta.

Dana sejumlah itu dibagi untuk membangun kembali 17 rumah yang rusak.

“Dengan dana segitu kami baru bisa membangun rumah abangan (tembok dan lantai belum diplester-red). Dapur juga belum,” tambah Zuhdi.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan bahwa saat ini masih ada beberapa infrastruktur desa yang turut rusak akibat banjir namun belum tersentuh perbaikan.

Di antaranya ialah talut jalan, saluran irigasi, dan jalan desa untuk akses pertanian.

Ia berharap perbaikan fasilitas umum itu juga bisa segera ditangani.

(fn1 /FN /MK)

Tipiter, Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang

Hukrim|oleh

September, 22, 22

 

Hukum – Cakranusantara.net | Tindak pidana terhadap “Nyawa” dalam KUHP dimuat pada Bab XIX dengan judul “Kejahatan Terhadap Nyawa Orang” yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Mengamati pasal-pasal tersebut maka KUHP mengaturnya sebagai berikut:

1. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia.

2. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang / baru dilahirkan.

3. Kejahatan yang ditujukan terhadap anak yang masih dalam kandungan.

Jenis Tindak pidana atau Kejahatan ini disebut jenis Delik Materil, artinya untuk terpenuhinya unsur tindak pidana pembunuhan ini harus di penuhi, dibuktikan, siapa yang melakukan perbuatan, apa saja perbuatan yang dilakukan, apa jenis alat bantu yang digunakan misalnya senjata tajam, senjata api, dimana barang bukti senjata tersebut, termasuk selongsong peluru yang digunakan, dimana TKP nya, siapa saja saksi yang melihat mendengar dan merasakan perbuatan tersebut, dan terakhir harus dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut yang mengakibatkan matinya si korban, atau adakah faktor lain yang menyebabkan kematian korban, hubungan perbuatan dan akibat kematian dibuktikan dengan visum et repertum yang memuat hasil otopsi luar maupun otopsi dalam seperti pemeriksaan organ dalam tubuh korban dan dokter forensik menyimpulkan apa yang menjadi penyebab kematian korban.

Jika misalnya ada penyakit dalam tubuh korban yang menjadi pemicu akumulasi sikorban meninggal maka pertanggungjawaban atas kematian korban tidak bisa dibenankan seluruhnya pada pelaku, sehingga pelaku hanya bisa di jerat dengan pasal penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian pasal 354 ayat (2) KUHP bukan dengan pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan.

Dilihat dari segi “Kesengajaan” (dolus) maka tindak pidana terhadap nyawa ini terdiri atas:

Yang dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat. Yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu atas keinginan yang dibunuh, termasuk menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri.

Kejahatan terhadap nyawa yang dimuat KUHP adalah sebagai berikut:

1. Pembunuhan (Pasal 338)

2. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339)

3. Pembunuhan berencana (Pasal 340)

4. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341)

5. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342)

6. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344)

7. Membujuk / membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345)

8. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346)

9. Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347)

10. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348)

11. Dokter / Bidan / Tukang obat yang membantu pengguguran / matinya kandungannya (Pasal 349).

Pada RUU – KUHP 1993, terhadap beberapa perubahan, antara lain sebagai berikut:

1. Unsur sengaja pada pembunuhan, dihapuskan (Pasal 443)

2. Pembunuhan berencana, dihapuskan

Selain dari pada itu, pada RUU – KUHP 1993 tersebut, sanksi yang terberat adalah hukuman penjara seumur hidup. Terhadap sanksi-sanksi yang dimuat dalam KUHP maupun RUU – KUHP yang akan datang, perlu dipertimbangkan dengan cermat sehingga penjatuhan hukuman / pidana atua perumusan sanksi, benar-benar dirasakan masyarakat “Setimpal dengan kesalahannya”.

1. PEMBUNUHAN SENGAJA (MURDER)

Hal ini diatur oleh Pasal 338 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Unsur-unsur pembunuhan adalah :

Barang siapa : ada orang tertentu yang melakukannya dengan sengaja : dalam ilmu hukum pidana, dikenal 3 (tiga) jenis bentuk sengaja (dolus) yakni: Sengaja sebagai maksud.

1. Sengaja dengan keinsyafan pasti.

2. Sengaja dengan keinsyafan atau kemungkinan / dolus eventualis yang menghilangkan nyawa orang lain.

Pada dasarnya Kesengajaan baik sebagai Maksud, sebagai Keinsyafan atau kepastian, sebagai kemungkinan adalah bahwa seseorang atau si pelaku mengetahui dengan jelas bahwa perbuatanya tersebut melanggar hukum, mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan kematian bagi orang lain, dan ia meneruskan pengetahuannya itu hingga orang lain mati maka pelaku dianggap menghendaki akibat kematian yang terjadi.

Sehingga kesalahan dalam bentuk sengaja ini disebut dengan teori Mengetahui dan Menghendaki. Jiak pelaku tidak mengetahui perbuatannya dapat menimbulkan kematian, dan tidak menghendaki kematian si korban, maka kesalahan pelaku disebut kelalaian atau kurang berhati-hati, pasal 359 KUHP.

Sebagian pakar mempergunakan istilah “Merampas jiwa orang lain”. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan / merampas jiwa orang lain adalah pembunuhan.

Perbuatan yang mana yang dapat merampas / menghilangkan jiwa orang lain, menimbulkan beberapa pendapat diantaranya :

1. Teori Aequivalensi dari Von Buri yang disebut juga Teori Conditio Sine Qua Non yang menyamaratakan semua factor yang turut serta menyebabkan suatu akibat.

2. Teori Adaequate dari Van Kries yang juga disebut dengan teori keseimbangan yakni perbuatan yang seimbang dengan akibat.

3. Teori Individualis dan Teori Generalis dari Dr. T. Trager yang pada dasarnya mengutarakan bahwa yang paling menentukan terjadinya akibat tersebut itulah yang menyebabkan, sedang menurut Teori Generalisasi, berusaha memisahkan setiap aktor yang menyebabkan akibat tersebut.

Pada teks RUU-KUHP 1993 masih menggunakan istilah “Merampas Nyawa Barang Lain”. Rumusan tersebut, perlu mendapat perhatian, karena dengan kata “Membunuh” persepsi masyarakat umum, telah jelas.

Kata “Murder” pada “The Lexicon Webster Dictionary”, dimuat artinya sebagai berikut:

“The act of unlawfully killing a human being being by another human with premeditated malice”. “The act of unlawfully” (perbuatan melawan hukum) seyogianya dimuat dalam rumusan “pembunuhan” sebab jika membunuh tersebut dilakukan dengan tanpa melawan huku, misalnya, melaksanakan hukuman mati, maka hal tersebut bukan “Pembunuhan”.

Kata-kata “Menghilangkan nyawa orang lain” atau “merampas nyawa orang lain”, sudah saatnya dipikirkan untuk diganti dengan istilah yang lebih realistis.

2. PEMBUNUHAN DENGAN PEMBERATAN

Hal ini diatur oleh Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pembuatan itu, atau jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didapatnya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama- lamanya dua puluh tahun”.

Perbedaaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah : “diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan.”

Kata “diikuti” dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksud untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain”. Misalnya: A hendak membunuh B; tetapi karena B dikawal P maka A lebih dahulu menembak P, baru kemudian membunuh B.

Kata “disertai” dimaksudkan, disertai kejahatan lain: pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempermudah terlaksananya kejahatan lain itu. Misalnya: C hendak membongkar sebuah bank. Karena bank tersebut ada penjaganya, maka C lebih dahulu membunuh penjaganya.

Teks Pasal 339 KUHP tersebut, diambil alih oleh RUU – KUHP 1993 dan tampaknya perumusannya tidak berubah kecuali sanksinya yang memuat sanksi paling rendah yakni 5 (Lima) tahun. Ancaman hukuman (sanksi) bagi pembunuhan yang dilakukan dengan pemberatan tersebut, perlu dikaji ulang secara seksama dengan mempedomani Pancasila, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang wajib tidak membenci sesama manusia sehingga penilaian terhadap “Jiwa” atau “Nyawa” manusi tidka boleh lebih rendah nilainya dari harta atau kekayaan. Tampaknya akhir-akhir ini tendensi pengutamaan materi atau harta kekayaan semakin kuat sehingga penilaian terhadap nyawa atau jiwa manusia, memperlihatkan kecenderungan menurun. Hal yang demikian sudah saatnya diwaspadai.

3. PEMBUNUHAN BERENCANA

Hal ini diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementatra selama-lamanya dua puluh tahun”.

Pengertian “Dengan rencana lebih dahulu” menurut M.v.T. pembentukan Pasal 340 diutarakan, antara lain:

“Dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.

Mr.M.H. Tirtaamidjaja mengutarakan “direncanakan lebih dahulu” antara lain sebagai berikut:

“bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang”.

4. PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBUNYA

Hal ini diatur oleh Pasal 341 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah melahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum karena pembunuhan anak dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

Pasal ini oleh RUU-KUHP 1993, diambil alih pada Pasal 444 (19.02). Pada penjelasan resmi, antara lain diutarakan:

“…………………….keadaan kejiwaan (psikologik) si wanita pada saat itu maka suatu ancaman pidana yang lebih ringan adalah wajar. Tidaklah relevan disini untuk membedakan apakah wanita itu sudah menikah (kawin) atau belum. Redaksi pasal ini mensyaratkan bahwa bayi yang dilahirkan haruslah dalam keadaan hidup.Untukmenentukan hal itu, wajib dimintakan visum dari yang berwenang. Apabila bayi itu dilahirkan dalam keadaan tidak bernyawa atau sudah mati, maka Pasal ini yang diterapkan”.

Pada penanganan kasus pembunuhan bayi oleh ibunya, agar diarahkan atau disubsidairkan dengan Pasal 181 KUHP. Hal ini perlu, jika pada pemeriksaan persidangan ternyata bayi tersebut telah meninggal dalam kandungan.

PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBUNYA SECARA BERENCANA

Hal ini diatur oleh Pasal 342 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambil sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian daripada itu dihukum karena membunuh bayi secara berencana dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Pasal 342 KUHP dengan Pasal 341 KUHP bedanya adalah bahwa Pasal 342 KUHP, telahdirencanakan lebih dahulu artinya sebelum melahirkan bayi tersebut, telah dipikirkan dan telah ditentukan cara-cara melakukan pembunuhan itu dan mempersiapkan alat-alatnya.

Tetapi pembunuhan bayi yang baru lahir, tidak memerlukan peralatan khusus sehingga sangat rumit untuk membedakan dengan Pasal 341 KUHP khususnya dalam pembuktian karena keputusan yang ditentukan hanya si ibu tersebut yang mengetahuinya dan baru dapat dibuktikan jika si ibu tersebut telah mempersiapkan alat-alatnya. Hal ini yang dapat membuat dugaan bahwa RUU-KUHP 1993, tidak memuat Pasal 342 KUHP. Bahwa kemungkinan terjadi pelanggaran Pasal 342 KUHP, masih tetap ada dan jika dapat dibuktikan bahwa “pembunuhan bayi tersebut dilakukan secara berencana” maka wajar jika diancam dengan hukuman yang lebih berat. Oleh karena itu, perlu dikaji ulang tentang penghapusan Pasal 342 KUHP. Sebaiknya Pasal 341 dan Pasal 342 dirumuskan dalam satu pasal yang terdiri dari ayat (1) dan ayat (2).

PEMBUNUHAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI

Hal ini diatur oleh Pasal 344 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang lain itu sendiri, yang disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Pasal 344 KUHP, diambil alih RUU-KUHP 1993 pada Pasal 445 (19.02). Untuk jelasnya perlu diamati penjelasan resmi Pasal 19.02 yang rumusannya sebagai berikut:

“Pasal ini hampir sama dengan Pasal 344 KUHP lama. Pasal ini menunjuk pada bentuk euthanasia aktif. Tidak dirumuskan bentuk euthanasia pasif, oleh karena dunia kedokteran dan masyarakat tidak menganggap hal itu sebagai perbuatan anti sosial. Meskipun ada kata-kata “atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati”, namun perbuatan itu tetap diancam dengan pidana. Hal ini untuk mencegah kemungkinan yang tidak dikehendaki. Misalnya, oleh si pembuat justru diciptakan suatu keadaan yang demikian rupa sehingga timbul permintaan untuk merampas nyawa dari yang bersangkutan. Ancaman pidana disini tidak ditunjukan terhadap kehidupan seseorang, melainkan ditujukan terhadap penghormatan kehidupan manusia pada umumnya, meskipun dalam kondisi pasal ini, orang tersebut sangatlah menderita, baik secara fisik, maupun secara rohani”.

5. PENGANJURAN AGAR BUNUH DIRI

Hal ini diatur oleh Pasal 345 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang suapya membunuh diri, atau menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi ikhtiar kepadanya untuk itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, kalau jadi orangnya bunuh diri”.

Pada RUU-KUHP 1993, pasal ini diambil alih pada Pasal 446 (19.04) yang penjelasan resminya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal ini hampir sama dengan Pasal 345 KUHP lama. Diadakannya pasal ini berdasarkan pertimbangan terhadap penghormatan kehidupan manusia. Apabila orang yang didorong atau yang ditolong untuk bunuh diri itu, tidak mati, maka yang mendorong atau menolong, tidak kena ancaman pidana pasal ini. Dalam hubungan ini, perhatikan kata-kata pada akhir redaksi pasal ini “……………kalau orang itu jadi bunuh diri”. Hal tidak dikenal ancaman pidana dalam pasal ini kalau orang itu tidak jadi bunuh diri, didasarkan atas pertimbangan bahwa bunuh diri bukanlah suatu tindak pidana. Oleh sebab itu, percobaan yang bertalian dengan kualifikasi pasal ini, tidak diancam dengan pidana”.

6. PENGGUGURAN KANDUNGAN

Kata “pengguguran kandungan” adalah terjemahan dari kata “abortus provocatur” yang dalam Kamus Kedokteran diterjemahkan dengan : “membuat keguguran”. Pengguguran kandungan diatur dalam KUHP pleh Pasal-pasal 346, 347, 348, dan 349. jika diamati pasal-pasal tersebut maka akan dapat diketahui bahwa ada 3 (tiga) unsur atau faktor pada kasus pengguguran kandungan yakni:

– Janin

– Ibu yang mengandung

– Orang ketiga yaitu yang terlibat pada pengguguran tersebut.

Tujuan pasal-pasal tersebut adalah untuk melindungi janin. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat arti “janin” sebagai berikut: “1. Bakal bayi (masih di kandungan) 2. Embrio setelah melebihi umur 2 bulan.”

Pengaturan KUHP mengenai “pengguguran kandungan” adalah sebagai berikut:

a. Pengguguran Kandungan oleh si Ibu

Hal ini diatur oleh Pasal 346 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Perempuan dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain menyebabkan itu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Pada RUU-KUHP 1993, pasal ini diambil alih pada Pasal 447 (19.05) ayat (1).

b. Pengguguran Kandungan oleh Orang Lain Tanpa Izin Perempuan yang Mengandung

Hal ini diatur Pasal 347 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

c. Pengguguran Kandungan dengan Izin Perempuan yang Mengandungnya

Hal ini diatur oleh Pasal 348 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mata kandungan seorang perempuan dengan izin perempuan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. Perlu pula diperhatikan Pasal-pasal 349 dan 350 KUHP yang memuat pemberatan-pemberatan hukuman.

“Pasal ini hampir sama dengan Pasal 349 KUHP lama. Oleh karena perbuatan-perbuatan seperti yang dimaksud diancam dengan pidana maka sudah seharusnya apabila dokter, bidan, atau juru obat yang melakukan atau membantu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang itu, juga diancam dengan pidana.

Mengingat tujuan dan sifat pekerjaan (profesi) mereka demikian mulia, wajarlah kalau ancaman pidana terhadap mereka dapat ditambah dengan sepertiga serta dapat dicabut hak mereka untu berpraktek. Ancaman pasal ini tidak berlaku terhadap dokter yang melakukan abortus provocatus dengan pertimbangan medis……………”

(Dikutip dari tulisan … Advokat di Bali I Made Adi Seraya| Website by Eka Graphic)

(Red)