LSM BPPI Pati Pantang Mundur Membela Dugaan Penyerobotan Tanah di Guyangan

April, 17, 22

Pati – Cakranusantara.net| Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barisan Patriot Peduli Indonesia (BPPI) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kabupaten Pati pantang mundur dalam membela dugaan penyerobotan tanah di Desa Guyangan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Menindak lanjuti berita yang sempat terbit sebelumnya katakan berita tandingan dari media online lain, Yitno selaku Sekretaris BPPI Kabupaten Pati kepada awak media mengatakan, meski demikian pihaknya akan tetap terus mendampingi warga dan pantang mundur, hingga semuanya terusut tuntas, ibarat kata ini ada benang kusut yang perlu di urau,”tegas Yitno saat ngobrol dengan sejumlah awak media di halaman sebelah utara Stadion Joyo Kusumo Pati.

Baca Juga berita sebelumnya ; https://www.cakranusantara.net/budaya/sg-warga-desa-guyangan-diduga-jadi-mafia-tanah/

Kami dengan perwakilan warga Desa Guyangan memang melaporkan innesial SG ke Polres Pati dan itu ada tanda terima laporanya (sambil menunjukan bukti laporanya),” Tambah Yitno.

Munculnya berita tandingan yang mengatakan berita itu tidak benar justru berita tandingan itulah yang mungkin tidak benar atau Hoax, kalau disebutkan atas pemberitaan mau diambil langkah hukum itu hak mereka, silahkan saja.

“Yang jelas kami tidak mundur atas apa yang diamanatkan warga Desa Guyangan kepada kami, akan kami perjuangkan tanah yang diduga diserobot mafia tanah itu, semoga dengan terungkapnya kasus ini kasus mafia tanah yang lain juga bisa diungkap,”ujar Yitno penuh harap.

Tertulis di tanda terima surat Laporan tertanggal 13 April 2022 perihal laporan pengaduan penguasaan atas tanah yang diterima oleh Bripka Yayan Hermawan, BA URMINTU SAT RESKRIM POLRES PATI.

Kebenaran kasus tentang dugaan penyerobotan tanah tentunya kami ataupun pengacaranya SG tidak bisa memastikan, sekarang biar penyidik Polres Pati dan Pengadilan Negeri (PN) yang memastikannya.

“Kami hanya menuntut kebenaran, kalau pengacaranya bilang tidak benar adanya penyerobotan itu sah-sah saja, biar proses hukum yang menjawab sehingga kebenaran itu bisa terungkap,” terang Yitno.

Untuk diketahui, awalnya muncul pemberitaan bertajuk oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) inisial SG diduga serobot tanah milik SDA (Sumber Daya Air) yang terletak di Desa Guyangan, Kecamatan Winong. Selanjutnya muncul berita tandingan yang menyatakan jika berita tersebut tidak benar dan tidak mendasar.

(Tim)

Ujian CAT di UTC, Dinilai Ada Yang Ganjil, ini Yang Terjadi

April, 18, 22

Semarang – Cakranusantara.net| Pelaksanaan Ujian pengisian Perangkat Desa, Kabupaten Pati Pati, Jawa Tengah berhasil Kelar, Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel UTC convention Semarang 16/04/2022 (kemarin) di Mulai Pukul 09.00 WIB samapai 14.30 WIB berlangsung dua session.

Peserta Ujian berjumlah 706 terdiri Laki laki dan Perempuan, untuk mengisi 187 Formasi yang dibuka dari 90 Desa. Dengan demikian tahapan berikutnya akan segera menyusul susui jadwal SK Bupati Pati no 141/3259 Tahun 2022 Tentang Perusahaan Kedua Atas Keputusan Bupati Pati no 141/1087 Tahun 2022 Tentang Jadwal Pengisian Perangkat Desa Tahun 2022.

Terkait hal tersebut, seuai ujian yang dibuka maka dari jumlah peserta, harus rela kembali lenggang kaki dengan tangan hampa karena tidak lulus ujian.

Hal yang menarik perhatian dan perlu untuk di kaji adanya kejadian di Desa Sumbersari, Kecamatan Kayen yang mengisi Lima formasi diantaranya Sekertaris Desa (Sekdes), Kepala Dusun (Kadus), Kaur Perencanaan, Kasi Pelayanan, Kasi Kesejahteraan, uniknya dari formasi tersebut tidak ada satupun calon perangkat Desa yang tidak lulus ujian.

Kemudian Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo dari 3 formasi namun pada Kaur Perencanaan Tidak ada satupun Calon yang lulus ujian. Ini bisa dilihat langsung saat passing grade berjalan, Setelah 100 soal pertanyaan dengan metode pilihan ganda terjawab semua ternyata tidak ada yang mendapatkan nalai 50 sebagai Persyaratan lulus ujian.

Banyak komentar dari peserta seleksi perangkat desa, seperti yang di ungkapkan Rhisun Peserta dari Desa Soneyan, Kecamatan Margoyoso menilai bahwa soal ujian sistem CAT (Computer Assesment Test) tidak mudah dan juga tidaklah sulit “Gampang gampang angel garape mas”, harus banyak belajar tentang pemerintahan,” Ujarnya.

Lain lagi dengan A’an Peserta dari Desa Gebang, Kecamatan Gabus menyampaikan bahwa soal agak sulit apalagi terlihat timer di komputer bikin semakin memeras pikiran karena berpacu dengan waktu.

“Agak sulit juga ya tetapi alhamdulillah dapat nilai cukup baik, walaupun harus berpacu dengan waktu, dalam 100 soal harus bisa selesai dengan waktu 90 menit” Ungkap A’an.

Ditempat yang sama, ada peserta yang merasa dirugikan oleh pihak panitia, karena penjelasan panitia tidak sesui dengan apa yang dikerjakan, seperti yang dialami Sari salah satu peserta dari Desa Sambirejo, Kecamatan Gabus mengeluh, saya merasa dirugikan.

“Panitia menjelaskan bahwa soal PPKN berjumlah 13 pertanyaan ternyata ada 26 pertanyaan yang muncul, kemudian jawaban saya rubah mas tetapi di tabel tidak berubah kan nilai saya berkurang walupun jawaban saya benar,” Keluh Sari.

Dari berbagai komentar atau ungkapan dari para peserta ujian tidak menutup kemungkin, masih banyak lagi peserta yang mengalami hal serupa tetapi belum mau mengutarakan atau takut berbicara, tentu hal ini akan berdampak pada salah satu pihak yang dirugikan, sebenarnya ada apa, kenapa hal seperti itu bisa terjadi?.

Sedangkan Sebelumnya Kamis (14/04/2022) lalu di lakukan Rapat koordinasi Banggar dengan petinggi (Pejabat Tinggi) DPR di Gedung DPRD Kabupaten Pati, meminta agar pengisian perangkat Desa yang dilaksanakan Sabtu (16/04/2022) di tunda sementara waktu untuk dilakukan pembenahan, namun hal itu tidak di gubris sama sekali oleh pihak Panitia maupun pihak ketiga.

Bersambung

(pri/CN)

Ramadhan Berkah, Keluarga Besar Leting Tangkassema Bagikan 200 Takjil

April, 16, 22

PATI – Cakranusantara.net| Keluarga besar Leting Tangkassema (Tamtama Angkatan Sembilan Sembilan Pertama) TNI AD Pantura wilayah Kabupaten Pati-Kudus menggelar kegiatan bakti sosial berbagi takjil gratis untuk berbuka puasa.

Aksi berbagi takjil dipusatkan di sekitar Alun-Alun Simpang Lima Kabupaten Pati sore tadi mulai pukul 16.15 Wib. Sabtu,(16/04/2022).

Para anggota Tangkassema bersama keluarga terlihat sibuk menghentikan masyarakat atau pengguna jalan yang melintas dengan membagikan takjil berupa nasi kotak serta air kemasan.

Kegiatan ini dilakukan adalah dalam rangka berburu berkah Ramadhan 1443 H sekaligus memperingati 23 Tahun pengabdian Tangkassema yang lahir tanggal 26 April 1999.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sertu Muchsin Yahya Ketua koordinator kegiatan berbagi takjil saat ditemui di lokasi.

“Alhamdulillah ada 200 takjil berupa nasi kotak dan air kita bagikan kepada masyarakat atau pengguna jalan yang melintas di sekitar Alun-Alun Pati sore ini,”ungkapnya.

Ia berharap dengan kegiatan seperti ini bisa semakin menambah keakraban serta mempererat silaturahim Keluarga Besar Tangkassema.

“Semoga dengan momen ini dapat membangkitkan motivasi kepada rekan-rekan Tangkassema Nusantara dan kami mewakili keluarga besar Tangkassema mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadhan 1443 H,”Tutupnya.

(Pendim/CN)

Polda NTB Terbitkan SP3 Kasus Amaq Sinta

April, 16, 22

NTB – Cakranusantara.net| Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Irjen Djoko Purwanto menyatakan bahwa, pihaknya telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terkait perkara Murtede alias Amaq Sinta yang menjadi korban begal tapi ditetapkan sebagai tersangka.

Djoko Purwanto menjelaskan, penyetopan proses hukum Amaq Sinta tersebut setelah dilakukannya proses gelar perkara yang dihadiri oleh jajaran Polda dan pakar hukum.

“Hasil gelar perkara disimpulkan peristiwa tersebut merupakan perbuatan pembelaan terpaksa sehingga tidak ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum baik secara formil dan materiil,” kata Djoko kepada wartawan, Sabtu (16/4/2022).

Menurut Djoko, keputusan dari gelar perkara tersebut berdasarkan peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, Pasal 30 tentang penyidikan tindak pidana bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan demi kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

“Peristiwa yang dilakukan oleh Amaq Sinta merupakan untuk membela diri sebagaimana Pasal 49 Ayat (1) KUHP soal pembelaan terpaksa,” ujar Djoko.

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menekankan bahwa, penghentian perkara tersebut dilakukan demi mengedepankan asas keadilan, kepastian dan terutama kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

“Dalam kasus ini, Polri mengedepankan asas proporsional, legalitas, akuntabilitas dan nesesitas,” tutup Dedi.

(*/CN)

Mantan Ibu Negara Kunjungi Pati Berikan Tausiah Kebangsaan

April, 16, 22

PATI – Cakranusantara.net| Bupati Pati Haryanto, Jumat (15/4), menghadiri acara “Ibu Shinta Nuriyah Menyapa dan Tausiah Kebangsaan” yang dilaksanakan di Aula Balai Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo.

Hadir pula dalam kesempatan itu, Kapolres, Dandim, anggota DPRD, alim ulama, Fatayat & Muslimat NU, tokoh lintas agama, para petani, tenaga kebersihan masjid dan mushola.

Pada kegiatan yang dilaksanakan jelang buka bersama itu, Bupati mengaku sangat menyambut baik kedatangan Ibu Nuriyah. Menurutnya, kunjungan ibu negara di era 1999-2001 tersebut tentu akan banyak sekali memberikan manfaat di tengah hiruk pikuk problematika yang muncul di tengah pandemi.

Haryanto juga menjelaskan bahwa kunjungan istri almarhum Gus Dur ini, dalam rangka menyapa bangsa dan warga. “Beliau memberikan motivasi dan semangat masyarakat melalui kebersamaan,”jelas Bupati.

Adapun sedikit motivasi maupun petuah yang disampaikan diantaranya tentang ajakan untuk jangan membedakan agama satu dengan yang lain. “Beliau memberikan nasihat tentang pentingnya kebersamaan dan saling menjaga toleransi di tengah masyarakat,”tambahnya.

Dengan bahasa yang sederhana namun penuh kasih sayang, Shinta Nuriyah pun menyapa para hadirin. Ia mengajak semua dan siapa saja untuk hidup dalam kerukunan, persaudaraan, dan perdamaian.

Acara penuh keakraban tersebut diikuti juga secara virtual di 500 titik di berbagai daerah. Tujuannya ialah sebagai salah satu media untuk pendidikan kebangsaan di bulan suci Ramadan. (fn2/FN/MK)

SG Warga Desa Guyangan Diduga Jadi Mafia Tanah Dipolisikan

April, 16, 22

Pati – Cakranusantara.net| Warga Desa Guyangan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah innesial (SG) resmi di Polisikan di Polres (Kepolisian Resort) Pati. Pasalnya warga tersebut disinyalir telah melakukan penyerobotan lahan.

Data yang di himpun media ini Suyitno mengatakan, pihaknya sudah melaporkan innesial SG atas dugaan penyerobotan Tanah milik Negara atau SDA (Sumber Daya Alam) yang merupakan juga Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Dugaan penyeroboton tanah ini tidak diketahui oleh Pihak SDA maupun masyarakat yang mana tanah tersebut telah dikuasai oleh inisial SG yang merupakan warga Desa Guyangan, Kecamatan Winong.”Tutur Yitno, Sabtu (16/04/2022).

Pelaporan berawal dari salah satu Warga Desa Guyangan yang akan mengajukan sebidang tanah untuk disertifikatkan ke dinas terkait, namun tidak bisa dengan alasan tanah tersebut merupakan tanah tambiran milik SDA.

Berawal dari dugaan Oknum PNS inisial SG telah melakukan penyerobotan tanah. sekarang resmi diadukan ke Kepolisian Resort (Polres) Pati dengan di dampingi oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barisan Patriot Peduli Indonesia (BPPI) Pati, pada Rabu (13/04/2022).” Tambahnya.

Laporan Kepolisian Resort (Polres) Pati Polda Jateng (Kepolisian Daerah Jawa Tengah) atas dugaan penyerobotan tanah/ Aset Negara milik SDA sesuai pasal 167 dan 385 KUHPidana serta peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 51 tahun 1960.”Tegas Yitno.

Sementara itu, Suyitno selaku Sekertaris LSM BPPI mendampingi Warga yang mengetahui Kronologi atas dugaan penyerobotan tanah Aset milik Negara, berharap kasus ini cepat ditindaklanjuti sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

(Tim-Red)

Takbir Keliling Dilarang, Simak Komentar Pedas Warganet

April, 16, 22

PATI – Cakranusantara.net| Postingan Video sebelumnya dari Aplikasi YouTube oleh akun Cakra Nusantara TV yang di unggah di Aplikasi Facebook akun Cakranusantara dan di bagikan Grup Kumpulan Anak Asli Pati dengan anggota 286 Ribu menjadi buly-bulian Warganet.

Pasalnya, Takbir keliling yang hanya setahun sekali saat malam Idul Fitri saya masih belum di perbolehkan oleh Bupati Pati, Jawa Tengah. Dengan dalih mengikuti surat edaran dari Kementerian Agama – Republik Indonesia (Kemenag RI).

Postingan video merupakan hasil wawancara pada Bupati Pati Haryanto seusai rapat terbatas dengan jajaran di Pendopo Kabupaten Pati yang menghimbau agar Takbir keliling pada malam Lebaran hari raya Idul Fitri Tahun 1443H/ 2022M belum di ijinkan dan menuai berbagai komentar pedas dari Warganet, diantaranya;

Akun Herly Ada berkomentar Waneni ah,Wedi mung Karo Gusti Alloh. Suryaone Trisna menjawab komentar Herly Adja wedi karo Gusti Allah kuwi kudu taat mbi pemimpin,,,ngilo grayangi jithokmu,,,perintahe Gusti Allah wes mbok laksanakan po durung? Semono ugo opo sing di larang Gusti Allah opo wes mbok tinggal?, Herly Adja nek durung iso melaksanakan perintahe Gusti Allah, lan menjauhi larangan2 Allah,,,wes enak meneng wae, Nurul Ntc turut menjawab Suryaone Trisna Hare kon vaksin wes vaksin peng 3 malahan kurang manute 🀣🀣, opo takbiran ganti balapan motor ae ben oleh 🀣🀣🀣.

Akun Dek Bunga berkomentar Wegah komen…geting aq tiwase anakku melu seneng wis do gawek…trus sesok di ubengno nok endhi….wis angel “🀦🀦, Tao Chae menjawab Dek Bunga ubengno punden sarpahing bae sok yu 🀭🀭🀭, Mas Taddye menjawab Dek Bunga ubengno Buri omh ae yu.

Akun Mami Lingkar berkomentar Rakyat kecil jg pingin bahagia x pak.Akun Ajeng Nana berkomentar goro2 pak luhut ki mesti ameh ngelarisno booster, Arie Arien menjawab Ajeng Nana ws rajaman boster lur sak iki jamane digital.

Akun Arie Arien berkomentar tak dongakno mugo” bupati awak dw jembar kubure padang lakune di trimo amal ibadahe.aminn.

Akun Mawar Merah berkomentar Ya awoh pak” mok suwengi tok kok ra ntok leeh”,, keliling yo 2-3 jam tok.. Kok kebangeten leh pak” 😭, Tino Aprilio menjawab Mawar Merah manuto penak” πŸ˜‚, Choto Nyes New menjawab Mawar Merah kbangeten kok lek yanto iu, Mawar Merah menjawab Tino Aprillio manut karo pak brengos,, karo sing gawe urep do ra glm manut, M Fajar S menjawab Mawar Merah percuma nk wong cilik komen luruπŸ˜‚, Yusron berkomentar Nek aku penak seng Ono perlawanan sitik2 bro πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ sensasine lebih dapet😁😁😁😁😁.

Akun Donny Syahputro berkomentar Drpd mbok larang mlh gawe kisruh pak . Mending tkbir keliling izini dengan syarat . Misale jm 10 kudu ws bar , wajib pake masker nko opo neh ngno jne pak . DDI wng og angil men iku Lo . Pemimpin ktok pnter nk iso ngekei solusi pak . Ora og Amen klarang ae.

Akun Nur Khodariyah berkomentar wingi nyepi nk Bali ono ogoh ogohe wong sak bali dadi siji kok ra ono masalah leh ora di bubarno, gne nk hari kemenangan umat islam kok di ngel2 alah corona lah telek lah, iki piye to jane kok geting aku 😐.

Akun Kasih Saja berkomentar iki sg jenenge gawe getune ati wong Islam hari besar setahun 1X. knp dimeriahkan gk oleh, lha nk balap sirkuit mandalika yo oleh hahahhaaaaa iki msti akal”akalane wong bawahane Pak dhe jokowi neh jjal aπŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘.

Akun C-dhot Gkfc berkomentar Dalan rusak di pikirno now..Ojo kakean di larang..mundak larang Kabeh…michat ae wes mundak kie pak..Ojo kakean embok larang wargamu..πŸ˜πŸ˜….

Dan masih banyak lagi komentar-komentar Warganet lainnya yang tidak bisa di muat satu persatu, karna ada ratusan komentar Warganet yang membully Bupati Haryanto atas Stagmennya yang masih belum membolehkan warga masyarakat untuk Tradisi tahunan saat lebaran yakni takbir keliling.

(Cakra Nusantara)

Pembunuh Begal Jadi Tersangka, Oknum Anggota Polri Diduga Mandulkan Pasal 49 KUHP

April, 16, 22

Jakarta – Cakranusantara.net| Beredar kabar berupa video di berbagai media sosial pada aplikasi Facebook, Tiktok, Snack, WhatsApp dan apk lainnya, yang mempertontonkan saat Konferensi Pers Pembunuh begal jadi tersangka di Polres Lombok.

Dengan di sangkakannya seseorang yang dengan sengaja membela diri dari begal atau rampok akan keselamatannya, namun disini ada Oknum anggota Polri diduga sengaja memandulkan Pasal 49 ayat 2 KUHPidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Kemudian beredar kabar Kabareskrim Polri (Kepala Bagian Reserse dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia) Komjen Pol Agus Andrianto meminta kasus korban begal yang justru menjadi tersangka di Lombok Tengah, NTB untuk dihentikan, di lansir dari NKRIPOST.

Hal itu disampaikan Agus lantaran pengusutan kasus tersebut berpotensi membuat masyarakat takut untuk melawan kejahatan.

β€œHentikanlah menurut saya. Nanti masyarakat jadi apatis, takut melawan kejahatan. Kejahatan harus kita lawan bersama,” ujar Agus, Kamis (14/4/2022).

Dia berharap tindakan yang dilakukan Polri dalam mengusut kasus jangan sampai merusak keadilan di tengah-tengah masyarakat.β€œItu jadi pedoman kita,” ujarnya.

Agus mengatakan sudah memberikan arahan kepada Kapolda NTB untuk meneliti kembali kasus tersebut. Menurutnya, semua mekanisme bisa dilakukan, salah satunya dengan gelar perkara dengan mengundang dan meminta pandangan dari para tokoh masyarakat.

β€œBisa ditanyakan ke mereka, layakkah korban yang membela diri justru menjadi tersangka. Agar nantinya keputusan polisi mendapatkan legitimasi dari masyarakat melalui tokoh-tokoh yang diundang dalam gelar perkara,” ujarnya.

β€œJangan sampaikan seperti sekarang, jadi tersangka justru menimbulkan reaksi yang cukup keras di masyarakat,” tegasnya.

β€œMudah-mudahan tahapan dilakukan gelar perkara dengan tokoh masyarakat bisa melahirkan keputusan yang adil untuk yang bersangkutan,” Pungkasnya.

Pembelaan diri pada Pasal 49 KUHP yang di maksud dibagi menjadi dua yaitu Pembelaan Diri (Noodweer) dan Pembelaan Diri Luar Biasa (Noodweer Excess). Dalam penulisan ini, pembelaan diri luar biasa menjadi fokus utama pembahasan.

Sementara itu, pembelaan luar biasa atau pembelaan di luar batas diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur tentang pembelaan diri berbunyi: β€œTidak dipidana, barangsiapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu.”

Sedangkan Pasal 49 ayat (2) KUHP mengatur tentang pembelaan diri luar biasa berbunyi: “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

Tidak serta merta segala perbuatan pembelaan diri yang dilakukan dapat dijustifikasi oleh pasal ini. Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi seperti:

a. serangan dan ancaman yang melawan hak yang mendadak dan harus bersifat seketika (sedang dan masih berlangsung) yang berarti tidak ada jarak waktu yang lama, begitu orang tersebut mengerti adanya serangan, seketika itu dia melakukan pembelaan;,

b. serangan tersebut bersifat melawan hukum, dan ditujukan kepada tubuh, kehormatan, dan harta benda baik punya sendiri atau orang lain;

c. pembelaan tersebut harus bertujuan untuk menghentikan serangan, yang dianggap perlu dan patut untuk dilakukan berdasarkan asas proporsionalitas dan subsidiaritas.

d. Pembelaan harus seimbang dengan serangan, dan tidak ada cara lain untuk melindungi diri kecuali dengan melakukan pembelaan dimana perbuatan tersebut melawan hukum.

Pasal ini digunakan sebagai alasan pemaaf, tetapi bukan sebagai alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu atau ada dasarnya.

(*/CN)

Presiden Jokowi Kedatangan Tamu Rektor MUI

April, 15, 22

Jakarta – Cakranusantara.net| Presiden Joko Widodo menerima kedatangan Rektor Monash University Indonesia (MUI) Prof. Andrew MacIntyre di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 14 April 2022.

Prof. Andrew MacIntyre datang bersama dengan Wakil Rektor Monash University, Prof. Margaret Gardner, dan Chief Operating Officer Monash University Indonesia, Tantia Dian Permata Indah.

“Kami mengadakan pertemuan yang sangat positif dengan Presiden, kami mendapat dorongan yang sangat kuat dan dia berbicara dengan sangat antusias tentang kemajuan yang telah kami capai,” ujar Prof. Andrew MacIntyre dalam keterangannya selepas pertemuan.

Prof. Andrew MacIntyre mengatakan bahwa salah satu poin penting yang ia tekankan dalam diskusi dengan Presiden adalah pentingnya kemitraan dengan universitas-universitas Indonesia lainnya, dengan perusahaan-perusahaan Indonesia, dan dengan instansi pemerintah Indonesia di semua tingkatan.

“Karena tujuan bersama kita semua adalah berkontribusi untuk kesuksesan Indonesia,” imbuhnya.

Prof. Margaret Gardner menambahkan bahwa pihaknya merasa senang bisa bertemu dengan Presiden Jokowi karena Presiden Jokowi telah menjadi pendukung besar bagi perluasan pendidikan tinggi di Indonesia. Ia pun mengucapkan terima kasih atas dukungan Presiden Jokowi dan pemerintah Indonesia untuk Monash University Indonesia menjadi universitas asing pertama di Indonesia.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan Presiden dan dukungan pemerintah Indonesia untuk Monash University Indonesia menjadi universitas asing pertama di Indonesia, dan kami berdiskusi dengannya tentang rencana masa depan dan bagaimana kami akan berkontribusi untuk Indonesia,” ujar Prof. Margaret Gardner.

Sementara itu, Chief Operating Officer Monash University Indonesia, Tantia Dian Permata Indah menambahkan bahwa di dalam pembicaraan, Presiden Jokowi juga mengharapkan kontribusi Monash untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) dan transformasi digital.

“Hal itu menjadi salah satu tujuan utama kami sebagai Monash University Indonesia untuk mewujudkan tantangan tersebut dan sejalan dengan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah,” ujar Tantia.

(*/Jr’-CN)

Presiden Tandatangani Aturan Soal THR dan Gaji Ke-13

April, 15, 22

Jakarta – Cakranusantara.net| Presiden Joko Widodo telah menandatangani aturan tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 untuk seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), ASN Daerah, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Pejabat Negara.

Dalam aturan tersebut, ASN, TNI, & Polri aktif yang memiliki tunjangan kinerja juga mendapatkan tambahan komponen THR berupa tunjangan kinerja sebesar 50 persen.

“Pada 13 April 2022, saya telah menandatangani Peraturan Pemerintah tentang Pemberian THR dan Gaji ke-13 untuk seluruh ASN, TNI, Polri, ASN Daerah, Pensiunan, Penerima Pensiun & Pejabat Negara serta tambahan tunjangan kinerja 50 persen untuk ASN, TNI, dan Polri aktif yang memiliki tunjangan kinerja,” ucap Presiden Jokowi dalam keterangannya di Istana Merdeka Jakarta, pada Kamis, 14 April 2022.

Menurut Presiden Jokowi, kebijakan tersebut diambil pemerintah sebagai wujud penghargaan atas kontribusi aparat pusat dan daerah dalam menangani pandemi di Tanah Air.

“Serta diharapkan menambah daya beli masyarakat dan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional,” ungkapnya.

Presiden mengatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian THR dan gaji ke-13 tersebut akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan untuk yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Peraturan Kepala Daerah untuk yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

(*/Jr’-CN)