Jakarta – Cakranusantara.net| Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mengutamakan keselamatan masyarakat selama perjalanan mudik Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriyah (H).
“Yang terpenting, pemerintah selalu meletakkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, baik keselamatan selama perjalanan mudik maupun keselamatan kesehatan kita. Sekali lagi jangan sampai ada lonjakan kasus yang tak terkendali setelah kita merayakan Hari Raya,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangannya di Istana Merdeka Jakarta, pada Kamis, 14 April 2022.
Berdasarkan laporan yang diterima, diperkirakan ada 23 juta mobil pribadi dan 17 juta sepeda motor yang akan melakukan perjalanan mudik di Pulau Jawa.
Untuk itu, pemerintah akan melakukan pengaturan-pengaturan perjalanan mudik secara terperinci agar perjalanan mudik dapat berlangsung dengan lancar dan penuh kegembiraan.
“Pemerintah, kita semua, tentu sangat menginginkan perjalanan mudik berlangsung lancar dan penuh kegembiraan,” ungkapnya.
Presiden pun mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan selama perjalanan mudik berlangsung.
“Kita harus tetap waspada. Jangan sampai perjalanan mudik justru memicu munculnya gelombang baru penularan Covid-19,” tutur Presiden.
Jakarta – Cakranusantara.net| Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk memastikan faktor keamanan dan kesehatan masyarakat yang melakukan mudik Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri tahun 2022.
Instruksi tersebut disampaikan Sigit dalam rapat koordinasi lintas sektoral persiapan menghadapi Idul Fitri 1443 Hijriah di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (14/4).
“Ini tentu harus disiapkan bagaimana mudik bisa berjalan secara lancar, aman, namun disisi lain bagaimana Pandemi yang saat ini belum selesai bisa dikendalikan,” kata Sigit dalam rapat koordinasi lintas sektoral tersebut.
Kepastian untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam melaksanakan mudik ini, kata Sigit juga menindaklanjuti dari instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menetapkan libur nasional dan cuti bersama bagi masyarakat untuk melakukan mudik pada tahun ini.
Sigit menekankan, berdasarkan survei dari Kemenhub, warga yang akan mudik pada tahun ini mencapai 85 juta orang. Sebab itu, segala sesuatu harus dipersiapkan dan diantisipasi dengan baik dan matang.
Demi semakin meyakinkan masyarakat memiliki kekebalan atau imunitas terhadap Covid-19 saat mudik Lebaran, Sigit meminta kepada seluruh jajarannya di wilayah mengoptimalkan pelaksanaan akselerasi percepatan vaksinasi booster.
“Pak Presiden memerintahkan untuk memberikan bekal imunitas terhadap masyarakat yang mudik dengan berbagai macam strategi vaksinasi khususnya di wilayah Jabodetabek. Harapan kita untuk vaksinasi booster ini sampai tanggal 25 April bisa sampai 50 persen. Kita masih punya waktu 12 hari. Sehingga saya harapkan bagaimana kemudian rekan-rekan melakukan strategi-strategi yang saat ini menjadi favorit masyarakat,” ujar Sigit.
Sigit juga mengingatkan soal percepatan melakukan vaksinasi terhadap kelompok lanjut usia (lansia). Mengingat, masyarakat yang mudik ke lokasi tujuan akan mengunjungi keluarga dan orangtuanya di kampung halamannya. Sebab itu, Sigit menaruh perhatian lebih kepada akselerasi vaksinasi terhadap lansia.
“Alhamdulilah vaksinasi lansia dengan target 60 persen, tiga wilayah sudah melampaui yaitu Yogyakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Untuk Jawa Timur dan Lampung kita harapkan bisa mengejar ketertinggalan dalam waktu 12 hari,” ucap eks Kabareskrim Polri itu.
Lebih dalam, Sigit mengungkapkan bahwa, dalam memastikan keamanan dan kesehatan masyarakat saat mudik, kepolisian akan mendirikan tiga pos, yakni pengamanan, pelayanan dan terpadu. Selain memastikan keamanan, pos tersebut juga bertugas melakukan skrining kepada para pemudik yang belum mendapatkan kelengkapan vaksin.
“Sehingga masyarakat yang mudik belum ikuti vaksinasi kemudian bisa vaksin di pos ini. Dimana kita harapkan kita bisa melaksanakan semaksimal mungkin. Disamping bisa mengurai kemacetan tapi juga melaksanakan percepatan vaksinasi,” tutur mantan Kapolda Banten tersebut.
Sigit menyatakan, penguatan pemanfaatan tiga pos tersebut diharapkan terlaksana di objek wisata, jalan tol, Rest Area, jalur arteri, pelabuhan, stasiun, terminal dan bandar udara. Dimana, lokasi-lokasi tersebut yang akan dipadati oleh masyarakat ketika arus mudik dan arus balik Lebaran.
Tak hanya itu, Sigit juga meminta kepada jajarannya untuk mengantisipasi 23 titik pintu tol yang berpotensi terjadinya kemacetan ketika arus mudik dan arus balik Lebaran.
“Ada 23 Gate Tol rawan kepadatan. Banten ada dua, Polda Metro Jaya ada dua, Jawa Barat ada tujuh, Jawa Tengah ada enam dan Jawa Timur ada enam. Kemudian ada enam titik Bottleneck akan kita hadapi. Pada saat kendaraan meningkat jadi masalah dari empat lajur menjadi dua lajur,” jelas Sigit.
Sementara itu, Sigit memaparkan bahwa, jajaran Kepolisian telah menyiapkan beberapa strategi kebijakan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi dan mengurai terjadinya kemacetan lalu lintas. Diantaranya, contraflow, one way dan diskresi lainnya sesuai dengan perkembangan situasi serta kondisi dilapangan.
“Beberapa prediksi puncak kemacetan kita lihat dimulai dari cuti, kecenderungan kepadatan mulai dari H-4 dan puncaknya H-3 dan H-2. Pada H-1 tetap ada tapi tidak sepadat tanggal 29 dan 30 April. Pada saat arus balik mulai H+3 dan puncaknya H+4 dan H+5. Tanggal ini kita semua harus bekerja keras,” ungkap Sigit.
Aparat kepolisian juga telah menetapkan jadwal penerapan one way saat arus mudik dan arus balik di Tol Jakarta-Cikampek hingga Kalikangkung. Untuk arus mudik dilaksanakan sejak Kamis 28 April hingga Minggu 1 Mei. Sedangkan, arus balik, tanggal 6 hingga 8 Mei.
“Ini tolong disosialisasikan untuk mengurai potensi kemacetan yang terjadi,” kata Sigit.
Tak hanya jalur darat, Sigit juga meminta jajarannya melakukan antisipasi dan strategi di titik-titik penyeberangan seperti Pelabuhan, Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk.
Disamping itu, Sigit menjelaskan, segala upaya dan antisipasi harus dilakukan dengan bersinergi bersama seluruh lintas stakeholder terkait lainnya. Sehingga, masyarakat dapat lebih aman dan nyaman saat menjalani mudik.
“Bagaimana sinergitas mengisi ruang-ruang sesuai tugas pokok masing-masing. Sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan masyarakat yang akan mudik. Namun mereka tetap sehat dan masalah bisa teratasi,” ujar Sigit.
Sebagai penutup, tak lupa, Sigit kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap melakukan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan (prokes) ketika melakukan perjalanan arus mudik maupun arus balik Lebaran tahun ini.
PATI – Cakranusantara.net| Anggota DPR-RI Dr. Evita Nursanty. Tetap laksanakan Safari Ramadhan meskipun tanggal merah ke KecamatanTayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah bersama tim dengan agenda “Program Indonesia Pintar 700 Siswa”.
Kegiatan Safari Ramadhan berawal dari SMPN 01 Tayu, yang dimulai pada pukul 14.00 WIB sampai selesai di Aula/ Ruang SMP yang diikuti para guru serta murid-murid nya.
Anggota DPR-RI (Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia) komisi Vl Dr. Evita Nursanty., M. Sc., dalam sambutannya mengucapkan, terimakasih banyak atas penyambutan yang sudah diberikan dan semangat yang tertanam pada jiwa para guru disini meski saat hari libur, jujur saya terkagum atas prestasi yang sudah diraih oleh sekolahan ini,”Sambutnya di Ruang SMPN 01 Tayu. Jum’at (15/04/2022).
Melihat penyambutan yang meriah tadi saya mengapresiasi atas prestasi yang sudah di raih dan akan memberikan Beasiswa bagi siswa yang berprestasi, Insyaallah saya juga akan mengusahakan Gamelan, apalagi itu sangat di butuhkan di SMPN 01 Tayu, sekaligus untuk kebutuhan Aula, itu sudah di Rekomendasikan sama Mas Teguh Bandang Waluyo yang akrab disapa Bandang,”Tegas Evita.
Setelahnya tim, melanjutkan meninjau ke tiga titik proyek yang sudah selesai di realisasikan di Desa Kedungbang, Kecamatan Tayu yakni Jalan usaha tani (JUT) berupa rabat beton, Pagar Kuburan yang juga di dirikan Musholla untuk tempat ibadah, dan jalan usaha tani (JUT) berupa pengaspalan jalan.
“Tiga titik proyek yang sudah di realisasikan di Desa Kedungbang itu merupakan CSR (corporate social responsibility) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang biasa di sebut PDIP atau moncong putih,”tutur Bandang.
Tampak setiba di salah satu proyek, uniknya Dr. Evita mendoakan salah satu makam yang tidak lain juga masih kerabat dari Bandang.
Kemudian rombongan menuju ke kediaman / Rumah Bandang yang juga merupakan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati untuk melakukan buka bersama dengan tamu undangan yang lainnya.
Jakarta – Cakranusantara.net| Pemerintah telah resmi mengumumkan libur dan cuti bersama Idul Fitri 1443 H yaitu mulai 29 April hingga 6 Mei 2022. Total, masyarakat bisa menikmati libur selama sepuluh hari.
Menghadapi liburan tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Andap Budhi Revianto mengingatkan jajarannya agar tidak abai terhadap tugas dan kewajibannya selama masa libur agar pelayanan publik tidak terbengkalai.
“Saya perintahkan seluruh jajaran Kemenkumham jangan sampai abai dalam masa libur dan cuti bersama selama lebaran ini. Ingat, ada kewajiban pelayanan publik yang tetap harus dilaksanakan dalam masa-masa tersebut,” papar Andap dalam arahannnya ke jajaran kantor wilayah (Kanwil) DKI dan Kanwil se-Kalimantan.
Tidak semua pegawai di bawah Menteri Yasonna Laoly ini bisa menikmati libur penuh selama masa cuti bersama dan liburan Idul Fitri. Petugas di beberapa unit pelaksana teknis (UPT) seperti rumah tahanan (rutan), lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah detensi imigrasi (rudenim) termasuk yang harus tetap bertugas di masa liburan.
Kepada mereka, Andap mengingatkan agar tetap terus waspada meningkatkan pengawasan dan tidak abai. Hal ini agar tidak ada deteni atau tahanan yang kabur memanfaatkan kelengahan petugas.
“Jangan sampai ada deteni, warga binaan, atau tahanan yang kabur karena memanfaatkan kelengahan petugas jaga. Para pimpinan harus pantau lokasi persiapan pengamanan di UPT,” pesan Sekjen, Rabu (13/4/2022).
Selama libur dan cuti bersama, Andap juga minta agar seluruh jajaran memperhatikan pengamanan. Pengamanan yang dimaksud mencakup aspek pengamanan kantor, tugas dan kewajiban, pengamanan pribadi pegawai, sarana dan prasarana, hingga pengamanan informasi.
“Pengamanan pribadi pegawai seperti menjaga diri dari kecelakaan lalu lintas, infeksi Covid-19, hingga mitigasi diri dari kejahatan selama meninggalkan tempat tinggal. Kejahatan ada macam-macam, ada kejahatan rumah kosong,” kata Andap lagi.
“Jangan lupa, tetap disiplin menerapkan prokes meskipun sudah vaksin 2 kali atau bahkan boster. Tingkat penularan Covid-19 di Kementerian kita sudah menurun jauh. Jangan sampai setelah libur lebaran, justru yang terinfeksi meningkat lagi,” imbuhnya lagi.
Andap juga meminta pegawai melakukan pengamaan bagi sarana dan prasarana dengan cara mencegah kebakaran akibat korslet selama libur lebaran. Bagi daerah kantor atau rumah rawan banjir, barang-barang harap diletakkan pada tempat yang aman.
Dalam lingkungan kerja, pengamanan dilakukan dengan antisipasi berbagai kejadian darurat atau tidak terduga khususnya di UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi.
“Saat libur dan cuti bersama, tingkatkan kewaspadaan dan piket jaga. Kenapa? Karena pada masa tersebut akan banyak pengunjung datang. Hati-hati, jangan lengah. Periksa ketat semua baarang bawaan untuk mencegah penyelundupan barang terlarang,” pungkasnya.
Pengarahan Andap dalam rangka persiapan tugas menjelang dan pasca libur hari raya Idul Fitri 1443 H dilakukan secara tatap muka di Kanwil DKI Jakarta. Sementara itu jajaran Kemenkumham di Kalimantan mengikuti secara virtual.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah A Yuspahruddin mengingatkan jajarannya untuk meningkatkan pengawasan selama libur dan cuti bersama. Salah satu caranya ialah dengan memitigasi risiko.Lebih dalam ia mengungkapkan bahwa dalam memitigasi risiko dapat ditelaah mulai dari kondisi lingkungan, warga binaan pemasyarakatan (WBP), pegawai, hingga sinergi UPT dengan Forkopimda dan wartawan.
“Seluruh Kepala UPT memitigasi resiko yang mungkin terjadi, dan segera mencegah sebelum masalahnya muncul, waspada terhadap segala kemungkinan. Jangan sampai kita dua kali jatuh di lubang yang sama,” tegas Yuspahruddin.
Kakanwil juga mengkaji potensi persoalan-persoalan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan tugas sebagai bagian dari mitigasi risiko. Singkatnya,
Kakanwil meminta seluruh jajarannya untuk tidak menyumbangkan permasalahan bagi Kemenkumham serta bekerja secara professional untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat luas.
PATI – Cakranusantara.net| Terkait gegernya Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, salah satu Aktivis di Pati angkat bicara. Pasalnya, dinilai ada Dugaan mencari kesempatan dalam kesempitan.
Slamet Widodo., SH., yang akrab disapa Om Bob Mengatakan, apa yang dilakukan Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Pati dengan dalih memfasilitasi ini sebenarnya sudah merampas hak konstitusi yang sudah di amanahkan kepada Desa melalui UU (Undang-Undang) tentang Desa.
“yang dirampas adalah bagaimana Desa mengelola, baik itu perangkatnya melaui pengisian perangkat Desa karna sudah di atur disini, siapa yang harus mengisi?. ya Desa, siapa yang harus melantik?. ya Desa, siapa yang harus memberhentikan? Juga Desa.”tegas Om Bob.
Terkait adanya Ombudsman, dengan alasan tidak kemampuannya Desa dalam mengelola itu ya jangan Desa yang di salahkan, karna Aparatur Desa melangkah itu atas perintah dan petunjuk atasannya.
“Desa tidak bisa selalu di salahkan karna Aparatur Desa melangkah atas perintah serta petunjuk atasannya yaitu Bupati yang memiliki kepanjangan tangan yakni Camat-camatnya,”Tambahnya.
Termasuk anggaran yang sempat di tanyakan oleh Dewan dengan nilainya yang cukup fantastis (mendekati Milyaran rupiah) itu memang patut di pertanyakan anggarannya dari mana?,”tanyannya.
Kalau memang DPRD mau seperti itu (memperjuangkan hak Desa) ya harus all out, jangan setengah-setengah atau panas-panas tai Ayam, agar nantinya pengisian perangkat Desa itu dikembalikan ke desa sesuai dengan amanah UU, karna SK (Surat Keputusan) juga dari Kepala Desa (Kades) bukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati,”ujarnya.
Fasilitas Pemkab itu sebenarnya sebatas membuatkan jadwal, kalau memang Desa tidak bisa membuat soal Pemkab bisa memfasilitasi membuatkan soal, namun sistem pelaksanaannya itu sepenuhnya hak prerogatif milik Desa, sebagaimana sesuai amanah UU Desa.”imbuh om Bob.
Disinggung permintaan dewan menjawab, sebenarnya beginilah, dikembalikan saja fungsinya sesuai UU tentang Desa, biar pelaksanaan di kembalikan ke Desa biar Desa yang mengatur, jangan di obok-obok seperti itu nanti malah rancu.”Papar Om Bob.
Masalah hukumnya, seharusnya yang lebih berhak dalam bertindak adalah para Kades, kan dalam Kades punya Organisasi yakni; Pasopati, lha Pasopati nya bagaimana kok terkesan diam.
“Pasopati kan pasti punya visi dan misi yang jelas, tapi kok tidak pernah gerak sama sekali, apakah itu mandul atau Pasopatinya memang ketakutan sama Bupati dan jajarannya atau bagaimana ya saya tidak tahu,”pungkas om Bob sembari tersenyum sinis.
PATI – Cakranusantara.net| Bertempat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pati memanggil excekutif guna melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakoor) terkait pengisian Perangkat Desa yang diduga Janggal seakan terkesan Bulet.
Ali Badrudin., S.E., Ketua DPRD Pati selaku pimpinan Rakoor mengungkapkan, Rakoor ini di gelar karna adanya masukan dari Masyarakat dan Kepala Desa (Kades), temuan-temuan ini ketika turun ke Dapil (Daerah Pilihan) dan pengisian Perangkat Desa ini diduga banyak keganjilan, sesuai Regulasi yang ada sekarang ini, hak dari Pemerintah Desa (Pemdes) itu terampas.
“Yang mana pengisian Perangkat Desa itu semestinya sepenuhnya menjadi kewenangan mutlak oleh Kades tapi saat ini yang mencari pihak ketiga Pemerintah Daerah, itu sama artinya kewenangan pengisian di ambil alih oleh Pemerintah Daerah.” Tegas Ali Badrudin. Kamis (14/04/2022).
Pada waktu pengisian perangkat tahun 2020 lalu terjadi geger dan ramai, waktu itu Sekda selaku ketua PAPD, rapat dengan kami (DPRD Pati) di ruang Banggar bahwasannya dia mengatakan tidak pakai Unisbank (Universitas Stikubank).
“Mengambil pelajaran pada 2020 lalu, yang mana pengisian perangkat Desa menjadi Geger, apalagi pihak Unisbank juga belum mempunyai fakultas tentang ilmu pemerintahan dan pakai yang lain saja, Akan tetapi pada hari ini di sampaikan oleh Sekda tetap memakai Unisbank,”ungkapnya.
Ketika kita menjadi pelayan masyarakat yang bertugas untuk melayani masyarakat itu harus dengan baik, dan masyarakat jangan di persulit, karna harus melaksanakan test di Semarang tidak di Pati, kasian masyarakat yang ikut mendaftar.
“Saya kasihan masyarakat pasti biaya operasionalnya bertambah, kalau yang punya duit (Uang) sih tidak apa-apa, tapi yang tidak punya duit kan kasian, kita harus hemat tenaga, hemat duit, dan hemat waktu.”cetus Ketua DPRD Pati.
Berdasarkan keputusan Rakoor teman-teman (DPRD Pati) menyimpulkan, bahwasannya kami (DPRD Pati) meminta agar pengisian Perangkat Desa tahun anggaran (TA) 2022 di tunda untuk sementara waktu, dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan.
“Kenapa di tunda, karna dalam pelaksanaannya harus di lakukan perbaikan jangan kesannya asal-asalan, yang dulunya STAI (Sekolah Tinggi Agama Islam) kemudian berubah menjadi Unisbank, padahal dulu Unisbank ini sudah mempunyai catatan, Sekda yang sekarang selaku Panitia semestinya memahami catatan-catatan yang di sampaikan oleh anggota DPRD Pati ketika Rakoor.”Pungkas Ketua DPRD Pati.
Seusai acara Rakoor pengisian perangkat Desa di gedung DPRD Pati Jumani Sekda Pati saat dimintai tanggapan terkait permintaan penundaan pelaksanaan mengatakan, jika saya tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut, menunggu jawaban dari bapak Bupati Pati Haryanto terlebih dahulu,”jawab Sekda Pati.
Acara Rakoor pengisian perangkat Desa diikuti oleh 4 Ketua DPRD Pati serta Anggota Banggar (Ketua Komisi), Sekda (Sekertaris Daerah) Pati Jumani yang juga selaku ketua panitia pengisian perangkat Desa, di dampingi Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem), Asisten 1 Bidang Pemerintahan serta Wakil Rektor Unisbank.
PATI – Cakranusantara.net| Kabar gembira buat para seniman, Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah kini telah meng kaji Nasib para seniman saat ini. Pasalnya para seniman sekarang sudah bisa pentas saat Tradisi sedekah Bumi.
Bupati Pati Haryanto saat di wawancarai seusai rapat terbatas mengatakan, Jika rapat terbatas tadi membahas beberapa bahasan kaitannya setelah Lebaran ada sedekah Bumi, Tradisi yang tidak bisa di tinggalkan oleh masyarakat maupun mereka yang punya hajat, itu kita pertimbangkan dengan batasan-batasan tertentu.
“Adapun batasan-batasan tertentu itu diantaranya adalah; Desa yang vaksinnya sudah mencapai 60%, Kecamatan juga 60%, misal ada kegiatan pagelaran wayang itu di batasi dengan durasi, untuk pentas malam di batasi sampai pukul 23.00 WIB, namun diutamakan pentas di siang hari,”Jelas Bupati. Kamis (14/04/2022).
Sedangkan untuk Dangdut “panggung besar (Raging)” masih belum boleh karena Dangdut ini masih rawan, hal ini untuk mengantisipasi penonton yang bisa menimbulkan problem.
“Yang di perbolehkan hanyalah Orgen itupun tidak di perbolehkan memakai panggung yang besar karena masih rawan,”tambahnya.
Selama ini sudah di perbolehkan namun di batasi dengan aturan, jadi kita hanya bisa mengakomodir untuk kegiatan seni itu pada acara tradisi sedekah Bumi termasuk orang yang punya hajat, itupun dengan syarat-syarat yang sangat ketat.
“Boleh mengadakan kegiatan dengan syarat-syarat itu tadi, termasuk penontonnya nanti diharapkan membawa kartu vaksin, kemudian harus prokes (Protokol Kesehatan) tidak boleh bebas seperti sebelumnya,”Harap Haryanto.
Itupun harus tetap ada izin, karna sebelumnya harus di verifikasi terlebih dahulu, benar apa tidak?, sudah sesuai dengan aturan atau belum?. Kalau tidak bisa memenuhi tetap tidak bisa mengadakan kegiatan.
“Semisal tidak ada izin dan melakukan pentas akan kami bubarkan, kemudian yang izinnya sesuai persyaratan namun kuotanya melebihi daripada izin itu akan di bubarkan, karna kita sudah berkali-kali membubarkan kegiatan semacam itu tidak hanya sekali.”Tegas Bupati.
Syukur nanti sehabis lebaran ini Covid sudah hilang malah ayem, paling tidak kita sudah memberi ruang gerak pada teman-teman pelaku seni sekalipun dibatasi kan sudah bisa pentas dengan durasi tiga Jam,”Pungkas Bupati.
Semarang – Cakranusantara.net| Kabupaten Pati berhasil menorehkan prestasi sebagai Kabupaten Terbaik II dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tingkat Jateng Tahun Anggaran (TA) 2022.
Trophy dan piagam penghargaan diserahkan langsung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo kepada Wakil Bupati Pati Saiful Arifin (Safin) bersamaan dengan Musrenbang Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kamis (14/4/2022).
Kabupaten Pati dinilai mampu menjaga capaian indikator makro, yang nampak dari pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan yang terkendali, dan juga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tetap tinggi serta mampu melakukan penyusunan perencanaan secara inklusif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Penghargaan ini sendiri diterima Kabupaten Pati setelah melewati sejumlah tahapan penilaian. Penilaian tersebut mencakup aspek pencapaian pembangunan, aspek kualitas, aspek penyusunan dokumen, dan aspek inovasi.
Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Provinsi sampai nasional.
Adapun penilaian dilakukan terhadap dokumen perencanaan RKPD, presentasi dan wawancara serta verifikasi lapangan.
Salah satu program unggulan Kabupaten Pati di penilaian ini adalah Kampung Nila Salin.
Pengembangan nila salin yang ada di Kabupaten Pati, telah melalui inovasi hingga dibudidayakan di air payau.
Hasil inovasi ini membawa sejumlah nilai tambah diantaranya, ikan menjadi tahan terhadap kadar garam tinggi, lalu siklus budidaya menjadi lebih singkat karena pertumbuhannya cepat, kemudian dapat dipanen dengan berbagai ukuran, dan harga relatif lebih stabil. “Yang paling penting, Nila Salin jadi lebih resisten terhadap penyakit, tidak berbau lumpur, hingga peluangnya sebagai komoditas ekspor, amat menjanjikan”, tutur Safin.
Dampaknya, kini nila salin tumbuh menjadi komoditas baru yang mampu menjadi produk unggulan perikanan budidaya selain bandeng dan udang.
Bahkan, menurut Wabup, jumlah pembudidaya ikan Nila Salin dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.
“Pada tahun 2021 jumlah pembudidaya ikan nila salin sebanyak 1.583 orang, yang terbagi menjadi 43 kelompok budidaya. Dan saat ini kampung nila salin sudah menyebar di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Tayu, Margoyoso dan Dukuhseti,” ungkap Wakil Bupati.
Pati – Cakranusantara.net| Bupati Pati Haryanto menghadiri kegiatan santunan anak yatim yang digelar oleh PR Sukun di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (13/4/2022).
Bupati mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan yang menerapkan protokol kesehatan ini.”Saya selaku kepala daerah mengucapkan terima kasih tulus pada PR Sukun yang telah meringankan beban warga kami,” ujar dia.
Haryanto menyebut, di usianya yang telah memasuki angka 75 tahun, PR Sukun bisa tetap eksis. Selain berkontribusi terhadap pendapatan negara, juga memberi dampak langsung pada masyarakat melalui peluang kerja dan program Corporate Social Responsibility (CSR).
Menurut Haryanto, menyantuni anak yatim merupakan perbuatan mulia. Terlebih dilaksanakan di bulan suci Ramadan.
“Pahalanya berkali-kali lipat karena berbuat baik di bulan suci. Semoga dengan perbuatan mulia ini, melalui perantara doa anak yatim yang maqbul, mudah-mudahan kita diberi keselamatan dan kesuksesan,” harap dia.
Kegiatan di Pati ini juga dihadiri Koordinator Bidang Keagamaan PR Sukun H Helmi Tas’an Wartono, Corporate Secretary PR Sukun DK Hendratmanto, dan Wakil Ketua MUI Kabupaten Pati KH Ahmad Khoiron.
Koordinator Bidang Keagamaan PR Sukun H Helmi Tas’an Wartono mengatakan, program santunan ini merupakan wujud syukur kepada Allah yang telah memberi kekuatan sehingga PR Sukun bisa terus bertahan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program Santunan 10 Ribu Anak Yatim yang digelar PR Sukun di 10 kabupaten/kota di Jawa Tengah.Selain itu juga upaya PR Sukun untuk berkontribusi membantu pemerintah meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi.
PATI-Cakranusantara.net| Petugas Gabungan meliputi Jajaran Satpol-PP (Satuan Polisi Pamong Praja), TNI (Tentara Nasional Indonesia) serta Polres (Kepolisian Resort) Pati melaksanakan penegakan Perda ditempat-tempat hiburan malam/ tempat karaoke.
Kasatpol-PP (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja) kepada awak media menyampaikan, Pihaknya bersama petugas gabungan menyisir tempat-tempat karaoke yang di kabarkan buka saat bulan Ramadhan, giat ini dimulai pukul 22.00 WIB hingga selesai,”ujar Kasatpol-PP.
Lokasi yang disasar adalah hotel dan tempat-tempat karaoke lainnya yang tidak berijin, untuk mengedukasi dan menyampaiakn selama bulan Ramadhan agar tidak operasional atau agar tutup.”Tegas Kasatpol-PP Kamis (13/04/2022).
Adapun Hotel-hotel dan tempat lainnya yang kami sasar diantaranya; Hotel 21, Hotel Gitary, Hotel One, Hotel 99, Hotel New Merdeka, MJ, Romantika, Citra di Natalia, Merdeka, Mutiara dari jauh didepan tampak ada banyak orang ketika kami datang semua berhamburan,”Tambahnya.
Ada salah satu hotel yg disinyalir karaoke buka, tapi saat kami datang, room karaoke buka dengan alasan penataan dan pembersihan tempat. Kami sisir memang ada petugas yg bersih bersih dan tidak ada LC / pemandu lagu.
Tidak sebatas itu saja tim kami juga menyisir kampung baru (KB), ngemblok city, namun Gerbang KB tutup disitu tampak ada beberapa pengunjung yang berada di depan pintu gerbang namun tidak bisa masuk.
“Untuk ngemblok city disinyalir buka, karna dari kejauhan ada puluhan sepeda motor yang berhamburan keluar, disinyalir pemandu karaoke (PK) dan pengunjung yang pada kabur, disitu juga terpasang banner yang di tembok bertuliskan “Ngemblok city bukan tempat prostitusi”,”Pungkasnya Kasatpol-PP.