Pelaku Penganiayaan Resmi di Polisikan Warga Alasdowo

Maret, 14, 22

PATI-cakranusantara.net| Satu Warga Desa Alasdowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah terluka parah. Diduga menjadi korban penganiayaan, saat ini korban tengah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pati. Senin (14/3/2022).

Menurut keterangan istri korban RF, saat itu pada pukul 19.30 WIB suaminya berpamitan mau datang ke acara hajatan pernikahan di Dukuh Randumulyo Desa Alasdowo dengan mengendarai sepeda motor. Namun, sekitar pukul 22.45 WIB tiba-tiba sampai rumah dengan kondisi yang mengenaskan.

“Waktu itu suami pamitan mau nyumbang, berangkat dari rumah sendirian naik motor. Entah gimana ceritanya dia (suami-red) ketuk-ketuk pintu belakang rumahnya dan terlihat sudah babak belur dengan kondisi parah, dan setengah sadarkan diri,” terangnya.

Melihat suaminya terluka, sontak Istri korban langsung membawa ke Puskesmas Dukuhseti untuk dilakukan pengobatan. Dari keterangan Petugas Puskesmas jika luka yang di derita korban diduga sebagai korban penganiayaan. Hal ini di yakinkan dengan Hand Pone (HP) korban yang hilang, bahkan korban pulang tidak membawa motor.

“Saya yakin, suami saya sebagai korban penganiayaan, HP yang di bawa hilang entah kemana. Bahkan motornya pun tidak di bawa pulang, entah di tinggal kemana. Namun begitu pagi tiba motor ditemukan di Dukuh Krajan Desa Alasdowo,” ungkapnya.

Lanjut Mutoharoh, kejadian ini langsung dilaporkan ke Polres Pati. Harapannya agar pelaku bisa tertangkap dan di hukum dengan setimpal sesuai dengan perbuatannya.

“Saya mohon pak Kapolres Pati, pak Kasat Reskrim, untuk segera menindaklanjuti kejadian ini. Saya berharap kejadian ini bisa segera terungkap dengan cepat. Dan menangkap pelakunya untuk dihukum yang setimpal. Ini adalah perbuatan keji sang pelaku terhadap suami saya,” pintanya.

(As/Mondes)

Ketum PPWI Didiskriminasi, Fachrul Razi Ambil Alih Kepemimpinan

Maret, 13, 22

JAKARTA-cakranusantara.net| Sekertaris Jenderal (Sekjen) PPWI, Fachrul Razi mengambil alih kepemimpinan PPWI dikarenakan Ketua Umum (Ketum) PPWI di proses hukum dan didiskriminasi.

Fachrul mengimbau seluruh pengurus dan anggota untuk menahan diri dan sabar, tidak gegabah dan tidak terprovokasi. Kata dia, saat ini pihaknya sedang menyaksikan proses penegakan hukum yang dirusak oleh oknum-oknum.

“Saya sampaikan bahwa pada hari ini, saya Fachrul Razi, Sekjen PPWI mengambil alih organsiasi PPWI yang hari ini mengalami kekosongan karena Ketua PPWI diproses secara hukum dan dikriminalisasi,” ungkapnya.

Pihaknya akan menempuh jalur damai atau dengan cara-cara sesuai aturan hukum. Ia tidak mau ada pihak-pihak yang memboncengi penegak hukum sehingga proses penangkapan Wilson dilakukan tanpa prosedur hukum.

Ia menyatakan marah betul dengan peristiwa dan juga video yang menunjukkan bagaimana Wilson diperlakukan tidak manusiawi ibarat teroris dan menjadi musuh bersama aparat.

Kata dia, ia menghargai aparatur negara, menghargai kepolisian dan menghargai teman- teman yang ada di Lampung, khususnya Lampung Timur. Tapi penegakkan hukum harus ditegakkan bukan berarti melakukan tindakan dengan cara kekerasan.

Ia meminta kepada seluruh anggota PPWI untuk bisa menahan diri dan menghadapi secara baik-baik serta diselesaikan secara musyawarah dan damai. Tapi kalau ini tetap dilanjutkan, pihaknya akan melanjutkan sampai proses hukum ditegakkan seadil-adilnya.

Lanjutnya, jika ada waktu untuk rekonsiliasi dan menempuh jalur damai, pihaknya memiliki ruang untuk teman-teman (oknum petugas) yang melakukan kekerasan terhadap Wilson. Sbaliknya, apabila tidak ada jalur lain dan Wilson akhirnya dikriminalisasi, diproses secara hukum, bahkan dipenjara maka pihaknya akan tempuh jalur selanjutnya di jalur hukum dan jalur politik.

” Perlu kita ketahui bahwa di atas langit ada langit, di atas pangkat ada pangkat, di atas jabatan ada jabatan. Sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga,” tegasnya.

(*/Red)

Legalisasi “Law As a Tool of Crime” di Penangkapan Wilson Lalengke

Maret, 13, 22

Pers-cakranusantara.net| Judul di atas mungkin terkesan ekstrim. Tapi fakta yang terjadi sulit bagi penulis untuk tidak mengatakan bahwa dalam kasus penangkapan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN PPWI) telah terjadi legalisasi “Law as a tool of crime” atau perbuatan menjadikan hukum sebagai alat kejahatan.

Kepolisian Resort Lampung Timur boleh saja beralasan menjalankan tugas sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Laporan masyarakat memang wajib dilayani dan diproses sesuai ketentuan yang diatur.

Namun dalam kasus penangkapan Ketum DPN PPWI Wilson Lalengke atas laporan polisi terkait pengrusakan karangan bunga pemberian warga yang sudah menjadi milik Polres Lampung Timur langsung diproses secara ‘membabi-buta’. Tak ada surat pemanggilan kepada pelaku dan surat penetapan sebagai tersangka tiba-tiba Wilson Lalengke langsung ditangkap bak teroris saat hendak memperjuangkan keadilan terhadap wartawan di Markas Polda Lampung.

Wilson Lalengke kemudian diborgol dan diseret ke Mapolres dan diperlakukan oleh oknum petugas polisi seperti penjahat kelas berat. Sebagai rekan seprofesi, penulis miris dan sedih melihat perlakuan aparat negara yang digaji dari keringat rakyat dan memperlakukan tokoh pers dan alumni Lemhanas ini seperti penjahat dalam kasus sepeleh.

Kapolres Lampung Timur sesungguhnya bukan anggota polisi yang masih berpangkat rendahan. Seharusnya paham bahwa pemberi karangan bunga ucapan selamat dalam bentuk apapun secara hukum sudah melepas hak kepemilikan atas barang yang diberikan kepada penerima. Itu sudah menjadi hukum positif yang berlaku di seluruh dunia. Jadi karangan bunga itu adalah milik Polres bukan lagi milik si pemberi.

Bahwa terjadi insiden penurunan papan karangan bunga milik Polres Lampung Timur di halaman Mapolres oleh Wilson Lalengke lebih disebabkan reaksi berlebihan yang diakibatkan isi dari ucapan selamat itu berisi pelecehan terhadap wartawan dan seakan ingin membenturkan watawan dengan institusi Polres Lamptim dalam penanganan perkara Pemimpin Redaksi ResolusiTV.com Muhammad Indra.


Terlepas dari kejadian itu, Polres Lamptim seharusnya tidak memproses laporan polisi yang dilayangkan orang yang mengaku pemilik papan karangan bunga yang sejatinya sudah menjadi milik Polres Lamptim.

Penulis ingin lebih menarik jauh ke belakang terkait apa sebetulnya yang diperjuangkan Ketum DPN PPWI Wilson Lalengke di Polres Lamptim. Wilson sedang tidak membela pengusaha kaya tapi sedang memperjuangkan hak azasi anggotanya yang dikriminalisasi.

Wilson yang saya kenal bukan sekali ini membela kepentingan wartawan yang terzalimi, tapi warga umum sekalipun tak luput dari perhatiannya. Bahkan seorang ibu anggota Bhayangkara, isteri perwira polisi di Polda Sulut yang menjadi korban kriminalisasi turut pula dibelanya mati-matian. Karena Wilson menentang keras praktek legalisasi hukum sebagai alat kejahatan untuk mengkriminalisasi orang yang tak bersalah.

Akan halnya Anggota PPWI Muhammad Indra, Pemimpin Redaksi ResolusiTV.com yang menjadi korban kriminalisasi ikut dibela Wilson tanpa pamrih. Jauh-jauh dari Jakarta terbang ke Lampung untuk membela anggotanya yang dizalimi.

Dalam keterangan pers yang disampaikan Wilson selaku Ketua DPN PPWI usai korban kriminalisasi pers Muhammad Indra ditahan penyidik Polres Lamptim, secara gamblang diungkapan kronologis kejadian penangkapan terhadap korban di rumahnya.

Sebelum ditangkap, Muhammad Indra diungkapkan sempat memberitakan peristiwa seorang isteri menggrebek suaminya lagi berselingkuh dengan wanita idaman lainnya. Pelaku perselingkuhan itu Bernama Rio yang disebut-sebut merupakan pimpinan organisasi masyarakat dan orang dekat Bupati di Lampung.

Pasca pemberitaan itu, Rio Bersama keponakannya Noval yang juga berprofesi sebagai wartawan meminta Muhammad Indra melakukan pertemuan untuk membicarakan kasus perselingkuhan yang diberitakan di media ResolusiTV.com.

Pihak Rio meminta bantuan Noval agar persoalan itu diselesaikan secara baik-baik dengan Muhammad Indra. Meskipun sibuk dengan kegiatan medianya, Indra akhirnya mengorbankan waktu dan kesibukannya untuk memenuhi permintaan Noval rekannya sesama wartawan untuk bertemu di Masjid Desa Sumbergede.

Dalam suasana damai dan kekeluargaan Muhammad Indra bersedia menolong rekannya Noval agar berita tentang perselinguhan pamanya Rio dihapus dari halaman media ResolusiTV.com. Dan Noval pun memberikan uang kepada Muhammad Indra sebagai uang pengganti transport serta waktu yang diberikan untuk bertemu menyelesaikan persoalan nama baik pamannya dengan pendekatan sesama profesi.

Uang yang diterima Muhammad Indra tidak banyak karena hanya 3 juta rupiah sehingga tidak layak dikategorikan pemerasan. Itupun bukan permintaan Indra melainkan pemberian. Yang pasti uang itu tidak diterima korban kriminalisasi pers Muhammad Indra dari Rio sang pelapor.

Pertemuan itu rupanya bagian dari skenario untuk menjebak Muhamad Indra setelah menerima uang dari Noval. Rio yang secara langsung tidak memberikan uang kepada Muhammad Indra justeru menghianati kesepakatan dan pertemuan di Masjid dengan melaporkan Muhammad Indra dengan tuduhan pemerasan.

Dari peristiwa pertemuan itu sudah bisa dipastikan ada scenario yang dilakukan Rio Bersama Noval untuk menggunakan Hukum atau pasal pidana pemerasan terhadap Pimred ResolusiTV.com Muhammad Indra dengan bukti pemberian uang tersebut ke polisi.

Bagi penulis cukup sulit untuk tidak berprasangka bahwa oknum aparat Polres Lampung Timur tidak terlibat dalam skenario legalisasi law as a tool of crime yang diterapkan Rio untuk menjerat Muhammad Indra. Sepertinya tabiat Rio yang suka berhianat kepada isterinya ikut pula dipraktekan kepada Mumammad Indra dengan menghianati kesepakatan dan niat baiknya menolong untuk menghapus berita perselingkuhannya di media ResolusiTV.com agar nama baik Rio bisa tetap terjaga.

Bagaimana mungkin polisi memproses tuduhan pemerasan dengan uang yang hanya berjumlah 3 juta rupiah yang diterima tersangka. Serendah itukah parameter nilai uang pemerasan menurut Polres Lamptim? Polisi sangat jelas tidak memperlihatkan profesionalismenya ketika menangani perkara ini. Sejatinya wartawan yang dilaporkan dimintai keterangan dulu.

Motif atau mens rea dalam kasus ini pun gak ada sama sekali. Karena berita terkait kasus tersebut sudah dimuat di media ResolusiTV.com oleh Muhammad Indra. Dari mana polisi dan pelapor memiliki bukti ada pemerasan atau permintaan uang dari Muhammad Indra kepada pelapor dalam jumlah besar karena tujuan pemberitaan.

Faktanya berita sudah naik dan terpublikasi. Di mana letak pemerasannya lalu polisi bertindak fulgar dan menggerbek rumah tersangka dengan cara-cara yang kurang pas dan menggambarkan arogansi lembaga kepada rakyat yang menggajinya.

Operasi tangkap tangan kelihatan sekali sangat dipaksakan. Karena tersangka tidak pernah meminta uang kepada pelapor dan kejadian bukan di rumah tersangka melainkan di Masjid Desa Sumber Gede. Niat tersangka justru sebaliknya adalah itikad baik menolong pelapor agar nama baiknya bisa terjaga dengan bersedia menghapus berita perselingkuhanya. Fakta ini pun disaksikan langsung isteri tersangka.

Akibat dari itu, wajar jika Wilson Lalengke selau Ketum DPN PPWI meradang karena anggotanya dikriminalisasi. Meskipun dalam proses pembelaan yang dilakukan Wilson Lalengke itu telah terjadi rentetan peristiwa yang menyebabkan dirinya ditangkap polisi.

Dengan fakta penangkapan Ketum PPWI Wilson Lalengke ini, penulis menjadi semakin yakin ada pihak yang sukses menjadikan law as a tool of crime. Dan pihak oknum Polres Lamtim dan Kapolresnya harus ikut bertanggungjawab atas persoalan itu.

Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo sebaiknya segera mencopot Kapolres Lampung Timur dan memberi sanksi kepada seluruh oknum penyidik yang melakukan penangkapan terhadap Wilson Lalengke yang melanggar prosedur. Polisi harusnya menunjukan profesionalisme bukan arogansi.


Terlepas dari semua itu, Wilson Lalengke juga dikabarkan sudah meminta maaf kepada Polres karena sempat membentak petugas Polres dan merobohkan papan karangan bunga.

Selain itu Wilson juga meminta maaf kepada tokoh adat Lampung karena karangan bunga dari keluarga adat yang dirobohkannya menyinggung keluarga adat setempat.

Penulis : Heintje G. MandagiKetua Dewan Pers Indonesia dan Ketum DPP SPRI

(*/Red)


Kapolres Lamtim Disinyalir Lebih Membela Perselingkuhan dari pada Wartawan, Ada Apa?

Maret, 14, 22

PERS-cakranusantara.net| Kasus penangkapan Ketua Umum (Ketum) PPWI Wilson Lalengke di Lampung Timur, yang diperlakukan secara tidak manusiawi serta diborgol oleh Polres Lampung Timur bak Seorang teroris seakan Kapolres Lamtim Diduga cenderung berpihak pada perselingkuhan daripada Wartawan, ada apa?.

Kabar yang beredar dari rekan Media melalui narasumber yang menyaksikan kejadian tersebut di TKP (Tempat Kejadian Perkara), bahwa diduga adanya kecurangan dan ketidakadilan dalam penegakkan hukum yang dilakukan oleh oknum Aparat Penegak Hukum (APH) Polres Lampung Timur (Lamtim).

Berdasarkan keterangan yang dirangkum rekan-rekan tim media yang berada di Lampung menceritakan kronologinya;

“Ada Orang Kaya Selingkuh, Digerebek Istrinya yang membawa Wartawan, lalu diberitakan oleh Wartawan itu, kemudian Orang Kaya itu meminta tolong supaya Wartawan itu menghapus Berita Online nya dengan Janji akan memberi sejumlah Uang sebagai tanda Jasa, setelah Berita dihapus terus Wartawan diberi imbalan Rp. 2,8 juta”

Kemudian sekitar jam 3 sore, wartawan pulang ke rumah, dan sekitar jam 5 sore sejumlah anggota polisi dari Polres mendatangi rumah wartawan dan mengamankan si Wartawan, dirumahnya dengan cara mendobrak Rumah, menangkap si wartawan.

Lalu ATM si wartawan di ambil, karena tidak ada Uang cash, pihak anggota Polres Lamtim mengambil uang di ATM si wartawan dengan jumlah Rp. 2,8 juta (untuk BB), lalu anggota-anggota polisi masuk kerumah si wartawan mendobrak salah satu kamar yang didalamnya ada putri si wartawan sedang berpakaian cuma pakai handuk baru selesai mandi.

Beberapa kendaraan termasuk kendaraan yang tidak ada kaitan dengan aktivitas wartawan tersebut di bawa dan diamankan di Polres Lampung Timur.”ceritanya.

Itulah duduk persoalannya yang beredar dari rekan-rekan media yang berada di Lamtim via chat aplikasi WhatsApp. Ini yang diprotes oleh ketua umum (Ketum) Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke, karena pihak Polres Lamtim mengadakan Konferensi Pers OTT (Operasi Tangkap Tangan).

Sementara si Wartawan diamankan di rumahnya, lalu anggota membawa si wartawan tersebut tanpa surat laporan dan surat penangkapan, jadi proses penangkapan yang dipersoalkan oleh Ketum Wilson Lalengke.

Kemudian Ketum Wilson Lalengke datang dari Jakarta untuk mempertanyakan proses penangkapan si Wartawan itu ke pihak Polres Lamtim. Ketika sampai di Polres Lamtim sontak melihat ada kiriman karangan bunga yang bertuliskan ucapan selamat kepada Polres karena sudah menangkap si wartawan, lho…emang si wartawan itu teroris.

Dengan tulisan yang di nilai tidak bermartabat dan tidak mendidik itu akhirnya Ketum Wilson Lalengke menghampirinya dan merobohkannya “Disini seolah-olah si wartawan yang salah, bukan merujuk atas tindakan kepolisian yang menangkap seseorang tanpa SOP.

“Ini karangan bunga harus dirobohkan sangat tidak mendidik, pikir Ketum Wilson Lalengke, kok si wartawan yang salah dimata masyarakat,”ungkapan awak media.

Karangan bunga Ini berpotensi akan membenturkan Wartawan dengan pihak Kepolisian, bisa dan pasti akan terjadi, berpikiran demikian; maka Ketum Wilson Lalengke merobohkan semua karangan bunga ucapan tersebut.

Jadi Ketum Wilson melaporkan terkait proses penangkapan si Wartawan yang tidak sesuai SOP (Standard Operating Procedure), sementara pihak yang punya karangan bunga juga melaporkan dinilai pengrusakan karangan bunga dengan isi tulisan “menyakitkan perasaan semua Insan Pers Seluruh Indonesia”.

Kedua belah pihak sama-sama memberi laporan, ketika ingin keluar dari Polres Lamtim tiba-tiba rombongan Ketum Wilson dihadang oleh Polisi serta dijadikan tersangka atas laporan masyarakat yang mengatasnamakan pemangku adat Lampung (LP) karangan bunga yang dirobohkan tersebut.

Akhirnya Ketum PPWI dan rekan-rekan media yang mendampingi diamankan dan ditahan hari itu juga di Polres Lamtim,”sebut awak media yang meliput di TKP.

Dari keterangan tersebut sudah jelas bahwa Oknum Polres Lamtim tidak tegas, tidak bijaksana, dan tidak adil menanggapi laporan masyarakat dan oknum yang mengaku tokoh adat Lamtim pun diduga berpihak kepada perselingkuhan serta Diduga mengaburkan duduk permasalahan Perselingkuhan yang dilakukan orang kaya itu yang sebenarnya sudah diangkat pemebritaannya oleh wartawan media Resolusitv.com.

Dengan ini kami berharap kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera meluruskan permasalahan ini, serta stop kriminalisasi terhadap Pers, dan benar-benar menegakkan kebenaran Polri Presisi, karna Karir Polri bisa di ketahui Publik berkat pemberitaan dari Pers.

(Red)

Stop..!!!!, Hentikan “Kekerasan Terhadap Pers”

Maret, 13, 22

Lampung-cakranusantara.net| Adegan penangkapan ketua umum PPWI Wilson Lalengke, yang dipertontonkan oleh oknum-oknum kepolisian Polres Lampung Timur, Polda Lampung merupakan cerminan qualified mutu penegakan hukum yang sangat jauh menyimpang dari amanat konstitusi.

Wilson Lalengke itu bukan teroris, tidak sedang melakukan tindak pidana kejahatan luar biasa, tapi kenapa penangkapan nya diperlakukan bak pelaku kejatahan sadis??.

Saya sendiri (Obor Panjaitan) tidak lah satu organisasi dengan beliau, kenal ya?, pernah komunikasi sering baik lewat percakapan chat aplikasi wahatsp. artinya saya kenal dan faham betul beliau, secara pribadi beliau figur yang sangat diperhatikan dan dihormati dikalangan Pers.

Wilson Lalengke itu bukan figur kaleng-kaleng, pernah mengenyam pendidikan pasca sarjana di 3 Negara, yang mana pendidikan S1 nya dituntaskan di salah satu perguruan tinggi Riau.

Bagi kawan-kawan diluar pers, sedikit saya jelaskan awal mula kejadian sebelum beliau ditangkap, poin-poinnya bahwa ada 1 anggota PPWI (anggota pak Wilson Lalengke-red) tersandung kasus hukum di Polres Lampung Timur, menurut penelitian beliau, ada kejanggalan dalam proses hukum terhadap anak buahnya.

Kemudian pada Jumat (11/3-2022), Wilson didampingi masyarakat dan para pewarta mendatangi Polres Lampung Timur, tujuannya untuk menemui Kapolres guna klarifikasi/ konfirmasi mengapa dan bagaimana penanganan kasus anak buah nya yang juga Pemred pada media online tersebut, namun tidak bersambut, ia (Wilson) kemudian menurunkan karangan bunga yang bertuliskan, ” selamat buat pihak polisi atas penangkapan oknum wartwan”.

Kemudian pada hari yang sama rombongan Wilson memasuki ruangan polres Lampung Timur tampak bersitegang dengan kasat Reskrim nya memang terdengar suara nada meninggi (suara keras).

Saya Obor Panjaitan selaku pegiat media yang juga sahabat serta pengagum pak Wilson Lalengke, bertanya?, apakah merobohkan papan bunga dan bicara dengan nada keras ada pidananya? dimana delik hukumnya dalam KUHP?

Menurunkan papan bunga beda dengan pengrusakan, sebab faktanya setelah papan bunga dirobohkan Wilson, tak lama kemudian ditegakkan kembali oleh anggota Polisi setempat.

Pandangan saya, untuk semua rekan kerja khusus para jurnalis dimana pun berada, rapatkan barisan tetap semangat dan patuhi kode etik jurnalis (KEJ) dalam setiap kegiatan liputan, jangan kecil hati, permasalahan ini wajib kita kawal sampai tuntas kita lawan dengan akal sehat tanpa emosi berlebihan, tapi kita kedepankan hukum diatas segalanya.”Ujar ketua Ipar.

Tuntutan;

  1. Agar Kapolri atensi Kapolda Lampung segera membebaskan Wilson Lalengke dalam tempo 1x 24 jam, delik pidananya minim maka sulit menahan orang tanpa dasar hukum, bisa makin fatal .
  2. Agar Kapolri serius memeriksa, mengaudit secara forensik peristiwa ini.
  3. Agar Kapolri memeriksa Kapolres Lampung Timur dan anggota nya yang turut memamerkan praktik penegakan hukum model baru ini.

Hanya itu tuntutannya, semoga Tuhan melindungi kita semua khususnya Wilson Lalengke.

(*/Red)

Ketua Komisi V Laksanakan Kunker di Kabupaten Pati

Maret, 12, 22

PATI-cakranusantara.net| Arwani Thomafi ketua komisi V DPR-RI (Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia) yang di usung dari PPP (Partai Persatuan Pembangunan) bergambar Ka’bah melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Arwani Thomafi yang akrab di sapa Gus Arwani itu tatap muka langsung dengan tokoh perwakilan dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Batangan di halaman Balai Desa (Baldes) Klayusiwalan guna untuk penyerapan aspirasi dari Masyarakat yang berada di kecamatan batangan. Jumat (12/03/2022).

Dalam acara tersebut di hadiri dari seluruh pengurus DPC Pati serta PAC Batangan atau ranting, dan perwakilan tokoh masyarakat dari beberapa desa yang ada di kecamatan tersebut.

Masyarakat Desa Klayusiwalan sendiri mengusulkan, untuk penanggulangan banjir di wilayah kecamatan batangan di karenakan saat kedatangan Gus Arwani tepat musim penghujan dan juga musim Banjir melanda Kecamatan Batangan.”usulan salah satu warga Klayusiwalan.

Menanggapi hal itu dalam sambutanya Gus Arwani menyampaikan akan mengupayakan apa yang menjadi keluh-kesah masyarakat yang ada di daerah-daerah “dapilnya” tanpa terkecuali, pihaknya akan benar-benar mengupayakan dan mewujudkan keluhan masyarakat, sesuai fungsi pokok sebagai wakil Rakyat yang ada di DPR-RI,”katanya.

Gus Arwani menambahkan, menampung keluhan masyarakat dan meminta dokumentasi yang terdampak Banjir di Desa Desa saat musim penghujan datang, hal tersebut akan benar-benar menjadi perhatian khusus, akan segera di koordinasikan kepada dinas terkait,”janjinya.

Di tambahkan Imam masyarakat Tlogomojo selaku pengurus Madrasah mengusulkan penambahan gedung MI (Madrasah Ibtidaiyah) dan MA (Madrasah Aliyah) juga ada kendala, yang berada di depan Madrasah jalan rusak, selalu tergenang air agar di perhatikan.”katanya.

Sementara Ketua PAC PPP Kecamatan Batangan menambahkan, berharap kepada Masyarakat supaya kedepannya ada peningkatan dalam perolehan suara untuk PPP di wilayah Batangan, karena ada kepedulian kepada masyarakat sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya.”ucapnya.(Heri)

Ironis!!.., Bangunan Baldes dan SDN 02 Masih Dompleng

Maret, 13, 22

PATI-cakranusantara.net| Ironis..!! Dalam penerapan program pemerintah pusat melalui Kemendes (Kementrian Desa) yang harus melengkapi data administrasi Aset milik Desa, didapati Kantor Balaidesa (Baldes) Dukuhseti, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah masih Dompleng (Numpang) di tanah Hak Milik (HM) AN Warga (-Red).

Data yang dihimpun media ini, Kades (Kepala Desa) Dukuhseti Ahmad Rifa’i saat dikonfirmasi tim media di kantor Balai Desa terkait akan keabsahan legalitas status tanah Balai Desa mengatakan, Tanah Balaidesa ini bukan atas nama Bondo Deso, namun atas nama/ milik perorangan dan itu tidak hanya Balaidesa saja mas, namun sampai lahan yang selama ini di dirikan bangunan SDN 02 itu, untuk saat ini masih tahap proses mediasi dan belum selesai atau belum membuahkan hasil,”kata singkat Kades. Jum’at (11/03/2022).

Sementara Kepala Sekolah (Kepsek) Supriyadi saat di konfirmasi di Rumahnya terkait seluk beluk tanah SDN tersebut mengatakan, Saya juga memiliki pegangan ini mas, yang bisa saya jadikan acuan.

“Sambil menunjukkan bukti foto copy Sertifikat AN Warga serta selebaran berkas yang sudah di print “dari BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)” yang dijadikan acuan kepsek (-Red), yang dalam isi berkas tersebut menyatakan jika lahan tersebut milik SDN 02 Dukuhseti,”Ungkapnya.

Tidak hanya sebatas itu saja tim awak media kemudian konfirmasi ke pihak pemilik, Atas Nama (AN) Sertifikat kepada tim awak media mengatakan jika pihaknya sudah menyerahkan semua kepada kuasa hukumnya, jika ingin informasi lebih lanjut terkait masalah tanah tersebut silahkan hubungi ke kuasa hukum saya mas, saya tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut,”kata singkatnya.

Sementara Kuasa hukum Pemilik Tanah Edy saat di hubungi kepada media memberikan keterangan singkatnya, jika saya pasti akan memenuhi sesuai dengan permintaan Klein saya, untuk masalah tanah tersebut akan di Jual mas.”kata singkat Edi selaku kuasa Hukum pemilik AN Tanah tersebut melalui via phone.

Bersambung

(Ar-Mi-tim)

PEKAT IB Sorot Proses Lelang Jasa Konstruksi di Jepara

Maret, 12, 22

JEPARA-cakranusantara.net| PEKAT IB Jepara menyoroti terkait proses transparansi pengadaan lelang jasa dan konstruksi yang dilaksanakan oleh kepala bagian pengadaan barang dan jasa sekretriat daerah kabupaten jepara bersama dinas terkait.

Adanya transparansi dan prosedur yang jelas proses lelang dapat dilihat dan pahami oleh peserta lelang, tetapi sebaliknya tanpa adanya proses transparansi dan menyalahi prosedur yang sudah ditentukan, maka patut diduga pengadaan lelang jasa dan kontruksi tersebut telah dimonopoli oleh oknum-oknum rekanan dan dinas terkait.

Penemuan dugaan penyimpangan prosedur proses lelang yang dilaksanakan oleh kepala bagian pengadaan barang dan jasa sekretriat daerah kabupaten jepara bersama instansi terkait, diungkap oleh Ketua PEKAT IB Jepara Priyo hardono mengatakan Lelang jasa dan kontruksi di jepara diduga telah direkayasa dan tidak tranparan, adanya beberapa syarat yang hanya bisa dipenuhi oleh beberapa rekanan, padahal paket lelang tersebut paket kecil dan juga ada temuan-temuan yang lain.

“Kalau memang proses tersebut masih terus dilakukan, yakni monopoli dan oligarki, maka PEKAT IB akan menurunkan massa, demi keadilan masyarakat jepara,”kata priyo.

Diketahui paket Lelang jasa dan kontruksi tersebut sudah dimulai tanggal 9 maret 2022. (Ars-Tim)

177 Siswa Setukba Angkatan ke-40 Siap Jalani Pendidikan

Maret, 12, 22

Surakarta-cakranusantara.net| 177 siswa terpilih untuk mengikuti pendidikan Sekolah Pembentukan Bintara TNI Angkatan Udara, setelah berhasil melewati serangkaian test dan seleksi yang sangat ketat dan pada hari ini secara resmi menjadi siswa Setukba Angkatan ke-40.

Dalam kesempatan tersebut, Komandan Lanud Adi Soemarmo Marsma TNI Agus Setiawan, S.T., selaku inspektur upacara menyampaikan bahwa pendidikan pembentukan prajurit berpangkat bintara pada hakekatnya, merupakan investasi jangka panjang dan sebagai salah satu upaya organisasi dalam mencetak sumber daya manusia TNI Angkatan Udara yang berjiwa kesatria, militan, loyal dan profesional. Sabtu (12/3)

Kepada para siswa agar segera dapat menyesuaikan pola kehidupan sebagai seorang siswa di ksatrian ini. Siapkan fisik dan mental dengan sebaik mungkin agar dapat mengikuti berbagai kegiatan kedepan, sesuai kurikulum yang telah ditentukan,”tegas Danlanud.

Usai pelaksanaan upacara pembukaan pendidikan, dilanjutkan dengan kegiatan orientasi. Pendidikan Setukba Angkatan ke-40 ini dilaksanakan di Skadron Pendidikan 403 Lanud Adi Soemarmo selama tiga bulan.

Hadir pada upacara pembukaan tersebut para pejabat Lanud Adi Soemarmo. Keterangan gambar :Pelaksanaan Upacara pembukaan Setukba TNI AU A-40 di Lapangan Dirgantara Lanud Adi Soemarmo. (Agus Kemplu)

Operasi Lancang Kuning Tidak Ada Tilang, Ini Penjelasannya

Maret, 12, 22

Pekanbaru-cakranusantara.net| Unit Lantas Polsek Bukit Raya melaksanakan giat Operasi Keselamatan Lancang Kuning Tahun 2022 dengan mengedepankan upaya edukasi terhadap masyarakat untuk selalu tertib berlalu lintas.

KOMBES POL Dr. PRIA BUDI. SIK.,MH melalui Kapolsek Bukit Raya AKP ACHDA FERI, SH, mengungkapkan bahwa Operasi Keselamatan Lancang Kuning 2022 tahun ini lebih mengedepankan simpatik dan edukasi.

Tidak ada tilang dan target tilang, masyarakat yang melanggar akan diberi edukasi terkait pentingnya tertib berlalu lintas dan juga diberi blangko teguran agar tidak mengulangi kesalahannya. Jum’at (11/03/2022).

Menurut Kapolsek, Unit Lantas Polsek Bukit Raya menggelar Operasi Keselamatan Lancang Kuning Tahun 2022 mulai 01 Maret 2022 hingga 14 Maret 2022. Dalam pelaksanaannya, petugas wajib menggunakan metode persuasif dan humanis, giat berlangsung di Jalan Jend. Sudirman Depan Purna MTQ Kelurahan Simpang Tiga Kota Pekanbaru.

“Operasi Keselamatan Lancang Kuning 2022 lebih berorientasi pada kegiatan simpatik. Giat konkritnya berupa penyuluhan, penerangan, bagi masker, sembako, dan kegiatan sosial lainnya. Operasi kemanusiaan di tengah pandemi lebih dibutuhkan masyarakat,” jelas Kapolsek.

Pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm standar SNI, pengendara ranmor R4 yang tidak menggunakan safety belt, mengemudikan ranmor dalam pengaruh alkohol, pengendara ranmor yang melawan arus, mengendarai ranmor yang melebihi batas kecepatan, pengemudi yang menggunakan HP pada saat mengemudikan kendaraan, pengendara ranmor yang Masih di bawah umur, keabsahan administrasi ranmor atau surat-surat,” Jelas Kapolsek.

Dengan adanya kegiatan seperti itu, pihaknya berharap masyarakat senantiasa mematuhi aturan berlalulintas dan berkendara. Yakni dengan melengkapi semua kelengkapan berkendara, seperti menggunakan helm dan surat-menyurat kendaraan, serta kelengkapan lainnya.

(AR/JR’)