Peringati Hari Isra Mi’raj, Wagub Gelorakan Spirit Pancasila

Februari, 28, 22

BANDUNG-cakranusantara.net| Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW, di Masjid Al Mukhbitiin, Perum Griya Inti Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Minggu (27/2/2022).

Pak Uu sapaan Wagub Jabar menyebut kegiatan peringatan hari besar Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW merupakan bagian dari syiar Islam.

Menurutnya mengagungkan kebesaran Allah SWT sebagai pencipta merupakan bukti keimanan dan ketakwaan seseorang.

“Siapa yang meninggikan kebesaran Allah SWT itulah bukti seseorang memiliki keimanan dan ketakwaan,” ujar Wagub Jabar.

Orang nomor dua di Jabar menyebut, menjalankan perintah agama dengan sebaik- baiknya sejalan dengan dasar negara Pancasila, yakni sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila sendiri merupakan sumber hukum, sumber kekuatan yang utama di negeri Indonesia.

Sehingga, dengan menggelorakan spirit keagamaan, maka sekaligus menjalankan nilai- nilai nasionalisme dan kebangsaan. Makanya peran ulama dan mubaligh dalam menjaga kedaulatan NKRI menjadi strategis.

Lebih jauh, dengan spirit keagamaan yang merupakan sila pertama Pancasila. Pemerintah di berbagai tingkatan tidak boleh membuat keputusan tanpa dinaungi dasar Pancasila.

“Dalam Pancasila ada Ketuhanan yang Maha Esa, tentu dalam membuat keputusan (pemerintahan) harus dinaungi dengan keimanan dan ketakwaan,” kata dia.

“Pancasila hukum yang tertinggi, Ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama. Tidak boleh membuat keputusan tanpa dibingkai Pancasila, tentunya harus dibingkai keimanan dan ketakwaan,” sambung Panglima Santri Jabar.

Sehingga kegiatan hari besar keagamaan Islam, juga menjadi salah satu implementasi dari Pancasila itu sendiri. Sementara Pancasila merupakan pedoman yang dilahirkan para pendiri negara Indonesia.

“Pancasilais sejati, mereka yang mengamalkan agamanya. Pancasilais sejati di antaranya karena melaksanakan Ketuhanan yang Maha Esa,” ucap dia.

“Negara tidak mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan keagamaan tidak sesuai dengan Pancasila,” imbuhnya.”Sehingga peringatan hari besar sebenarnya merupakan kegiatan multidimensi ditinjau segi agama maupun dari gama,” sambung dia.

Terlebih Pemda Provinsi Jawa Barat saat ini memiliki program Jabar Juara lahir batin, di mana Gubernur Jabar Ridwan Kamil tidak hanya ingin Jabar Juara dalam bidang materil saja, namun juga moral dan batiniyah warganya. Dengan begitu diharapkan pembangunan yang seimbang dalam baik urusan duniawi dan ukhrawi.

“Dalam bidang lahir, biasa berbicara tentang kesehatan, ada dokter, bidang pendidikan ada guru dan dosen, maka dalam bidang bathin pemerintah butuh peran para ulama,” katanya.

Pak Uu berterima kasih kepada pada ulama yang selama ini telah mencurahkan karya dan jasanya yang turut membangun peradaban manusia di Indonesia khususnya di wilayah Jawa Barat.

Peringatan hari besar Isra Mi’raj sebetulnya akan jatuh Senin (28/2/2022) namun spiritnya sudah dimulai H-1. (FT) Caption: Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum saat memperingati di Masjid Al Mukhbitiin, Desa Babakan Peuteuy, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Minggu (27/2/2022).

(*/Jr’)

STMIK-AKI Pati Sukses Selenggarakan Wisuda Ke-16

Februari, 27, 22

Pati-cakranusantara.net| STMIK AKI Pati Terus Ciptakan Sarjana di Wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hal itu menyusul lantaran STIMIK AKI baru saja sukses menyelenggarakan wisuda ke-16 di Hotel New Merdeka, pada Kamis (24/02/2022).

Pelaksanaan wisuda ini di ikuti oleh wisudawan dan wisudawati dengan program studi Sistem Informasi & Teknik Informatika yang nantinya mereka akan menyandang gelar Sarjana Komputer (S.Kom).

Acara wisuda ke-16 Ketua STMIK AKI Pati, Listiarini Edy Sudiati M.Kom memberi semangat, motivasi dan harapan dalam sambutannya di acara tersebut.

“Teruslah belajar selama hayat untuk terus menerapkan dan mengembangkan ilmu, memberi kemanfaatan bagi lingkungan, bangsa dan negara”, ucapnya.

Setelah memberikan sambutan, acara dilanjutkan dengan penyerahan ijazah dan plakat untuk mahasiswa peserta Wisuda yang di serahkan langsung oleh 4 Dewan Senat STMIK AKI – Pati.

Di wisuda ke-16 ini memunculkan 2 nama mahasiswa terbaik STMIK AKI – Pati, yaitu Dewi Handayani S.Kom untuk program studi Sistem Informasi dan Andi Okta Soli untuk program studi Teknik Informatika.

Setelah menerima penghargaan sebagai mahasiswa terbaik, Andi Okta Soli S.Kom selanjutnya memberikan sambutan sebagai perwakilan mahasiswa, dalam sambutannya, ia mengucapkan rasa terimakasih dan memberi semangat pada rekan rekan mahasiswa.

“Kegagalan bukan akhir dari sebuah perjalanan, akan selalu ada kesempatan dan harapan, selama kita mau mencoba dan terus berusaha,” Tambahnya dalam sesi sambutan perwakilan mahasiswa.

Acara di tutup dengan sesi foto bersama dewan senat dengan jumlah foto per sesi foto dibatasi 10 orang setiap sesi foto untuk memberi jarak dan tetep memenuhi protokol kesehatan.

(Satrio-Red)

Ini Tanggapan Anggota DPR-RI Terkait Inpres Nomor 1 Tahun 2022

Februari, 26, 22

Pati-cakranusantara.net| Anggota Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia (DPR-RI) Riyanta menganggap soal Intruksi Presiden (Inpres) Nomer 1 Tahun 2022 yang mengatur syarat mengurus sejumlah layanan publik seperti jual beli tanah membuat SIM, STNK, SKCK, Haji dan Umrah yang harus terdaftar di BPJS Kesehatan di nilai kurang tepat.

Menurutnya, bicara soal pelayanan publik yang tertera di Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang peraturan publik, kebanyakan yang di keluhkan di pelayanan badan pertanahan nasional (BPN), disana kan ada SOP atau standart pelayanan, di peraturan kepala BPN nomer 1 tahun 2010 disitu tidak ada, makanya beberapa waktu lalu komisi 2 (dua) bertemu langsung dengan mentri kepala BPN agar intinya di tangguhkan sementara.”ungkapnya. Sabtu (26/02/2022).

Sementara itu, Inpres yang akan di laksanakan 1 Maret 2022 itu kurang tepat dan barang kali perlu di luruskan kembali oleh Presiden Jokowi, sesuai dengan ketentuan-kentetuan yang lain.

“Saya pikir Jokowi itu Presiden yang memikirkan masyarakat atau barang kali dengan satu kondisi di BPJS yang ada, Optimalisasi mungkin langkah-langkah secara Pemerintahan bisa di maklumi. Tapi pada umumnya BPJS itu sifatnya iuran masyarakat atau gotong-royong dan sebenernya tidak ada masalah ketika masyarakatnya taat.”tandasnya.

Masih Riyanta, untuk yang di libatkan di Inpres ini ada 30 Kementrian Lembaga. Presiden harus mengevaluasi kembali atau di evaluasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, di beberapa Komisi sudah mengambil satu langkah-langkah, bagaimana agar Inpres yang berkaitan dengan penggunaan BPJS untuk pelayanan publik itu di sesuaikan dengan ketentuan.

“Kalau bicara tentang BPJS itu tidak susah, karena ini suatu kewajiban hukum dan Undang-Udang, inikan gotong royong, jadi bagaimana Jokowi selaku Presiden agar kebutuhan masyarakat secara umum dapat ter akses dan jangan sampai keuangan BPJS mengalami kesulitan. Semua masyarakat perlu berpikir jernih, karena ke inginan Presiden Jokowi sebenarnya itu bagus. Tetapi ketika Inpres itu dilaksanakan di unit-unit pelayanan publik tentu akan bertentangan dengan Undang-undang pelayanan Publik khusunya yang berkait dengan standart pelayanan.”tegasnya.

(Ts-red)

Tempat Karaoke Nekat Buka Siap-siap ke Grebeg

Februari, 27, 22

PATI-cakranusantara.net| Upaya Satpol PP dalam melakukan penertiban Tempat Hiburan Malam dan Tempat Karaoke hingga pemutusan jaringan listrik hanya sia-sia. Pasalnya hanya sebatas itu saja selanjutnya terkesan diabaikan.

Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menegaskan kepada Pemda agar lebih serius dalam menertibkan tempat hiburan malam dan tempat karaoke yang ada di wilayah Pati dan Juwana. Jangan sampai di masa pandemi ini, tempat hiburan malam dan karaoke menjadi pemicu penularan Virus.

“Di masa pandemi ini, sudah dilakukan penertiban, dan saya berikan apresiasi kepada pihak Satpol PP yang sudah berupaya melakukan penertiban hingga melakukan pemutusan jaringan listrik, hanya saja para pemilik karaoke ini terkesan selalu kucing-kucingan ketika dilakukan penertiban,” ungkap Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Sukarno kepada wartawan di kantor DPD Golkar pada Jumat (25/2/2022).

Menurutnya, Bupati selaku eksekutif yang mempunyai kewenangan harus lebih serius menangani dan menegakkan penertiban tempat karaoke dan tempat hiburan malam, apalagi upaya Satpol PP yang sudah melakukan penertiban hingga dilakukan pemutusan jaringan listrik, merupakan bentuk apresiasi, hanya saja itu terkesan diabaikan.

“Satpol PP sudah berupaya untuk memutus jaringan listrik, hanya saja itu tidak membuat para pemilik karaoke ini jera, sebab ketika sekarang ini ditertibkan dan 3 hari tutup, namun setelah itu buka lagi, jadi saya minta agar ini bisa diseriusi,” ujarnya.

Selama ini, Lanjut Politisi Golkar itu mengaku gerah dengan adanya tempat karaoke dan tempat hiburan malam yang selalu beroperasi sampai pagi dini hari, sehingga sebagai wakil rakyat, dirinya akan terus menyuarakan dan mendukung agar tempat karaoke itu ditutup.

“Kalau bagi saya manfaat dan mudorotnya banyak mudorotnya, kalau bicara pendapatan daerah itu hanya berapa, dan saya menduga itu ada oknum yang diuntungkan, entah itu dari swasta maupun dari instansi, jadi sebaiknya ditutup saja, kalaupun instruksi pemerintah masih diabaikan, sebaiknya dilanjutkan ke upaya hukum, karena kalau tidak begitu tidak jera,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Sugiono melalui pesan WhatsAppnya beberapa waktu lalu mengatakan, bahwa hal itu akan dikoordinasikan dengan Satgas Kabupaten, dan operasi yustisi malam gabungan tetap akan dilaksanakan 2 kali dalam seminggu.

“Kebijakannya sekarang hanya 2 kali dalam seminggu operasi yustisi malam, dan kami tinggal menjalankan saja,” singkatnya.

Sugiono menambahkan, menginjak bulan Maret hingga April mendatang, dimana Bulan Ramadhan tiba, pihaknya akan menggelar operasi yustisi secara rutin. Hal ini guna memutus mata rantai penyebaran Virus.

“Mulai bulan Maret ini, kami akan gelar operasi yustisi secara rutin, baik di karaoke, tempat kost hingga salon kecantikan yang dianggap melenceng dan melanggar peraturan,” tandasnya.

Gambar hanya pelengkap bahan berita

(Ws-Ar/Mds)

DPN SAPU JAGAD Gelar Rakornas 2022

Februari, 26, 22

Karanganyar-cakranusantara.net| Dewan Pimpinan Nasional (DPN) SAPU JAGAD Gelar Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Tahun 2022 (Jumat-Sabtu, 25-26 Februari 2022) bertempat di Villa Analta Fun Fishing, Ngargoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah.

Agenda tersebut dengan tema “Optimalisasi Peranserta Organisasi Dalam Membangun Sumberdaya Manusia dan Merumuskan Strategi Peningkatan Ekonomi” di hadiri langsung oleh Agus Yusuf Ahmadi, S.Ud., MA., C.Me., Ketua Umum DPN SAPU JAGAD beserta jajaran pengurus, Sugihatnoko SH Panglima Komando Nasional Brigade 487 Sapu Jagad, Haris Nugroho, S.Sc Plt.Sekjend DPN SAPU JAGAD, M Zainal Arifin, SHI Direktur LBH SAPU JAGAD, Ratusan anggota dan perwakilan ketua dan pengurus DPW/DPD SAPU JAGAD seluruh Indonesia.

Agus Yusuf Ketua Umum DPN SAPU JAGAD dalam pengarahanya mengatakan “Dalam RAKORNAS ini kita bersama-sama menguatkan Koordinasi dan Konsolidasi organisasi, menguatkan Peranserta organisasi dalam membangun sumber daya manusia serta menguatkan nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan, juga dalam forum ini kita merumuskan strategi penguatan sektor ekonomi di segala lini bidang usaha yang bermanfaat untuk anggota dan masyarakat” Papar Agus Yusuf. Sabtu (26/02/2022).

Bung Yusuf sapaan akrap Ketum juga menambahkan, dalam RAKORNAS inilah sinergi potensi ekonomi lintas provinsi dan kabupaten/kota akan terbangun dengan baik dalam segala sektor, menguatkan silaturohim antar pengurus se Indonesia dan juga untuk mempertajam kekuatan organisasi dalam menganalisa dan mengawasi wujud peran serta organisasi sebagai sosial kontrol terhadap pelaksanaan anggaran dan kebijakan pemerintah dari pusat sampai daerah.Ir. H. Lilik Rusmanto Ketua DPD SAPU JAGAD Karanganyar sebagai tuan rumah RAKORNAS 2022 menyampaikan “Rapat Koordinasi Nasional sebagai sarana kita bersama untuk bersinergi dalam segala bidang, terkhusus dua hari ini kita akan merumuskan strategi penguatan sektor ekonomi organisasi yang bermanfaat untuk pengurus, anggota dan masyarakat, semangat kawan-kawan dari lintas provinsi, kabupaten, kota, menjadi kekuatan nyata untuk membangun kemandirian organisasi untuk masyarakat bangsa dan negara” jelasnya.

Prabu Galuh Susilo Hariyadi Ketua DPW SAPU JAGAD Provinsi Jawa Tengah dalam RAKORNAS mengatakan, “peran aktif pengurus organisasi harus mampu sebagai penyeimbang sosial kontrol Pemerintah dalam kebijakan dan pengelolaan Anggaran di Setiap Kabupaten/kota di wilayah nya masing-masing, tahun ini DPW SAPU JAGAD Jawa Tengah akan melaporkan dugaan Korupsi beberapa Kepala Daerah dan Kepala Dinas di Wilayah Kabupaten dan kota di Jawa Tengah, data sudah kami pegang segera akan kami bawa ke KPK” Tegas Prabu kepada awak media.

Agenda Rakornas Sapu Jagad 2022 berjalan lancar dengan penjabaran potensi-potensi ekonomi lintas kabupaten kota, bedah Undang-Undang, Telaah analisa pengawasan anggaran pemerintah, dan lain lain selama dua hari, dimulai Jum’at siang Jam.14.00.WIB dan ditutup Sabtu siang Jam.12.00.WIB, menghasilkan beberapa kebijakan yang menjadi ketetapan organisasi secara nasional untuk dijalankan semua tingkat kepengurusan ormas sapu jagad seluruh Indonesia.

(Red/Masgim)

Wajib Tau, Inpres Nomor 1 Mulai Berlaku 1 Maret 2022

Februari, 25, 22

PATI-cakranusantara.net| Presiden Joko Widodo Intruksikan Optimalkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang tertera pada intruksi presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2022 yang mulai berlaku 1 Maret 2022 mendatang.

Data yang dihimpun media ini, Galih Kabid SDM UKP BPJS Pati kepada awak media mengatakan, Intruksi Presiden di berikan ke 30 kementrian dan lembaga, untuk mengoptimalkan sesuai peran dan fungsinya masing-masing, yang salah satunya memang ada kementrian ATR BPN di intruksikan agar mensyaratkan kepesertaan BPJS aktif untuk proses jual beli tanah. Dan update terakhir kementerian ATR akan di pemberlakukan per 1 maret 2022.”Ungkapnya.

Dalam intruksi itu banyak dan macam-macam seperti pembuatan SIM, STNK, Haji, Umroh dan sebagainya. Dan datanya ada di Inpresnya, cuma implementasinya tergantung masing-masing kementerian dan lembaga, karena masing-masing punya regulasi internal yang perlu di harmonisasikan, dan sejauh ini yang sudah siap mengimplentasikan baru di BPN kementerian ATR untuk jual beli tanah.

“Kami sudah koordinasi dengan BPN di Pati layanan yang di berikan BPN itu banyak yang mensyaratkan kepesertaan BPJS hanya di jual beli tanah, untuk pelayanan yang lain, tidak mensyaratkan kepesertaan BPJS kesehatan. Jadi syarat kartu BPJS hanya untuk proses jual beli tanah atau bangunan kalau tidak salah.”katanya.

Untuk peraturan baru ini, hampir di semua kementrian menggunakan syarat BPJS kesehatan termasuk POLRI dalam pembuatan SIM dan STNK, termasuk kementrian agama.

“Bagi masyarakat yang belum mempunyai kartu BPJS. Kami himbau untuk mendaftar peserta di BPJS kesehatan melalui berbagai Segmen, baik masyarakat yang tidak mampu atau miskin bisa mendaftarkan jadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan yang mampu akan mendaftarkan mandiri atau untuk karyawan, mendaftar sebagai PPU yang di daftarkan oleh Perusahaan.”uacapnya.

Inpres itu kan perintah presiden kepada bawahannya atau pada strukturalnya, ya tentu kementrian terkait yang menjalankan peran sosialisasi seperti PPN. Pati sudah mulai sosialisasi ke masyarakat.

“Untuk BPJS kesehatan di seluruh indonesia sudah siap terkait masalah ini. Karena di Inpres sudah ada perintah ke BPJS kesehatan dan ada beberapa instruksi yang akan kita laksanakan.”tuturnya.

(Ts-red)

Audiensi, Pengisian Perangkat Desa “Diobok-obok” Pemda

Juli, 27, 22

 

PATI-cakranusantara.net| Perbup dan Perda terkait pengisian perangkat Desa di Kabupaten Pati dianggap tidak sesuai, nampaknya membuat para Kepala Desa (Kades) Audiensi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ratusan Kades ini menganggap Pemerintah Daerah (Pemda) sudah mengobok-obok apa yang seharusnya menjadi kewenangan Desa.

Ratusan Kades yang mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Pati dalam rapat audensi Kamis (24/2/2022), dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin dan para unsur pimpinan DPRD lainnya.

Para Kades ini mendesak agar DPRD bisa merubah atau merevisi Perbup dan Perda soal pengisian perangkat desa yang sudah dibuat, yang ternyata itu sudah mengebiri kewenangan dan hak Kades.

“Pemerintah sudah mengobok-obok Marwah Kades soal pengisian perangkat Desa, karena sebenarnya soal pengisian dan pemberhentian, adalah kewenangan Kades, dan Pemda tidak punya kewenangan,”Tegas Suwardi, Kades Ngagel saat menyampaikan aspirasinya Kamis (24/2/2022) di ruang paripurna DPRD Pati.

Menurutnya, Perda dan Perbup yang dibuat dianggap sudah mengebiri kewenangan Kades, dan para Kades berharap agar kewenangan itu bisa disesuaikan dengan tupoksi masing-masing, sehingga jangan membuat para Kades ini dibodohi.

“Tupoksi Kades apa, DPRD apa dan Pemda apa, jadi harus tahu tupoksi masing-masing, dan sesuai aturan untuk Perda itu kewenangan DPRD sementara Perbup adalah kewenangan Bupati, jadi kami minta agar itu bisa ditinjau ulang, jangan mengebiri kewenangan kades, memang secara aturan tidak ada yang salah, hanya saja kita di desa ini seakan dibodohi, disuruh membentuk panitia, dan melibatkan pihak ke 3, sementara dari Kades tidak bisa berbuat apa-apa,”Keluhnya.

Sementara Ketua Paguyuban Perangkat Desa dan Kepala Desa Kabupaten Pati (Pasopati) Pandoyo mengatakan, Sampai saat ini untuk tahapan pengisian perangkat desa sudah berjalan. Prosesnya sendiri tetap mengacu pada Perbup Nomor 55, Intinya yang disampaikan jelas, kalau memang dirasa ada keperluan yang mendesak dan harus dilakukan pengisian maka perlu penyesuaian untuk menyampaikan aspirasi Kades.

“Seperti yang disampaikan pimpinan dewan, bahwasanya memang kalau ada perubahan berkaitan dengan itu nanti setelah pelaksanaan baru bisa ditinjau ulang, dan saat ini kita mengikuti aturan yang lama dulu, dan proses ini sudah clear dan sudah dibahas antara legeslatif dan eksekutif.”Katanya.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin mengaku belum mengetahui soal tahapan pengisian perangkat desa, hanya saja soal Perubahan Perbup dan Perda nanti menunggu pergantian Plt Bupati yang akan datang untuk dibahas lagi.

“Sampai saat ini kita tidak diberitahu, dan tahapan juga sudah dilalui, sebenarnya ini tidak membebani Bupati yang sekarang, namun Bupati yang nanti, namun dengan adanya masalah ini kita akan mengawal prosesnya,”Tegas Ali.

(Wn-Red)

Jawaban Kepsek SDN 02 Winong Terkait Vaksinasi yang Diduga Buat Kejang-kejang

Februari, 23, 22

PATI-cakranusantara.net| Viralnya berita yang pernah terbit sebelumnya terkait Vaksinasi di SDN 02 winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga membuat Siswi Sherin setelah di Vaksin menjadi kejang-kejang dan sempat dilarikan di Puskesmas Pati I.

Melalui Surat Undangan kepada Orang tua murid guna untuk Klarifikasi yang di hadiri Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 02 Winong, Camat Pati, Kepala Puskesmas Pati 1, Korwil Pendidikan Kecamatan Pati serta Muspika setempat yang berlangsung di SDN 02 winong.

Nita (Orang tua Sherin) mengutarakan kekecewaan saat Kepala Sekolah (Kepsek) yang memaksa anaknya untuk vaksin dan jika tidak Vaksin anaknya tidak boleh sekolah, padahal, nita sebelumnya sudah menyampaikan anaknya punya riwayat penyakit, pihak sekolah sendiri juga di nilai lamban dalam menindak lanjuti kejadian tersebut bahkan Kepsek lewat sambungan telpon berucap “masalah kecil kok di besar-besarkan?”, Yang membuat saya sangat kecewa karena menyangkut keselamatan dan kesehatan anak.”Jelasnya.

Klarifikasi ini jelas dan bisa dijadikan sebagai Edukasi ke belakang jika ada kendala atau masalah Vaksinasi anak Sekolah, dan meminta untuk Kepsek SDN 02 winong berprilaku yang Sopan sebagai orang yang berpendidikan dan beretika, jika ada permasalahan segera menyikapinya, dan tidak terkesan Arogan, kok malah seakan Dendam karena ada kritikan dari orang tua.

“Sebagai orang tua dan keluarga Sherin bisa memaafkan Kepsek, Tarmidi, tapi saya tidak akan melupakan kejadian itu !”,tegas Nita Orang tua Sherin.

Sementara, Tarmidi Kepsek SDN 02 Winong mengomentari keluhan orang tua murid yang di nilai lambat beralasan sedang sibuk mengurusi kegiatan vaksin, mengatur jalanya Vaksinasi berjalan lancar dan karena banyak kerjaan atau agenda yang lain dan sempat menanyakan ke Wali kelas alamat tidak sesuai domisili sesuai yang di data Sekolah dan sempat kebingungan mencari alamat Sherin dan menyoalkan anak untuk harus mengikuti Vaksin berdasarkan surat edaran (SE) dari Dinas pendidikan (Disdik), pihak Sekolah hanya sebatas Regulasi untuk tempat Vaksinasi dan juga meminta maaf jika ada kekeliruan saat itu ke orang tua Sherin.”kata Kepsek.

Seusai acara Klarifikasi awak media juga mewawancarai Tarmidi menanyakan kembali tentang pemaksaan Vaksin terhadap muridnya, seingat Tarmidi merasa tidak pernah mengutarakan hal tersebut ke orang tua hanya sebatas regulasi tempat kurang lebihnya tidak ada kewenangan yang lain dan sudah Sosialisasi sebelumnya.”katanya.

Ditambahkan Camat Pati kota. Drs Didik Rusdianto, yang berhak menentukan anak divaksin atau tidak itu dari tenaga medis sendiri,”Tambah Singkat Camat.

Sementara Kepala Puskesmas pati 1 menyampaikan, semua siswa yang di Vaksin harus melewati Screning dari tim kesehatan dan dari tim Medis Puskesmas menyatakan masalah vaksin yang terjadi di SDN 02 winong saat ini sudah selesai penyelesaianya dengan pihak keluarga Siswa.

Baca Juga: https://www.cakranusantara.net/kesehatan/siswi-sd-mengalami-kejang-kejang-diduga-setelah-di-vaksin/

(Nng-Red)

Alun-alun Kembang Joyo di Geruduk Warga, Ini Sebabnya

Februari, 23, 22

PATI-cakranusantara.net| Alun-alun Kembang Joyo di Geruduk Warga karna ingin mendapatkan Minyak Goreng (Migor) yang di Alokasikan dari Disdagprin (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) Kabupaten Pati dengan harga SNI (Murah).

Data yang dihimpun media ini di sela kesibukan kegiatan Kepala Disdagprin, Hadi Santoso mengatakan, hari ini Disdagprin Droping Migor sebanyak 4000 kemasan plastik dengan harga murah yang di Alokasikan di Alun-alun Timur atau Alun-alun Kembang Joyo.

“Penjualan Migor saat ini berupa Migor dalam kemasan plastik atau sebanyak 4000 liter. Nanti kalau ada tambahan kita siapkan lagi 2000 liter dalam bentuk kemasan premium, untuk harga per kemasan Rp 13.500,” Tegas Hadi, Rabu (23/02/2022).

Alokasi Migor murah dengan harga yang sudah di tetapkan oleh pemerintah Pusat. Disdagprin masih mendapatkan Migor melalui Bulog Pati sebanyak 2000 liter untuk di Alokasikan kembali kepada warga kemungkinan bisa bertambah tidak hanya 2000 liter saja,”Tambah Hadi Santoso.

(Tim-Red)

Kementrian Kominfo RI Zidak ke Pelabuhan Juana, Ini Alasannya

Februari, 22, 22

PATI-cakranusantara.net| Kementerian Kominfo Republik Indonesia (RI) terjun langsung (Zidak) ke Pelabuhan Juana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dalam rangka menggali informasi Radio HF (High Frequency) yang dirasa mengganggu Radio Penerbangan.


Pasalnya, pihaknya mendapatkan aduan dari masyarakat akan adanya gangguan Radio Penerbangan, yang indikasinya terganggu dari Radio masyarakat Nelayan.


Data yang dihimpun media ini, Dwi Handoko dari Kementerian Kominfo kepada awak media saat di wawancarai mengatakan, karena adanya aduan dari masyarakat, maka  dari itu kami menggali informasi kepada masyarakat Nelayan, mereka menggunakan Radio apa?, nanti di carikan solusi agar tidak mengganggu radio penerbangan.”katanya.


Gangguan ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Adapun alasan baru di tindak lanjuti karena baru mendeteksi bahwa, ternyata masalahnya dari Radio para nelayan, dan kita juga sudah menjalin kerja sama dengan teman-teman KKP.”ucapnya.


Sebenarnya, ini memang tidak mudah untuk menyelesaikannya, kalau kita mau gampang untuk penyelesaiannya kita tinggal tangkapin saja semua nelayan, tapi kita coba cari solusi agar nelayan bisa melaut dengan komunikasi yang ada tapi tidak mengganggu,”tambahnya.

Radio ini sifat pemakaiannya di acehpun bisa terdengar di merauke, Radio ini namanya Radio HF (High Frequency) jadi jauh jaraknya dan tidak mengenal batas, ini sifatnya hanya sampling saja, karena Juwana merupakan salah satu pelabuhan yang besar.


“Tidak hanya Pelabuhan Juwana saja yang kita jadikan sampling, tapi ada juga dari Pelabuhan Indramayu, Sulawesi Selatan, Kendal, Cilacap dan termasuk pelabuhan yang besar-besar itu kita jadikan sampling,”tambahnya lagi.


Adapun Dampak untuk Radio penerbangan terkait masalah frekuensi radio dari para nelayan, Komunikasi Pilot menjadi terganggu.

“Misalnya, Pilot sedang komunikasi mau merubah ketinggian, oke di izinkan, akan tetapi ditengah komunikasi ada suara musik Dangdut dari Radio Nelayan yang terdengar, dan pasti Komukasi Pilot menjadi terganggu, apalagi di udara itu bagai antara hidup dan mati,”pungkasnya.


(Ts-red)