DIY – Ketua Umum Bhayangkari Juliati Sigit Prabowo menggelar bakti sosial (baksos) di Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai Yogyakarta. Kegiatan itu juga diikuti oleh Ketua Bhayangkari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Kegiatan Bhayangkari Peduli itu dilaksanakan di yayasan yang selama ini dikelola oleh personel kepolisian dari Bid Propam Polda DIY, Bripka Nur Ali Suwandhi.
“Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai Yogyakarta ini merupakan yayasan yang dikelola oleh Bripka Nur Ali Suwandhi, anggota Bidpropam Polda DIY,” kata Juliati dalam akun Instagram resminya @bhayangkari.ketua_umum, Jakarta, Jumat (19/11/2021).
Juliati mengungkapkan, yayasan yang dikelola personel kepolisian sebagai wujud pengabdian terhadap masyarakat itu, selama ini mengasuh 190 anak.
“Terdiri dari anak yatim piatu dan juga anak anak yang orangtuanya tidak mampu,”ujar Juliati.
Ia pun memberikan apresiasi kepada Bripka Nur Ali Suwandhi telah memberikan pengabdian dan dedikasinya kepada masyarakat. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Nur Ali sangat menginspirasi dan dapat dijadikan contoh bagi seluruh personel kepolisian yang ada.
Juliati berharap dengan adanya penyerahan bakti sosial ini bisa meringankan beban di tengah Pandemi. Serta mengembalikan keceriaan dari anak-anak tersebut,”ucap juliati.
Untuk diketahui, sosok Nur Ali salah satu personel kepolisian yang telah diberikan penghargaan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, berupa tiket sekolah perwira.
Reward tersebut diberikan lantaran prestasi dari Nur Ali. Diantaranya adalah telah membangun 13 Masjid di Yogyakarta. Ia juga membangun tiga sekolah gratis dan melakukan pembinaan terhadap pemulung.
Selain ke Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai, bantuan juga diserahkan secara simbolis ke Relawan Sosial Yogyakarta, Parisadha Hindu Dharma Indonesia DIY, Yayasan Realino Seksi Pengabdian Masyarakat, dan juga Gereja Bethel Indonesia Teleios DIY.
Jakarta – Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) turut hadir dalam peringati hari anak tahun 2021, guna bersama membangun komitmen dan Dedikasi untuk anak-anak di seluruh Indonesia yang hari ini kembali di peringati Hari Anak se-dunia.
“A Better Future for Every Child” atau masa depan yang lebih baik untuk setiap anak” yang menjadi tema besar peringatan tahun ini, seyogyanya kita jadikan momentum untuk lebih memperkuat dedikasi kita para orang tua dan seluruh eksponen masyarakat, bangsa dan negara dalam melindungi anak-anak dari ragam persoalan bangsa yang dapat mengancam masa depannya kelak, Sabtu 20 November 2021.
Jelas dan pasti, korupsi serta perilaku koruptif adalah salah satu permasalahan besar bangsa yang sangat mengancam masa depan anak-anak Indonesia, mengingat penyakit kronis tersebut masih dianggap laten atau budaya di republik ini,”ujar Ketua KPK H. Firli Bahuri dalam press releasenya yang diterima redaksi, sabtu 20/11 pagi.
Firli menuturkan bahwasanya melindungi anak-anak dari persoalan laten korupsi dan perilaku koruptif, seyogyanya tanggung jawab kita bersama, bukan hanya para orang tua atau keluarga semata.
Seluruh elemen dan eksponen bangsa di republik ini, wajib turut serta menjadi bagian dari keluarga besar dengan memberikan kontribusi positif dalam proses ‘asah, asih dan asuh’ anak-anak Indonesia, generasi penerus masa depan bangsa agar mereka terbebas dari bahaya laten korupsi dan perilaku koruptif,”ungkap Ketua KPK
Selain ilmu pengetahuan, Firli menyebut bahwa nilai-nilai ANTIKORUPSI seyogyanya kita semakin kedalam hati sanubari serta pikiran anak-anak Indonesia sedini mungkin, untuk menumbuhkan budaya ANTIKORUPSI dalam diri mereka agar negeri memiliki generasi penerus bangsa yang memiliki karakter kuat, berintegritas, cerdas, berperilaku jujur, adil, sederhana serta memiliki moral dan etika yang baik.
Hanya dengan menanamkan nilai-nilai ANTIKORUPSI, generasi bangsa ini dapat terlepas dari pengaruh buruk korupsi dan perilaku koruptif yang telah berurat akar di republik ini,”terang Firli.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memandang jalur pendidikan sangat penting dan menjadi urat nadi serta elemen vital dalam upaya membangun karakter serta integritas anak bangsa, agar ruh ANTIKORUPSI senantiasa bersemayam dan bergelora di jiwa dan raga anak-anak Indonesia,”ungkap Ketua KPK H. Firli Bahuri.
Maka atas dasar itulah, KPK memasukkan pendidikan sebagai salah satu “national interest” dalam Rencana strategi tahun 2019-2024 dan road map KPK 2022-2045.
Bukan hanya itu lanjut Firli, KPK juga menempatkan pendidikan sebagai bagian utama dalam Trisula pemberantasan korupsi yang menjadi core bussiness KPK.
Dengan menggunakan jejaring pendidikan formal maupun non formal mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga Peguruan Tinggi.
KPK telah memasukan unsur dan nilai-nilai pendidikan ANTIKORUPSI kepada generasi penerus bangsa ini sejak dini, remaja hingga dewasa untuk membentuk sekaligus menjaga karakter serta integritas setiap anak bangsa agar tidak terpengaruh dengan laten korupsi maupun perilaku koruptif.
Harus bersama kita fahami, muara dari persoalan korupsi dinegeri ini adalah telah hilangnya nilai-nilai ANTIKORUPSI (jujur, berintegritas, peduli, mandiri, disiplin, tanggung- jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil) dari dalam diri, sehingga siapapun yang kehilangan nilai-nilai tersebut, tentunya akan terpapar virus korupsi.
Penting bagi kita untuk senantiasa menanamkan nilai-nilai ANTIKORUPSI agar mata batin anak-anak generasi penerus bangsa ini dapat melihat jernih, korupsi adalah jalan sesat, perbuatan maksiat yang hanya menyuguhkan kenikmatan sesaat dimana dosanya harus ditanggung dunia akhirat.
Wajib bagi anak-anak untuk senantiasa menumbuhkan nilai-nilai ANTIKORUPSI dalam dirinya, agar mereka dapat memandang lebih jauh, bahwasanya korupsi adalah hal terhina dan aib nan tercela, bukan budaya apalagi kultur warisan leluhur bangsa.
Selain itu, keluarga dirumah juga memiliki peran penting dalam proses pembentukan jatidiri anak-anak, untuk membentuk cluster-cluster ANTIKORUPSI dalam rangka memperkokoh ketahanan serta konsistensi nasional mewujudkan cita-cita, impian dan harapan NKRI lepas dari perilaku koruptif dan laten korupsi.
Dimulai dari sebuah keluarga-lah, ruh ANTIKORUPSI yang senantiasa menyiratkan nilai-nilai kejujuran, kesederhanaan, moral dan etika, kita hembuskan kepenjuru kalbu setiap individu khususnya anak-anak untuk membentuk karakter keluarga ANTIKORUPSI.
Jika dicermati secara utuh dalam kontek pembangunan pendidikan ANTIKORUPSI, ‘jiwanya’ adalah pendidikan karakter. Sebagaimana kita ketahui bahwa muara dari persoalan korupsi adalah hilangnya nilai-nilai ANTIKORUPSI dari dalam individu sehingga pendidikan ANTIKORUPSI wajib ditanamkan sedari dini kepada anak-anak Indonesia.
Hal ini menjadi penting, mengingat pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa digunakan untuk menanamkan nilai, membentuk karakter dan Budaya Antikorupsi serta menjadi peradaban Antikorupsi,”harap Firli.
Pemberantasan korupsi telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) bersama segenap elemen bangsa ANTIKORUPSI di Republik ini, melalui berbagai upaya, diantaranya dengan reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, perumusan organisasi, sinergitas antar lembaga dan lain sebagainya.
Akan tetapi, upaya-upaya tersebut tentu tidak cukup bahkan jauh dari kata berhasil, apabila tidak di ikuti pergeseran mindset dan kultur bangsa untuk mengarah pada gerakan sosial nasional ANTIKORUPSI, sehingga korupsi dan perilaku koruptif bukan lagi dianggap kultur bangsa dan hal biasa yang dilakukan sejak dulu hingga saat ini di bumi pertiwi.
Keluarga sebagai bagian dari basis masyarakat, adalah sasaran inti gerakan perubahan sosial budaya masyarakat Indonesia agar tak lagi melihat korupsi sebagai budaya apalagi menjadi kebiasaan dalam setiap tatanan kehidupan di republik ini.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki pandangan bahwa keluarga ANTIKORUPSI dapat mempengaruhi individu dan keluarga lainnya serta memiliki peran sentral dalam membangun budaya ANTIKORUPSI dalam masyarakat.
Dari pandangan itulah, kami membuat Konsep Pembangunan Budaya Antikorupsi Berbasis Keluarga, dengan berbagai program dan kegiatan, antara lain gerakan PAK ( Penyuluh Anti Korupsi) , API ( Agen Pembangun Integritas), Paku Integritas ( Penguatan Anti Korupsi Untuk Penyelenggara Negara Berintegritas), menerbitkan buku dengan tema Membangun Gen Aksi dari Keluarga Jujur Keluarga Bahagia.
Panduan Menumbuhkan Kejujuran kepada Anak Sejak Dini, Panduan Pelaksanaan Program Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga, sebagai acuan yang dapat diterapkan dalam setiap keluarga dengan tujuan membentuk karakter kuat yang menjunjung tinggi integritas, nilai-nilai kejujuran dan kesederhanaan dalam setiap generasi masa depan bangsa yang dilahirkan dalam sebuah keluarga.
Secara eksplisit kami gambarkan bahwa dari sebuah keluarga, perubahan sikap, perilaku masyarakat akan terjadi, dan memunculkan tatanan sosial budaya dan kultur baru yang melihat korupsi sebagai musuh bersama, memandang perilaku koruptif adalah sesuatu yang hina, dan yang tak kalah penting membudayakan budaya ANTIKORUPSI dibumi pertiwi.
Kami tegaskan, KPK hadir dalam rangka mengawal berjalannya tujuan negara, cita-cita didirikannya republik ini, yang tak lain untuk menciptakan kesejahteraan, kemakmuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang cerdas bagi segenap bangsa dan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mulai Miangas hingga Pulau Rote.
Mewujudkan tujuan negara adalah kewajiban kita bersama untuk memberikan kepastian masa depan lebih baik lagi bagi anak-anak Indonesia.
kewajiban dan kepastian tersebut akan benar-benar terlaksana apabila NKRI benar-benar terbebas dari penyakit kronis korupsi.
Kembali kami Ingatkan, menangkap koruptor adalah tugas KPK dan aparatur penegak hukum lainnya, namun mencegah korupsi sedini mungkin dengan menanamkan pendidikan ANTIKORUPSI untuk melindungi masa depan anak-anak generasi penerus bangsa dari pengaruh korupsi dan perilaku koruptif, adalah kewajiban mulia seluruh bangsa dan rakyat Indonesia.
Insya Allah, segenap upaya dan daya KPK bersama seluruh elemen bangsa dalam melindung generasi penerus bangsa dari perilaku koruptif dan laten korupsi yang menggurita di republik ini, masa depan republik ini dan cita-cita serta tujuan negara dapat benar-benar terwujud,”harapnya
Kepada anak-anakku diseluruh penjuru tanah air, kami ucapkan selamat memperingati dan merayakan Hari Anak Sedunia, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang maha Esa senantiasa meridhai perjalanan panjang anak-anak Indonesia, generasi penerus masa depan bangsa yang dapat menjadi motor untuk mengakselerasi terwujudnya cita-cita Indonesia Jaya, Indonesia Sejahtera, Indonesia Makmur, Indonesia Aman, Damai, dan Berkeadilan,”Tutup ketua KPK seraya mengucap salam.
JEPARA – Kasus penganiyaan yang menyeret nama tersangka Novi Minggar Aryanti atau NMA warga Desa Wedelan dan Suwarni asal Desa Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah berakhir secara kekeluargaan pada Jumat (19/11/2021).
Penyelesaian damai itu dilakukan setelah adanya mediasi dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jepara berdasarkan prinsip restorative justice, sehingga untuk perkara penganiayaan tersebut tidak perlu dibawa sampai ke tingkat persidangan. Kedua belah pihak antara pelapor Suwarti dan terlapor Novi sepakat berdamai, dengan syarat agar keadaan bisa dikembalikan seperti semula, sehingga dalam proses ini harus melibatkan pelaku, korban, keluarga ke dua pihak, dan pihak-pihak terkait, seperti Kepala Desa, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat.
“Tujuannya menyadarkan mereka bahwa tidak semua perkara harus diselesaikan ke meja hijau, awalnya memang menolak berdamai, namun akhirnya luluh. Jadi kami ingin mengembalikan keadaan seperti semula dengan mediasi damai,”Ungkap Ayu Agung selaku pemohon perdamaian.
Selain itu, untuk alasan agar masalah ini bisa berakhir damai yaitu tersangka pertama kali melakukan tindak pidana, tuntutan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun, dan nilai kerugiannya tidak lebih dari Rp 2,5 juta, dan yang menjadi pertimbangan lain adalah pelaku belum pernah melakukan kejahatan, sehingga sesuai Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) terhadap tersangka diserahkan Kepala Kejari Jepara Ayu Agung di Aula Kejari Jepara pada (19/11).
“Kejari mengupayakan restorative justice karena berbagai pertimbangan.”Ujarnya. Dari keterangan Ayu Agung, permohonan perdamaian tersebut telah disetujui oleh pimpinan Jampidum melalui ekspose Senin (15/11) lalu. Sementara, restorative justice sesuai dengan peraturan jaksa (Perja) nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan karena telah memenuhi tiga persyaratan.
Sementara itu, untuk perkara antara Novi dan Suwarti selesai didamaikan, Kejari Jepara bersurat ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) untuk selanjutnya dilakukan ekspose perkara di Jampidum. Upaya perdamaian itu pun disetujui oleh Kejati dan Jampidum. Sehingga, Kepala Kejari Jepara menerbitkan SKPP Selasa (16/11) lalu.
Pemberalakuan restorative justice kemarin merupakan pertama kali digelar di Jepara. Ayu berharap perkara-perkara ringan dan memenuhi persyaratan bisa diupayakan untuk diterapkan restorative justice.
“Untuk perkara tertentu seharusnya tidak perlu sampai ke meja hijau atau ke penjara, sebab penjara saat ini sudah over kapasitas, seharusnya pidana lain saja yang memang layak untuk pemidanaan dan dipenjara,”imbuhnya.
PATI – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pati menolak tuntutan pemohon dalam sidang Praperadilan atas dugaan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang di lakukan Kepala Desa (Kades) Bulumanis Lor, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Sidang praperadilan yang digelar mulai Jumat (12/11/2021), dengan hakim tunggal Eri Acuka Barata dengan surat register bernomor 3/pra-pdn/2021/Pn.Pti diputuskan dan dikembalikan ke penyidik karena masih dalam tahap proses.
Kuasa Hukum pemohon, Dika Andriyanto kepada wartawan mengatakan, Esepsi dari pemohon ditolak karena masih ada pemeriksaan pokok perkara, artinya perkara dugaan Tipikor yang dilaporkan dan melibatkan Kades Bulumanis Lor masih berjalan dan belum selesai proses penyidikannya.
“Dari februari 2021 kasus ini terkesan dihentikan, namun memang administrasi belum ada, namun harapan kami fakta secara materil dan formil, kita berharap hakim bisa berpikir normatif,”katanya.
Meski begitu, Hakim harus mencari trobosan-trobosan hukum yang berkaitan dengan persoalan ini. Pasalnya, Kasus yang sejak Februari 2021 terkesan dihentikan oleh penyidik, sehingga harus menolak pemohon karena dianggap tidak ada Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3).
“Kalau masih dalam tahap penyelidikan, maka akan kita kawal dan kita pantau prosesnya sejauh mana, karena kepastian hukum ini harus jelas, kalau tidak cukup bukti maka harus ditutup,”Ujarnya.
Selain itu, Setelah sidang Praperadilan ini selesai, harus ada gelar perkara, untuk menentukan apakah ini masuk atau tidak dalam unsur pidannya, kalau tidak masuk maka harus ditutup, dan kalau cukup bukti, maka harus lanjut ke penyidikan, artinya harus lebih ke kepastian hukum.
“Kita menghargai putusan hakim pemeriksa yang mengambil sikap secara normatif, namum dalam proses hukumnya akan kita kawal dan kita pantau sampai ada kepastian hukum yang jelas,”Tandasnya.
Sebelumnya, Praperadilan ini atas pelaporan yang masuk ke Polda Jateng pada 9 Juni 2020 dengan bukti Pengaduan, SPA/358/VI/2020/Reskrimsus. Namun kemudian dilimpahkan ke Polres Pati pada 3 Juli 2020 dengan tanda terima pelimpahan B/6084/VII/RES.7.4./2020/Reskrimsus, yang diterima Kanit Idik unit lll Tipikor IPTU Miftah Anshori, dengan surat nomor B/5778/VII/Res.3.3./2020/ResPati.
“Kasus ini berawal atas laporan dugaan Tipikor yang dilakukan oleh Kades Bulumanis Lor ke Polda Jateng, namun setelah di limpahkan ke Polres terkesan laporan tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Unit III Tipikor,”Ungkap Dika.
Jakarta – Program Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo dalam memajukan kesejahretaan rakyat indonesia layak di acungi jempol dan bukan hanya isapan jempol belaka. Salah satu programnya adalah mengedepankan proyek strategis Nasional yang menjadi prioritas utama, namun PT. BAHRUNY seakan-akan menghambat adanya program tersebut.
Hal tersebut dapat dilihat dalam intruksi presiden Jokowi yang tertuang dalam Keputusan Presiden RI No. 100 tahun 2014 tentang “Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera”.
Kita melihat begitu seriusnya Presiden dalam usaha memajukan pembangunan di daerah termasuk Sumatera Utara. Jelas kita lihat bagitu gencar dan luar biasanya proses pembangunan tersebut seperti pembangunan jalan tol di seluruh daerah wilayah sumatera utara yang merupakan salah satu proyek strategis Nasional.
Hal ini juga di perkuat dengan keluarnya Peraturan Preseiden Republik Indonesia No. 109 tahun 2020 tentang ” Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Proyek Strategis Nasional”Melihat hal tersebut terkadang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Kondisi di lapangan yang terjadi saat sekarang ini di sinyalir adanya pihak-pihak yang kurang mendukung program Presiden tersebut dengan bukti terjadinya penghambatan pembangunan proyek strategis nasional tersebut atau pembangunan jalan tol di Trans Sumatera seperti yang terjadi di lokasi pembangunan ruas jalan Tol Binjai – Langsa di section 1 Binjai – Berandan.
Menurut data yang dihimpun di lapangan, pada saat sekarang ini sedang di lakukan pembangunan oleh pihak PT. HK Infrastruktur ( HKi ) sebagai pelaksana pembangunan proyek strategis Nasional tersebut dimana di dalam proses pembangunan jalan tol Section 1 Binjai-Berandan yang di lakukan pihak HKi tersebut tepatnya di zona 3 yang akses dan trase tol nya melalui lahan milik PT. BAHRUNY atau sebuah perusahaan swasta dengan Hak Guna Usaha (HGU ) kebun kelapa sawit dan karet yang berada di Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat menjadi salah satu kendala di dalam pembangunan proyek strategis nasional tersebut.
Kendala yang terjadi adalah proses pembebasan lahan yang di lakukan oleh pihak vendor ke PT. BAHRUNY tersebut di nilai selalu di abaikan pihak PT. BAHRUNY dan kurang adanya respon positif, padahal proses ganti rugi lahan yang terkena akses dan trase jalan tol tersebut sudah pernah untuk di laksanakan.
Demi mengejar percepatan proyek strategis nasional tersebut, pihak PT. HKi ingin memberikan ganti rugi cors produksi terhadap tanaman yang terkena dan terdampak dari pembangunan ruas jalan tol tersebut yang berada di areal PT. BAHRUNY tersebut namun hal tersebut juga kurang mendapat respon yang baik bahkan terlalu bertele-tele di dalam proses nya seakan akan pihak PT. BAHRUNY sangat terkesan enggan untuk melepas atau memberikan lahan yang berada di dalam HGU mereka, padahal areal yang berada di dalam HGU tersebut dapat di ambil alih oleh Negara apabila negara membutuhkan.
Dalam hal ini pihak PT. BAHRUNY akan mendapatkan konpensasi tetapi masih di abaikan dalam pelepasan areal tersebut sehingga sampai berita ini di turunkan masih terjadi penghambatan pekerjaan di zona 3 section 1 Binjai – barandan yang berada di areal PT. BAHRUNY yang terletak di Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.
Hal tersebut juga di kuatkan dengan pengakuan saudara Erwin yang juga merupakan salah satu sub contractor di PT. HKi tersebut.Kita meminta kepada yang Mulia presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo agar memberikan tindakan dan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang di anggap sengaja melakukan penghambatan terhadap proses pembangunan proyek strategis nasional tersebut.
Pati – AIPTU MOCH. RIVAI, S.H. pemangku Jabatan Baur Tilang Sat Lantas (Satuan Lalulintas) Polres (Kepolisian Resort) Pati mendapatkan penghargaan atas prestasi yang di berikan di lingkungan Satlantas Polres Pati saat apel pagi.
Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Pati AKBP CRISTIAN TOBING, S.I.K., M.H., M.Si. pimpin langsung Apel Pagi yang sekaligus memberikan Reward kepada para anggotanya yang berprestasi. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Kapolres Pati Nomor : KEP/ 40 /XI/ /2021 tanggal 10 November 2021.
Dalam kesempatan itu, Kapolres Pati memberikan Penghargaan kepada Anggotanya yang berprestasi dan diserahkan secara langsung, kepada 4 anggota di lingkungan Satlantas Polres Pati, Kompenten dalam penerapan sistem E-TLE di Polres Pati, Kamis pagi (18/11/2021).
Adapun 4 personil tersebut yang mendapatkan penghargaan tersebut diantaranya ;
1. IPDA MUSLIMIN, S.H. pemangku Jabatan Kaur Binops Sat Lantas Polres Pati
2. AIPTU MOCH. RIVAI, S.H. pemangku Jabatan Baur Tilang Sat Lantas Polres Pati
3. AIPDA SUTIONO pemangku Jabatan Anggota Urtilang Sat Lantas Polres Pati
4. AIPTU HADZIQ pemangku Jabatan Ps Paur Subbag STRAJEMEN dan RB Bagren.
Kapolres Pati juga mengucapkan selamat kepada para Personal yang sudah mendapat penghargaan atas kinerjanya dan berharap agar ini bisa dijadikan motivasi atau penyemangat pada anggota Polres Pati yang lain, agar dapat berprestasi di bidangnya masing masing,”ucap Kapolres.
Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta kepada seluruh jajarannya di SDM Polri untuk bisa menjadi ‘koki’ yang meramu kompetensi nilai etika, kepemimpinan dan teknis untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul seperti yang diharapkan dan dipercaya oleh masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Sigit saat menutup Rapat Koordinasi Pembinaan (Rakorbin) SDM Polri di Yogyakarta, Jumat (19/11/2021).
“Hal tersebut menjadi tugas rekan-rekan sebagai koki yang mampu meramu nilai-nilai etika, nilai kepemimpinan dan nilai teknis ini ada di dalam setiap karakter individu SDM Polri,”kata Sigit.
Dengan dibentuknya SDM Polri yang unggul sebagaimana diharapkan masyarakat, kata Sigit, hal itu juga sesuai dengan semangat dari gagasan transformasi Polri yang Presisi (Prediktif, Resposibilitas, dan Transparansi Berkeadilan).
“Saya ingatkan saya memiliki program bagaimana mewujudkan transformasi Polri menuju Polri yang Presisi. Dimana di dalamnya harus memiliki kemampuan prediktif, memiliki kemampuan etika untuk responsibilitas dan mampu melaksanakaan tugasnya secara transparansi berkeadilan,”ujar mantan Kapolda Banten tersebut.
Menurut Sigit, terciptanya SDM Polri yang Presisi juga sebagaimana tindaklanjut dari harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap Korps Bhayangkara dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Mengutip pernyataan Pak Presiden RI bagaimana pentingnya SDM unggul dalam menciptakan Polri yang Presisi. Ini pernah disampaikan beliau beberapa waktu lalu, bagaimana harapan beliau bahwa Polri harus Presisi dalam menjalankan Wewenangnya. Untuk itu pengembangan SDM Polri harus betul-betul diperhatikan secara serius. Mulai dari rekrutmen, pendidikan dan promosinya dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk membentuk karakter SDM Polri yang mampu menjalani tugas terhadap tantangan yang kita hadapi saat ini. Kemudian kita manfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terus berkembang sampai saat ini,”ucap Sigit.
Mantan Kabareskrim Polri ini berharap, Rakorbin SDM Polri ini melahirkan formula yang inovatif sebagai Road Map demi mewujudkan personel Polri yang unggul dan siap menghadapi tantangan zaman kedepannya yang semakin kompleks.
Dari segi internal, Sigit menyebut SDM yang unggul akan mampu membuat Polri jauh lebih baik lagi kedepannya. Sehingga, kepercayaan dari masyarakat terhadap polisi akan terus meningkat kedepannya.
Adanya pengembangan SDM, Sigit menyatakan bahwa, hal itu akan menghapuskan stigma di masyarakat soal penanganan kasus yang tebang pilih, etika yang kurang baik, penegakan hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas dan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum.
Disisi lain, Sigit juga menekankan kepada jajaran SDM Polri untuk terus meningkatkan kesejahteraan terhadap seluruh personel kepolisian di Indonesia. Sebagai salah satu profesi yang memiliki tingkat stres cukup tinggi, Sigit menekankan, soal kesejahteraan harus diperhatikan dengan baik.
Menurut Sigit, dengan adanya peningkatan kesejahteraan, hal itu akan semakin membuat jajaran termotivasi untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan menjadi lebih tenang.
“Kemudian selanjutnya, terkait dengan kesejahteraan ini juga ada teori yang menyatakan kalau kualitas kehidupannya jauh lebih baik, maka tingkat stres anggota tentunya akan berkurang dengan terpenuhinya kesejahteraan tersebut.”kata Sigit.
Salah satu kesejahteraan yang harus diperhatikan kepada seluruh jajaran kepolisian adalah menyiapkan tempat tinggal yang layak. Sehingga, lanjut Sigit, personel yang baru menjadi Polisi tidak perlu memusingkan tempat berlindung. Sigit pun telah memiliki program 100 ribu rumah untuk personel kepolisian.
“Bagaimana di kota-kota paling tidak kita bisa bantu buatkan rumah dinas buat mereka. Apakah bentuknya rusun, apakah rumah dinas ataupun bentuk-bentuk lain yang bisa kita kerjasamakan. Sehingga anggota kita sejak awal tidak usah pusing hal-hal seperti itu. Di satu sisi tentunya akan mudah, manakala kita butuhkan anggota dalam waktu cepat, karena memang rumah dinas disiapkan, asrama, atau rusun disiapkan. Karena pada saat ada panggilan tugas yang sifatnya mendadak bisa hadir dengan lebih cepat,”papar Sigit.
Selain itu, Sigit juga meminta kepada SDM Polri menyiapkan pelayanan konseling bagi jajaran kepolisian secara periodik yang memiliki risiko pekerjaan tekanan atau stres yang tinggi. Pasalnya, hal itu juga bisa mencegah potensi terjadinya pelanggaran-pelanggaran ketika menjalankan tugasnya di lapangan.
Disisi lain, Sigit meminta agar SDM Polri memberikan perhatian kepada anggota yang mengalami sakit. Ia menyatakan,saat ini sudah ada Aplikasi e-Yankes untuk melakukan monitoring kesehatan para personel.
“Harapan kita aplikasi yang ada terus dimanfaatkan dan dikembangkan untuk proses pemantauan anggota kita yang memiliki penyakit menahun tidak terpantau. Dengan aplikasi ini anggota tersebut bisa diikuti,paling tidak ini menjadi perhatian organisasi terhadap anggota kita yang sakit. Kita yakinkan bagaimana progres dari pengobatan dengan kerjasama antara SDM dengan kesehatan. Sehingga kemudian anggota kita betul-betul bisa kembali sehat,”ujar Sigit.
Lebih dalam, Sigit mengatakan harus ada pemberian reward kepada personel-personel yang berprestasi dan menjalankan tugasnya dengan baik. Di tahun 2021 ini, Sigit menyampaikan telah memberikan reward terhadap 3.056 personel.
“Sistem ini tolong dibuat sehingga anggota mendapatkan pelayanan,khususnya terhadap anggota yang bertugas mungkin jauh dari pemantauan,dia tidak kalah melaksanakan tugas dan memiliki prestasi tapi tidak terlihat,ini bagaimana caranya semua harus termonitor. Sehingga saat tidak terlihat itu bisa termonitor oleh radar kita. Ini menjadi tugas kita semua saya harapkan motivasi anggota terus meningkat di tahun 2022. Kalau yang saya berikan reward meningkat artinya motivasi anggota pasti meningkat dalam laksanakan tugas,”tutur Sigit.
JAKARTA – Merebaknya pendukung yang mencalonkan figur yang dianggapnya layak menggantikan posisi Kepemimpinan Jokowi, Pusat Pengkajian Pemimpim Masa Depan (PPPMD)meyakini Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bisa membawa kemajuan untuk TNI. Bahkan, kepemimpinan Jenderal Andika dipastikan akan terlihat semakin seksi bila berhasil membawa kenyamanan bangsa Indonesia ini. Partai politik tentunya akan melirik kinerja Jenderal Andika dalam bursa calon presiden (Capres) pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Koordinator PPPMD, Soenardjo Soemargono JD di ruang kerjanya mengatakan Jenderal Andika Perkasa bukan pemimpin yang dianggap asing oleh masyarakat. Kinerjanya yang sangat positif dan humanis membuat Jenderal Andika cepat dikenal masyarakat. Di bawah kepemimpinan Jenderal Andika, TNI diyakini semakin merakyat dan dekat di hati masyarakat. Sehingga, bukan tidak mungkin jika Jenderal Andika menjadi rebutan partai politik untuk diusung pada Pilpres 2024 mendatang.
“Jenderal Andika Perkasa ini berpotensi menjadi “Kuda Hitam” dalam bursa Capres 2024 mendatang. Ini bisa terwujud jika Jenderal Andika berhasil memajukan TNI. Apalagi bila TNI semakin dekat di hati masyarakat dan disegani negara – negara asing, tentunya Jenderal Andika semakin diidolakan masyarakat untuk melanjutkan kepemimpinan bangsa ini, menggantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi),” ungkapnya Kamis (18/11/2021).
Kekuatan lain Jenderal Andika Perkasa sambung Soenardjo adanya Jenderal Dudung Abdurachman yang juga baru dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), KSAL Laksamana Yudo Margono dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo, yang akan menguatkan posisi Panglima TNI tersebut. Tentunya Presiden Jokowi sudah mempertimbangkan secara matang hingga akhirnya memilih Jenderal Andika Perkasa, yang dikenal humanis dan tegas, menjadi Panglima TNI.
“Sebagai pemilik hak prerogratif, Presiden Jokowi sudah mempertimbangkan efek domino dalam mengangkat Jenderal Andika Perkasa. Pertimbangan Presiden Jokowi demi kebaikan bangsa ini, dan bukan karena kepentingan partai politik. Keputusan Presiden Jokowi paling beken dan keren dalam memilih Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Jokowi berani keluar dari zona aman ketika memilih orang nomor satu di jajaran TNI tersebut,” ujarnya.
Sebelum mengumumkan nama pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto, Soenardjo mempunyai alasan kuat mendukung Presiden Jokowi untuk memilih Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI, selain sang Jenderal cerdas tersebut memiliki banyak pengalaman dan prestasi yang gemilang, Jenderal Andika Perkasa dikenal juga lebih bersifat humble dalam memimpin bawahan, khususnya di jajaran TNI. Banyak perubahan yang sudah dilakukan Jenderal Andika Perkasa selama beliau menjabat KSAD, termasuk juga ketika masih menjabat sebagai Kepala Paspampres di era pemerintahan Presiden Jokowi.
Jenderal Andika Perkasa ini merupakan figur pemimpin yang humanis. Tidak hanya terhadap bawahan, Jenderal Andika sangat ramah terhadap masyarakat. Salah satu contohnya, pekerja bangunan di lingkungan Mabes TNI yang dari kalangan masyarakat sipil dan difabel saja diajak Jenderal Andika untuk makan bersama di ruang kerjanya. Banyak kegiatan humanis yang dicontohkan Jenderal Andika Perkasa ini kepada kita agar tumbuh rasa sense of sincerity diantara sesama kita. Tentunya ini semakin mengharumkan institusi TNI,” tuturnya.
Selain itu, kelebihan lain Andika Perkasa karena mampu membangun kerjasama dengan pemimpin militer negara adikuasa, seperti Amerika Serikat maupun pemimpin militer negara lainnya. Kerjasama ini semakin menguatkan posisi TNI di mata dunia, termasuk dalam perdamaian dunia maupun menjaga teritorial Indonesia. Sehingga setiap musuh kita akan berpikir panjang untuk mengusik teritorial bangsa Indonesia ini.
Menurutnya, alasan lain Presiden Jokowi memilih Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI, juga karena peranan Diah Erwiany Trisnamurti Hendrati Hendropriyono, istri Jenderal Andika Perkasa yang sangat banyak membantu pekerjaan suaminya, dan juga secara otomatis mengharumkan nama besar TNI. Diah Erwiany disamping banyak melibatkan dirinya dalam kegiatan kemanusiaan, juga membantu serta membangkitkan semangat masyarakat di tengah bergejolaknya pandemi di bumi Nuswantoro.
Termasuk membantu dan membangkitkan semangat tenaga kesehatan di tengah pandemi Covid-19 yang tengah melanda saat ini, Diah Erwiany melakukan kegiatan kemanusiaan ini juga termasuk melakukan tugas negara membantu pemerintah dalam menanggulangi penanganan Covid-19. Hal ini semakin menguatkan Jenderal Andika Perkasa akhirnya menjadi Panglima TNI.
“Diah Perkasa merupakan anak pertama dari tokoh intelijen nasional, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Drs. H. Abdullah Mahmud Hendropriyono, S.E., S.H., M.B.A., M.H. atau sering disebut A.M. Hendropriyono. Hendropriyono adalah Kepala Badan Intelijen Negara pertama, yang dijuluki the master of intelligence. Julukan ini disematkan kepada pria berusia 74 tahun karena menjadi “Profesor di bidang ilmu Filsafat Intelijen” pertama di dunia,” pungkasnya.
PATI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang ke Pati menekankan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pati Jawa Tengah, untuk lebih mengoptimalkan tunggakan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) agar segera diselesaikan sebagai bentuk pengoptimalisasi pendapatan daerah.
“Dari KPK kemarin datang ke Pati dan sudah memberikan rekomendasi,agar tunggakan PBB segera diselesaikan,karena itu sebagai optimalisasi pendapatan daerah,”Ungkap Kabid PBB Dan BPHTB Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati Udhi Harsilo kepada wartawan Kamis (18/10/2021).
Menurutnya, Untuk target penetapan PBB di tahun 2021 sebesar Rp 22,5 milyar,dengan baku ketetapan sebesar Rp 25 milyar. Target tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 21 milyar,”Dari tahun 2020, kita ada kenaikan, tapi hanya sedikit,”Katanya
Namun, Lanjut Udhi, Untuk tahun 2022 untuk kenaikan sendiri sebesar Rp 28 milyar. Hal itu menyusul atas rekomendasi dari KPK untuk lebih mengoptimalkan pendapatan daerah,apalagi selama pelimpahan kewenangan PBB dari Pemerintah Pusat (Pempus) ke (Pemda),dari tahun 2014 belum pernah dilakukan,sehingga dari rekomendasi itu Pemda agar segera menyelesaikan.
“Kenaikan itu tidak membebani kita,karena kenaikan kita hanya 1 kelas,paling sekitar 15-20 persen, dan tidak berpengaruh kepada masyarakat,karena memang itu rekomendasi dari KPK untuk mengoptimalkan pendapatan,”Ujarnya.
Disinggung dengan adanya masa PPKM, Udhi mengaku itu tidak berpengaruh. Pasalnya, Sejauh ini,sudah banyak investor yang masuk, adanya pabrik-pabrik dan antusias masyarakat untuk membalik nama pajak PBB,sehingga hal itu bisa mendongkrak pendapatan.
Bandung – Bertempat di kantor Penerangan Koharmatau Kepala Penerangan Koharmatau Kolonel Sus Nairiza,M.Si. beserta anggota mengikuti Rapat Koordinasi Teknis Penerangan (Rakornispen) TNI AU secara Virtual, Rakornispen TA 2021 berlangsung selama dua hari, mulai tanggal 17 s.d 18 November 2021.
Kegiatan diikuti 55 Kepala Penerangam (Kapen) satuan jajaran TNI AU di Indonesia, dipimpin langsung oleh Kadispenau Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah, S. Sos., di ruang rapat Dispenau Jakarta. Kamis (18/11/2021).
Rakornispen ini bertujuan untuk menyamakan visi dan persepsi personel penerangan dalam menjalankan tugas pengelolaan informasi. Diharapkan dengan diadakannya kegiatan ini dapat memberikan pencerahan kepada seluruh peserta, sekaligus para peserta dapat memberikan konstribusi positif bagi kemajuan dan pelaksanaan tugas-tugas bidang penerangan di masa mendatang.
Rakornispenau 2021 mengangkat tema Dengan semangat kreatif dan inovatif, Dispenau siap meningkatkan kemampuan literasi dan kualitas SDM penerangan guna mendukung terwujudnya TNI AU yang disegani di kawasan.