Bulumanis Lor, Sidang Praperadilan Atas Dugaan Tipikor Mendekati Putusan

November, 18, 21

PATI – Sidang Praperadilan dugaan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang di lakukan Kepala Desa (Kades) Bulumanis Lor, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati Jawa Tengah sudah masuk hari ke 5 pada tahap kesimpulan, dan akan dilanjutkan pada pembacaan putusan pada hari ke 6.


Hal ini disampaikan Humas Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Pati Aris Dwi Hartoyo kepada wartawan Kamis (18/11/2021). Dalam sidang yang dipimpin hakim tunggal Eri Acuka Barata dengan surat aduan bernomor 3/pra-pdn/2021/Pn.Pti digelar lantaran ada dugaan pemberhentian penyidikan tanpa diketahui adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). “Hari ini untuk agendanya kesimpulan, dan besok pembacaan putusan,”Katanya.

Menurutnya, Pelaksanaan sidang praperadilan akan dilaksanakan selama 7 hari, dan sejauh ini tidak ada intervensi apapun terhadap hakim yang memimpin sidang.

“Untuk intervensi dari siapapun kepada hakim tidak bisa, karena kami menjalankan tugas secara profesional, dan penanganan perkara diserahkan kepada hakim dan majelis hakim, dan karena ini praperadilan, maka hakimnya tunggal,”Ujarnya.


Sidang sendiri, Lanjut Aris, Dilaksanakan secara terbuka, dan semua yang disidangkan diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan permasalahan yang dilengkapi dengan bukti-bukti.

“Untuk Perkara seperti ini tidak bisa ditunda, dan jadwal sidang praperadilan hanya 7 hari sudah ada putusan, dan hasilnya seperti apa tergantung hakim dan kesaksian dari beberapa saksi,”Tandasnya.

Sekedar diketahui, Kuasa hukum Pemohon Dika Andriyanto sebelumnya menyampaikan Praperadilan ini atas pelaporan yang masuk ke Polda Jateng pada 9 Juni 2020 dengan bukti Pengaduan, SPA/358/VI/2020/Reskrimsus.

Namun kemudian dilimpahkan ke Polres Pati pada 3 Juli 2020 dengan tanda terima pelimpahan B/6084/VII/RES.7.4./2020/Reskrimsus, Selanjutnya diterima Kanit Idik unit lll Tipikor IPTU Miftah Anshori, dengan surat nomor B/5778/VII/Res.3.3./2020/ResPati.

“Kasus ini berawal atas laporan dugaan Tipikor yang dilakukan oleh Kades Bulumanis Lor ke Polda Jateng, namun setelah di limpahkan ke Polres terkesan laporan tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Unit III Tipikor,”Ungkap Dika.

Perkara ini, Lanjut Dia, Telah di SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan), hanya saja terkesan dibuat formalitas, hal itu terbukti sudah 9 bulan ini, tidak ada perkembangan, bahkan perkembangan proses hukum jika di berhentikan juga tidak dilampiri dengan adanya surat SP3 secara resmi atau tertulis.

“Ini terhitung sejak Februari 2021. Padahal pelaporan sudah bulan Juni 2020, dan penanganan perkara ini terkesan tidak serius, jika memang diberhentikan harus ada kejelasan, sudah berbulan-bulan tak ada kabar yang jelas, paling tidak jika di SP3 kan harus sesuai prosedur,”Bebernya.

pengambilan foto saat sidang praperadilan yang ke dua di ruang Tirta.

(Ar-tim)

Bidkum Polda Jateng Gelar Penyuluhan Hukum Bintara Remaja Polres Blora

November, 18, 21

Blora – Dalam rangka penunjang pelaksanaan tugas bagi bintara remaja. Bidang Hukum (Bidkum) Polda Jateng mengadakan, penyuluhan hukum bagi bintara remaja Polres Blora, Kamis, (18/11/2021) di Aula Arya Guna Polres Blora.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Blora AKBP Wiraga Dimas Tama,SIK, Wakapolres Kompol Christian Chrisye Lolowang,SH,SIK,MH, Pejabat Utama Polres Blora serta para bintara remaja Polres Blora.

Kegiatan yang dilaksanakan secara sederhana dan menerapkan protokol kesehatan tersebut dipimpin langsung oleh Kabidkum Polda Jateng Kombes Pol Muhammad Endro,SIK,MH beserta Tim Bidkum Polda Jateng.

Kepala bidang hukum (Kabidkum) Polda Jateng Kombes Pol Muhammad Endro menjelaskan bahwa kegiatan ini sangat penting dilaksanakan, bagi bintara remaja yang baru di tugaskan di Polres Blora guna memberikan gambaran pada anggota yang baru tentang aturan aturan hukum yang berlaku di kepolisian. 

Kabidkum Polda Jateng mengatakan, bahwa anggota bintara remaja harus memahami, tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang nantinya akan mereka emban. “Agar nantinya para bintara remaja dalam melaksanakan tugas tidak melakukan pelanggaran, yang dapat merusak nama institusi,”tambahnya. 

“Dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Polri, kita sudah di berikan pedoman hidup Polri yaitu Tri Brata dan Catur Prasetya, oleh karena itu Bintara  remaja, sebagai generasi penerus Polri, di masa depan harus menjunjung tinggi Tri Brata dan Catur Prasetya,”beber Kabidkum Polda Jateng.

Lebih lanjut Perwira Polri yang pernah berdinas di Polres Blora tersebut menekankan kepada anggota, terutama para bintara remaja agar menjauhi pelanggaran. Seperti menjauhi miras, narkoba serta pelanggaran lainnya.

“Hindari pelanggaran sekecil apapun. Karena jika ditemukan anggota yang melakukan pelanggaran maka akan ditindak sesuai dengan aturan yang ada.Masih tambah Kombes Pol Muhammad Endro, menyikapi perkembangan teknologi terutama dalam media sosial. Ia mewanti wanti anggota agar bisa bijak dalam bermedia sosial, terutama dalam memanfaatkan akun medsos masing masing. Agar selalu menjaga kesopanan dan tingkah laku sebagai seorang anggota Polri.”Hindari postingan postingan ataupun tindakan yang kontraproduktif. Beri contoh yang baik kepada masyarakat tentang bijak dalam bermedia sosial,”pungkasnya.

(humas)

Milyaran Rupiah, Kejari Pati Tangani Bumdesma Secara Marathon

Agustus, 15, 22

 

 

PATI – Cakranusantara.net | Tidak tinggal diam, melalui intelejen Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati langsung bergerak secara maraton untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan penggunaan dana Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdes) yang nilainya mencapai milyaran rupiah di 159 Desa

Data yang dihimpun media, Sudah hampir 2 pekan Kejaksaan turun ke sejumlah desa untuk mengumpulkan data-data terhadap desa yang ikut menyalurkan anggaran dengan dalih pengelolaan dana Bumdes.

“Kita kejar secara maraton untuk mengumpulkan data, dan saat ini sudah ada sejumlah desa yang kita datangi untuk kelengkapan data,”Ungkap salah satu penyidik.

Ditargetkan, Untuk kelengkapan data ini akan selesai secepatnya. Pasalnya, Dalam pengelolaan Bumdesma ada sekitar 159 Desa yang sudah menyalurkan anggaran, dengan total anggaran sekitar Rp 5 milyar, hanya saja anggaran itu diduga tidak jelas peruntukannya.

“Kita belum bisa bicara banyak, karena sementara masih Puldata (Pengumpulan Data), Pulbaket (Pengumpulan Bahan Keterangan),”Katanya saat melakukan pemeriksaan di kantor Bumdesma Rabu (18/10/2021).

Sementara sejumlah Kepala Desa (Kades), mengaku sudah diperiksa oleh pihak Kejaksaan terkait dengan pengeluaran anggaran Bumdesma yang bersumber dari Dana Desa (DD).

“Kemarin, Kejaksaan ada yang datang, mereka menanyakan soal pengeluaran dana Bumdesma, namun kami hanya bisa jawab setahu kami saja,”Ungkap sejumlah Kades.

Diketahui, Sebelumnya dari Masyarakat yang tergabung Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK), melakukan audensi dengan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menanyakan soal pertanggungjawaban dana Bumdesma yang sudah beberapa tahun ini tidak jelas peruntukannya.

Audensi itu juga berlanjut ke Kejari Pati untuk mendesak agar pengelolaan dana Bumdesma yang dikelola PT MBSP segera ditindak lanjuti lantaran tidak ada keuntungan sampai saat ini.

“Mekanisme pengelolaan Bumdesma mulai dari pembentukan, regulasi keuangan dan inisiator gagasan bumdesma tampak bayangan semu, sehingga masalah ini harus ditangani secara serius oleh Kejaksaan Negeri Pati,”pungkas Soponyono.

(Ar-tim)

Jenderal TNI Dudung Abdurachman Resmi Menjabat Kasad

November, 18, 21

JAKARTA – Jenderal TNI (Tentara Nasional Indonesia) Dudung Abdurachman secara resmi dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (17/11/2021).

Jenderal TNI Dudung Abdurachman menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang diangkat Presiden menjadi Panglima TNI Lahir di Bandung, Jawa Barat pada 19 November 1965, merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1988.

Sebelum dilantik sebagai Kasad, Jenderal TNI Dudung Abdurachman menduduki jabatan sebagai Pangkostrad dan sebelumnya menjabat Pangdam Jaya/Jayakarta.

Mengawali karir militernya sebagai Komandan Peleton Yonif 744/Satya Yudha Bakti, Kasi -2/Ops Yonif 741/Satya Bhakti Wirottama, Komandan Kompi Yonif 741/Satya Bhakti Wirottama, Wadanyonif 410/Alugoro, Wadanyonif 401/Banteng Raider serta Danyonif 143/Tri Wira Eka Jaya.

Jabatan teritorial yang pernah diembannya sebagai Kasdim 0733/BS Kodam IV/Diponegoro, Dandim 0406/Musi Rawas dan Dandim 0418/Palembang.

Tidak hanya di lingkungan satuan tempur dan satuan teritorial, Jenderal TNI Dudung Abdurachman juga pernah bertugas di lingkungan Lembaga Pendidikan di Pusdikkif Pussesnif Kodiklatad, Danrindam II/Sriwijaya, Wagub Akademi Militer hingga Gubernur Akademi Militer.

Jenderal Bintang Empat lulusan Lemhannas tahun 2014 ini, pernah menduduki jabatan staf di lingkungan TNI Angkatan Darat antara lain Aspers Kasdam VII/Wirabuana, hingga Waaster Kasad serta pernah menduduki jabatan Dandenma Mabes TNI.

Sejumlah tugas operasi dan beberapa penugasan yang pernah dilalui oleh Jenderal TNI Dudung Abdurachman selama berkarier di lingkungan TNI AD, antara lain Operasi Seroja, Operasi Perdamaian PBB, Pengamanan Wilayah Maluku Utara dan Operasi Terpadu di Aceh.

Sebagai Perwira Tinggi TNI AD, berbagai jabatan dan penugasan di lingkungan TNI telah dilaluinya, khususnya TNI Angkatan Darat, baik di Satuan Tempur, Satuan Teritorial, Lembaga Pendidikan maupun Staf telah diembannya, sehingga sudah cukup matang dan lengkap untuk menunjang tugas barunya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat.

Jenderal TNI Dudung Abdurachman beristrikan Ny. Rahma Setyaningsih dan dikaruniai tiga orang anak yaitu drg. Nadine Aqmarina Setyaningsih, dr. Nina Bonita Hasanah dan Mohammad Akbar Abdurachman.

(Dispenad)

Dibuat Malu, Rompi Menanti, 3 Kecamatan Belum Lunasi PBB

November, 5, 22

 

PATI – Cakranusantara.net | Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang ada di Pemkab Pati, kini tidak harus menanggung malu lagi. Hal itu menyusul lantaran Bupati Pati, Haryanto sudah memberikan kebijakan untuk tidak memberikan Rompi lagi bagi OPD yang tidak mencapai target dalam penetapan pajak PBB, Sehingga Rompi sudah tidak menanti.


Kabid PBB Dan BPHTB Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati, Udhi Harsilo menjelaskan, Alasan tidak ada pemakaian rompi lagi terhadap OPD itu karena adanya masa pandemi, sehingga untuk pemakaian rompi di OPD ditiadakan.

“Bupati selalu menyampaikan berulang kali, dan pada masa pandemi ini, banyak Camat yang diterjunkan di lapangan untuk sosialisasi, namun kalau tetap tidak bisa capai target, dan itu dianggap belum lunas, maka akan disindir, dan bagi OPD itu pasti akan malu,”Katanya.

Hingga akhir tahun 2021 ini, Lanjut Udhi, Masih ada 3 Kecamatan yang memiliki tunggakan piutang PBB, ketiganya yakni, Kecamatan Pati, Kecamatan Margorejo, dan Kecamatan Tayu, dan kemarin (red), untuk Kecamatan Gabus baru terselesaikan.

“Target memang sudah tercapai, namun baku ketetapan belum tercapai dalam arti, misalnya di Kecamatan A bakunya Rp 1 milyar, dan targetnya mungkin Rp 750 juta, jadi tidak bisa dicapai untuk target ketetapannya,”Ujarnya.

Untuk mengantisipasi tunggakan biar bisa tercapai, maka langkah yang dilakukan oleh pihak BPKAD akan ikut turun langsung ke lapangan dengan pihak Kecamatan, untuk menanyakan, permasalahannya, dan ternyata yang menjadi alasan belum bayar karena jarak yang jauh, Wajib Pajak (WP) yang diluar daerah, perusahaan yang Pemiliknya berada diluar daerah.

“Bagi pemilik tanah yang berada diluar daerah, maka kami mohon dengan Pemdes agar mendata, dan kami akan bantu untuk penagihan, padahal sekarang ini untuk pembayaran sangat mudah, bisa dilakukan di semua bank jateng, indomaret, dan aplikasi,”Jelasnya.

(Ar-tim)

Pemilik Saham PT. Bososi Pratama Polisikan Andi Uci Abdul Hakim di Mabes Polri

November, 17, 21

JAKARTA – Kuasa Hukum Jason Kariatun Resmi melaporkan Andi Uci Abdul Hakim yang notabene Direktur PT. Bososi sebelumnya telah menjual saham kepada Jason Kariatun lewat notaris Frans Polim, SH. Mkn di makassar dibuktikan dengan terbitnya akte nomor 93 dan SK Kemenkumham pada tahun 2016.

Ironisnya, setahun silam pada saat itu jason kariatun sedang menempuh studi di Amerika. Bagaimana bisa terlapor meminta seseorang untuk melakukan RUPS yang sama sekali tidak pernah dihadiri atau diketahui oleh klien kami, dan merubah akte yang sah nomor 93 dengan komposisi saham 375 lembar saham atas nama hendra dan 125 lembar saham milik klien kami.” Ungkap Kuasa Hukum Jason Kariatun Didit Hariadi, S.Sos.,SH.

Mengetahui hal tersebut, klien kami mencoba melakukan pendekatan persuasif dan somasi kepada terlapor namun sampai hampir 4 tahun lamanya terlapor tidak kunjung menyelesaikan persoalan ini, malah lewat akte yang kami duga asli tapi palsu (Aspal). nomor 43 tahun 2017 yang diterbitkan di notaris palu oleh charles, SH. ” Ucap Didit Hariadi saat di konfirmasi Via WhatsApp, Rabu (17/11/2021)

Didit Hariadi menambahkan bahwa
Pada tanggal 15 November 2021 kami resmi mengadukan di mabes polri dengan delik pasal 266 KUHP dengan nomor : STTL/454/XI/2021/BARESKRIM soal menempatkan keterangan palsu dalam akte otentik.

“kita lihat nanti pada saat gelar perkara dan pengembangan oleh penyidik apakah akan timbul delik tambahan nanti kita liat.” Ujar didit hariadi pada awak media.

Olehnya itu, Didit Hariadi meminta kepada mabes polri agar segera menghentikan aktifitas dilapangan, saat ini ada beberapa kontraktor yang bekerja dilokasi iup tersebut. Setelah akte 43 terbit. Andi uci abdul hakim telah beberapa kali menjual kepada kontraktor untuk melakukan penambangan ore nikel di Desa Marombo, Langgikima kabupaten konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Selain melaporkan di Mabes Polri, kami juga telah meminta kepada kemenkumham untuk memblokir SK kemenkumham agar secara legalitas formil, ore nikel yang ada dalam konsesi tersebut jika terjadi pengapalan maka hal tersebut ilegal.

Salam Erat,
Didit Hariadi, S.Sos, SH, CLA
Andi Zulfikar Nusantara, SH
Eliadi Koko Hariyono, SH
Contak person : 0822-2324-1987

(Jr’)

Masih Pakai Cara Lama, Kades Di Pati Trauma Mengisi Perangkat Desa

Juli, 27, 22

PATI – Pengisian perangkat desa di 401 Desa di Kabupaten Pati nampaknya mendapat pro dan kontra dari para Kepala Desa (Kades). Pasalnya, Banyak Kades yang menolak melakukan pengisian perangkat dengan alasan bahwa aturan yang dibuat oleh Pemda Kabupaten Pati masih mengacu pada aturan lama.

Data yang dihimpun media ini, Penolakan para Kades itu didasari dengan alasan bahwa aturan melalui Perbup dan Perda yang dibuat tidak sesuai dengan harapan para Kades, dan Pemda seakan-akan mengambil alih apa yang menjadi kewenangan Kades.

“Kami trauma dengan kejadian yang lalu, karena loyalitas terhadap Kades ini terkesan dikebiri, dan aturan yang dibuat oleh Pemda itu tidak sesuai dengan harapan para Kades,”ungkap salah satu Kades di Kecamatan Juana kepada wartawan Selasa (16/11/2021).

Selain itu, soal pengisian perangkat desa, Para Kades juga harus berpikir lebih matang. Pasalnya, Dalam pengisian itu banyak pihak lain yang ikut campur, yang itu lebih dipercaya oleh para pemangku kepentingan, padahal pihak lain itu seharusnya tidak boleh mencampuri apa yang menjadi ranah Kades.

“Saya dihubungi oleh pihak kecamatan apakah saya mengusulkan untuk pengisian perangkat desa apa tidak, hanya saja kita sampaikan nanti dulu, karena jangan sampai aturan yang dibuat itu seperti dulu, karena itu akan membuat trauma para Kades,”Katanya.

Hal senada juga disampaikan salah satu Kades di Kecamatan Jakenan. Menurutnya, Soal pengisian perangkat desa sebenarnya menjadi kekawatiran para Kades. Hal itu menyusul lantaran tidak ada perubahan aturan yang dibuat oleh Pemda dalam pengisian perangkat desa.

“Apabila aturan itu masih dibuat seperti yang dulu, kami pastikan banyak para Kades yang menolak dan tidak mengusulkan pengisian perangkat desa, andaipun ada pasti Kades-kades yang baru, yang belum paham dengan mekanisme yang sebenarnya,”Tegas Kades itu seraya diamini para Kades yang lain.

Sebelumnya Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan dan Desa (Tapem) Pemda Kabupaten Pati, Imam Kartika mengaku, Pengisian perangkat Desa adalah kewenangan Pemerintah Desa, namun dalam pengisian itu kalau tidak diatur maka SOPnya akan menjadi liar, dan desa bisa semaunya, sehingga harus diterbitkan Perda nomor 11 tahun 2018 tentang perubahan Perda nomor 2 tahun 2015, tentang perangkat desa, yang disitu sudah diatur soal pengisian dan pemberhentian.

“Memang untuk pelantikan sudah menjadi kewenangan desa, dan Pemda bukan bermaksud mengambil alih kewenangan Kades,, namun kita hanya mengatur prosesnya, dari awal sampai akhir,”Jelas Imam.

 

(Ar-tim)

Kunjungan Kerja Komandan Kodim 0735/Surakarta di Koramil 02/Banjarsari

November, 16, 21

Surakarta – Komandan kodim 0735/Surakarta Letkol Inf Devy Kristiono SE,M,Si beserta Ketua Persit KCK Cabang L Dim 0735/Surakarta Ny Agustin Devy Kristino melaksanakan kunjungan Kerja di Makoramil 02/ Banjarsari Jl.Ahmad Yani No 273, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Selasa (16/11/2021).

Kedatangan Dandim beserta Ibu Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang L Dim 0735/Surakarta disambut langsung oleh Danramil 02/Banjarsari Kapten Inf Narno, beserta seluruh Anggota dan Ibu-ibu Persitnya.

Dalam Pengarahannya Dandim mengucapkan terima jasih kepada Anggota yang telah melaksanakan kegiatan selama ini dengan baik sebagai Aparat teritorial.

“Saya juga mohon dukungan kepada para ibu-ibu  untuk membantu ketua Persit cabang L Dim 0735/Surakarta , sehingga organisasi yang dipimpinnya dapat berjalan tanpa ada masalah.”tuturnya.

Selain itu ditambahkan agar keharmonisan di lingkungan Koramil tetap dijaga baik sesama Anggota naupun Ibu Persit dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Pimpinan.

“Terlepas dari itu masing – masing Anggota untuk selalu menjaga kesehatan keluarga terutama di Masa Pandemi seperti saat ini.”pungkas Dandim.

(Arda 72)

Kodim 0718/Pati Kembali Melaksanakan Latihan Menembak di Lapangan Tembak Sirwendo

November, 16, 21

PATI – Kodim 0718/Pati kembali melaksanakan latihan menembak senjata ringan pada triwulan IV tahun anggaran 2021 yang digelar di lapangan tembak Sirwendo Kodim 0718/Pati.

Jadwal latihan menembak tersebut rencana akan dilaksanakan selama tiga hari yakni hari selasa sampai hari kamis tanggal 16 hingga 18 November 2021, dengan peserta latihan dari seluruh prajurit Kodim 0718/Pati.

Kapten Inf Munawar Perwira Seksi Operasi Kodim Pati menuturkan bahwa kegiatan latihan yang dilaksanakan merupakan latihan yang bersifat periodik dengan materi latihan menembak jarak 100 meter dengan sikap tiarap menggunakan senjata laras panjang SS1 V1 dan latihan menembak pistol P1 dengan jarak 20 meter.

“Latihan ini kita laksanakan setiap periodik triwulan sekali untuk mengasah kemampuan ketrampilan menembak prajurit Kodim 0718/Pati,”terang Kapten Munawar.Selasa,(16/11/2021).

“Karena latihan kita gelar masih dalam masa pandemi, dan peserta latihan ratusan orang maka akan dibagi menjadi 3 gelombang yakni dilaksanakan hari ini selasa sampai hari kamis,”pungkas dia.

Ia berharap dengan jadwal latihan menembak yang dilaksanakan setiap tiga bulan ini akan dapat memelihara serta melatih kemampuan para prajurit Kodim 0718/Pati.

(Pendim)

Terima Kunjungan Menlu Selandia Baru, Presiden Hadiahkan Tas Noken Papua

November, 16, 21

Jakarta – Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Selandia Baru Nanaia Mahuta di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 15 November 2021.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyampaikan sejumlah hal, utamanya mengenai kerja sama di dan dengan Pasifik.Presiden Jokowi menyebut bahwa Selandia Baru adalah mitra penting Indonesia di Pasifik. Oleh karena itu, Presiden ingin agar kemitraan ini terus dapat diperkuat.

“Terima kasih atas dukungan Selandia Baru pada Pacific Exposition ke-2 yang dilakukan secara virtual,”ujar Presiden.

Kepala Negara juga menegaskan bahwa Indonesia memberikan perhatian khusus kepada Pasifik selama presidensi Indonesia di G20 tahun depan. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perwakilan dari negara-negara Pasifik akan diundang dalam KTT G20, Oktober tahun depan.

“Dalam COP-26 minggu lalu Indonesia secara khusus juga membawakan suara negara-negara kepulauan kecil yang tergabung dalam AIS (Archipelagic and Islands State),”ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan kunjungan pertama Menlu Mahuta ke luar negeri sebagai Menteri Luar Negeri Selandia Baru.

Menurut Menlu Retno, Indonesia dan Selandia Baru telah memiliki kemitraan komprehensif sejak 2018. Kemitraan ini telah menjadi fondasi kuat dalam upaya kedua negara untuk terus meningkatkan kerja sama, termasuk di masa sulit di tengah pandemi.

“Tentunya kemitraan ini didasarkan pada azas saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghormati kedaulatan serta integritas wilayah,”ungkap Menlu Retno.

Dalam pertemuan, Presiden juga menyampaikan perkembangan pembangunan di Papua. Presiden juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Selandia Baru terhadap integritas teritorial Indonesia.

Presiden menegaskan bahwa penghormatan hak asasi manusia selalu menjadi perhatiannya, termasuk di Papua. Presiden menambahkan bahwa pembangunan Papua adalah prioritasnya.

“Saya memfokuskan antara lain pada pembangunan infrastruktur di Papua agar Papua terkoneksi dengan bagian lain Indonesia, agar rakyat Papua menikmati kemakmuran,”ujarnya.

Sebagai gambaran, sejumlah pembangunan infrastruktur secara masif yang telah dilakukan antara lain Jalan Trans Papua sepanjang 3.422 kilometer, Jalan Perbatasan Papua sepanjang 1.098 kilometer, dan Jembatan Youtefa sepanjang 1,3 kilometer.

Pembangunan infrastruktur tersebut dimulai sejak pemerintahan pertama Presiden Jokowi tahun 2015.”Saya sangat berharap Selandia Baru dapat memahami perkembangan Papua secara komprehensif,”tegasnya.

Di akhir pertemuan, Presiden menyampaikan cendera mata berupa tas noken yang baru saja dibeli Presiden dari kunjungan terakhir di Papua. Presiden menjelaskan mengenai proses pembuatan tas tersebut yang dibeli dari pasar di Papua.

(Jr’)