Lapas Pati Kembali Gelar Pelatihan Warga Binaan Khusus Perempuan

November, 12, 21

PATI – Lapas (Lembaga Kemasyarakatan) Kelas IIB Pati kembali menggelar pelatihan ke warga binaan yang sedang menjalani Kewajibannya di Lapas. Setelah sebelumnya ada sebanyak 30 (Tiga Puluh) warga binaan laki-laki, kali ini dengan menggandeng Women Crisis Center (WCC), pelatihan kali ini menyasar bagi warga binaan perempuan.


Ketua Pembina WCC Murdiyanti yang didampingi dr Novy Oktaviana bersama dengan Ketua Yayasan WCC Budi Nugrahaini disela-sela kegiatan pelatihan kepada wartawan mengatakan, Kegiatan ini dilaksanakan untuk melatih kemandirian bagi warga binaan yang menjalani Kewajibannya di Lapas Pati agar nantinya memiliki kemandirian, sebab selama ini jarang ada yang memberikan perhatian bagi warga binaan perempuan kecuali dari keluarganya sendiri.

“Selama ini kecuali keluarga jarang ada yang memperhatikan warga binaan perempuan, dan mereka selama ini merasa terpojok atas keterpurukannya, jadi kami hadir untuk melihat dan melatih mereka agar lebih mandiri dan merasa diperhatikan,”Ungkapnya.

Menurutnya, Para warga binaan selama ini merasa tidak ada teman, dan tidak ada yang memperhatikan, sehingga dengan dasar itulah, sebagai sesama perempuan yang sedang melakukan kesalahan dan sedang menjalani kewajiban.

“Jadi nanti akan kita berikan ketrampilan, apalagi disini (Lapas Pati, red) sudah bisa posting melalui media sosial, untuk jual makanan, loundry dan lain-lain, supaya ada kesinambungan, ada pemberdayaan ekonomi, dan ada kemandirian,”Ujarnya.

WCC yang lahir dari tahun 2016 lalu, bukan hanya memberikan pelatihan bagi warga binaan yang sedang menjalani Kewajibannya di Lapas, namun saat ini, WCC juga akan melakukan peresmian rumah bagi lansia perempuan yang sedang ada masalah dan tidak memiliki tempat tinggal atau memiliki keluarga tapi tidak dipelihara atau tidak diperhatikan.

“Kami fokus memberikan perhatikan bagi perempuan yang sedang ada masalah, termasuk pendampingan hukum dan lain-lain, intinya kita bergerak di bidang sosial,”Ujarnya.

Sementara terpisah, Kepala Lapas Kelas IIB Pati Febie Dwi Hartanto mengucapkan terima kasih kepada WCC yang bisa memberikan pelatihan dan perhatian bagi warga binaan perempuan, dan semoga apa yang diberikan bagi warga binaan perempuan ini bisa bermanfaat.

“Semoga dengan pelatihan ini bisa memberikan ketrampilan dan pengalaman bagi warga binaan, dan nantinya bisa dikembangkan ketika sudah bebas dari masa hukuman di Lapas Pati.”Tandasnya.

(Ar-tim)

Kodim 0718/Pati Menggelar Kegiatan Program Pembinaan Antisipasi Balatkom dan Paham Radikal

November, 11, 21

PATI – Dengan tema mewujudkan pembinaan teritorial TNI AD yang adaptif melalui mewaspadai bahaya laten komunis dan paham radikal demi keselamatan NKRI, hari ini Kodim 0718/Pati menggelar kegiatan program pembinaan antisipasi balatkom dan paham radikal Kodim 0718/Pati tahun anggaran 2021.

Kegiatan pembinaan tersebut dibuka oleh Perwira seksi teritorial Kodim pati Kapten INF Kusmiyanto diaula Suluh bakti Kodim 0718/Pati yang diikuti 50 orang peserta dari perwakilan Babinsa masing-masing Koramil sejajaran kodim Pati dan perwakilan anggota Persit Kartika Chandra Kirana Kodim Pati.Kamis,(11/11/2021).

Dalam kegiatan tersebut Pasiter Kodim Pati Kapten inf Kusmiyanto menyampaikan agar semuanya tetap waspada terhadap bahaya laten komunis dan paham radikal yang dimulai dari diri sendiri dan keluarga.

“Jangan sampai lengah, kita harus tetap waspada terhadap bahaya laten komunis dan paham radikal yang dimulai dari kita sendiri serta keluarga dan nantinya tularkan kepada masyarakat di desa binaan,”kata Kapten kusmiyanto.

Pemateri juga mengulas tetang sejarah masa lalu pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh komunis serta paham radikal yang dapat membahayakan ideologi Pancasila serta keutuhan NKRI.

(Pendim)

Masyarakat Miskin Bisa Mendapatkan Bankum Dari Pemda Pati

November, 11, 21

PATI- Tidak banyak yang tahu, Apabila masyarakat miskin juga bisa mendapatkan bantuan hukum (Bankum) dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pati. Hal itu sudah tertuang dalam kerjasama yang sudah dilakukan Bupati Pati dengan pihak ke 3 yakni Peradi dan Atta.

Kabag Hukum Pemda Kabupaten Pati Irwanto melalui Kasubag Hukum, Ari Ish Hartono kepada wartawan menjelaskan, Pemberian Bankum yang dilakukan oleh bidang hukum Pemda Kabupaten Pati itu diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan/ atau belum mampu dalam menangani sebuah permasalahan hukum.

“Jadi kita juga memberikan bankum bagi warga miskin yang tersandung masalah hukum,”ungkapnya Kamis (11/11/2021).

Mekanismenya, Kata Dia, Masyarakat yang terdandung soal hukum bisa langsung meminta bantuan ke Pemda. Prosedurnya dengan melengkapi surat permintaan bantuan yang dilayangkan langsung ke Bupati.

“Warga harus membuat surat keterangan dari desa, dan membuat surat permohonan ke Bupati dengan melampirkan identitas diri, keterangan permasalahan, dan surat keterangan miskin dari desa.”Ujarnya.

Program ini sudah berlaku sejak 2018 lalu, namun terhitung dari perkara yang ditangani di tahun 2020 hanya 2 perkara, sementara di tahun 2021 ini terjadi kenaikan hingga mencapai 8 perkara yang sudah ditangani dan mendapatkan Bankum.

“Kalau perkaranya biasanya soal Perdata, namun tidak menutup kemungkinan soal pidana, namun akan dilihat lagi, kalau pidana perkaranya itu bagaimana,”Tandasnya.

(Ar)

Kapolri Lantik Kabaintelkam Hingga Enam Kapolda

November, 11, 21

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) sejumlah perwira tinggi (pati) Polri, yang diantaranya adalah, Kabaintelkam, Aslog Kapolri, Kakorlantas, Kadiv Humas Polri hingga enam Kapolda di Gedung Rupatama, Jakarta Selatan, Rabu (10/11/2021).

Dalam amanatnya, Sigit meminta kepada seluruh perwira yang dilantik untuk lebih peka dan mampu melaksanakan mapping di lapangan dengan baik untuk menentukan langkah mulai dari preemtif hingga represif, dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas) tetap berjalan aman, damai dan kondusif.

Terkait hal itu, Sigit menyampaikan ungkapan bahwa jangan padamkan api pada saat api besar. Melainkan, padamkan api ketika masih kecil. Dengan kata lain, Sigit berharap, jajarannya bisa bergerak cepat untuk segera meminimalisir hal yang tidak diinginkan terjadi.

“Jangan padamkan api, pada saat api besar. Padamkan api saat masih kecil. Ini bisa dilakukan kalau kita jeli dan bisa melihat di lapangan. Kita mampu melaksanakan monitoring, langkah dan evaluasi yang benar serta tentunya ini menjadi tugas bagi kita semua,” kata Sigit dalam amanatnya.

Ungkapan itu, kata Sigit juga terkait dengan munculnya fenomena pelanggaran oknum anggota kepolisian khususnya di media sosial (medsos) dan viral di masyarakat. Perbuatan segelintir oknum itu, menurut Sigit, berpengaruh pada personel lainnya yang sudah bekerja keras dan baik dalam menjalankan tugasnya.

“Disini saya ingatkan bahwa akhir-akhir ini kita menghadapi fenomena dan menjadi keprihatinan kita, muncul banyak viral penyimpangan anggota. Tentunya ini berdampak pada rekan-rekan yang sudah bekerja keras sehingga hasilnya dirasakan masyarakat,”ujar Sigit.

Dihadapan perwira yang dilantik, mantan Kapolda Banten ini menegaskan, kedepannya tidak ada lagi perbuatan oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. Oleh sebab itu, Ia menekankan, perwira Polri harus menjadi pimpinan yang menjadi contoh agar tak ragu memberikan hukuman dan tindakan tegas kepada oknum yang melanggar.

“Ini harus ditanamkan di diri kita. Kita bisa tegas kalau kita menjadi teladan yang baik. Kita ragu apabila tidak menjadi teladan. Potensi penyimpangan harus diperbaiki, apakah pemahamannya yang keliru sehingga harus rubah mindsetnya. Jangan memberikan beban yang berpotensi menjadi penyimpangan,”ucap eks Kabareskrim Polri ini.

Tak hanya itu, Sigit juga menyadari dan menyerap aspirasi masyarakat soal adanya anggapan kepolisian baru bergerak cepat jika diviralkan di media sosial. Karenanya, Sigit menekankan, stigma masyarakat tersebut harus dihapuskan. Karena, sesuai dengan konsep Presisi, seluruh jajaran polri harus prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan.

“Jadi tolong ini diperbaiki. Tak harus viral tapi masalah bisa cepat diselesaikan. Terjadi kebuntuan komunikasi sehingga masyarakat menyampaikan keluhan dengan menggunakan medsos,”tutur Sigit.

Masih terkait soal keluhan masyarakat, Sigit berharap, jajarannya benar-benar memanfaatkan sejumlah aplikasi yang telah diluncurkan. Seperti layanan Hotline 110, Propam presisi, Dumas Presisi, Binmas Online Sistem (BOS), SKCK online, Pelayanan Masyarakat SPKT, Aduan SPKT, SP2HP online, dan masih banyak lainnya.

Sigit berpandangan, banyaknya aplikasi tersebut akan tidak dirasakan oleh masyarakat apabila tidak mendapatkan respon dari aparat kepolisian. Apalagi, Sigit mengaku, masih banyak yang menyampaikan keluhannya secara langsung terhadap dirinya melalui aplikasi pesan tertulis.

“Sampai saat ini masih banyak yang
WhatsApp saya melaporkan masalah. Pada saat saya tanya kenapa tidak dilaporkan ke wilayah karena tidak bisa nomor diblokir. Kalau memang ada masalah dan kemudian masyarakat perlu ada penjelasan, tolong jelaskan khususnya masalah di kepolisian. Sehingga masyarakat mengerti posisi hukumnya, apakah kasusnya bisa ditindaklanjuti atau tidak bisa, karena ada batasan kewenangan yang dimiliki. Namun kita berusaha menyelesaikan semuanya sehingga rasa keadilan buat masyarakat dapat dirasakan,” papar Sigit.

Lebih dalam, Sigit memaparkan adanya persepsi tentang polisi antikritik. Ia mengakui bahwa, persoalan tersebut merupakan tantangan yang harus diselesaikan dan dibuktikan kepada masyarakat bahwa polisi tidak antikritik karena selalu menyerap aspirasi, untuk menjadikan Polri yang lebih diharapkan oleh masyarakat.

“Polisi tidak anti kritik. Ini jadi tantangan saya karena kritik penting dan dimanfaatkan. Ada persepsi di masyarakat tentang kita dan kita harus perbaiki. Persepsi yang diharapkan sesuai dengan keinginan masyarakat. Banyak program kita yang dilaksanakan namun memang perlu waktu,”kata Sigit.

Sigit meyakini bahwa tantangan itu bisa diselesaikan dengan bekerja secara tulus, kerja keras dan ikhlas. Sigit optimis, tingkat kepercayaan publik akan terus meningkat dari yang sudah ada saat ini.

“Namun saya yakin kita semua dengan ketulusan, keikhlasan dan kerja keras. Kita bisa memperbaiki. Bangkitkan kepercayaan masyarakat terhadap kita demi institusi. Rekan-rekan telah berjuang namun kalau kita tidak bisa menerima perbaikan tentunya ada gap dan gap ini jadi masalah. Maka dari itu selalu turun ke lapangan bertemu masyarakat dan anggota, untuk mengetahui masalah untuk kita selesaikan. Saya yakin rekan-rekan mampu,”ujar Sigit.

Demi bisa meningkatkan kepercayaan publik, Sigit mengatakan, jajarannya harus bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Tunjukan bahwa, Polri saat ini jauh lebih baik sebagaimana dengan semangat konsep Presisi.

“Perkembangan teknologi kita manfaatkan. Sehingga profesionalisme dari kepolisian bisa terlihat. Bagaimana kita membangkitkan semangat anggota, manfaatkan teknologi biar semakin baik dan profesional. Saya yakin institusi Polri adalah institusi yang disayang masyarakat dan bagaimana kita meyakinkan agar tetap berada di performa itu,”ucap Sigit.

(ij/sl)

Pemda Tidak Mengambil Alih Kewenangan Desa Dalam Pengisian Perangkat

Juli, 27, 22

 

PATI – Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Pati Jawa Tengah tidak di Ambil alih oleh pemerintah daerah (Pemda) namun hanya memberi patokan dalam pelaksanaan pengisian perangkat desa agar bisa teratur dan tidak semau-maunya Kepala Desa (Kades).

Berdasarkan keterangan dari Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Imam Kartiko saat di temui di ruang kerjanya menjelaskan, jika saat ini ada kekosongan perangkat desa di kabupaten Pati sebanyak 570 kursi perangkat desa yang masih kosong, mulai dari Sekertaris Desa, Kasi pelayanan, kasi Kesejahteraan, dan juga kasi-kasi yang lain termasuk yang terbanyak kaur Perencanaan dari 401 Desa di Pati,”jelasnya, Rabu (10/11/2021).

Menurutnya, sebanyak 570 jabatan yang kosong di desa yang tersebar di 21 Kecamatan, diantaranya Sekretaris Desa 58, Kepala Dusun 54, Kasi Pemerintahan 29, Kasi Kesejahteraan 27, Kasi Pelayanan 40, Kaur Umum 28, Kaur Keuangan 35, dan Kaur Perencanaan 299,”rincinya.

Namun dari semua formasi itu, selain kaur umum dan kaur keuangan, sekarang ada jabatan baru yang harus diisi yaitu kaur perencanaan guna membantu sekertaris Desa,”Katanya.

Menurutnya, Untuk perekrutan perangkat desa sesuai jadwal tidak di mungkinkan tahun ini namun akan dilakanakan awal tahun 2022, hanya saja untuk pelaksanaannya tidak dilakukan secara langsung, namun akan disesuaikan dengan prioritas kebutuhan desa.

“Tidak langsung pelaksanaannya, misalnya kalau desa sudah ada Kepala Desa, maka harus ada Sekretaris Desa untuk membantu soal administrasi, kemudian bendahara desa, lalu kasi pelayanan dan lain-lain,”Ujarnya.

Pengajuannya sendiri, sesuai aturan Kades harus membuat pengajukan ke Bupati melalui Camat, dan ketika izin itu turun maka desa bisa langsung membentuk panitia pengisian perangkat desa, dan membuat tatib, mulai pendaftaran, penjaringan hingga pelantikan, sehingga untuk kewenangannya akan dilimpahkan ke panitia.

“Kemungkinan tidak akan serentak, dan bagi calon perangkat desa harus minimal lulusan SMP, tapi nanti kita bisa lihat dalam Perda dan Perbupnya,”Tuturnya.

Disinggung soal biaya pendaftaran dalam perekrutan perangkat desa, Imam mengaku bahwa itu tergantung dari masing-masing desa, hanya saja dari Pemkab akan memberikan bantuan meski itu sedikit, dan Pemda juga akan memberikan anggaran siltap (penghasilan tetap), karena ketika diangkat menjadi perangkat desa nantinya, maka para perangkat desa akan menuntut siltap,”jawabnya.

Adapun dalam pengisian perangkat desa Pemda tidak mengambil alih kewenangan Desa itu salah persepsi, Pemda hanya membuat Patokan untuk mengatur proses pelaksanaan pengisian perangkat desa agar bisa teratur, yakni menjalani tes kelayakan untuk menjadi perangkat Desa,”pungkasnya.

untuk lebih detailnya silahkan tonton videonya di bawah ini

(Red)

Letkol Inf Rivan Pimpin Ziarah Nasional Peringati Hari Pahlawan

November, 10, 21

Wonogiri –Untuk memperingati Hari Pahlawan ke-76 tahun 2021, jajaran Forkopimda Kabupaten Wonogiri yang dipimpin oleh Dandim 0728/Wonogiri Letkol Inf Rivan Rembodito Rivai melaksanakan Ziarah Nasional di TMP Kusuma Bangsa, Rabu(10/11).

Bertindak sebagai Komandan Upacara Kapten Arh Hadi Santoso (Danramil 09/Giritontro) dan Perwira Upacara Kapten Inf Sudir (Pasi Pers Kodim 0728/Wonogiri) dan diikuti oleh Bupati Joko Sutopo, Kapolres Wonogiri AKBP Dydit Dwi Susanto, Kepala Kejaksaan Negeri Wonogiri Tailani Moehsad, Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Rais Torodji, anggota LVRI, Pepabri, PPAD.

Ziarah Nasional tersebut diawali dengan upacara serta pemberian penghormatan kepada arwah para pahlawan, mengheningkan cipta, doa bagi arwah pahlawan, dan peletakan karangan bunga oleh pimpinan ziarah yakni, Dandim 0728/Wonogiri dan dilanjutkan tabur bunga di makam para pahlawan yang diikuti Forkopimda Kabupaten beserta tamu undangan.

Dandim mengatakan, Ziarah Nasional yang dilaksanakan pada momentum Hari Pahlawan tahun ini semakin memperkokoh rasa cinta terhadap tanah air dan sebagai wujud penghargaan, terhadap jasa para pahlawan pendahulu yang telah gugur dalam merebut, membela, serta mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari tangan penjajah.

Ziarah Nasional dilaksanakan setelah berlangsungnya upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional di Pendopo Kabupaten Wonogiri dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

(Arda 72)

Dandim 0728/Wonogiri Beserta Forkopimda Ikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan

November, 10, 21

Wonogiri – Komandan Kodim 0728/Wonogiri Letkol Inf Rivan Rembodito Rivai bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Kabupaten Wonogiri, melaksanakan upacara Peringatan Hari Pahlawan di Pendopo Kabupaten Wonogiri, Rabu(10/11).

Adapun peserta upacara terdiri dari perwakilan masing-masing instansi yakni, anggota Kodim 0728/Wonogiri, anggota Polres Wonogiri, anggota Satpol PP, PNS, Mahasiswa dan Pelajar, anggota BPBD dan Relawan, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Pada upacara tersebut Bupati Wonogiri Joko Sutopo selaku inspektur upacara membacakan amanat Menteri Sosial RI Tri Rismaharini yang mengatakan, kita sadar bahwa kita berbeda-beda, tetapi jangan sampai terpecah-pecah oleh perbedaan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan) dan kita harus terus menggelorakan semangat gotong-royong serta Persatuan dan Kesatuan Indonesia.

Menurutnya, pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang diperingati sebagai Hari Pahlawan ini harus menjadi contoh, dengan satu tekad, gigih berjuang dan pantang menyerah tanpa mengenal perbedaan apapun, serta tidak pernah peduli akan keterbatasan atau halangan.

Sehingga semangat, tekad dan keyakinan pahlawan, harusnya dapat menginspirasi dan menggerakkan kita semua untuk mengemban misi bersejarah “mengalahkan” musuh bersama yang sesungguhnya, yaitu kemiskinann dan kebodohan dalam arti yang luas.

Melalui momentum peringatan Hari Pahlawan Tahun 2021 ini marilah kita jadikan nilai-nilai kepahlawanan sebagai inspirasi di setiap langkah yang penuh dengan inovasi dan daya kreasi.“ Setiap orang bisa menjadi Pahlawan dibidang apapun dan bahkan bisa pula memulai dengan menjadi pahlawan bagi ekonomi keluarganya dan komunitasnya,”ungkapnya.

Melalui peringatan Hari Pahlawan tahun 2021, marilah kita bersama-sama bahu-membahu dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggungjawab, serta penghormatan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan, memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara sesuai kemampuan dan profesi masing-masing.

(Arda 72)

Dandim Sragen Anjangsana Ke Rumah Veteran dan Pejuang Kemerdekaan

November, 10, 21

Sragen – Dalam rangka memperingati hari pahlawan ke-76, Kodim Sragen menyelenggarakan beberapa kegiatan yang dimulai dari dini hari tadi melaksanakan Apel kehormatan dan renungan suci di TMP Hastana Manggala Negara Manding sragen.

Dilanjutkan dengan upacara memperingati hari Pahlawan di Halaman Makodim 0725/Sragen. Setelah melaksanakan upacara Dandim Sragen Letkol Inf Anggoro Heri Pratikno, S.I.P beserta Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cab XLVI Dim 0725/Sragen Ayu Anggoro mengunjungi para Veteran dan Pejuang Kemerdekaan RI dibeberapa tempat. Rabu, 10/11/2021.

Ikut serta dalam kegiatan Dan Sub Denpom Kapten Cpm Hadi, Pasipers Kapten Chk Ku’at Purnomo dan Pandiyo ketua LVRI Cab Sragen. Veteran pertama yang dikunjungi adalah Djenjem Al Riyem umur 92 th alamat Dk. Sidorejo RT. 12 Kalikobok Tanon.

Kemudian rombongan melanjutkan perjalanan menuju veteran kedua Sudiran Padmo Sudiro umur 92 th alamat Dk. Karang RT 02/03 Ds. Tangkil.

Selanjutnya ke rumah Soekar Mangoen sukarno umur 90 th alamat Wonokerso Rt.12 Kedawung. Veteran keempat yakni Moch Mansur/Semin umur 93 th alamat Pungkruk Plosokerep Karangmalang.

Veteran kelima yang di kunjungi yaitu Hartomartono Al umur 93 alamat Dk. Kedungringin Rt. 03, Ds. Kedungwaduk Karangmalang.

Dalam setiap bertemu dengan veteran Dandim selalu menunjukkan sikap terpuji dengan mengangkat tangan menghormat penuh dan mencium tangan veteran. Dan ketika pulang Dandim memberikan bingkisan serta souvernir untuk para veteran.

Menurut Dandim sudah sepantasnya para veteran mendapatkan penghormatan dan penghargaan atas jasa jasanya dalam berjuang merebut kemerdekaan.

“Para veteran adalah pahlawan kemerdekaan yang rela mengorbankan jiwa raga dan harta benda demi kemerdekaan, kita yang saat ini tinggal mengisi kemerdekaan sudah sepantasnya menghargai jasa-jasanya”.

Dalam setiap kesempatan Dandim selalu minta doa restu dari para veteran agar mendoakan seluruh anggota kodim baik TNI, PNS dan keluarganya agar selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas.

(Agus Kemplu)

Dandim Sragen Pimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan tahun 2021

November, 10, 21

Sragen – Bertempat di Lapangan Makodim 0725/Sragen Kodim Sragen Subdenpom Sragen dan Minvet Sragen melaksanakan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2021 bertindak sebagai Inspektur Upacara Komandan Kodim 0725/Sragen Letkol Inf Anggoro Heri Pratikno, S.I.P dan Komandan Upacara Pasandi Dim 0725/Sragen Lettu Ctp May Indra Purnomo, Rabu ( 10/11/2021 ).

Dalam sambutan Hari Pahlawan Menteri Sosial RI yang dibacakan Dandim 0725/Sragen, dengan semangat, tekad, dan keyakinan Pahlawan, harusnya dapat menginspirasi dan menggerakkan kita semua untuk mengemban misi bersejarah “mengalahkan” musuh bersama yang sesungguhnya, yaitu kemiskinan, dan kebodohan dalam arti luas. Hal ini sejalan dengan tema Hari Pahlawan 2021 “Pahlawanku Inspirasiku”.

Negeri ini mengalami penjajahan yang panjang dan menyakitkan. Berkali-kali pemberontakan lokal dikobarkan terhadap penjajah dalam kurun waktu 350 tahun, namun selalu mengalami kegagalan.

Ratusan tahun kita terpecah-pecah karena politik devide et Impera atau politik adu domba. Para pendiri bangsa ini menyadarinya dengan membangun identitas bahwa kita semua bersaudara, sebangsa dan setanah air. Inilah pelajaran berharga. Lidi kuat akan sulit dipatahkan jika dalam kesatuan.

Kita sadar bahwa kita berbeda-beda, tetapi jangan sampai terpecah-pecah oleh perbedaan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), karena akan membuat mundur jauh ke era sebelum Sumpah Pemuda 1928.

Kita harus terus menggelorakan semangat Gotong royong serta Persatuan dan Kesatuan Indonesia. Perbedaan justru semakin memperkaya dan memperkuat kita, Bangsa Indonesia. Seraya mengembangkan toleransi.

(Agus Kemplu)

DP Akui Organisasi Wartawan Penyusun Peraturan Pers

November, 9, 21

Jakarta – Dewan Pers (DP) akhirnya mengakui swa regulasi atau self regulasi adalah azas yang memberikan kebebasan kepada organisasi pers untuk menyusun peraturan di bidang pers. Dewan Pers hanya melaksanakan memfasilitasi organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers.

Hal itu disampaikan secara tegas Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh yang dibacakan tiga orang kuasa hukum DP secara bergantian pada sidang  uji materi Undang-Undang Pers di Mahkamah Konstitusi, Selasa (9/11/2021).  

Ketua DP Mohamad Nuh hadir memberikan keterangan selaku pihak terkait dalam perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap UUD 1945.

Dalam keterangan yang dibacakan kuasa hukumnya, DP mengatakan, para pemohon mendalilkan Dewan Pers memonopoli peraturan di bidang pers adalah tidak berdasar sama sekali.

“Bahwa tafsir yang pada pokoknya DP memonopoli segala peraturan pers sebagai kesesatan pikir dari para pemohon,”tegasnya.  

Pada kesempatan yang sama, DP menyatakan, secara khusus ditetapkannya Peraturan DP tentang Standar Kompetensi Wartawan yang didalikan pemohon melanggar UU Pers dan Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak berdasar.

Karena menurutnya, pihak terkait diberi kewenangan oleh UU Pers untuk meningkatkan kualitas pers nasional.

“Secara demikian peraturan DP tentang Standar Kompetensi Wartawan diterbitkan sebagai wujud nyata dari fungsi Dewan Pers pada pasal 15 Ayat (2) huruf f,”ungkapnya.

Ditambahkannya, apabila mengacu pada putusan pengadilan tinggi DKI sudah tidak relevan, karena mengenai  Uji Kompetensi di BNSP sudah ada putusannya bahwa Pelaksanaan UKW dengan Standar Kompetensi Wartawan dinyatakan sah oleh putusan di PT DKI.  

Menanggapi keterangan tertulis pihak terkait DP dalam sidang kali ini, Hans Kawengian selaku Pemohon mengaku puas dan senang karena DP sendiri sudah mengakui di depan Mahkamah Konstitusi dan masyarakat Indonesia melalui tayangan live chanel youtube MK RI, bahwa kewenangan membuat peraturan pers itu ada pada organisasi pers.

Kawengian yang menjadi saksi sekaligus pelaku sejarah penyusun peraturan pers tentang standar organsiasi wartawan menegaskan, Peraturan DP tentang Standar Organisasi Wartawan yang selama ini diterapkan adalah hanya berdasarkan keputusan sepihak oleh DP.

Peraturan DP yang ada selama ini, menurutnya, tidak sah karena itu domainnya organisasi pers.

“Sebab hasil keputusan bersama organisasi-organisasi pers pada tahun 2006 yang disebut DP sebagai konsensus, tidak ada satupun dari kami yang memberi kewenangan kepada DP untuk merubah keputusan tersebut menjadi Peraturan DP,”ungkap Hans Kawengian, selaku salah satu peserta yang ikut menandatangani kesepakatan membuat peraturan pers tentang Standar Organisasi Wartawan dan kesepakatan memberi Penguatan DP. 

Hans Kawengian yang kini menjabat Ketua Umum Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI) menegaskan, seharusnya kesepakatan organisasi-organisasi pers tersebut dijadikan peraturan di masing-masing organisasi pers tentang Standar Oganisasi Wartawan.

“Celakanya, peraturan yang kita buat itu dijadikan peraturan DP secara sepihak pada tahun 2008, lalu dia (DP) secara sepihak pula menyatakan puluhan organisasi-organisasi pers itu bukan konstituen DP karena tidak memenuhi standar organisasi wartawan tesebut,”Ujarnya.

“Sehingga sejak 2008 sampai sekarang kami organisasi pers berbadan hukum yang diakui pemerintah tidak lagi dilibatkan, atau hak konstitusi memilih dan dipilih sebagai anggota DP telah dirampas dan dihilangkan secara sepihak oleh  DP,”tutur Hans, selaku salah satu pemohon dalam uji materi UU Pers di MK ini.

Di tempat terpisah, Hence Mandagi selaku pemohon lainnya, mengatakan, dalam sidang di MK sudah jelas dan terang benderang DP menyatakan, atas dasar konsensus itu diterjemahkan keputusan bersama organisasi-organisasi pers tersebut menjadi Peraturan DP.

“Ini yang kami uji materi di MK mengenai kalimat memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers oleh masing-masing organisasi pers, agar tidak bertentangan dengan UUD 1945,”ujar Mandagi di Jakarta.

Mandagi juga menanggapi miring keterangan DP terkait peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan melanggar UU Pers dan UU Ketenagakerjaan adalah tidak relevan karena sudah ada putusan Pengadilan Tinggi DKI yang menyatakan UKW di Dewan Pers sah dan tidak perlu melalui BNSP.

Karena menurut Mandagi, keterangan tersebut adalah tidak benar. Karena faktanya, Ia mengatakan, putusan Pengadilan Tinggi DKI justru Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan peraturan Dewan Pers dan pelaksanaan UKW adalah sah dan merupakan bagian dari perundang-undangan telah dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi DKI.

“Putusan PN yang menganggap peraturan Dewan Pers itu sah sudah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI, meski permohonan kami untuk membatalkan peraturan Dewan Pers ditolak kerena dianggap itu kewenangan Mahkamah Agung,”ujar Mandagi.

Menurutnya, putusan di PT itu tidak dikasasi oleh pemohon karena syarat pembatalan suatu peraturan di MA, peraturan tersebut yang diuji harus masuk dalam lembar negara dan dianggap sebagai peraturan perundang-undangan.

“Nah peratuan Dewan Pers bukan peraturan perundangan dan tidak ada dalam lembar negara. Jadi tidak mengikat, sehingga kami menganggap tidak perlu kasasi,”ungkap Mandagi yang juga adalah Ketua Dewan Pers Indonesia dan Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia. 

Sementara itu, pemohon lainnya, Soegiharto Santoso yang ikut hadir dalam sidang kali ini sempat menyapa Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh,  Bahkan Hoky sapaan akrabnya, sempat pula menunjukan Mohammad Nuh ada pada Cover Majalahnya pada saat beliau menjabat Menkominfo. Hoky yang berprofesi sebagai wartawan sejak tahun 2001, mengaku heran dengan pernyataan Dewan Pers yang meragukan legal standing pihaknya selaku pemohon.

Menurut Hoky, bahwa Dewan Pers menyatakan pemohon merupakan pengurus organisasi pers dan individu yang jelas keberadaannya tidak menundukan diri pada hukum tersebut yaitu peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan atau tidak pernah ikut UKW di Dewan Pers.

“Kami justeru tidak mau tunduk pada ketentuan DP tersebut karena praktek UKW di Dewan Pers illegal dan tidak memiliki dasar hukum,”ungkap Hoky.

Dia menambahkan, pihaknya kini telah mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia melalui  Badan Nasional Sertifikasi Profesi berdasarkan ketentuan UU Ketenagakerjaan.

“Kami memiliki tenaga asesor atau penguji kompetensi yang dilatih secara khusus oleh BNSP, dan Skema kompetensi sudah disahkan oleh BNSP. Selain itu standar kompetensi yang kami gunakan berbasis Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia yang sudah diregistrasi di Kemenaker,”bebernya.  

Hoky juga menambahkan, Standar Kompetensi Wartawan yang digunakan Dewan Pers melakukan UKW tidak diakui negara dan tidak sah.

“Kami memilih menentukan sikap untuk membentuk Dewan Pers Indonesia agar praktek tidak sah dan melanggar Undang-Undang di Dewan Pers tidak terjadi di Dewan Pers Indonesia. Dan peraturan pers benar-benar diserahkan kewenangannya kepada masing-masing organisasi pers,”pungkasnya.

Dalam sidang ini juga MK telah mengabulkan pemohonan PWI dan LBH Pers untuk menjadi pihak terkait, selanjutnya sidang perkara ini akan dilaksanakan pada 8 Desember 2021.

Turut hadir dalam sidang ini kuasa hukum pemohon Vincent Suriadinata, SH., MH dan Christo Laurenz Sanaki, SH.

(***/Jr’/Red)