Ambyar..!! Audiensi di DPRD Pati Terkait Bumdesma Terkesan Blunder

Agustus, 15, 22

 

PATI – Cakranusantara.net | Audiensi dengan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati tentang permasalahan Bumdesma (Badan Usaha Milik Desa Bersama) dengan Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) masih dianggap Mentah alias Blunder.

Pasalnya, audiensi pada Senin (08/11/2021) Siang (13:00 WIB)/ Kemarin, Bertempat diruang rapat paripurna belum menemukan kejelasan yang pasti, dan berakhir tanpa ada kepastian dari pihak pengurus Bumdesma Pati.

Hal itu ditegaskan Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Wisnu Wijayanto, saat memimpin audiensi jika DPRD Pati akan mengawal persoalan ini hingga tuntas.

Dalam agenda kali ini, mempertanyakan pengelolaan dan keberadaan Bumdesma Demi Selamatkan Uang Negara. Ketua Komisi D pun meminta penjelasan para pihak terkait persoalan yang terjadi di tubuh Bumdesma yang mengelola beberapa bidang usaha itu, utamanya klinik kesehatan.

Hadir beberapa pejabat pemerintah Kabupaten Pati, Sekda yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dispermades, Sekretaris Satpol PP, Bagian Hukum Setda, Kabag Pemerintahan, Ketua Pasopati sekaligus Ketua BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa), Ketua Bumdesma, Direksi PT MBSP dan Ketua/anggota GERAK.

Sementara, Wakil Ketua Komisi D, Endah Sri Wahyuningati meminta agar audiensi ini dijadikan bahan evaluasi ke depan atas masalah yang ada di Bumdesma.

Saat pembukaan, Soponyono perwakilan GERAK, langsung melontarkan pertanyaan seputar teknis pengelolaan usaha, hak dan kewajiban para pemegang saham.

“Bumdesma ini kan dibentuk sebagai lembaga pengelola keuangan, tentunya tak lepas dari pembukuan, mengenai keluar masuk keuangan dan pasti itu selalu tercatat, mulai dari catatan harian hingga neraca keuangan agar terlihat capaian modal dasar dan keuntungan di dapat semua sebagai bentuk transparasi,”kata Soponyono.

Dirinya menambahkan, hal itu tidak sulit dilakukan oleh sebuah perusahaan yang mengelola uang milyaran. Dan itu harus memenuhi standar minimal pembukuan keuangan.

Lebih lanjut Soponyono mengatakan, jika pengelolaan Bumdesma melalui PT. Maju Berdikari Sejahtera Pati (MBSP) dengan jumlah penyertaan modal hingga Rp 5 milyar rupiah. Dirinya menduga Bumdesma tidak ada laporan pertanggung-jawaban.

Bahkan berupa dividen tidak ada, yang semestinya hasil keuntungan bisa dibagikan.”Ini aneh, seharusnya pemegang saham punya hak menuntut keuntungan, jika mumet dan ribet ya kembalikan saja modalnya,”tegas Soponyono.

Pihak GERAK tidak yakin, hingga akhir tahun 2021 ini perusahaan tidak akan mampu membukukan keuntungan, karena pengelolaan dianggap tidak jelas dan tidak profesional.

Bahkan dugaan uang tersebut sudah tidak ada.Sementara Kepala Dispermades Kabupaten Pati, Sudiyono menjelaskan, harus ada pemahaman terkait keberadaan Bumdesma.

“Hal yang bersifat spesifik adalah domainnya PT untuk menjelaskan secara gamblang kegiatan usahanya. Dispermades kewenangannya sebatas pembinaan dan pengawasan, yang intinya adalah mendorong upaya peningkatan perekonomian desa,”jelas Sudiyono.

Menurutnya, guna meningkatkan perekonomian desa secara mandiri, desa juga dimungkinkan masuk ke dalam bentuk kerja sama badan usaha seperti Bumdesma.

“Saat ini sebanyak 159 desa telah bergabung bumdesma, maksut dan tujuan untuk lebih leluasa mengembangkan usaha dan menghasilkan,”terangnya.

Terkait pendirian PT, Sudiyono menambahkan, secara norma tidak salah sepanjang memenuhi regulasi dan mekanisme yang mengatur pengelolaan sebuah usaha.

Sementara, PT MBSP selaku perusahaan yang menjalankan modal usaha dari Bumdesma, melalui Direktur Utama Reza Adiswasono, dalam penjelasannya lebih mefokuskan pada progres capaian kinerja perusahaan, yang diklaimnya makin menunjukkan peningkatan.

Namun ironisnya, yang disampaikan Reza itu dinilai bertolak belakang dengan pendapat GERAK, bahwa perusahaan tidak berjalan sesuai harapan, karena hingga kini belum mampu memberikan dividen kepada pemegang saham.

“Saat ini perusahaan sedang dilakukan audit oleh akuntan publik dan belum diketahui hasilnya, mengingat pemeriksaan yang belum selesai,”kata Reza.

Dengan jawaban itu, banyak peserta audiensi menyayangkan sikap perusahaan yang terkesan tidak siap memberi penjelasan atau jawaban. Berbagai pertanyaan yang muncul cenderung tidak terjawab secara rinci hingga audiensi berakhir.

(Dn/Mds-red)

366 Anggota DPR Hadiri Rapat Paripurna Persetujuan Andika Perkasa Jadi Panglima TNI

November, 8, 21

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Rapat Paripurna Ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/11/2021).

Rapat paripurna dibuka dan dipimpin Ketua DPR Puan Maharani.Sebanyak 366 anggota DPR hadir dalam rapat paripurna, baik secara fisik maupun virtual.

“Daftar hadir, fisik dan virtual 366 orang anggota,”kata Puan saat membuka rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Ketua DPP PDI-P itu kemudian memohon izin kepada semua peserta sidang untuk membuka rapat secara terbuka.

Adapun agenda utama rapat paripurna kali ini adalah mendengarkan laporan Komisi I DPR atas hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Selain mendengar laporan, DPR juga akan mengambil keputusan terkait hasil fit and proper test tersebut.

Diketahui bersama, Jenderal Andika Perkasa telah dipilih Jokowi menjadi calon panglima TNI menggantikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan purna tugas mulai minggu ini.

Pengajuan Calon Panglima TNI baru oleh Jokowi untuk mendapat persetujuan DPR itu dikirimkan melalui surat presiden (surpres) yang tiba di DPR pada Rabu (3/11/2021).

Usai menerima surpres, DPR kemudian menugaskan kepada Komisi I DPR untuk menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Andika Perkasa.

Ujian itu dilakukan pada Sabtu (6/11/2021) dan menghasilkan keputusan bahwa Komisi I menyetujui Andika Perkasa sebagai panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan purna tugas pada hari ini.

Usai menerima surpres, DPR kemudian menugaskan kepada Komisi I DPR untuk menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Andika Perkasa.

Ujian itu dilakukan pada Sabtu (6/11/2021) dan menghasilkan keputusan bahwa Komisi I menyetujui Andika Perkasa sebagai panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi yang purna tugas pada hari ini.

Menurut keterangan yang dapat dihimpun awak media pada hari ini, rapat paripurna DPR RI hari ini menyetujui Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI baru. Dalam rapat tersebut, DPR RI juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Rapat paripurna persetujuan Panglima TNI baru digelar di Kompleks Parlemen, Senin (8/11/2021).

Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani yang didampingi para wakil ketua DPR seperti Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel dan Lodewijk Paulus.

Rapat diawali laporan Komisi I DPR RI soal fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI atas nama Andika Perkasa. Laporan itu disampaikan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.

Komisi I DPR RI memutuskan, yang pertama, menyetujui pemberhentian dengan hormat Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai panglima TNI serta memberikan apresiasi atas dedikasinya,”kata Meutya Hafid soal pemberhentian dengan hormat Marsekal Hadi Tjahjanto dari posisi Panglima TNI.

Selanjutnya, Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin kembali forum rapat paripurna. Puan meminta persetujuan seluruh anggota DPR soal laporan Komisi I DPR.

“Laporan Komisi I DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon panglima TNI tentang pemberhentian Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan menetapkan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon panglima TNI tersebut dapat disetujui?”kata Puan Maharani.

“Setuju,” jawab anggota Dewan.

Andika Perkasa Panglima TNI BaruKomisi I telah melakukan verifikasi administrasi hingga fit and proper test Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI.

Kemarin, rombongan Komisi I melakukan verifikasi faktual mengunjungi rumah Andika di wilayah Senayan. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyebut verifikasi faktual ini penting untuk memastikan tempat tinggal Andika. Turut hadir dalam kunjungan ke rumah Andika, Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus.

“Tujuannnya adalah untuk bersilaturahmi ke rumah beliau, kita ingin memastikan bahwa beliau memang tinggal di sini, berkeluarga, dan bertemu juga dengan puteranya tadi. Ya kalau bahasa kerennya verifikasi faktual,”kata Abdul Kharis di kediaman Andika di Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (7/11).

Kejadian menarik pada rapat pari purna hari ini terjadi saat momen Puan menutup rapat. Anggota DPR Fraksi PKS mengajukan interupsi tapi tidak direspons Puan.

(TI/jr’/Red)

Kantor Staf Kepresidenan Bahas Sosial Politik dan Kamtibmas di Polda Sumsel

November, 8, 21

Palembang – Kapolda Sumsel, Irjen Pol Toni Harmanto, diwakili Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Rudi Setiawan menerima Kunjungan Kerja Tim Kantor Staf Presiden (KSP) RI yang dipimpin Staf Presiden RI, Joanes Joko (Katim Kunker) yang sehari-hari menjabat Tenaga Ahli Utama Kedeputian 4 KSP di Ruang Rekonfu Lt III Polda Sumsel, Senin (8/11/21).

Kegiatan ini dihadiri Irwasda Polda Sumsel Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya, Pejabat Utama Polda Sumsel serta Tim KSP,Erlinda tenaga Ahli madya,Nadia V C Misaro,Pave devi purgativa tenaga ahli terampil,dan Hana nabila tenaga ahli terampil Dalam sambutannya Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Rudi Setiawan mengatakan kunjungan kerja ini dalam rangka Rapat Koordinasi terkait Persoalan Sosial Politik dan Bidang Kamtibmas Provinsi Sumseli.

”Pada kesempatan ini, Wakapolda Sumsel mengucapkan selamat datang kepada Tim KSP dan memaparkan Kamtibmas Sumsel, penanganan Covid-19 dan Program Vaksinasi yang telah dilaksanakan,”jelas rudi.

Ditambahkan Alumni Akpol 1993 ini, Dalam sambutannya ,polda sumsel melakukan percepatan Vaksinasi,dalam menuju Indonesia sehat ,mendorong semua masyarakat untuk menerapkan prokes ,dan dengan kesadaran untuk melakukan Vaksinasi,mulai masyarakat sampai anak sekolah,”ujar Rudi.

Selain itu Polda Sumsel mengedukasi masyarakat dengan kesadarannya untuk vaksinasi,mulai masuk hotel sampai kepasar modern,kita berkolaborasi dengan PHRI dan Mall yang ada dipalembang,serta memberikan Bansos kepada masyarakat dengan dukungan para Donatur,”imbuhnya.

Wakapolda sumsel juga menyebutkan dalam penegakan hukum untuk pelanggar lalu lintas pengguna jalan disamping dengan tilang untuk pelanggar hukum tapi juga dengan memberikan Vaksin ujar Jenderal Rudi Setiawan Selain itu, Polda Sumsel,terus melaksanakan pemberantasan Narkoba serta menjaga situasi kamtibmas yang kondusif Wilayah Sumsel imbuhnya Sementara itu, Katim Kunker Joanes Joko menyampaikan tujuannya mengunjungi Provinsi Sumsel adalah dalam rangka memantau situasi penanganan Covid-19 dan kendala dalam percepatan vaksinasi.

“Kemudian, Kami ingin mengetahui gambaran kamtibmas baik terkait konflik Sosial ,dan Politik serta meminta Polda Sumsel terus untuk mensupport pengamanan dalam pembangunan infrastruktur Jalan Tol di Provinsi Sumsel,serta memberikan apresiasi terhadap langkah ,inovasi serta terobosan kreatif Polda Sumsel dalam penanganan Pandemi,”tandas Joanes Joko.

(Jr’)

Warga Brati Bernasib Naas, Tertabrak Mobil Damkar

November, 7, 21

PATI – Nasib naas dialami Suparman, salah satu warga Desa Brati Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Jawa Tengah. Suparman harus tewas di tempat karena tertabrak mobil damkar (pemadam kebakaran) yang melaju, tepatnya di perempatan Desa Mangunrekso Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati.

Dari informasi yang dihimpun media, Suparman yang naik kendaraan jenis honda revo dengan nopol K 6122 AS dari arah selatan hendak ke arah timur untuk memperbaiki cangkul, hanya saja tepatnya di perempatan desa Mangunrekso, dari arah timur ada truk damkar yang melaju cepat.

Sopir truk pun kaget hingga tidak bisa mengendalikan kendaraannya, dan langsung menabrak korban, hingga terseret dan menabrak pohon yang ada di sekitar lokasi ikut tumbang.

“Truk damkar dari arah timur, pas diperempatan tiba-tiba ada korban dari arah selatan langsung belok ke arah timur, dan langsung tertabrak,”Ungkap warga sekitar Minggu (7/11/2021).

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol-PP) Kabupaten Pati Giono ketika dikonfirmasi membenarkan adanya truk damkar yang menabrak warga hingga meninggal dunia tepatnya di perempatan desa mangunrekso Kecamatan Tambakromo.

Korban sendiri langsung meninggal karena mengalami luka yang serius di bagian kepala.”Memang benar ada kecelakaan, mobil damkar yang menabrak warga, hingga meninggal dunia,”Katanya.

Mobil damkar sendiri, Lanjut mantan Kepala DPMPTSP itu mengaku sedang dalam pemanasan agar kondisi kendaraan stabil termasuk sopirnya juga lebih lihai, hanya saja tepatnya di perempatan desa mangunrekso menabrak warga yang hendak menyebrang dari arah selatan dan akan ke arah timur.

“Korban sekarang sudah ditangani oleh pihak kepolisian, dan sudah dibawa ke rumah sakit, dan sekarang ini sudah ada mediasi oleh pihak kepolisian untuk mencari jalan terbaik karena kecelakaan ini tidak direncanakan,”Ujarnya.

Saat ini, Jenasah sudah dibawa ke rumah sakit, dan dari Kabid Damkar juga melakukan mediasi dengan pihak keluarga di Polsek setempat untuk mencari jalan terbaik.

“Semoga keluarga korban bisa diberi ketabahan dan kesabaran, dan masalah ini bisa dicarikan jalan terbaik, karena memang musibah itu tidak bisa dihindari.”Tambahnya.

(Red)

Detik-Detik Mentan RI dan Gubernur Jambi Usir Wartawan

November, 7, 21

Muaro Jambi – Sebuah video berdurasi 46 detik beredar luas hingga viral yang memperlihat Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo tampak mengusir wartawan yang melakukan peliputan di salah satu acara yang turut dihadiri Gubernur Jambi Al Haris.

Berdasarkan amatan media www.cakranusantara.net rupanya peristiwa pengusiran wartawan terjadi pada Sabtu (6/11/2021) di sebuah pabrik Pinang CV Indokara beralamat di Jalan Suak Kandis, Desa Pudak III, Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi.

Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin tampak ikut melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada insan pers yang meliput, dan perlakuan tak menyenangkan itu terekam lewat kamera hingga videonya viral dan sampai ke meja redaksi media ini.

Bukan hanya Menteri Pertanian saja yang mengusir wartawan. Namun tak tanggung-tanggung Gubernur Jambi Al Hasbi pun dalam video itu tampak ikut-ikutan mengusir wartawan.

Menyikapi peristiwa yang dilakukan Mentan RI itu mendapat kecaman keras dari berbagai kalangan komunitas, organisasi, perkumpulan hingga individu wartawan di saentaro Nusantara.

Seperti halnya Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia (DPP SPRI) Hence Mandagi angkat bicara dan menyerukan bahwa Menteri Pertanian harus dipidana 2 tahun penjara.

Berdasarkan Press Release Ketua Umum DPP SPRI Hence Mandagi yang dilansir redaksi sumut.jelajahnews.id, Minggu (7/11/2021) menegaskan, bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo wajib dipidana 2 tahun penjara.

Menurutnya, pengusiran terhadap wartawan yang sedang meliput berita oleh Menteri Syahrul Yasin Limpo adalah perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Selama ini, kata Mandagi, pasal pidana dalam UU Pers belum pernah diterapkan ketika wartawan dilarang atau dihalangi melakukan peliputan.

“Padahal sangat jelas dalam UU Pers disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi wartawan mencari dan memperoleh informasi dipidana 2 tahun penjara dan denda lima ratus juta rupiah,”ungkap Mandagi.

Untuk itu, Ia menegaskan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo wajib dikenakan pidana penjara 2 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah, jika terbukti melakukan pengusiran terhadap wartawan di depan umum dalam kegiatan pelepasan ekspor pinang ke negara Pakistan pada Sabtu (6/11/2021) di gudang biji pinang CV Indokara di Jalan Suak Kandis, Desa Pudak III, Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

Tindakan yang dilakukan Menteri Yasin Limpo saat kunjungan ke Jambi, lanjut Mandagi, wajib menjadi perhatian serius Presiden RI Joko Widodo.

“Presiden perlu memasukan dalam daftar reshuffle, Menteri yang tidak menghargai profesi wartawan. Terlebih tindakan pengusiran wartawan saat meliput adalah perbuatan pidana menurut UU Pers,”tulis Mandagi.

Bahkan, menurut pandangan Mandagi, selama ini perbuatan pidana pelarangan peliputan terhadap wartawan hanya berujung permintaan maaf oleh para pelaku.

“Namun untuk pembelajaran kepada publik agar kasus serupa tidak terulang lagi, Polri wajib mengusut dan memproses kasus Menteri Yasin Limpo ini sesuai ketentuan pidana yang berlaku,”imbuhnya.

Dilansir dari WhatsApp Grup Jurnalis

(BTM/SPRI-red)

DPR Setuju Jendral TNI Andika Perkasa Sebagai Calon Panglima TNI Baru

November, 7, 21

Jakarta – KOMISI I DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) memberikan persetujuan atas pengangkatan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon tunggal panglima TNI untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.

Persetujuan diberikan dalam rapat internal Komisi I DPR yang digelar setelah uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Andika, Sabtu (6/11/2021).

“Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, SE, MA, MSc sebagai panglima TNI,”kata Ketua Komisi I Meutya Hafid.

Meutya pada kesempatan tersebut mengungkapkan, rapat internal Komisi I DPR juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI, serta memberikan apresiasi atas dedikasinya.

Selanjutnya, hasil rapat internal tersebut akan dibawa ke rapat paripurna pada Senin (8/11/2021) mendatang untuk diberikan persetujuan oleh DPR, demikian menurut keterangan yang dikutip oleh awak media.Adapun visi yang diusung Andika sebagai calon panglima TNI adalah “TNI Adalah Kita”.

Ia mengatakan, dengan visi tersebut, ia ingin agar TNI dipandang sebagai bagian dari masyarakat Indonesia maupun internasional.

“Jadi kalau berangkat dari vision statement, Ibu, saya memilih ‘TNI Adalah Kita’.Memang sangat singkat sekali, tetapi justru di sini saya ingin masyarakat Indonesia, masyarakat internasional untuk melihat TNI ini sebagai kita, atau bagian dari mereka,”ujar Andika.

Seperti diketahui, Andika merupakan calon tunggal panglima TNI yang diusulkan Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan pensiun dalam waktu dekat.

(TI/Jr’/Red)

MoU KSJ dan KNPI Sumut Usulkan Perda Pembinaan Pemuda

November, 5, 21

MEDAN – Pengurus Pusat Komunitas Sedekah Jum’at (KSJ) dan DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Utara tanda tangani Memorandum of Understanding (MoU) Jumat 06/11 di Aula Medan Club jalan Kartini Medan.

Saharuddin Ketua Umum KSJ dan El Adrian Shah Ketua DPD KNPI Sumut menyepakati  untuk berkolaborasi mendorong dan mengusulkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembinaan Pemuda (Perda PP) sesuai pasal 13 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009.

Selain itu ruang lingkup MoU KSJ dan DPD KNPI Sumut juga dalam bidang pendidikan dan pelatihan kewiraan berbasis sedekah produktif dengan mengembangkan program kampung sedekah serta bersinergi dan kolaborasi dalam berbagai kegiatan amal sosial ditingkat kabupaten/Kota Se Sumatera.

KSJ Binaan AKBP Ikhwan SH MH ini, memberikan apresiasi kepada El Adrian Shah ketua DPD KNPI Sumut, “Bung El secara pribadi adalah tokoh pemuda yang juga ikut membidani kelahiran KSJ sebab awal awalnya bung El kerap memberikan donasi berupa beras dan uang tunai untuk disalurkan oleh KSJ,”Ucap Saharuddin dalam sambutannya.

Sementara itu El Adrian Shah menegaskan “dengan MoU ini diharapkan kegiatan sosial KSJ bersama KNPI Sumut dapat diikuti oleh KNPI sampai tingkat bawah di Provinsi Sumut.

Usai menanda tangani MoU, KSJ memberikan cendera mata kepada El Adrian Shah dan dilanjutkan dengan menyalurkan paket sembako serta tali asih kepada anak yatim, yatim piatu dan duafa.

Hadir dalam acara tersebut Hermawan Lubis owner PT CBS dan Penanggung Jawab KSJ Property, M. Sahil SE Wakil Ketua Umum, Ustadz Drs H Samin Pane MA, Ustadz Farhan, serta ketua DPD KNPI Kabupaten/Kota Se-Sumut.

(Tim Ksj Pusat/Mio/jr’)

Pemutusan Jaringan Listrik di Nilai Sepihak, KA PLN ULP Pati Enggan Temui Wartawan

November, 5, 21

Pati – Untuk ke 2 (Dua) kalinya, Kepala PLN ULP Pati tidak bisa di temui sejumlah wartawan untuk klarifikasi terkait pemutusan jaringan listrik di sejumlah tempat hiburan malam dikabupaten Pati, Jawa Tengah yang dinilai sepihak.

Akibat pemutusan jaringan listrik yang dinilai secara sepihak, pengusaha tempat hiburan malam sebagai konsumen merasa dirugikan hingga milyaran rupiah dan banyak karyawan kehilangan pekerjaan.

Hal itu tertuang dalam surat tertanggal 12 Oktober 2021 dengan No. 01/Ad.K/10/2021 yang dikirim Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) ke Presiden RI dan sejumlah pejabat elit lainya. Salah satunnya, bahwa selama pemutusan jaringan listrik di sejumlah tempat hiburan malam, pengusaha merugi hingga milyaran rupiah dan setiap bulan masih membayar biaya abonemen.

Diketahui, PLN ULP Pati dan PLN ULP Juwana memutus jaringan listrik ke sejumlah tempat hiburan malam atas dasar surat perintah bupati Pati dengan No. 443/2778 tertanggal 12 Juli 2021 lalu.

Farid selaku bidang K3L (Keselamatan Kerja) PLN ULP Pati membenarkan dan mengatakan hal sama dengan Gunadi bidang pelayanan pelanggan beberapa waktu kepada wartawan.

“Pemutusan jaringan listrik ke sejumlah tempat hiburan malam atas dasar menindaklanjuti surat perintah dari bupati Pati,”Ungkap Farid kepada wartawan beberapa waktu lalu

Sebelumnya, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Putra Lawu, Rois Hidayat menduga PLN ULP Pati dan PLN ULP Juwana telah melanggar UU Perlindungan konsumen No.8 Tahun 1999 dan UU No.30 Tahun 2009 Tentang Ketenaga listrikan.

“Yang jelas apa yang dilakukan PLN ULP Pati sudah melanggar hak konsumen dan itu sudah di atur dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan UU No.30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan,”ungkap Rois Hidayat melalui pesan singkat WhatsApp beberapa waktu lalu.

Rois Hidayat menjelaskan, konsumen berhak dan meminta ganti rugi atas pemutusan jaringan listrik secara sepihak oleh PLN ULP Pati dan konsumen bisa tempuh jalur hukum.

“sesuai yang tertera dalam UU No.30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan disebutkan bahwa konsumen memiliki hak atas Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa,”jelasnya.

(yg-red)

Pembekalan Intelijen Teritorial Babinsa Korem 071/Wijayakusuma Ditutup

November, 5, 21

Banyumas – Pembekalan Intelijen Teritorial bagi para Babinsa jajaran Korem 071/Wijayakusuma yang dilaksanakan selama 5 hari, ditutup oleh Kolonel Kavaleri Valian Wicaksono dari Sintelad, Jumat (5/11/2021) di Gedung Pertemuan A.Yani Makorem 071/Wijayakusuma, Sokaraja, Banyumas.

Asintel Kasad Mayjen TNI Suko Pranoto dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Kolonel Kavaleri Valian Wicaksono mengatakan dengan selesainya pembekalan ini, diharapkan kemampuan intelijen para babinsa di jajaran Korem 071/Wijayakusuma meningkat, sehingga mampu mengantisipasi dan mengeliminir setiap ancaman yang terjadi diwilayah masing-masing.

Dikatakan kegiatan ini tentunya belum cukup dihadapkan dengan waktu yang sangat singkat. Namun demikian materi pembekalan, pengarahan dan petunjuk-petunjuk yang telah disampaikan oleh para pelatih diharapkan dapat menjadi bekal serta menambah wawasan dan pengetahuan para Babinsa.

Asintel Kasad meminta agar Babinsa benar-benar memahami permasalahan aktual yang tengah berkembang di masyarakat, sehingga dapat memprediksi potensi ancaman yang akan timbul.

Disamping itu, Asintel Kasad juga memberikan penekanan yang harus dipedomani dan dilaksanakan, yakni agar meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta pegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Meningkatkan kepekaan maupun naluri intelijen dalam setiap situasi dan kondisi guna melaksanakan deteksi dini serta cegah dini diwilayah. Membekali diri dan tingkatkan kemampuan dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan lainnya untuk menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks. Bekerja dengan hati yang tulus ikhlas serta senantiasa pelihara jati diri prajurit sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional.

Sementara itu, Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Dwi Lagan Safrudin, S.I.P., dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Ws. Kasrem 071/Wijayakusuma Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan.

“Terima kasih kepada Tim Pembekalan Intelijen Teritorial yang telah berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik kepada para peserta. Demikian juga kepada peserta, Terima kasih atas keberhasilannya menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan ini,”paparnya.

Danrem berharap kepada para peserta pembekalan Intelter agar materi yang diperoleh dapat segera diterapkan dan diaktualisasikan disatuan masing-masing.

“Dengan bertambahnya pemahaman serta wawasan tentang materi intelijen teritorial ini, saya berharap para peserta nantinya akan mampu menghasilkan suatu langkah nyata dalam upaya peningkatan kemampuan insan intelijen teritorial dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok,”terangnya.

“Perlu dicatat, ilmu yang kalian dapatkan, belum cukup dikaitkan dengan perkembangan situasi yang terus berubah, khususnya kemampuan dalam melakukan analisa secara tajam terhadap semua bentuk persoalan dan kasus yang terjadi dilapangan,”jelasnya.

“Babinsa juga harus memiliki naluri intelijen yang lebih, mampu mengembangkan metode, taktik dan tehnik intelijen berdasarkan mekanisme dan prosedur yang benar. Ilmu pengetahuan yang diperoleh harus dapat diaplikasikan dengan baik, sehingga dapat mendeteksi dan menetralisir terhadap permasalahan yang timbul dimasyarakat dan dapat menyajikan data pada pimpinan untuk dijadikan dasar bagi pimpinan dalam mengambil putusan,”pungkasnya.

(jr’)

Tiba di Istana Al-Shatie, Presiden Disambut Putra Mahkota Abu Dhabi

November, 4, 21

Abu Dhabi – Presiden Joko Widodo tiba di Istana Al-Shatie, Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA) pada Rabu siang, 3 November 2021. Presiden disambut langsung Putra Mahkota Abu Dhabi dan Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata PEA Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Penyambutan berlangsung dalam suasana yang penuh keakraban. Usai berbincang-bincang, Pangeran Mohamed bin Zayed (MBZ) mempersilakan Presiden Jokowi memasuki ruangan istana.

Tampak setelah itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk PEA Husin Bagis juga memasuki ruang pertemuan di dalam istana.

Sebelum memulai pertemuan bilateral, Presiden Jokowi dan Pangeran MBZ berfoto bersama terlebih dahulu.

Dalam pertemuan bilateral tersebut, Putra Mahkota Abu Dhabi didampingi oleh Sheikh Tahnoun bin Zayed Al-Nahyan (National Security Advisor), Sheikh Khalid bin Mohamed bin Zayed Al-Nahyan (Chairman of Abu Dhabi Executive Office), Sheikh Hamdan bin Mohamed Al-Nahyan, Suhail Al Mazrouei (Menteri Energi dan Infrastruktur PEA), Amb. Abdulla Al Dhaheri (Duta Besar PEA untuk RI), Waleed Al Mohaeri (Deputy Group CEO Mubadala), dan Mohammed Hassan Al Suwaidi (CEO ADQ).

(jr)