Manokwari – Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr.(Han)., menerima kunjungan kerja (Kunker) Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Wanti Waraney Franky Mamahit, M.Si., di Makodam XVIII/Kasuari, Trikora, Arfai 1, Manokwari, Papua Barat, Jumat (12/11/2021).
Kunjungan tersebut berlangsung dalam suasana keakraban dan diisi dengan diskusi-diskusi dan koordinasi terkait dinamika pelaksanaan tugas pokok antara kedua Kodam.
Pada diskusi ini juga disampaikan berbagai tugas yang rencananya akan dikerjakan secara bersama-sama antara Kodam XIII/Merdeka dan Kodam XVIII/Kasuari.
Usai berbincang-bincang Pangdam XIII/Merdeka beserta rombongan diajak untuk berkeliling melihat sekitaran Makodam XVIII/Kasuari seperti kunjungan ke Kasuari Green.
Dalam kunjungannya tersebut, Pangdam XIII/Merdeka didampingi Asops Kasdam XIII/Merdeka, Kolonel Inf Sutrisno Pujiono dan Aster Kasdam XIII/Merdeka Kolonel Inf Idris Sumantri Roni.
Sedangkan Pangdam XVIII/Kasuari didampingi Kasdam Brigjen TNI Djoko Andoko, Irdam Brigjen TNI Steve C. Parengkuan dan Kapoksahli Pangdam Brigjen TNI Yusuf Ragainaga beserta para pejabat Kodam XVIII/Kasuari lainnya,”tuturnya.
Pontianak – Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Komjen Pol Drs Agung Budi Maryoto melaunching Aplikasi E- Sapu Khatulistiwa (Saber Pungli) di hotel Aston Pontianak, Jum’at (12/11).
“Provinsi Kalimantan Barat tahun depan akan memiliki gedung khusus Saber Pungli, mungkin satu-satunya Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi yang memiliki gedung tersendiri,”ujarnya.
Agung menjelaskan, Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.
“Dampak dari adanya pungli dapat mengakibatkan biaya ekonomi yang tinggi, menghambat pembangunan, merugikan masyarakat dan menurunkan wibawa pemerintah di mata masyarakat,”jelasnya.
Menurut Agung dengan dilaunchingnya aplikasi E-Sapu khatulistiwa ini merupakan terobosan inovasi dari UPT Provinsi Kalbar dan harapannya dilaksanakan sosialisasi sampai dengan UPP Kabupaten Kota, sehingga masyarakat mengetahui serta cepat memberitahu atau menginformasikan adanya aparat penyelenggara negara yang melakukan pungutan liar.
“Tugasnya menyelenggarakan fungsi Pokja intelijen pencegahan dan Pokja penindakan dan yustisi serta pada kegiatan sosialisasi ini kembali, saya tegaskan perlunya kerjasama dan partisipasi aktif dari seluruh anggota yang terlibat dalam struktur UPP Provinsi kabupaten maupun kota dan seluruh pegawai yang terlibat dalam pelayanan publik,”ungkap Irwasum Polri.
Perlunya dilaksanakan sosialisasi Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat.
“Perlunya implementasi kota bebas pungli sebagai upaya nyata mendukung kebijakan pemerintah mewujudkan Indonesia bersih dari pungli,”kata Kasatgas Saber Pungli Pusat.
Irwasum Polri mengapresiasi kepada Bapak Gubernur Kalbar beserta seluruh jajaran pada tahun 2021, satu-satunya Provinsi yang melaksanakan rapat kerja Saber pungli.
“Apresiasi juga kami sampaikan kepada Bapak Gubernur dan jajaran atas penanganan Pandemi di wilayah Kalimantan Barat,”tuturnya.
Terimakasih kepada Bapak Gubernur Kalimantan Barat beserta seluruh UPP kabupaten dan kota atas penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Satgas Saber pungli di Provinsi Kalimantan Barat.
“Semoga Rakerda yang diselenggarakan pada hari ini dapat memberikan semangat dan bekerja dengan sungguh-sungguh demi masa depan bangsa Indonesia yang lebih bermartabat dan bebas dari segala bentuk pungutan liar dan mudah-mudahan mempercepat dan mempermudah tercapainya Good Governance dan Clean Goverment,”tutupnya.
Bandung – Komandan Lanud Husein Sastranegara Kolonel Pnb I Gusti Putu Setia D. S.T., M.M., M.Han., menyambut kedatangan Perdana Menteri Malaysia Yang Amat Berhormat Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob, bertempat di Vip Room Sompil Basuki Lanud Husein Sastranegara, Kamis (11/11/2021).
Dalam kunjungan kerja ke Bandung Perdana Menteri Malaysia melaksanakan kunjungan kerja ke PT. Dirgantara Indonesia dan PT Pindad Indonesia.
Kunjungan kerja Perdana Menteri Malaysia dan Menteri Kanan Pertahanan Malaysia beserta rombongan di Bandung tersebut tidak dilakukan acara seremonial dan tetap berpedoman pada protokol kesehatan tentang pencegahan penyebaran virus.
Turut hadir dalam penyambutan Perdana Menteri Malaysia yaitu Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Menteri Kanan Pertahanan Malaysia Dato’ Seri Hishamuddin Tun Hussein.
Sumut – Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, merespon cepat kasus oknum Bripka P yang memeras pengendara motor di Jalan Dr Mansyur, Kamis (11/11/2021) kemarin.
“Saya dari Nias langsung turun ke Polrestabes Medan untuk mengecek penanganan anggota Polsek Delitua yang memeras warga viral di media sosial,” katanya di Si Propam Polrestabes Medan, Jumat (12/11/2021).
Panca mengungkapkan, Bripka P dalam modus operandinya memeras warga dengan cara berpura-pura mencari pelanggaran yang dilakukan pengendara motor saat melintas di jalan raya.
“Setelah saya cek oknum Polsek Delitua itu akan saya berikan sanksi tegas, yakni proses hukum pidana dan kode etik,”ungkapnya Bripka P sudah ditahan di ruang sel khusus Si Propam Polrestabes Medan.
“Saya sudah perintahkan Kapolrestabes Medan untuk memberikan sanksi tegas kepada anggotanya yang melakukan pemerasan terhadap warga dan menuntaskan kasusnya,”tambah Kapoldasu.
Panca mengakui, akibat perbuatan Bripka P yang melakukan pemerasan terhadap warga telah mencoreng nama baik institusi Polri. Namun begitu, jenderal bintang dua ini menerangkan masih banyak anggota Polri yang baik bekerja melayani masyarakat.
“Atas kejadian ini, saya memohon maaf kepada masyarakat. Percayakan sepenuhnya penanganan kasusnya kepada Propam. Kita akan menindak tegas setiap anggota yang bersalah dan tidak segan-segan akan dipecat,”tegasnya.
Sementara itu, Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko, menambahkan akan menuntaskan kasus pelanggaran yang dilakukan Bripka P.
“Instruksi Kapolda Sumut akan kita selesaikan. Untuk Bripka P akan diberikan sanksi tegas,”pungkasnya.
Pati – Cakranusantara.net | Tercium ada Dugaan kongkalikong antar kedua belah pihak antara oknum Kepala Desa (Kades) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk “peti es kan” kasus 2 (Dua) Desa, Yaitu Kades Wonorejo, kecamatan Tlogowungu dan Kades Karaban, kecamatan Gabus , kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Kedua Kades yang sedang menjalani proses hukum itu yakni Kades Wonorejo, kecamatan Tlogowungu yang diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan dan Kades Karaban yang diduga sudah melakukan tindak pidana korupsi (tipikor).
Menurut informasi dari salah satu sumber yang tidak mau disebut namanya mengaku kepada wartawan ini beberapa waktu lalu, sejumlah Kades desak Pasopati untuk mengondisikan kasus 2 desa yang saat ini sedang ditangani pihak Kejari Pati.
“Saya menduga sejumlah Kades desak Pasopati terpilih periode 2021-2027 untuk mengondisikan kasus 2 Desa yang saat ini di tangani Kejari Pati,” ungkap nara sumber yang minta dirahasiakan identitasnya.
Pandoyo, Ketua Pasopati terpilih periode 2021-2027 pada pemilihan Ketua Pasopati,Sabtu 18 September lalu, saat dikonfirmasi Wartawan melalui sambungan telepon Seluler enggan menaggapi panjang lebar kabar tersebut.
“Besok saja ketemu darat mas, soalnya nanti siang saya ada acara ketempat hajatan nikahan dan saya tidak suka berstagmen, inipun saya lagi sibuk disawah,” ujar Pandoyo, Jum’at (12/11/2021).
Terpisah, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pati, Herry Setyawan saat dikonfirmasi wartawan via telepon mengaku belum ada pihak yang menemuinya terkait proses hukum 2 Desa yang saya tangani.
“Kita sesuai SOP, dan saat ini kita fokus ke proses hukum yang sedang berjalan. Kita juga tidak akan terpengaruh dengan isu-isu diluar sana, sampai saat ini belum ada pihak yang dimaksud menemui saya,” ungkap Herry Setyawan
PATI – Terpilihnya Pandoyo Kepala Desa (Kades) Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Jawa Tengah sebagai Ketua Paguyuban Solidaritas Perangkat Desa dan Kepala Desa Kabupaten Pati (Pasopati) dianggap sebagai “Ketua Pasopati Karbitan”.
Hal itu terjadi lantaran karena pandoyo dianggap kurang proaktif dengan para Kades setelah dirinya menang suara dalam pemilihan Ketua Pasopati 2 bulan lalu “Sabtu (18/09/2021)”.
“Saya menganggap Pandoyo adalah Ketua Pasopati “Karbitan”, karena seharusnya setelah terpilih dia bisa menggandeng para Kades yang berseberangan, bukannya terkesan membiarkan dan bangga dengan jabatannya,”Ungkap salah satu Kades kepada media ini Jumat (12/11/2021).
Menurutnya, Sebagai Ketua Pasopati yang baru terpilih, seharusnya bisa lebih bisa proaktif untuk melakukan lintas koordinasi dan silaturahmi dengan semua Kades tanpa kecuali yang ada di Kabupaten Pati, namun yang terjadi ketika terpilih justru terkesan diam dan tidak ada program bisa disebut “Mandul” atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Pasopati.
“Sampai saat ini kan belum ada pelantikan, kabarnya sejumlah Kades yang diundang untuk membentuk struktur banyak yang tidak mau hadir, bahkan banyak yang kecewa dengan terpilihnya Pandoyo sebagai Ketua Pasopati,”Katanya.
Banyak Kades menganggap, bahwa dengan terpilihnya Pandoyo sebagai Ketua Pasopati lemah dalam melakukan lintas koordinasi, dan dianggap tidak mampu dalam menjalankan tupoksinya sebagai pimpinan Kades di Kabupaten Pati.
“Pemilihan Ketua Pasopati kan sudah sekitar 2 bulan lalu, namun lihat apa yang sudah dilaksanakan oleh Ketua Pasopati yang baru, selain lemah melakukan lintas koordinasi dengan para Kades, Pandoyo juga lemah komunikasi dengan para media, buktinya banyak Kades yang terbentur masalah hukum, namun ia hanya diam,”Ungkap Kades lain.
PATI – PN (Pengadilan Negeri) Gelar sidang Pertama Praperadilan bernomor 3/pra-pdn/2021/Pn.Pti atas Dugaan kasus Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) yang di lakukan Kades (Kepala Desa) Bulumanis Lor Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Jawa Tengah yang terkesan mendadak di berhentikan tanpa diketahui SP3nya.
Berdasarkan Keterangan dari kuasa hukum Pemohon Praperadilan Menerangkan, Pelaporan di Polda Jateng (Kepolisian Daerah Jawa Tengah) yang kemudian dilimpahkan Kasus Tipikor tersebut di Polres Pati (Kepolisian Resort Pati) yang di tangani unit lll IPTU Miftah Anshori, S.H., M.H. (Kanit Idik III/Kanit Tipikor),”terang Kuasa hukum Pemohon, Dika Andriyanto, S.H., bersama Jimi Sapto Utomo, S.H., Jum’at (12/11/2021).
Dalam hal ini SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) terkesan hanya sebagai formalitas saja, sudah selama 9 (Sembilan) bulan tidak ada perkembangan dalam penyidikan tersebut terhitung Februari 2021, yakni pelaporan mulai Juni 2020 hingga saat ini belum ada proses hukum jika di berhentikan juga tidak dilampiri dengan surat perintah pemberhentian penyidikan (SP3) secara resmi/ Tertulis namun mendadak tidak ada perkembangan,”tambahnya.
Akhir penutupan Hakim Tunggal menyampaikan sidang akan terjadwal dan/ atau Pelaksanaan Sidang Praperadilan akan di gelar kembali mulai Senin sampai Jum’at (15-19/11/2021) guna untuk menambahkan bukti-bukti dan saksi sekaligus jawaban dari termohon agar bisa memberikan sebuah keputusan dalam kasus Praperadilan “atas kasus dugaan Tipikor yang sudah di lakukan oleh Kades Bulumanis Lor”,”tutup Hakim Tunggal Eri acuka Barata,atas kasus bernomor 3/pra-pdn/2021/Pn.Pti.
Ditempat lain setelah selesai Sidang kuasa hukum pemohon, Dika Andrianto Menambahkan, pihaknya sudah menyerahkan dan membacakan gugatan dalam sidang Pertama yang berkaitan dengan Administrasi pihak Aparat Penegak Hukum (APH) dari Penyidik Polres Pati, apakah sudah sesui apa belum dalam pelaksanaan penyidikan atas kasus dugaan Tipikor yang sudah di lakukan oleh Kades Bulumanis Lor, faktanya laporan ini dari tahun 2020 sampai saat ini kok terkesan diam tidak ada tanda-tanda perkembangan perkaranya itu seperti apa.
“Menurut pandangan kami rasa-rasanya kok diberhentikan, meskipun di satu sisi belum ada putusan surat perintah pemberhentian penyidikan (SP3), namun bukti-bukti tadi sudah kami serahkan ke Hakim Tunggal disini,jadi kita tunggu sajalah proses selanjutnya seperti apa, biarlah majlis hakim yang memutuskan keputusannya seperti apa, jadi kita tunggu saja sama-sama,”tambah singkatnya.
PATI – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pati Jawa Tengah masih menyisakan rancangan pembentukan Perda tahun 2021 sebanyak 5 usulan yang belum selesai, dari total usulan yang dibahas di tahun 2021 sebanyak 18 usulan.
“Dari 5 usulan yang belum selesai itu melekat di DPUTR, Disperkim, Komisi D, Disnaker dan Bagian Hukum,”Ungkap Kabag Hukum Setda Kabupaten Pati Irwanto, Kamis (11/11/2021).
Menurutnya, Dari Perda yang sementara ini masih dibahas, akan dikaji kembali pada 2022 sebelum disampaikan ke Gubernur Jateng untuk dievaluasi, dan Perda yang belum terselesaikan memiliki dinamika, sehingga belum bisa direalisasi semua karna materi harus di bahas secara matang,”Kemarin (red), ada rapat paripurna yang membahas terkait program-program yang belum selesai di tahun 2021, dan rencana akan di selesaikan nanti 2022,”Katanya.
Sementara itu, untuk tahun 2022 sudah ada sebanyak 12 usulan Perda yang akan dibuat, sedangkan 8 Perda akan menjadi pembahasan lanjutan dari tahun 2021.”Untuk usulan Perda baru tahun 2022 ada 8, namun kita juga akan membahas Perda lanjutan dari tahun 2021 yang belum selesai,”Ujarnya.
Disinggung soal anggaran untuk masing-masing Perda, Irwanto mengaku bahwa anggaran itu melekat di masing-masing intansi yang mengusulkan.
“Kalau anggarannya itu melekat disetiap SKPD, kita hanya merancang dan menyampaikan ke legeslatif untuk dibahas,”Tandasnya.
Bandung – Personel Koharmatau dan jajaran dalam hal ini Depohar 10 Bandung, melaksanakan tes samapta sebagai persyaratan Usulan Kenaikan Pangkat (UKP) pada Periode 1 April 2022, bertempat di Sasana Olah Raga Makoharmatau, Jum’at (12/11/2021).
Kegiatan rutin samapta ini merupakan salah satu kegiatan wajib untuk memenuhi syarat Usulan Kenaikan Pangkat bagi para perwira, bintara dan juga tamtama.
Sebelum samapta dimulai, para personel melakukan cek tensi darah dan peregangan yang dipimpin oleh staf Binjas Koharmatau. Kegiatan ini diikuti oleh 70 orang personel.
Adapun kegiatan samapta ini terdiri dari Samapta A dan Samapta B. Samapta A meliputi lari 12 menit dan samapta B terdiri dari pull up, sit up, push up dan shuttle run.
PATI – Lapas (Lembaga Kemasyarakatan) Kelas IIB Pati kembali menggelar pelatihan ke warga binaan yang sedang menjalani Kewajibannya di Lapas. Setelah sebelumnya ada sebanyak 30 (Tiga Puluh) warga binaan laki-laki, kali ini dengan menggandeng Women Crisis Center (WCC), pelatihan kali ini menyasar bagi warga binaan perempuan.
Ketua Pembina WCC Murdiyanti yang didampingi dr Novy Oktaviana bersama dengan Ketua Yayasan WCC Budi Nugrahaini disela-sela kegiatan pelatihan kepada wartawan mengatakan, Kegiatan ini dilaksanakan untuk melatih kemandirian bagi warga binaan yang menjalani Kewajibannya di Lapas Pati agar nantinya memiliki kemandirian, sebab selama ini jarang ada yang memberikan perhatian bagi warga binaan perempuan kecuali dari keluarganya sendiri.
“Selama ini kecuali keluarga jarang ada yang memperhatikan warga binaan perempuan, dan mereka selama ini merasa terpojok atas keterpurukannya, jadi kami hadir untuk melihat dan melatih mereka agar lebih mandiri dan merasa diperhatikan,”Ungkapnya.
Menurutnya, Para warga binaan selama ini merasa tidak ada teman, dan tidak ada yang memperhatikan, sehingga dengan dasar itulah, sebagai sesama perempuan yang sedang melakukan kesalahan dan sedang menjalani kewajiban.
“Jadi nanti akan kita berikan ketrampilan, apalagi disini (Lapas Pati, red) sudah bisa posting melalui media sosial, untuk jual makanan, loundry dan lain-lain, supaya ada kesinambungan, ada pemberdayaan ekonomi, dan ada kemandirian,”Ujarnya.
WCC yang lahir dari tahun 2016 lalu, bukan hanya memberikan pelatihan bagi warga binaan yang sedang menjalani Kewajibannya di Lapas, namun saat ini, WCC juga akan melakukan peresmian rumah bagi lansia perempuan yang sedang ada masalah dan tidak memiliki tempat tinggal atau memiliki keluarga tapi tidak dipelihara atau tidak diperhatikan.
“Kami fokus memberikan perhatikan bagi perempuan yang sedang ada masalah, termasuk pendampingan hukum dan lain-lain, intinya kita bergerak di bidang sosial,”Ujarnya.
Sementara terpisah, Kepala Lapas Kelas IIB Pati Febie Dwi Hartanto mengucapkan terima kasih kepada WCC yang bisa memberikan pelatihan dan perhatian bagi warga binaan perempuan, dan semoga apa yang diberikan bagi warga binaan perempuan ini bisa bermanfaat.
“Semoga dengan pelatihan ini bisa memberikan ketrampilan dan pengalaman bagi warga binaan, dan nantinya bisa dikembangkan ketika sudah bebas dari masa hukuman di Lapas Pati.”Tandasnya.