Suwarno Nyatakan Siap Maju Pilkades Desa Regaloh Tahun 2027, Begini Visi dan Misinya

Cakranusantara.net, Pati || Kontestasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Regaloh, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, yang dijadwalkan berlangsung pada 2027 mulai menjadi perhatian. Salah satu figur yang menyatakan kesiapannya untuk maju dalam pesta demokrasi tingkat desa tersebut adalah Suwarno.

Dengan niat mengabdikan diri kepada masyarakat, Suwarno membawa visi pembangunan Desa Regaloh yang maju, sejahtera, mandiri, dan berbudaya. Ia menawarkan sejumlah program yang bertumpu pada optimalisasi potensi pertanian, kehutanan, serta pengembangan ekowisata dengan mengedepankan semangat gotong royong.

Dalam visi yang diusungnya, Suwarno ingin menjadikan potensi lokal sebagai kekuatan utama pembangunan desa. Menurut arah program yang disiapkannya, sektor pertanian, kehutanan, dan pariwisata memiliki peluang untuk dikembangkan secara berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ada empat misi utama yang menjadi landasan program tersebut.

Pertama, transformasi ekonomi dan kepastian agraria. Suwarno berencana mendorong peningkatan produktivitas pertanian, khususnya komoditas tebu, padi, kacang tanah, dan ubi kayu. Selain itu, ia juga ingin memperjuangkan legalitas hak atas tanah negara ber-SK 35 tahun guna memberikan kepastian hukum dan mendukung kesejahteraan warga dalam jangka panjang.

Kedua, revitalisasi ekowisata dan kemitraan kehutanan. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah menghidupkan kembali serta mengoptimalkan pengelolaan Bumi Perkemahan Regaloh. Upaya tersebut direncanakan melalui kerja sama dengan Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Pengembangan kawasan tersebut diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru sekaligus menyediakan lapangan kerja bagi generasi muda Desa Regaloh.

Ketiga, pemberdayaan UMKM dan pengembangan produk lokal. Suwarno ingin mendorong potensi usaha masyarakat melalui budidaya lebah madu, kerajinan bambu, serta pengembangan kuliner khas desa. Dalam program ini, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) direncanakan menjadi salah satu instrumen pendukung permodalan agar pelaku usaha lokal dapat berkembang dan lebih mandiri.

Keempat, mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan responsif. Suwarno memasukkan pembenahan tata kelola pemerintahan sebagai bagian penting dari programnya, mulai dari pelayanan administrasi yang cepat, transparansi pengelolaan anggaran, hingga komitmen terhadap pelayanan tanpa pungutan liar (pungli).

Ia juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat melalui musyawarah dalam setiap proses perencanaan dan pembangunan desa.

Melalui visi dan misi tersebut, Suwarno menyatakan kesiapannya mengikuti kontestasi Pilkades Desa Regaloh Tahun 2027 mendatang sebagai bentuk ikhtiar untuk mengabdikan diri kepada masyarakat.

Sejumlah program yang disiapkan itu menempatkan sektor pertanian, kepastian agraria, pengembangan wisata, pemberdayaan UMKM, dan tata kelola pemerintahan sebagai fokus pembangunan Desa Regaloh ke depan.

Mantan Anggota Pasukan Khusus Siap Gempur Pilkades Muktiharjo 2027

Cakranusantara.net, Pati || Dinamika menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, yang direncanakan diadakan pada 2027 mulai menunjukkan perkembangan. Sejumlah nama mulai mencuat dan menyatakan ketertarikannya untuk mengikuti kontestasi politik tingkat desa tersebut.

Salah satu figur yang menyatakan kesiapannya adalah Purn. Serma Sumanto, mantan anggota Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Ia mengaku memiliki keinginan untuk mengabdikan pengalaman dan kemampuannya demi mendorong kemajuan Desa Muktiharjo.

Pengalaman selama bertugas di lingkungan militer, menurut Sumanto, menjadi bekal penting dalam membangun karakter disiplin, tanggung jawab, loyalitas, serta integritas. Nilai-nilai tersebut ingin ia bawa apabila mendapat kepercayaan masyarakat untuk memimpin pemerintahan desa.

Sumanto berpandangan, kepala desa bukan hanya pemegang jabatan administratif, tetapi juga sosok yang harus mampu menjadi pelayan dan pengayom masyarakat. Pemerintahan desa, menurutnya, harus mengutamakan kemudahan pelayanan, keterbukaan informasi, serta kesediaan mendengarkan kebutuhan warga.

Keinginannya maju dalam Pilkades 2027 juga dibarengi dengan sejumlah konsep pembangunan yang diarahkan untuk menjadikan Muktiharjo lebih maju, mandiri, aman, dan sejahtera.

Usung Visi Desa Maju dan Transparan

Dalam gagasan yang disiapkan, Sumanto mengusung visi mewujudkan Desa Muktiharjo yang maju, mandiri, aman, transparan, dan sejahtera melalui penyelenggaraan pemerintahan yang disiplin, profesional, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Untuk merealisasikan visi tersebut, ia merumuskan delapan misi yang akan menjadi prioritas apabila nantinya memperoleh mandat dari masyarakat.

Pertama, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia menginginkan seluruh kebutuhan administrasi warga dapat dilayani secara cepat, ramah, sederhana, dan transparan tanpa prosedur yang menyulitkan.

Kedua, mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur desa. Sejumlah kebutuhan yang menjadi perhatian meliputi perbaikan jalan, pembangunan drainase, penerangan jalan umum, serta peningkatan fasilitas sosial sesuai kondisi dan kebutuhan lingkungan.

Ketiga, membangun tata kelola keuangan desa yang terbuka. Penggunaan dana desa harus disampaikan secara jelas kepada masyarakat sehingga warga memiliki kesempatan untuk mengetahui sekaligus mengawasi pelaksanaan anggaran.

Keempat, memperkuat ekonomi warga dengan mengembangkan potensi UMKM, pertanian, peternakan, serta berbagai kegiatan usaha produktif yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kelima, memberikan perhatian terhadap potensi generasi muda. Pengembangan olahraga, kreativitas, pelatihan keterampilan, hingga kegiatan pemberdayaan pemuda dinilai penting untuk membuka peluang dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Keenam, meningkatkan kepedulian terhadap bidang kesehatan dan sosial. Perhatian khusus perlu diberikan kepada masyarakat kurang mampu dan lanjut usia, sekaligus mendorong peningkatan akses pendidikan serta layanan kesehatan.

Ketujuh, membangun pemerintahan desa yang bersih dan bertanggung jawab. Disiplin aparatur, integritas, musyawarah, dan pengawasan menjadi prinsip yang harus dijalankan dalam setiap pengambilan kebijakan.

Kedelapan, merawat persatuan dan kerukunan warga. Perbedaan latar belakang, golongan, maupun pilihan politik tidak boleh menjadi penghalang dalam membangun kebersamaan di lingkungan masyarakat.

Bawa Pengalaman Militer untuk Pengabdian Desa

Sumanto menilai pengalaman panjang sebagai anggota Pasukan Khusus Angkatan Darat memberikan pelajaran mengenai pentingnya kedisiplinan, kekompakan, loyalitas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

Prinsip tersebut ingin diterapkan dalam kepemimpinan desa, terutama dalam membangun aparatur yang memiliki etos kerja, mengutamakan kepentingan masyarakat, dan mampu menjalankan tugas secara profesional.

Menjelang Pilkades 2027, ia berharap masyarakat Muktiharjo dapat mengenal lebih jauh gagasan, visi, misi, serta program yang ditawarkannya.

Namun, ia juga memandang bahwa kemajuan desa tidak bisa diwujudkan oleh seorang kepala desa semata. Dukungan dan partisipasi masyarakat, perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuda, serta seluruh elemen warga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan.

Menurut konsep yang ditawarkannya, Muktiharjo membutuhkan kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat, pelayanan yang tidak mempersulit, pembangunan yang berkeadilan, serta pengelolaan keuangan desa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pilkades Muktiharjo 2027 nantinya akan menjadi momentum bagi masyarakat untuk menentukan sosok pemimpin yang dinilai mampu membawa perubahan. Seluruh tahapan pemilihan tetap akan mengikuti mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Redaksi

Eks Ketua DPP PPP: Pencopotan Agus-Taj Yasin Cuma Lucu-lucuan

Cakranusantara.net, Jakarta || Pemberhentian Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Agus Suparmanto dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Taj Yasin Maimoen oleh Ketua Umum Mardiono menuai kritik. Langkah tersebut bahkan dinilai hanya sebatas gertak sambal dan tidak memiliki kekuatan mengikat.

Penilaian itu disampaikan mantan Ketua DPP PPP periode 2020–2025, M. Thobahul Aftoni, menanggapi pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III DPP PPP secara daring yang digelar kubu Mardiono pada Selasa (27/10/2026).

Aftoni menganggap forum tersebut sebatas koordinasi sehingga tidak perlu ditanggapi secara berlebihan.

“Ini cuma forum lucu-lucuan aja. Gertak sambal, hehe,” kelakar Aftoni saat menanggapi Rakornas III DPP PPP di Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Menurut Aftoni, pelaksanaan Rakornas maupun pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Internal tidak diatur secara eksplisit dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP. Karena itu, ia mempertanyakan dasar organisasi dari forum dan tim tersebut.

“Rakornas tidak diatur di AD/ART. Tim Penyelesaian Sengketa Internal juga tidak ada di AD/ART,” ujar Aftoni.

Ia menegaskan, Rakornas semestinya dipahami sebagai forum koordinasi, bukan forum yang secara otomatis menghasilkan keputusan mengikat bagi seluruh elemen partai.

“Jadi forum Rakornas virtual ini hanya koordinasi. Kongkow-kongkow virtual aja. Gak ada keputusan yang mengikat. Jadi gak perlu dibesar-besarkan, santai saja,” tegasnya.

Pernyataan Aftoni muncul setelah DPP PPP menggelar Rakornas III yang dihadiri Ketua Umum beserta jajaran Pengurus Harian DPP PPP, Ketua Mahkamah Partai beserta jajarannya, serta Ketua dan Sekretaris DPW PPP dari 38 provinsi di Indonesia secara virtual.

Dalam dokumen ketetapan Rakornas III tertanggal 27 Oktober 2026, terdapat sejumlah poin keputusan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pemberhentian dan restrukturisasi kepengurusan Agus Suparmanto dari jabatan Wakil Ketua Umum serta H. Taj Yasin dari jabatan Sekretaris Jenderal DPP PPP periode 2025–2030.

Di tengah keputusan tersebut, Aftoni berpandangan bahwa kedudukan dan daya ikat hasil Rakornas harus mengacu pada aturan organisasi yang berlaku.

Konflik Internal Tambah Suram

Keputusan pemberhentian tersebut juga mendapat sorotan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan. Ia menilai langkah kubu Mardiono justru berpotensi memperpanjang konflik internal dan menghambat upaya pemulihan PPP.

Menurut Iwan, perseteruan yang terus berulang menunjukkan bahwa elite PPP belum mampu mengambil pelajaran dari perpecahan sebelumnya.

Konflik antarkubu, kata dia, turut melemahkan kekuatan partai hingga PPP gagal mempertahankan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024.

“Kebesaran PPP di masa lalu hilang disebabkan oleh pimpinan mereka sendiri yang tidak bisa mengelola keberagaman yang ada di dalam tubuh partai. Saling pecat, mau menang dan berkuasa sendiri menunjukkan bahwa pimpinan PPP belum dewasa dalam berpolitik dan berorganisasi,” kata Iwan kepada wartawan, Rabu (28/10).

Iwan menilai PPP sebenarnya masih memiliki peluang untuk bangkit dan memulihkan kekuatan politiknya. Namun, peluang tersebut akan semakin sulit diwujudkan apabila konflik internal terus berlanjut dan menghambat konsolidasi organisasi.

Ia juga menyoroti informasi mengenai dugaan meluasnya perseteruan hingga ke tingkat daerah.

Menurutnya, jika konflik dan pemberhentian kader benar-benar terjadi di sejumlah wilayah, dampaknya bisa semakin melemahkan struktur organisasi serta basis dukungan partai.

“Bahkan infonya sejumlah tokoh di daerah juga dipecat sebagai anggota DPRD dan kader partai. Jika betul ini terjadi, maka masa depan PPP akan semakin suram,” ujarnya. (*)

Perempuan Pati Diminta Tak Jadi Pemilih Pasif, Dwi Chandra Dorong Demokrasi Berintegritas

Cakranusantara.net, Pati || Perempuan tidak boleh sekadar menjadi pemilik hak suara saat pemilu. Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Pati Dwi Risma Ardhi Chandra mendorong perempuan tampil sebagai pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab demi mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan berintegritas.

Pesan tersebut disampaikan Dwi saat mengikuti kegiatan Pendidikan Pemilih bertema “Demokrasi Berkualitas, Perempuan Berdaya Wujudkan Pemilu yang Berintegritas bersama KPU Kabupaten Pati” di Ruang Pragola Pati, Senin (5/10/2026).

Menurut Dwi, pendidikan pemilih menjadi bagian penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak sekaligus tanggung jawab sebagai warga negara. Demokrasi yang berkualitas, kata dia, tidak cukup hanya mengandalkan penyelenggara pemilu yang profesional, tetapi juga membutuhkan masyarakat yang memahami peran dan tanggung jawabnya.

“Perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk cara pandang dan kesadaran demokrasi di lingkungan keluarga dan masyarakat,” kata Dwi.

Ia menegaskan, kontribusi perempuan dalam demokrasi tidak berhenti pada penggunaan hak suara di bilik pemungutan suara. Perempuan juga memiliki posisi strategis dalam menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, penghormatan terhadap perbedaan, serta sikap menghargai pilihan orang lain.

“Perempuan berdaya dalam demokrasi bukan berarti harus selalu berada di ruang politik praktis. Perempuan juga dapat berkontribusi menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Dwi juga menyoroti tantangan derasnya arus informasi di tengah masyarakat. Menurutnya, perempuan perlu memiliki kecakapan dalam memilah informasi agar tidak mudah terpengaruh kabar yang belum terverifikasi.

“Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terverifikasi. Perbedaan pilihan dalam demokrasi juga harus dipandang sebagai sesuatu yang wajar,” tegas Dwi.

GOW Kabupaten Pati, lanjutnya, siap mengambil bagian dalam penguatan demokrasi melalui organisasi-organisasi perempuan yang tergabung di dalamnya. Salah satunya dengan memperluas literasi politik dan pemahaman mengenai hak serta kewajiban sebagai warga negara.

“GOW bersama organisasi perempuan di dalamnya siap menjadi bagian dari mitra edukasi di tengah keluarga dan masyarakat,” ungkapnya.

Dwi berharap sinergi antara GOW dan KPU Kabupaten Pati dapat terus diperluas melalui berbagai ruang edukasi dan pemberdayaan perempuan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.

Ia menilai pendidikan demokrasi tidak semestinya hanya muncul menjelang pelaksanaan pemilu, tetapi harus menjadi proses berkelanjutan yang tumbuh dalam kehidupan sosial sehari-hari.

“Semangat demokrasi tidak hanya hadir menjelang pemilu, tetapi menjadi bagian dari budaya kehidupan bermasyarakat sehari-hari,” tuturnya.

Lebih jauh, Dwi menyebut kualitas demokrasi juga tercermin dari kemampuan masyarakat menjaga persatuan meski memiliki pilihan politik yang berbeda. Karena itu, perempuan Pati diharapkan semakin berdaya, berwawasan, bijak menerima informasi, sekaligus berani menyampaikan aspirasi.

“Demokrasi yang berkualitas bukan hanya tentang bagaimana kita memilih, tetapi juga tentang bagaimana kita menghargai pilihan dan tetap menjaga persatuan meski di tengah perbedaan,” pungkas Dwi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Kesbangpol Kabupaten Pati, jajaran KPU Kabupaten Pati, serta para pengurus dan anggota GOW Kabupaten Pati.

Moh Setyadi Resmi Duduk di DPRD Pati, Chandra Tekankan Amanah dan Kepentingan Publik

Cakranusantara.net, Pati || Moh Setyadi resmi menjadi anggota DPRD Kabupaten Pati melalui mekanisme Pengganti Antarwaktu (PAW) sisa masa jabatan 2024–2029. Dalam momentum tersebut, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menegaskan bahwa jabatan sebagai wakil rakyat bukan sekadar kedudukan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Chandra saat menghadiri rapat paripurna pengucapan sumpah/janji anggota DPRD PAW di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pati, Jumat (25/9/2026).

“Jabatan ini adalah sarana pengabdian, bukan hanya kedudukan semata,” ujar Chandra.

Menurut Chandra, pergantian anggota DPRD melalui mekanisme PAW merupakan bagian dari keberlanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif. Karena itu, anggota DPRD memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, pengawasan, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.

“Anggota dewan harus mendengarkan aspirasi masyarakat, memahami berbagai persoalan yang ada, serta ikut memberikan solusi yang nyata dan bermanfaat,” kata Chandra.

Moh Setyadi dilantik untuk menggantikan Riyanto yang meninggal dunia pada 16 April 2026. Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji dipimpin Ketua DPRD Pati Ali Badrudin sesuai mekanisme PAW yang telah ditetapkan.

Usai dilantik, Moh Setyadi menyampaikan komitmennya untuk meneruskan perjuangan almarhum Riyanto selama menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

“Kami siap melanjutkan perjuangan H Riyanto. Kami mohon doa masyarakat agar bisa amanah dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Pati,” ujar Moh Setyadi.

Sementara itu, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menjelaskan bahwa Moh Setyadi menggantikan Riyanto dari Partai Golongan Karya berdasarkan ketentuan dan keputusan yang telah ditetapkan.

Ali juga meminta anggota DPRD yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan tugas, fungsi, komisi maupun alat kelengkapan DPRD yang sebelumnya ditempati anggota yang digantikannya.

“Saudara Moh Setyadi harus menyesuaikan di komisi atau alat kelengkapan yang digantikannya,” kata Ali.

Dalam kesempatan tersebut, Chandra turut menyampaikan penghormatan atas pengabdian almarhum Riyanto selama menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Pati. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga almarhum serta mendoakan agar keluarga diberikan ketabahan dan keikhlasan.

Chandra berharap kehadiran anggota DPRD melalui mekanisme PAW dapat memperkuat sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pati dalam menjalankan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga berpesan agar sumpah/janji yang telah diucapkan tidak berhenti sebagai seremoni pelantikan, tetapi menjadi pedoman dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.

Rapat paripurna tersebut dihadiri Forkopimda Kabupaten Pati, Ketua DPRD Pati beserta jajaran pimpinan dan anggota DPRD, para staf ahli bupati, kepala OPD, camat se-Kabupaten Pati, serta pimpinan dan perwakilan partai politik.

Kehadiran para pejabat dan unsur terkait tersebut sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan agenda pengucapan sumpah/janji Moh Setyadi sebagai anggota DPRD Kabupaten Pati melalui mekanisme PAW untuk sisa masa jabatan 2024–2029.

Pilkades Puo Raya 2026 Mulai Memanas, Sartuni Usung Perubahan dan Transparansi

Cakranusantara.net, Rokan Hulu || Persaingan menuju Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Puo Raya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, mulai menjadi perhatian masyarakat. Tiga kandidat akan berhadapan dalam kontestasi yang dijadwalkan berlangsung pada 10 Desember 2026 mendatang.

Salah satu kandidat, Sartuni, menyatakan siap maju dengan membawa gagasan perubahan, kemajuan desa, dan transparansi sebagai bagian dari visi yang ditawarkan kepada masyarakat Puo Raya.

Sartuni menyebut perubahan ke arah yang lebih baik perlu menjadi pijakan dalam membangun desa. Ia juga menyatakan kesiapan untuk mengabdikan diri serta memberikan kontribusi bagi masyarakat apabila mendapat amanah untuk memimpin Desa Puo Raya.

Menurutnya, pembangunan desa tidak hanya membutuhkan program, tetapi juga keterbukaan dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah kemajuan desa.

Selain menyampaikan visi dan gagasannya, Sartuni mengajak seluruh masyarakat agar menjadikan Pilkades sebagai momentum demokrasi yang tetap mengedepankan persatuan, keamanan, dan ketertiban.

“Mari bersama-sama membangun Desa Puo Raya. Perbedaan pilihan adalah hal biasa dalam demokrasi, tetapi persatuan masyarakat harus tetap kita jaga,” ungkapnya.

Sementara itu, sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh pemuda berharap kontestasi Pilkades Puo Raya melahirkan pemimpin yang memiliki komitmen serta visi yang jelas untuk membawa desa lebih maju.

Salah seorang tokoh masyarakat yang meminta identitasnya tidak disebutkan menilai kejelasan visi dan misi penting agar masyarakat dapat mengetahui arah serta program yang ditawarkan masing-masing kandidat.

“Pemimpin harus memiliki visi dan misi yang jelas, sehingga masyarakat dapat mengetahui program-program unggulan apa saja yang akan dijalankan ke depannya,” ujarnya.

Dengan tiga kandidat yang membawa visi, misi, dan program masing-masing, Pilkades Puo Raya 2026 menjadi ruang bagi masyarakat untuk menentukan arah kepemimpinan desa untuk periode berikutnya.

Pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada 10 Desember 2026, dengan masyarakat Puo Raya sebagai penentu pilihan dalam kontestasi tersebut. (SP)

Sudewo di OTT KPK Dampak Biaya Politik Tinggi : Pilkada Daulat Rakyat Bukan Perwakilan Parpol

Politik
Dr. Kurnia Zakaria salah satu Dosen di Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta.

Cakranusantara.net, Jakarta || Sejak tahun 2005 hingga sekarang Indonesia kembali melemah pada arus partisipasi rakyat atas Kebijakan dan Regulasi bangsa, Demokrasi rakyat sedikit demi sedikit kembali ke era Orde Lama dan Orde Baru.

Kondisi bangsa Indonesia menjadi stagnasi, regresi dalam berdemokrasi sejak era Presiden RI KE-6 Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) hingga Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto (2024-2026). Sepertinya, upaya Presiden BJ Habibie dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mereformasi politik sosial budaya politik dan militer sia-sia belaka, ada upaya mengembalikan Konstitusi kembali ke Naskah Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang ditetapkan sebagai Dasar Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat tanggal 18 Agustus 1945 sebelum adanya MPR/DPR/DPD terbentuk.

Upaya pengembalikan kekuasaan di tangan Presiden dan upaya menyatukan partai politik dalam satu Koalisi Pemerintah saja tanpa ada partai oposisi maupun orang yang menentang kebijakan pemerintah dianggap melawan hukum (dikriminalisasi dengan UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP dan UU No. 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Dalam hal Kebijakan dan regulasi diusulkan, didiskusikan dan diputuskan tanpa melibatkan naskah akademik dan pendapat publik masyarakat maupun suara para wakil rakyat didaerah maupun di pusat. Semua dibuat oleh Elite Pemerintah dan para Ketua Partai Politik Koalisi saja.

Pemerintahan Prabowo hampir “digoyang” dari kalangan pendukung Petahana lama mendompleng suara demonstrasi dan kerusuhan Agustus 2025. Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Kembali digaungkan Presiden dan para Ketua Umum Partai Politik Koalisi Pemerintah.

Pembiaran situasi Elitisme menggerus aspirasi rakyat sehingga suara rakyat termarjinalkan, menimbulkan eskalasi kerusakan demokrasi dan jelas-jelas melanggar Pancasila dimana mengutamakan musyawarah mufakat atas dasar keinginan rakyat sehingga menyebabkan ketidakadilan, ketimpangan, penyelewengan dan penyalahgunaan berujung korupsi semakin meluas, data World Bank tahun 2025 Indonesia Negara Miskin No.2 di Dunia.

Sudah sewajarnya sistem Pemilihan Langsung diperbaiki dan menemukan solusi pencegahan Money Politics yang semakin besar dan beban Kepala Daerah yang terpilih dan Kalah Pilkada. Penulis memberi saran agar setiap Partai Politik mencalonkan Kepala Daerah dari Kadernya ataupun Tokoh Masyarakat Non Partisan sendiri-sendiri tidak boleh sama antara satu partai dengan partai lainnya. Partai yang mencalonkan harus minimal punya 1 (satu) kursi di DPRD setempat. Pilihan semakin banyak rakyat makin banyak punya pilihan calon Kepala Daerah.

Alasan Partai Gerindra mengamini pernyataan Presiden Prabowo Subianto didukung Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum PAN secara terbuka mengusulkan Kepala Daerah dipilih oleh anggota DPRD kembali ke sistem lama sebelum tahun 2005, mengkhianati Konstitusi dan UU Pilkada sendiri serta Putusan Mahkamah Konstitusi sangat melukai kembali bangsa Indonesia padahal Kerusuhan Akhir Agustus 2025 belum lama dimana markas Polri dan Kantor DPRD di Jakarta, Makassar, Surabaya, Solo, Semarang, dan Medan dilempari, dibakar, dan dirusak massa.

Walaupun dalam wawancara ke media online maupun media cetak 19 Agustus 2026 di DPR, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Sekretaris Negara Prasetyo Hadi keduanya dari partai Gerindra menyatakan tidak ada dalam Prolegnas pada tahun 2026 tidak ada RUU Pilkada tetapi adalah RUU Pemilu maka kita tetap harus waspada Pilkada serentak Tahun 2029 belum berlangsung tapi aturannya bisa dalam RUU Pemilu.

Pemerintah sudah biasa merubah UU dalam waktu 1-3 hari dan disahkan untuk besoknya berlaku. Dan sudah biasa Pemerintah melanggar UU dengan tujuan melaksanakan janji Kampanye Presiden dan mengejar pertumbuhan ekonomi negara.

Tidak logis menghubungkan Kepala Daerah hasil Pilkada serentak dengan modus operandi Kepala Daerah korupsi seperti KPK OTT Kepala Daerah tanggal 19/1/2026 dimana Walikota Madiun Jawa Timur Maidi dan Bupati Pati Jawa Tengah Sadewo, 8/8/2025 menangkap Bupati Kolaka Timur Sulawesi Tenggara Abdul Azis, 3/11/2025 menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid, 7/11/2025 menangkap Bupati Ponorogo Jawa Timur Sugiri Sancoko, 10/12/2025 menangkap Bupati Lampung Tengah Lampung Ardito Wijaya dan Bupati Bekasi Jawa Barat Ade Kuswara Kunang.

Sedangkan, Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 12/12/2025 menetapkan Tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi Wakil Walikota Bandung Jawa Barat Erwin. Akibat banyak Kepala Daerah mengeluarkan money politics dalam Pilkada Serentak tidak bisa dikatakan karena semua kepala daerah di 37 Propinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota melakukan semuanya akan melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Dalam Pemilihan Kepala Daerah, Penulis tidak setuju money politics untuk para pemilih misalnya hanya seratus ribu hingga dua ratus ribu perkepala masih kalah dengan money politics untuk mendapatkan rekomendasi para elit Ketua Umum Partai dan Sekretaris Jenderal Partai.

Penulis mengutip pengalaman para Calon Kepala Daerah yang pernah ditemui dalam meminta rekomendasi partai, langkah awal menghubungi pengurus setempat untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah kemudian Wakil dari DPP Partai akan mendatangi daerah sang calon mencalonkan diri tentu saja Akomodasi dan Fasilitas “uturan DPP Partai” ditanggung “full service” sang calon. Lalu hasil laporan utusan DPP diterima DPP Bidang Pemenangan Pemilu segera memanggil sang calon untuk koordinasi dengan DPP.

DPP meminta sang calon menanggung biaya beberapa lembaga survei “elektabilitas”sang calon di daerah itu dari 100 sampai 200 juta rupiah per lembaga. Hasil survei menjadi kunci sang calon mengikuti “fit & proper test” DPP dengan biaya perkursi di DPRD minimal untuk Calon Kepala Daerah Kabupaten atau Kota diminta biaya “partisipasi wakil partai” perkursi rata-rata 1,5 milyar rupiah hingga 2,5 milyar rupiah per 1 kursi di DPRD setempat, ditambah biaya “koordinasi” pengurus DPP tiap orang perjenjang jabatan di partai.

Belum lagi sang calon menanggung tim kampanye dan tim sukses saksi partai. Juga sang calon menyetor “sumbangan untuk partai dan biaya kampanye hingga saat Pilkada berlangsung” dimana penyumbang terbesar yang dipilih partai sebagai calon Kepala Daerah yang direkomendasi. Jadi jangan alasan money politics untuk membeli suara dari para pemilih, tetapi biaya politik untuk partai dari calon kepala Daerah yang lebih besar. Percuma suara rakyat menjadi sura wakil rakyat, justru sistem partai memilih calon kepala daerah yang perlu diperbaiki, dimana partai justru “panen raya” surat rekomendasi partai sebagai calon kepala daerah. Jika Kepala Daerah dipilih DPRD mungkin ‘makin besar Pungutan Liarnya “ buat partai dan anggota wakili partai politik di DPRD. Presiden/Wakil Presiden saja dipilih langsung oleh rakyat masa Kepala Daerah dipilih partai.

Biaya Politik sangat tinggi, secara proses terbuka maupun tertutup/pungli, termasuk secara prosedur maupun fenomena jual beli suara pemiih, biaya pencalonan , biaya kampanye, dan “pengamanan” hasil pemilu pilkada serta biaya sengketa pemilu dan hasil pilkada inilah yang dimaksud Politik uang. Jika calon Kepala Daerah maupun Partai politik mengeluh biaya pemilihan Kepala Daerah berbiaya tinggi sehingga Kepala Daerah hampir semuanya melakukan tindakan penyalahgunaan jabatan dan penyelewengan wewenang dengan mengenakan “Tarif/Restribusi Tertutup” berarti tidak secara langsung mengakui biaya “hangus dan tanpa bukti tertulis” yang dikeluarkan ini sangat besar untuk “balik modal dan Investasi Investor/Pengijon Proyek Pemerintahan Daerah)” untuk diklaim/ditagih pembayaran ataupun ‘balas budinya’.

Jadi bukan sistem hukum atau peraturan perundang-undangan yang salah tetapi proses prosedur pelaksananya dan oknum-oknum “yang bermain” ini yang harus dirubah. Penulis sarankan Calon Kepala Daerah cukup dicalonkan cukup 1 (satu) Partai Politik yang mempunyai kursi di DPRD setempat sesuai jenjang Kota atau Kabupaten dan DPRD tingkat Propinsi, termasuk Presiden/Wakil Presiden tingkat DPR. Calon Kepala Daerah dari Independen (Non Partai) dipermudah persyaratan cukup mengumpulkan Pendukung minimal 2-5% dari penduduk pemilih daerah setempat, dengan dilampirkan bukti identitas pemilih/anggota partai politik.

DPRD adalah wakil rakyat yang menjalankan fungsi Legislatif, sedangkan Kepala Daerah menjalankan fungsi Eksekutif yang dimana fungsi dan wewenangnya sangat berbeda dan DPRD adalah pengawas Kepala Daerah, dan Menteri Dalam Negeri sebagai Pembina Kepala Daerah,” hal ini diungkapkan oleh Dr. Kurnia Zakaria salah satu Dosen di Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta.

Ikatan Alumni SMAN 1 Kendal Gelar Tabligh Akbar dan Khitan Massal

Cakranusantara.net, Kendal || Ikatan Alumni SMA N 1 Kendal (Ikasman1k) mengadakan acara Tabligh Akbar, Khitan Massal serta santunan anak Yatim di Lapangan Pancasila SMA N 1 Kendal Jum’at, 3 Oktober 2025. Acara ini merupakan kegiatan rutin yang diadakan untuk menyambut HUT SMA N 1 Kendal dan Reuni Akbar Ikasman1k. Kegiatan ini dihadiri oleh Guru dan Siswa SMA N 1 Kendal, serta alumni Ikasman1k.

Kegiatan sosial ini merupakan bentuk kepedulian alumni terhadap masyarakat yang kurang mampu, dengan menyediakan layanan khitan gratis bagi anak-anak di Wilayah Kabupaten Kendal. Khitan Massal diikuti oleh 10 anak, dan Ikasman1k memberikan santunan anak yatim kepada 30 anak.

Bondan Setyo Darmawan, selaku ketua Ikasman1k mengatakan “Kegiatan Tabligh Akbar merupakan rangkaian acara musyawarah besar dan reuni Akbar Alumni SMA N 1 Kendal tahun 2025, hal ini merupakan kolaborasi yang istimewa antara SMA N 1 Kendal dan Alumni SMA N 1 Kendal untuk tetap mengabdi kepada Almamater dan berkontribusi untuk masyarakat”.

Acara ini didukung oleh para Alumni yang memberikan donatur demi terselenggaranya Reuni Akbar dan Khitan Massal serta Santunan Anak Yatim, sebagai bentuk rasa kepedulian terhadap sesama. Tidak hanya itu, kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Reuni Akbar yang diadakan pada tanggal 5 Oktober 2025. Teguh

Muktamar X DPP Partai PPP Diwarnai Kericuhan Antar Anggota

Cakranusantara.net, Jakarta || Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berlambang Ka’bah yang menetapkan Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum (Ketum) terpilih periode (2025-2030) masih ditolak sebagian pihak.

Kongres itu digelar di Ancol, Jakarta Pusat pada Sabtu (27/9/2025) diwarnai dengan kericuhan antar peserta Muktamar. Ketua Majelis PPP, Muhammad Romahurmuziy alias Rommy menolak klaim Mardiono sebagai Ketum terpilih periode 2025-2030.

Menurut Rommy, Muktamar ke-X PPP masih berlangsung hingga Minggu (28/9) pukul 22.30 WIB dan belum ada menetapkan Ketum.

“Tidak betul jika Mardiono terpilih menjadi Ketum, apalagi secara aklamasi,” ujar Rommy dalam keterangan resmi, Minggu (28/9) dikutip Antara.

Sementara, Pimpinan Sidang Muktamar X PPP, Amir Uskara mengatakan, penetapan Mardiono sebagai calon Ketum terpilih berdasarkan aturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD ART).

“Pasal 11 menyebutkan, agenda pemilihan Ketum partai atau muktamar harus dihadiri calon ketua umum. Sesuai AD/ART hanya Plt. Ketum, penolakan Mardiono yang sah dan hadir langsung di lokasi,” tegasnya.

Sementara, Mardiono sendiri menyatakan siap melanjutkan tugas tersebut. Sejak awal, dia mengaku siap apapun keputusan Muktamar yang memilih calon Ketum baru.

“Sejak awal saya sampaikan apabila saya diberi amanah kembali, Bismillah jika tidak pun Alhamdulillah, Prinsipnya saya siap menjalankan amanah, terima kasih banyak atas dukungan mayoritas Muktamirin,” ujar Mardiono dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/9). rangan

Berdasar jadwal, pemilihan Ketum seharusnya dilakukan pada Minggu (28/9). Dengan demikian, Mardiono hingga Penolakan terpilih dalam sidang di Muktamar pada Sabtu (27/9) atau sehari sebelum jadwal semula.

“Mardiono sejak awal mengaku sudah melihat gelagat-gelagat akan terjadi keributan di muktamar. Menurutnya, berdasarkan AD/ART partai, proses bisa dipercepat jika terjadi kondisi yang dianggap darurat,” tutupnya.

DPD Partai Golkar Kendal Sukses Selenggarakan Musda XI

Cakranusntara.net, Kendal || DPD Partai Golkar Kabupaten Kendal sukses menggelar musyawarah daerah XI yang dilaksanakan di Hotel Sha In dengan dihadiri oleh ratusan kader simpatisan., Kamis (18/9/2025).

Hadir Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah, Muhamad Soleh Wakil Bupati Kendal Beny Karnadi, dan beberapa pengurus serta undangan lainnya, termasuk pimpinan partai politik.

Ketua panitia, Dedi Ashari Setiawan mengucapkan terima kasih pada seluruh kader dan simpatisan Partai Golkar yang ikut mensukseskan Musyawarah Daerah ke XI ini.

Menurutnya, musyawarah ini rencananya akan dilaksanakan pada 7 September 2025 yang lalu, namun situasi kurang memungkinkan akhirnya ditunda sampai pada hari ini, Kamis (18/9).

“Dengan semangat kebersamaan dan mempererat persatuan, kita satukan langkah untuk Partai Golkar lebih baik lagi,” kata Dedi Ashari Setiawan.

Ketua DPD Partai Golkar, Bagus Bimo Alit SM mengapresiasi kinerja panitia sehingga pelaksaan musda berhasil sukses.

Menurutnya, musyawarah daerah merupakan momentum penting untuk mengevaluasi program sekaligus menyusun program kedepan dalam menyatukan langkah, serta memilih pemimpin periode lima tahun mendatang.

“Pihaknya mengapresiasi pada kader dan simpatisan yang ikhlas menjalankan roda organisasi dengan kerja maksimal. Kita ucapkan selamat kepada mereka yang telah maksimal dalam pengabdiannya,” kata Bimo yang juga Wakil Ketua DPRD Kendal ini.

Seusai musda konsolidasi akan terus dilaksanakan, sekaligus pembentukan pengurus kecamatan dan desa. Semoga apa yang kita rencanakan berjalan lancar sesuai harapan.

“Pada bagian lain, Bimo akan terus mendukung penuh program pemerintah kabupaten menuju Kendal Berdikari. Kita satukan langkah untuk karya dan kekaryaan menuju Kendal lebih baik lagi, sekaligus meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” harapnya.

Ikut memberikan sambutan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah Muhamad Soleh, menyarankan agar pemilihan secara aklamasi.

“Dengan demikian, Bagus Bimo Alit dipastikan masih akan memimpin Partai Golkar Kendal dalam lima tahun kedepan,” tambah Muhamad Soleh. Teguh