Jurnal Nusantara, Sosial dan Budaya

Pj Bupati Pati Salurkan Bantuan Pemprov untuk Korban Banjir Bandang

September, 22, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, menyalurkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jateng kepada korban banjir bandang di Desa Bulumanis Kidul dan Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Penyerahan bantuan dilakukan di lokasi bekas banjir, yakni di Desa Tunjungrejo.

Bantuan yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemprov Jateng itu diperuntukkan bagi 17 warga di kedua desa yang rumahnya rusak berat dan hilang disapu banjir bandang pada 14 Juli 2022 lalu.

Henggar menyebut, total bantuan yang ia salurkan ialah Rp 210 juta.

“Warga yang rumahnya hilang masing-masing mendapat Rp 15 juta, sedangkan yang rumahnya rusak berat mendapat Rp 10 juta,” terang Henggar.

Pj Bupati berharap, bantuan ini bisa bermanfaat bagi korban banjir bandang, terutama untuk merehab atau memperbaiki kembali rumahnya yang rusak.

Sebagaimana pernah diberitakan sebelumnya, para korban banjir di Tunjungrejo dan Bulumanis Kidul juga sudah mendapat bantuan dari sejumlah pihak lain.

Diantaranya dari pemerintah daerah dan berbagai lembaga sosial kemanusiaan, di antaranya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pati.

Ada pula bantuan hasil donasi masyarakat, termasuk dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Pati.

Sementara itu, Kepala Desa Tunjungrejo, Mochammad Ali Zuhdi, mengatakan bahwa pembangunan kembali rumah warga yang rusak sudah berlangsung.

“Alhamdulillah sudah proses rehabilitasi rumah yang rusak. Di Tunjungrejo saat ini tinggal empat rumah yang masih dalam proses pembangunan, yakni tiga rumah yang hilang dan satu rusak berat,” kata dia.

Ia berharap, sisa empat rumah yang belum tuntas pengerjaannya bisa rampung dibangun pada Oktober 2022 ini.

Zuhdi menyebut, total rumah yang rusak, baik rusak ringan, sedang, berat, maupun hilang akibat banjir bandang di desanya ialah sebanyak 17.

Sejauh ini, imbuh Zuhdi, total bantuan yang diterima untuk perbaikan rumah warga di Desa Tunjungrejo mencapai sekitar Rp 400 juta.

Dana sejumlah itu dibagi untuk membangun kembali 17 rumah yang rusak.

“Dengan dana segitu kami baru bisa membangun rumah abangan (tembok dan lantai belum diplester-red). Dapur juga belum,” tambah Zuhdi.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan bahwa saat ini masih ada beberapa infrastruktur desa yang turut rusak akibat banjir namun belum tersentuh perbaikan.

Di antaranya ialah talut jalan, saluran irigasi, dan jalan desa untuk akses pertanian.

Ia berharap perbaikan fasilitas umum itu juga bisa segera ditangani.

(fn1 /FN /MK)

Tipiter, Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang

September, 22, 22

 

Hukum – Cakranusantara.net | Tindak pidana terhadap “Nyawa” dalam KUHP dimuat pada Bab XIX dengan judul “Kejahatan Terhadap Nyawa Orang” yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Mengamati pasal-pasal tersebut maka KUHP mengaturnya sebagai berikut:

1. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia.

2. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang / baru dilahirkan.

3. Kejahatan yang ditujukan terhadap anak yang masih dalam kandungan.

Jenis Tindak pidana atau Kejahatan ini disebut jenis Delik Materil, artinya untuk terpenuhinya unsur tindak pidana pembunuhan ini harus di penuhi, dibuktikan, siapa yang melakukan perbuatan, apa saja perbuatan yang dilakukan, apa jenis alat bantu yang digunakan misalnya senjata tajam, senjata api, dimana barang bukti senjata tersebut, termasuk selongsong peluru yang digunakan, dimana TKP nya, siapa saja saksi yang melihat mendengar dan merasakan perbuatan tersebut, dan terakhir harus dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut yang mengakibatkan matinya si korban, atau adakah faktor lain yang menyebabkan kematian korban, hubungan perbuatan dan akibat kematian dibuktikan dengan visum et repertum yang memuat hasil otopsi luar maupun otopsi dalam seperti pemeriksaan organ dalam tubuh korban dan dokter forensik menyimpulkan apa yang menjadi penyebab kematian korban.

Jika misalnya ada penyakit dalam tubuh korban yang menjadi pemicu akumulasi sikorban meninggal maka pertanggungjawaban atas kematian korban tidak bisa dibenankan seluruhnya pada pelaku, sehingga pelaku hanya bisa di jerat dengan pasal penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian pasal 354 ayat (2) KUHP bukan dengan pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan.

Dilihat dari segi “Kesengajaan” (dolus) maka tindak pidana terhadap nyawa ini terdiri atas:

Yang dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat. Yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu atas keinginan yang dibunuh, termasuk menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri.

Kejahatan terhadap nyawa yang dimuat KUHP adalah sebagai berikut:

1. Pembunuhan (Pasal 338)

2. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339)

3. Pembunuhan berencana (Pasal 340)

4. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341)

5. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342)

6. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344)

7. Membujuk / membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345)

8. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346)

9. Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347)

10. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348)

11. Dokter / Bidan / Tukang obat yang membantu pengguguran / matinya kandungannya (Pasal 349).

Pada RUU – KUHP 1993, terhadap beberapa perubahan, antara lain sebagai berikut:

1. Unsur sengaja pada pembunuhan, dihapuskan (Pasal 443)

2. Pembunuhan berencana, dihapuskan

Selain dari pada itu, pada RUU – KUHP 1993 tersebut, sanksi yang terberat adalah hukuman penjara seumur hidup. Terhadap sanksi-sanksi yang dimuat dalam KUHP maupun RUU – KUHP yang akan datang, perlu dipertimbangkan dengan cermat sehingga penjatuhan hukuman / pidana atua perumusan sanksi, benar-benar dirasakan masyarakat “Setimpal dengan kesalahannya”.

1. PEMBUNUHAN SENGAJA (MURDER)

Hal ini diatur oleh Pasal 338 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Unsur-unsur pembunuhan adalah :

Barang siapa : ada orang tertentu yang melakukannya dengan sengaja : dalam ilmu hukum pidana, dikenal 3 (tiga) jenis bentuk sengaja (dolus) yakni: Sengaja sebagai maksud.

1. Sengaja dengan keinsyafan pasti.

2. Sengaja dengan keinsyafan atau kemungkinan / dolus eventualis yang menghilangkan nyawa orang lain.

Pada dasarnya Kesengajaan baik sebagai Maksud, sebagai Keinsyafan atau kepastian, sebagai kemungkinan adalah bahwa seseorang atau si pelaku mengetahui dengan jelas bahwa perbuatanya tersebut melanggar hukum, mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan kematian bagi orang lain, dan ia meneruskan pengetahuannya itu hingga orang lain mati maka pelaku dianggap menghendaki akibat kematian yang terjadi.

Sehingga kesalahan dalam bentuk sengaja ini disebut dengan teori Mengetahui dan Menghendaki. Jiak pelaku tidak mengetahui perbuatannya dapat menimbulkan kematian, dan tidak menghendaki kematian si korban, maka kesalahan pelaku disebut kelalaian atau kurang berhati-hati, pasal 359 KUHP.

Sebagian pakar mempergunakan istilah “Merampas jiwa orang lain”. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan / merampas jiwa orang lain adalah pembunuhan.

Perbuatan yang mana yang dapat merampas / menghilangkan jiwa orang lain, menimbulkan beberapa pendapat diantaranya :

1. Teori Aequivalensi dari Von Buri yang disebut juga Teori Conditio Sine Qua Non yang menyamaratakan semua factor yang turut serta menyebabkan suatu akibat.

2. Teori Adaequate dari Van Kries yang juga disebut dengan teori keseimbangan yakni perbuatan yang seimbang dengan akibat.

3. Teori Individualis dan Teori Generalis dari Dr. T. Trager yang pada dasarnya mengutarakan bahwa yang paling menentukan terjadinya akibat tersebut itulah yang menyebabkan, sedang menurut Teori Generalisasi, berusaha memisahkan setiap aktor yang menyebabkan akibat tersebut.

Pada teks RUU-KUHP 1993 masih menggunakan istilah “Merampas Nyawa Barang Lain”. Rumusan tersebut, perlu mendapat perhatian, karena dengan kata “Membunuh” persepsi masyarakat umum, telah jelas.

Kata “Murder” pada “The Lexicon Webster Dictionary”, dimuat artinya sebagai berikut:

“The act of unlawfully killing a human being being by another human with premeditated malice”. “The act of unlawfully” (perbuatan melawan hukum) seyogianya dimuat dalam rumusan “pembunuhan” sebab jika membunuh tersebut dilakukan dengan tanpa melawan huku, misalnya, melaksanakan hukuman mati, maka hal tersebut bukan “Pembunuhan”.

Kata-kata “Menghilangkan nyawa orang lain” atau “merampas nyawa orang lain”, sudah saatnya dipikirkan untuk diganti dengan istilah yang lebih realistis.

2. PEMBUNUHAN DENGAN PEMBERATAN

Hal ini diatur oleh Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pembuatan itu, atau jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didapatnya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama- lamanya dua puluh tahun”.

Perbedaaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah : “diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan.”

Kata “diikuti” dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksud untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain”. Misalnya: A hendak membunuh B; tetapi karena B dikawal P maka A lebih dahulu menembak P, baru kemudian membunuh B.

Kata “disertai” dimaksudkan, disertai kejahatan lain: pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempermudah terlaksananya kejahatan lain itu. Misalnya: C hendak membongkar sebuah bank. Karena bank tersebut ada penjaganya, maka C lebih dahulu membunuh penjaganya.

Teks Pasal 339 KUHP tersebut, diambil alih oleh RUU – KUHP 1993 dan tampaknya perumusannya tidak berubah kecuali sanksinya yang memuat sanksi paling rendah yakni 5 (Lima) tahun. Ancaman hukuman (sanksi) bagi pembunuhan yang dilakukan dengan pemberatan tersebut, perlu dikaji ulang secara seksama dengan mempedomani Pancasila, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang wajib tidak membenci sesama manusia sehingga penilaian terhadap “Jiwa” atau “Nyawa” manusi tidka boleh lebih rendah nilainya dari harta atau kekayaan. Tampaknya akhir-akhir ini tendensi pengutamaan materi atau harta kekayaan semakin kuat sehingga penilaian terhadap nyawa atau jiwa manusia, memperlihatkan kecenderungan menurun. Hal yang demikian sudah saatnya diwaspadai.

3. PEMBUNUHAN BERENCANA

Hal ini diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementatra selama-lamanya dua puluh tahun”.

Pengertian “Dengan rencana lebih dahulu” menurut M.v.T. pembentukan Pasal 340 diutarakan, antara lain:

“Dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.

Mr.M.H. Tirtaamidjaja mengutarakan “direncanakan lebih dahulu” antara lain sebagai berikut:

“bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang”.

4. PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBUNYA

Hal ini diatur oleh Pasal 341 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah melahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum karena pembunuhan anak dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

Pasal ini oleh RUU-KUHP 1993, diambil alih pada Pasal 444 (19.02). Pada penjelasan resmi, antara lain diutarakan:

“…………………….keadaan kejiwaan (psikologik) si wanita pada saat itu maka suatu ancaman pidana yang lebih ringan adalah wajar. Tidaklah relevan disini untuk membedakan apakah wanita itu sudah menikah (kawin) atau belum. Redaksi pasal ini mensyaratkan bahwa bayi yang dilahirkan haruslah dalam keadaan hidup.Untukmenentukan hal itu, wajib dimintakan visum dari yang berwenang. Apabila bayi itu dilahirkan dalam keadaan tidak bernyawa atau sudah mati, maka Pasal ini yang diterapkan”.

Pada penanganan kasus pembunuhan bayi oleh ibunya, agar diarahkan atau disubsidairkan dengan Pasal 181 KUHP. Hal ini perlu, jika pada pemeriksaan persidangan ternyata bayi tersebut telah meninggal dalam kandungan.

PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBUNYA SECARA BERENCANA

Hal ini diatur oleh Pasal 342 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambil sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian daripada itu dihukum karena membunuh bayi secara berencana dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Pasal 342 KUHP dengan Pasal 341 KUHP bedanya adalah bahwa Pasal 342 KUHP, telahdirencanakan lebih dahulu artinya sebelum melahirkan bayi tersebut, telah dipikirkan dan telah ditentukan cara-cara melakukan pembunuhan itu dan mempersiapkan alat-alatnya.

Tetapi pembunuhan bayi yang baru lahir, tidak memerlukan peralatan khusus sehingga sangat rumit untuk membedakan dengan Pasal 341 KUHP khususnya dalam pembuktian karena keputusan yang ditentukan hanya si ibu tersebut yang mengetahuinya dan baru dapat dibuktikan jika si ibu tersebut telah mempersiapkan alat-alatnya. Hal ini yang dapat membuat dugaan bahwa RUU-KUHP 1993, tidak memuat Pasal 342 KUHP. Bahwa kemungkinan terjadi pelanggaran Pasal 342 KUHP, masih tetap ada dan jika dapat dibuktikan bahwa “pembunuhan bayi tersebut dilakukan secara berencana” maka wajar jika diancam dengan hukuman yang lebih berat. Oleh karena itu, perlu dikaji ulang tentang penghapusan Pasal 342 KUHP. Sebaiknya Pasal 341 dan Pasal 342 dirumuskan dalam satu pasal yang terdiri dari ayat (1) dan ayat (2).

PEMBUNUHAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI

Hal ini diatur oleh Pasal 344 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang lain itu sendiri, yang disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Pasal 344 KUHP, diambil alih RUU-KUHP 1993 pada Pasal 445 (19.02). Untuk jelasnya perlu diamati penjelasan resmi Pasal 19.02 yang rumusannya sebagai berikut:

“Pasal ini hampir sama dengan Pasal 344 KUHP lama. Pasal ini menunjuk pada bentuk euthanasia aktif. Tidak dirumuskan bentuk euthanasia pasif, oleh karena dunia kedokteran dan masyarakat tidak menganggap hal itu sebagai perbuatan anti sosial. Meskipun ada kata-kata “atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati”, namun perbuatan itu tetap diancam dengan pidana. Hal ini untuk mencegah kemungkinan yang tidak dikehendaki. Misalnya, oleh si pembuat justru diciptakan suatu keadaan yang demikian rupa sehingga timbul permintaan untuk merampas nyawa dari yang bersangkutan. Ancaman pidana disini tidak ditunjukan terhadap kehidupan seseorang, melainkan ditujukan terhadap penghormatan kehidupan manusia pada umumnya, meskipun dalam kondisi pasal ini, orang tersebut sangatlah menderita, baik secara fisik, maupun secara rohani”.

5. PENGANJURAN AGAR BUNUH DIRI

Hal ini diatur oleh Pasal 345 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang suapya membunuh diri, atau menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi ikhtiar kepadanya untuk itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, kalau jadi orangnya bunuh diri”.

Pada RUU-KUHP 1993, pasal ini diambil alih pada Pasal 446 (19.04) yang penjelasan resminya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal ini hampir sama dengan Pasal 345 KUHP lama. Diadakannya pasal ini berdasarkan pertimbangan terhadap penghormatan kehidupan manusia. Apabila orang yang didorong atau yang ditolong untuk bunuh diri itu, tidak mati, maka yang mendorong atau menolong, tidak kena ancaman pidana pasal ini. Dalam hubungan ini, perhatikan kata-kata pada akhir redaksi pasal ini “……………kalau orang itu jadi bunuh diri”. Hal tidak dikenal ancaman pidana dalam pasal ini kalau orang itu tidak jadi bunuh diri, didasarkan atas pertimbangan bahwa bunuh diri bukanlah suatu tindak pidana. Oleh sebab itu, percobaan yang bertalian dengan kualifikasi pasal ini, tidak diancam dengan pidana”.

6. PENGGUGURAN KANDUNGAN

Kata “pengguguran kandungan” adalah terjemahan dari kata “abortus provocatur” yang dalam Kamus Kedokteran diterjemahkan dengan : “membuat keguguran”. Pengguguran kandungan diatur dalam KUHP pleh Pasal-pasal 346, 347, 348, dan 349. jika diamati pasal-pasal tersebut maka akan dapat diketahui bahwa ada 3 (tiga) unsur atau faktor pada kasus pengguguran kandungan yakni:

– Janin

– Ibu yang mengandung

– Orang ketiga yaitu yang terlibat pada pengguguran tersebut.

Tujuan pasal-pasal tersebut adalah untuk melindungi janin. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat arti “janin” sebagai berikut: “1. Bakal bayi (masih di kandungan) 2. Embrio setelah melebihi umur 2 bulan.”

Pengaturan KUHP mengenai “pengguguran kandungan” adalah sebagai berikut:

a. Pengguguran Kandungan oleh si Ibu

Hal ini diatur oleh Pasal 346 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Perempuan dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain menyebabkan itu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Pada RUU-KUHP 1993, pasal ini diambil alih pada Pasal 447 (19.05) ayat (1).

b. Pengguguran Kandungan oleh Orang Lain Tanpa Izin Perempuan yang Mengandung

Hal ini diatur Pasal 347 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

c. Pengguguran Kandungan dengan Izin Perempuan yang Mengandungnya

Hal ini diatur oleh Pasal 348 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mata kandungan seorang perempuan dengan izin perempuan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. Perlu pula diperhatikan Pasal-pasal 349 dan 350 KUHP yang memuat pemberatan-pemberatan hukuman.

“Pasal ini hampir sama dengan Pasal 349 KUHP lama. Oleh karena perbuatan-perbuatan seperti yang dimaksud diancam dengan pidana maka sudah seharusnya apabila dokter, bidan, atau juru obat yang melakukan atau membantu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang itu, juga diancam dengan pidana.

Mengingat tujuan dan sifat pekerjaan (profesi) mereka demikian mulia, wajarlah kalau ancaman pidana terhadap mereka dapat ditambah dengan sepertiga serta dapat dicabut hak mereka untu berpraktek. Ancaman pasal ini tidak berlaku terhadap dokter yang melakukan abortus provocatus dengan pertimbangan medis……………”

(Dikutip dari tulisan … Advokat di Bali I Made Adi Seraya| Website by Eka Graphic)

(Red)

Exit Meeting Akhiri Tugas BPK RI di Koharmatau

September, 22, 22

 

Bandung – Cakranusantara.net | Selama dua hari, sejak tanggal 21 hingga 22 September 2022 Tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) telah melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan Tahun Anggaran 2022 di Koharmatau.

Menandai selesainya kegiatan tersebut, diselenggarakan acara Exit Meeting yang dipimpin oleh Komandan Koharmatau Marsda TNI Eddy Supriyono di ruang rapat Basjir Soerya Makoharmatau Bandung.

Hadir pada kegiatan tersebut Pengendali Teknik Pemeriksaan BPK RI Kristianto Ary Nugroho beserta Tim, Wadan Koharmatau Marsma TNI Joseph Rizki Prabowo, Irkoharmatau Marsma TNI Didik Bangun Rahardjo serta para pejabat Koharmatau.

Komandan Koharmatau Marsda TNI Eddy Supriyono dalam sambutannya mengatakan bahwa Tim BPK RI telah selesai melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan secara langsung di Koharmatau selama dua hari, saya beserta seluruh staf menyampaikan, ucapan terima kasih atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Tim BPK RI, sehingga kami dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang terdapat di Koharmatau,” jelasnya, Kamis (22/9/2022).

Lebih lanjut Marsda Eddy Supriyono menyampaikan, permasalahan-permasalahan yang diperoleh merupakan pelajaran berharga untuk segera ditindaklanjuti, sebagai upaya perbaikan dalam mengemban tugas, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Koharmatau untuk menuju ke arah profesionalisme,” pungkasnya.

(Pen Koharmatau)

HUT Lantas ke-67, Kapolri Resmikan Program Prioritas ETLE Nasional

September, 22, 22

 

JAKARTA – Cakranusantara.net | Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri syukuran perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 lalu lintas (Lantas) bhayangkara di Gedung Korlantas Polri, Jakarta.

Dalam momentum tersebut, Sigit juga sekaligus meresmikan salah satu program prioritas Presisi, yakni peluncuran Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik nasional di 34 Polda jajaran Indonesia.

“Alhamdulillah bersamaan dengan HUT Lantas ke-67, kita selesaikan program prioritas kita yaitu ETLE nasional yang hari ini diresmikan di delapan Polda. Sehingga totalnya saat ini, sudah selesai di 34 Polda,” kata Sigit, Kamis (22/9/2022).

Meski begitu, Sigit tetap meminta kepada seluruh jajaran Korps Lalu Lintas Polri untuk terus mengembangkan serta meningkatkan ETLE tersebut. Sehingga, kata Sigit, tilang elektronik tidak hanya berlaku di tingkat provinsi, namun juga harus diterapkan di wilayah kabupaten dan kota.

“Oleh karena itu, tentunya kita dorong para Kapolda dan Kapolres, untuk terus melaksanakan koordinasi. Sehingga, program ini betul-betul bisa tergelar sampai jajaran paling bawah,” ujar mantan Kabareskrim Polri tersebut.

Tak hanya itu, pada kesempatan ini, Sigit turut meresmikan inovasi ETLE dalam bentuk Device atau Mobile Apps. Sehingga tilang elektronik tidak hanya bersifat diam atau statis, melainkan dapat bergerak secara dinamis di lapangan.

Menurut Sigit, terobosan inovasi tersebut sangat bermanfaat dalam memberikan pelayanan prima dan terbaik untuk masyarakat. Diharapkan dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi itu, angka fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisir sekecil mungkin.

“Dan kemudian ini bisa dilaksanakan dalam kegiatan patroli. Khususnya di tempat-tempat yang rawan kecelakaan. Sehingga, kemudian harapan kita dengan peningkatan dan pergelaran ETLE ini angka kecelakaan lalu lintas, semakin hari atau dari tahun ke tahun kita harapkan makin turun. Karena kepatuhan, ketaatan dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas makin baik dan ini tentunya akan menurunkan potensi kecelakaan lalu lintas,” ucap Sigit.

Tak hanya dari sisi tersebut, Sigit menekankan, pengembangan basis teknologi informasi ini, diharapkan mampu menghindari terjadinya potensi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran Polantas.

Mantan Kapolda Banten ini memaparkan, polisi sabuk putih merupakan salah satu personel yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga, harus mampu memberikan pelayanan dan kinerja yang optimal bagi seluruh warga Indonesia.

“Tentunya dengan pengembangan teknologi informasi yang ada, layanan kepolisian akan semakin cepat, semakin baik. Tentu bagaimana upaya kita untuk semakin hari menghindari pelanggaran dan menampilkan jajaran lalu lintas yang menjadi salah satu etalase Polri yang selalu berinteraksi bersama-sama dan berhadapan dengan masyarakat. Sehingga, kedepan kita harapkan postur lalu lintas, yang mewakili etalase Polri, menampilkan sosok Polri yang tegas, wibawa, humanis, dan bersih. Namun di dalam pelayanannya tentunya semakin dekat dan dicintai masyarakat,” papar Sigit.

Lebih dalam, Sigit meminta kepada jajaran Korlantas Polri untuk terus memberikan pelayanan terbaik. Apalagi, saat ini Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan event internasional Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. Peran polisi lalu lintas menjadi salah satu yang paling sentral dalam memberikan pengamanan dan penjagaan kegiatan itu sehingga dapat berjalan dengan aman dan lancar.

Dalam mengamankan dan memastikan Presidensi G20 berjalan lancar dan aman, Polri juga menyiapkan 91 Command Center. Pada pusat komando itu terdapat fitur-fitur yang terintegrasi posko pembantu Polda Bali dan BNDCC sebagai pusat kendali koordinasi, komunikasi, dan informasi.

Command Center itu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dengan fitur terdiri dari, monitoring CCTV, monitoring Drone, monitoring Body Worn, monitoring GPS Ranmor Patroli, sub monitoring center, Dashboard Polisiku, Dashboard 110, SOT Presisi, info BMKG dan Cuaca.

Lalu, Inarisk BNPB, monitoring kecepatan angin, prakiraan cuaca di Pelabuhan, pasang surut air dan tinggi gelombang, flight radar dan traffic marine.

“Body Worn Camera, saat ini terus kita kembangkan khususnya dalam kegiatan KTT G20. Ini untuk melengkapi pengawasan dan pengamanan, terkait dengan rangkaian proses pengamanan yang dilaksanakan oleh Polri. Disamping, tentunya ini bisa membantu melengkapi Mobile Apps yang disiapkan. Namun Body Worn tentunya kita lakukan untuk membantu tingkatkan pengawasan serta hal-hal lain yang dibutuhkan untuk pengamanan dan keselamatan,” tutup Sigit.

(Red)

Diduga Surat Bodong!!.. Alamak, Ternyata Berita Hoax

September, 22, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Diduga surat bodong!!.. alamak ternyata berita Hoax. Surat itu digunakan sebagai syarat pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi untuk kebutuhan masyarakatnya di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) membuat Geram.

Pasalnya, dugaan atas tuduhan telah mengeluarkan surat rekomendasi bodong itu ditujukan kepada Sri Lestari Kepala Desa (Kades) Gajahmati, Kecamatan/ Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang pada akhirnya angkat bicara, terkait kebenarannya secara terbuka atas tuduhan yang mencoreng nama baiknya itu.

Sri Lestari seusai pertemuan saat diwawancarai mengatakan, berita itu tidaklah benar, hal itu bisa di buktikan lantaran ada tandatangan serta stempel basah, otomatis surat itu asli dan dapat di pertanggung jawabkan.

“Saya merasa sudah sangat di rugikan, atas berita sepihak dari sejumlah media, yang sebelum memberitakan tanpa konfirmasi terlebih dahulu dengan saya,” ucap Kades. Kamis (22/9/2022).

Disisi lain, Puluhan Kades se Kecamatan Pati juga turut hadir dalam acara itu menyatakan pemberitaan yang diduga menjastis secara sepihak kepada Kades, secara keseluruhan membenarkan Kades Gajahmati, itu bukanlah merupakan surat Bodong.

Senada Didik Rosdiartono Camat Pati, menjawab hal yang sama jika itu bukanlah surat bodong, sudah sewajarnya Kades memberikan surat rekomendasi untuk pembelian Solar bersubsidi.

“Kades yang lain juga ada yang merekomendasikan surat rujukan untuk masyarakatnya masing-masing guna membeli BBM jenis solar bersubsidi di SPBU,” ucap Didik Rosdiartono.

(Ts-Red)

Bupati Ponorogo Apresiasi Peran Sosial Kemanusiaan PMI

September, 22, 22

 

PONOROGO – Cakranusantara.net | Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Palang Merah Indonesia (PMI) ke-77 Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur dengan mengusung tema ‘Terus Tebar Kebaikan’ dengan mengajak seluruh komponen masyarakat untuk meningkatkan pelayanan kemanusiaan.

Dalam laporannya, Luhur Karsanto Ketua PMI mengatakan, berbagai kegiatan ini dalam rangka memperingati HUT PMI, dengan melaksanakan kegiatan sosial.

“Sosial itu berupa pembagian paket sembako dilingkungan Kelurahan Bangunsari, Ponorogo, sebanyak 77 paket pada Selasa kemarin,” ujar Luhur Karsanto, Rabu (21/9/2022).

Selain itu, PMI juga menyerahkan piagam penghargaan untuk penggerak pendonor darah utama kepada Kodim, Polres dan RSUD Ponorogo, yang diserahkan langsung oleh Bupati.

“Serta penyerahan piagam pendonor darah 50 kali sebanyak 24 orang, dan 75 kali sebanyak 3 orang, Penyerahan SK Pendirian PMR, serta penyerahan penghargaan kepada Kecamatan yang mendapatkan peringkat 1 sampai 4 dalam pencapaian dana kemanusiaan,” paparnya.

Turut hadir, Bupati Sugiri Sancoko, Wakil Bupati, Lisdyarita, Ketua PMI beserta Pengurus PMI, Forkopimda yang diikuti oleh 140 kelompok penggerak donor darah Se-Kabupaten Ponorogo, staf dan relawan,” lanjutnya.

Pihaknya juga menyampaikan, bahwa PMR Wira terdiri dari 46 unit di SMA/SMK/MA, kemudian ada 51 setingkat SMP/Mts dan tingkat pemula ada 1, yaitu SDN Mangkujayan.

“Rencananya akan bertambah lagi, layanan masyarakat, seperti menyediakan ambulan gratis, buat pasien maupun jenazah, untuk bidang penanaganan bencana PMI juga akan turut serta dalam pengiriman relawan,” imbuhnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, saat ini pendonor darah yang sudah mendonorkan darahnya sebanyak 100 kali lebih, ada 36 orang, 2 orang lagi akan mendapatkan penghargaan di Istana Presiden.

“Juga ada 1 orang yang telah, sebanyak 140 kali mendonorkan darahnya, walaupun sudah tua, namun masih tetap aktif, dan menjadi icon PMI Ponorogo, dialah Lembar Susanto,” ungkapnya.

Bupati Sugiri Sancoko menambahkan, banyak terimakasih kepada PMI yang sudah memberikan kemanfaatan luar biasa untuk masyarakat.

“Memang lahir penuh perjuangan dan diruang apapun peran PMI sangatlah luar biasa,” tutur Bupati.

Pihaknya, selalu Pemerintah Daerah (Pemda) tentu akan senantiasa mendukung dan mensupport seluruh kegiatan PMI.

“Sejauh ini PMI telah melaksanakan tugasnya dengan baik, demi mewujudkan tema HUT PMI ke 77 yakni Terus Tebar Kebaikan untuk kemanusiaan,” tandasnya.

(Muh Nurcholis)

Tim BPK-RI Laksanakan Giat Wasrik PDTT di Koharmatau

September, 21, 22

 

Bandung – Cakranusantara.net | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) dipimpin oleh Sudarmono Sulistyadi, S.E., Ak., selaku Pengendali Teknis Pemeriksaan, melaksanakan giat pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Tahun Anggaran 2022 di Koharmatau.

Dalam sambutannya Komandan Koharmatau Marsda TNI Eddy Supriyono, S.E., M.M. yang dibacakan Wadan Koharmatau Marsma TNI Joseph Rizki Prabowo, S.T.,M.I.Pol., mengatakan Tim Pemeriksa dari BPK RI akan melaksanakan tugas pemeriksaan di Koharmatau hingga 22 September 2022 mendatang.

Kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan tim BPK RI ini merupakan unsur kontrol dalam pelaksanaan tugas-tugas, agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan,” kata Marsda Eddy Supriyono di Ruang Rapat Basjir Soerya Makoharmatau Bandung. Rabu (21/9/2022).

Diharapkan lanjut Dankoharmatau, dari hasil Wasrik PDTT ini, Tim BPK RI dapat memberikan feed back untuk kemajuan organisasi Koharmatau, yang menyangkut tertib administrasi maupun sistem birokrasi.

Saya percaya, Tim BPK RI bukan mencari kesalahan, namun memberikan koreksi positif dan konstruktif, agar kinerja Koharmatau dan satuan jajaran dapat lebih berkualitas dan akuntabel, ujarnya.

(Pen Koharmatau)

Peringati Harlah ke-93, LP Ma’arif NU Ponorogo Tumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Doa Akbar

September, 21, 22

 

Ponorogo – Cakranusantara.net | Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif PCNU Ponorogo turut Peringati hari lahir (harlah) ke-93, pada tahun ini berlangsung meriah, tentunya tetap mengedepankan nilai-nilai pendidikan tinggi.

Kegiatian harlah tahun ini diisi dengan apel yang diikuti oleh seluruh pengurus LP Ma’arif NU Ponorogo, seluruh Kepala Sekolah (Kepsek) dibawah naungan LP Ma’arif NU Ponorogo, dan Siswa dari sejumlah Sekolah sekitar lokasi apel.

Ketua LP Ma’arif NU Ponorogo Assaduddin Lukman, M. Pd. I menuturkan, Apel kali ini merupakan intruksi dari LP Ma’arif PBNU dalam rangka memperingati harlah LP Ma’arif Ke-93 yang di ikuti oleh pengurus LP Ma’arif NU cabang Ponorogo, seluruh Kepsek Ma’arif se Kab. Ponorogo dan siswa-siswi dari sejumlah sekolah yang dekat dengan lokasi apel.

“Apal di halaman masjid NU Ponorogo ini diikuti  SD Ma’arif NU Ponorogo, SMP Ma’arif 1 Ponorogo, MTS Putri Ma’arif Ponorogo dan MA Putri Ma’arif Ponorogo. Dari apel ini kita bisa menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme,” ungkapnya. Senin (19/9/2022).

Usia 93 ini tentunya bukanlah usia yang muda lagi, dibarengi dengan tantangan zaman yang semakin berkembang pesat tentunya banyak harapan dari Ma’arif NU Ponorogo kepada tenaga pendidik dan siswa-siswi sekolah ma’arif.

“Harapannya tenaga pendidik menjadi semakin professional. Salah satunya dengan memiliki kompetensi yang baik di bidangnya, sesuai dengan mata pelajaran yang di ampunya,” harapnya.

Selanjutnya, seperti yang dipesankan ketua umum, pendidikan di Ma’arif harus bisa menyenangkan dan membahagiakan.

“Untuk mewujudkan itu, kami pengurus Ma’arif membentuk tim satuan tugas (satgas) anti kekerasan, anti perundungan dan anti intoleran,” lanjut Lukman.

Peserta didik harus bisa lebih berprestasi lagi, tak hanya dikancah lokal tapi juga harus bisa meningkatkan prestasi dikancah Nasional maupun Internasional.

“Prestasi harus di tingkatkan lagi, tidak hanya regional, saat ini sudah banyak sekolah-sekolah dari luar negeri juga hadir di Indonesia, dan itu harus kita respons dengan prestasi kita, sehingga masyarakat tidak beralih ke lembaga yang didirikan pihak asing,” tandas Lukman.

Kegiatan harlah Ma’arif Ponorogo ke-93 ditutup dengan tahlil serta doa bersama untuk para muasis Nahdlatul Ulama (NU), para kyai NU serta para Guru-guru Ma’arif yang telah dulu dipanggil Allah SWT.

(Red)

Sopir Ambulan UPTD Puskesmas Sukolilo 1 Diduga Tarik Uang Pada Pasien BPJS

September, 21, 22

Pati – Cakranusantara.net | Sopir Ambulan Innesial AF di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Sukolilo 1, diduga menarik sejumlah uang hingga ratusan ribu rupiah terhadap pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) saat mengantarkan rujukan ke rumah sakit.

Data yang dihimpun media ini, warga Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang tidak mau disebutkan namanya takut terjadi adanya hal yang tidak diinginkan mengatakan, jika keluarganya telah di tarik sejumlah uang oleh sopir Ambulan saat di antar ke rumah sakit, sedangkan keluarga kami merupakan pasien BPJS.

“Saat keluarga saya dirujuk pada salah satu rumah sakit dari Puskesmas Sukolilo dengan menggunakan ambulan milik Puskesmas, di tarik mencapai ratusan ribu rupiah,” ungkapnya.

Tarikan itu sendiri tidak di patok atau ditentukan berapa besarannya, namun menyesuaikan sesuai dengan seberapa jauh jarak tempuh yang di tempuhnya.

“Kejadian itu sendiri terjadi diduga tidak hanya sekali akan tetapi sudah sering dilakukan atau sudah berulang kali,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Sukolilo 1 yang akrab disapa Pak Edi saat dihubungi melalui telepon seluler pada Selasa (20/9)2022) malam terkait kebenaran itu menjawab, jika benaknya tidak bisa menjawab akan adanya hal itu, karena tidak ada kejelasan nama narasumbernya.

“Kalau memang pengen tau kebenarannya, itu narasumbernya dari warga mana, kasih tau saya biar saya kroscek dan konfirmasi ke orangnya serta kejadiannya itu kapan,” jawabnya.

Karena setiap saya mendengar ini harus saya kroscek kebenarannya dulu ke orangnya atau Nara sumber yang disebutkan.

“Jadi saya sebagai pimpinan tidak harus serta merta iya atau tidak karna saya juga harus kroscek terlebih dahulu, soalnya saya tidak pernah merasa memberikan uang kepada pasien, alangkah baiknya di kroscek langsung ke sopir ambulan itu,” lanjutnya.

Hingga berita ini diterbitkan oleh redaksi Cakranusantara.net belum Konfirmasi ke sopir ambulan yang di maksud oleh narasumber, karna adanya keterbatasan waktu, guna mendapatkan informasi lebih lanjut.

Gambar : Google

Bersambung

(RN-Red)

MTs Sultan Agung Ngaji Hukum Bersama LBH Ansor Pati

September, 20, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Berawal dari keprihatinan terhadap generasi tentang banyaknya kasus kenakalan remaja dan perundungan (bullying) akhir-akhir ini.

Dalam rangka melek hukum maka MTs Sultan Agung Sukolilo kerjasama dengan LBH Ansor kabupaten Pati mengadakan penyuluhan hukum kepada siswa siswi MTs Sultan Agung. Sabtu (17/09/2022).

Kegiatan ini sangat bermanfaat terutama bagi siswa sedini mungkin mengenal hukum dan tindakan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain agar bisa menjadi perhatian agar tidak terjadi pada diri kita dan orang di sekitar kita.

Lukmanul hakim, SH. Ketua LBH Ansor Pati mengatakan bahwa sudah ada 9 lembaga dibulan September ini termasuk MTs Sultan Agung Sukolilo yang mengadakan kegiatan penyuluhan hukum seperti ini.

“Harapan kami sedini mungkin siswa diperkenalkan dengan hukum sebagai kehati-hatian dalam bertindak agar tidak terjerumus ke perbuatan yang melanggar hukum seperti narkoba, miras, kriminal dan perundungan,” harapnya.

Sementara itu, Ahmad Darmaji selaku kepala madrasah mengaku sangat senang dan menyambut baik kegiatan ini, dan di hari – hari lain perlu dilanjutkan kembali agar para siswa melek hukum dan menjadi inspirasi pelopor kebaikan dilingkungan masing-masing.

Setelah selesai kegiatan diadakan dialog tanya jawab seputar dunia remaja dan efek hukum yang di timbulkan akibat melakukan sesuatu hal yang dapat dikatakan melanggar hukum.

(Red)