Jurnal Nusantara, Sosial dan Budaya

Kontrakan Sidokerto Dilalap si Jago Merah, Dua Balita MD

September, 24, 22

Pati – Cakranusantara.net | Kontrakan di Sidokerto dilalap si jago merah, sebabkan 2 balita meninggal dunia (MD), peristiwa itu diduga di sebabkan dari obat nyamuk bakar karna kelalaian orang tua.

Peristiwa terjadi di dukuh Jambean, Desa Sidokerto, Kecamatan/ Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Sabtu sekitar pukul 07:00 WIB (24/9/2022), menurut keterangan laporan dari Polsek Pati.

Lulus Samudro Yuniartanto (Saksi) yang pertama kali mengetahui peristiwa itu, ia melihat kobaran api kemudian meminta tolong kepada Teguh Priyono untuk mengajak warga memadamkan api, warga setempat bergegas ramai-ramai memadamkan kobaran api.

Usai api padam, warga setempat baru mengetahui jika didalam kamar ada Dua anak balita yang hangus terbakar, sementara pintu kamar dalam keadaan terkunci.

Saat peristiwa kedua orang tua Balita tersebut tidak ada di rumah, ayah masih kerja di pabrik kertas di Kudus, sementara, ibu baru mengantarkan anaknya yang sekolah di SD 03 Sidokerto.

Pemicu kebakaran yang menelan korban jiwa diduga bermula dari obat nyamuk bakar yang berdekatan dengan kasur Kapuk, sehingga mudah terbakar.

Akibat kejadian itu, selain korban jiwa juga mengalami kerugian materiil hingga jutaan rupiah, kemudian korban MD dilakukan evakuasi dan di bawa ke RSUD Soewondo Pati untuk dilakukan penyelidikan lebih jelas.

(Tim-Red)

Gonjang-ganjing Bengkok Bondo Deso Kedumulyo, Pemdes Belum Pernah Lelang

September, 24, 22

Photo warga Desa Kedumulyo

Pati – Cakranusantara.net | Gonjang-ganjing Bengkok Bondo Deso, Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah menjadi pertanyaan warga setempat. Pasalnya, bengkok itu disinyalir tiba-tiba diperpanjang tanpa proses lelang ulang.

Data yang dihimpun media ini, Warga setempat innesial HN mengatakan, jika bengkok Bondo Deso itu diduga sudah diperpanjang tanpa melalui proses lelang ulang terlebih dahulu, sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Bengkok itu kok tiba-tiba diduga dimintai tambah tahunannya oleh Kades, hal seperti itu apakah bisa di perbolehkan atau di benarkan jika menurut aturan,” tanya HN.

photo Kades Kedumulyo, Sukolilo, Pati, Jateng

Sementara itu, Sutrisno Kades Kedumulyo saat di konfirmasi tim awak media di kediamannya menjawab, sejauh ini Pemerintah Desa (Pemdes) belum pernah melakukan lelang karena bengkok Bondo Deso itu masih berjalan dan belum habis.

“Sewa bengkok itu berakhirnya masih nanti tahun 2023 dan ada yang sampai tahun 2024 yang akan datang,” jawabnya.

(Rn-Tim)

Warga Sukoharjo Dihebohkan Bangunan Joglo Baru, Legalitas Perlu Dipertanyakan

September, 24, 22

Pati – Cakranusantara.net | Warga masyarakat Deso Sukoharjo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Jawa Tengah di gemparkan isu rumah dengan bahan Kayu Jati baru, mencapai harga hingga ratusan juta rupiah.

Desas desus terkait hebohnya warga di tempat tongkrongan Desa setempat khususnya RT 01/05, bangunan Joglo tersebut memang menggunakan kayu baru dan di movilek, bangunan itu berdiri tanpa genteng sudah berdiri sekitar 4 bulan lalu.

Diduga memang sengaja dibiarkan begitu saja, agar terkena panas dan hujan supaya kayu itu menjadi seperti kayu sudah lama dan seperti kayu tua.

Melihat itu, Eni warga RT setempat menangapi soal joglo itu, menyatakan, tidak tau menahu akan hal itu, yang mendirikan adalah seorang pengrajin dan dia juga pendatang.

“Mengenai joglo baru itu disinyalir harganya juga mencapai hingga ratusan juta rupiah,” ungkapnya singkat.

Selanjutnya, Tim investigasi akan koordinasi dengan kantor kehutanan Pati (polhut) dan Polres Pati untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, sedangkan kayu jati tersebut sudah merjadi balokan 25 centimeter persegi dengan panjang sekitar 4 meter. kayu itu semestinya dengan besaran sekitar lilitan 220 cm.

Padahal kayu sebesar itu sangatlah langka dan jarang yang mempunyai pada saat sekarang ini. Jadi kayu tersebut dapat disimpulkan kayu diduga ilegal, diharapkan aparat segera melakukan penindakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kehutanan yang berlaku.

(Tim-Red)

Kadis DKK Angkat Bicara Terkait Sopir Ambulan Puskesmas Sukolilo 1

Oktober, 30, 22

kepala dinas kesehatan kabupaten pati jateng

Pati – Cakranusantara.net | Kapala DKK Angkat Bicara, terkait kasus dugaan Sopir Ambulan di UPTD Puskesmas Sukolilo 1, Pati, Jawa Tengah yang menarik sejumlah uang hingga ratusan ribu rupiah, pada pasien BPJS menuju ke salah satu rumah sakit.

Pasalnya, setelah diterbitkan berita oleh Batara.news, yang kemudian dibagikan pada salah satu aplikasi Facebook, di grup Info Sukolilo Pati (ISP) oleh pemilik akun Gusti Adipati, yang kemudian mendapatkan komentar dari pemilik akun, Wacol, dari dulu bos,” komentarnya.

Tidak hanya sebatas itu saja, namun mencapai ratusan komentar dari warganet lainnya, hingga Kepala Puskesmas Sukolilo 1, Edi Siswanto pun turut hadir memberikan pengarahan dalam komentar ;

“Hak jawab Saya kepala puskesmas sukolilo. kami sudah selalu memberi arahan baik setiap lokakarya mini pusk maupun apel pagi, bahwa pasien bpjs tidak boleh di tarik bayaran. Kami sangat menghormati kontrol dari masyarakat atas kuluhan masy. Sehingga kami bisa memonitoring dan evaluasi. Untuk berita tersebut maka mohon data2 nya kapan?. dimana?. tanggal berapa? Sehingga kami bisa konfirmasi terhadap yang terduga. Kemudian tentang swab dengan biaya tersebut sesuai perda pemerintah kab pati. Untuk lebih jelasnya silahkan kalau mau klarifilasi kekami. Apabila ada yang perlu di sampaikan monggo wa ke saya. mo 081326655956 kepala puskesmas sukolilo 1 Edi siswanto. Sekali lagi terima kasih atas masukan dan saran ke kami. Kami asli sukolilo. dengan komitmen memberi pelayan yang baik ke masy sukolilo. Terima kasih,” tulis Kepala Puskesmas Sukolilo 1 dalam kolom komentar.

Baca juga berita sebelumnya : Sopir Ambulan UPTD Puskesmas Sukolilo 1 Diduga Tarik Uang Pada Pasien BPJS

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati (DKK) Dr. Aviani Tritanti Venusia saat di konfirmasi di ruang kerjanya menjawab, terimakasih atas masukannya, untuk itu akan kami tindak lanjuti.

“Itu merupakan aspirasi bagi kami, untuk itu, kami memerlukan datanya terlebih dahulu sebelum bertindak, untuk kita cocokkan apakah itu benar adanya atau tidak,” tegas Kadis. Jum’at (23/9/2022).

Masalah memungut biaya tambahan untuk pasien BPJS kesehatan, apakah itu diperbolehkan atau tidak, menjawab, jika menurut aturan itu tidak diperbolehkan.

“Dalam pemungutan semacam itu, sesuai dengan aturan tidak di sebutkan bagi pasien BPJS,” tambahnya.

Disinggung masalah sanksi apa yang akan diberikan oleh pihak DKK, atas dugaan pungutan itu, menjawab, untuk itu saya butuh konfirmasi terlebih dahulu ke pihak terkait.

“Siapa yang dipungut, kapan, dan dimana?. Jika nanti terbukti, maka akan dikenakan teguran hingga sanksi, sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini, dan tidak bisa memberikan sanksi yang asal tebas begitu saja, karna semua ada aturannya,” terang Kadis.

Sementara, AF sendiri saat dihubungi melalui via telepon Aplikasi WhatsApp, menjawab, jika besok saya juga akan menghadap ke DKK, sembari memohon privasi-red,” jawab singkat AF Jum’at Sore.

Bersambung

(RN-Red Tim)

Penting!!.. Cairan Sejuta Manfaat Ala Emak-emak

September, 23, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Kampanye kepedulian terhadap kelestarian lingkungan terus disuarakan. Tak harus dengan hal dengan skala besar, namun hal tersebut bisa dimulai dari kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga.

Seperti yang dilakukan Tim Penggerak PKK Kecamatan Margoyoso dalam kepeduliannya terhadap lingkungan hidup. Bekerja sama dengan Eco Enzyme Nusantara Pati yang menyelenggarakan kegiatan bersama untuk sosialisasi pemanfaatan dan pembuatan eco enzyme.

Ketua TP PKK Margoyoso, Ny. Agus Purwanto mengatakan, Eco Enzyme ini merupakan cairan sejuta manfaat yang harus ada dalam setiap rumah tangga. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan hidup.

“Karena dengan eco enzyme ini juga mampu mengatasi masalah sampah organik yang diproduksi oleh setiap dapur rumah tangga. Kegiatan ini tadi diikuti Tim Penggerak PKK masing-masing desa dari 22 desa atau sebanyak 45 orang,” jelasnya, Jumat (22/09/22).

Didampingi Ketua Bidang Edukasi dan pengembangan, Handoko, Ketua Eco Enzyme Nusantara Pati, Paulina mengapresiasi kegiatan yang dimotori emak-emak dari PKK ini. Mengingat, kegiatan ini sangat membantu dalam mengatasi limbah rumah tangga.

“Sebagian besar peserta juga antusias untuk mencoba di rumah. Karena manfaat yang banyak dan tertarik karena sangat membantu mengatasi sampah organik dalam rumah tangga,” terang Paulina.

Dijelaskan, semua peserta yang hadir, mendapatkan paket EE untuk dibawa pulang untuk dibuktikan manfaat dan keandalannya di rumah.

“Setidaknya 100 botol yang dibawakan tim Eco Enzyme Nusantara Pati tadi habis dibagikan kepada seluruh peserta,” sambungnya.

Ke depan, Pemerintah Kecamatan juga berminat mengundang Tim Eco Enzyme Nusantara Pati untuk memberikan pelatihan pembuatan dan pemanfaatan eco enzyme dan produk turunannya kepada warga Margoyoso.

(*/Red)

Polsek Gabus Gelar Giat Jum’at Berkah Berkesinambungan

September, 23, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Bentuk kepedulian antar sesama Manusia, khususnya bagi kalangan warga kurang mampu, Jajaran Polsek Gabus dengan rutin melaksanakan kegiatan Jum’at Berkah.

Selain pemberian bantuan berupa sembako juga membagikan snack dan air mineral kepada jamaah Sholat Jum’at di sejumlah Masjid di Desa Mojolawaran, Gabus, Mintobasuki, serta Desa Karaban Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Giat Jum’at berkah dilaksanakan dengan maksud dan tujuan, jika Polri selain melindungi, mengayomi dan melayani juga peduli antar sesama, menanamkan kesadaran kepada para anggotanya, jika sebagian harta yang dimiliki itu ada hak mereka yang membutuhkan.

“Alhamdulilah berkat keikhlasan dan kepedulian sesama anggota dengan menyisihkan sebagian rejeki dapat mengurangi beban warga, dan semoga dapat menjadi ladang pahala,” ungkap Kaposek Gabus AKP Parsa. Jum’at (23/9/2022).

Masih lanjut Kapolsek, dengan adanya giat Jum’at Berkah ini, diharapkan bisa membuat personel semakin peka terhadap masyarakat sekitar, guna mengurangi beban hidup mereka.

“Kami berharap dengan adanya giat Jum’at berkah di Masjid ini terus berkesinambungan, dan akan kami gilir dari masjid ke masjid di seluruh wilayah kecamatan Gabus,” tandas Kapolsek.

Giat itu di dampingi Wakapolsek, Kanit Binmas serta diikuti oleh jajaran Polsek Gabus.

(Eko Riyadi)

Pj Bupati Pati Resmikan Pembukaan Kampoeng Bamboe Sumberan

September, 23, 22

 

PATI – Cakranusantara.net | Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro meresmikan Wisata Kuliner Kampoeng Bamboe yang berlokasi di Desa Sumberan, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Turut hadir yaitu, Camat Jaken, Kepala Disporapar, Kepala Diskominfo, Kepala Desa Sumberan serta sejumlah pihak terkait yang berpartisipasi pada grand opening tempat wisata tersebut.

Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro mengapresiasi apa yang telah diupayakan semaksimal mungkin oleh kepala desa dan camat setempat dalam rangka membangun Kampoeng Bamboe. Ia mendukung agar tempat ini ke depan akan menjadi lebih keren dan jauh lebih ramai lagi.

Bahkan, usai melihat antusias ribuan warga yang datang bersuka cita dalam rangka tempat wisata baru yang perdana dibuka itu, Henggar berpesan agar mereka terus memposting hal – hal menarik yang ada di Kampoeng Bamboe ini.

“Adik – adik tadi pada bikin konten, bikin video, upload terus, share terus, jadi gunakan kekuatan media sosial. Ini dalam rangka memviralkan segala hal yang ada di sini. Karena kalau tidak ada bantuan dari semua yang ada, maka tidak akan menjadi lebih baik,” ujarnya saat sambutan. Kamis (22/9/2022).

Henggar pun mengingatkan kepada pemerintah desa setempat maupun pengelola tempat wisata tersebut agar ke depan jauh lebih kreatif. Juga perlu inovasi – inovasi agar tidak membosankan. Bahkan bila perlu, bisa dijadikan lokasi untuk menggelar event.

“Mungkin bisa lomba seni atau lomba tari, atau bisa festival band atau yang lain. Saya yakin dengan kegiatan itu, kuliner – kuliner yang ada di sini nantinya akan menjadi lebih viral. Mudah – mudahan Kampoeng Bamboe ini dapat menjadi daya tarik wisata”, jelasnya.

Henggar menyebut, dalam rangka mengembangkan destinasi wisata di Kabupaten Pati, pemerintah daerah sampai saat ini selalu berupaya mendorong tentang daya tarik wisata melalui obyek – obyek wisata di Pati, yang nantinya bakal menjadi satu – kesatuan. Yaitu antara destinasi wisata yang satu memiliki keterkaitan dengan destinasi wisata yang lain.

(po1/PO/AP)

Kemendagri Bersama BKKBN Tekankan Pentingnya Dokumen GDPK

September, 23, 22

 

JAKARTA – Cakranusantara.net | Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Teguh Setyabudi membuka pertemuan asistensi dan supervisi dalam rangka penguatan kelompok kerja daerah Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar setelah memberikan pengarahan kepada peserta daerah bersama Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto, di RA Suites Simatupang, Jakarta Selatan.

Hadir secara fisik pada kesempatan tersebut Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Ir. Zanariah, M.Si, Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk, BKKBN, Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk, BKKBN, Direktur Analisa Dampak Penduduk, BKKBN, Asisten Deputi Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kemenko PMK, serta Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Bappenas.

Adapun peserta daerah adalah unsur Bappeda dan DPKAD dari 17 provinsi, yaitu Sumbar, Sumsel, Jambi, Babel, Kepri, DKI Jakarta, Jateng, NTT, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulut, Gorontalo, Sulbar, Malut, Papua Barat, dan Papua sebagai daerah yang dipandang masih memerlukan pembinaan dalam penyusunan dan pemanfaatan GDPK 5 Pilar.

Rapat yang digelar dari tanggal 21 hingga 22 September 2022 ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pemahaman pemerintah daerah terhadap pentingnya dokumen GDPK 5 Pilar dalam mendukung pembangunan daerah melalui integrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Juga diseminasi informasi terkait arah kebijakan pembangunan kependudukan yang berkelanjutan.

Tujuan lsinnya, untuk mengetahui permasalahan atau hambatan dari penyusunan dokumen GDPK 5 Pilar di daerah, serta meningkatkan pemanfaatan dokumen GDPK sebagai arah kebijakan pembangunan kependudukan yang terpadu.

“Dengan memperhatikan karakteristik persoalan kependudukan pada setiap wilayah serta mempertimbangkan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, maka GDPK dinilai berpotensi menjadi landasan penanganan persoalan kependudukan yang sinergis, konvergen, dan berkesinambungan,” ucap Teguh. Rabu (21/09/2022).

Teguh juga menekankan bahwa GDPK sebagai arah kebijakan pembangunan kependudukan yang terpadu diharapkan dapat diinternalisasikan ke dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan baik tingkat nasional maupun tingkat daerah.

Teguh menyayangkan bahwa dari hasil evaluasi, secara operasional GDPK yang telah disusun di tingkat daerah belum memenuhi kondisi ideal seperti yang seharusnya, yaitu sinkron dengan GDPK secara vertikal maupun horizontal, dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pada akhir sambutannya Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri berharap dalam upaya meningkatkan sinergitas, komitmen, dan dukungan pemerintah daerah dalam pembangunan kependudukan khususnya bagi pengambil kebijakan perencanaan program dan anggaran, kedepan dapat memberikan dukungan dalam penyusunan GDPK 5 (lima) Pilar.

Serta memanfaatkannya secara optimal untuk kepentingan pembangunan dengan cara mengintegrasikan GDPK dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

(Red)

Hukum Menjadi Mesin Pencetak Uang Oleh Oknum APH

September, 23, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Mengamati dari sebuah berita media online, seorang ASN Hakim Agung MA tertangkap OTT KPK dalam kasus suap dan gratifikasi dalam kasus penanganan kasus oleh Kuasa Hukum advokat Yosep Parera dan Eko Suparno di Semarang dan Jakarta.

“Akan tetapi apakah KPK hanya menangkap PNS Kepaniteraan bidang Perdata Dessy Yustria, Muhajir Habibie dan Edi Wibowo yang berkaitan dengan kasus Kasasi/ PK yang ditangani Hakim Agung ASN ataukah SD dan ETP hakim yudisial/panitera pengganti?, KPK meralat beritanya itu sendiri bahwa tidak menangkap Hakim Agung hanya menangkap aparat Kepaniteraan, KPK belum memberi penjelasan lebih lanjut kasus OTT KPK hari ini. Apakah KPK salah tangkapkah atau tebang pilih?,” ungkap Pengamat hukum Advokat Kurnia Zakaria.

Dalam pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi pada intinya melarang perbuatan mengambil/ mencari untung yaitu mengambil/ mencari keuntungan yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana. Perbuatan mencari untung sebagai perbuatan memperoleh penambahan keuntungan secara materiil dan finansial diluar gaji/ honorariun maupun tunjangan dan fasilitas negara berikan.

“Pasal 3 ini dikaitkan dengan Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 adalah memberikan hadiah atau janji kepada pegawai, mengingat kekuasaan atau wewenangnya yang melekat pada jabatan atau kedudukan orang itu termasuk delik korupsi. Pasal 3 ini juga bisa dikaitkan dengan pasal 5 UU No.31 Tahun 1999 tentang Delik Suap dan UU No.8 Tahun 1980. Kasus suap (bribery) dimana prakarsa datang dari pengusaha atau warga/ kuasa hukum yang membutuhkan jasa dari aparat penegak hukum (APH) atau sebaliknya Pemerasan (extortion) dimana prakarsa dari petugas bagian pembantu aparat penegak hukum kepada para pihak pencari keadilan atau pelayanan publik bidang hukum dalam KUHP tentang Pemerasan dalam Jabatan dan Pasal Suap dalam KUHP,” lanjut Kurnia.

Dalam hal ini KPK bila mengenakan delik suap dan pasal 3 UU No.31 tahun 1999 dalam kasus OTT kasus pengurusan perkara di MA harus dapat membuktikan :

Penyalahgunaan kewenangan yang ada karena jabatannya, artinya menyalahgunakan kekuasaan/ haknya yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan. Memanfaatkan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu/ moment yang ada karena jabatan atau kedudukan.

“Menyalahgunakan sarana artinya menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Artinya yang bersangkitan memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu yang disebut Kesempatan,” ujarnya.

Sementara itu, seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan biasanya akan mendapatkan sarana tertentu untuk menjalankan kewajiban dan kewenangannya. Sarana itu merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan.

“Seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang, kesempatan, dan sarana tertentu yang dapat ia gunakan untuk menjalankan tugas dan kewajiban, semuanya pasti diberi rambu-rambu tertentu berdasarkan prosedur, tata cara, atau petunjuk teknis tertentu. Apabila dilanggar dan tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka terjadi penyalahgunaan wewenang, kesempatan, dan sarana yang dimiliki,” paparnya.

Wewenang mengandung hukum publik adalah wewenang menimbulkan keperdataan dan berakibat hukum. Kesalahan dalam menjalankan wewenangnya jika memenuhi unsur Obyektif karena tindakannya bertentangan dengan hukum dan mendapatkan ancaman hukuman (sanksi pidana). Kesalahanya juga harus berunsur Subyektif (tindakan yang tidak dikehendaki UU).

Korupsi dikalangan APH dikategorikan Criminaloids adalah mereka yang melakukan praktik-praktik kriminal dalam menjalankan tugas pada pekerjaannya. Tetapi kejahatannya dilakukan secara tersembunyi dan terstruktur. Bukanlah kehendak jahat dari pelaku melainkan moral mereka yang tidak sensitif.

“Criminaloids ini adalah orang-orang yang memiliki jabatan tinggi dan terhormat dimasyarakat. Mereka memakai standar ganda di mata masyarakat, selalu terlihat orang yang berbuat baik, akan tetapi dibalik jabatan dan instansi menggunakan cara yang tidak etis dalam menjalankan pekerjaan pada profesinya itu,” cetusnya.

Motifnya untuk mencukupi kebutuhan hidup yang berlebihan hedonisme, maupun pengumpulan harta kekayaan baik secara mewah ataupun mencukupi kehidupan dibalik layarnya seperti biaya anak sekolah di luar negeri, liburan rutin keluar negeri, koleksi barang antik atau seni, tidak cukup hanya punya satu istri, terjerat kehidupan malam, sosialita high class, ingin ekspansi kegiatan bisnis menjamin masa pensiun/ investasi bisnis.

“Jadi gaji tunjangan dan fasilitas yang didapat tidak cukup bagi pejabat tersebut. Pengamat melihat mobil dinas para pejabat eselon satu setingkat menteri atau Kepala Badan dan Ketua Komisi bukan lagi kelas kendaraan MPV atau SUV sekelas Toyota Camry, Toyota Fortuner atau Mitsubishi Pajero tetapi sudah Toyota Alphard/Vellfire atau Hyundai Palisade atau Mercedes Benz tipe AMG,” jelasnya.

Kebiasaan dalam memberi sesuatu dianggap sebagai kultur birokrat dan yudikator untuk memperlancar/ mempermudah suatu maksud dan tujuan dengan memberi kesenangan/ hadiah kepada pejabat agar tidak dipersulit/ dipercepat maksud tujuan seseorang terhadap pelayanan publik walaupun dalam bentuk sukarela maupun dianggap tradisi yang bisa saja menjadi keterpaksaan atau keharusan yang tadinya didasari atas kesukarelaan belaka tetapi sekarang atas permintaan yang harus dipenuhi bila tidak ingin kesulitan atau dikalahkan baik secara sembunyi-sembunyi maupun ada yang terang-terangan.

Dulu sifatnya melalui cash atau transfer rupiah tetapi sekarang memakai mata uang asing cash yang diberikan melalui perantara sehingga perantara itu yang bakal menjadi tumbalnya manakala ia kesandung kasus. Nilainya bukan lagi puluhan juta rupiah akan tetapi sudah mencapai hingga milyaran rupiah. Hukum menjadi Komersial dan menurut Harga Pasar,” tandas Kurnia Zakaria yang juga merupakan Dosen pada Universitas ternama di Jakarta.

(RN-Red)

Naas!!.. Satu Karyawan Pemasang Jaringan Wi-Fi Tersengat Listrik

September, 22, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Seorang karyawan jasa pemasangan kabel Wifi dari salah satu provider ternama, harus meregang nyawa akibat tersengat aliran listrik saat hendak memasang kabel wifi di Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Kejadian naas tersebut terjadi sekitar pukul 10.00 pagi. Dan diketahui korban tersebut bernama Yogi Wiliem Alkarim bin subagyo (35), warga Lebak Wetan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

Menurut penuturan Kepala Polisi Sektor (Polsek) Sukolilo Pati, Akp Sahlan. Korban saat memasang kabel wifi tersenggol aliran listrik milik PLN di sebelahnya.

“Akan tetapi untuk kejelasan lebih lanjut, kami belum bisa memastikan, karena saat ini masih dilakukan otopsi di RS Kayen,” ucap IPTU Sahlan saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (22/9/2022) petang.

Kendati demikian dirinya menjelaskan, dugaan terbesar saat ini adalah murni kecelakaan kerja, yang dipicu karena sengatan arus listrik yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

“Intinya dugaan terbesar saat ini memang murni kecelakaan kerja dari sengatan arus listrik, ” jelasnya.

Dalam keterangannya, Kapolsek Sukolilo melanjutkan, jika keluarga korban tidak bersedia untuk dilakukan otopsi mayat dan hanya memperbolehkan visum.

Sebagai informasi. Hingga saat ini pihak kepolisian telah melakukan olah TKP guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus tersebut.

(*/Red)