Cakranusantara.net, Pati || Menghadapi potensi banjir dan tanah longsor menjelang puncak musim hujan pada Desember 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mulai menyiapkan
PATI – Polemik soal diberikan ijin konser musik asal Jogjakarta Tri Suaka beberapa hari yang lalu di Desa Kudukeras, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah membuat om Bob Angkat Bicara.
Dari gejolak tersebut, Senopati Patriot Garuda Nusantara (PGN) dan juga Ketua DPK Lidik Krimsus Kabupaten Pati Slamet Widodo, S.H., angkat bicara Pasalnya, konser tersebut sudah mengantongi ijin dari Ketua Satgas Covid-19.
Padahal kerumunan penonton yang hadir tidak mematuhi tidak mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes). Hal ini sangatlah di sayangkan, jika melihat situasi saat ini Kabupaten Pati masih memberlakukan PPKM level 2.
“Mestinya Satgas Covid jangan asal memberikan ijin, apalagi situasi saat ini Pati masih level 2 dan pemberlakuan PPKM masih jalan setiap harinya,”tutur Slamet Widodo yang akrab disapa Om Bob.
Menurutnya, kejadian semacam itu yang mengakibatkan para seniman lokal berteriak. Mereka merasa di kekang dalam menyajikan hiburan di wilayahnya sendiri, namun seniman dari luar daerah justru bisa bebas manggung di sini.
“Pekerja seni lokal mati nafkahnya. Eee malah Tri suaka melenggang konser di pati, dan tarif tiket masuknya pun fantastis. Sungguh luar biasa ini kebijakannya,”tegas Om Bob.
Dirinya berharap, Ketua Satgas Covid-19 harus bertanggung jawab dengan adanya kejadian ini. Jangan sampai penyebaran itu akibat ulah masyarakat yang tidak ada kesadaran sendiri. Peran TNI/Polri dalam membantu Pemda terkesan tak bearti dalam meminimalisir penyebaran covid-19.
“Jangan salahkan rakyat jika kebijakan pimpinan masih tebang pilih. Kasihan rekan-rekan TNI/Polri yang susah payah membantu dalam menegakan peraturan PPKM. Warga jelas kecewa, punya acara hajatan yang pengen adakan hiburan, ketoprak, orkes dangdut saja langsung dibubarkan. Ini yang menjadikan perbedaan antara yang berduit dan yang tidak berduit,”tandasnya.
Pemohon diminta menempelkan barcode untuk membuka pintu masuk menuju pelayanan SIM
PATI-cakranusantara.net| Pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) di lingkungan huhum Polres (Kepolisian Resort) Pati, Polda Jateng (Kepolisian Daerah Jawa Tengah) pada Kantor Satpas baru banyak mengalami perubahan demi mengantisipasi Calo.
Data yang dihimpun media ini Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Pati melalui Baur SIM Bripka Hery Prayitno kepada wartawan mengatakan, di kantor yang baru ini banyak sekali mengalami perubahan, diantaranya setelah selesai pendaftaran kemudian pada pintu masuknya hanya bisa masuk menggunakan barcode pemohon saja dan anggota dengan menempelkan KTA.
“Masyarakat yang akan membuat SIM kini tak lagi terkena calo dengan masuk berbarcode menjadi salah satu pemutus calo bagi pemohon SIM, pintu masuk otomatis akan terbuka sendiri setelah mendapatkan code barcode,”tuturnya, Kamis (06/01/2022).
Pelayanan terhadap masyarakat dalam memperpanjang dan/ atau pembuatan SIM baru sekarang semakin mudah dan nyaman pelayananya, selain itu ruangan juga bersih dan indah lebih luas tempat parkir kendaraannya.
“Kami pasti akan selalu melayani masyarakat sebaik mungkin, dengan adanya fasilitas baru ini akan membantu masyarakat lebih mudah dan nyaman dalam pelayanan,”tambahnya.
Pelatihan kucing klinik pemohon SIM
Termasuk juga pelatihan Kucing Klinik (latihan berkendara membentuk huruf U, zig-zag hingga mutar angka 8), pelatihan bisa di jalankan hari senin sampai jum’at mulai pukul 14:00 sampai pukul 16:00 WIB.
“Untuk warga masyarakat pati yang mau berlatih berkendara sebelum mengikuti ujian pembuatan SIM agar tidak gagal dan/ atau yang sudah gagal dalam ujian bisa mengikuti pelatihan terlebih dahulu, gratis tanpa biaya, bisa menggunakan motor sendiri atau fasilitas yang ada,”ungkapnya.
Pelayanan berjalan semua termasuk sistem simulator pembuatan SIM A dan B hingga pelayanan dilefery juga berjalan dan gratis, harapan kami masyarakat bisa mendapatkan kepuasan dalam pelayanan dalam pembuatan SIM atau perpanjangan SIM,”Pungkasnya.
SEMARANG – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) Jawa Tengah (Jateng) melantik dan mengambil sumpah/ janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kemenkumham Jawa Tengah sebanyak 403 orang di Ballroom Hotel UTC Semarang.
PNS yang dilantik ini merupakan pegawai dari CPNS yang telah lulus seleksi pada penerimaan tahun 2019. Kegiatan pelantikan ini dihadiri oleh seluruh Kepala Divisi, para Pejabat Struktural, dan seluruh Kepala UPT Se Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah. Tak Terkecuali CPNS dari Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Pati. Ada 3 orang yaitu Trio Yoga Aditama, Saiful Rohman, dan Nizar Arha Naufal.
CPNS yang mengikuti kegiatan pelantikan tersebut, mereka telah melaksanakan kegiatan Latihan dasar secara E learning selama 3 bulan dan melaksanakan aktualisasi untuk salah satu syarat lulus CPNS.Dalam arahanya Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah, A Yuspahruddin meminta para PNS yang baru diambil sumpahnya untuk memahami, mengimplementasikan kode etik dan kode perilaku ASN.
“Silahkan dihafalkan kode etik dan kode perilaku ASN, karena itu merupakan dasar kita dalam bertindak dan bertingkah laku sebagai seorang ASN,”katanya dalam keterangannya.
Lebih lanjut, Yuspahruddin juga menginstruksikan para jajarannya untuk menghafal dan menerapkan Core Value ASN, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif (Berakhlak) serta bangga melayani bangsa.Tak hanya itu saja, jajarannya juga harus menerapkan Core Value Kemenkumham, yaitu semakin Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (Pasti).
“Ini juga harus dihapalkan, dipahami, diresapi dan diterapkan dengan sebaik-baiknya,”tegasnya.
Sementara, Kepala Lapas Pati Febby Dwi Hartanto menuturkan, untuk PNS yang baru dilantik agar terus meningkatkan kinerjanya sesuai dengan jabatannya. Bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.
“Para Pegawai Negeri Sipil yang baru dilantik harus segera menyesuaikan dan mampu meningkatkan kinerjanya sesuai dengan jabatannya,”pinta Febby.
“Saya juga berharap arahan dari Bapak Kepala kantor wilayah dilaksanakan secara baik dan bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh serta agar mempertahankan integritas di UPT masing-masing khususnya Lapas Pati,”imbuhnya.
JAKARTA – Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres (Kepolisian Resort) Metro Jakarta Barat (Jakbar) melaksanakan apel satker di halaman polres metro jakarta barat, Kamis, 6/1/2022.
Dalam apel satker tersebut turut serta dilakukan pemeriksaan kelengkapan masing-masing perorangan personel satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat Wakapolres Metro Jakarta Barat AKBP Dr Bismo Teguh Prakoso mengatakan dalam apel perdana satker ini disini selaku pimpinan ingin mengingatkan kembali kepada anggota baik itu kelengkapan perorangan, larangan dan prosedur dalam bertugas dilapangan”Jaga nama baik institusi dan jadilah penyidik yang profesional dalam menjalankan proses penyelidikan dan penyidikan,”kata bismo
Sementara dalam kesempatan yang sama Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Danang Setiyo mengatakan kami mengingatkan kembali kepada rekan-rekan anggota untuk tidak melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas.
“Berbagai prestasi pengungkapan telah diukir selama tahun 2021, di tahun 2022 mari sama-sama kita ukir kembali prestasi yang lebih baik lagi,”ujar Danang.
Wakasatres narkoba polres metro jakarta barat Kompol Arif Purnama Oktora menambahkan Kegiatan apel pagi adalah kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh anggota kepolisian.
“Tujuannya di laksanakan apel pagi yaitu untuk mendengar arahan pimpinan dan informasi dari pimpinan, untuk melatih kedisiplinan dan tanggung jawab sebagai anggota Polri,”kata Arif Purnama Oktora.
Adapun apel satker ini adalah sebuah komitmen awal pelaksanaan tugas dan sebagai bentuk kesiapsiagaan anggota Polri yang selanjutnya siap untuk melaksanakan tugas.Melalui apel satker ini informasi atau arahan pimpinan yang perlu disampaikan kepada anggota.
“kami lakukan ini juga merupakan bentuk kesiapsiagaan atau kedisiplinan anggota dalam pelaksanaan tugas. Untuk itu kami tanamkan disiplin ini mulai dari apel satker,”tutupnya.
Kupang – Anggota Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 743/PSY Jajaran Kipam I menerima penyuluhan hukum dari Perwira Hukum Satgas.
Dansatgas Pamtas RI-RDTL Yonif 743/PSY Letkol Inf Andi Lulianto, dalam Keterangannya di Makotis, Atambua, NTT (Nusa Tenggara Timur) mengatakan penyuluhan hukum kepada Anggota Satgas untuk meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan hukum serta untuk memberikan Wawasan kepada Anggota, Kamis (06/01/22).
Letda Chk I Gede Brahmantara, S. H selaku Perwira Hukum Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 743/PSY mengatakan Penyuluhan Hukum kepada jajaran Kipam I yaitu Pos Motaain, Pos Silawan dan Pos Salore ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang hukum bagi prajurit serta upaya preventif terhadap pelanggaran hukum yang di lakukan oleh prajurit di daerah penugasan.
Dengan harapan melalui penyuluhan hukum yang diberikan tersebut Prajurit Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 743/PSY bisa terhindar dari segala bentuk pelanggaran dan dapat bekerja secara profesional.
PEKANBARU – Buntut dari Pada Pengusiran salah seorang Pengacara saat pertemuan di Kantor Disnaker Provinsi Riau yang di diduga di lakukan oleh Mediator Disnaker Provinsi Riau, akhirnya resmi di Laporkan di Polda Riau dengan Nomor : STPL/B/04/I/2022/SPKT/RIAU. Rabu (5/02/2022), malam.
Informasi yang di himpun awak Media, pengusiran salah seorang pengacara yakni Mirwansyah, SH,.MH selaku kuasa hukum ke Lima karyawan yang telah di PHK sepihak oleh perusahan PDR, terjadi Pada Hari Rabu, (5/02/2022), siang, di Kantor Disnaker Provinsi Riau, Jl. Pepaya Kota Pekanbaru.
Pada keributan tersebut, Mirwansyah sempat menunjukan Surat Kuasa terhadap dirinya dari Kleienya Kepada Mediator. Namun, sangat di sayangkan Mediator tersebut tidak menghiraukanya, justru melotot dan tetap mengusirnya dari Kantor Disnaker
Kepada wartawan Mirwansyah Menjelaskan, insiden pengusiran terhadap dirinya. Berawal saat dirinya bersama dengan rekannya Adv. Rachmat Isra memenuhi undangan Disnaker Provinsi Riau untuk mediasi dan klarifikasi terkait dengan Pemutusan hubungan kerja (PHK) Sepihak lima orang karyawan PT.PDR tanpa pesangon.
“Kami mendampingi klien kami begitu juga dengan pihak PT PDR yang didampingi oleh pihak legal PT.PDR. Kemudian setelah dibuka mediator, kemudian mediator mempertanyakan apakah sudah melaksanakan bipartit atau belum ??, lalu saya menjawab belum dan kemudian diarahkan oleh mediator untuk melakukan bipartit dan dipertanyakan kepada pihak pengadu (karyawan) kami bersedia untuk dilakukan bipartit dan dipertanyakan kepada PT PDR lalu kemudian jawaban PT.PDR saya tidak punya waktu kita atur lain waktu. Dan kemudian saya menjawab, kalau soal kesibukan saya juga punya kesibukan lalu kemudian dia menjawab lagi “anda jangan banyak cerita”. Lalu dia berdiri dan saya pun berdiri dan dia menghampiri saya dan saya pun mendekati lalu kemudian saya mendengar suara sangat kencang dari belakang dan kemudian saya mengetahui bahwa mediator memukul meja dengan kuat sekali hingga kaca nya pecah dan berteriak keluar kepada saya,”cerita Mirwansyah.
Lebih jauh Mirwansyah menuturkan Kepada Media ini, kemudian secara tiba tiba seseorang berbaju putih masuk ke dalam ruang mediasi dari luar dan kemudian menarik saya dengan sangat kasar dan mengusir saya dari ruang mediasi.
“Saat dia tarik saya, saya mempertanyakan bapak siapa ?,lalu dia menjawab bahwa dia adalah mediator di Disnaker dan saya kemudian menjelaskan bahwa saya pengacara karyawan dan saya ada kuasa nya dan dia katakan “Saya tidak peduli, anda keluar jangan buat keributan di kantor saya,”turur Mirwansyah menirukan perkataan Mediator tersebut.
Kemudian, lanjut Mirwansyah, saya keluar dan mengajak mediator tersebut yang kemudian saya tau namanya adalah Pak pohan. Saya ajak untuk berbicara karena saya resmi sebagai pengacara karyawan dan/ atau pengadu dan dia tidak berkenan. Untuk itu makanya saya sangat tersinggung sebagai pengacara yang dilindungi oleh undang undang advokat, dan ini menyangkut Harkat dan martabat profesi advokat,”ujarnya.
Yang menjadi aneh, Kata Mirwansyah, kenapa tiba tiba pak Pohan masuk dan saya yang diusir padahal dia tidak tahu bagaimana cerita dan kronologis yang sebenarnya.”Siapa yang memancing keributan, siapa yang spaning lebih dulu, tapi saya langsung diusir dengan sangat kasar !!! sehingga jelas sekali keberpihakan yang di yang diperlihatkan oleh disnaker dan hanya saya saja dengan rekan isra yang di USIR,”tudingnya.
Dikatakan Mirwansyah bahwa mediasi tersebut tetap lanjut tanpa mereka (lawyer karyawan_red) dan kemudian legal PT. PDR tetap didalam ruang mediasi dan mendampingi Pt. PDR.”Sehingga klien kami merasa sangat tertekan dan sangat jelas diskriminatif di dalam proses tersebut sehingga tidak bisa diputuskan dan kemudian dijadwalkan lain waktu.Semoga hal ini tidak terulang dan terjadi kepada rekan rekan dalam menjalankan tugas profesi advokat dimanapun dan kapanpun!!! Salam officium nobille,”tutupnya.
Mirwansyah Menjelaskan Kronologis Pada Media.Tidak terima dan Merasa harga dirinya seorang pengacara di injak injak, Mirwansyah, SH.,MH di dampingi Ketua DPC PERADI Kota Pekanbaru, Megawaty Matondang dan ketua DPN PERADI SAI, DR.Juniver Girsang resmi melaporkan insiden pengusiran tersebut di Polda Riau dengan Nomor : STPL/B/04/I/2022/SPKT/RIAU.
“Saya Mirwansyah, SH. MH, korban pengusiran oleh mediator Disnaker Provinsi Riau pada Rabu (5/2/2022) resmi membuat laporan di Polda Riau, Kita laporkan ada 2 mediator ke Polda Riau dan Alhamdulillah kami ucapkan terimakasih kepada kepolisian Polda Riau telah meneriman Laporan kami. Dan Khususnya kami ucapkan terimakasih kepada Ketua DPC PERADI Kota Pekanbaru, Ibuk Megawaty Metondang, SH dan juga rekan-rekan lainya,”ujar Mirwansyah usai membuat Laporan di Mapolda Riau.
Pihaknya juga mengucapkan terimakasih banyak atas atensi dan perhatian khusus kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokad Indonesia, Dr. unirvirsitang.
“Alhamdulillah mendapatkan perhatian khususnya dan akan menindak lanjut tindakan terhadap laporan kita, dan juga tindakan-tindakanya lainya,”cakap Mirwansyah.
Tujuanya kata Mirwansyah hanya satu yaitu, harkat dan martabat dalam melakukan pembelaan tetap dilindungi dan tetap di jaga. Oleh karena itu kami ucapkan terimakasih,”tutup Mirwansyah.
Hingga berita ini ditayangkan awak media belum mendapat keterangan resmi dari pihak Disnaker Provinsi Riau terkait pengusiran pengacara buruh di ruang Disnaker Provinsi Riau tersebut. Reporter : KEND ZAl
PEKANBARU – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau, Mohammad Iqbal kembali melanjutkan kunjungan silaturahmi di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau yang merupakan salah satu mitra strategis dalam penegakan hukum (Gakkum).
Kedatangan M Iqbal langsung disambut oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Jaja Subagja dan Wakil Kepala Kejaksaan, Hutama Wisnu serta sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Riau.
“Seyogyanya kalau orang baru harus silaturahmi dan memperkenalkan diri sekaligus mohon doa dan dukungan Kejati Riau,”ucap Irjen Mohammad Iqbal, Kamis (06/01/2022).
M Iqbal juga mengatakan Kejati Riau andalan mitra strategis Polisi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi terutama dalam penegakan hukum.
“Penegakan hukum inilah yang sangat diidam-idamkan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Riau dengan penegakan hukum yang adil.
“Kami akan bergandengan tangan melakukan tugas bangsa dan negara khususnya untuk masyarakat Bumi Lancang Kuning,”tutupnya.
Menanggapi hal ini, Kajati Riau Jaja Subagja mengaku mengenal Irjen Pol Mohammad Iqbal.Ia bukan sosok asing, sebelumnya ia pernah berdiskusi dan berjumpa saat M Iqbal menjadi Kapolres di Jakarta Utara.
“Kita ini dengan Kapolda dan kepolisian adalah mitra, bukan orang lain. Kita saling koordinasi dan bersinergitas dengan baik dan saya tahu Kapolda ramah sekali dan baik,”ujar Jaja Subagja.
Selain itu, Jaja Subagja juga menjelaskan penegakan hukum nantinya juga akan dikoordinasikan dengan Kapolda M Iqbal, sehingga perkara apapun bisa diselesaikan dengan baik.
“Harapan saya, perkara-perkara yang dapat menarik perhatian masyarakat bisa diselesaikan bersama-sama dan jika alat bukti sudah terpenuhi bisa kita tegakkan keadilan bagi masyarakat Riau, Insyaallah dengan Kapolda bisa,”tutupnya.
Jakarta – Perjalanan panjang 59 Tahun, Korps Wanita TNI Angkatan Laut (Kowal) telah membuktikan komitmen dan konsistensinya bahwa kodrat kewanitaan sama sekali tidak menghalangi hak dan kewajiban untuk mengabdi kepada negara dan bangsa Indonesia.
Prajurit Kowal memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan prajurit lainnya,”Demikian dikatakan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono saat memimpin upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-59 Kowal yang terpusat di Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal) Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, (05/01).
Kasal menegaskan bahwa, anggota Kowal memiliki peran istimewa, sebab anggota Kowal mengemban multi peran dalam menjalani kodratnya sebagai wanita yang seutuhnya. Selain memikul tanggung jawab sebagai prajurit Jalasena, Kowal juga berperan menjadi seorang istri dan sekaligus sebagai seorang Ibu dalam kehidupan rumah tangga.
Peringatan ulang tahun yang mengangkat tema, “Bersemangat, tangguh, wujudkan Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh” dipimpin Komandan Upacara Letkol Laut (K/W) Istianah, S.K.M.,M.Kes., yang kesehariannya menjabat Kasi Faskes Mob Subdis Faskes Diskesal dan melibatkan pasukan upacara 1 Pleton Pamen Kowal, 1 Pleton Pama Kowal, 1 Pleton Pasukan Bintara Bersenjata, serta Pasukan Gabungan Bintara Kowal dari Pelaut, Marinir, Pomal, Penerbang dan United Nations.
Dalam kesempatan tersebut, Kasal mengatakan bahwa, peringatan hari ulang tahun Kowal ini bukan sebuah euforia kegembiraan, tetapi mengandung makna rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus momen evaluasi dan introspeksi, akan tetapi situasi itu sama sekali tidak menyurutkan tekad bersama untuk tetap berdiri kokoh dan terus membangun TNI Angkatan Laut menuju Jalesveva Jayamahe.
“Sebagai profil wanita Indonesia, Kowal harus senantiasa menjunjung tinggi kehormatan, menjaga tutur kata, etika, perilaku dan penampilan, baik dalam kedinasan maupun kehidupan sehari-hari. Hal ini selaras dengan sesanti Korps Wanita TNI Angkatan Laut, pengabdian dan kehormatan adalah jiwaku,” pesan Kasal untuk para Kowal yang berdinas di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam rangkaian Peringatan HUT ke-59 Kowal ini juga ditandai dengan penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Kesetiaan 24 Tahun kepada Letkol Laut (KH/W) Ernawati, Tanda Kehormatan Satya Lencana Kesetiaan 16 Tahun kepada Mayor Laut (S/W) Wahyu Kartika, S.E., dan Tanda Kehormatan Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun kepada Sertu Bek/W Tri Kusuma Wardani. Usai upacara, Kasal menyapa para Kowal seluruh Indonesia melalui media video conference yang mengikuti upacara secara virtual.
Hadir dalam acara tersebut, Wakasal Laksdya TNI Ahmadi Heri Purwono, para Pejabat Utama Mabesal, para Kadis di lingkungan Mabesal, Kadispsi AL Laksma TNI Wiwin D. Handayani selaku Perwira Tertua Kowal wilayah Surabaya, serta Kapok Sahli Koarmada I Laksma TNI Tresna Kusumawati selaku Perwira Tertua Kowal wilayah Jakarta.Demikian berita Dinas Penerangan Angkatan Laut.
Banyuwangi – Peribahasa tidak ada mendung badai melanda itulah yang di alami Pimpinan Redaksi (Pimred) media online dan cetak Peduli bangsa yang tiba-tiba nomor wa pribadinya diduga di blokir oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Jawa Timur. Yang terkesan alergi terhadap wartawan.
Pimred Peduli Bangsa, Hijrotul Hadi, Mengatakan, ketika itu dirinya akan koordinasi tentang safari berkaitan dengan penanggulangan bahaya narkoba di banyuwangi, seketika langsung pesan wa nya tidak masuk ke Kajari diduga di blok oleh kajari Banyuwangi, setelah itu, dirinya mencoba untuk salahsatunya anggotanya untuk mengirimkan wa kepada Kajari, alhasil, pesan tersebut terkirim.
“Dugaan kami bisa jadi benar mas. nyatanya anak buah saya wa pun masih bisa masuk”terangnya. Kamis, (06/01/2022)
Dirinya pun sangat heran dan terkejut dengan kelakuan Kajari Banyuwangi tersebut, dirinya pun mengaku jarang untuk berkomunikasi dengan kajari. namun tidak tau alasannya nomor wa pribadinya itu langsung di blok”mengenai alasan saya kurang paham mas, saya pun jarang berkomunikasi,”tutur Hadi yang juga sebagai ketua LAN Banyuwangi”
Insan pers saja yang konfirmasi kepada Kajari Banyuwangi nomornya langsung di blok, apalagi masyarakat,”Kata hadi sambil tertawa.
Lanjut dia, dia hanya pelayan, pelayan masyarakat banyuwangi. Jika masih jauh dari masyarakat banyuwangi, seharusnya tinggal carikan pelayan lain yang lebih baik saja. atau mungkin apabila dia pelayan yang menjadi “maling” di banyuwangi, ya patut diberikan pelajaran dengan cara melaporkannya. Dia masih cek data serta aduan aduan yang masuk selama satu tahun terakhir.
“hahahaha lucu mas. bagaimana mungkin masyarakat bisa mengakses yang bersangkutan apabila media saja di blok. salamkan sama Kajari mas, dia masih sebagai Pejabat Negara, dan pasti bukan Tuhan. jika masih dengan pola komunikasi semacam ini bahkan cenderung tak beretika, sepertinya kejari banyuwangi butuh sesosok Kajari baru yang lebih humanis,”cetusnya sembari tersenyum meremehkan.
Disisi lain, Kajari Banyuwangi Mohammad Rawi saat dikonfirmasi namun sangat di sayangkan nomor wa radar Investigasi turut di blokir, hingga berita ini dimuat, belum ada jawaban.
TANAH DATAR – Mengawali tahun 2022, Bupati Tanah Datar, Sumatera Barat Eka Putra, S.E., M.M., mengunjungi beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Diawali kunjungan ke Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Parpora) Bupati Eka Putra disambut Kepala Dinas Parpora Abdul Hakim dan seluruh Kepala Bidang yang kebetulan sedang rapat persiapan iven paralayang.
“Saya minta jajaran Dinas Parpora untuk memaksimalkan potensi wisata yang kita miliki dan mempersiapkan secara matang iven-iven pariwisata yang direncanakan bakal dilaksanakan di tahun 2022 ini,”katanya, Selasa (4/1/2022).
Selanjutnya Bupati berlanjut ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) dan juga disambut Kasatpol PP Yusnen bersama Kabid.
Di kesempatan itu, Bupati memotivasi seluruh yang tergabung dalam Satpol PP untuk bekerja keras, cerdas, ikhlas dan tuntas. Disebutkan Bupati Eka, menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
“Saya harapkan Satpol PP bekerja tegas namun tetap humanis, terutama dalam melayani pelayanan kepada masyarakat, dan kepada Damkar untuk bekerja waspada dan hati-hati serta merespon cepat ketika ada pengaduan masyarakat,”tegas Eka.
Berlanjut ke gedung sebelahnya, Bupati disambut Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Thamrin bersama Kabid dan kasi. Bupati juga menyampaikan hal yang hampir sama, BPBD juga diharapkan kerja keras, cerdas, ikhlas dan tuntas.
“Kepada BPBD diharapkan juga bekerja selalu waspada dan berhati-hati, dan diminta siap siaga dan pencegahan bencana serta penyaluran logistik ketika terjadi bencana, rehabilitasi dan juga rekontruksi pasca bencana,”sampai Eka.
Selanjutnya Bupati Eka Putra bersama Ketua TP PKK Ny. Lise Eka Putra juga mengunjungi Istano Basa Pagaruyung dilanjutkan ke areal Bumi Perkemahan di belakang Istano.
“Ternyata kawasan Istano Basa Pagaruyung menyimpan potensi yang besar untuk dikembangkan, seperti areal bumi perkemahan yang pernah menjadi lokasi jambore Pramuka Serumpun. Karena itu sengaja kita tinjau langsung kondisi saat ini, dan bisa menyampaikan kepada calon investor kalau nantinya ada yang tertarik,”tukas Eka.