Kurnia Zakaria : Pemasangan Reklame di Jakarta Diduga KKN

April, 20, 24

Jakarta – Cakranusantara.net | Dalam pemasangan papan Reklame di Jakarta sudah diatur dalam Pergub No.100 tahun 2021 tentang perubahan Pergub No.148 tahun 2017, hal itu diungkapkan oleh Dr. Kurnia Zakaria selaku pakar hukum dan juga salah satu Dosen di Fakultas Hukum UBK Jakarta, Rabu (17/4/2024).

Reklame yang dipasang, masih lanjutnya, harus sudah memenuhi persayaratan Ijin Penyelenggara Reklame yang dikeluarkan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta sesuai PP No.5 Tahun 2021 jo Pergub No.47 Tahun 2017.

“Surat Ijin Penyelenggara Reklame permanen adalah surat ijin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota sebagai dasar peletakan reklame dengan memperhatikan estetika, edukasi dan keserasian lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang. Penertiban Reklame melibatkan petugas Dispenda, DPMPTSP, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, serta Asisten Daerah Bidang Pembangunan dan Satuan Polisi Pamong Praja,” jelasnya.

Pencabutan Reklame yang tanpa ijin dilakukan oleh Satpol PP dan Pemblokirannya dilakukan DPMPTSP sesuai Pergub No.47 Tahun 2017 jo PP No.32 Tahun 2004 dan PP PP No.5 Tahun 2021 jo Perda No.9 Tahun 2014. Artinya bila ada pembiaran reklame tanpa ijin yang dipasang di trotoar Jl. Jenderal Sudirman (Jalur Utama) Jakarta Pusat maupun di jembatan penyeberangan orang Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan patut diduga adanya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), atau gratifikasi memanfaatkan celah hukum setelah pembiaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Jakarta.

“Birokrasi merupakan tempat yang subur berlangsungnya perbuatan kotor manipulasi dan suap/ gratifikasi belum banyak tersentuh oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Mereka dianggap melakukan penyalahgunaan jabatan dan penyelewengan wewenang sehingga dianggap mal-administrasi belaka, patut diduga adanya kerugian negara terhadap penerimaan keuangan negara/daerah,” paparnya.

Padahal Birokrasi berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam hal pembangunan dan pelayanan publik. Masyarakat sebagai konsumen yang memerlukan jasa pelayanan birokrasi “Terpaksa” ikut permainan kotor untuk mendapatkan kemudahan dan kelancaran akses dalam pelayanan publik dan perijinan.

“Pola pendaftaran online dan pembayaran via transfer/ uang digital lewat bank DKI (Pemprov DKI Jakarta) tidak menjamin suap/ gratifikasi secara tunai maupun barang dilakukan masyarakat, antara mau dan tidak mau, suka atau tidak suka,  harus menerima kenyataan seperti ini. Mungkin aparat birokrasi Pemprov DKI Jakarta saat era Gubernur Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) dan era Gubernur Ali Sadikin aparat Pemda bersih dari praktik KKN karena ancaman Pemecatan dan Mutasi Non Job sangat ditakuti aparat birokrasi Pemprov DKI Jakarta,” tegasnya.

KKN di Jakarta memiliki jaringan atau jangkauan luas dari aparat birokrasi hingga APH, baik pusat maupun daerah, para politikus partai politik hingga kalangan bisnis. Oknum aparat birokrasi Pemda DKI Jakarta dimulai dari Pemprov Jalan Merdeka Selatan hingga Kantor Kelurahan, dimana pelayanan publik dilakukan dinas DPMPTSP, yang tidak menutup celah pelanggaran administrasi dan hukum yang dilakukan oknum birokrat.

“Korupsi tidak terlepas dari gaya hidup “mewah” dan budaya “hedonisme” dimana aparat birokrasi bersifat bukan melayani tapi dilayani. Korupsi tidak akan bisa diberantas bila pola masyarakat terhadap Koruptor setelah ditangkap masih “santai dan tanpa malu” dan “tanpa ekspresi mengatakan saya tidak melakukan” saat masuk mobil tahanan membawa dirinya ke Rumah Tahanan,” ujarnya.

“Narapidana koruptor dihukum ringan dan bila keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dirinya tetap dielu-elukan pendukungnya, dan masyarakat masih terima tanpa sanksi sosial. Tidak ada beban mental bagi keluarga dan masyarakat sekitar ditempat tinggalnya karena dianggap “RobinHood atau Si Pitung” . Korupsi di Indonesia bermasalah sangat kompleks bagai tidak bergerak dilorong waktu, terkait sistem sosial, budaya, hukum, dan politik Indonesia,” imbuhnya.

Masih imbuh Kurnia, pola birokrasi seperti sekarang tidak akan terlepas dari pengaruh KKN, sebab dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas sesuai dengan kewajibannya atau tanpa hak menggunakan kekuasaan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyaknya bersifat pribadi. “Purposive behavior which may be deviation from an expected norm but is undertake nevertheless with a view to attain materials ir other rewards”

Korupsi Birokrasi meliputi Kategori :

1. Market Centred Orientation (pendekatan berpusat pada pasar)

Birokrasi berperilaku pelaku bisnis, dimana memandang dirinya menggunakan jabatan untuk mendapatkan harta kekayaan agar semakin bertambah.

2. Public Interest Centered Perspective (pendekatan berpusat pada kepentingan publik)

Birokrasi berperilaku, penguasa hanya memberi “kemurah hati” pelayanan dan kemudahan hanya terhadap orang-orang yang memberi “tanda mata” saja.

3. Public Office Centered Perspective (pendekatan berpusat pada kantor jabatan pemerintah).

Birokrasi yang melakukan penyalahgunaan jabatan dan penyelewengan wewenang diatasnamakan jabatan dan kedudukan untuk mempertahankan kekuasaan.

Korupsi Birokrasi disebabkan :

1. Individual causes dimana rendahnya komitmen dan moral dari aparat pemerintahan daerah DKI Jakarta

2. Organizational reasons pegaruh eksternal dan internal fungsional dan struktural lingkungan organisasi pemerintahan daerah DKI Jakarta

3. Societal causes dimana korupsi dianggap kewajaran oleh masyarakat dan biasa walaupun sangat tidak disukai tapi mentradisi (kebiasaan) pungli dan suap kepada aparat pemerintah daerah DKI Jakarta,” tandas Kurnia Zakaria. (Rohman)

Fantastik, Kurnia Zakaria : Negara Rugi 271 Trilyun di Bisnis Tambang Timah Ilegal

April, 6, 24

Jakarta – Cakranusantara.net | Akhirnya Robert Bonosusatya yang diduga penulis skenario kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan milik PT. Timah Tbk (Persero) tahun 2015-2022 diperiksa penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung pada Senin (1/4/2024).

Dalam kasus ini Jampidsus sudah menetapkan 16 tersangka dan ditahan diantaranya :
1. Toni Tamsil alias Akhi
2. Suwito Gunawan selaku Komisaris PT SIP Pangkalpinang Bangka Belitung
3. MB Gunawan selaku Direktur PT SIP
4. Tamron alias Aon selaku beneficial owner CV VIP
5. Hasan Tjhie selaku Dirut CV VIP
6. Kwang Yug alias Buyung selaku Komisaris CV VIP
7. Achmad Albani selaku manajer operasional CV VIP
8. Robert Indarto selaku Dirut PT SBS
9. Rosalina selaku general manager PT TIN
10. Suparta selaku Dirut PT RBT
11. Reza Andriansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT
12. Emil Ermindra selaku Direktur PT Timah 2016-2021
13. Mochtar Riza Pahlevi Tabrani selaku Dirut PT Timah 2016-2021
14. Alwin Akbar mantan Dirops dan Dir Pengembangan usaha PT TIMAH
15. Helena Lim selaku manager PT QSE
16. HarveyMoeis selaku beneficial owner PT RBT.

Peranan Harvey Moeis selalu berhubungan dengan Mochtar Riza dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah dengan modus sewa menyewa alat peleburan timah. Harvey juga menghubung beberapa smelter PT. SIP, CV VIP, SPS, dan TIN.

Harvey meminta pihak smelter menyisihkan keuntungan dari praktik illegal mining kemudian seolah-olah menjadi dana CSR yang difasilitasi Helena Lim. Kejagung menggunakan Analisis Audit kerusakan Lingkungan di Bangka Belitung akibat illegal mining timah dan pelanggaran Permen LH No. 7 tahun 2014 tentang kerugian Lingkungan Hidup akibat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang nilainya mencapai Rp. 271.069.688.018.700,00 dengan rincian :
1. Kerugian kawasan hutan Rp. 223.366.246.027.050,00 (223 ,37 triliun rupiah),
2. Kerugian lingkungan ekologis Rp. 157,83 triliun,
3. Kerugian ekonomi lingkungan Rp. 60,276 triliun,
4. Pemulihan lingkungan Rp. 5, 257 triliun dan
5. Kerugian non kawasan hutan 47,,703 triliun rupiah

Luas lahan yang dirusak di Bangka Belitung hingga 170.900.462 hektar sedangkan IUP PT Timah 88.900.462 hektar saja.

Dalam hal ini, kejahatan lingkungan pihak Aparat Penegak Hukum (APH) sudah tepat menggunakan audit forensik lingkungan, yang dilakukan para ahlinya untuk merekontruksi kerugian negara bukan hanya yang dinikmati para tersangka. Akan tetapi akibat kerusakan lingkungan yang dialami masyarakat dan dampak pemulihan perbaikan lingkungan yang harus dilakukan oleh negara.

“Artinya pola korupsi bukan semata-mata kekayaan hasil kejahatan yang dinikmati para pelaku tapi juga penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Jangan hanya Harvey Moeis dan Helena Lim saja yang bisa menikmati mobil mewah, pesawat jet pribadi, rumah mewah seperti istana puri raja Eropa beserta peralatan furniture rumah bagai istana Sultan Timur Tengah,” hal itu diungkapkan oleh Dr. Kurnia Zakaria selaku pakar hukum tindak pidana korupsi di Universitas Bung Karno, Sabtu (6/4/2024).

Sedangkan, untuk Rakyat Bangka Belitung sendiri masih tinggal dirumah-rumah yang sempit dan semi permanen, dengan mengandalkan penghasilan sebagai buruh tani atau buruh pertambangan liar. Apakah RBT/ RBS juga perlu didalami sebagai aktor intelektualnya dan juga APH daerah, maupun aparat birokrasi di Bangka Belitung yang membiarkan dan ikut bekerjasama dalam pertambangan liar timah itu.

“Nilai 271 triliun rupiah ini bukan uang yang dinikmati tapi ini hanya nilai kerusakan ekosistem lingkunan pertambangan dan kehutanan saja. Pihak PPATK dan OJK seharusnya dilibatkan bukan hanya melibatkan BPKP ataupun BPK sebagai audit kerugian negara. Bukan hanya pengalihan isu penyelewengan dana Bansos sebesar 491 triliun rupiah,” ujarnya.

Dalam kasus 271 triliun rupiah dalam bisnis illegalmining PT Timah, diantara para pelaku. Pertama, mereka sudah saling berhubungan satu sama lain dan ketergantungan. Diantara pelaku saling melakukan peranannya masing-masing dilapangan. Peranan sebagai penyedia dana, kasir, pemberi ijin, pelindung keamanan, hingga peranan negosiator.

“Kedua, mereka saling mempercayai satu sama lain, serta saling membantu bila ada masalah dilapangan. Hal itu disebabkan aksi protes masyarakat, membungkam media, koordinasi dengan pihak APH, upeti terhadap birokrasi. Ketiga, kecenderungan pelaku justru merasa tidak bersalah, dimana ada upaya dana CSR yang sebagian besar dinikmati para pelaku sendiri daripada untuk masyarakat korban kerusakan lingkungan maupun yang tersingkir karena tanahnya dikuasai perusahaan tambang illegal mining tersebut,” paparnya.

Harvey dikenal dermawan, akan tetapi itu hanya dijadikan kedok atau topeng, guna menutupi kejahatannya. Istrinya Sandra Dewi tidak mungkin ndak tahu perbuatan suaminya. Tetapi ini pengaruh internal manusia sendiri punya sifat Hendonisme (suka kemewahan dan berbelanja barang mewah/ bermerek mahal).

“Saya rasa pelakunya bisa saja dikembangkan, namun bisa lebih dari 16 tersangka yang sudah ditahan oleh Jampidsus Kejagung saat ini,” tandas Kurnia Zakaria. (Rohman)

Bakal Banjir Petisi Copot Ketua KPU Kabupaten Pati, Ini Sebabnya

Maret, 6, 24

Pati – Cakranusantara.net | Bakal banjir petisi copot ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati. Pasalnya, ia dinilai belum bisa bekerja dalam mengarahkan bawahannya, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sabtu (2/3/2024).

Dengan terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, sejumlah kelompok masyarakat di kabupaten Pati merasa kecewa dan tidak puas dengan kinerja ketua KPU.

Berdasarkan data yang sudah dihimpun oleh awak media, Teguh salah satu masyarakat Pati menginginkan, agar Supriyanto, Ketua KPU segera dicopot dari jabatannya.

“Sebagai gambaran, tahapan pemilu yang ada dinilai perlu transparansi anggaran dan pelayanan publik menyeluruh. Ia juga menyebut, bahwa ada beberapa masyarakat yang menginginkan itu, dan hukumnya wajib demi terwujudnya transparansi,” pintanya.

Sejumlah masyarakat sudah menyiapkan aduan atau laporan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) tentang kinerjanya, seperti halnya yang terjadi di PPK Jaken, dan Dukuhseti.

“PPK Dukuhseti saat disuruh untuk membacakan rekapitulasi di KPU menyatakan belum siap. Untuk itu, Aliansi Masyarakat Pati (AMP) akan melaporkan beberapa dugaan pelanggaran dalam pemilu tahun ini, dan juga terkait tranparansi penggunaan anggaran,” tegasnya. (Rohman)

Baca Juga : Sebanyak 162 SK PPPK Tenaga Kesehatan Diserahkan

Baca Juga : Oknum PPK Pucawangi Sok Yes Tapi Goblok

Baca Juga : Menang Curang, Partai Gerindra : PPK Jaken Resmi di Laporkan ke Bawaslu

Baca Juga : ppkJoko Sutrisno, Tim Advokasi Pemantau Pemilu Independen Bakal Laporkan Dugaan Kecurangan di Jaken ke Bawaslu

Baca Juga : Menunggu Nyali Pengawas Pemilu Independen Melaporkan PPK Jaken ke Bawaslu Atas Dugaan Kecurangan

Baca Juga : Partai Gerindra, Dikco Wahyu Pradana Dapat Bonus 192 Suara : Hasil Hitung Ulang C Satu

Baca Juga : Partai Gerindra : Penggelembungan Suara Salah Satu Caleg DPRD Dapil Pati IV Bikin Geger Gember