Joko Sutrisno, Tim Advokasi Pemantau Pemilu Independen Bakal Laporkan Dugaan Kecurangan di Jaken ke Bawaslu

Politik|oleh
Politik
Joko Sutrisno, sebelah kiri baju putih

Pati – Cakranusantara.net | Menyikapi pemberitaan yang terbit sebelumnya, berjudul “Menunggu Nyali Pengawas Pemilu Independen Melaporkan PPK Jaken ke Bawaslu Atas Dugaan Kecurangan” kini pemantau Pemilu Independen Kabupaten Pati bakal segera melaporkan dugaan tersebut ke Bawaslu.

Adv. Joko Sutrisno, tim Advokasi pemantau Pemilu Independen menyatakan siap untuk melaporkan kejadian tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pati. Lantaran, dugaan penggelembungan suara itu seakan memang sengaja dilakukan untuk menguntungkan dari salah satu Calon Anggota Legislatif (Caleg) Dapil Pati IV.

“Bukti-bukti sudah ia kantongi, dan segera diluncurkan ke Bawaslu, yang seterusnya biar menjadi kajian Gakumdu dan pihak Kepolisian Resort Kota (Polresta) Pati serta Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati,” tegasnya, Minggu (25/2/2024).

Baca Juga : Menunggu Nyali Pengawas Pemilu Independen Melaporkan PPK Jaken ke Bawaslu Atas Dugaan Kecurangan

Baca Juga : Partai Gerindra, Dikco Wahyu Pradana Dapat Bonus 192 Suara : Hasil Hitung Ulang C Satu

Baca Juga : Partai Gerindra : Penggelembungan Suara Salah Satu Caleg DPRD Dapil Pati IV Bikin Geger Gember

Pada intinya, saya sudah berkomunikasi langsung dengan Ketua Bawaslu jika pihaknya bakal segera mengadukan kejadian di PPK Jaken itu, supaya ditindaklanjutinya, agar pelaksanaan pemilu 2024 ini jujur dan adil khususnya di wilayah kecamatan Jaken, umumnya di Kabupaten Pati.

“Sekaligus, menindaklanjuti Peraturan Bawaslu RI nomor 7 tahun 2022, tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu, jadi jangan dianggap main-main,” tegasnya. (Rohman)

Satu Putaran, 58,89 Persen : Kecurangan Pemilu Sulit Dibuktikan Meskipun Selisihnya Besar

Politik|oleh

Jakarta – Cakranusantara.net | Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI) menilai bahwa rencana gugatan kecurangan hasil pemilihan presiden (Pilpres) rawan kandas, meskipun selisihnya jauh. Pasalnya, berdasarkan data sementara, capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo-Gibran unggul.

Jika dilihat dari situs pemilu2024.kpu.go.id, per Jum’at (23/2/2024) pukul 23.00 WIB, data real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang masuk berasal dari 619.579 TPS atau 75,26% dari total 823.236 TPS se-Indonesia.

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar: 26.581.455 (24,06%)
Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka: 65.049.492 (58,89%)
Ganjar Pranowo-Mahfud Md: 18.833.011 (17,05%).

Real count yang ditampilkan KPU bukan hasil resmi Pilpres 2024. Hasil resminya akan ditetapkan lewat proses rekapitulasi manual pada 15 hingga 20 Maret 2024 mendatang.

Sementara, jika melihat hasil hitung cepat (quick count), Prabowo-Gibran mendapat 57 sampai 58 persen suara. Untuk mengubah hasil, para pemohon harus memiliki data yang bisa mengurangi angka hasil hitung cepat Prabowo-Gibran.

“Setidaknya para pemohon memiliki data lebih dari 9 persen surat suara yang dicurangi. Harus dibuktikan betul-betul sampai ratusan ribu dulu. Namun jika selisihnya jauh sekali, maka tidak diperiksa MK. Sebab, MK akan memeriksa sengketa jika perbedaannya hanya sekian persen,” katanya, Minggu (25/2/2024).

Merespon kubu paslon yang merasa tidak puas dan ingin melakukan gugatan ke MK, bagi kurnia, dalam kasus-kasus sengketa yang selisih antar kandidat terpaut jauh, maka kandidat yang merasa dicurangi biasanya sulit mencari bukti.

“Pembuktian terhadap sangkaan-sangkaan itu. Pihak penggugat harus mengantongi bukti valid dan telah dikonfirmasi kebenarannya. Buktinya, ya saksi, dokumen, rekaman, dan itu harus terklarifikasi secara betul. Kalaupun ada laporan media massa harus sudah dibuktikan, dikuatkan dengan saksi yang mengatakan bahwa apa yang disampaikan media massa itu benar,” ujarnya.

Untuk membuktikan kecurangan yang dapat mempengaruhi hasil pemilu, maka harus membuktikan hingga ratusan ribu TPS. Jika kita hitung selisih suara nomor urut 01, 02 dan 03, selisih suara kurang lebih ada 30 % an, atau setara 200 an ribu TPS, sekarang mereka bisa nggak membuktikan itu?”

“Tim hukum nomor urut 01 dan 03, Anies, minggu-minggu ini sibuk untuk mengumpulkan bukti-bukti terjadinya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistemtis, dan masif atau TSM dalam pelaksanaan Pemilu Presiden 2024. Bahkan, paslon nomor urut 03 membentuk tim khusus ”Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan” untuk mengusut dugaan kecurangan tersebut. Tak main-main, tim tersebut dipimpin oleh dua advokat senior, Todung Mulya Lubis selaku ketua dan Henry Yosodiningrat wakil ketua,” terangnya.

Sementara timnas Amin pekan lalu juga mengungkap indikasi kuat pelanggaran TSM. Tak main-main, disitu ada Hamdan Zoelva, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), yang pernah memimpin persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) tahun 2014 serta banyak perkara sengketa pilkada.

“Selain itu, ada mantan Ketua KPK Abraham Samad, mantan Wakil Ketua KPK dan Ketua Tim Hukum Sengketa Pilpres Prabowo-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 yang lalu,” tandas Kurnia Zakaria, (MI/ Rmn)

Partai Perindo Dapil Satu Terancam Tak Mendapatkan Kursi DPRD Kabupaten Pati

Politik|oleh

Pati – Cakranusantara.net |  Partai Perindo pada Daerah Pilihan (Dapil) Pati 1 (Satu) Terancam Tak Dapat Kursi DPRD di Pemilihan Umum (Pemilu) periode 2024-2029. Pasalnya, semua kandidat partainya hanya mendulang sebanyak 3207 suara saja, Selasa (20/2/2024).

Data yang dihimpun media ini, melihat situs online milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) https://pemilu2024.kpu.go.id/pilegdpr/hitung-suara, bahwa perolehan Jumlah suara sah Partai Politik (Parpol) ada sebanyak 328, dan Jumlah suara sah Parpol dan Calon Anggota Legislatif (Caleg) berjumlah 3.207 suara.

Adapun rincian jumlah suara Caleg dengan Nomor urut :

1. JOKO MUSTIKO, S.M. memperoleh sebanyak 2.153 suara;

2. SUNARTO, S.T. memperoleh sebanyak 406 suara;

3. ANIQOTUL MA’WA memperoleh sebanyak 135 suara;

4. DRAJAT ARI WIBOWO, S.H. memperoleh sebanyak 821 suara;

5. IMAM BASUKI memperoleh sebanyak 64 suara;

6. SRI UMARSASI memperoleh sebanyak 697 suara;

7. RUSLAN memperoleh sebanyak 229 suara;

8. MUH FAUZI memperoleh sebanyak 7 suara;

9. SUGIYATI memperoleh sebanyak 48 suara;

10. SLAMET RIYADI memperoleh sebanyak 112 suara.

Baca Juga : Dill!!.. Sugiarto Dikalahkan Muhzen Dalam Merebut Kursi DPR Hingga Penghitungan Berhenti

Baca Juga : Pileg 2024 Provinsi Jateng 4 : Dari Awal Sugiarto Ditinggal Muhzen

Data itu terakhir di input pada Senin (19/2) malam, pukul 23.00.00 WIB. Jika diakumulasikan semua pendapatan suara Partai dan Caleg partai Perindo baru mendulang 3.207 suara. Sedangkan kebutuhan untuk mendapatkan satu kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus mampu mendulang minimal tujuh ribu suara.

Sementara itu, masih ada partai lain yang belum memperoleh kursi. Dan suaranya mencukupi untuk merebut kursi tersebut. Mampukah Partai Perindo Dapil Pati Satu merebut kursi DPRD. Lantaran penghitungan surat suara saat ini sudah mencapai 82,44 persen. (Rohman)

Gambar : tangkapan layar dari website KPU

Hadiri Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Perbawaslu

Institusi|oleh

Pati – Cakranusantara.net | PJ Bupati Hadiri Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Perbawaslu dengan tema “Mengawal Netralitas ASN, TNI dan POLRI dalam Pemilu Serentak 2024″, Selasa (6/2).

Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Pati, Kepala Dipermades Pati, Perwakilan Kodim 0718, Wakapolresta, Camat se-Kabupaten Pati.

Bertempat di lantai IV Hotel New Merdeka, Pemerintah Kabupaten Pati melalui Pj Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro dalam arahan menyampaikan terima kasih kepada Bawaslu atas terselenggaranya kegiatan ini.

“Terima kasih kepada Bawaslu yang telah menginisiasi kegiatan sosialiasi. Ini memang arahannya untuk memberikan pendalaman pemahaman bersama bahwa posisi kita ini sangat erat sekali dengan netralitas yang harus kita pertahankan”, ujar Henggar.

Adapun dasar dalam pelaksanaan kegiatan sosialiasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam kesempatan tersebut, Henggar menekankan akan ASN agar tidak menunjukkan keberpihakannya serta tidak melakukan kegiatan politik secara langsung, dan melanggar peraturan yang ada terkait Pemilu serentak ini.

“Pemilu yang kurang beberapa hari ini, saya kira TNI, POLRI ini tidak ada permasalahan karena ada undang-undang tersendiri bagaimana kebijakannya. Untuk ASN perlu berhati-hati agar tidak menunjukkan keberpihakannya pada paslon tertentu. Seharusnya ini dihindarkan karena kita harus netral”, jelasnya.

Sementara itu, Perwakilan Dandim 0718, menegaskan bahwa tugas TNI, POLRI dalam pemilu adalah mengawal keberjalanan Pemilu damai dan menjaga keamanan bersama.

“Berdasar UU nomor 7 tahun 2017, ada beberapa pasal yang khusus dan menjalankan netralitas TNI POLRI. Kalau anggota TNI POLRI ingin aktif mencalonkan, itu harus mundur atau mengundurkan diri. Hal hal ini selalu kita pedomani. Kemudian terkait tugas TNI POLRI paling utama adalah bagaimana kita bisa mengawal pemilu dalami ini dengan menjaga kemananan”, ungkapnya.

Senada dengan hal tersebut, Wakapolresta Kabupaten Pati, Dandy Ario Yustiawan menyatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan serangkaian kegiatan dalam mengawal pemilu damai seperti razia knalpot brong hingga razia miras. (po/ Rmn)

Menang Satu Putaran, Kampanye Akbar Prabowo-Gibran di Pati

Politik|oleh

Pati – Cakranusantara.net | Kampanye Akbar kemenangan Prabowo-Gibran sebagai Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) periode 2024-2029 di ikuti Ribuan Masyarakat Pati yang antusias dengan Capres dengan nomor urut 02 di lapangan Margorejo, Kabupaten Pati.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Pati, Joni Kurnianto mengajak masyarakat untuk memilih Prabowo-Gibran sebagai Capres dan Cawapres.

“Prabowo-Gibran harus menang, dan itu harga mati, jangan lupa masyarakat harus memilih nomor urut dua sebagai Capres dan Cawapres,” teriak Joni dengan penuh semangat dalam orasinya, Sabtu (3/2/2024).

Sebagai partai koalisi, untuk kemenangan Prabowo-Gibran meminta masyarakat untuk ikut mengawal pada 14 Februari 2024 mendatang. Ia berharap agar masyarakat bisa ikut mengawal.

“Bolone Pak Joni harus memilih Prabowo-Gibran, dan masyarakat jangan lupa untuk mencoblos nomor urut 2,” teriaknya.

Senada juga disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pati Endah Sri Wahyuning Ati. Menurutnya, Pasangan Prabowo-Gibran harus menang 1 putaran. Masyarakat harus memilih nomor 2.

“Jangan lupa, tanggal 14 Februari masyarakat Pati harus Coblos nomor urut dua,” ajaknya.

Perempuan yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pati itu meminta agar masyarakat ikut mengawal pasangan Prabowo-Gibran menang 1 putaran.

“Prabowo-Gibran harus dikawal supaya menang dalam satu putaran, dan nanti kalau pulang harus bisa menjaga kondusifitas,” himbaunya.

Ajang kampanye itu diikuti dari relawan, serta partai koalisi kemenangan Prabowo-Gibran sebagai Capres dan Cawapres, untuk memenangkan satu putaran. (Wu/ Rmn)