Kasrem Hadiri Peringatan Isra Mi’raj Tahun 1443 H

Februari, 28, 22

Sorong-cakranusantara.net| Danrem 181/PVT Brigjen TNI Wawan Erawan, S.E., M.M, yang diwakili oleh Kasi Pers Kasrem 181/PVT Letnan Kolonel Arh Hany Mahmudhi, S.E., menghadiri acara peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1443 H/2022 M bertempat di Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong Jl. Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Remu Utara, Sorong-Papua Barat. Senin, (28/2/2022).

Kegiatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1443 H/2022 M tersebut dipimpin oleh Ketua MUI H. Abdul Manan Fakaubun S.Pdi yang di hadiri oleh Dandim 1802/Sorong Letkol Inf Todi Imansyah, Anggota DPD RI M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos, M.Si., Asisten 1 Bid Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rahman, S.STP, M.Si., Ketua Dewan Masjid Indonesia Kisman Rahayaan M.M, Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Agung Sibela S.Ag, serta ibu-ibu majelis taklim Al- Mujahidin Korem 181/PVT. Penceramah dari Kepala Kantor Kementerian Agama H. Rofiul Amri, M.Pdi, peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW dengan mengusung tema “mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat”.

Dalam ceramahnya Kepala Kementerian Agama H. Rofiul Amri, M.Pdi menyampaikan Isra Mi’raj harus di dasari dengan iman karena kalau tidak dilandasi iman maka banyak orang yang tidak percaya kejadian tersebut merupakan perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW.

Sebagian ulama mengatakan bahwa Isra Mi’raj dalam rangka Allah SWT menghibur Rasulullah SAW setelah dua orang yang dicintai meninggal yaitu istri dan paman beliau karena secara psikologis Rasulullah terpukul hatinya waktu itu masih diawal dakwah Nabi Muhammad SAW. Ulama Yahudi dan Nasrani pada waktu itu menyampaikan bahwa Nabi hanya keturunan Israel sedangkan Nabi Muhammad SAW keturunan Quraisy.

Isra Mi’raj bermakna memperjalankan pasti ada hasil dari perjalanan tersebut, Rasulullah melihat umatnya yang rajin bersedekah seperti memetik buah yang tidak ada habisnya akan bertumbuh terus, kita harus ikhlas jangan menunggu kaya baru beramal.

Isra Mi’raj merupakan perjalanan spiritual dan Intelektual, Allah SWT mempertemukan Rosulullah dengan para Nabi pendalunya sampai Nabi Adam Alaihi Salam selanjutnya diajak Malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha dan mendapatkan perintah Sholat 5 waktu dari Allah SWT.

Sholat adalah mihrab nya orang beriman dan menjadi senjata dalam menghadapi berbagai persoalan, dengan bersabar dan sholat kita mendapatkan ketenangan batin.

Sholat adalah tiang agama, tepatilah waktu dan bisa dilakukan dimana saja sekalipun di tempat kerja, utamakan berjamaah dan dimasjid bagi kaum laki-laki.

Isra Mi’raj adalah sarana kita saling ingat mengingatkan, yang diabadikan dalam Al Qur’an untuk mengevaluasi kita dalam bertaqarrub kepada Allah SWT.

(Tim/Red)

Pemilu di Tunda, Indonesia Masuk Kategori Darurat Demokrasi

Februari, 28, 22

JAKARTA-cakranusantara.net| Wacana penundaan pelaksanaan Pemilu oleh sebagian elit politik nasional adalah bentuk pengkhiantan terhadap siklus demokrasi lima tahunan sebagaimana telah diatur dalam konstitusi pasal 22 E ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

“Jika Pemilu ditunda, Indonesia sudah masuk dalam kategori darurat demokrasi yang tidak sesuai dengan norma dan kaedah konstitusi negara”, ujar Alirman Sori, senator Dapil Sumatera Barat.

Diingatkan, senator Alirman Sori, elit nasional harus berpikir secara rasional, jangan hanya berpikir untuk kepentingan meneguhkan oligarki kekuasaan. Harus menaruh rasa malu sebagai bangsa menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sebagai pilar utama demokrasi Pancasila.

Alirman Sori menghawatirkan, apabila pelaksanaan Pemilu ditunda akan membuat rakyat “marah” dan akan menimbulkan kekacauan demokrasi dan dapat dipastikan “distrust” terhadap pemerintah dan elit politik nasional.

Tidak ada hal yang urgent untuk menunda pelaksanaan Pemilu, bahkan kalau ditunda akan menimbulkan kecurigaan politik, untuk kepentingan siapa pemilu ditunda?. Sebaiknya Pemilu dilaksanakan sesuai dengan siklus Pemilu lima tahunan, jangan cederai kedaualatan rakyat. Pemerintah harus responsif menyikapi wacana elit politik yang tidak rasional dapat menimbulkan kegaduhan dan berpotensi menganggu stabilitas nasional,” tegas Alirman Sori.

Senator Alirman Sori juga mengingatkan elit untuk tetap dijalan yang benar, melaksanakan kedaulatan demokrasi sesuai dengan amanat konstitusi, jangan melanggar konstitusi, jangan hianati dukungan rakyat yang mempercayai kita sebagai representatif mewakili mereka dalam setiap Pemilu.

Penundaan Pemilu, selain memicu kegaduhan politik dan demokrasi, juga membuat tidak percaya dan akan berimplikasi partisipasi rakyat akan menurun tajam kalau pemilu ditunda.Yang sangat penting dipikirkan para elit dan kita semua adalah bagaimana meningkatkan partisipasi rakyat dalam pemilu, karena Pemilu adalah pesta rakyat, bukan pesta elit, agar dicamkan, tegas Alirman Sori.

Tantang yang sangat berat menghadapi Pemilu 2024 adalah bagaimana merawat demokrasi yang berkualitas, sehingga dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas. Jangan sampai pesta demokrasi lima tahunan manjadi demokrasi rutinitas dan prosedural, tetapi harus demokrasi yang berkualitas dan pelaksanaannya harus secara bermartabat. 

Alirman Sori mengajak semua elemen untuk melawan oligarki elit. Kepentingan negara harus menjadi perjuagan bersama agar tercapai cita-cita dan tujuan bernegara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, alinea keempat bahwa:

“Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” imbuh Alirman Sori (27/02/2022).

(RLS/Jr’)

Kasad Tinjau Langsung Kesigapan Penanganan Bencana

Februari, 28, 22

JAKARTA-cakranusantara.net| Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, S.E.,M.M. meninjau kesigapan prajurit dalam membantu korban gempa berskala 6,1 Magnitudo yang terjadi Jumat lalu (25/2) di wilayah Nagari Kajai, Pasaman Barat.

Melalui kegiatan yang dilakukan pada Minggu (27/2/2022) tersebut, Kasad ingin melihat langsung dan memastikan bahwa para prajurit TNI AD yang tergabung dalam PRCPB (Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana) yang dibentuk Kodam I/BB telah melakukan respons cepat, mulai dari proses evakuasi, bantuan kesehatan hingga penyiapan posko darurat serta dapur lapangan.

Kepada para Prajurit TNI AD yang terlibat langsung dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana alam, Kasad Jenderal Dudung Abdurachman mengatakan bahwa TNI harus hadir di tengah-tengah rakyat, dan harus mampu mengatasi kesulitan rakyat sekecil apapun.

Hal ini selaras dengan implementasi Delapan Wajib TNI dan 7 Perintah Harian Kasad.Di samping itu, Kasad mengatakan bahwa kehadiran dirinya adalah untuk melihat prajuritnya secara langsung di lapangan dan memberikan motivasi sehingga diharapkan dapat menaikan moril prajuritnya dalam mengemban tugas kemanusiaan serta dapat mengetahui kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, sehingga penanganan terhadap masyarakat yang terdampak bencana dapat ditangani dengan baik.

“Intinya saya ingin melihat sejauhmana keterlibatan TNI AD setelah mendapat perintah dari Panglima TNI untuk membantu masyarakat yang terkena bencana alam,”ujar orang nomor satu di Angkatan Darat ini.

Kasad menilai proses evakuasi dan penanganan pengungsi sudah berjalan baik. Sehingga diharapkan akan menyusul perbaikan-perbaikan untuk perumahan termasuk kegiatan-kegiatan lainnya. Dirinya mengapresiasi para Kepala pemerintah daerah lainnya atas kepeduliannya membantu Pemkab Pasaman Barat serta juga BPBD setempat yang selalu memantau perkembangan kondisi pengungsi pasca gempa.

Kondisi hujan tidak menjadi penghalang untuk meninjau lokasi bencana, Kasad turun kelapangan untuk memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak langsung oleh bencana yang dilaksanakan di Nagari Kajai Pasaman Barat.

Selain itu Kasad juga melaksanakan peninjauan ke Posko Tanggap Darurat, tempat pengungsi, dapur lapangan dan Pos kesehatan yang sudah tergelar dengan baik. Serta sempat berdialog dengan para pengungsi, menanyakan kesulitan-kesulitan yang dialami warga selama berada di pengungsian.

Pada kegiatan peninjauan tersebut, Kasad didampingi oleh beberapa pejabat utama Mabesad, Pangdam I/BB, Danrem 032/Wbr dan Forkopimda Kabupaten Pasaman Barat.

(Dispenad/Jr’)

38 Peserta Diklat Gada Pratama Selesai Ikuti Pelatihan

Februari, 28, 22

KENDAL-cakranusantara.net| Sat Bimas Polres Kendal yang bekerjasama dengan PT. Produktif Citra Sukses Semarang telah selesai melatih 38 peserta Diklat.

Pelatihan Diklat Satpam Gada Pratama Polres Kendal angkatan I tahun 2022 resmi ditutup. Pelaksanaan upacara penutupan di gelar di Gedung Aula SKB Kendal Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal pada hari Jum’at 25/2/2022.

Dengan menerapkan protokol kesehatan kegiatan tersebut dihadiri oleh Kabag Ops Polres Kendal Kompol Winarno P., S.H M.H., Wakapolsek Cepiring, IPTU Susyanto, KBO Binmas IPDA Agus Sutopo ,S.H. Kanit Bintipsos IPDA. H. Karyono, S.H., Kepala BUJP Bp. Ir. H. Prin Mahadi, Instruktur Diklat Gada Pratama serta peserta Diklat.

Dalam Sambutannya Kapolres Kendal di sampaikan Oleh Kompol Winarno Panji K., S.H. M.H. menyampaikan ” Pada kesempatan ini saya akan sampaikan bahwa Satpam merupakan satuan pengamanan mitra polri yang mempunyai tugas pokok Pengamanan terbatas pada area tugasnya, diantaranya dapat melakukan Kegiatan prefentif serta premetif di wilayah tugasnya, ” terangnya.

Setiap Anggota Satpam diwajibkan mengikuti pelatihan Gada Pratama guna meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dalam dunia kerja dimana pada era globalisasi ini lingkungan dan pekerjaan menuntut kemahiran anggota satpam, ” imbuhnya.

Setiap anggota satpam wajib memiliki ketrampilan lebih dari masyarakat biasa guna mendeteksi mencegah bahkan menghalau setiap ancaman yang sekiranya dapat mengganggu situasi kamtibmas di teritory kerjanya, ” pesannya.

Pada era globalisasi ini satuan pengamanan dituntut untuk lebih trampil dan profesional tentunya dewasa ini satpam diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif. Kemampuan spesial yang di miliki satpam merupakan tuntutan dan kewajiban bagi anggota Satpam guna menjaga Kamtibmas di lingkungan terbatasnya masing-masing, ” pungkasnya.

(*/Jr’)

Peringati Hari Isra Mi’raj, Wagub Gelorakan Spirit Pancasila

Februari, 28, 22

BANDUNG-cakranusantara.net| Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW, di Masjid Al Mukhbitiin, Perum Griya Inti Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Minggu (27/2/2022).

Pak Uu sapaan Wagub Jabar menyebut kegiatan peringatan hari besar Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW merupakan bagian dari syiar Islam.

Menurutnya mengagungkan kebesaran Allah SWT sebagai pencipta merupakan bukti keimanan dan ketakwaan seseorang.

“Siapa yang meninggikan kebesaran Allah SWT itulah bukti seseorang memiliki keimanan dan ketakwaan,” ujar Wagub Jabar.

Orang nomor dua di Jabar menyebut, menjalankan perintah agama dengan sebaik- baiknya sejalan dengan dasar negara Pancasila, yakni sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila sendiri merupakan sumber hukum, sumber kekuatan yang utama di negeri Indonesia.

Sehingga, dengan menggelorakan spirit keagamaan, maka sekaligus menjalankan nilai- nilai nasionalisme dan kebangsaan. Makanya peran ulama dan mubaligh dalam menjaga kedaulatan NKRI menjadi strategis.

Lebih jauh, dengan spirit keagamaan yang merupakan sila pertama Pancasila. Pemerintah di berbagai tingkatan tidak boleh membuat keputusan tanpa dinaungi dasar Pancasila.

“Dalam Pancasila ada Ketuhanan yang Maha Esa, tentu dalam membuat keputusan (pemerintahan) harus dinaungi dengan keimanan dan ketakwaan,” kata dia.

“Pancasila hukum yang tertinggi, Ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama. Tidak boleh membuat keputusan tanpa dibingkai Pancasila, tentunya harus dibingkai keimanan dan ketakwaan,” sambung Panglima Santri Jabar.

Sehingga kegiatan hari besar keagamaan Islam, juga menjadi salah satu implementasi dari Pancasila itu sendiri. Sementara Pancasila merupakan pedoman yang dilahirkan para pendiri negara Indonesia.

“Pancasilais sejati, mereka yang mengamalkan agamanya. Pancasilais sejati di antaranya karena melaksanakan Ketuhanan yang Maha Esa,” ucap dia.

“Negara tidak mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan keagamaan tidak sesuai dengan Pancasila,” imbuhnya.”Sehingga peringatan hari besar sebenarnya merupakan kegiatan multidimensi ditinjau segi agama maupun dari gama,” sambung dia.

Terlebih Pemda Provinsi Jawa Barat saat ini memiliki program Jabar Juara lahir batin, di mana Gubernur Jabar Ridwan Kamil tidak hanya ingin Jabar Juara dalam bidang materil saja, namun juga moral dan batiniyah warganya. Dengan begitu diharapkan pembangunan yang seimbang dalam baik urusan duniawi dan ukhrawi.

“Dalam bidang lahir, biasa berbicara tentang kesehatan, ada dokter, bidang pendidikan ada guru dan dosen, maka dalam bidang bathin pemerintah butuh peran para ulama,” katanya.

Pak Uu berterima kasih kepada pada ulama yang selama ini telah mencurahkan karya dan jasanya yang turut membangun peradaban manusia di Indonesia khususnya di wilayah Jawa Barat.

Peringatan hari besar Isra Mi’raj sebetulnya akan jatuh Senin (28/2/2022) namun spiritnya sudah dimulai H-1. (FT) Caption: Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum saat memperingati di Masjid Al Mukhbitiin, Desa Babakan Peuteuy, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Minggu (27/2/2022).

(*/Jr’)

STMIK-AKI Pati Sukses Selenggarakan Wisuda Ke-16

Februari, 27, 22

Pati-cakranusantara.net| STMIK AKI Pati Terus Ciptakan Sarjana di Wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hal itu menyusul lantaran STIMIK AKI baru saja sukses menyelenggarakan wisuda ke-16 di Hotel New Merdeka, pada Kamis (24/02/2022).

Pelaksanaan wisuda ini di ikuti oleh wisudawan dan wisudawati dengan program studi Sistem Informasi & Teknik Informatika yang nantinya mereka akan menyandang gelar Sarjana Komputer (S.Kom).

Acara wisuda ke-16 Ketua STMIK AKI Pati, Listiarini Edy Sudiati M.Kom memberi semangat, motivasi dan harapan dalam sambutannya di acara tersebut.

“Teruslah belajar selama hayat untuk terus menerapkan dan mengembangkan ilmu, memberi kemanfaatan bagi lingkungan, bangsa dan negara”, ucapnya.

Setelah memberikan sambutan, acara dilanjutkan dengan penyerahan ijazah dan plakat untuk mahasiswa peserta Wisuda yang di serahkan langsung oleh 4 Dewan Senat STMIK AKI – Pati.

Di wisuda ke-16 ini memunculkan 2 nama mahasiswa terbaik STMIK AKI – Pati, yaitu Dewi Handayani S.Kom untuk program studi Sistem Informasi dan Andi Okta Soli untuk program studi Teknik Informatika.

Setelah menerima penghargaan sebagai mahasiswa terbaik, Andi Okta Soli S.Kom selanjutnya memberikan sambutan sebagai perwakilan mahasiswa, dalam sambutannya, ia mengucapkan rasa terimakasih dan memberi semangat pada rekan rekan mahasiswa.

“Kegagalan bukan akhir dari sebuah perjalanan, akan selalu ada kesempatan dan harapan, selama kita mau mencoba dan terus berusaha,” Tambahnya dalam sesi sambutan perwakilan mahasiswa.

Acara di tutup dengan sesi foto bersama dewan senat dengan jumlah foto per sesi foto dibatasi 10 orang setiap sesi foto untuk memberi jarak dan tetep memenuhi protokol kesehatan.

(Satrio-Red)

Ini Tanggapan Anggota DPR-RI Terkait Inpres Nomor 1 Tahun 2022

Februari, 26, 22

Pati-cakranusantara.net| Anggota Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia (DPR-RI) Riyanta menganggap soal Intruksi Presiden (Inpres) Nomer 1 Tahun 2022 yang mengatur syarat mengurus sejumlah layanan publik seperti jual beli tanah membuat SIM, STNK, SKCK, Haji dan Umrah yang harus terdaftar di BPJS Kesehatan di nilai kurang tepat.

Menurutnya, bicara soal pelayanan publik yang tertera di Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang peraturan publik, kebanyakan yang di keluhkan di pelayanan badan pertanahan nasional (BPN), disana kan ada SOP atau standart pelayanan, di peraturan kepala BPN nomer 1 tahun 2010 disitu tidak ada, makanya beberapa waktu lalu komisi 2 (dua) bertemu langsung dengan mentri kepala BPN agar intinya di tangguhkan sementara.”ungkapnya. Sabtu (26/02/2022).

Sementara itu, Inpres yang akan di laksanakan 1 Maret 2022 itu kurang tepat dan barang kali perlu di luruskan kembali oleh Presiden Jokowi, sesuai dengan ketentuan-kentetuan yang lain.

“Saya pikir Jokowi itu Presiden yang memikirkan masyarakat atau barang kali dengan satu kondisi di BPJS yang ada, Optimalisasi mungkin langkah-langkah secara Pemerintahan bisa di maklumi. Tapi pada umumnya BPJS itu sifatnya iuran masyarakat atau gotong-royong dan sebenernya tidak ada masalah ketika masyarakatnya taat.”tandasnya.

Masih Riyanta, untuk yang di libatkan di Inpres ini ada 30 Kementrian Lembaga. Presiden harus mengevaluasi kembali atau di evaluasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, di beberapa Komisi sudah mengambil satu langkah-langkah, bagaimana agar Inpres yang berkaitan dengan penggunaan BPJS untuk pelayanan publik itu di sesuaikan dengan ketentuan.

“Kalau bicara tentang BPJS itu tidak susah, karena ini suatu kewajiban hukum dan Undang-Udang, inikan gotong royong, jadi bagaimana Jokowi selaku Presiden agar kebutuhan masyarakat secara umum dapat ter akses dan jangan sampai keuangan BPJS mengalami kesulitan. Semua masyarakat perlu berpikir jernih, karena ke inginan Presiden Jokowi sebenarnya itu bagus. Tetapi ketika Inpres itu dilaksanakan di unit-unit pelayanan publik tentu akan bertentangan dengan Undang-undang pelayanan Publik khusunya yang berkait dengan standart pelayanan.”tegasnya.

(Ts-red)

Tempat Karaoke Nekat Buka Siap-siap ke Grebeg

Februari, 27, 22

PATI-cakranusantara.net| Upaya Satpol PP dalam melakukan penertiban Tempat Hiburan Malam dan Tempat Karaoke hingga pemutusan jaringan listrik hanya sia-sia. Pasalnya hanya sebatas itu saja selanjutnya terkesan diabaikan.

Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menegaskan kepada Pemda agar lebih serius dalam menertibkan tempat hiburan malam dan tempat karaoke yang ada di wilayah Pati dan Juwana. Jangan sampai di masa pandemi ini, tempat hiburan malam dan karaoke menjadi pemicu penularan Virus.

“Di masa pandemi ini, sudah dilakukan penertiban, dan saya berikan apresiasi kepada pihak Satpol PP yang sudah berupaya melakukan penertiban hingga melakukan pemutusan jaringan listrik, hanya saja para pemilik karaoke ini terkesan selalu kucing-kucingan ketika dilakukan penertiban,” ungkap Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Sukarno kepada wartawan di kantor DPD Golkar pada Jumat (25/2/2022).

Menurutnya, Bupati selaku eksekutif yang mempunyai kewenangan harus lebih serius menangani dan menegakkan penertiban tempat karaoke dan tempat hiburan malam, apalagi upaya Satpol PP yang sudah melakukan penertiban hingga dilakukan pemutusan jaringan listrik, merupakan bentuk apresiasi, hanya saja itu terkesan diabaikan.

“Satpol PP sudah berupaya untuk memutus jaringan listrik, hanya saja itu tidak membuat para pemilik karaoke ini jera, sebab ketika sekarang ini ditertibkan dan 3 hari tutup, namun setelah itu buka lagi, jadi saya minta agar ini bisa diseriusi,” ujarnya.

Selama ini, Lanjut Politisi Golkar itu mengaku gerah dengan adanya tempat karaoke dan tempat hiburan malam yang selalu beroperasi sampai pagi dini hari, sehingga sebagai wakil rakyat, dirinya akan terus menyuarakan dan mendukung agar tempat karaoke itu ditutup.

“Kalau bagi saya manfaat dan mudorotnya banyak mudorotnya, kalau bicara pendapatan daerah itu hanya berapa, dan saya menduga itu ada oknum yang diuntungkan, entah itu dari swasta maupun dari instansi, jadi sebaiknya ditutup saja, kalaupun instruksi pemerintah masih diabaikan, sebaiknya dilanjutkan ke upaya hukum, karena kalau tidak begitu tidak jera,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Sugiono melalui pesan WhatsAppnya beberapa waktu lalu mengatakan, bahwa hal itu akan dikoordinasikan dengan Satgas Kabupaten, dan operasi yustisi malam gabungan tetap akan dilaksanakan 2 kali dalam seminggu.

“Kebijakannya sekarang hanya 2 kali dalam seminggu operasi yustisi malam, dan kami tinggal menjalankan saja,” singkatnya.

Sugiono menambahkan, menginjak bulan Maret hingga April mendatang, dimana Bulan Ramadhan tiba, pihaknya akan menggelar operasi yustisi secara rutin. Hal ini guna memutus mata rantai penyebaran Virus.

“Mulai bulan Maret ini, kami akan gelar operasi yustisi secara rutin, baik di karaoke, tempat kost hingga salon kecantikan yang dianggap melenceng dan melanggar peraturan,” tandasnya.

Gambar hanya pelengkap bahan berita

(Ws-Ar/Mds)

DPN SAPU JAGAD Gelar Rakornas 2022

Februari, 26, 22

Karanganyar-cakranusantara.net| Dewan Pimpinan Nasional (DPN) SAPU JAGAD Gelar Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Tahun 2022 (Jumat-Sabtu, 25-26 Februari 2022) bertempat di Villa Analta Fun Fishing, Ngargoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah.

Agenda tersebut dengan tema “Optimalisasi Peranserta Organisasi Dalam Membangun Sumberdaya Manusia dan Merumuskan Strategi Peningkatan Ekonomi” di hadiri langsung oleh Agus Yusuf Ahmadi, S.Ud., MA., C.Me., Ketua Umum DPN SAPU JAGAD beserta jajaran pengurus, Sugihatnoko SH Panglima Komando Nasional Brigade 487 Sapu Jagad, Haris Nugroho, S.Sc Plt.Sekjend DPN SAPU JAGAD, M Zainal Arifin, SHI Direktur LBH SAPU JAGAD, Ratusan anggota dan perwakilan ketua dan pengurus DPW/DPD SAPU JAGAD seluruh Indonesia.

Agus Yusuf Ketua Umum DPN SAPU JAGAD dalam pengarahanya mengatakan “Dalam RAKORNAS ini kita bersama-sama menguatkan Koordinasi dan Konsolidasi organisasi, menguatkan Peranserta organisasi dalam membangun sumber daya manusia serta menguatkan nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan, juga dalam forum ini kita merumuskan strategi penguatan sektor ekonomi di segala lini bidang usaha yang bermanfaat untuk anggota dan masyarakat” Papar Agus Yusuf. Sabtu (26/02/2022).

Bung Yusuf sapaan akrap Ketum juga menambahkan, dalam RAKORNAS inilah sinergi potensi ekonomi lintas provinsi dan kabupaten/kota akan terbangun dengan baik dalam segala sektor, menguatkan silaturohim antar pengurus se Indonesia dan juga untuk mempertajam kekuatan organisasi dalam menganalisa dan mengawasi wujud peran serta organisasi sebagai sosial kontrol terhadap pelaksanaan anggaran dan kebijakan pemerintah dari pusat sampai daerah.Ir. H. Lilik Rusmanto Ketua DPD SAPU JAGAD Karanganyar sebagai tuan rumah RAKORNAS 2022 menyampaikan “Rapat Koordinasi Nasional sebagai sarana kita bersama untuk bersinergi dalam segala bidang, terkhusus dua hari ini kita akan merumuskan strategi penguatan sektor ekonomi organisasi yang bermanfaat untuk pengurus, anggota dan masyarakat, semangat kawan-kawan dari lintas provinsi, kabupaten, kota, menjadi kekuatan nyata untuk membangun kemandirian organisasi untuk masyarakat bangsa dan negara” jelasnya.

Prabu Galuh Susilo Hariyadi Ketua DPW SAPU JAGAD Provinsi Jawa Tengah dalam RAKORNAS mengatakan, “peran aktif pengurus organisasi harus mampu sebagai penyeimbang sosial kontrol Pemerintah dalam kebijakan dan pengelolaan Anggaran di Setiap Kabupaten/kota di wilayah nya masing-masing, tahun ini DPW SAPU JAGAD Jawa Tengah akan melaporkan dugaan Korupsi beberapa Kepala Daerah dan Kepala Dinas di Wilayah Kabupaten dan kota di Jawa Tengah, data sudah kami pegang segera akan kami bawa ke KPK” Tegas Prabu kepada awak media.

Agenda Rakornas Sapu Jagad 2022 berjalan lancar dengan penjabaran potensi-potensi ekonomi lintas kabupaten kota, bedah Undang-Undang, Telaah analisa pengawasan anggaran pemerintah, dan lain lain selama dua hari, dimulai Jum’at siang Jam.14.00.WIB dan ditutup Sabtu siang Jam.12.00.WIB, menghasilkan beberapa kebijakan yang menjadi ketetapan organisasi secara nasional untuk dijalankan semua tingkat kepengurusan ormas sapu jagad seluruh Indonesia.

(Red/Masgim)

Wajib Tau, Inpres Nomor 1 Mulai Berlaku 1 Maret 2022

Februari, 25, 22

PATI-cakranusantara.net| Presiden Joko Widodo Intruksikan Optimalkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang tertera pada intruksi presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2022 yang mulai berlaku 1 Maret 2022 mendatang.

Data yang dihimpun media ini, Galih Kabid SDM UKP BPJS Pati kepada awak media mengatakan, Intruksi Presiden di berikan ke 30 kementrian dan lembaga, untuk mengoptimalkan sesuai peran dan fungsinya masing-masing, yang salah satunya memang ada kementrian ATR BPN di intruksikan agar mensyaratkan kepesertaan BPJS aktif untuk proses jual beli tanah. Dan update terakhir kementerian ATR akan di pemberlakukan per 1 maret 2022.”Ungkapnya.

Dalam intruksi itu banyak dan macam-macam seperti pembuatan SIM, STNK, Haji, Umroh dan sebagainya. Dan datanya ada di Inpresnya, cuma implementasinya tergantung masing-masing kementerian dan lembaga, karena masing-masing punya regulasi internal yang perlu di harmonisasikan, dan sejauh ini yang sudah siap mengimplentasikan baru di BPN kementerian ATR untuk jual beli tanah.

“Kami sudah koordinasi dengan BPN di Pati layanan yang di berikan BPN itu banyak yang mensyaratkan kepesertaan BPJS hanya di jual beli tanah, untuk pelayanan yang lain, tidak mensyaratkan kepesertaan BPJS kesehatan. Jadi syarat kartu BPJS hanya untuk proses jual beli tanah atau bangunan kalau tidak salah.”katanya.

Untuk peraturan baru ini, hampir di semua kementrian menggunakan syarat BPJS kesehatan termasuk POLRI dalam pembuatan SIM dan STNK, termasuk kementrian agama.

“Bagi masyarakat yang belum mempunyai kartu BPJS. Kami himbau untuk mendaftar peserta di BPJS kesehatan melalui berbagai Segmen, baik masyarakat yang tidak mampu atau miskin bisa mendaftarkan jadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan yang mampu akan mendaftarkan mandiri atau untuk karyawan, mendaftar sebagai PPU yang di daftarkan oleh Perusahaan.”uacapnya.

Inpres itu kan perintah presiden kepada bawahannya atau pada strukturalnya, ya tentu kementrian terkait yang menjalankan peran sosialisasi seperti PPN. Pati sudah mulai sosialisasi ke masyarakat.

“Untuk BPJS kesehatan di seluruh indonesia sudah siap terkait masalah ini. Karena di Inpres sudah ada perintah ke BPJS kesehatan dan ada beberapa instruksi yang akan kita laksanakan.”tuturnya.

(Ts-red)