Bireuen – Cakranusantara.net | Program Bimbingan Teknis (Bimtek) di Kabupaten Bireuen, Aceh Timur menjadi sorotan publik. Pasalnya, setiap tahun HMI MPO menggelar kegiatan pemberdayaan masyarakat yang semakin merajalela.
Hadir dalam pertemuan tersebut. Dr. Aulia Sofyan Pj Bupati Bireuen, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO), Bendahara Umum (Taufiqurrahman) dan Kabid Perkaderan Cabang Bireuen.
Dalam pertemuan tersebut mereka mengaku mengeluh. Pasalnya anggaran dana desa untuk Bimtek ibarat mencubit dana desa (DD) secara liar, padahal DD paska akuntabilitas Covid-19 sangat dibutuhkan untuk membayar Bantuan Langsung Tunai (BLT).
M. Hafadh ketua Umum HMI MPO Cabang Bireuen menyampaikan, bimtek yang selama ini berjalan sangat merajalela dan selalu dilaksanakan oleh pihak ketiga, serta tidak ada realisasi yang signifikan, yang dirasakan oleh masyarakat didesa-desa.
“Kami meminta PJ Bupati untuk gentelmen menunda pelaksanaan Bimtek yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, dan mengevaluasi kinerja Mawardi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) dinilai tidak becus dalam bekerja,” ungkapnya diruang kerja Pj Bupati Bireuen. Rabu (19/10/2022).
Menanggapi pertanyaan itu, Penjabat (Pj) Bupati Bireuen mengatakan, kami tidak dapat mengintervensi terkait dengan kegiatan bimtek, karena kegiatan tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbub).
“Saya tidak punya kapasitas apa-apa dalam kegiatan bimtek, karena ada etika kerja, dan urusan bimtek itu urusan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), dan saya tidak bisa melarang serta menyuruh terhadap pelaksanaan itu. Tunggu saja Perbub yang masih dalam penyusunan,” jawab Pj Bupati Bireuen.
Dalam kesempatan itu, M. Akmal Kabid Perkaderan HMI MPO Cabang Bireuen juga ikut menanyakan terkait perihal bimtek Kecamatan Peusangan yang tidak mendapatkan izin dari Pemerintah.
“Pj Bupati Bireuen menyerahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindak lanjuti,” ucap Akmal.
(Al/Red)
Komentar