Dr. Kurnia Zakaria: Mafia Hukum di Institusi Polri

Desember, 2, 22

 

Jakarta – Cakranusantara.net | Dr. Kurnia Zakaria sependapat dengan Prof Dr. Jimly Asshiddiqie yang mengatakakan, bahwa persoalan paling serius dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah penegakan hukum di Indonesia itu lemah.

“Hukum kita tak punya paradigma keadilan dan keputusannya tidak dihormati. Prosedur legal dilaksanakan tetapi isinya tidak memberikan keadilan, Sistem hukum tidak efisien dan sebagian masih tradisional karena memakan waktu prosesnya bertahun-tahun,” ungkap Dr. Kurnia Zakaria. Kamis (1/12/2022).

Peranan Polri dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi (tipikor) selain dalam pasal 103 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pasal 13-19 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tetapi dibatasi pasal 6-7 jo pasal 50 UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu ada peraturan lainnya seperti :

1. Keputusan Kapolri No.Kep/14/93 dan No.Kep/15/XII/93 tanggal 13 Desember 1993 tentang Penyempurnaan Pokok Organisasi dan Prosedur Beseta Susunan Personalia dan Perlengkapan Badan pada Tingkat Kewilayahann Polri dan Tr. Diserse Polri No.TR/211/IV/95 tanggal 21 April tentang Pembentukan unit Tipikor dibawah Dir Ditserse tingkat Polda dan Kasatserse tingkat Polres.

2. Perkap No.9 Tahun 2017 dalam pasal 2 ayat (1) anggota polisi dapat memiliki dan menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dalam ayat (2) dilarang menjalankan usaha yang dapat merugikan negara sesuai PP No.2 tahun 2003.

3. Perkap No.10 Tahun 2017 tentang Kepemilikan Barang yang Tergolong Barang Mewah oleh anggota polri dan keluarganya.

4. Pasal 1 angka (1)-(5), pasal 4-49 PP No.27 Tahun 1983 diperjelas dengan pasal 17 PP No.27 tahun 1983 sesuai aturan pasal 284 ayat (2) KUHAP.

5. Pasal 14 ayat (1) huruf (g) UU No.2 tahun 2002.

Dalam hal Polri dalam menyidik kasus Tipikor harus senantiasa berkordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk memperlancar proses penyidikan dan penuntutan agar mempercepat proses pemeriksaan peradilan.

Budaya kinerja Polisi dapat dilihat secara:

1. Hubungan kerja Patrimonial dimana pimpinan dilayani penuh (penentu pangkat jabatan dan tugas bawahan).

2. Orientasi kerja paramilitaristik dimana tugas pokok fungsi (tupoksi) polisi bersifat rutin dan ritual, bersifat outpone done belaka tidak perlu melihat outcomes achieved dan impact sought,

3. Berlakunya dua dunia resmi dan ilegal.

4. Kepercayaan pada simbol.

Sejak awal kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian rendah diakibatkan:

1. Pemeriksaan rekening gendut 17 Perwira Polri yang dianggap tidak wajar memiliki rekening dalam jumlah besar. Tetapi hasil akhir Mabes polri menyatakan 17 rekening petinggi Polri dianggap wajar, proses hukum tidak dilanjutkan, sedangkan Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan Polri harus buka 17 rekening Perwira Polri ke publik sesuai UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

2. Suap Adrian Waworuntu pemilik grup perusahaan Gramarindo tersangka pembobol bank BNI 46 cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebesar 1,7 triliun rupiah dimana terduga mantan Direktur Ekonomi Khusus Bareskrim Brigjen Samuel Ismoko dan mantan Kapolri Dai Bachtiar bersama 24 anggota penyidik terkait dugaan suap tersangka AW. Hasil proses hukum Kombes Imam Santosa dan Brigjen Samuel Ismoko dihukum 18 bulan penjara, sedangkan Komjen Suyitno Landung divonis 18 bulan penjara. Dugaan Aliran dana suap ke Kapolri dihentikan dan Kapolri juga membantah terima adanya suap.

3. Suap penanganan kasus petugas pajak Gayus Tambunan terhadap penyidik dan pimpinan Bareskrim Polri. Hasil proses hukum Kompol Arafat divonis 5 tahun penjara dan AKP Sri Sumartini divonis 2 tahun penjara. Sedangkan Brigjen Raja Ezriman, Brigjen Edmon Ilyas, AKBP Mardiyani, dan Kombes Pambudi Pamungkas disidang etika Polri dan dijatuhi hukuman administratif dan demosi.

4. Proyek suap penyidikan pengadaan jaringan radio komunikasi (jarkom) dan alat komunikasi (alkom) Mabes Polri tahun 2002-2005 dimana adanya kerugian negara 602 miliar rupiah melibatkan petinggi Polri seperti mantan Kepala Divisi Telematika Mabes Polri Irjen Pol Saleh Sa’af dan pihak swasta Direksi Chandra Eka Karya Pratama Henry Siahaan dan Santo sempat ditangkap dan ditahan tetapi kasus di SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). DPR saja sempat membentuk Panitia Kerja Komisi Hukum DPR diketuai Akil Mochtar amun hasil Panja DPR tidak jelas. Kepala Bareskrim Polri saat itu Makbul Padmanegara tidak ada indikasi unsur pidana dalam protek jarkom dan alkom Polri dan kasusnya diserahkan ke Irwasum Polri saat itu dijabat Komjen Nanan Soekarna ada indikasi unsur mal administrasi.

Selain itu Kurnia Zakaria mencatat ada konflik terbuka antara KPK dengan Polri dalam peristiwa :

1. Kasus CICAK vs BUAYA jilid I tahun 2009 saat KPK menahan Komjen Susno Duadji mantan Kabareskrim Polri dalam dugaan korupsi Dana Pengamanan Pilkada Jawa Barat, suap Anggodo Widjojo pemilik PT Saimah Arowana Lestari, dan rekayasa pencairan dana Bailout Bank Century milik Budi Sampoerna yang semuanya senilai 28 miliar rupiah tetapi Polri membalas memproses kasus pembunuhan berencana Nasrudin Zulkarnaen Iskandar Direktur Utama PT Putra Rajawali Banjaran saat pulang main golf di Padang Golf Moderland Tangerang yang diduga diotaki Ketua KPK Antasari Azhar (mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan) gara-gara kasus perselingkuhan dengan istri siri korban dimana Antasari Azhar divonis 18 tahun penjara. Polri juga menangkap dan menahan para Wakil Ketua KPK Bibit Samad Irianto dan Chandra Martha Hamzah yang diduga menerima suap 6,7 miliar rupiah dari Anggodo Widjojo dalam kasus penghentian penyidikan korupsi pengadaan alat SKRT Departemen Kehutanan tahun 2009 dengan tersangka Anggoro Widjojo pemilik PT Masaro Radiokom dan pencabutan cekal Joko Soegiharto Tjandra Direktur PT Era Giat Prima, dimana keduanya akhirnya mendapatkan Penetapan Deponeering (diabaikan/perkara pidana disampingkan) yang ditandatangani Jaksa Agung Basri Arief.

2. Kasus CICAK vs BUAYA jilid II tahun 2012 saat KPK menahan Irjen Djoko Susilo dan Brigjen Didik Purnomo (Kakor dan Wakakor Korps Lalu Lintas Polri) dalam kasus simulator ujian SIM dan pengadaan proyek pembuatan STNK dan BPKB senilai 196,2 miliar rupiah yang dilakukan tersangka pihak swasta kontraktor penunjukan langsung proyek Budi Susanto Direktur Utama PT. Citra Mandiri Mentalindo Abadi dan Sukoco S. Bambang Direktur Utama PT. Inovasi Teknologi Indonesia. Sedangkan Polisi membalas dengan menangkap dan menahan penyidik KPK Novel Baswedan dalam kasus penganiayaan kekerasan berat para tersangka pencurian burung walet saat Novel Baswedan menjadi Kasatreskrim Polres Bengkulu Polda Bengkulu tahun 2004 yang menyebabkan satu orang tersangka tewas dan ada tersangka lainnya mendapatkan luka cacat permanen sulit berjalan normal. Tahun 2016 Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu menandatangani Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Terdakwa Novel Baswedan.

3. Kasus CICAK vs BUAYA jilid III tahun 2015 bermula saat Komjen Budi Gunawan Wakil diusulkan Presiden menjadi Kepala Polri tetapi saat bersamaan KPK menetapkan BG sebagai tersangka korupsi saat menjadi Kepala Pembinaan Karir Polri sehingga BG tidak jadi menjadi Kapolri tetapi menjadi Ketua Badan Intelijen Negara (BIN). Seedangkan Polisi membalas dengan menetapkan Ketua KPK Abraham Samad sebagai tersangka pemalsuan dokumen di Ditserkrimun Polda Sulawesi Selatan kasus pemalsuan dokumen KTP dan paspor atas nama Feriyani Lim dimana ada nama Abraham Samad di Kartu Keluarga Feriyani Lim beralamat Boulevard Kelurahan Masale, Panakkukang, Makasar, Sulawesi Selatan, walaupun akhirnya Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menandatangani Deponeering atas nama Abraham Samad. Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto ditetapkan polisi sebagai tersangka atas pengaduan Sugianto Sabran Calon Pilbup (mantan anggota DPR Fraksi PDIP) dalam sengketa hasil Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi tahun 2010 telah membuat keterangan palsu saksi sehingga MK menyatakan pemenang Pilkada Kotawaringin Barat Kalteng oleh pasaangan Ujang Iskandar-bambang Ruswanto. Wakil Ketua KPK Zulkarnaen saat menjadi Kepala Kejaksaaan Tinggi Jawa Timur menjadi tersangka diduga menerima suap dan mobil Toyota Camry dalam kasus Dana Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) jawa Timur tahun 2000 dan secara tidak sah merampas saham PT. Dessy Timber.

Dugaan Kasus tipikor AKBP Bambang Kayun Bagus Panji Sugihantono (BKBP) mantan Kepala Subbag Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri tahun 2013-2019, KPK bekerjasama dengan Polri dan PPPATK serta pihak Perbankan BI dan OJK melakukan penyidikan terkait pelacakan (tracking) dan penelusuran kontak (tracing) transaksi perbankan. BKBP diduga menerima transfer suap dari CV Sofi Tani Mandiri Kalimantan Barat dan gratifikasi perkara pemalsuan surat ahli waris PT Asia Citra Mulia almarhum H.M. Said Kapi yang diduga dilakukan Herwansyah dan Emilya Said .(menantu dan anak kandung almarhum dari istri kedua) berupa mobil mewah Toyota Fortuner dan uang 56 miliar rupiah. BKBP tidak terima status tersangka penyidik dan mengajuan Praperadilan ke PN Jakarta Selatan dengan No. Perkara No.108/Pid.Pra/2022/PN.Jkt.Sel atas surat perintah Penyidikan No.Sprint.Dik/115/Dik.00.01/11/2022 tertanggal 2 November 2022 dengan dugaan melanggar pasal 12 huruf a dan b atau pasal 11 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pemblokiran rekeningnya di bank BRI norek. 201801009809503.

AKBP Bambang Kayun kelahiran Grobogan 30 Mei 1970 lulusan SMA di Demak lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1993 (batalyon Pesat Gatra), mantan Kanit Resintel Polsek Tanjung Priok dan Polsek Pademangan Polres Metro jakarta Utara era tahun 1998. Tahun 2008 Kasatserse Polresta Pontianak Polda Kalimantan Barat, selanjutnya menjadi pejabat di Sempim Lemdiklat Polri. Kariernya bagus dalam usia 52 tahun sudah berpangkat AKBP walaupun belum pernah jadi Kapolsek maupun Kapolres.

Kurnia Zakaria mencatat dalam kasus rekening gendut Pejabat Polri ICW tahun 2010 mempertanyakannmengapa ada pejabat Polri punya rekening di Bank hingga 95 miliar rupiah. Majalah TEMPO edisi 28 Juni- 4 Juli 2010 mengulas tentang simpanan bank pejabat Polri di Bak yang terindikasi sejak tahu 2005 tidak wajar. BH Kapolri saat itu saja punya simpanan bank hingga 1,1 miliar rupiah, BG Wakapolri saat itu punya simpanan hingga 54 miliar rupiah. Dan 7 orang petinggi Polri berpangkat Jendral bintang 2 hingga Kombes rata-rata punya simpanan paling kecil 1,5 miliar rupiah dan terbanyak 11 miliar rupiah.

Berdasarkan informasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam rilisnya Majalah Tempo mencantumkan:

1. Irjen Mathius Salempang Kapolda Kalimantan Timur Laporan Harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) per 22 Mei 2009 hanya Rp.8.553.417.116,- dan US$59.842 ternyata ada transaksi masuk Rp.2.088.000.000,- dimana 29 Juli 2005 sempat ditarik 2 milyar rupiah dan 1 Agustus 2005 membuat deposito an Mathius sebesar 2 miliar rupiah. Harta Properti Tanah dan bangunan serta 4 bidang tanah di Jakarta Timur, harta bergerak Mobil BMW, Toyota Alphard, logam mulia. Dan jabatan terakhiwr Wakil Kepala Bareskrim Mabes Polri,

2. Irjen Slyvanus Yulian Wenas Kepala Korps Brimob Polri, isian LHKPN per 25 Agustus 2005 Rp.6.535.536.503,-. Juli 2005 terima transfer dari PT. Hinroyal Golden Wings Rp.10.007.939.259,- (3 miliar rupiah tahap 1, 27 Juli 2005 terima US$ 100 ribu, 9 Agustus 2005 terima US$ 670.031. Harta tanah dan properti 2 bidang tanah dan bangunan di Depok, 5 bidang tanah di Depok, 2 bidang di Minahasa, 4 bidang di Jakarta Pusat, Mobil Mitsubishi Pajero, Toyota Kijang, Suzuki Baleno, Honda City, Toyota Innova, logam mulia dan giro.

3. Irjen Budi Gunawan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian isian LHKPN per 19 Agustus 2008 Rp.4.684.153.542,-. Diduga ada rekening atas nama keluarga berisi 29 miliar rupiah dan 25 miliar rupiah, dimana anaknya Herviano Widyatama menerima 1,5 miliar rupiah bulan November 2006 dari PT Masindo Laras Pratama developer Apartemen Hollywood Residence (d/h Planet Hollywood) Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan. Selain itu PT Sumber Jaya Indah (pemegang konsensi tambang timah seluas 75 hektar di Bangka Belitung) menyetor 10 miliar rupiah Tanah dan properti 2 bidang lahan tanah di Jakarta Selatan, 12 bidang tanah di Subang, buka usaha peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan, obyek wisata, dan rumah makan. Harta bergerak mobil Toyota Harrier, Honda Jazz, Nissa Teana, 2 sepeda motor gede, logam mulia dan barang antik.

4. Irjen Badrodin Haiti Kepala Divisi Pembinaan Hukum Kepolisian isian LHKPN per 24 Maret 2008 Rp. 2.090.126.258,- dan US$ 4.000 ternyata membeli polis asuransi PT. Prudential Life Assurance 1.1 miliar rupiah dan ada penerimaan 700 juta rupiah dan dana rutin tiap bulan dari luar institusi. Harta kekayaan properti tanah dan bangunan di Depok, 2 bidang lahan tanah di Bekasi, sebidang tanah di Tangerang, Surabaya dan Jakarta. Mobil Toyota Kijang, logam mulia dan giro.

5. Komjen Susno Duadji Kepala Badan Reserse Kriminal isian LHKPN per 2008 Rp. 1.587.812.155,-. Diduga menerima dari seorang Pengacara uang suap sebesar 2,62 miliar rupiah dan suap dari seorang Pengusaha uang suap sebesar 1,35 miliar rupiah. Harta kekayaan tanah dan bangunan di Depok dan mobil Honda Jaz, logam mulia dan giro.

6. Irjen Bambang Suparno staf pengajar Sekolah Staf Perwira Tinggi Polri belum ada LHKPN diduga membeli polis asuransi premi 250 juta dan 2006-2007 terima transfer 11,4 miliar rupiah.

Dari rilisan diatas Pimpinan Redaksi Majalah Tempo diproses hukum oleh Bareskrim Polri saat itu dibawah pimpinan Komjen Ito Sumardi dengan dugaan melanggar UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers jo UU No.10 tahun 1998 pasal berita bohong dan pencemaran nama baik oleh pers tentang Perbankan pasal Rahasia Bank jo pasal 207-208 KUHP tentang penyebaran berita bohong ke publik. Sekarang Pers dan Masyarakat dilindungi pasal 27 ayat (3) UU No.19 tahun 2016 tentang ITE dan pasal 28 E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Mengutip pendapat Thomas C. Schelling daalam bukunya Commad and Control dinyatakan sebuah organisasi, bisnis atau lainnya merupakan suatu inforasi aturan-aturan untuk mengambil keputusan dan insentif-insentif, kinerjanya berbeda dengan kinerja masing-masing orang didalamnya. Jadi menurut Kurnia Zakaria sebuah organiasasi dapat lalai meskipun orang-orang didalamnya tidak lalai. Mengharapkan suatu organisasi mencerminkan kualitas masing-masing orang yang bekerja didalamnya atau menerapkan kepada orang-orang tersebut kualitas dapat dilihat dalam organisasi ada kesalahan komposisi. Kesalahan bukan sebatas kekeliruan semata-mata tetapi pelanggaran dan kelalaian. Jadi bagaimana negara mengubah sistem informasi mereka, peraturan harus dirubah, pengambil keputusan harus diganti, serta ada perubahan pengajian dan insentif kinerja petugas. Jadi bukan semata-mata membenahi aktor orang petugaas pengambil kebijakan dan pelaksana lapangan. Ada pembenahan sistem pendidikan moralitas dan penegakan kode etik. Ada harmonisasi antara sesama aparat penegak hukum dalaam pemberantasan tindak pidana korupsi.

(Rohman)

Pesan Dirum “Jadilah Dirimu Sendiri”

Desember, 1, 22

 

Magelang – Cakranusantara.net |  Direktur Umum (Dirum) memimpin apel olah raga pagi yang diikuti seluruh Organik Militer dan PNS Akademi Militer (Akmil) yang tidak berdinas khusus bertempat di lapangan Departemen Jasmani Akmil. Kamis (01/12/2022).

Dirum Brigjen TNI Joko Purnomo dalam pengarahan sebelum melaksanakan olah raga umum menyampaikan, dalam waktu dekat tepatnya 2 Desember 2022 akan dilaksanakan Current Audit di Akmil oleh tim pengawas Current Audit Itjenad yang akan memeriksa program dan anggaran di jajaran Akmil.

Untuk itu, semua bagian agar mempersiapkan dengan sebaik-baiknya seluruh kelengkapan administrasi program dan anggaran dibidang masing-masing satuannya,” ungkapnya.

Selanjutnya, Dirum menghimbau personel Akmil yang saatnya sekolah untuk melanjutkan jenjang pangkat yang lebih tinggi agar dipersiapkan jauh-jauh hari, baik jasmani fisik, akademik, psikologi dan administrasi serta faktor penunjang yang lain.

“Mulailah bangkit, kejar apa yang terbaik untuk dirimu, sehingga suatu saat setelah berhasil, personel Akmil akan merasa lebih puas saat melihat usaha selama ini,” lanjutnya.

Termasuk dalam mempersiapkan masa depan putra-putri keluarga besar Akmil. Siapkan sedini mungkin, hasilnya akan lebih siap. Sebuah usaha tak pernah mengkhianati hasil, jangan takut untuk berusaha dibalik itu semua, Insya Allah ada jalan.

“Juga untuk personel yang hampir mendekati masa pensiun agar dipersiapkan sedini mungkin. Lakukan hobimu, sehingga mendapatkan hasil, semisal hobi mancing upayakan punya toko alat-alat pancing dan perlengkapannya, sehingga hobi dapat tersalur. Di Satu sisi juga menghasilkan,” ujarnya.

Di akhir arahannya Dirum berpesan, jadilah dirimu sendiri, ekspresikan dirimu sendiri, yakinlah pada dirimu sendiri, jangan pergi dan mencari kepribadian sukses dan menduplikasinya.

“Tidak perlu mengubah dirimu menjadi orang lain, karena setiap orang berbeda dan mempunyai cara untuk mencari jalannya rejeki sendiri-sendiri. Kegiatan dilanjutkan dengan senam peregangan dan olah raga bersama.

(*/Red)

Rekam Jejak Houtlan Napitupulu Mulai Belajar Hingga Menjadi Dosen

November, 30, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Berikut adalah riwayat pendidikan salah satu sosok Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Houtlan Napitupulu, SH., MM., MH yang perlu anda ketahui.

PROFILE

Nama : Houtlan Napitupulu, SH.,

MM., MH

TTL : Aceh Tenggara, 27 Mei 1954

Pekerjaan : Dosen PNS DPK

NIP : 195405271985111001

Alamat : Jl. Mutiara VII A/108, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi

CONTACT

PHONE : 0818-8582-74 dan 0859-6033-2525

EMAIL : Houtlannapitupulu93@gmail.com

HOBBIES

Membaca Buku, Menulis Buku, Jurnal dan Penelitian Travelling

MENGAJAR MATA KULIAH

– Hukum Pidana

– Hukum Acara Pidana

– Hukum Pidana Khusus

– Perbandingan Hukum Pidana

– Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP

– Tindak Pidana Korupsi

– Hukum Perlindungan Anak

– Kriminologi

PENDIDIKAN

1. Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta, 1976

2. Sarjana Muda Hukum (BCHK) UNS, Mei, 1979

3. Sarjana Hukum (SH) UNS, Juli, 1982, Jurusan Pidana

4. Pendidikan Notariat FH UI Rawamangun, 1989

5. Akta V (Tatap Muka) IKIP Negeri Jakarta, 1985

6. Magister Manajemen (MM) IPWI, Jakarta, Februari, 2003

7. Magister Hukum (MH) UNTAG, Jakarta, Januari, 2003

8. Kandidat Doktor Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, 2015

PEKERJAAN STRUKTURAL

1. PNS DPK di Asmi Pulomas Sejak Tahun 1983 s.d. 2003

2. Dosen Tidak Tetap (DTT) di FH Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta sejak 1999

3. Dosen Tetap FH UBK Tahun 2006 sampai sekarang

4. Dekan FH UBK 2007-2010

5. Wakil Rektor IV UBK 2010 s.d. 2012

6. Wakil Rektor I UBK 2012 s.d. 2013

7. Wakil Rektor IV UBK Juni 2013 s.d. 2015

PEKERJAAN FUNGSIONAL

1. Saksi Ahli BAP di Polda MetroJaya, Polairud, Mabes Polri, dan Polres Bekasi Sejak Tahun 2009

2. Saksi Ahli di PN Jakarta Selatan Pada Juli 2019

3. Saksi Ahli di PN Tangerang pada 17 September 2019

4. Saksi Ahli di PN Bandung pada 8 Agustus 2020

5. Saksi Ahli di PN Tipikor Jakarta Pusat pada 7 Maret 2022

6. Saksi Ahli di PN Tipikor Jakarta Pusat pada 9 Maret 2022

7. Saksi Ahli di PN Tipikor Jakarta Pusat pada 24 Maret 2022

8. Saksi Ahli di PN Jakarta Pusat pada 13 Juli 2022

9. Dosen Luar Biasa di FE UKRJDA Sejak Tahun 1988-1991

10. Dosen Luar Biasa Jurusan Perpajakan STIAMI Sejak tahun 1990 – 2010

11. Dosen Luar Biasa FH Univ. Attahiriyah (UNIAT) Bukit Duri/ Kampung Melayu Sejak Tahun 2004 s.d. 2008

12. Dosen FE Univ. Mercu Buana Margonda Raya Tahun 2004

13. Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Karet Tensin Jurusan Ilmu Hukum Sejak Tahun 2003 s.d. 2012

14. Pembina LBHB Jakarta

15. Pembina di LBH-FPKP Jakarta

16. Pengajar pendidikan khusus provesi Advokasi Peradi –UBK

17. Dosen FH UBK di Infolahta Mabes Poin Jakarta Tahun 2007-2010

18. Dosen FH UBK di Bareskim Mabes Poin Jakarta Tahun 2007-2010

19. Dosen FH UBK di Polda Metro Jaya Tahun 2007-2012

(Rohman)

Analisis Kasus Sambo, Houtlan Napitupulu: “Pasal 340 Atau 338 KUHPidana”

November, 30, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Hasil Outopsi yang kedua atas mayat korban Josua Hutabarat (Brigadir J) sangat luar biasa dampaknya, menunjukkan peristiwa yang terjadi bukan tembak menembak sebagaimana di publish sebelumnya dalam media. Akan tetapi, faktanya korban di tembak dengan sengaja dan direncanakan.

Perhatian masyarakat atas temuan otopsi kedua ini juga menarik dan melibatkan Komnas Ham, LPSK, mengawal transparansi penanganan kasus Alm Brigadir J ini,” hal itu diungkapkan oleh Houtlan Napitupulu, SH., MM., MH. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Rabu (30/11/2022).

Terkait hasil outopsi ke dua ini, banyak menimbulkan masalah hukum yang juga harus ditegakkan, bagaimana keberadaan hasil otopsi pertama, apakah batal dengan sendirinya demi hukum, atau dapat dimintakan pembatalannya.

Harus ada keputusan hukum terhadap hal itu, tidak boleh dibiarkan agar tidak tampak seolah – olah ada dua hasil otopsi yang berlaku. Hal ini, belum diatur dalam KUHAP. Dan bagaimana konsekwensi hukumnya bagi dokter Forensik yang dibawah sumpah membuat VER hasil otopsi pertama tersebut.

Ini menjadi tugas penyidik polri untuk mengungkapnya, yang sampai sekarang belum ada perhatian dari para penegak hukum atas hal tersebut. Bagaimana dengan alat bukit yang sudah dirobah, dirusak, atau dihilangkan termasuk decorder cctv yang ada disekitar tempat kejadian perkara (TKP). Kemudian, alat bukti apa yang hendak digunakan untuk menggantikan alat bukti yang rusak atau hilang tersebut.

Jika hanya keterangan Bharada E sebagai Justice colaborator yang juga adalah sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan, bagaimana kekuatan pembuktian keterangan Justice colaborator tersebut jika keterangannya tersebut dibantah oleh pelaku turut serta lainnya dalam pembunuhan ini.

Diharapkan, majelis Hakim dapat menggali dan mengumpulkan keterangan saksi yang dapat menjelaskan hal yang semestinya dijelaskan melalui tangkapan layar cctv. Ditambah, dengan adanya pengakuan Bharada E yang kemudian disetujui sebagai Justice Colaborator, membuat makin jelas bahwa tindak pidana yang terjadi adalah Pembunuhan yang disengaja.

Apakah jenis pembunuhan yang disengaja tersebut sebagai Pembunuhan Berencana pasal 340 KUHP dengan Ancaman Pidana mati atau 20 tahun penjara, atau Pembunuhan biasa pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun, masih dalam pemeriksaan pembuktian saat ini di persidangan.

Yang belum jelas saat ini adalah apa motifnya. Sebahagian orang berpendapat bahwa motif tidak perlu dibuktikan, cukup jika perbuatan/ actusreanya sudah terbukti. Tapi bagi saya motif ini sangat diperlukan khususnya pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan dengan turut serta. Dimana motif ini berfungsi selain untuk menguatkan keyakinan dan bukti atas perbuatan dan kesalahan si pelaku, apakah perbuatannya masuk pembunuhan berencana atau tidak.

Karena disitu, perlu dicari atau ditemukan kapan timbulnya motif membunuh si pelaku. Jika tidak ada motif atau timbulnya motif bersamaan dengan timbulnya niat, dan bersamaan dengan dilakukannya pembunuhan, maka dapat dipastikan bahwa pembunuhan yang terjadi adalah pembunuhan biasa pasal 338 KUHP.

Baca Juga : Brigadir “J”: Susi Diduga Telah Memberikan Kesaksian Palsu di Persidangan

Perlunya diketahui motif ini, sekaligus untuk membedakan penjatuhan pidana yang lebih berat bagi yang memiliki motif dengan yang turut serta pasal 55 KUHP untuk melakukan pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP. Dalam hal ini, jika Aktor intelektualnya yang memiliki Motif dan niat membunuh maka peserta lainnya dari Medepleger atau turut serta dianggap motif dan niat aktor intelektual itu lah yang menjadi niat dan motif para pelaku turut serta.

Jika ada pelaku yang tidak punya motif dan niat membunuh tapi mendiamkan, tidak berusaha mencegah pembunuhan atau tidak melaporkannya maka yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai turut serta pasal 55 KUHP, tetapi dipidana melakukan pembantuan pasal 56 jo pasal 340 KUHP.

Oleh sebab itu, dalam hal ini harus jelas rangkaian dari motif (siapa dan apa motifnya) sehingga melakukan Tindak pidana Pembunuhan Berencana dan kapan mulai timbul motif tersebut. Motif ini menimbulkan Niat/ mensrea, maka kapan mulai timbul niat melakukan pembunuhan berencana tersebut.

Sebagaimana diketahui untuk adanya Pembunuhan Berencana harus ada tenggang waktu yang cukup, yang layak signifikan antara timbulnya Niat dengan pelaksanaan pembunuhan. Tenggang waktu yang cukup tersebut sudah dapat membuat reda atau tenang suasana hati yang sebelumnya penuh emosi.

Ternyata suasana yang tenang tersebut yang meredakan emosi sipelaku tidak membuat dirinya untuk membatalkan niatnya tapi malah menggunakan tenggang waktu yang cukup tersebut untuk menyusun suatu rencana bersama dengan turut serta lainnya, seperti alat apa yang hendak digunakan untuk membunuh sikorban, dimana sikorban dibunuh atau ditembak, bagaimana cara menghilangkan alat bukti, dan cara melarikan diri atau menghindar dari jeratan hukum. Disitulah letaknya, yang perlu diketahui adanya motif, supaya dapat diketahui kapan munculnya Niat membunuh, dan adakah tenggang waktu yang cukup dengan pelaksanaan pembunuhan.

Dalam kasus Sambo ini, selalu memakai motif karena adanya perselingkuhan antara alm josua dan ibu Putri Candrawati. Jika ini, yang menjadi motif sangat rasional jika Sambo marah besar, emosi yang tinggi terlepas benar atau tidaknya perselingkuhan tersebut, yang jelas motif itulah yang memicu kemarahan dan menimbulkan niat untuk membunuh alm Josua.

Maka kapan munculnya motif dan niat tersebut. Jika motif perselingkuhan tersebut didengar dan diketahui oleh Sambo saat di Rumah Magelang, maka Niat membunuh sudah timbul sejak di Magelang. Sebab, saat mendengar adanya perselingkuhan tersebut yang membuat emosi Terdakwa jadi memuncak, dan selanjutnya niat membunuh tersebut di wujudkan di rumah dinas saguling, Jakarta, pada 8 Agustus, atau dua hari kemudian setelah timbul motif dan niat untuk membunuh.

Semestinya tenggang waktu dua hari tersebut sejak timbul puncak emosi terdakwa hingga timbul niat membunuh, sudah seharusnya, terdakwa kembali merenungkan, mempertimbangkan apakah dia meneruskan perbuatannya atau membatalkannya dengan segala konsekwensi hukumnya.

Ternyata waktu dua hari yang cukup tersebut justru digunakan menyusun rencana pembunuhan seperti dijelaskan diatas. Semestinya, Jaksa penuntut umum (JPU) dan Majelis Hakim lebih mengarah pemeriksaan pada saksi-saksi tentang apa saja persiapan, perencanaan yang dilakukan terdakwa Sambo dan siapa saja yang ikut dalam persiapan pembunuhan tersebut hingga dapat disimpulkan sudah ada dan terpenuhinya perencanaan pembunuhan.

Jadi yang harus diperiksa adalah persiapannya apa saja, sebelum dilaksanakan penembakan itu, bukan perbuatan yang dilakukan setelah selesainya eksekusi pembunuhan alm Josua. Jika yang dicari dan dikejar adalah perbuatan apa yang dilakukan setelah eksekusi penembakan terhadap alm josua seperti penembakan tembok dengan beberapa tembakan agar tampak seolah-olah yang terjadi adalah baku tembak, atau laporan perselingkuhan pada 9 Agustus ke Polres Jaksel, atau pembagian uang pada anggota turut serta. Maka hal itu semuanya tidak menggambarkan adanya perencenaan.

Sebab, disini perencanaan baru ada jika perbuatan-perbuatan atau persiapan itu dilakukan sebelum dilaksanakan pembunuhan. Kecuali jika adanya tindakan tembak dinding/ tembok, laporan palsu setelah eksekusi adalah bagian yang sudah direncanakan sebelumnya. Misalnya, disepakati oleh para turut serta, nanti atau setelah selesai menembak, baru tampil Sambo untuk menembaki tembok agar dilihat seperti tindakan tembak menembak, maka perbuatan-perbuatan yang terjadi setelah menembak tersebut dapat di kualifisir sebagai Pembunuhan Berencana.

Sebaliknya jika motif itu baru diketahui oleh terdakwa Sambo di Jakarta, setelah mereka pulang dari Magelang 8 Agustus pagi dan diketahui berselingkuh, dari ajudan atau isteri Sambo melalui kontak handphone dari rumah dinas, membuat Sambo marah besar dan muncul niat membunuh, sehingga Sambo pulang kerumah dengan menyiapkan senjata api, lalu sekitar pukul 10.00 WIB terjadi penembakan pada alm Josua, maka kemungkinan yang terjadi adalah Pembunuhan biasa sesuai pasal 338 KUHP, karena tenggang waktu yang sangat singkat antara timbulnya motif dan niat dipagi 8 Agustus disusul dengan penembakan pada alm josua sekitar pkl 10.00 tidak terdapat waktu yang cukup untuk berpikir dengan tenang (sebagai batasan atau kriteria Berencana).

Ciri khas lainnya dari Pembunuhan Berencana ini selalu ada motif yang membuat amarah besar, seperti adanya cinta segitiga atau adanya persaingan bisnis, balas dendam, kebencian yang mendalam, untuk menguasai bisnis dan harta korban. Itu sebabnya, pada pembunuhan berencana ini terdapat hubungan atau saling kenal antara korban dengan si pelaku.

Hubungan saling kenal tersebut menunjukkan ada keterdekatan antara pelaku dengan korban yang potensial memunculkan perselisihan diantara motif yang memicu kebencian, ini menjadi motif untuk melakukan pembunuhan berencana.

Selanjutnya, motif ini mendorong timbulnya niat jahatnya. Maka patut dipertanyakan, kapankah timbulnya niat untuk membunuh. Jika yang diniatkan adalah Pembunuhan berencana, maka harus ada jarak tenggang waktu antara timbulnya niat dengan waktu dilakukannya perbuatan pembunuhan Pada tenggang waktu yang cukup antara timbulnya niat dengan waktu pelaksanaan pembunuhan, selalu di gunakan untuk membuat strategi cara membunuh, menentukan alat yang digunakan, alibinya juga disiapkan, cara menghilangkan alat bukti dan dimana korban dibunuh, semua diatur dalam tenggang waktu tersebut.

Hal diatas, tidak diharuskan ada pada pembunuhan biasa pasal 338 KUHP, karena pada pembunuhan biasa ini, yang terjadi adalah membunuh secara spontan, muncul seketika niat membunuh bersamaan dengan pelaksanaan pembunuhan itu sendiri. Karena itu lebih sukar atau sulit mengungkap kasus pembunuhan biasa pasal 338 ini dibanding dengan pasal 340 Pembunuhan berencana. Karena pada pasal 338 KUHP atau pembunuhan biasa tidak ditemukan hubungan antara korban dgn pelakunya sehingqa tidak ada motif, semua gelap, timbul secara spontan, apalagi jika identitas korban sdh tidak ada atau sengaja dihilangkan oleh pelaku.

Titik tolak penyidikan atas suatu pembunuhan adalah diawali dengan mengidentifikasi korban, melalui identitas korban tersebut, akan ditelusuri siapa dan dimana lingkungan bermain, beraktifitasnya.

Maka pengungkapan kasusnya lebih mudah. Sebaliknya dalam kasus Pembunuhan Berencana, sudah pasti ada hubungan antara korban dengan pelakunya bahkan saling kenal dekat satu sama lain, sehingga cukup dengan mengidentifikasi si korban, sudah dapat dihubungkan siapa pelakunya. Karena dalam kasus Sambo ini, pembunuhan berencana dijuntokan dengan pasal 55 KUHP iaitu Turut serta melakukan pembunuhan berencana.

Maka Konsekwensinya harus dapat dibuktikan siapa yang jadi uit lokker atau aktor intelektualnya atau pembujuk/ penganjur, bersama penganjur ini, terdapat beberapa orang yang menjadi medepleger atau turut serta untuk turut bersama-sama melakukan dan mewujudkan apa kehendak aktor intelektual tersebut.

Dalam medepleger harus terlihat motif dan niat yang sama dengan aktor intelektualnya, sehingga jelas perannya misalnya si A perannya sebagai eksekutor/ pleger atau si B perannya memegangi tubuh korban spy tdk melawan atau si C menganiaya si korban dan menembak sikorban, maka si C disebut sebagai pleger atau eksekutor yang menyelesaikan tindak pidana yang dituju.

Semakin berat peran pelaku turut serta, maka pidananya semakin lebih berat. Dalam Turut serta ini, harus ada persamaan antara niat atau kehendak dari aktornya dengan para turut serta sehingga para ahli berpendapat apa yang menjadi motif dan niat si aktor adalah juga merupakan motif dan niat dari peserta turut serta, timbulnya motif dan niat dari para turut serta sama dengan motif dan niat dari aktir intelektualnya, bisa terjadi karena ada kebencian dan dendam yang sama dari turut serta ini dengan aktor intelektualnya jadi secara kebetulan.

Walaupun umumnya terjadi karena dipengaruhi oleh pemberian sejumlah uang atau barang dari si aktor intelektual, sehingga hukuman yang dijatuhkan pada para turut serta tidak terlalu jauh bedanya dengan hukuman yang di jatuhkan pada aktor intelektualnya.

Jika aktor intelektual membujuk turut serta untuk membunuh sikorban tapi turut sertanya tidak tega membunuh tapi hanya menganiaya saja sikorban, maka disini tidak ada motif dan niat yang sama antara turut serta dengan aktor intelektualnya.

Maka pidana yang di jatuhkan pada aktor intelektual atau uit lokker adalah Percobaan Pembunuhan Berencana pasal 53 KUHP jo Pasal 349 KUHP, dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Sementara pada anggota turut serta hanya dipidana dengan pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan biasa dengan ancaman pidana 5 tahun penjara.

Aktor intelektual disebut pembujuk atau uitlokker, membujuk turut serta dengan memberikan hadiah sebagai sarananya, dan orang yang turut serta tidak berada dalam posisi terpaksa tapi bebas menentukan sikapnya apakah bersedia atau menolak bujukan sang aktor utk membunuh si korban.

Bukan sebagai pemberi perintah atau doenpleger sebab pada orang yang diperintah tidak dapat menentukan kehendaknya apakah menolak perintah tersebut, tetapi pasti mematuhi perintah tersebut dengan syarat isi perintah tidak melanggar hukum, yang memberi perintah (berwenang memberikan perintah) tersebut dan si pemberi perintah adalah atasannya langsung (Pasal 51 KUHP).

Karena itulah, orang yang berada dalam posisi menjalankan perintah tidak dapat dipidana. Pertanyaannya apakah ada pelaku yang diperintah dalam kasus ini, sehingga dilepaskan dari tuntutan pidana?. jawabnya tidak ada. Sebab, isi perintah tidak boleh melanggar hukum.

Semua adalah pelaku turut serta medepleger untuk pasal 340 KUHP. Tapi saya tidak habis pikir, jika satu tindak pidana dilakukan pada korban yang sama, dengan jenis tindak pidana yang sama, di TKP yang sama dan dalam waktu yang sama, tapi kok ancaman pidananya bisa berbeda, ada pelakunya diancam pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana dengan pidana mati).

Akan tetapi ada pelaku yang diancam dengan pasal 338 KUHP pembunuhan sengaja, dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Semestinya ini tidak boleh ada dua dakwaan pasal (Pasal 340 KUHP dan 338 KUHP). Kecuali maksudnya adalah dakwaan subsideritas dakwaan primer (pasal 340 KUHP Subsider Pasal 338 KUHP).

Maksudnya adalah pidana pada Bharada E, lebih ringan maka digiring pasal 338 KUHP. Harusnya, tetap didakwa pasal 340 KUHP tapi bukan sebagai turut serta pasal 55 KUHP tetapi Membantu atau medeplegtegheid pasal 56 KUHP, dimana pelakunya dikurangi sepertiga dari ancaman pidana maksimal maka dalam kasus ini pidananya adalah dikurangi 1/3 dari 20 tahun, sekitar 16 tahun tujuh bulan penjara.

Dengan status pelaku Bharada E sudah sebagai Justice Colaborator maka pidananya diputus oleh Hakim jauh lebih ringan dibanding pelaku lainnya. Hakim bebas menjatuhkan pidana dari ancaman pidana maksimum pidana mati atau 20 tahun penjara hingga satu tahun penjara pidana paling terendah, sesuai dengan keyakinan Hakim. Jadi bukan pasal yang didakwakan yang dirobah, tapi pidana yang dijatuhkan di rendahkan untuk bharada E.

Sebaliknya, untuk ibu PC apakah bisa didakwakan dengan pasal 340 KUHP, saya merasa pesimis, dengan alasan berdasarkan info yang beredar, keterlibatannya adalah hanya pada saat terjadinya atau setelah eksekusi di rumah dinas. Misalnya, dua hari kemudian setelah eksekusi membuat laporan palsu ke Polres Jaksel, atau ada saksi melihat PC dilantai tiga saat eksekusi, atau ada keterangan saksi yang menyatakan supaya pelaku diam tidak membocorkan rahasia ini.

Masing-masing disinyalir dibayar sekian rupiah, maka perbuatan tersebut bukan pembunuhan berencana, jika hal-hal tersebut dilakukan PC setelah terjadinya pembunuhan, hal itu tidak masuk unsur perencanaan yang merujuk harus ada motif, harus ada niat yang timbul sebelum terjadi pembunuhan bukan pada saat atau setelah terjadi eksekusi.

Jika perbuatan PC setelah terjadi eksekusi atau pada saat pembunuhan, maka pasal yang didakwakan adalah pasal 56 Jo pasal 340 KUHP, Pembantuan melakukan Pembunuhan berencana yang ancaman pidananya dikurangi, sepertiga dari ancaman pidana 13 tahun 7 bulan ditambah sepertiga dari obstruction of justice pasal 217 KUHP menghilangkan/ merusak alat bukti dan membuat laporan palsu di Polres Jaksel,” demikian penjelasan Kasus Alm Brigadir J dari Prespektif Hukum Pidana Tertentu Houtlan Napitupulu, SH., MM., MH., Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK).

Baca Juga Berita lainnya terkait Ferdy Sambo dan Putri Candrawati :  Rekontruksi Dugaan Pembunuhan Brigadir J, 97 Personil Polisi Diduga Melanggar Kode Etik

(Rohman)

Galian C Gunung Kendeng Perusak Jalan, Ratusan Warga Prawoto Turun ke Jalan

November, 30, 22

Pati – Cakranusantara.net | Ratusan Warga Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah ramai-ramai padati jalan, keluhkan akses jalan yang kian rusak parah.

Sebagai bentuk protes terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati dalam aksi itu, warga menanam pohon pisang di area yang berlubang, Rabu (30/11/2022).

Kapolsek Sukolilo AKP Sahlan mengatakan, hal itu memang murni spontanitas warga, yang merasa kesal, karena jalan sepanjang 12 KM tersebut mengalami rusak parah, dan tak kunjung diperbaiki.

“Spontanitas, mereka protes karena jalan yang sudah rusak parah tak kunjung diperbaiki,” ujar Sahlan saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Walaupun jalan berlubang tersebut ditanami pepohonan, akses jalan disana tetap berjalan lancar seperti biasa, namun pengendara harus berhati-hati saat melintas.

“Aksi itu, tidak menimbulkan kegaduhan ataupun semacamnya, juga tidak terjadi kerusuhan, semua aman,” tutupnya.

Jalan sepanjang itu, tak kunjung diperbaiki, sudah sejak 2 tahun yang lalu. Kerusakan diperparah disinyalir lantaran banyaknya kendaraan tambang galian C yang armadanya melintasi jalan tersebut.

Sebagaimana kita ketahui, kendaraan tambang itu mengambil material dari Pegunungan Kendeng,” ditambahkan warga lainnya yang turutn jalan.

Sementara, Pemkab Pati terkesan ogah-ogahan untuk memperbaikinya, hanya menguruk lobang dengan tanah padas. Metode seperti itu, hanya selang beberapa hari sudah “kocar-kacir” lagi.

“Terlebih, belum lama ini, menyebabkan banjir bandang, yang beberapa kali juga sudah ‘merangsek’ ke permukiman warga,” tambahnya.

Baca Juga : Tak Mau Ketinggalan, Ponpes Yanbu’ul Ulum Sukolilo Juga Kerahkan Pasukan Ikuti Apel Kebangsaan

(*/Red)

Kapolri Pastikan Proses Pencarian Kru Helikopter P-1103 Maksimal

November, 30, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Kapolri mengungkapkan bahwa, insiden jatuhnya Helikopter P-1103 di Perairan Bangka Belitung, merupakan duka bagi seluruh keluarga besar institusi Polri.

Menurut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, peristiwa tersebut terjadi ketika Helikopter P-1103 melakukan perjalanan dari Pangkalan Bun ke Pondok Cabe. Namun, di tengah penerbangan heli itu diterjang oleh cuaca buruk.

“Kami keluarga besar Kepolisian mendapatkan musibah karena ada satu pesawat helikopter kita P-1103 yang dalam perjalanan dari Pangkalan Bun akan kembali ke Pondok Cabe, dua helikopter. Karena mendapatkan kondisi cuaca buruk, sehingga satu helikopter lost contact,” kata Sigit usai penyematan Brevet Hiu Kencana TNI AL di Dermaga 100 Jakarta Utara, Senin (28/11/2022).

Untuk saat ini, Sigit menegaskan, pihaknya telah melakukan langkah-langkah maksimal untuk melakukan proses evakuasi dan pencarian terhadap kru dari helikopter tersebut.

Bahkan, kata Sigit, pencarian dan evakuasi tersebut, Polri bersinergi dengan TNI Angkatan Laut (AL), Basarnas, dan masyarakat setempat dalam prosesnya.

“Saat ini pencarian terus dilakukan dari Polri sendiri dengan kapal dan helikopter yang kita miliki kemudian dibantu Basarnas, TNI Angkatan Laut dan beberapa kapal masyarakat,” ujar Sigit.

 

Sejauh ini, menurut Sigit, setelah peristiwa tersebut pihaknya telah menemukan pelampung, kursi yang diduga bagian dari helikopter tersebut. Serta satu korban jenazah dari salah satu kru personel kepolisian.

Sigit menyebut, dengan adanya proses pencarian dan evakuasi maksimal yang dilakukan pihaknya segera bisa menemukan para kru personel kepolisian serta helikopter.

“Tentunya harapan kita, seluruh anggota yang saat ini belum ditemukan segera bisa kita temukan, termasuk juga helikopter bisa kita temukan,” ucap Sigit.

Lebih dalam, Sigit pun meminta doa dan dukungan bagi seluruh pihak terkait dengan proses pencarian dan evakuasi dari Helikopter P-1103 tersebut.

“Mohon doanya mudah-mudahan segera bisa kita dapatkan dan mudah-mudahan juga masih ada kabar baik untuk anggota-anggota kita yang lainnya untuk ditemukan,” kata Sigit.

“Tentunya, sekarang ini sedang kita fokuskan, mohon doanya segera bisa kita temukan secepatnya dan tentunya kita akan mengambil langkah-langkah selanjutnya terkait dengan proses setelah selesai proses evakuasi nanti,” tambah Sigit sekaligus mengakhiri.

(*/Red)

Dr. Kurnia Zakaria: Kasus Suap Hakim Agung

November, 30, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Suap menyuap merupakan modus yang dipergunakan untuk mempengaruhi proses pemeriksaan peradilan karena mempunyai sebuah kepentingan yang sama.

Hal itu diungkapkan oleh Dr. Kurnia Zakaria, SH., MH., bagi pihak penerima suap juga punya hak otoritas untuk memenuhi atau tidak memenuhi pemberi suap yang kita kenal kejahatan Transnasional,” ungkap Dr. Kurnia.

Adanya unsur untung rugi, antara pemberi suap dan penerima suap. Bila penerima menolak bisa dianggap adanya percobaan penyuapan. Namun jika ada inisiatif pemberi maupun permintaan penerima disitu ada dugaan Pungutan Liar (Pungli) atau Pemerasan. Jika pemberian dalam bentuk ucapan terima kasih diduga terjadi Gratifikasi.

Terjadinya suap menyuap dalam dunia Peradilan menurut Emile Durkheim tentang “MORALITAS HUKUM” bahwa :

1. Tindakan yang tidak bermoral ada dalam rumusan Hukum Pidana,

2. Hukum merupakan moralitas bagaimana manusia berinteraksi sosial dan menjalankan fungsi sosialnya,

3. Hukum mencerminkan moralitas para aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan advokkat) yang dirumuskan dalam UU oleh legislator sesuai asas-asas hukum yang dianut,

4. Hukum merupakan moralitas tempat hukum untuk dibuat dan dilaksanakan.

Hukum dirumuskan dan dijalankan secara konsisten antara asas yang ditetapkan dengan isinya. Peter Blau mengemukakan dalam suap menyuap dalam pertukaran kekuasaan dalam hubungan ketergantungan antar pihak berdasarkan perbedaan kekuasaan dan konsekuensi materi. Pihak Aparat Penegak Hukum (Hakim Jaksa Polisi) mempunyai Hak Kekuasaan sedangkan pihak berperkara (advokat dan masyarakat) punya tawaran materi.

Dalam kasus suap Hakim Agung kita ingat ada Kasus besar penyuapan di Mahkamah Agung (MA) yang saya catat antara lain :

1. Kasus Penyuapan oleh PROBOSUTEDJO

Pada bulan Juni tahun 2004 terdakwa Probosutedjo dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dana reboisasi hutan di Kalimantan senilai 100 miliar rupiah dimana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (PT Jakarta) divonis 2 tahun penjara, maka lewat pengacara Probosutedjo, Harini Wiyoso (mantan hakim PT Yogyakarta menyuap majelis hakim agung yang diketuai Bagir Manan (Ketua MA saat itu) sebesar 5 miliar rupiah melalui staf MA panitera Pono Waluyo. Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta saat itu Harini divonis 4 tahun penjara sedangkan Pono divonis 3 tahun penjara, sedangkan putusan Kasasi MA Probosutedjo divonis 4 tahun penjara (ditambah/diperberat).

2. Kasus Suap terhadap Staf MA DJONI SUPRATMAN

Pada bulan Juni 2013 Staf MA di Bdiberadan Pendidikan, Pelatihan Hukum dan Peradilan MA Djoni Supratman sebagai makelar kasus diberi imbalan oleh advokat Mario Cornelio Benardo dari Kantor Hukum Hotma Sitompoel & Associates sebesar 150 juta rupiah atas nama kliennya Hutama Wijaya untuk pengurusan Kasasi korban Penipuan Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Kampar Riau yang dilakukan terdakwa Koestanto Harijadi Direktur PT. Grand Wahana Indonesia. Hutama Wijaya bersama-sama Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke MA atas putusan bebas terdakwa saat itu di PN Jakarta Selatan. Melalui Djoni berusaha menyuap Majelis Hakim Agung yang diketuai Gayus Lumbun beranggotakan hakim agung Andi Abu Ayyub Saleh dan Zaharuddin Utama. Djoni mempertemukan dengan staf Hakim Agung Andi Ayyub, Suprapto dengan tawaran suap 200 juta rupiah tetapi ternyata saat penyerahan berkas memori Kasasi Suprapto meminta tambahan imbalan 500 juta rupiah. Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta menvonis Djoni Supratman 2 tahun penjara sedangkan advokat Mario Cornelio divonis 4 tahun penjara.

3. Kasus Makelar Kasus Sekretaris MA NURHADI

Sekretaris MA Nurhadi sempat disebut-sebut dalam persidangan oleh para saksi dalam persidangan perkara Tipikor suap Panitera PN Jakarta Pusat Edy Nasution tahun 2016 lalu. Tahun 2019 Nurhadi bersama-sama menantunya Rezky Herbiyono menerima suap dan gratifikasi dari pihak Pemohon Kasasi PT. Multicon Indojaya Terminal senbesar 46 miliar rupiah. Dalam putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Nurhadi dan Rezky divonis 6 tahun penjara.

4. Kasus Suap Hakim Agung SUDRAJAT DIMYATI.

Hakim Agung Sudrajat Dimyati diduga menerima suap senilai 2,2 miliar rupiah dari pihak Pemohon Kasasi dalam Kasus Pailit Koperasi Simpan Pinjam Intidana (KSP Intidana) yang beraset 950 miliar rupiah simpanan dari para anggotanya yang berjumlah 3.800 orang. Pemohon anggota KSP Intidana Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto mengajukan kasasi melalui kuasa hukum advokat Yosep Parera dan Eko Suparno, dimana mereka berdua menghubungi staf MA Desy Yustriamengajak juga sesama staf MA bersama-sama Muhajir Habibie, Nurmanto Akmal, Albasri, dan hakim yustisial MA/Panitera Pengganti Elly Tri Pangestu dan Prasetio Nugroho membuat kesepakatan agar dalam vonis kasasi MA para Majelis Hakim MA yang diketuai Syamsul Maarif beranggotakan Sudrajat Dimyati dan Ibrahim memutuskan KSP Intidana Pailit, walaupun akhirnya putusan MA Membatalkan Pailit KSP Intidana. Perbuatan mereka oleh KPK dianggap melanggar pasal 12 huruf c atau pasal 12 huruf a dan b atau pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Kasus suap Hakim Agung GAZALBA SALEH

Hakim Agung Gazalba Doktoral lulusan Universitas Padjajaran Bandung tercatat sebagai anggota Majelis Hakim Agung dalam Putusan Peninjauan Kembali Terpidana mantan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan Edy Prabowo mengurangi hukuman terpidana dari 9 tahun penjara menjadi 5 tahun penjara. Hakim Agung Gazalba Saleh diduga disuap melalui Prasetio Nugroho (hakim yusitisial/panitera pengganti Hakim Agung Gazalba Saleh) agar dalam putusan Kasasi atas nama terdakwa Budiman Gandi Suparman (Ketua Umum KSP Intidana tahun 2015-2018) menvonis terbukti bersalah dan dihukum penjara, karena dalam putusan di PN Semarang terdakwa Budiman Ketum KSP Intidana divonis bebas. Pihak Heryanto Tanaka dan Ivan Kusuma menginginkan agar Majelis Hakim Agung Kasasi Perkara Pidana dengan terdakwa Budiman yang diketuai Sri Murwahyuni beranggotakan Gazalba Saleh dan Prim Haryadi menghukum penjara terdakwa 5 tahun penjara, walaupun hakim anggota Prim Haryadi membuat dissenting opinion.

MA menurut catatan Kurnia Zakaria berkontribusi terhadap Pembebasan Bersyarat 23 Napi Tipikor dan dalam putusan PK Napi Tipikor telah mendiskon (mengurangi) vonis 15 napi Tipikor.

Sedangkan PP No.19 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan UU No.22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur Pembatasan Remisi dan Pembebasan bersyarat Napi Koruptor diabaikan MA dan Kejaksaan Agung sendiri.

Menurut Kurnia Zakaria masalah Penalisasi, Depenalisasi, Kriminalisasi, dan Dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi. Sanksi Hukum Pidana harus bersifat Rasionalisasi.

Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari penetapan tujuan pemidanaan dan efek penjeraan bagi pelaku maupun potensi pelaku, sehingga pemidanaan harus efektif dimana pembuktian terbalik dan pemiskinan diterapkan dalam Legislasi Hukum Pidana Indonesia. Putusan Hakim adalah Mahkota Hakim dan Nilai Kemuliaan Hakim,” tandas Dr. Kurnia Zakaria.

(Rohman)

208 Perangkat Desa Ikuti Bimtek SIPADes Tahun 2022

November, 28, 22

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat (Pj) Bupati Pati hadiri pembukaan bimbingan teknis (Bimtek) Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADes) tahun 2022.

Materi bimtek Sipades akan disampaikan oleh Diva Nugroho Saputro Analis kebijakan ahli muda, dan Pradipta Adiyasa Analis pengelola keuangan Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah.

Bimtek Sipades secara resmi dibuka oleh Pj Bupati Pati, ia menyebut, peserta akan mendapatkan pengetahuan tentang pemanfaatan aset desa secara akuntabel, di The Safin Hotel.

Dalam arahannya, Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro mengatakan, pencatatan aset desa ini harus dilakukan dengan baik dan akuntabel. Menurutnya, pencatatan aset desa yang dilakukan dengan baik tentunya akan mudah untuk dipertanggungjawabkan.

“Kita sudah melaksanakan pembangunan yang ada diwilayah bapak dan ibu sekalian, tapi kalau tidak dibarengi dengan pencatatan aset dengan baik, tentunya akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari,” ungkap Henggar. Senin (28/11/2022).

Dengan adanya aplikasi SIPADes ini, Henggar berharap nantinya aset-aset desa, bisa dengan mudah untuk dilihat.

“Sehingga apa yang sudah bapak ibu laksanakan tentunya juga tercatat dengan baik dan dapat kita manfaatkan aset-aset yang sudah kita bangun,” harapnya.

Henggar menambahkan, saat ini betapa pentingnya pengelolaan aset desa dilakukan. Sehingga melalui aplikasi SIPADES ini tentunya pencatatan aset desa akan betul-betul dilaksanakan dengan baik, akuntabel rransparan serta efisien.

“Jadi inilah yang sangat kami harapkan. Pada pagi hari ini berkumpul mudah-mudahan nanti mendapatkan pencerahan agar bagaimana bisa mengoptimalkan aplikasi SIPADES ini,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan (Tapem) Kabupaten Pati Imam Kartiko menambahkan, pengelolaan aset desa yang dijalankan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum.

“Transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas serta kepastian nilai akan meningkatkan pendapatan desa serta kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa,” tambahnya.

Namun, terkadang ada kebijakan kepala desa (Kades) serta perangkat desa pada masa lampau, yang tidak sesuai dengan peraturan perundan-undangan yang berlaku pada saat itu, dan mengakibatkan aset-aset desa tersebut, terkadang ada yang sulit untuk dikembalikan.

“Pemanfaatan aset desa oleh pihak lain diluar persetujuan Pemerintah Desa, maupun aset desa yang berdiri diatas tanah masyarakat merupakan beberapa contoh permasalahan yang ada sampai saat ini,” jelas Imam Kartiko.

Oleh karena itu, lanjut Imam Kartiko, dalam menyelamatkan aset desa yang dimiliki adalah dengan upaya tertib fisik, tertib administrasi dan tertib hukum.

“Oleh karenanya, untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset desa tersebut, maka Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meluncurkan aplikasi bernama SIPADes, yang kini sudah berbasis website,” pungkasnya.

Hadir dalam bintek Sipades itu antara lain, Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, Asisten 1 Setda Kabuapten Pati Siti Subiati, Kabag Tapem Imam Kartiko.

Sesuai jadwal, bimtek Sipades ini akan dilaksanakan selama dua hari (28-29 November 2022). Pada hari pertama, sebanyak 208 perangkat desa yang ditunjuk sebagai operator Sipades dari wilayah Kecamatan Pati, Margorejo, Tlogowungu, Gabus, Winong, Gembong, Trangkil, Wedarijaksa, Juwana dan Jakenan serta sepuluh Kasi Pemerintahan Kecamatan dan perwakilan dari Perangkat Daerah, yaitu Inspektorat Daerah dan Dispermades Kabupaten Pati.

Sedangkan untuk hari kedua, bimtek ini akan diikuti oleh sebanyak 193 orang perangkat desa yang ditunjuk sebagai operator Sipades. Yaitu dari wilayah Kecamatan Sukolilo, Kayen, Pucakwangi, Batangan, Margorejo, Tayu, Dukuhseti, Cluwak, Gunungwungkal, Jaken dan Tambakromo.

(*/Red)

Lagi..!! Jalan Bumiayu – Wonorejo Menjatuhkan Warga Saat Melintas

November, 28, 22

Pati – Cakranusantara.net | Lagi..!!, Jalan Bumiayu menuju Wonorejo terus menjatuhkan warga yang melintasinya. Pasalnya, jalan itu berlubang dan licin saat musim penghujan, karena sempat diurug dengan tanah.

Data yang dihimpun media ini, Karjo warga Desa Wonorejo (Warga sekitar jalan itu) mengatakan, jika memang jalan itu sudah sering menjatuhkan warga saat melintas, utamanya saat musim penghujan seperti saat ini.

“Saat hujan begini, memang jalan itu licin, rawan menjatuhkan para pengguna sepeda motor khususnya, jadi harus ekstra hati-hati. Selain itu, jalannya juga berlubang,” katanya. Senin (28/11/2022).

Kami berharap, ada perhatian dari pemerintah daerah (Pemda) melalui dinas terkait (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR) Kabupaten Pati.

“DPUPR selaku yang membidangi agar segera melakukan tindakan, untuk segera memperbaikinya. Karena jangan sampai hal seperti itu terjadi lagi,” harapnya.

Tidak menutup kemungkinan, kejadian serupa bisa terulang kembali jika jalan itu dibiarkan berlarut-larut. Pasalnya, selain licin jalan itu juga dipenuhi lubang.

“Otomatis, saat hujan seperti ini, pengendara pasti kurang fokus saat mengendarai sepeda motornya. Apalagi saat berpapasan dengan Roda empat atau lebih,” lanjutnya.

Ditambahkan, Ragil warga setempat lainnya, jika jalan itu dibiarkan berlarut-larut, maka Pemda melalui DPUPR harus bertanggungjawab. Apalagi jika sampai terjadi korban jiwa.

“DPUPR harus bertanggungjawab jika terjadi kecelakaan, yang hingga mengakibatkan meninggalnya seseorang. Karena, diduga telah dengan sengaja membiarkan jalan itu berlubang berlarut-larut,” tegasnya.

Sejauh ini, sudah puluhan lebih warga yang terjatuh di sepanjang jalan itu saat melintasinya, hingga ada yang giginya rontok, saat terjatuh dijalan berlubang itu.

“Dia terjatuhnya saat senja, tepatnya di depan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Wonorejo,” tutupnya.

Jalan Bumiayu-Wonorejo Sudah Mendapatkan Perawatan Dari DPUPR Pati

(Rohman)

Bersama Awasi Pemilu 2024, Jangan Biarkan Ada Kecurangan, Laporkan

November, 28, 22

Pati – Cakranusantara.net | Anggota DPR-RI bersama Bawaslu ajak bersama-sama awasi penyelenggaraan pemilu pada 2024 mendatang di Jogja aspirasi Riyanta, SH, kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Dalam arahannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Pati Ali Ahmadi mengatakan, jika penyelenggaraan pemilu ini memang harus diawasi, karena meskipun sudah diawasi, masih saja seperti itu.

“Meskipun, sudah diawasi, tetap masih saja ada kejanggalan-kejanggalan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta demi meraih tujuannya,” ujar singkat Ali Ahmadi, sembari membuka giat itu.

Ditambahkan Bawaslu Jateng Muhammad Rofi’udin mengatakan, jika Bawaslu merupakan Wasit yang nantinya bisa memberikan kartu kuning, merah ketika ada peserta yang telah melakukan pelanggaran.

“Masyarakat, berhak membantu mengawasi dalam penyelenggaraan pemilu, dan bilamana ada terjadi pelanggaran Segera laporkan, agar bisa segera di lanjuti,” tegasnya.

Berhati-hatilah dalam memilih calon, karna yang menjadi pilihanmu merupakan masa depanmu, pada 5 tahun kedepan, jadi jangan sampai salah pilih.

“Jangan sampai, hanya penilaian sepintas saja, apalagi jika karena unsur money politik, yang hak suaramu dibeli dengan sejumlah uang. Karena itu nantinya bisa menyengsarakanmu,” ujarnya.

Sementara itu, Riyanta., SH., yang juga merupakan anggota DPR-RI Komisi ll berpesan, janganlah merasa bangga, karena nanti kalian pasti bakal menjadi Tim suksesnya orang luar daerah.

“Nantinya pasti banyak calon luar daerah yang masuk ke Pati. Sementara, untuk menjadi ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat itu sangat susah, karna disitu ada kepentingan orang banyak, untuk mencapai tujuannya masing-masing,” pesannya.

Ia berharap, Bawaslu mohon dibantu oleh teman-teman jurnalis, agar terjadi pemilu yang jujur dan adil serta bersih dari berbagai macam kecurangan.

”Jangan justru sebaliknya, malah dibantu untuk melakukan kelicikan, demi mencapai tujuannya dengan jalan menempuh berbagai macam cara, termasuk kecurangan,” harapnya.

Bawaslu Pati Gelar Sosialisasi Pengawasan Penyelenggara Pemilu Bersama Anggota DPR-RI

(MH/Red)