Pungli, KTH “Tani Makmur” Maitan Capai Milyaran Rupiah Raib

Desember, 2, 22

Pati – Cakranusantara.net | Dugaan Pungutan Liar (Pungli) oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) “Tani Makmur” mencapai Milyaran rupiah raib. Pasalnya, uang itu dinilai tidak ada kejelasan dalam pertanggungjawabannya dimata hukum.

Dalam pelaksanaannya hingga Juli 2022 telah diterbitkan persetujuan pengelolaan Hutan Sosial sebanyak 7.644 (tujuh ribu enam ratus empat puluh empat) unit SK untuk 1.106.221 (Satu juta seratus ribu enam ribu dua ratus dua puluh satu) kelompok masyarakat dengan luas mencapai ±5.019.111,09 (lima juta sembilan belas ribu seratus sebelas koma nol sembilan) hektare.

Perlu ditegaskan, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud diatas, serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tidak dipungut biaya.

Maka, persetujuan pengelolaan hutan sosial melalui skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, HTR, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan tidak dipungut biaya. Namun kenyataannya, dalam KPH Desa Maitan dipungut sebesar 2 Juta rupiah Perhektar.

Pungli itu, jika dikumpulkan atau ditotal (2 juta rupiah dikalikan 5 Juta hektar) sama dengan Sepuluh Milyar rupiah. Namun, meski demikian, pungli yang sudah terkumpul sebanyak itu seakan tidak ada kejelasan dalam pertanggung jawabannya.

Baca Juga Berita Sebelumnya ; Polemik KTHM Maitan, Dua Juta Perhektar: Pihak Kejari Pati Klarifikasi

Menyikapi hal itu, Camat Tambakromo Mirza Nur Hidayat saat dikonfirmasi melalui via pesan singkat WhatsApp menjawab, jika ia tidak mengetahui akan hal itu. Karena hal itu sudah terjadi jauh sebelum saya menjabat sebagai camat disini.

“Masalah itu, saya tidak tahu menahu, jadi silahkan bisa langsung berkoordinasi dengan pihak yang bersangkutan, atau koordinasi dengan pihak Desa yang membidangi,” jawab singkatnya. Jum’at (2/12/2022).

Sementara itu, Kepala Desa Maitan Patmo saat dikonfirmasi terkait hal itu melalui pesan singkat WhatsApp tentang siapa yang mengelola, dan peruntukannya, dan apakah bisa dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak menjawab, seharusnya yang bertanggung jawab ya yayasan gema ps.

“Semua desa yang berdampingan dengan hutan pasti mendapatkan SK darinya, untuk wilayah Pati. Semua yang mengatur pak saman. Karena mencontoh dari desanya, yang sudah terbukti jika SK IPHPS sudah keluar,” jawabnya.

Akhirnya, semua kelompok tani hutan (KTH) merapat ke saman. Agar mendapat SK perhutanan sosial sepertinya, seperti itulah awal ceritanya.

Saman merupakan salah satu perwakilan dari lembaga GEMA PS. Yang menjadi pendampingan pengajuan permohonan SK perhutanan sosial di wilayah Kabupaten Pati, Rembang, Purwodadi, Blora,” lanjutnya.

Untuk desa Maitan sendiri namanya bukan gema PS, tapi KTH “tani makmur” yang ikut pendampingan di gema PS. Maitan mendapatkan surat edaran (SE) dari kementerian LHK kalau tidak memakai uang. Akhirnya, uang hasil iuran sementara belum di setorkan ke Saman.

“Akhirnya, terjadilah pengaduan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati kalau KTH “tani makmur” diduga telah melakukan pungli,” ujarnya.

Sementara itu, yang melakukan iuran bukan hanya KTH Desa Maitan saja. Melainkan, Desa pakis Kecamatan Tambakromo, Desa Godo, Kecamatan Winong. Dan uang sudah di setor ke Saman, juga tidak ada apa apa.

“Desa itu ya tetap aman tidak ada panggilan dari kejaksaan seperti Maitan. Terjadinya iuran berdasarkan intruksi dari gema ps. Setelah iuran terkumpul baru dapat surat edaran,” tegasnya.

Disinggung, sudah diminta untuk dikembalikan kewarga oleh Kejaksaan hingga Jum’at (18/11/2022) tapi kok tidak segera di kembalikan menjawab, Info dari pengurus KTH “tani makmur” jika uang sudah dipersiapkan.

“Namun, setelah dikumpulkan ternyata uangnya tidak mau dikembalikan. Dengan hasil kesepakatan dari semua anggota kelompok, agar dibentuk saja badan koperasi yang bergerak di bidang pertanian. Untuk lebih jelasnya, bisa tanya pada kelompok yang membidangi,” tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan, tim awak media belum koordinasi lebih lanjut ke pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat.

Gambar hanya pelengkap bahan berita

Bersambung

(Rohman)

Tanah GOR di Tukar Guling Dengan Dua Bidang Tanah Luar Desa, Kades Puri Terima Suap 2 M

Desember, 2, 22

Pati – Cakranusantara.net | Tukar Guling sebidang Tanah milik Desa Puri, Kecamatan/ Kabupaten Pati, Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati dinilai tidak ada kejelasan. Pasalnya, tukar guling itu diduga kurangnya ketranparanan.

Data yang dihimpun media ini, Innesial WB warga Desa Puri mengatakan, jika pihaknya sejauh ini belum mengetahui dengan pasti akan adanya tukar guling itu, apakah sudah selesai atau belum.

“Menurut pengakuan Kepala Desa (Kades) Puri Harsono Jumait pada waktu itu sempat mengatakan, jika tanah GOR (Gedung Olah Raga) Kabupaten Pati, sudah di tukar guling dengan tanah depan Abu Bakar dan di Desa Sukoharjo dukuh cacah dekat makam,” katanya. Jum’at (2/12/2022).

Tukar guling itu terjadi kisaran tahun 2020 yang lalu, dengan perhitungan nominal sebesar 21 Milyar rupiah, yang ditukar dengan dua bidang tanah milik Pemkab dengan nilai sebesar 24 Milyar.

“Setelah tempat itu kami kroscek ternyata yang satu bidang adalah atas nama hak milik perorangan, bukan peralihan tukar guling, bahkan sekarang sudah menjadi kaplingan,” sambungnya.

Baca juga ; Tukar Guling “Bakal” Lapangan Kedungpanjang Soneyan Dibatalkan, Ini Sebabnya

Sementara itu, Kades Puri Harsono Jumait saat dikonfirmasi diruang kerjanya pada Selasa (29/11/2022) Pagi membenarkan itu, jika GOR memang telah ditukar guling dengan dua bidang milik Pemkab, pada 2021 lalu.

“Pengajuannya terjadi sejak tahun 2019, dan 2021 baru secara sah ditukar guling hingga peralihan hak. Namun, tukar guling itu, berada di dua Desa yang berbeda,” jawabnya.

Adapun tempat itu, yang satu bidang berada di Desa Muktiharjo, dengan lokasi blok Abubakar maju sedikit, ada gardu kanan jalan, dengan luas sekitar 1 Hektar.

“Kemudian yang satu bidang lagi di Dukuh Cacah, Desa Sukoharjo, berada di kanan jalan, arah ke Desa Banyuurip (blok kuburan) dengan luas Setengah hektar,” lanjutnya.

Dalam peristiwa tukar guling tanah desa itu. Tanah, pada bangunan GOR dinilai sebesar 21 Milyar rupiah yang ditukar dengan Dua Bidang Tanah milik Pemkab sebesar 22 Milyar rupiah.

“Tanah hasil tukar guling dengan Pemkab itu semestinya saya tombok 1 milyar rupiah. Namun, saya tidak mau karena hasilnya tidak sesuai dibandingkan dengan tanah GOR, dan sekarang semua sudah ditanami tebu,” imbuhnya.

Sebelumnya, saya juga sempat dilaporkan ke Polda, atas dugaan telah merima suap sebesar 2 Milyar (M) rupiah, karena sampai terjadi tukar guling waktu itu. Dan saya juga sudah sempat dipanggil.

“Dulu saya juga pernah dipanggil ke Polda, untuk dimintai keterangan terkait itu, ya saya datangi, sesuai dengan panggilannya,” jelasnya.

Dulu, Desa memang mendapatkan 60 persen dari hasil sewa areal/ wilayah GOR, sebelum di tukar guling. Dalam realisasinya, ditransfer langsung dari Pemkab.

“Pentransferan secara langsung dari Pemkab, melalui Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Pati, selaku yang membidangi tempat itu,” tambahnya.

Setelah itu, sekarang pihak Desa masih mendapatkan 60 Juta rupiah pada setiap tahunnya. Uang itu, diperuntukkan untuk kegiatan sedekah bumi. Namun, dalam praktek realisasinya, pihak Desa hanya terima manfaat saja.

“Karena semua anggaran yang menentukan peruntukannya langsung dibayar dari pihak Disporapar itu sendiri, dari nominal yang sudah ditentukan itu. Bukan, diberikan uang tunai ke pihak Desa,” tutupnya.

(Rohman)

Srikandi Lindu Aji Jolosutro Serahkan Bantuan Terdampak Banjir Bandang Sinomwidodo

Desember, 3, 22

Pati – Cakranusantara.net | Selepas Lindu Aji Jolo Sutro DPC Pati menyerahkan bantuan kepada warga terdampak musibah banjir bandang di Desa Sinomwidodo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah kemarin. Kali ini, Srikandi Lindu Aji Jolosutro mengulurkan tangan.

Ketua Srikandi Jolosutro Chika Kanza mengatakan, bantuan yang diberikan adalah benda-benda yang sangat dibutuhkan pengungsi di Posko Desa Sinomwidodo.

Diantaranya sabun mandi, shampoo, sikat gigi, pampers, minyak kayu putih, deterjen, minyak goreng, pakaian bersih, dan benda kebutuhan sehari-hari yang memang sangat dibutuhkan warga di lokasi bencana.

“Alhamdulillah, hari ini kita masih dapat diberikan kesempatan membantu saudara kita yang sedang terkana musibah. Meskipun tidak seberapa, semoga dapat meringankan beban korban terdampak banjir,” ujarnya. Jum’at (2/12/2022).

Baca Juga ; IPIP Lahir Untuk Berbagi Terhadap Sesama, Banjir Pati Selatan

Kepala Desa Sinomwidodo Rakimin, mengapresiasi kepedulian yang ditunjukkan oleh Srikandi Lindu Aji Jolosutro kepada warganya. Menurutnya, bantuan yang didistribusikan ini adalah benda-benda yang memang sangat dinantikan oleh warga yang terdampak banjir.

“Saya mewakili seluruh masyarakat mengucapkan, terima kasih banyak kepada Ormas Lindu Aji Jolosutro dan para awak media yang sudah berpartisipasi membantu warga saya,” ucapnya.

Keluh kesah para korban yang dimuat dalam pemberitaan direspon cepat oleh teman-teman Lindu Aji. Poin dari kegiatan tersebut yakni, agar kita dapat saling membantu di dalam kehidupan.

“Terlebih dalam suasana seperti ini, maka kita sebagai sesama, wajib membantu sesuai dengan kemampuan kita,” tutupnya.

(*/Red)

Pj Bupati Lepas Kontingen Aswaja ke Tingkat Provinsi

Desember, 2, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat (Pj) Bupati Pati melepas kontingen yang lolos dalam Festival Aswaja TK/ RA di tingkat Kabupaten Pati untuk melaju ke tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Sebanyak 37 anak bersama para pendamping dan guru tersebut disambut langsung Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro di Pendopo Kabupaten Pati.

Mereka merupakan para juara 1 dalam Festival Aswaja yang lolos pada Festival Aswaja se – Kabupaten Pati yang diselenggarakan Yayasan Pendidikan Muslimat NU Pati pada 26 November 2022 lalu.

Dalam sambutannya, Henggar mengatakan bahwa anak-anak tersebut nantinya akan mengikuti 12 cabang yang dilombakan di tingkat Provinsi Jawa Tengah.

“Dari 12 cabang ini nanti akan didampingi oleh pendamping sejumlah 23 orang. Kemudian anak-anakku semua yang mengikuti dari 12 cabang lomba ini ada 37 anak,” jelas Henggar. Jumat (2/12/2022).

Ia berharap nantinya kontingen Aswaja dari Pati tersebut dapat memberikan penampilan terbaik. Meskipun masih di usia dini, lanjut Henggar, anak-anak tetap akan membawa nama kabupaten Pati di tingkat Provinsi Jawa Tengah.

“Anak-anakku semua dan para pendamping, tentunya kita harus mampu menunjukkan bahwa kontingen dari Pati ini bisa memberikan contoh terbaik kepada kabupaten-kabupaten yang lain,” harapnya.

Henggar menambahkan, dalam mengikuti sebuah perlombaan, semua hal harus tetap diperhatikan. Tidak hanya memperhatikan sisi penampilan dan peredikat juara saja.

“Menurutnya, para peserta tersebut juga diharapkan mampu menunjukkan karakter kontingen Pati yang ramah, berakhlak dan berbudi pekerti baik,” pungkasnya.

(*/Red)

Pj Bupati: Dapur Umum Korban Banjir Tak Boleh Kekurangan Logistik

Desember, 2, 22

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat (Pj) Bupati Pati pada Kamis (1/12) kembali sambangi sejumlah Desa, di dua kecamatan yang terdampak banjir bandang Rabu malam di Kecamatan Tambakromo dan Winong.

Adapun Desa yang disambangi, Desa Sinomwidodo, Kropak, Godo dan Gunungpanti. Di Godo, tercatat puluhan rumah roboh, Gunungpanti sejumlah jembatan rusak parah sedangkan di Kropak terdapat jembatan ambrol.

Menyambangi Desa Godo, Kecamatan Winong, Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menyebut bahwa banjir bandang yang menerjang wilayah setempat, pada Rabu (30/11/2022) malam menimbulkan dampak yang sangat besar.

“Dampaknya memang luar biasa. Dan ini, terdapat posko pelayanan masyarakat oleh Puskesmas Winong 02. Ada bidan desa dan relawan, mereka bertugas melayani masyarakat untuk diperiksa,” ujarnya.

Henggar juga menyempatkan, menyambangi Desa Sinomwidodo dan menyebut bahwa tim kesehatan dari sejumlah wilayah turut membantu posko yang terdampak banjir bandang terparah saat ini.

“Jadi ini bukan hanya tugas Puskesmas Tambakromo saja, melainkan seluruh tim kesehatan bergabung di beberapa titik untuk evakuasi. Saya tentunya sangat berterima kasih. Termasuk juga dapur umum yang didirikan,” ungkap Pj Bupati.

Pihaknya menyebut sampai saat ini, terdapat beberapa dapur umum yang sudah didirikan, yaitu dua posko di Desa Godo, 3 di Gunungpanti dan 1 di Sinomwidodo.

“Menurutnya, di dapur umum tidak ada yang namanya kekurangan logistik. Ia menekankan, kebutuhan untuk logistik dan kesehatan tidak ada masalah,” lanjutnya.

Kalau nanti ada warga yang kesulitan cari logistik, suruh ketemu saya. Sebab, sudah saya perintahkan jangan sampai ada warga yang kekurangan makanan. Saya harap hal itu jangan sampai terjadi.

“Ia berkesempatan menyerahkan bantuan operasional dapur umum, kepada ketua relawan masing masing Desa. Terima kasih kepada BPBD Provinsi Jawa Tengah, Jepara, Kudus dan Grobogan yang turut bergabung untuk membantu,” jelasnya.

Terkait penanganan, pada sore ini (Kemaren). InsyaAllah kami rapat internal Pemkab, terkait pemetaan status bencana, agar kita dapat melakukan langkah langkah penanganan dengan cepat

“Saat ini pihaknya masih melakukan pendataan jumlah rumah yang rusak. Seperti Kropak ada dua jembatan rusak/ putus. Gunung panti ada 2 RW yang terdampak paling parah, yakni 8 rumah rusak berat dan 92 rumah rusak ringan. Dan ada 2 titik evakuasi di Masjid Dukuh Krajan, Sinomwidodo sekitar 200 KK dan Masjid Dukuh Cengklik 40 KK,” tandas.

(*/Red)

Dandim Boyolali Pimpin Wisuda Enam Prajurit MPP

Desember, 2, 22

Boyolali – Cakranusantara.net | Komandan Kodim (Dandim) 0724/Boyolali memimpin upacara pelepasan Peltu Sabriansah beserta Enam prajurit yang memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP), di Aula Makodim. Rabu ( 30/11/22).

Dalam amanatnya, Dandim Boyolali Letkol Arm Ronald F Siwabessy mengucapkan, terima kasih atas segala pengabdian, dedikasi serta Dharma bakti selama ini bersama Kodim Boyolali, jaga selalu nama baik TNI karena jiwa tentara melekat pada diri kita masing-masing.

“Pensiun bukan akhir dari proses aktivitas dan kreativitas, otak harus di rangsang untuk berfikir dan berbuat serta suatu keberhasilan, tugas TNI AD tidak terlepas dari komponen masyarakat termasuk sumbangsih dari purnawirawan TNI,” ujarnya.

Selamat menikmati purna tugas, dan selamat hidup baru. Karena kebahagian seorang prajurit adalah dapat memasuki masa pensiun dalam keadaan sehat wal afiat, serta kesehatan senantiasa dicurahkan oleh allah SWT untuk Peltu Sabriansah beserta 6 prajurit lainnya serta keluarga, Semoga Allah SWT senantiasa menyertai dan membimbing kita semua untuk melanjutkan pengabdian.

“Banyak rekan-rekan kita yang tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan dengan terhormat, maka dari itu kepada anggota yang melaksanakan MPP harus merasa bangga, dan terhormat karena ini patut untuk di contoh oleh kita sebagai junior juniornya,“ pungkasnya.

(*/Red)

Bersihkan Tubuh Polri Dari Suap, Dr. Kurnia Zakaria: Kasus Ismail Bolong 

Desember, 2, 22

Pati – Cakranusantara.net | Penegakan Hukum terhadap penambang liar/ ilegal seharusnya Polisi menerapkan UU No.4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 158, pidana bagi orang yang menambang tanpa IUP atau IUPK, sesuai aturan dalam PP No.55 Tahun 2010, dan pasal 98 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 KUHP.

“Bukan justru sebaliknya, malah turut serta sebagai Backing Pertambangan Illegal. Dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No.4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Provinsi Kalimantan Timur,” hal itu diungkapkan oleh Dr. Kurnia Zakaria. Kamis (1/12/2022).

Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda No.12 Tahun 2013 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Kota Samarinda, pasal 90 ayat (2) dan ayat (3) mencantumkan sanksi pidana. Adanya pertambangan batubara ilegal, maka Kota Samarinda tidak mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Justru yang terjadi Kerusakan Lingkungan dan Bencana Alam, dimana Pertambangan Batubara dibuka tanpa adanya Amdal.

Dalam persepektif Kriminologis pendorong timbulnya Mafia Hukum di Kepolisian adanya perubahan hubungan antara aparat penegak hukum (APH) dengan pihak bermasalah hukum, yang tadinya bersifat profesional, menjadi hubungan transaksional, sehingga tumbuh rasa ketidakpercayaan publik terhadap hukum (eigen richting). Hasil penelitian mahasiswa PTIK angkatan 39A Tahun 2004 tentang korupsi:

1.  Korupsi internal yang terjadi dalam institusi Polri seperti jual beli jabatan, proses perekrutan calon anggota polri maupun penempatan anggota polisi, pendistribusian logistik dan pemberian fasilitas, serta penyaluran anggaran kepolisian dan transparansi anggaran belanja Polri.

2.  Korupsi eksternal yang langsung melibatkan masyarakat terjadi dalam tugas polisi dalam penegakan hukum, pelayanan masyarakat, dan penyalahgunaan wewenang.

Tahun 2001 ICW mengadalan penelitian korupsi di korps Bhayangkara biasanya terjadi saat melaksanakan tugas penerimaan laporan, penyelidikan dan penyidikan, permintaan uang jasa, pengelapan manipulasi perkara, negosiasi dan rekayasa kasus, dan pemerasan.

Munculnya korupsi di kepolisian karena kesejahteraan tidak memadai, anggaran operasioal minim, lemahnya pengawasan dan tidak efektifnya hukuman atasan (ankum).

Dalam persoalan Struktural Kepolisian provost/propam atau inspektorat kepolisian/irwasum ketika berhadapan dengan oknum polisi yang berpangkat jabatan tinggi menjadi Pelindung. Malah seringkali dicari polisi yang memeriksa lebih rendah pangkat dan jabatannya dengan sengaja.

Dalam persoalan Kultural, sesama polisi ada rasa enggan (espirit de corps), apabila diketahui masyarakat menjadi aib bagi polisi itu sendiri, dan sebaiknya dibantah cukup dengan pernyataan belaka tanpa perlu pembuktian terbalik.

Direktur Dittipidter Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto mengatakan bahwa keluarga Ismail Bolong diperiksa polisi pada Kamis (1/12/2022) sedangkan terlapor tidak datang karena sakit.

Mantan Wakapolri Komjen Oegroseno mengatakan, pemilik bisnis tambang ilegal memanfaatkan aparat keamanan polisi maupun TNI sebagai pelindung bisnis ilegalnya dan dapat menakuti orang yang menghalangi usahanya dengan kriminalisasi orang tersebut dan mengintimidasi keluarganya.

Aiptu Ismail Bolong anggota Satintelkam Polresta Samarinda Polda Kalimantan Timur kelahiran Tahun 1976 lulusan Pendidikan Polri tahun 1996/1997, disebut Leting 15 adalah koordinator para penambang ilegal, yang berjumlah 15 pengusaha tambang batubara liar.

Tiap bulannya, para pemilik tambang batubara liar/ ilegal mengutip Rp.30.000,- sampai Rp.80.000,- per mentrik ton batubara. Ismail Bolong tiap bulannya bisa menerima minimal 600 juta rupiah.

Dalam Laporan Divisi Propam Polri Hasil Penyelidikan No.R/ND-137/III/WAS.2.4/2022/Ropaminal pada 18 Maret 2022, meng-indikasi Kepala Bareskrim Polri Komjen Agus Andrianto telah menerima uang sebesar Enam (6) miliar rupiah dari Ismail dalam 3 kali setoran (uang jasa koordinasi).

Laporan LHKPN Komjen Agus Andrianto Kabareskrim Polri lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun 1989 per tanggal 19 Desember 2011 hanya mengisi harta kekayaan Rp. 1.203.400.000,- dan 1 unit mobil Toyota Vios tahun 2003, sedangkan LHKPN pertanggal 12 Desember 2008 tercatat hartanya Rp. 2.797.350.000,- dan punya I unit mobil Toyota Corolla tahun 1999.

Tuduhan Aiptu Ismail Bolong oleh Komjen Agus Andrianto dibantah dan berbalik menuduh justru Brigjen Hendra dan Irjen Sambo yang telah menerima uang gratifikasi dari Ismail, dimana Ismail sendiri dalam keterangan video media sosialnya telah memperbaiki pernyataan awalnya bahwa Kabareskrim Polri tidak menerima 6 miliar rupiah dan minta maaf terhadap Komjen Agus Andrianto.

Dalam mengembalikan citra kepolisian yang selalu tercoreng maka diperlukan :

1.  Perlu Pemimpin yang memiliki kemauan kuat dan tekad serius Bersih-bersih di Institusi Polri.

2.  Memberikan Sanksi yang keras terhadap Polisi korup, dengan diproses hukum perkara pidana dan/ atau dijatuhi hukuman skorsing atau demosi penurunan pangkat, mutasi ke non job (yanma), penundaan kenaikan pangkat berkala dan kenaikan gaji dan potongan tunjangan, dan pecat tidak dengan hormat (PTDH) dari anggota polisi.

3.  Rubah tentang posisi Komisioner dan struktur organisasi Kompolnas, dan rubah sistem rekruitment dan tumbuhkan Kemandirian, Independen, dan Profesionalitas Kompolnas.

4.  Tingkatkan kerjasama dengan sesama aparat penegak hukum lainnya terutama dengan Advokat dan KPK.

5.  Laksanakan dengan sungguh-sungguh fungsi Promoter Presisi Polri. Hal itu diungkapkan oleh Dr. Kurnia Zakaria., SH., MH., selaku Pakar Hukum dan juga Dosen di UI dan UBK.

(Rohman)

IPIP Lahir Untuk Berbagi Terhadap Sesama, Banjir Pati Selatan

Desember, 1, 22

Pati – Cakranusantara.net | Organisasi Insan pers independen Pati (IPIP), gelar misi kemanusiaan terhadap korban banjir di Desa Sinomwidodo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Dalam giat kemanusiaan tersebut IPIP membagikan 200 makanan bungkus siap saji, mie instan serta ratusan botol air mineral.

Pembina IPIP Slamet Widodo, SH., mengatakan, IPIP ini ditakdirkan lahir dan memiliki salah satu misi kemanusiaan, jadi setiap ada bencana seperti ini, kami akan ikut ambil bagian.

“Semoga apa yang kami lakukan bisa menjadi contoh kepada organisasi-organisasi yang lain ataupun komunitas-komunitas lain,” paparnya. Kamis (1/12/2022).

Sementara, Kepala desa (Kades) Sinomwidodo Rokimin mengatakan, sejauh ini, kami masih membersihkan puing-puing rumah rusak dengan tenaga manusia, karena jika menggunakan alat berat yang besar itu, apakah jalan yang dilewatinya itu muat atau tidak.

“Dalam peristiwa itu, Rumah roboh ada Tiga, sedangkan yang rusak berat ada 200 an rumah. Untuk korban meninggal dunia (MD) ada Satu orang, dan yang dirawat di Rumah Sakit (RS) ada Empat orang,” ungkapnya.

Desa saat ini, sangat membutuhkan uluran tangan dari sesama, terutama makanan yang sudah siap saji karena alat masak mereka turut hanyut.

“Obat-obatan dan juga alat pendidikan untuk anak-anak. Karena alat-alat pendidikanya, banyak yang turut hanyut terbawa arus banjir,” tambahnya.

Selain itu, surat-surat atau dokumen lainnya juga turut hanyut. Surat-surat itu, diantaranya Ijazah, Sertifikat Tanah dan juga dokumen penting lainnya.

“Titik-titik lokasi yang terdampak banjir masih banyak membutuhkan bantuan, terutama alat berat untuk pengerukan sisa-sisa Lumpur dan puing-puing rumah yang hancur,” paparnya.

Saya berharap, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) memberikan bantuan alat berat jenis eksavator yang kecil, untuk meringankan beban dalam pengerukan itu.

“Kita himbau kepada warga agar selalu tetap waspada, terhadap cuaca yang ekstrim ini agar bisa sigap, ditakuti jika sampai terjadi banjir susulan,” himbaunya.

(Ts-Red)

Banjir Pati Selatan, Dini Hari Pj Bupati Langsung Monitoring

Desember, 1, 22

Pati – Cakranusantara.net | Bertempat di Masjid Desa Sinomwidodo, Kecamatan Tambakromo, Penjabat (Pj) Bupati Pati langsung melakukan monitoring ke lokasi banjir akibat hujan deras yang terus mengguyur wilayah tersebut pada Kamis dini hari (1/12), pukul 01.00 WIB.

“Alhamdulillah dengan adanya kerja sama yang baik dari seluruh aspek, semua korban banjir sudah terevakuasi dengan aman dan nyaman,” tegas Henggar.

Dalam monitoring itu, turut mendampingi Pj Bupati, Inspektur Kabupaten Pati, Kepala Dinsos P3AKB, Sekretaris Dispermades, Camat Tambakromo, Polsek, Danramil, Kepala Desa Sinomwidodo dan sejumlah relawan.

Dalam monitoring itu, Pj Bupati Henggar Budi Anggoro mengatakan, bahwa lima RT di Desa Sinomwidodo sudah dievakuasi ke masjid Desa setempat.

“Kurang lebih ada 200 KK, nanti kita juga akan monitoring ke salah satu korban, yang kini sudah dievakuasi ke Masjid Dukuh Cengklek. Dan insyaallah besok pagi sudah bisa diinventarisir sejumlah rumah yang rusak, sehingga nanti kita ambil langkah-langkah untuk perbaikan,” terang Henggar.

Tapi sebelumnya, imbuh Pj Bupati, segala sesuatu tetap butuh kajian mendalam terlebih dahulu, agar nantinya tahu langkah apa yang akan diambil.

Henggar pun menegaskan bahwa terkait kondisi yang ada, pihaknya akan segera melaporkannya ke Pemerintah Provinsi Jateng.

(*/Red)

Ditlantas Polda Kepri Menerima Penghargaan Terbaik Dalam Pengembangan ETLE

Desember, 1, 22

Batam – Cakranusantara.net | Vice President Bank BRI Pram Purnama berikan penghargaan kepada 7 (tujuh) Polda yang telah berperan aktif dalam pengembangan penegakan hukum berbasis digital yakni ETLE.

Penyerahan penghargaan pun didampingi Direktur Penegakan Hukum (Dir Gakkum) Korlantas Polri, Brigjen Pol. Aan Suhanan,” hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Harry Goldenhardt didampingi Dirlantas Polda Kepri Kombes Pol. Tri Yulianto. Kamis (1/12/2022).

Vice President Bank BRI Pram Purnama mengatakan bahwa penghargaan yang diberikan kepada 7 (tujuh) Polda yakni, Polda Metro Jaya, Polda Jateng, Polda Jatim, Polda Bali, Polda Sumsel, Polda Kepri dan Polda Sumut memiliki peran dalam pengembangan ETLE yang berbeda-beda.

“Seperti yang dilakukan Polda Kepri yang bekerjasama dengan pihak imigrasi, sehingga ETLE bisa melakukan penegakan hukum untuk warga negara asing (WNA),” ujar Vice President Bank BRI Pram Purnama.

7 Polda ini sudah bekerja secara maksimal dalam pengembangan ETLE. Kami melihat teman-teman petugas lantas seluruh Polda sangat bersemangat dengan apa yang menjadi harapan dari Korlantas Polri bahwa untuk menggalakkan ETLE secara masif.

“Ini merupakan apresiasi dari kami sebagai mitra kerja dan sebagai dorongan mereka, suatu kerja keras yang luar biasa,” ucap Vice President Bank BRI Pram Purnama.

Dengan adanya ETLE ini, semoga menjadi pembelajaran bagi masyarakat, bahwa tilang ini sudah tidak dilakukan dengan cara dulu lagi, tetapi dengan cara digitalisasi.

Dan setiap saat masyarakat harus tertib tanpa harus ada Polisi yang menjaga, tapi dengan adanya ETLE ini mereka akan terbiasa melakukan tertib dijalan raya untuk taat kepada aturan yang ada,” tutur Vice President Bank BRI.

Polda Kepri dalam hal ini, Subdit Gakkum Ditlantas Polda Kepri menerima penghargaan dari Vice President Bank BRI Kategori “Model Integrasi Pengembangan ETLE terbaik”.

“Ditlantas Polda Kepri siap menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan Kepolisian dan (Gakkum) di Bumi Berpancang Amanah Bersauh Marwah Kepulauan Riau,” tutup Kabid Humas Polda Kepri.

(*/Red)