Polri Kerahkan Brimob hingga Tim Trauma Healing Bantu Penanganan Gempa Cianjur

November, 23, 22

Cianjur – Cakranusantara.net | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengerahkan pasukan untuk evakuasi dan penanganan gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Diketahui gempa dengan kekuatan magnitudo 5.6 yang memakan korban jiwa dan merusak sejumlah bangunan.

Gempa yang getarannya dirasakan hingga wilayah Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor dan wilayah di Jawa Barat lainnya itu menurut BMKG tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, saat ini anggota SAR Kompi 3 Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Jabar sudah berada di lokasi gempa untuk membantu proses evakuasi.

“Anggota Brimob sudah melaksanakan kegiatan SAR Penanganan longsor pasca Gempa Bumi di daerah Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur,” kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/11/2022).

Lebih lanjut, Dedi menuturkan, Kapolri telah menerbitkan surat telegram melalui Asops Kapolri terkait penanganan gempa di Cianjur. Dalam surat telegram tersebut, Mabes Polri akan mengerahkan bantuan penanganan gempa di Cianjur.

Adapun bantuan yang dikerahkan yakni 5 personel Ditpoludara beserta satu unit helikopter, 94 personel Ditsamapta Korsabhara Baharkam Polri, dan 202 personel Korbrimob Polri dengan kualifikasi SAR.

“Selain itu juga dikirim 20 personel Pusdokkes Polri beserta dua ambulans,” katanya.

Selain membantu evakuasi penanganan gempa di Cianjur, Polri juga menerjunkan tim trauma healing guna memberikan bantuan penanganan psikologi ke korban gempa.

“Sebanyak 16 personel trauma healing dari Biro Psikologi juga dikerahkan,” ujarnya.

Diketahui, gempa bumi dengan magnitudo 5,6 melanda wilayah barat daya Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, pada Senin, 21 November 2022, pukul 13.21 WIB.

Menurut BMKG, pusat gempa bumi itu berada di koordinat 6,84 Lintang Selatan dan 107,05 Bujur Timur, sekira 10 kilometer barat daya Kabupaten Cianjur, pada kedalaman 10 km.

(*Red)

Peningkatan Infrastruktur Desa, Pemkab Pati Gelontorkan 32,82 Milyar

November, 22, 22

Pati – Cakranusantara.net | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati menggelontorkan dana sebesar 32,82 miliar rupiah, Bantuan Keuangan (Bankeu) Sarana dan Prasarana (Sarpras) Perdesaan.

Dana tersebut bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati Tahun 2022.

Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menyampaikan, sosialisasi terkait bantuan tersebut di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pati.

“Bankeu ini, untuk peningkatan infrastruktur di desa. Total ada 32 miliar rupiah lebih. Mudah-mudahan, terlaksana dengan baik, sesuai dengan yang kita harapkan,” kata Henggar saat diwawancarai. Selasa (22/11/2022).

Ia berharap, pemerintah desa yang menerima bantuan ini, bisa melaksanakan perbaikan Sarpras dengan sebaik-baiknya.

“Agar setelah pekerjaan dilakukan dengan baik, penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak lantas dilupakan,” harapnya.

Menurutnya, dana sebesar Rp 32,82 miliar yang dialirkan ke desa-desa untuk perbaikan Sarpras bukan nilai yang sedikit.

“Anggaran pemerintah daerah (Pemda), yang untuk perbaikan jalan kabupaten saja tidak sampai sebesar itu. Pemkab masih mengandalkan Bankeu Provinsi,” sambungnya.

Belakangan ini, menurut Henggar, pihaknya banyak mendapat keluhan mengenai jalan rusak. Bahkan, baru-baru ini, ada konten di media sosial yang viral mengenai kondisi jalan di Desa Glonggong, Kecamatan Jakenan, yang tergolong rusak parah.

“Hal ini juga menjadi perhatian Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Kerusakan jalan itu, diperparah oleh kemacetan di Juwana yang mengakibatkan kendaraan-kendaraan memilih untuk melintasi jalan alternatif,” ujarnya.

Namun, jalan kabupaten secara bertahap mulai ditangani. Sudah dimulai di perubahan (APBD) ini. Kami ada keterbatasan keuangan.

“Jadi kami, bisanya mengoptimalkan yang ada. Jalan Glonggong saat ini juga sudah mulai ditangani, dan tahun depan kita lanjutkan,” terang Henggar.

(*/Red)

Delegasi TNI-AU Kamboja Kunjungi Depohar 10

November, 22, 22

Bandung – Cakranusantara.net | Delegasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Kamboja (TNI-AUK) yang dipimpin chief of Delegation Cambodia Mayor Jenderal Som Yom mengunjungi Depo Pemeliharaan (Depohar) 10 Koharmatau.

Dalam kunjungan itu, disambut Komandan Koharmatau Marsda TNI Eddy Supriyono, didampingi para pejabat Koharmatau, pejabat Mabesau dan Komandan Depohar 10 Kolonel Tek Hery Hermawan.

Dankoharmatau menyampaikan, salam hangat dan terimakasih kepada rombongan Delegasi AUK, yang telah hadir di Depohar 10 Koharmatau.

“Ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami, atas kehadirannya disini,” ungkap Dankoharmatau. Selasa (22/11/2022).

Kerja sama bilateral antara AUK dan Angkatan Udara Indonesia (AUI) di bidang pertahanan sudah terjalin lama. Kunjungan ini, diharapkan terjadi kolaborasi dari beberapa aspek yang saling menguntungkan kedua Angkatan Udara,” harapnya.

(*/Red)

Tatacara Tukar Guling Menurut Mendagri

November, 22, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Tukar menukar Aset Desa (pemindahtanganan/ Tukar Guling), berupa tukar-menukar tanah milik desa dengan warga, menurut menteri dalam negeri Nomor 1 Tahun 2016 atas perubahan tahun 2014 dan 2015 terdiri dari:

a. untuk kepentingan umum;

b. bukan untuk kepentingan umum; dan

c. tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

_Tukar Menukar Aset Desa Untuk Kepentingan Umum

Ketentuan Tukar Menukar Aset Desa untuk Kepentingan Umum:

a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;

b. apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;

c. penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai;

  1. 1. Ganti rugi berupa uang apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikitatau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.

2. Besaran dan penggunaan selisih sisa uang diatur oleh Bupati/Walikota.

3. Selisih uang dimasukkan dalam Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.

d. tanah penggantisebagaimana dimaksud diutamakan berlokasi di Desa setempat; dan

e. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satuKecamatan dan/atau Desa dikecamatan lain yang berbatasan langsung.

_Tahapan Tukar Menukar Aset Desa untuk Kepentingan Umum:

1. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati/Walikota terkait hasil Musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada desa setempat;

2. Kepala Desa menyampaikan permohonan ijin kepada Bupati/Walikota, untuk selanjutnya Bupati/Walikota meneruskan permohonan ijinkepada Gubernur;

Tahapan Tukar Menukar Aset Desa untuk Kepentingan Umum apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat:

a. Bupati/ Walikota melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara;

1. Tinjauan Lapangan dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik desa dan lokasi calon pengganti tanah milik desa.

2. Verifikasi data dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.

3. Hasil Tinjauan lapangan dan verifikasi data dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.

4. Berita Acara memuat:

a. hasil musyawarah desa;

b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah desaberdasarkan penggunaannya; dan

c. bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan penggantinya.

b. Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan;

c. Sebelum pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud Gubernur dapat melakukan kunjungan lapangan dan verifikasi data;

d. Setelah Gubernur memberikan persetujuan, selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah milik desa.

e. Gubernur melaporkan hasil tukar menukar kepada Menteri.

_Tukar Menukar Aset Desa Bukan Untuk Kepentingan Umum

1. Tukar menukar tanah milik desa bukan untuk pembangunan kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah (RTRW).

2. Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan.

3. Tukar menukar dilakukan dengan ketentuan:

a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;

b. tanah penggantidiutamakan berlokasi di desa setempat;

c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa setempat, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satukecamatan dan/atau desa dikecamatan lain yang berbatasan langsung.

4. Tukar menukar tanah milik desa bukan untuk pembangunan kepentingan umum dengan ketentuan sebagai berikut:

a. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar Tanah milik desa;

b. Peraturan Desa ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati/Walikota, Gubernur, dan persetujuan Menteri;

c. Sebelum Bupati menerbitkan ijin terlebih dahulu membentuk Tim Kajian Kabupaten/Kota;

d. Tim Kajian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud keanggotaannya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;

e. Tim Kajian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dengan mengikutsertakan tenaga penilai;

f. Tim Kajian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi desa, menguntungkan desa, dan tidak merugikan aset desa; dan

g. Hasil kajian sebagaimana dimaksud sebagai bahan pertimbangan; dan

h. hasil kajian sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Gubernur untuk permohonan ijin.

5. Gubernur sebelum menerbitkan ijin terhadap tukar menukar tanah milik desa, terlebih dahulu melakukan kajian melalui tinjauan lapangan dan verifikasi data.

6. Tinjauan lapangan dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik desa dan lokasi calon pengganti tanah milik desa.

7. Verifikasi data dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.

8. Hasil Kunjungan Tinjauan lapangan dan verifikasi data dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.

9. Berita Acara memuat antara lain:

a. hasil musyawarah desa;

b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah desa berdasarkan penggunaannya; dan

c. bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan penggantinya.

10. Berita Acara sebagai dasar dan pertimbangan Gubernur untuk menerbitkan ijin dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

11. Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data guna memperoleh kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam Berita Acara sebelum memberikan persetujuan.

12. Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan Surat Menteri.

(Red)

Kapolres Wonogiri Turun Langsung di Laka lantas Minibus Nguntoronadi, Delapan MD

November, 22, 22

Wonogiri – Cakranusantara.net | Sebuah Minibus terlibat kecelakaan tunggal di kawasan Gunung Pegat Wonogiri, Kapolres Wonogiri AKBP Dydit Dwi Susanto turun langsung memimpin penanganan kejadian kecelakaan yang menewaskan 8 penumpang.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol M Iqbal Alqudussy mengatakan, kecelakaan yang telah terjadi di Desa Bumiharjo, Nguntoronadi, Wonogiri, sekitar pukul 20.30 WIB.

“Dugaan sementara, minibus yang tengah mengangkut puluhan penumpang tersebut tak kuat menanjak hingga terperosok ke kolam milik warga,” katanya. Senin (21/11/2022) malam.

Pendataan sementara oleh petugas, 8 orang dinyatakan meninggal dunia (MD), sementara, 20 penumpan lainnya mengalami luka ringan.

“Minibus terperosok masuk ke kolam dengan korban 8 orang meninggal dunia, sementara 20 penumpang lainnya mengalami luka ringan,” lanjutnya.

Dalam peristiwa itu, Kapolres Wonogiri AKBP Dydit Dwi Susanto turun langsung meninjau penanganan kecelakaan menonjol ini. Selain itu, Dydit juga meninjau kondisi korban yang dibawa ke rumah sakit.

“Kapolres turun langsung memimpin penanganan di TKP, dilanjutkan dengan meninjau kondisi korban yang dibawa ke RS Hermina Wonogiri,” kata Iqbal.

Kasus ini masih dalam penanganan Satlantas Polres Wonogiri.

Sumber : bidhumas Polda Jateng.

(*/Red)

Asah Kemampuan, Kodim Pati Gelar Latihan Menembak Triwulan IV

November, 22, 22

Pati – Cakranusantara.net | Kodim 0718/Pati menggelar latihan menembak senjata ringan pada program latihan triwulan IV tahun anggaran 2022 untuk mengasah kemampuan menembak pada anggotanya.

Kegiatan latihan menembak senjata ringan itu, dipusatkan dilapangan tembak Sirwendo, dengan materi menembak dengan jarak 100 meter, menggunakan senapan SS1.V1 yang diikuti oleh seluruh prajurit.

Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Latihan (Danlat) yang dijabat oleh Kapten Cba M. Zuhri Antoro Danramil 20/Tambakromo saat mengambil apel pagi dilokasi latihan. Selasa (22/11/2022).

Dalam arahannya, Danlat menyampaikan agar setiap peserta latihan serta penyelenggara untuk menjaga faktor keamanan serta keselamatan meskipun kegiatan tersebut sering dilaksanakan, dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

“Latihan menembak ini merupakan program latihan Triwulan IV dengan tujuan mengasah kemampuan para prajurit Kodim Pati yang dilaksanakan setiap tiga bulan,” kata Danlat.

Terkait dengan banyaknya personel yang akan mengikuti kegiatan yang mencapai ratusan personel, latihan menembak akan dilaksanakan selama tiga hari agar tidak terjadi penumpukan personel serta memudahkan pengecekan.

“Untuk memudahkan dalam pengecekan dalam pelaksanaan latihan, kegiatan akan kita laksanakan selama tiga hari, yakni mulai hari Selasa hingga hari Kamis 22 s/d 24 November 2022,”sambungnya.

Harapannya, agar dapat memelihara serta meningkatkan kemampuan menembak para prajurit. Jaga faktor keamanan meski latihan seperti ini sudah sering dilaksanakan.

“Dengan kegiatan latihan menembak yang dilaksanakan secara periodik tersebut, diharapkan bisa memelihara serta meningkatkan kemampuan perorangan, khususnya ketrampilan menembak senapan,” tandas Danlat.

(*/Red)

Pj Bupati Pati Serahkan 135 SK Pensiun ASN

November, 21, 22

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat (Pj) Bupati Pati menyerahkan sebanyak 135 SK pensiun, Aparatur Sipil Negara (ASN) periode 1 Januari sampai 1 Maret 2023 di Pendopo Kabupaten Pati.

Acara ini, dihadiri oleh Kepala BKPP, Inspektur Kabupaten Pati, perwakilan OPD dan seluruh ASN yang akan menerima SK pensiun.

“Sebanyak 135 SK pensiun sudah saya tanda tangani. Purna tugas ini, tentu sangat membanggakan bagi kita semua karena bisa lulus dengan selamat. Kita tau banyak, di luar sana banyak ASN yang diberhentikan tidak dengan hormat. Tentunya dengan masa kerja yang lebih dari 30 tahun. Bapak Ibu menjalani pekerjaan dengan penuh dedikasi dan loyalitas,” tutur Henggar dalam sambutannya.

Atas nama pemerintah Kabupaten Pati pihaknya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas  dedikasi dan loyalitas serta sumbangsih yang mereka berikan  untuk Kabupaten Pati.

“Selain purna tugas dimanfaatkan dengan mengisi waktu untuk keluarga dan lingkungan, kita juga bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk mencari tambahan rizki. Tapi bukan berarti semata-mata mencari uang saja tapi kita niatkan untuk mengisi keluangan waktu,” tambahnya.

Semangat ASN yang akan purnatugas, menurut Pj Bupati, juga dapat dijadikan motivasi agar ASN yang masih bertugas bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan kami berdoa agar Bapak Ibu semua diberikan kesehatan hingga tetap semangat.

“Kami juga berharap komunikasi jangan putus dengan kami kami yang masih bekerja. Dan tentu, sumbangsih, saran dan masukan untuk kami tetap kami tunggu untuk kemajuan Kabupaten Pati ke depannya”, pungkas Henggar.

(*/Red)

Tindaklanjuti Uneg- uneg PSP, Pj Bupati Pati : Lahan Bekas PO Budi Jaya “Bakal” Jadi Pangkalan

November, 21, 22

Pati – Cakranusantara.net | Paguyuban Sopir Pati (PSP) inginkan, agar Kabupaten Pati memiliki fasilitas pangkalan truk besar yang memadai bakal segera terealisasi di lahan milik PO Budi Jaya.

Pemerintah Kabupaten Pati telah memfasilitasi penggunaan lahan yang cukup luas di Margorejo, tepatnya di seberang Pasar Hewan (Pasar Wage), untuk digunakan pangkalan truk.

Lahan seluas 1,5 hektare tersebut merupakan milik PO Budi Jaya,” ungkap Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro saat meninjau lokasi lahan tersebut, Senin (21/11/2022).

Ia menyebut, para sopir truk di Pati memang pada awal Oktober 2022 lalu pernah menemuinya, meminta agar Pemkab Pati memfasilitasi penyediaan terminal angkutan barang.

“Karena mereka selama ini lintasannya ke luar Jawa Tengah. Saat hendak pulang, biasanya mereka terpaksa memarkirkan kendaraannya di Kudus atau tempat lain yang sudah ada pangkalan truknya. Lalu mereka pulang ke Pati meninggalkan kendaraannya. Padahal di satu sisi juga ada risiko terkait keamanan muatan,” kata Henggar Budi Anggoro.

Menyikapi hal ini, pihaknya segera berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Akhirnya didapatlah lokasi di Margorejo yang dinilai cukup strategis dan memadai.

“Ini lahan milik orang lain. Nanti polanya kerja sama antara teman-teman sopir truk dengan pemilik lahan. Pemkab hanya memfasilitasi. Tidak perlu menunggu anggaran pemerintah dan lain sebagainya,” ujar dia.

“Toh itu ada tempat nganggur dan strategis. Di pinggir jalan Pantura lagi. Selain itu juga aman, sudah dipagar keliling. Jadi mereka bisa meninggalkan kendaraan di sini, lalu pulang kumpul keluarga. Kendaraannya di sini in syaa Allah aman. Terus nanti juga ada orang yang disuruh jaga di sini dari kalangan mereka sendiri,” tambah dia.

Pihaknya juga telah meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) untuk membantu proses pembersihan lokasi.

“Mudah-mudahan bisa segera digunakan secara maksimal,” harap Henggar.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pati, Teguh Widyatmoko, mengatakan bahwa pekan lalu paguyuban dan PO Budi Jaya selaku pemilik lahan sudah menyepakati penggunaan tempat ini sebagai pangkalan truk.

“Kami di sini sebagai fasilitator saja, mencarikan lokasi, menghubungkan, dan mengenalkan. Kepala DPUTR juga sudah menyanggupi untuk merapikan lahan yang masih bergelombang,” kata dia.

Teguh menyebut, setelah dirapikan nanti, lahan seluas 1,5 hektare ini diperkirakan dapat menampung sekitar 100 kendaraan besar.

“Namun yang mengelola nanti antara paguyuban dan pemilik lahan. Kami hanya memonitoring keselamatan dan keamanan penggunaan jalan,” ucap dia.

Ditanya terkait keberlanjutan pangkalan truk ini, Teguh mengatakan akan melihat perkembangan terlebih dahulu. Kalau nanti masih potensial mungkin (bisa dilanjutkan untuk jangka panjang).

Toh lahan ini dijual. Kemarin Pak Pj Bupati sudah kami beri informasi, tergantung nanti kemampuan anggaran APBD,” tandasnya.

(*/Red)

Dr. Kurnia Zakaria: Ada Apa Dengan Polresta Pati Yang Satu Bulan di Plt

November, 21, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Kepolisian Resort Kota (Polresta) Pati yang diresmikan pada 13 Oktober 2022 lalu oleh Kapolda Jateng bersama Polresta Magelang dan Polresta Cilacap yang naik level dari Tipe D menjadi C. Ironisnya, masih di Plt satu bulan lebih.

Berdasarkan, SK Kapolri No. Kep/1154/VII/2022. Awalnya, Polres Pati dipimpin berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) harus dipimpin Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol), dan Kepala Satuan (Kasat) yang awalnya cukup dipimpin Ajun Komisaris Polisi (AKP) sekarang harus dipimpin Komisaris Polisi (Kompol).

“Untuk itu, saya mendesak Kapolri melalui Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Achmad Lutfi agar segera menunjuk pejabatnya, penempatan Kombes, dan jajarannya untuk menduduki posisi Kapolresta dan para Kasat yang definitif,” tegas Dr. Kurnia Zakaria., SH.,MH. pengamat hukum dan juga Dosen pada Universitas Bung Karno (UBK) dan UI.

Sehingga, Kapolres Pati dijabat AKBP Christian Tobing, SIK., MH., M.Si., CPHR kelahiran Jakarta 24 Desember 1977, lulusan Akpol Tahun 2000 sejak 1 Juni 2021, menjadi Kapolres Pati diangkat menjadi Plt. Kapolresta Pati.

Kabupaten Pati terdiri dari 21 Kecamatan, yang terdiri 5 Kelurahan dan 401 Desa, yang wilayahnya sangat luas dan penduduknya padat, pada tahun 2021 tercatat 1.348.397 jiwa. Dengan tingkat Kriminalitas semakin tinggi.

“Penyelesaian kasus sidik dan lidiknya dianggap tidak optimal atau kekurangan SDM yang memadai. Kota Pati sendiri, diperkirakan sudah berusia 694 tahun, dan setiap tanggal 7 Agustus sejak 1323 dianggap sebagai hari jadi kota Pati,” lanjutnya.

Sejak 12 Agustus 2022 Bupati Pati dijabat Penjabat (Pj) Henggar Budi Anggoro merangkap Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah setelah Bupati Haryanto, dan Wakil Bupatinya Saiful Arifin purna tugas per 12 Agustus 2022. Calon dari PDI Perjuangan hasil Pilkada 2017 yang lalu.

Rekan sesama advokat Esera Gulo, SH., sempat bercerita, kasusnya yang ditangani Polres Pati selama 2 tahun tidak segera diproses. Laporan Polisi kliennya selama 1 tahun masih belum juga dinyatakan P21 atau masuk tahap Penuntutan,” tuturnya.

Pengamat sendiri mengenal Plt Kapolresta AKBP Christian Tobing saat menjadi Kapolres Wonogiri Tahun 2019-2021 berhasil mengungkap kasus pencabulan paranormal innesial PA alias ED (43) yang mencabuli 7 bocah laki-laki (pasiennya) dengan alasan menyembuhkan penyakitnya.

“Ia berhasil ungkap kasus peredaran pemalsuan merek garam cap Cerdik dan NG asal JawaTimur tahun 2021 lalu. Sebelumnya tahun 2018 menjadi Kapolres Belu Polda NTT,” ujarnya.

Sebelumnya, Polres Pati tahun 2009 pernah dipimpin AKBP Listyo Sigit Prabowo (Kapolri sekarang). Jadi ada apa Kapolresta Pati belum dipimpin secara definitif seorang Kombes karena Polda Jateng adalah Polda Tipe A (Utama di Pulau Jawa).

“Otomatis stok Kombes yang dimiliki Polri tentu banyak yang belum menduduki jabatan sesuai pangkat dan masa kedinasan yang memadai untuk ditempatkan di Polresta Pati, wilayah sebelah Utaranya dengan Laut Jawa berada dicekungan Pulau Jawa bersebelahan Ekswil Pati,” jelasnya.

Kabupaten Jepara dan Kabupaten Kudus sebelah Barat, sebelah Timur Kabupaten Rembang , sebelah tenggara berbatasan dengan Kabupaten Blora, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Purwodadi dimana luas wilayahnya lebih luas daripada Provinsi DKI Jakarta dimana luasnya 1.419,07 km2.

“Pati juga terkenal sebagai penghasil kota Kacang dimana 2 merek terkenal produsen makanan ringan (snack) kacang merek Garuda dan Dua Kelinci,” imbuhnya.

Baca Juga : ‘Nyaman’, Satu Bulan Lebih AKBP Christian Tobing Masih Jadi Plt Kapolresta Pati, Ada Apa?

Baca Juga : Polresta Pati, Esera Gulo: Gakkum Lingkup Institusi Polri Tajam Kebawah Tumpul Keatas

Baca Juga : Lebih Satu Bulan Kapolresta Pati di Plt, Kapolri Belum Memberikan Tanggapan

Masih menurut Dr. Kurnia Zakaria, Kabupaten Pati yang Bupatinya di Pj, masak Kapolresta di Plt juga, ia berharap Pimpinan DPRD Kabupaten Pati yang diketuai Ali Badrudin (PDI-P) bersama Wakil Ketua H. Joni Kurnianto (Demokrat), H. Hardi (Gerindra), H. Muhammadun (PKB) agar memdesak Kapolda Jateng segera menunjuk Kapolresta yang difinitif.

“Agar keamanan dan ketertiban yang menjelang Pemilu serentak dan Pilkada 2024 tetap kondunsif (tenang dan mendukung suasana politik dan masyarakat aman dan tertib). Apalagi Kapolri pernah bertugas di Polres Pati pasti paham kondisi sosial, budaya, politik, ekonomi,” tutup Dr. Kurnia Zakaria., SH., MH.

(Rohman)

Henggar Harapkan CFD Gabus Jadi Pemantik Bagi Kecamatan Lain

November, 21, 22

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat (Pj) Bupati Pati, menghadiri acara hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day (CFD) di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro berharap, kegiatan ini mampu menjadi pemantik kegiatan serupa bagi kecamatan lain.

Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan Gabus Art & Culture Festival yang dibalut dalam kegiatan ini,” ungkapnya.

Selain itu, bisa menjadi ajang promosi potensi budaya maupun kuliner khas Gabus, menurut Pj Bupati, kegiatan ini diharapkan mampu menambah geliat perekonomian warga sekitar.

“Sehingga apa yang kita jalankan pada pagi hari ini, nanti akan mampu membangkitkan perekonomian khususnya UMKM di Gabus,” tambahnya. Minggu (20/11/2022).

Dalam kesempatan itu, Henggar juga sempat mempromosikan seni kebudayaan yang ada di Gabus, antara lain barongan, reog, wayang, dan kesenian tari mulai dari anak-anak hingga dewasa.

“Ini sama-sama kita branding-lah, agar orang ini penasaran, di Pati ada apa ? Jadi, di Pati ini penuh kekayaan seni dan budaya, penuh kekayaan makanan tradisional, dan lain-lain,” jelasnya.

Tidak sendiri, Henggar Budi Anggoro, dalam kesempatan itu juga didampingi istrinya Ibu Faiza Henggar, Sekretaris Daerah (Sekda) Pati Jumani, Ketua PMI Pati Haryanto, Ketua Karang Taruna Pati Saiful Arifin serta OPD terkait.

Selaku tokoh masyarakat, Haryanto juga menyambut baik acara tersebut. Sehingga dirinya bersama Ketua Karang Taruna Saiful Arifin akan men-support langkah positif Pemerintah Kabupaten dalam memajukan daerah.

“Tentunya saya men-support dan memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam acara ini. Dan saya setuju kalau nanti akan dilaksanakan di kecamatan-kecamatan lain,” sambung Haryanto.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Karang Taruna Pati Saiful Arifin, bahwa Kabupaten Pati memiliki potensi-potensi yang sangat besar. Sehingga bila branding ini dilakukan secara terus menerus, bisa dipastikan Kabupaten Pati akan semakin dikenal luas.

“Mari kita bersama-sama mendorong, baik itu Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten Pati untuk membranding hal yang positif. Yang paling penting adalah bagaimana perputaran ekonomi ini bisa berjalan,” tandasnya.

Henggar juga menyempatkan untuk berkeliling mengunjungi stand-stand yang ada dalam CFD Gabus. Ia juga terlihat beberapa kali memborong dagangan milik peserta yang ada.

(*/Red)