Pilkades Betah Walang Menyisakan Kecurangan, Usut Tuntas

November, 21, 22

Demak – Cakranusantara.net|- Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak pada tahap pertama sejumlah 182 desa di Kabupaten Demak telah usai, pada 2 November 2022 yang lalu.

Walaupun sukses penyelenggaraannya, namun disebagian tempat menyisakan catatan kelam, karena ulah oknum panitia yang tidak transparan dan memihak ke salah satu Calon Kepala Desa (Cakades).

Hal itu diungkapkan Ketua Forum Demak Bersatu (FDB) Rahmat, dugaan kecurangan ini, menjadi keprihatinan tersendiri, salah satunya adalah Desa Betah walang, Kecamatan Wedung, dimana dugaan kecurangannya  dilakukan secara terstruktur dan sistematis.

“Hal ini, sudah di keluhkan sejak awal dari penyusunan tata tertib (tartib), oleh Panitia yang jelas telah bertentangan dengan Perda Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas peraturan daerah (Perda) nomor 5 Tahun 201,” katanya. Minggu (20/11/2022).

Penyusunan tartib Pilkades telah melewati masa waktu yang telah di tentukan. Dari situlah dugaan kecurangan secara terstruktur dan sistematis oleh panitia, tanpa ada alasan yang jelas dan pemberitahuan terhadap Cakades.

“Tiba-tiba memindahkan TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan kotak suara ketempat tertentu, mengakibatkan proses pemungutan suara tidak terpantau oleh saksi dan para calon,” lanjutnya.

Tudingan kecurangan semakin jelas manakala Panitia Pilkades tidak menyampaikan rekapitulasi hasil pemungutan suara secara rinci. Diantaranya angka kehadiran pemilih sejumlah 3649 dan total surat suara sejumlah 4400. Dari perhitungan angka tersebut, muncul selisih surat suara sebanyak 75.

“Sangat disayang kan  pihak Panitia Pilkades desa Betahwalang sampai hati ini tidak pernah sekalipun menyampaikan hal ini secara tertulis,walaupun pihak Cakades sudah melayangkan nota keberatan ke dinas Permades pada 15 November 2022 yang lalu,” jelasnya.

Saifur Rofiq dihadapan Forum Demak Bersatu menjelaskan, kecurangan yang dialami itu, telah terjadi  konspirasi panitia Pilkades dengan salah satu calon yang membuat pesta demokrasi di desa Betah walang berjalan tidak fair.

“Saya bersama tim nomor urut tiga, sudah mengadukan dugaan kecurangan ini pada 28 Oktober 2022 ke Dispermades, kami berharap Bupati Demak melalui pihak terkait segera melakukan investigasi, memeriksa panitia pemilihan dan mengamankan berita acara serta dokumen-dokumen terkait Pilkades, agar kebenaran terungkap,” kata Saifur.

Setelah mendengar pernyataan Saifur Rofiq, Rahmat menjelaskan, kami Lembaga dan media Forum Demak Bersatu mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera menindaklanjuti aduan ini, serta DPRD, untuk menggelar Rapat dengar pendapat kepada para pihak terkait atas dugaan kecurangan ini.

Sebenarnya, jika Pemda mau serius bisa meminta APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah) untuk melakukan Audit, karena ini menyangkut Pemilihan Umum, kita bisa meminta Bawaslu untuk mengevaluasi terkait sistem penyelenggaraannya,” tegasnya.

(Hms FDB/Ls)

Tingkatkan Disiplin Kerja, Pemkab Terapkan Aplikasi Saridin Untuk APD

November, 20, 22

Pati – Cakranusantara.net | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati, Jawa Tengah menerapkan Aplikasi Sistem Administrasi Disiplin (Saridin), Aparat Pemerintah Desa (APD), yang berfungsi sebagai Rekapitulasi Presensi elektronik berupa Faceprint untuk seluruh APD.

Adanya aplikasi ini, untuk mendukung upaya peningkatan disiplin kerja dan kinerja bagi APD. Nantinya, aplikasi ini terintegrasi dengan alat e-presensi yang terpasang di desa, dengan computer client yang berada di Kecamatan, serta server yang berada di Kabupaten.

Kemudian, di masing-masing tingkatan akan ditunjuk admin untuk membantu pengelolaan rekapitulasi presensi yang sudah terekam.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Sekretariat Daerah (Setda) Pati Imam Kartiko selaku inisiator aplikasi ini mengatakan, melalui Saridin dapat terpantau rekapitulasi presensi wajah harian dari seluruh APD yang berjumlah 4.547 orang di 401 Desa.

“Data rekapitulasi presensi bulanan sebagai dasar pengajuan Penghasilan Tetap/ Siltap dapat diunduh oleh Admin Desa untuk kemudian dimohonkan verifikasi di tingkat Kecamatan dan diajukan ke Kabupaten,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, dengan aplikasi Saridin ini, akan meminimalisir permainan yang mungkin dilakukan oleh oknum tertentu saat rekapitulasi presensi yang sebelumnya masih menggunakan sistem manual.

“Di tingkat kecamatan dan kabupaten, nanti dapat menampilkan data statistik yang riil, terkait tingkat kehadiran APD, sehingga memudahkan dalam pemantauan maupun evaluasi oleh perangkat daerah terkait,” papar Kartiko.

Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, memberikan apresiasi dengan adanya aplikasi Saridin ini. Ia juga menegaskan, bahwa inilah saatnya APD sebagai ujung tombak pelayanan pemdes melakukan introspeksi diri dan berbenah agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Disiplin Kerja APD.

“Untuk itu, seluruh APD harus mampu merubah stigma budaya kerja yang melekat kuat dibenak masyarakat, tentang kinerja. Utamanya, terkait kurangnya kedisiplinan serta komitmen pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Dengan hadirnya aplikasi Saridin, Henggar berharap mudah-mudahan ujicoba aplikasi Saridin pada Desember nanti dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh APD, mulai Januari 2023 mendatang.

“Semoga aplikasi ini, dapat menjawab berbagai tantangan dalam peningkatan kualitas kinerja dan kedisiplinan Pemerintah Desa (Pemdes) serta mendukung percepatan digitalisasi desa,” tandasnya.

(Wj/Red)

Pihak FS Ngotot PC di Lecehkan, Kriminolog: Logiskah Orang MD Dimintai Pertanggungjawaban?

November, 20, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Pihak Ferdy Sambo (FS) “Ngotot” Putri Candrawathi (PC) Dilecehkan Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), Kriminolog: Logiskah meminta pertanggungjawaban kepada orang yang sudah Meninggal Dunia?

Akademisi dan advokat Dr. Kurnia Zakaria., SH., MH., menyoroti tim kuasa hukum FS dan PC (terdakwa) kasus pembunuhan Brigadir J, yang tetap “ngotot” bahwa PC dilecehkan.

“Bahkan PC, dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), tetap bersikukuh mengaku dilecehkan oleh Brigadir J di rumahnya Magelang, Jawa Tengah (Jateng), satu hari sebelum penembakan, pada Kamis (7/7/2022) yang lalu,” ungkapnya.

Menurut Kurnia, dalam persidangan itu sudah tidak fokus lagi pada pasal yang didakwakan, yakni pasal 338 KUHP, akan tetapi yang ada Brigadir J terus diserang dengan dugaan pelecehan seksual. Padahal, laporan dugaan pelecehan sudah Surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

“Pengacara PC dan FS tidak fokus pada pasal 338 KUHP, tapi terus menyudutkan Brigadir J soal pelecehan, seakan-akan mendiang, memiliki kepribadian buruk, suka dengan PC dan sering dugem,” lanjutnya.

Dalam kesaksian Adzan Romer, bahwa Brigadir J pernah melihat menodongkan senjata ke foto FS, lantas mempertanyakan soal dugaan pelecahan terhadap istri mantan Kadiv Propam Polri ada didalam surat dakwaan.

“Dugaan pelecehan di Magelang menjadi pertanyaan, kenapa masih ada dalam surat dakwaan?, kemudian di persidangan terus dibangun, fokusnya disitu, dan dipertanyakan terus, hingga kepribadian (Brigadir J) punya kebiasaan buruk dan suka sama PC,” tanya Kurnia Pakar Hukum Kriminal dari Universitas Bung Karno (UBK).

Padahal, jelas didalam pasal 77 KUHP menyebutkan, bahwa Hak menuntut Hukuman gugur lantaran si tertuduh sudah meninggal dunia.

“Maka dalam suatu perkara pidana yang terdakwanya meninggal dunia, seharusnya itu kewenangan negara untuk menuntut menjadi dihapus,” tegas Kurnia.

Karenanya, tidak mungkin membebankan kesalahan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kalaupun benar pelaku bersalah, kesalahan tersebut tidak bisa dialihkan kepada siapapun.

“Prinsip pertanggungjawaban pidana adalah individual, tidak bisa diwariskan atau digantikan dengan teman ataupun keluarganya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Kurnia menjelaskan, bahwa dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) dan kepentingan praktis dalam hukum acara pidana, tidaklah logis meminta pertanggungjawaban kepada seorang yang sudah tiada dimana ia tidak lagi dapat membela dirinya.

“Bagaimana mungkin seseorang yang diduga sebagai pelaku yang sudah meninggal dunia dapat membela dirinya? Akan dianggap sebagai sebuah ketidakadilan jika peradilan diterapkan hanya dengan kehadiran salah satu pihak,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, bahwa Putri Candrawathi mengaku mendapatkan tindakan pelecehan seksual dari almarhum Brigadir Brigadir J.

“Kejadian pelecehan ini juga terjadi di rumah dinas Duren Tiga Jaksel pada Jumat, 8 Juli 2022. Padahal tanggal itu jelas Brigadir J dalam rekaman CCTV datang berbeda mobil dan hanya angkat koper sampai garasi,” terangnya.

Pengakuan PC terungkap dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat membacakan dakwaan terhadap FS (Terdakwa) soal rekayasa pembunuhan Brigadir J di PN Jaksel pada Senin (17/10/2022).

“Namun, Pengacara PC ngotot, jika kliennya dilecehkan dan mengklaim telah mengantongi sejumlah bukti. Sementara itu, dua asisten rumah tangga (ART) FS ketika itu berada di Magelang, mengaku tidak tahu menahu soal adanya pelecehan,”

Waktu itu, Susi ART mengatakan, Brigadir J akan mengangkat PC yang terjatuh di rumah Magelang tapi dilarang terdakwa Kuat Ma’ruf.

“Dalam kasus ini, ada lima orang dijerat pasal pembunuhan berencana, yakni FS, PC, Richard Eliezer atau Bharada E, Ricky Rizal atau Bripka RR, dan Kuat Ma’ruf,” tandasnya.

Atas perbuatan tersebut, para terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 340 KUHH subsider Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

(*/Red)

Polresta Pati, Esera Gulo: Gakkum Lingkup Institusi Polri Tajam Kebawah Tumpul Keatas

November, 20, 22

Pati – Cakranusantara.net | Penegakan Hukum (Gakkum) dilingkup Tubuh Institusi Kepolisian sampai saat ini, terkesan masih Tanjam kebawah namun Tumpul ke atas.

Hal itu terbukti dengan Kepolisian Resort (Polres) Pati telah naik level menjadi Kepolisian Resort Kota (Polresta) sekitar 1 bulan yang lalu. Namun sampai saat ini, yang memimpin masih di Pelaksana Tugas (Plt) AKBP Christian Tobing, yang sebelumnya menjabat Kapolres Pati.

“Dengan demikian, itu jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Kapolri sendiri tentang Administrasi Kepangkatan dilingkup anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri),” hal itu diungkapkan Advokat muda Esera Gulo., SH.

Baca Juga : Lebih Satu Bulan Kapolresta Pati di Plt, Kapolri Belum Memberikan Tanggapan

Baca Juga : ‘Nyaman’, Satu Bulan Lebih AKBP Christian Tobing Masih Jadi Plt Kapolresta Pati, Ada Apa?

Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah ada apa dengan Institusi Kepolisian membiarkan hal ini?…, Disisi lain, sudah semestinya masyarakat Pati khususnya, sangat bangga dengan Polres Pati yang telah menjadi Polresta.

Hal itu, menjadi salah satu alasan Masyarakat Pati sangat bangga dengan Polres Pati menjadi Polresta. Karena penanganan laporan masyarakat sebelumnya tidak tertangani dengan baik.

“Termasuk laporan kami, sudah ada yang 2 tahun belum selesai. Ironisnya lagi, sudah LP sekitar 1 tahun lebih, namun sampai saat ini, masih belum dilimpahkan ke kejaksaan padahal bukti-bukti sudah ada,” ujarnya.

Baca Juga : Peliknya Pembunuhan di Juana, Esera Gulo Surati Delapan Lembaga Instansi Negara Hingga Presiden

Selain hal tersebut di atas. Sebelumnya, beberapa bulan terakhir, tidak sedikit oknum anggota Polres Pati yang melakukan dugaan tindakan sewenang-wenang terhadap Masyarakat Pati dibawah kepemimpinan AKBP Christian Tobing selaku Kapolres Pati.

“Kapolres Pati sendiri, diduga telah melakukan dugaan tindak pidana, dalam hal ini, telah memberikan keterangan palsu di Media. Sehingga Kapolres Pati telah dilaporkan Dir Reskrimum Polda Jateng beberapa minggu yang lalu,” tegasnya.

Sehingga, Masyarakat Pati berharap, kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) C.q Kapolda Jateng segera menunjuk Kapolresta untuk menggantikan AKBP Christian Tobing, agar laporan Masyarakat bisa tertangani dengan baik.

“Segera ganti Plt Kapolresta Pati, agar masyarakat bisa mendapatkan Keadilan, Kemanfaatan dan juga demi tegaknya kepastian hukum,” tandasnya.

Baca Juga : Sukesi Janda Sebatangkara Resmi Mempolisikan Sanipah, Bang Bimo Turut Komentar

(Rohman)

“Tour Off Area”, AKBP Christian Tobing dan AKBP Bambang YS Sama Tapi Beda

Desember, 18, 22

Polresta Pati
Photo : Tampak depan Kantor Kepolisian Resort Kota Pati yang baru

Pati – Cakranusantara.net | AKBP Christian Tobing berlanjut Dua Bulan menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kapolresta Pati dan masa Bodoh dengan Pikiran Rakyat dan wilayah Hukum.

Sementara, AKBP Bambang Yudhantara Salamun yang dikenal dengan ketegasannya dan kegigihan dalam melaksanakan tugas hanya mampu bertahan Dua bulan dalam menjabat Kapolres Pati pada 2020 yang lalu.

Kemudian “Tour Off Duty/ Tour Off Area” waktu itu digantikan oleh AKBP Arie Syafaat, kemudian AKBP Christian Tobing mulai 1 Juni 2021 hingga sekarang (menjadi Plt Kapolresta Pati).

Menyikapi pemberitaan yang  sebelumnya, terkait Kapolresta Pati yang masih di Plt hingga 2 bulan ini. Diguga Kapolri melalui Kapolda berbuat seakan masa bodoh dengan pikiran rakyat Pati, yang saat ini wilayah hukumnya masih terus di Plt. Selasa (13/12/2022).

Baca Juga berita yang sudah terbit sebelumnya ;

Baca Juga : Lebih Satu Bulan Kapolresta Pati di Plt, Kapolri Belum Memberikan Tanggapan

Baca Juga : Kapolda Jateng Resmikan Polres Menjadi Polresta Pati

Baca Juga ; Dr. Kurnia Zakaria: Mafia Hukum di Institusi Polri

Sebelumnya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) melalui Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Kapolda Jateng) Irjen Pol. Achmad Lutfi telah secara sah meresmikan Kepolisian Resor (Polres) Pati menjadi Polresta pada Rabu (13/10/2022) yang lalu.

Hal itu dibuktikan, berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor Kep/1154/VIII/2022 naik tipe, D menjadi tipe C. Polres Pati kini resmi berganti nama menjadi Kepolisian Resort Kota (Polresta) yang harus dipimpin oleh Komisaris Besar (Kombes) bukan AKBP lagi.

Waktu itu, Kapolda Jateng  dalam sambutannya telah menegaskan, rasa bangga atas capaian yang telah diperoleh Polresta Pati saat ini. Namun tentunya, hal itu ada konsekuensinya.

“Kenaikan status Polres menjadi Polresta. Kapolresta dari AKBP menjadi Kombes, Kasat dari AKP jadi Kompol. Jadi beban menjadi lebih berat, yang harus dipikul sejak hari ini,” tegas Kapolda Jateng pada waktu itu.

Setelah peresmian itu hingga saat ini, terus beredar rumor yang menyatakan, jika Komisaris Besar (Kombes) yang bakal menjabat sebagai Kepala Kepolisian Resort Kota (Kapolresta) Pati masih digodok.

Baca Juga : ‘Nyaman’, Satu Bulan Lebih AKBP Christian Tobing Masih Jadi Plt Kapolresta Pati, Ada Apa?

Stop Kriminalisasi!!.., Bareskrim-Dewan Pers Teken MoU Perlindungan Hukum Karya Jurnalistik

Seakan, Kapolri dan/ atau Kapolda berbuat masa bodoh dengan kepastian hukum di Polresta Pati, dan juga masalah pikiran rakyat, yang selama ini terus berharap kepastian hukum di wilayah hukumnya.

Kapolda
Layanan pengaduan, telpon pak Kapolda dan Plt Kapolresta Pati

“Menilik” pada tahun 2020 silam, Kapolres Pati pernah dijabat AKBP Bambang Yudhantara Salamun yang baru menjabat 2 bulan terpaksa harus “tour off area” karena dikenal dengan ketegasannya.

Pergantian itu menyusul lantaran, adanya surat edaran telegram Kapolri dengan Nomor: ST /388/II/KEP/2020 tertanggal 3 Februari 2020, yang menyebutkan harus pindah ke Polda Riau menjabat sebagai Wadireskrimmum.

Masa jabatannya pada waktu itu hanya sekitar 2 bulan saja, orang nomor 1 dijajaran Polres Pati saat itu, sangat dikagumi masyarakat Pati atas ketegasannya dalam memimpin wilayah hukum di Kabupaten Pati.

Sebab, sejak mulai menjabat sebagai Kapolres, ia langsung melaksanakan gebrakan dengan melakukan penertiban razia miras, togel, pelayanan SIM, menangkap judi Pilkades (Botoh-jawa), dan masih banyak lagi yang lainnya.

Selama ini, kami (Masyarakat Pati) umum sangat merindukan kepemimpinan seperti itu. Namun, kenapa baru 2 bulan langsung diganti, padahal ia (kapolres, red) sangat bagus kepemimpinannya,” ungkap Saran salah satu warga Pati, Selasa (13/12/2022).

Kelebihan AKBP Bambang YS, selain ia tegas, juga bisa berbaur ke masyarakat. Bahkan, ia tidak segan-segan menyebarkan nomor pribadinya ke masyarakat agar bisa melapor langsung apabila ada masalah, sehingga bisa membuat masyarakat Pati merasa aman dan nyaman di era kepemimpinannya.

Bukan hanya itu saja, ia juga menjalin silaturahmi dan komunikasi langsung dengan masyarakat di 21 Kecamatan, secara didatangi langsung. Bahkan dengan beberapa elemen dan organisasi yang ada di Pati, bahkan ketika terjadi bencana banjir sejumlah titik, ia tidak segan-segan turut turun langsung membantu masyarakat.

“Kehadiran Bambang YS di Pati sebetulnya membuat masyarakat merasa aman dan nyaman, tapi sayang waktu itu hanya bertahan 2 bulan, karena diduga telah membuat para pengusaha gelap menjadi ketimpangan tidak bisa bermain lagi,”

Dengan demikian, kami berharap pada pergantian ini nanti, bakal Kapolresta Pati yang baru dapat mengikuti jejak AKBP Bambang YS. Bahkan bisa lebih aktif bersama masyarakat dan progresif, dalam menegakkan supremasi hukum, supaya keamanan dan ketertiban di wilayah Pati betul-betul terjaga.

Selain itu, wibawa Polri bisa lebih bermartabat dan cenderung semakin disukai oleh warga masyarakat Pati, bisa dibuktikan dengan cara menjadi sosok anggota Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan (Presisi), yang tidak hanya terucap di bibir. Namun dilaksanakan dengan setulus hati.

(ROHMAN-Red)

Lebih Satu Bulan Kapolresta Pati di Plt, Kapolri Belum Memberikan Tanggapan

November, 19, 22

Photo saat peresmian Polresta Pati pada 13 Oktober 2022
Photo saat peresmian Polresta Pati pada 13 Oktober 2022

Pati – Cakranusantara.net | Menyikapi pemberitaan sebelumnya terkait AKBP Christian Tobing yang masih menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kapolresta hingga Satu bulan lebih. Diduga Kapolri belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi.

Dalam berita cakranusantara.net yang terbit pada Rabu (16/11/2022) sore yang sebelumnya, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Kapolda Jateng) Irjen Pol. Achmad Lutfi telah meresmikan Kepolisian Resor (Polres) Pati menjadi Polresta.

Baca Juga : Kapolda Jateng Resmikan Polres Menjadi Polresta Pati

Hal itu dibuktikan, berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor Kep/1154/VIII/2022 naik tipe, D menjadi tipe C. Polres kini resmi berganti nama menjadi Kepolisian Resort Kota (Polresta) yang harus dipimpin oleh Komisaris Besar (Kombes) bukan AKBP, Sabtu (18/11/2022).

Waktu itu, Kapolda Jateng pada Rabu (13/10) siang, dalam sambutannya telah menegaskan, rasa bangga atas capaian yang telah diperoleh Polresta Pati saat ini. Namun tentunya, hal itu ada konsekuensinya.

“Kenaikan status Polres menjadi Polresta. Kapolresta dari AKBP menjadi Kombes, Kasat dari AKP jadi Kompol. Jadi beban menjadi lebih berat, yang harus dipikul sejak hari ini,” tegas Kapolda pada waktu itu.

Setelah peresmian itu hingga saat ini, beredar rumor yang menyatakan, jika Komisaris Besar (Kombes) yang bakal menjabat sebagai Kepala Kepolisian Resort Kota (Kapolresta) Pati hingga saat ini masih terus digodok.

Baca Juga : ‘Nyaman’, Satu Bulan Lebih AKBP Christian Tobing Masih Jadi Plt Kapolresta Pati, Ada Apa?

Baca Juga : Stop Kriminalisasi!!.., Bareskrim-Dewan Pers Teken MoU Perlindungan Hukum Karya Jurnalistik

Sementara itu, diduga Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat dikonfirmasi melalui pesan via WhatsApp (Nomor +62 811-88xx-xxx-Red) belum memberikan tanggapan sepatah katapun.

Hingga berita ini diterbitkan, sampai 1×24 jam, belum memberikan keterangan/ tanggapannya terkait hal itu, baik secara tertulis melalui via WhatsApp ataupun telepon WhatsApp/ Seluler.

(RN-Red)

Taruna Akmil Tingkat Sertar Siap Melaksanakaan Latihan Praja Bakti

November, 19, 22

Magelang – Cakranusantara.net |
Wakil Gubernur (Wagub) Akademi Militer (Akmil) pimpin acara laporan kesiapan Latihan Praja Bakti Taruna Akmil Tingkat II/Sertar TP 2022/2023 di Gedung Much Lily Rohli, Magelang.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Akmil Brigjen TNI Erwin Djatniko membacakan amanat tertulis Gubernur Akmil, bahwa Latihan Praja Bakti ini akan dilaksanakan selama enam hari, mulai tanggal 21 sampai dengan 26 November 2022 di wilayah Kabupaten Temanggung,” ungkapnya. Kamis (17/11/2022).

Selanjutnya, latihan ini memberikan pembekalan kepada Taruna Akmil ini, untuk mengerti dan dapat mengaplikasikan materi pelajaran Pengetahuan Teritorial bersama masyarakat.

“Metodologi penelitian serta dapat mengimplementasikan kepekaan teritorial sebagai calon perwira, terhadap masyarakat dilingkungan sekitarnya,” lanjutnya.

“Sehingga, nantinya memiliki kompetensi sebagai insan-insan teritorial di kesatuannya kelak, yang mampu meningkatkan sinergitas dengan masyarakat dalam rangka mengoptimalkan nilai-nilai manfaat pembangunan bagi pemerintah daerah setempat,” imbuhnya.

Kemudian Wagub menekankan, bahwa salah satu fungsi utama TNI, yaitu Pembinaan Teritorial (Binter) dengan beberapa metode, yaitu Bakti TNI, Komunikasi Sosial (Komsos) dan Pembinaan Ketahanan Wilayah (Bintahwil).

“Wujud implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pembinaan Teritorial TNI adalah Latihan Praja Bakti bagi Taruna, dalam rangka meningkatkan pemahaman Taruna tentang pentingnya kemanunggalan TNI dengan Rakyat,” ujarnya.

Sebagai calon-calon pemimpin TNI di masa depan, Taruna Akmil harus memegang teguh jati diri dan marwah TNI yaitu “Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat“ yang selalu membantu kesulitan dan mendahulukan kepentingan rakyat.

“Dengan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain mencakup tiga metode Binter, yaitu meliputi : Bakti TNI, Bintahwil, Komsos dan kegiatan Riset Sosial,” harapnya.

Sebagai pedoman para Taruna selama melaksanakan latihan, Wagub Akmil menyampaikan beberapa atensi dan penekanan, yaitu : Awali setiap kegiatan dengan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

“Beradaptasi dengan kondisi lingkungan masyarakat, tempat melaksanakan latihan Praja Bakti. Pahami dengan bijaksana adat-istiadat maupun nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang berlaku,” tegasnya.

Pegang teguh sikap dan perilaku serta tutur kata sebagai sosok Taruna yang dapat dibanggakan dan diteladani dimanapun berada. Dan diakhir sambutannya, Wagub Akmil mengucapkan, ‘Selamat Melaksanakan Latihan Praja Bakti’.

“Pelihara fisik dan kesehatanmu dengan baik, serta utamakan faktor keamanan selama mengikuti kegiatan latihan Praja Bakti. Laporkan segera kepada pelatih, dan pengasuhmu pada kesempatan pertama, apabila terjadi hal-hal yang menonjol serta memerlukan tindakan lebih lanjut,” tandasnya.

(*/Red)

Sosialisasi se Solo Raya, Program Penurunan Stunting di Makodim Sukoharjo

November, 19, 22

Sukoharjo – Cakranusantara.net | Dandim 0726/Sukoharjo mengikuti rangkaian kegiatan Promosi dan KIE Program percepatan Penurunan Stunting BKKBN Provinsi Jawa Tengah Bersama Mitra Kerja TNI.

Selama kegiatan Promosi dan KIE Program percepatan Penurunan Stunting di Makodim Sukoharjo berjalan dengan lancar. Diakhir kegiatan dilaksanakan kegiatan ramah tamah serta pengundian doorprize bagi para peserta kegiatan. Jumat (18/11/22).

Kegiatan itu, diikuti oleh 300 peserta diantaranya para Pasiterdim jajaran Korem 074/WRT dan para perwakilan Babinsa dari masing-masing Kodim jajaran Korem 074/WRT  serta perwakilan dari anggota Persit KCK Cabang XLVII Dim Sukoharjo.

Hadir dalam kegiatan Letkol Inf Latif Japar Pabanya Bakti TNI Kodam IV Diponegoro, Kasdim Sukoharjo, Nasri Katim Pokja Advokasi Penggerakan dan Informasi perwakilan BKKBN Jateng dan Ir. Proboningsih Dwi Danarti Kepala Dinas PPKBP3A Sukoharjo.

Dalam sambutannya Dandim Sukoharjo Letkol Czi Slamet Riyadi menyampaikan, bahwa tujuan kegiatan Sosialisasi ini adalah untuk memberikan dan meningkatkan pengetahuan peserta, tentang Stunting, dan penyebab gejalanya, meningkatkan pengetahuan tentang resiko tinggi dan pengenalan tanda kelahiran pada kehamilan.

Harapannya, menuju Indonesia emas stunting tidak ada, dan Indonesia siap menghadapi kemajuan dan semua bayi tumbuh sehat dan bisa menumbuhkan generasi yang baik dari kita.

“Kepada para Babinsa selesai dari sini bisa mengaplikasikan kepada masyarakat di desa binaannya bagaimana cara yang baik dan benar dalam menangani stunting bersinergi dengan dinas terkait,” ungkap Dandim.

Sementara, Nasri mengungkapkan Penyebab stunting bisa dikarenakan gizi buruk, sakit terus menerus dan tidak kalah penting sanitasi dan kebersihan lingkungan.

“Bayi harus diberikan ASI ekslusif selama 6 bulan dan sebaiknya ibu-ibu ber KB setelah melahirkan agar tidak terjadi sundulan, dan itu sangat berpengaruh dalam stunting, serta pemberian imunisasi secara teratur,” tukas Nasri.

Sedangkan, Ir. Proboningsih Dwi Danarti berharap, tidak hanya program KB saja dan saat ini juga ada program bangga kencana, diharapkan, para Babinsa harus bisa berkolaborasi dengan penyuluh KB di desa-desa serta mendampingi pelaksanaan pembinaan KB di desa binaannya.

Letkol Inf Latif Japar mengingatkan, Tugas TNI adalah sebagai pendamping dalam pelaksanaan kegiatan KB dalam menangani stunting dan diharapankan bisa memberikan informasi kepada masyarakat terutama di desa yang tidak terjangkau.

Kapten Inf Ismail Pasiter Kodim Sukoharjo mewakili Pasiter se Soloraya mengingatkan, agar semua Babinsa faham, serta berkoordinasi secara baik dengan bidan, serta warga masyarakat terkait dengan stunting, agar generasi kita kedepan bisa lebih baik.

“Babinsa supaya segera melaporkan kepada Danramil jika mendapatkan ada stunting, dan apa yang harus dilakukannya, Stunting jangan sampai bertambah dan peran Babinsa bisa bermanfaat untuk masyarakat,” ungkap Pasiter.

(*/Red)

Pj Bupati Lepas Kontingen Cabor Sepak Bola Pra Porprov

November, 18, 22

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat (Pj) Bupati Pati bersama Ketua Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (Askab PSSI) Jumani, secara resmi melepas kontingen cabang olah raga (cabor) sepak bola Pra Porpov di Pendopo Kabupaten Pati.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menyebutkan, bahwa saat ini harapan terbesar prestasi sepak bola Pati berada di pundak para atlet.

“Disinilah, prestasi dan nama baik Pati dipertaruhkan, dipundak kalianlah harapan kita semua disematkan. Bawalah nama baik Pati dikancah sepak bola Pra Porprov ini,” sebut Henggar. Jumat (18/11/2022).

Lebih lanjut Henggar berharap, nantinya sepak bola Pati, mampu lolos di Porprov. Sehingga, stamina dan semangat juang harus tetap dijaga agar nantinya yang diharapkan mampu tercapai dengan baik.

“Tolong jaga betul semangat juang, jangan sampai di ajang Porprov 2023 absen dicabor sepakbola. Apapun, harus kita lakukan dengan sportivitas dan harus lolos, itu target kita,” tegas Henggar.

“Pihaknya yakin, bahwa nantinya Pati akan mampu meraih prestasi dalam cabor sepak bola ini. Mengingat, para atlet ini sudah berpengalaman dalam mengarungi sepak bola di Liga 3,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Askab PSSI Pati Jumani menerangkan, nantinya kontingen cabor sepak bola Pati ini, akan berlaga di Kabupaten Rembang pada Minggu (20/11/2022) mendatang.

“Kemudian pada Rabu (23/11/2022) akan berlaga di kandang sendiri, yaitu: di stadion Joyokusumo Pati dan pada Minggu (27/11/2022) kembali berlaga lagi di stadion Joyokusumo,” terangnya.

Untuk jumlah pemain yang akan dibawa sebanyak 25 pemain. Alhamdulillah, semua sudah siap berlaga antar kesebelasan.

“Terima kasih kepada seluruh tim, menejer, pelatih, dan semuanya yang sudah bekerja keras untuk seleksi porprov di cabang sepak bola ini,” ungkapnya.

Jumani berharap, bermainlah dengan sportif, kemampuan maksimal. Karena, kalian mewakili 1,3 juta lebih masyarakat Pati. Sehingga, dipundak kalian, harapan sangat besar bagi Pati.

“Dalam ajang Pra Porprov nanti, kontingen Pati diberikan kemenangan serta keselamatan dalam perjalanan menuju ke Rembang,” tutup Jumani.

(*/Red)

TP3 dan UI Watch Laporkan Kasus KM 50 2020 ke PBB

November, 18, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) dan Universitas Indonesia Watch (UI Watch) melalui koordinatornya Marwan Batubara ke Kantor Perwakilan PBB (UN) di Jakarta 15 November 2022 lalu.

Tentang permohonan Keladilan HAM dimana Divonis Lepasnya Terdakwa Penembakan Enam laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta Cikampek KM.50, Karawang pada 7 Desember 2020 yang lalu, baik oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hasil Tim Investigasi TP3 bahwa ada skenario sebuah lembaga negara khusus diluar institusi resmi TNI-Polri, akan tetapi ada dugaan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dan Pagdam V Jaya Mayjen Dudung Abdurachman mengetahui perbuatan Tim Khusus (Timsus) siapa yang melakukan dalam konferensi pers menyatakan/ mengumumkan bahwa telah menembak mati 6 teroris bersenjata api dalam aksi tembak menembak di Tol Karawang.

Yang dikemudian pada awal Agustus 2022 publik menduga, bahwa pelakunya disinyalir anggota Satgasus Merah Putih dibawah komando Irjen Ferdy Sambo (FS) sebagai Kadiv Propam Polri, yang saat itu terekam dan ada saksi mata melihat Mobil SUV premium Toyota Landcruiser Hitam di TKP.

Diketahui, dalam foto CCTV kasus pembunuhan Brigadir Yosua terparkir di garasi terdakwa FS. Dalam kesaksian persidangan terbukti komando lapangan saat itu Kasubdit Resmob Ditserkrimun Polda Metro Jaya AKBP Hendik Zusen.

Sedangkan Brigjen Hendra Kurniawan sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Pengamanan dan Profesi Polri diawasi Ketua Harian Kompolnas ditunjuk sebagai Ketua Tim Investigasi Polri, terkait kasus penembakan 6 laskar FPI, yang saat itu dengan hasil menyatakan 3 tersangka anggota Polisi sebagai pelaku penembakan.

TP3 dan UI Watch melaporkan kasus penembakan 6 laskar FPI sebagai perbuatan melanggar HAM Berat dan para terdakwa seharusnya disidang di Pengadilan HAM sesuai UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Dimana, perbuatan para pelaku bisa dianggap melanggar HAM, sesuai dengan aturan dalam Konvensi Wina Tahun 1993 dan Statuta Roma Tahun 1998. Proses eksekusi dianggap sebagai tindakan penyiksaan berdasarkan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984.

Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M. Yusmin Oherella divonis bebas demi Hukum (lepas dari tuntutan Hukum) karena perbuatan pidananya dianggap membela diri, sehingga memenuhi syarat pemaaf, Pasal 1 angka 11 dan pasal 191 ayat (2) KUHAP jo pasal 49 ayat (1) KUHP dan pasal 310 (3) KUHP walaupun Komnas HAM dalam “laporan pemantauan” Tim Investigasinya menduga Penembakan Km.50 ada Pelanggaran HAM oleh polisi reserse Polda Metro Jaya.

Pada peristiwa malam tanggal 6 Desember 2020, 10 mobil rombongan Habib Rizieq (HRS) dari Petamburan Tanah Abang ke Karawang diikuti 3 mobil polisi, kemudian mobil laskar FPI sempat menghalangi 3 mobil yang mengikuti rombongannya di tol Cipali km. 50, dan saat itu terjadi penembakan ke mobil pengawal HRS.

Ketika satu mobil pengawal HRS bisa disergap, setelah menabrak pembatas jalan dua orang tewas ditembak ditempat Andi Setiawan dan Fajar Ahmad Syukur. Sedangkan Empat orang dibawa, dan dimasukkan ke mobil polisi, yang dikemudikan Ipda Yusmin Ohorella.

Sedangkan Ipda Elwira Priadi Z mengapit Luthfi Hakim bersama briptu Fikri Ramadhan. Ditengah jalan balik ke Polda Metro Jaya Ipda Elwira menembak Luthfi Hakim empat kali tembakan dan Akhmad Sofyan dua kali tembakan. Sedangkan Briptu Fikri menembak Muhammad Reza dua kali tembakan dan Suci Khadafi Tiga kali tembakan.

Yasmin dan Fikri didakwa dengan pasal 338 KUHP dan pasal 351 ayat (3) KUHP, juncto pasal 55 ayat ke-1 angka ke-1 KUHP. Sedangkan Ipda Elwira sebelum sidang meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas.

Dalam Penembakan disengaja oleh para pelaku menurut Kuasa Hukum FPI dan Panglima FPI Munawarman saat itu menyatakan :

Klain tembak dari belakang tapi hasil visum et repertum tidak menjelaskan adanya tembakan datang dari belakang tetapi dari depan.

Pengawal HRS tidak membawa senjata api tapi hanya bawa senjata tajam (golok) dan senjata tumpul (tongkat).

Luka tembak dari depan ditunjang dengan tulang rusuk patah seperti akibat pukulan dan tembakan dari depan dan ke enam korban ada luka-luka lecet akibat gesekan aspal maupun luka memar akibat pukulan dan tendangan.

Konferensi Pers Kapolda Metro Jaya dan Pagdam Jaya 12 jam setelah kejadian seperti menunggu “clean and clear” TKP seperti menghilangkan rekaman CCTV atau merusak CCTV dan menghilangkan barang bukti.

Dalam hal terjadi pelanggaran HAM, PBB mengakomodir mekanisme pelaporan melalui cara:

Mekanisme berdasarkan Perjanjian HAM Internasional

Mekanisme berdasarkan Piagam PBB.

Aturan HAM di Indonesia diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM. Mekanisme no.1 bisa dilakukan karena Indonesia meratifikasi International Convenant on Civil and Political Right (ICCPR) tahun 1976 disahkan menjadi UU No.12 Tahun 2005 tentang Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Mekanisme no.2 berdasarkan pasal 55 dan pasal 56 Piagam PBB dapat melalui Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC UN) yang memberi kewenangan kepada Dewan HAM PBB dimana Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB sendiri sesuai Resolusi 1235 (XLII) tertanggal 6 Juni 1967 dan Resolusi 1503 (XLVIII) tertanggal 27 Mei 1970. Surat TP3 dan UI Watch selain menyerahkan BUKU PUTIH INVESTIGASI TP3 KASUS KM.50 CIPALI juga membuat surat permintaan laporan rekomendasi agar PBB :

Memaksa Pemerintah Indonesia melakukan sidang Pengadilan HAM terhadap para pelaku penembakan dan penyiksaan 6 orang laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek Km.50 Karawang,

PBB mendesak Negara Indonesia harus mengakui hak-hak korban dan keluarganya, termasuk menyampaikan permintaan maaf bahwa 6 orang laskar FPI pengawal HRS bukan teroris, menjamin rehabilitasi korban, dan memberikan restitusi bagi korban.

Selain itu mendesak Pemerintah Indonesia harus melakukan Peradilan Ulang bagi pelaku secara adil dan kredibel melalui Pengadilan HAM yang diatur dalam UU No.26 Tahun 2000 serta mencegah Hak Impunitas bagi pelanggar sebagai anggota Polisi maupun bagian dari BNPT,” hal itu diungkapkan oleh Dr. Kurnia Zakaria., MH.

(*/Red)