Pj Bupati Pati: Wujudkan Pemilu Minim Konflik Sosial

Daerah|oleh

November, 24, 22

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat (Pj) Bupati Pati membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi DPRD Pati Pemilu 2024 mendatang.

Rakor tersebut digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati dengan mengundang perwakilan partai politik (Parpol) serta sejumlah elemen masyarakat terkait di Ruang Amarilis Hotel New Merdeka.

PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro mengatakan, masukan-masukan yang disampaikan dalam Rakor ini tetap harus mengacu pada koridor peraturan yang ada, yakni Peraturan KPU nomor 6 tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pemilihan Umum (Pemilu).

“Ketentuan terkait jumlah kursi sudah ada dari KPU RI. Dalam Rakor ini kita tidak keluar dari ketentuan dan kebijakan yang sudah ada. Terkait Dapil dan jumlah kursi sudah ada ketentuan yang jadi acuan dalam kita bertindak, sehingga penyusunan dapil dan kursi sesuai peraturan perundang-undangan,” jelas Henggar saat menyampaikan sambutan. Rabu (23/11/2022).

Yang jelas, lanjut Henggar, dalam Rakor ini mesti ada penyatuan persepsi di antara pihak-pihak yang hadir, sehingga tidak muncul permasalahan di kemudian hari dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2024.

Henggar juga menekankan perlunya sinergi bersama dalam persiapan event akbar pesta demokrasi 2024 mendatang untuk mencegah konflik sosial.

“Butuh sinergi semua elemen, sehingga tercipta keamanan, ketertiban, dan tidak ada dampak negatif. Potensi konflik sosial yang terprediksikan bisa dicegah,” Jelas henggar.

Menurut Henggar, terkait hal ini, yang perlu dilakukan adalah bersinergi untuk mencegah gesekan, tidak terjadi konflik yang berdampak buruk bagi kehidupan bersama.

Dalam kontestasi politik, itu hal yang lumrah, jika di masyarakat terjadi sedikit gesekan,” tutupnya.

(*/Red)

Henggar Budi Anggoro: 200 Atlet Ikuti Pra Porprov Senam

Daerah|oleh

November, 24, 22

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat (Pj) Bupati Pati hadiri pembukaan Pra Porprov cabang olah raga (cabor) senam di gedung olah raga (GOR) Pesantenan Pati. Kejuaraan berlangsung mulai 23 – 29 November 2022 mendatang.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro mengatakan, kejuaraan Pra Porprov ini merupakan ajang untuk menyongsong agenda besar olahraga Porprov tahun 2023 nanti. Sehingga melalui kualifikasi pra Porprov ini, diharapkan mampu memunculkan atlet terbaik, yang dapat maju ke Porprov 2023 maupun Pra PON 2024.

“Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah terlibat dalam pelaksanaan pra porprov senam tingkat Jawa Tengah tahun 2022 ini,” ungkap Henggar. Kamis (24/11/2022).

Ia berpesan, agar para atlet ini mampu menunjukkan prestasi terbaiknya. Adik-adik semua ini adalah masa depan kita semua, adik-adik ini adalah calon atlet nasional.

“Tidak hanya calon atlet Jawa Tengah yang akan berlaga di PON yang akan datang. Tetapi harapan kita adik-adik nanti akan menjadi duta olahraga bangsa, pada even-even internasional,” harap Henggar.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, Sekretaris Daerah Kabupaten Pati Jumani, Forkopimda Kabupaten Pati, Sekretaris Koni Jawa Tengah Siswo Abadi, Ketua Koni Pati Mustamaji, Ketua Persani Pati Kartina Sukawati.

Peserta yang mengikuti kejuaraan senam ini terdiri dari 26 Persani (Persatuan Senam Seluruh Indonesia) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Jateng) dengan jumlah 200 atlet dan pelatih sebanyak 48 orang. Sedangkan wasit yang bertugas berjumlah 39 orang yang berasal dari Wasit Pengprov Persani Jateng.

(*/Red)

Peningkatan Infrastruktur Desa, Pemkab Pati Gelontorkan 32,82 Milyar

Daerah|oleh

November, 22, 22

Pati – Cakranusantara.net | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati menggelontorkan dana sebesar 32,82 miliar rupiah, Bantuan Keuangan (Bankeu) Sarana dan Prasarana (Sarpras) Perdesaan.

Dana tersebut bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati Tahun 2022.

Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menyampaikan, sosialisasi terkait bantuan tersebut di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pati.

“Bankeu ini, untuk peningkatan infrastruktur di desa. Total ada 32 miliar rupiah lebih. Mudah-mudahan, terlaksana dengan baik, sesuai dengan yang kita harapkan,” kata Henggar saat diwawancarai. Selasa (22/11/2022).

Ia berharap, pemerintah desa yang menerima bantuan ini, bisa melaksanakan perbaikan Sarpras dengan sebaik-baiknya.

“Agar setelah pekerjaan dilakukan dengan baik, penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak lantas dilupakan,” harapnya.

Menurutnya, dana sebesar Rp 32,82 miliar yang dialirkan ke desa-desa untuk perbaikan Sarpras bukan nilai yang sedikit.

“Anggaran pemerintah daerah (Pemda), yang untuk perbaikan jalan kabupaten saja tidak sampai sebesar itu. Pemkab masih mengandalkan Bankeu Provinsi,” sambungnya.

Belakangan ini, menurut Henggar, pihaknya banyak mendapat keluhan mengenai jalan rusak. Bahkan, baru-baru ini, ada konten di media sosial yang viral mengenai kondisi jalan di Desa Glonggong, Kecamatan Jakenan, yang tergolong rusak parah.

“Hal ini juga menjadi perhatian Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Kerusakan jalan itu, diperparah oleh kemacetan di Juwana yang mengakibatkan kendaraan-kendaraan memilih untuk melintasi jalan alternatif,” ujarnya.

Namun, jalan kabupaten secara bertahap mulai ditangani. Sudah dimulai di perubahan (APBD) ini. Kami ada keterbatasan keuangan.

“Jadi kami, bisanya mengoptimalkan yang ada. Jalan Glonggong saat ini juga sudah mulai ditangani, dan tahun depan kita lanjutkan,” terang Henggar.

(*/Red)

Pj Bupati Pati Serahkan 135 SK Pensiun ASN

Daerah|oleh

November, 21, 22

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat (Pj) Bupati Pati menyerahkan sebanyak 135 SK pensiun, Aparatur Sipil Negara (ASN) periode 1 Januari sampai 1 Maret 2023 di Pendopo Kabupaten Pati.

Acara ini, dihadiri oleh Kepala BKPP, Inspektur Kabupaten Pati, perwakilan OPD dan seluruh ASN yang akan menerima SK pensiun.

“Sebanyak 135 SK pensiun sudah saya tanda tangani. Purna tugas ini, tentu sangat membanggakan bagi kita semua karena bisa lulus dengan selamat. Kita tau banyak, di luar sana banyak ASN yang diberhentikan tidak dengan hormat. Tentunya dengan masa kerja yang lebih dari 30 tahun. Bapak Ibu menjalani pekerjaan dengan penuh dedikasi dan loyalitas,” tutur Henggar dalam sambutannya.

Atas nama pemerintah Kabupaten Pati pihaknya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas  dedikasi dan loyalitas serta sumbangsih yang mereka berikan  untuk Kabupaten Pati.

“Selain purna tugas dimanfaatkan dengan mengisi waktu untuk keluarga dan lingkungan, kita juga bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk mencari tambahan rizki. Tapi bukan berarti semata-mata mencari uang saja tapi kita niatkan untuk mengisi keluangan waktu,” tambahnya.

Semangat ASN yang akan purnatugas, menurut Pj Bupati, juga dapat dijadikan motivasi agar ASN yang masih bertugas bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan kami berdoa agar Bapak Ibu semua diberikan kesehatan hingga tetap semangat.

“Kami juga berharap komunikasi jangan putus dengan kami kami yang masih bekerja. Dan tentu, sumbangsih, saran dan masukan untuk kami tetap kami tunggu untuk kemajuan Kabupaten Pati ke depannya”, pungkas Henggar.

(*/Red)

Tindaklanjuti Uneg- uneg PSP, Pj Bupati Pati : Lahan Bekas PO Budi Jaya “Bakal” Jadi Pangkalan

Daerah|oleh

November, 21, 22

Pati – Cakranusantara.net | Paguyuban Sopir Pati (PSP) inginkan, agar Kabupaten Pati memiliki fasilitas pangkalan truk besar yang memadai bakal segera terealisasi di lahan milik PO Budi Jaya.

Pemerintah Kabupaten Pati telah memfasilitasi penggunaan lahan yang cukup luas di Margorejo, tepatnya di seberang Pasar Hewan (Pasar Wage), untuk digunakan pangkalan truk.

Lahan seluas 1,5 hektare tersebut merupakan milik PO Budi Jaya,” ungkap Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro saat meninjau lokasi lahan tersebut, Senin (21/11/2022).

Ia menyebut, para sopir truk di Pati memang pada awal Oktober 2022 lalu pernah menemuinya, meminta agar Pemkab Pati memfasilitasi penyediaan terminal angkutan barang.

“Karena mereka selama ini lintasannya ke luar Jawa Tengah. Saat hendak pulang, biasanya mereka terpaksa memarkirkan kendaraannya di Kudus atau tempat lain yang sudah ada pangkalan truknya. Lalu mereka pulang ke Pati meninggalkan kendaraannya. Padahal di satu sisi juga ada risiko terkait keamanan muatan,” kata Henggar Budi Anggoro.

Menyikapi hal ini, pihaknya segera berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Akhirnya didapatlah lokasi di Margorejo yang dinilai cukup strategis dan memadai.

“Ini lahan milik orang lain. Nanti polanya kerja sama antara teman-teman sopir truk dengan pemilik lahan. Pemkab hanya memfasilitasi. Tidak perlu menunggu anggaran pemerintah dan lain sebagainya,” ujar dia.

“Toh itu ada tempat nganggur dan strategis. Di pinggir jalan Pantura lagi. Selain itu juga aman, sudah dipagar keliling. Jadi mereka bisa meninggalkan kendaraan di sini, lalu pulang kumpul keluarga. Kendaraannya di sini in syaa Allah aman. Terus nanti juga ada orang yang disuruh jaga di sini dari kalangan mereka sendiri,” tambah dia.

Pihaknya juga telah meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) untuk membantu proses pembersihan lokasi.

“Mudah-mudahan bisa segera digunakan secara maksimal,” harap Henggar.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pati, Teguh Widyatmoko, mengatakan bahwa pekan lalu paguyuban dan PO Budi Jaya selaku pemilik lahan sudah menyepakati penggunaan tempat ini sebagai pangkalan truk.

“Kami di sini sebagai fasilitator saja, mencarikan lokasi, menghubungkan, dan mengenalkan. Kepala DPUTR juga sudah menyanggupi untuk merapikan lahan yang masih bergelombang,” kata dia.

Teguh menyebut, setelah dirapikan nanti, lahan seluas 1,5 hektare ini diperkirakan dapat menampung sekitar 100 kendaraan besar.

“Namun yang mengelola nanti antara paguyuban dan pemilik lahan. Kami hanya memonitoring keselamatan dan keamanan penggunaan jalan,” ucap dia.

Ditanya terkait keberlanjutan pangkalan truk ini, Teguh mengatakan akan melihat perkembangan terlebih dahulu. Kalau nanti masih potensial mungkin (bisa dilanjutkan untuk jangka panjang).

Toh lahan ini dijual. Kemarin Pak Pj Bupati sudah kami beri informasi, tergantung nanti kemampuan anggaran APBD,” tandasnya.

(*/Red)

Henggar Harapkan CFD Gabus Jadi Pemantik Bagi Kecamatan Lain

Daerah|oleh

November, 21, 22

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat (Pj) Bupati Pati, menghadiri acara hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day (CFD) di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro berharap, kegiatan ini mampu menjadi pemantik kegiatan serupa bagi kecamatan lain.

Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan Gabus Art & Culture Festival yang dibalut dalam kegiatan ini,” ungkapnya.

Selain itu, bisa menjadi ajang promosi potensi budaya maupun kuliner khas Gabus, menurut Pj Bupati, kegiatan ini diharapkan mampu menambah geliat perekonomian warga sekitar.

“Sehingga apa yang kita jalankan pada pagi hari ini, nanti akan mampu membangkitkan perekonomian khususnya UMKM di Gabus,” tambahnya. Minggu (20/11/2022).

Dalam kesempatan itu, Henggar juga sempat mempromosikan seni kebudayaan yang ada di Gabus, antara lain barongan, reog, wayang, dan kesenian tari mulai dari anak-anak hingga dewasa.

“Ini sama-sama kita branding-lah, agar orang ini penasaran, di Pati ada apa ? Jadi, di Pati ini penuh kekayaan seni dan budaya, penuh kekayaan makanan tradisional, dan lain-lain,” jelasnya.

Tidak sendiri, Henggar Budi Anggoro, dalam kesempatan itu juga didampingi istrinya Ibu Faiza Henggar, Sekretaris Daerah (Sekda) Pati Jumani, Ketua PMI Pati Haryanto, Ketua Karang Taruna Pati Saiful Arifin serta OPD terkait.

Selaku tokoh masyarakat, Haryanto juga menyambut baik acara tersebut. Sehingga dirinya bersama Ketua Karang Taruna Saiful Arifin akan men-support langkah positif Pemerintah Kabupaten dalam memajukan daerah.

“Tentunya saya men-support dan memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam acara ini. Dan saya setuju kalau nanti akan dilaksanakan di kecamatan-kecamatan lain,” sambung Haryanto.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Karang Taruna Pati Saiful Arifin, bahwa Kabupaten Pati memiliki potensi-potensi yang sangat besar. Sehingga bila branding ini dilakukan secara terus menerus, bisa dipastikan Kabupaten Pati akan semakin dikenal luas.

“Mari kita bersama-sama mendorong, baik itu Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten Pati untuk membranding hal yang positif. Yang paling penting adalah bagaimana perputaran ekonomi ini bisa berjalan,” tandasnya.

Henggar juga menyempatkan untuk berkeliling mengunjungi stand-stand yang ada dalam CFD Gabus. Ia juga terlihat beberapa kali memborong dagangan milik peserta yang ada.

(*/Red)

Pilkades Betah Walang Menyisakan Kecurangan, Usut Tuntas

Daerah|oleh

November, 21, 22

Demak – Cakranusantara.net|- Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak pada tahap pertama sejumlah 182 desa di Kabupaten Demak telah usai, pada 2 November 2022 yang lalu.

Walaupun sukses penyelenggaraannya, namun disebagian tempat menyisakan catatan kelam, karena ulah oknum panitia yang tidak transparan dan memihak ke salah satu Calon Kepala Desa (Cakades).

Hal itu diungkapkan Ketua Forum Demak Bersatu (FDB) Rahmat, dugaan kecurangan ini, menjadi keprihatinan tersendiri, salah satunya adalah Desa Betah walang, Kecamatan Wedung, dimana dugaan kecurangannya  dilakukan secara terstruktur dan sistematis.

“Hal ini, sudah di keluhkan sejak awal dari penyusunan tata tertib (tartib), oleh Panitia yang jelas telah bertentangan dengan Perda Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas peraturan daerah (Perda) nomor 5 Tahun 201,” katanya. Minggu (20/11/2022).

Penyusunan tartib Pilkades telah melewati masa waktu yang telah di tentukan. Dari situlah dugaan kecurangan secara terstruktur dan sistematis oleh panitia, tanpa ada alasan yang jelas dan pemberitahuan terhadap Cakades.

“Tiba-tiba memindahkan TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan kotak suara ketempat tertentu, mengakibatkan proses pemungutan suara tidak terpantau oleh saksi dan para calon,” lanjutnya.

Tudingan kecurangan semakin jelas manakala Panitia Pilkades tidak menyampaikan rekapitulasi hasil pemungutan suara secara rinci. Diantaranya angka kehadiran pemilih sejumlah 3649 dan total surat suara sejumlah 4400. Dari perhitungan angka tersebut, muncul selisih surat suara sebanyak 75.

“Sangat disayang kan  pihak Panitia Pilkades desa Betahwalang sampai hati ini tidak pernah sekalipun menyampaikan hal ini secara tertulis,walaupun pihak Cakades sudah melayangkan nota keberatan ke dinas Permades pada 15 November 2022 yang lalu,” jelasnya.

Saifur Rofiq dihadapan Forum Demak Bersatu menjelaskan, kecurangan yang dialami itu, telah terjadi  konspirasi panitia Pilkades dengan salah satu calon yang membuat pesta demokrasi di desa Betah walang berjalan tidak fair.

“Saya bersama tim nomor urut tiga, sudah mengadukan dugaan kecurangan ini pada 28 Oktober 2022 ke Dispermades, kami berharap Bupati Demak melalui pihak terkait segera melakukan investigasi, memeriksa panitia pemilihan dan mengamankan berita acara serta dokumen-dokumen terkait Pilkades, agar kebenaran terungkap,” kata Saifur.

Setelah mendengar pernyataan Saifur Rofiq, Rahmat menjelaskan, kami Lembaga dan media Forum Demak Bersatu mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera menindaklanjuti aduan ini, serta DPRD, untuk menggelar Rapat dengar pendapat kepada para pihak terkait atas dugaan kecurangan ini.

Sebenarnya, jika Pemda mau serius bisa meminta APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah) untuk melakukan Audit, karena ini menyangkut Pemilihan Umum, kita bisa meminta Bawaslu untuk mengevaluasi terkait sistem penyelenggaraannya,” tegasnya.

(Hms FDB/Ls)

Tingkatkan Disiplin Kerja, Pemkab Terapkan Aplikasi Saridin Untuk APD

Daerah|oleh

November, 20, 22

Pati – Cakranusantara.net | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati, Jawa Tengah menerapkan Aplikasi Sistem Administrasi Disiplin (Saridin), Aparat Pemerintah Desa (APD), yang berfungsi sebagai Rekapitulasi Presensi elektronik berupa Faceprint untuk seluruh APD.

Adanya aplikasi ini, untuk mendukung upaya peningkatan disiplin kerja dan kinerja bagi APD. Nantinya, aplikasi ini terintegrasi dengan alat e-presensi yang terpasang di desa, dengan computer client yang berada di Kecamatan, serta server yang berada di Kabupaten.

Kemudian, di masing-masing tingkatan akan ditunjuk admin untuk membantu pengelolaan rekapitulasi presensi yang sudah terekam.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Sekretariat Daerah (Setda) Pati Imam Kartiko selaku inisiator aplikasi ini mengatakan, melalui Saridin dapat terpantau rekapitulasi presensi wajah harian dari seluruh APD yang berjumlah 4.547 orang di 401 Desa.

“Data rekapitulasi presensi bulanan sebagai dasar pengajuan Penghasilan Tetap/ Siltap dapat diunduh oleh Admin Desa untuk kemudian dimohonkan verifikasi di tingkat Kecamatan dan diajukan ke Kabupaten,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, dengan aplikasi Saridin ini, akan meminimalisir permainan yang mungkin dilakukan oleh oknum tertentu saat rekapitulasi presensi yang sebelumnya masih menggunakan sistem manual.

“Di tingkat kecamatan dan kabupaten, nanti dapat menampilkan data statistik yang riil, terkait tingkat kehadiran APD, sehingga memudahkan dalam pemantauan maupun evaluasi oleh perangkat daerah terkait,” papar Kartiko.

Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, memberikan apresiasi dengan adanya aplikasi Saridin ini. Ia juga menegaskan, bahwa inilah saatnya APD sebagai ujung tombak pelayanan pemdes melakukan introspeksi diri dan berbenah agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Disiplin Kerja APD.

“Untuk itu, seluruh APD harus mampu merubah stigma budaya kerja yang melekat kuat dibenak masyarakat, tentang kinerja. Utamanya, terkait kurangnya kedisiplinan serta komitmen pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Dengan hadirnya aplikasi Saridin, Henggar berharap mudah-mudahan ujicoba aplikasi Saridin pada Desember nanti dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh APD, mulai Januari 2023 mendatang.

“Semoga aplikasi ini, dapat menjawab berbagai tantangan dalam peningkatan kualitas kinerja dan kedisiplinan Pemerintah Desa (Pemdes) serta mendukung percepatan digitalisasi desa,” tandasnya.

(Wj/Red)

SA dan AA Keluhkan Rumahnya yang Bakal di Lelang PT BPR JAS

Daerah|oleh

November, 17, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Warga Desa/ Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah keluhkan rumahnya yang bakal dilelang pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Juwana Artha Sentosa (JAS) melalui KPKNL Semarang.

Innesial SA warga Dukuh Mbibis Desa/Kecamatan Margorejo mengatakan, jika hal itu terjadi. Lantaran pihaknya sudah dinilai belum membayar atau melunasi pinjaman dengan plafon sebesar 80 Juta Rupiah.

“Awalnya, pada akhir tahun 2018 yang lalu, telah berhutang pada pihak BPR JAS sebesar itu. Karena terdampak pandemi akhirnya belum mampu untuk melunasi hingga sekarang,” katanya.

Setelah saya konfirmasi ke pihak BPR karena mau dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan limit 180 Juta rupiah pada 13 Desember 2022 mendatang.

“Anehnya Tejo (Pegawai-Red) mengatakan hal yang beda dengan yang sudah dikatakan Desy (Pegawai-Red), ketika dikonfirmasi via phone, karena saat itu ia sedang tidak ada di Kantor, katanya sedang di Semarang,” lanjutnya.

Mendengar itu, membuat saya bertanya-tanya. Karena saya rasa ada suatu hal yang janggal, setelah mendapatkan penjelasan dari keduanya itu. Kok beda.

“Sebenarnya ada apa, dan pihak kami juga berharap, bisa diberikan kejelasan terkait hal itu. Meskipun demikian, kami juga meminta jeda waktu, untuk menyelesaikan tanggungan, saat ini kami masih terus berusaha untuk melunasinya,” tambahnya.

Senada, innesial AA yang juga warga Dukuh Mbibis Desa/ Kecamatan Margorejo juga mengungkapkan hal yang sama, pihaknya sangat menyesalkan itu. Karena ia juga mendapatkan surat lelang yang sama.

“Saya juga sudah mendapatkan surat permohonan yang sama, yang pada intinya bakal melelang lahan beserta bangunan yang masih kami tempati itu. Untuk hutang saya di BPR JAS, lebih besar jika dibandingkan dengan SA,” jelasnya.

Namun. Meski demikian, kami (SA dan AA-Red) masih memiliki itikad baik untuk melunasinya, dan sampai saat ini masih terus berusaha.

“Semuanya butuh waktu, apalagi jumlahnya juga tidak sedikit. Jadi kami berharap, pihak BPR bisa memberikan kelonggaran waktu kepada kami agar jangan dilelang dulu,” tutupnya.

Surat permohonan lelang itu berbunyi “Merujuk penerbitan tiket permohonan lelang dari KPKNL Semarang atas permohonan lelang nomor 284/BPR-JAS/VIII/2022 atas nama ibu Sri Idawati pada tanggal 27 Oktober 2022, dengan ini kami beritahukan kepada ibu Sri Idawati bahwa Objek Agunan hutang yang dijaminkan kepada bank yaitu berupa : Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya dalam sertifikat Hak Milik No. 1716 terletak di desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, NIB 11.11.12.07.02432 Surat ukur tanggal 22/1/1987 No. 236/1987, luas 295 M2. atas nama Sarip bin mani,” tulis dalam permohonan penerbitan tiket lelang itu.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Redaksi (Jurnalis media Cakranusantara.net) belum Konfirmasi lebih lanjut ke pihak PT BPR JAS, terkait perkara yang menimpa SA dan AA tersebut.

Bersambung

(RN-Red)

Tanggapi Ancaman Penyegelan Ulang, Kuasa Hukum Soenari Diminta Konsisten

Daerah|oleh

November, 16, 22

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat (Pj) Bupati Pati meminta kuasa hukum Soenari (80) bin Tanus Beti Wirandini konsisten terkait permasalahan penyegelan SDN Dukuhseti 02 dan Kantor Desa Dukuhseti, Pati, Jawa Tengah.

Hal itu, menyusul akan ditutupnya kembali kedua fasilitas publik tersebut oleh pihak Soenari dan kuasa hukumnya,” hal itu ditegaskan Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro saat mengunjungi SDN Dukuhseti 2 dan Kantor Desa Dukuhseti, Rabu (16/11/2022).

Dalam surat saya kan sudah kelihatan. Jika merasa keberatan dengan pembukaan segel ini silahkan diproses secara hukum. Dalam surat-surat lawyer kan mengalir juga. Kita harus sama-sama konsisten lah ya. Dari awal ada somasi juga kita tanggapi, ada prosesnya,” jelas Henggar.

Disebutkan, bahwa permasalahan kepemilikan lahan yang atasnya terdapat bangunan SD dan kantor desa sudah terjadi sejak lama. Untuk itu, pihaknya meminta permasalahan ini diselesaikan melalui jalur hukum.

“Intinya dari pemerintah kabupaten, jangan sampai permasalahan ini mengganggu. Biarlah pelayanan publik dan aktivitas pendidikan terus berjalan. Pihak yang merasa memiliki lahan ini silahkan menempuh jalur hukum,” pintanya.

Terlepas nanti keputusan pengadilan seperti apa, Pj Bupati Pati meminta kondusivitas dan ketentraman di Desa Dukuhseti tetap terjaga.

“Jika kalah, akan kita bahas nanti solusi apa yang akan kita tempuh. Jika memang pemdes yang menang harus kita atur secara proporsional mana hak untuk pemdes mana untuk sekolah,” tegas Henggar.

Diketahui, keluarga dan kuasa hukum Soenari menyegel SDN Dukuhseti 2 dan Kantor Desa Dukuhseti pada Minggu (6/11/2022) lalu. Hal tersebut membuat pelayanan publik dan aktivitas belajar mengajar menjadi terhambat.

“Namun, pada Selasa (15/11/2022) Pemkab Pati melalui Satpol PP membuka paksa segel di kedua fasilitas publik tersebut,” tutupnya.

(*/Red)