Kategori: Desa

Cakranusantara.net, Pati || Suasana tegang mulai terasa di Desa Asempapan. Bayu Urianto selaku perwakilan Masyarakat Asempapan Bersatu resmi melayangkan surat pemberitahuan aksi ke pihak Polsek, Koramil, dan Kecamatan.

Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 6 November 2025 di Balai Desa Asempapan, dengan melibatkan sekitar 50 sampai 100 warga yang akan menyuarakan aspirasi mereka melalui orasi terbuka dengan menggunakan mobil sound, Selasa (04/11/2025).

Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap Kepala Desa Asempapan yang dinilai tidak transparan dan abai terhadap pembangunan infrastruktur desa sejak tahun 2020–2025. Beberapa poin utama yang menjadi sorotan warga antara lain:

• Pembangunan jalan menuju makam dan fasilitas umum yang tidak kunjung rampung.
• Pembatasan atau pelarangan kegiatan haul Mbah Panggeng, sesepuh Desa Asempapan, yang dianggap melanggar nilai-nilai kearifan lokal.
• Dampak limbah dari Pabrik Gula Trangkil yang mencemari area persawahan dan tambak milik warga, menyebabkan kerugian bagi petani.

Warga menilai pemerintah desa selama ini tidak menjalankan prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, berbagai usulan dan aspirasi warga disebut tidak pernah direspons oleh kepala desa.

Bayu Urianto mewakili masyarakat menyampaikan, aksi ini bukan bentuk perlawanan, melainkan seruan agar pemerintah daerah dan dinas terkait segera turun tangan.

“Kami hanya ingin hak kami sebagai warga desa dipenuhi. Pembangunan harus sesuai prosedur, transparan, dan berpihak pada masyarakat, bukan kepentingan pribadi,” jelasnya.

Masyarakat berharap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades), Dinas PUPR, serta instansi lingkungan hidup dapat mendengar suara rakyat kecil dan segera menindaklanjuti dugaan kelalaian serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Dengan langkah ini, warga Asempapan menunjukkan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap masa depan desanya. Mereka berharap, aksi damai ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk lebih terbuka dan berpihak pada rakyat. Editor : Agus suprianto

Cakranusantara.net, Kendal || Hasil lelang tanah Kas Desa Brangsong yang dilaksanakan di aula Kantor Desa setempat pada Rabu 8 Oktober 2025 melampaui target yang telah ditetapkan.

Pemerintah desa menargetkan mendapatkan Rp 600 juta tapi hasil akhir sebesar Rp 625.900.000. Sedangkan hasil Lelang pada tahun sebelumnya memperoleh Rp 590.300.000.

“Uang tersebut langsung dimasukkan ke dalam rekening Desa melalui BPD Jawa Tengah,” kata Moh Asnawi Kepala Desa Brangsong.

Baca Juga Berita Sebelumnya : Desa Brangsong Lelang 21,5 Hektar Bengkok Bondodeso Targetkan Laku 600 Juta

Dikatakan, jumlah tanah bondodeso yang di lelang sebanyak 47 titik dengan luas 21,5 hektar. Tersebar di berbagai blok, juga ada di luar Desa seperti Desa Tosari, Purwokerto maupun Blorok.

Menurut Moh Asnawi, lelang tersebut dilaksanakan secara transparan dan terbuka untuk umum. Dengan demikian, tidak ada yang di tutup tutupi, dan warga merasa puas dengan pelaksanaan lelang.

Sebagaimana dikatakan Kundori, bahwa lelang dilakukan secara transparan. Masyarakat bebas menentukan nilainya setelah panitia menentukan harga dasar. Berarti ada persaingan positif diantara peserta lelang.

“Lelang diperuntukkan khusus untuk warga Brangsong,” kata Kundori.

Camat Brangsong, Yunan Abdul Rachman mengapresiasi positif lelang kas desa ini. Karena dilaksanakan secara terbuka dan transparan. Jadi peserta lelang merasa puas dengan hasil lelang. Teguh

Cakranusantara.net, Kendal || Suatu langkah positif dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal melakukan lelang bondodeso secara terbuka dan transparan di kantor desa setempat, Rabu (8/10/2025).

Kepala Desa Brangsong, Moh Asnawi mengatakan, tanah yang akan di lelang ada sebanyak 47 titik dengan luas 21,5 hektar, tersebar di berbagai blok yaitu Brang Wetan, Babat, Bumiayu. Disamping itu ada di luar desa seperti Blorok, Tosari, dan Purwokerto.

Dikatakan, hasil lelang akan berdampak positif bagi masyarakat, karena berkaitan dengan pembangunan yang dilaksanakan.

Tahun ini target hasil lelang Rp 600 juta per tahun, pada tahun sebelumnya mencapai Rp 590 juta.

Menurutnya, pembayaran hasil lelang dilakukan hari ini sampai jam 15.00 sore. Bila tidak melunasinya maka akan dianggap gagal.

Sementara Camat Brangsong, Yunan Abdul Rachman yang hadir pada kesempatan tersebut mengapreasi apa yang telah dilakukan Pemerintah Desa Brangsong, yang telah melakukan lelang secara terbuka.

Dengan demikian, masyarakat yang hadir bisa mengetahui hasil lelang dan tidak ada yang ditutup tutupi. Nantinya hasil lelang untuk kemaslahatan bersama dan kemajuan pembangunan Desa Brangsong. Teguh

Cakranusantara.net, Pati | Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2024 di Desa Wedarijaksa, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati masih menyisakan Polemik, Senin (10/2/2025).

Pasalnya, ada sebagian peserta yang ikut dalam program PTSL ada banyak yang belum mendapatkan jatah Patok, padahal mereka sudah membayar lunas sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan bersama.

Warga Desa setempat, inisial S mengatakan, jika di wilayahnya hingga sertifikat tanah dalam Program PTSL itu sudah dibagikan belum mendapatkan patok. Adapun jumlah peserta yang ikut ada kisaran 860 an termasuk tanah aset Desa.

“Yang belum dapat pembatas tanah (Patok) adalah di Wilayah RW 2, padahal mereka sudah membayar lunas sesuai dengan kesepakatan. Dan yang belum dapat patok ada sekitar puluhan bidang tanah,” katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia Usman Nasir yang juga merupakan salah satu perangkat Desa Wedarijaksa yang menjabat sebagai Kepala Dusun (Kadus) saat di hubungi melalui Via Phone menepiy akan hal itu. Dan itu sebenarnya karena adanya Miss komunikasi.

“Sebenarnya Kades juga sudah menjelaskan, jika sebenarnya Patok itu masih menumpuk ditingkat koordinator masing-masing, karena sistem kerja kami melalui perangkat terus RT masing-masing,” tepis Usman.

Ditambahkan warga setempat (peserta), kami sudah menanyakan ke kring perangkat jika memang patoknya itu sudah habis. Kalau ditempat pak RT malah tidak pernah ada patok.

“Waktu kami tanya sama yang tukang membuat patok, jawabnya juga sudah habis,” tambahnya. Rohman

Cakranusantara.net, Kampar (Riau) | Warga Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau kecewa dengan hasil lelang kebun kelapa sawit Tanah Kas Desa (TKD) yang dinilai tidak transparan.

Warga menduga telah terjadi penyimpangan terkait dana hasil lelang kebun kelapa sawit Tanah Kas Desa tersebut. Sehingga diduga dana hasil lelang hanya dinikmati oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Tanah Kas Desa itu merupakan aset desa yang seharusnya untuk menambah pendapatan asli desa dan digunakan untuk kepentingan masyarakat, pembangunan desa serta fungsi sosial bukan hanya untuk dinikmati oleh oknum tertentu saja,” ungkap salah seorang warga yang enggan disebutkan identitasnya, Senin (27/1/2025).

Kemudian salah seorang warga lainnya juga menyampaikan bahwa nilai kontrak kebun kelapa sawit Desa Kasikan dilelang terbuka. Setelah lelang dilaksanakan jatuh lah pemenangnya siapa yang membuat harga tertinggi dan didapatkan oleh salah seorang warga Desa kasikan, dengan penawaran harga 180 juta /1 tahun selama 5 tahun kedepan terhitung Januari 2025.

“Total jumlah Rp 900 juta yang dibayarkan secara bertahap, dengan tahapan pembayaran 50 persen kemudian 30 persen dan terakhir 20 persen,” katanya.

Lebih lanjut dirinya menyebutkan bahwa kontrak dibuat oleh PJ Kepala Desa Kasikan ( bukan Kades Defenitif) seyogyanya PJ Kades Kasikan boleh membuat kontrak sebatas masa ia menjabat saja atau uang hasil kontrak yang boleh dibelanjakannya hanya selama ia menjadi PJ di Desa Kasikan saja.

“Sementara kebijakan dan keputusan yang saat ini dibuatnya, setelah mendapatkan dan dibayar uangnya 50 persen dari si pengontrak, dengan beberapa oknum memutuskan untuk membagi uang yang 50 persen tersebut dengan pembagian, Ninik Mamak 15 persen, BPD 15 persen, Aparat Desa 20 persen dan ada beberapa orang diantara mereka mendapat pembagian lebih karena dianggap berjasa,” lanjutnya.

“Dengan pembayaran 50 persen tersebut uangnya sudah terhitung habis oleh pembagian 3 unsur diatas dan tidak ada tersisa di Rekening Desa. Bahkan sistem pembayarannya pun tidak melalui Rekening Desa lagi, melainkan dibayarkan dan dibagi secara tunai oleh yang mengatas namakan 3 unsur tertinggi di Desa. Sementara kebijakan dan keputusan tersebut hanya dibuat dan diputuskan oleh beberapa orang saja,” terangnya.

“Ninik Mamak 11 orang ( Kepala Suku) /orangnya dapat bagian Rp. 18.000.000. BPD 9 orang/orangnya dapat bagian Rp. 10.000.000, Anggota dan Ketua Sekretaris dan Bendahara dapat bagian lebih. Aparat Desa, mulai dari RT, RW, Kadus dan Kaur Desa, yang sampai saat ini belum di bagikan, oleh PJ Kades Kasikan,” tutupnya.

Salah seorang tokoh masyarakat Desa Kasikan berinisial PA mengungkapkan bahwa yang dibagikan itu hanyalah sawit atas nama Ninik Mamak. Sedangkan kontrak sawit Desa sedang dibahas oleh pemerintahan Desa dan BPD untuk apa penggunaannya.

“Setahu saya yang dibagikan itu hanya kontrak sawit atas nama Ninik mamak, itu memang punya Ninik mamak. Sedangkan kontrak sawit desa masih dalam pembahasan,” ungkapnya.

Awak media kemudian konfirmasi ke PJ Kades Kasikan Hermansyah, S.Pd, M.Pd, pada Selasa (28/1/2025) melalui pesan singkat WhatsApp (WA) terkait hal tersebut, namun tidak direspon.

H. Mawardi selaku pihak BPD Desa Kasikan justru berkilah dan enggan memberikan keterangan. Dirinya hanya menyampaikan bahwa terkait kontrak kebun kelapa sawit Tanah Kas Desa tersebut merupakan urusan desa.

“Itu urusan desa semua itu, bukan urusan saya, urusan desa sama Ninik Mamak itu,” terangnya.

“Warga itu tanya lah dulu, apapula ke media massa, itu warga yang pintar. Kalau kita warga desa itu tanyanya RT, RW, Kadus, Kades kita atau Ninik Mamak,” terangnya.

Sementara itu, Rainol. DS, ST, MIP selaku pihak Inspektorat Kabupaten Kampar menyampaikan bahwa akan meminta keterangan kepada PJ Kades Kasikan terkait hal tersebut.

“Baik bang, saya belum tahu kebenarannya. Terkait info yang berkembang, nanti akan diminta keterangan PJ Kadesnya,” jelasnya.

Perlu diketahui bahwa terkait Tanah Kas Desa (TKD) diatur dalam pasal 11 Permendagri No. 1 Tahun 2016. Pasal ini mengatur tentang pemanfaatan aset desa, termasuk TKD, yang dapat dilakukan dengan cara sewa atau kerjasama pemanfaatan.

Selain itu, TKD juga diatur dalam :

Pasal 6 ayat (1) Permendagri No. 1 Tahun 2016 yang mewajibkan sertifikasi tanah kas desa atas nama pemerintah desa.

Pasal 28 yang mengatur pemanfaatan TKD untuk mendirikan bangunan dengan mekanisme bangun guna serah. Pasal 34 yang mengatur pemanfaatan TKD melalui kerjasama dengan institusi atau masyarakat.

TKD adalah tanah yang dimiliki oleh pemerintah desa dan dikelola untuk kegiatan usaha desa. TKD merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa. (***Tim)

Cakranusantara.net, Kendal | Paguyuban Kepala Desa Bahurekso Kabupaten Kendal memperingati Hari Desa Nasional tahun 2025. Peringatan tersebut dilaksanakan di Desa Wisata Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan Rabu (15/1/2025).

Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Kendal terpilih Beny Karnadi, Staf Ahli Bupati Suharjo, Kepala Dispermasdes Yanuar Fatoni, Camat, Pengurus Paguyuban Bahurekso dan jajarannya serta anggota.

Suyoto Ketua Paguyuban Kades Bahurekso mengatakan kegiatan ini disamping memperingati Hari Desa Nasional sekaligus sebagai syukuran kepala desa atas perpanjangan masa jabatan menjadi 8 tahun.

Dikatakan oleh Suyoto, selama ini Paguyuban Bahurekso sudah bersinergi positif dengan pemerintah. Pihaknya selaku ketua masih memerlukan bimbingan maupun arahan dari berbagai pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam menjalankan tugas.

“Kepala desa dan jajarannya akan terus berjuang untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat,” kata Suyoto.

Suharjo yang mewakili Bupati Dico membacakan sambutan tertulis Bupati.

Dikatakan kepala desa sebagai pelayan publik harus melayani masyarakat dengan maksimal.

Menurut Dico, desa memiliki partisipasi penting dalam membangun negara. Disamping itu juga sebagai penggerak perekonomian masyarakat.

“Bila desa maju masyarakat akan lebih sejahtera,” kata Dico.

Ikut memberikan sambutan Wakil Bupati terpilih Beny Karnadi yang intinya mengajak kepala desa untuk menjaga kekompakan untuk Kendal yang lebih baik lagi.

Dalam memperingati Hari Desa Nasional ini Pemerintah Kabupaten juga melaksanakan upacara bendera yang dilaksanakan di halaman Kantor Kecamatan Kaliwungu Selatan. Teguh

Cakranusantara.net, Pati | Camat Tlogowungu, Kabupaten Pati tepis membawa hasil nilai tes Lembar Jawab Komputer (LJK) saat ujian Pengisian Perangkat Desa (Perades) di UTC Hotel Semarang yang telah bekerjasama dengan Universitas Indonesia, Senin (26/11/2024).

Camat Tlogowungu, Tony Romas Indriarsa saat dikonfirmasi di Kantornya menepis tudingan ketua panitia Perades tahun 2024 tersebut, jika camat yang telah membawa hasil nilai tes ujian LJK di UTC Hotel Semarang pada 1 November yang lalu.

“Mungkin pak ketua panitia nya lupa, soalnya sudah sepuh. Yang kebetulan dia juga menjabat sebagai Kasi Pelayanan (Modin),” tepisnya.

Yang ia bawa hanya berita acara penyampaian hasil tes di Balaidesa, akan siapa yang akan dilantik dalam Perades. Camat merasa m, masalah mekanisme desa sudah sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati.

“Pihak panitia sudah berjalan sesuai dengan Perbup Nomor 55 tahun 2023. Terkait indikasi jual beli jabatan ia tidak mengetahui, karena bukan ranahnya,” tambahnya.

Sebelumnya, Fachrudin, seorang calon Perades Suwatu meminta keadilan, karena tidak diluluskan dalam seleksi untuk formasi kaur perencanaan. Ia mengaku Alumni S-1 Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo Semarang bakal melakukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Dimana dalam formasi tersebut hanya ada dua pelamar. Yakni Fachrudin dan Triana N S. Ia merasa punya skor pengabdian sebagai wakil ketua RT, tapi tidak dimuncullkan, oleh pihak kepala desa (Kades) dinyatakan tidak ada yang lulus semua, sehingga tetap kosong,” katanya. Rohman

Baca Juga : Skor Pengabdian Tidak Dihitung, Fachurudin Gagal Dilantik Menjadi Perangkat Desa Suwatu

Cakranusantara.net, Pati | Polemik Pelantikan Perangkat Desa (Perades) Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati selain Panitia dan tamu undangan dilarang masuk, Senin (18/11/2024.

Pelantikan Perades terpilih adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat umum untuk menyaksikannya, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media sosial).

Ironisnya, Pelantikan Perades itu dinodai dengan pelarangan masuk bagi selain Panitia dan tamu undangan, termasuk tim awak Media yang hendak melakukan peliputan. Hal itu  dibuktikan dengan tulisan yang dipasang di Pintu Gerbang.

Salah satu penjaga gerbang saat dimintai keterangan terkait siapa yang membuat aturan seperti itu, menjawab, ini atas perintah David.

“Yang telah menyuruh, agar selain tamu dilarang masuk adalah David lemu,” jawabnya singkat.

Hingga berita ini diterbitkan tim awak media belum konfirmasi ke pihak-pihak terkait termasuk ke David. Rohman