Sosialisasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Kalirandugede

Cakranusantara.net, Kendal | Sebuah langkah positif dilakukan oleh Pemerintah Desa Kalirandugede, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal yang mana telah menyelenggarakan Sosialisasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Tahun 2024 di kantor Desa setempat, Kamis (7/11/2024).

Peserta sekitar 50 orang dari tokoh agama, tokoh masyarakat, kader PKK dan lainnya dengan narasumber Benedicta Laras Paramita SH, Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak) DP2KBP2PA Kabupaten Kendal.

Ikut hadir pada acara tersebut Kepala Desa Muzikan, Hadi Cahyono Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Cepiring, serta Babinkamtibmas Desa Kalirandugede.

Muzikan berharap dengan adanya sosialisasi ini bisa menambah pengalaman dan pengetahuan bagi warganya terutama berkaitan dengan ramah perempuan dan peduli anak.

Mita sebagai nara sumber banyak memaparkan berbagai hal terkait perempuan dan anak. Karena perempuan dan anak sebagai makhluk sosial yang lemah dan butuh perlindungan.

Banyaknya kasus kekerasan biasanya dialami perempuan dan anak, demikian pula kasus pelecehan seksual. Pihaknya juga berharap kasus yang ada di Ringinarum tidak terulang di tempat lain.

“Bila ada kasus dalam keluarga bisa dilaporkan pada aparat terkait atau perangkat desa” kata Mita.

Ikut memberikan sambutan Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Cepiring, intinya berharap bila terjadi kasus kekerasan dalam keluarga segera laporkan.Jangan takut atau malu. Teguh

BPD Tuntut Kades Winong Untuk Mundur Dari Jabatan

Cakranusantara.net, Pati | Puluhan warga Desa/ Kecamatan Winong, Kabupaten Pati datangi kantor Camat, guna orasi tuntut dugaan penyelewengan anggaran, dan agar mundur dari jabatannya, Senin (2/9/2024).

Dalam kegiatan aksi tersebut, peserta orasi memakai alat pengeras sound sistem, dan sejumlah banner tuntutan sebagai bentuk ungkapan kekecewaan pendemo.

Berdasarkan data yang dihimpun awak media, jika pergerakan orasi hari ini sangat jauh dari jumlah peserta yang disampaikan dalam surat pemberitahuan di sejumlah instansi terkait termasuk Polresta Pati, yang secara tertulis mencapai 500 peserta, termasuk dari lembaga dan media,

Akan tetapi yang datang sekitar 50 an orang. Ironisnya, sebagian orang tidak asli warga Winong, artinya dengan jumlah hak pilih masyarakat Winong mencapai 2046, dengan kehadiran peserta audensi beberapa puluh orang terlihat jelas bahwa hanya sedikit warga yang menginginkan Kades untuk mundur, atau bisa jadi pergerakan tersebut ada indikasi kepentingan lain yang terselubung.

Ditengah aksi demo, Camat Winong Lucky Pradipta menanggapi tuntunan warga, bahwa masalah ini, kemarin sudah ada upaya mediasi di Kantor Camat, antara pemdes dan BPD sebagai pihak penuntut lengsernya Kades. Namun, pihak BPD tidak hadir memenuhi undangan,” ungkapnya.

Lucky menambahkan, bukan hanya di situ saja ia juga telah berkoordinasi kepada Pj bupati Pati, bahwa beliau merespon dan menerima tuntutan warga.

“Kita akan membentuk beberapa tim auditor independen, untuk membuktikan apakah ada indikasi tindak pidana korupsi atau tidak, dan jika terbukti tanpa diminta kami akan menurunkan Kades,” tegasnya.

Dengan alasan, menurunkan Kades harus dengan aturan dan kesalahan yang jelas, tidak serta-merta munurunkan, harus ada pelanggaran jelas dan pembuktian otentik.

Disisi lain, Ketua BPD Winong Kowo menyampaikan, beberapa tuntunan salah satunya dugaan penyalahgunaan gunaan wewenang jabatan, dan tuntutan penyelesaian tanggung jawab,

“Apabila tidak dikabulkan, kami akan minta audensi kepada Pj Bupati untuk mengawal beberapa laporan warga terkait penyalahgunaan wewenang, dan dugaan pemalsuan kwitansi yang dilakukan Kades,” ucapnya. Rmn

Pengisian Pj Kades Kepohkencono Pucakwangi Timbulkan Konflik

Cakranusantara.net, Pati | Rabu 28 Agustus 2024, Pemerintah Desa (Pemdes) Kepohkencono, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati mengadakan Musdes (musyawarah desa) di aula Kantor Kepala Desa. Pasalnya, pengisian Pj Kades timbulkan konflik antar warga desa setempat.

Dalam musyawarah tersebut, semua unsur lembaga desa diundang oleh Plh (pelaksana harian), diantaranya perangkat desa yakni RT, RW, ketua BPD (Badan Permusawaratan Desa) beserta anggota dan Tomas (Tokoh masyarakat).

Warga Kepohkencono menginginkan pergantian ketua BPD beserta anggotanya. Lantaran dinilai tidak mewakili warga masyarakat secara umum, namun malah seakan mewakili dari keluarga almarhum Kades.

“Contohnya, sosok Ketua BPD meminta dukungan melalui RT, RW dan anggota BPD muter untuk meminta tanda tangan serta mengarahkan agar menyetujui memilih Pj (penjabatu) dari saudara almarhum Kades dan BPD,” tutur Heri.

Akibat dari peristiwa itu, masyarakat menjadi resah, akan tetapi BPD tidak mau mengadakan Musdes, malah meminta dukungan mengarahkan atau mendukung salah satu saudarinya itu.

“Anehnya, BPD bilang, jika dia muter meminta tanda tangan dukungan untuk membuat tandingan, karena ada RT dan RW dari lima dukuh yang mengeluarkan petisi menolak Ida Nurhayati sebagai Pj Kades Kepohkencono,” ungkapnya.

Besar harapan dari warga Kepohkencono agar pihak terkait segera menindaklanjuti permasalahan ini, agar bisa menjadi desa yang lebih baik lagi serta polemik tentang pengisian Pj cepat terselesaikan .

Ditambah, dalam pembentukan BPD hingga ketuanya patut dipertanyakan, apakah murni dipilih oleh tokoh masyarakat, atau tunjukan.

“Beredar rumor, ketua BPD ditunjuk langsung oleh almarhum kades. Dengan demikian apakah pemilihan itu ada notulennya atau berita acaranya, kalau ada bisa ditunjukkan kepada kami agar tidak terjadi Miss komunikasi,” tegas Heri.

Ditambahkan oleh perangkat desa inisial Z mengatakan, jika Eko Hariyanto itu ketua BPD, sebenarnya dia berhak untuk mengadakan Musdes bersama anggota dilengkapi dengan para tomas.

“Karena ada permasalahan yang harus dipecahkan bukan malah ditandingi, yang pada akhirnya berdampak menjadi liar dan gaduh, semestinya digali kenapa masyarakat bisa membuat Petisi, pada,” kata salah satu perangkat Desa Kepohkencono. Rohman

Penolakan IN Sebagai Calon Pj Kades Kepohkencono Pucakwangi

Cakranusantara net, Pati | Tanggal 18 Agustus 2024 pukul 19:00 bertempat di gedung RW (Rukun Warga) dukuh ngepoh, Desa Kepohkencono, kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati, melakukan Musdes (Musawarah Desa) berkaitan dengan penolakan inisial IN sebagai calon Penjabat (Pj) Kepohkencono.
Ali Yusron selaku pimpinan rapat tokoh masyarakat mengatan, dalam pengisian Pj Kepala Desa (Kades) Kepohkencono harus di isi dengan sesosok orang yang mau di ajak berfikir untuk kemajuan Desa.  Mengaca dari pemerintahan yang dahulu kurang tahapan untuk pembangunan anggaran desa. Contoh jalan dukuh Prau ke dukuh ngepoh desa Kepohkencono  jelek dan gronjal-gronjal.
“Ali Yusron bertanya kepada salah satu perangkat desa inisial Ar, anggaran dari DD (Dana Desa), ADD (Anggaran Dana Desa), PAD (Pendapatan Asli Desa) sebanyak kurang lebih 2 Milyar Rupiah di tahun 2024. Tetapi pembangunan selama Tiga tahun tidak ada pembangunan yang signifikan,” tanyanya.
Lek Sukar selaku ketua RW mengatakan, Plh (Pelaksana Harian Lepas) di ajak rembukan untuk Musdes tidak mau, apa lagi ketua BPD. Kedua orang itu notabenya adalah keluarga Almarhum Kades.
Plh mengatakan, bahwasanya Musdes itu menunggu perintah dari Camat.
Terpisah, Wagiman atau yang biasa dipanggil pak Yul bilang, wong aku di sodori kertas ketua BPD (Badan Permusyawarah Desa) di suruh tandatangan dan tidak tau maksudnya, wong dia baca aja masih mengeja.
Dalam hal ini masyarakat banyak yang bingung, kenapa setelah Kades meninggal tidak ada Musdes, kurang lebih sudah satu bulan walaupun sudah ada Plh. Tetapi itu dibentuk pada masa Kades masih hidup.
“Peraturan Bupati (Perbub) nomer 16 tahun 2021, perubahan peraturan Bupati nomer 88 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomer 11 tahun 2014 tentang Kades, pada pasal 81 ayat (1) tertulis, dalam hal ini terjadi kekosongan jabatan Kades karena pemberhentian tetap, Bupati mengangkat penjabat Kades dari Pegawai Negari Sipil (PNS) dari pemerintah daerah (Pemda) dengan pertimbangan dan /atau usulan dari Camat,” tuturnya.
Hingga berita ini diterbitkan, tim awak media belum menghubungi Camat Pucakwangi dan Kabag Tapem. Heri

Desa Gunungsari Tlogowungu Jadi Sasaran KKB

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Pati, Faisa Henggar, Rabu (17/7), mengunjungi Desa Wisata Gunungsari Kecamatan Tlogowungu.

Kedatangannya tersebut untuk memberikan sosialisasi dan edukasi untuk kader PKK setempat terkait program Kampung Keluarga Berkualitas (KKB), desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (RPPA).

Mengawali sosialisasinya, Faisa mengapresiasi Desa Gunungsari yang kebetulan telah dikukuhkan sebagai desa wisata pada Senin (15/7) lalu. Hal itu, lanjutnya, dapat menjadi nilai positif jika predikat desa wisata ini disinergikan dengan Kampung Keluarga Berencana (KB).

“Jadi nanti harapannya, kegiatan-kegiatan di desa wisata itu dapat dimasukkan di websitenya kampung KB. Jadi nanti masyarakat tahu kalau di Desa Gunungsari adalah Desa Wisata”, ungkap Faisa.

Menurutnya, informasi itulah nanti yang dapat mempermudah masyarakat saat mencari informasi tentang wisata yang ada di Pati.

“Karena web itu bisa dilihat oleh semua orang, seluruh Indonesia. Bahkan, dunia pun bisa melihat web kita. Web Kampung KB”, lanjutnya.

Ia pun menjelaskan bahwa Kampung KB Desa Gunungsari di canangkan pada tanggal 27 Juli 2017.

Dalam kegiatan pencanangan kampung KB MANGGIS (Mandiri, Tanggungjawab, Inovatif, Sejahtera), Desa Gunungsari berkolaborasi dengan lintas sektor diantaranya dengan Dinas Dukcapil yang melayani pembuatan akta kelahiran, Puskesmas dan BKKBN yang mengadakan pelayanan KB Implan secara gratis dan kelas balita dan lembaga-lembaga desa lainnya yang saling bersinergi.

Secara umum, menurut Faisa, tujuan dibentuknya Kampung KB ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) serta melalui program pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Sementara itu, Kepala Desa Gunungsari, Sudadi turut mengucapkan terima kasih kepada Pj TP-PKK Kabupaten Pati bersama Dinas Sosial P3AKB serta TP-PKK Kecamatan Tlogowungu yang telah berkenan hadir dalam sosialisasi dan edukasi Program Kampung Keluarga Berkualitas, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Wisata Gunungsari.

Menurutnya, letak geografis Desa Gunungsari yang berada di ujung Kecamatan Tlogowungu dan langsung berbatasan dengan hutan ini, memiliki keindahan alam yang luar biasa, sehingga ia berterima kasih kepada Pj Bupati Pati yang telah mengesahkan Desa Gunungsari ini menjadi Desa Wisata.

“Alhamdulillah pada tanggal 15 Juli kemarin ditetapkan oleh bapak Pj Bupati sebagai Desa Wisata”, ungkap Kades Gunungsari.

Dengan rintisan dan predikat inilah, pihaknya berharap nantinya Desa Gunungsari ini semakin maju dan berkembang seperti yang dicita-citakan bersama.

Usai memberikan edukasi di Balai Desa Gunungsari, Faisa Henggar bersama rombongan mengunjungi warga Dusun Pangonan Desa Gunungsari yang memiliki balita dengan gangguan pertumbuhan (stunted). Faisa pun lantas memberikan bantuan berupa makanan pemenuhan gizi untuk balita tersebut.

Ia berpesan kepada orang tua balita agar selalu berkomunikasi aktif dengan bidan desa ataupun kader desa setempat untuk memantau perkembangan kesehatan anaknya.

, , , , , , , , , , , , , ,

Balai Desa Langse Margorejo Digeruduk Puluhan Warga, Tuntut Pecat Bendahara Desa

Pati – Cakranusantara.net | Balai Desa Langse, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati digeruduk puluhan Warga, mereka menuntut untuk segera memecat Bendahara Desa. Pasalnya ia menilai kurang transparan, Rabu (7/2/2024).

Kades Langse, Amrudin mengatakan, jika pada prinsipnya pemerintah Desa sudah melaporkan ke pihak Inspektorat maupun Dispermardes. Akan tetapi, warga masyarakat tidak “sronta” sehingga terjadi demo lagi seperti ini.

“Kades dituntut untuk segera melaporkan perangkat kami dan hari ini pihaknya sudah berkomunikasi dengan Kapolsek dan Camat serta Bank BPD, hasilnya saat ini akan membawakan aspirasi permintaan warga untuk ke Kapolsek dan melengkapi data untuk melaporkan ke Polresta Pati,” paparnya.

Sebelumnya, pihak yang bersangkutan sudah diminta untuk mengembalikan pada tanggal 5 Februari. Namun sampai sekarang belum ada pengembalian sama sekali.

“Amrudin berharap, agar persoalan ini segera berakhir, bukan berarti kita mau membunuh seseorang ataupun benci itu tidak. Namun yang bersangkutan sudah berjanji sendiri dan mengingkari sendiri, jadi warga merasa geram,” lanjutnya.

Pada intinya, perangkatnya meminta waktu satu bulan lagi untuk melakukan pengembalian. Masalahnya mau menjual asetnya namun belum laku.

“Perangkat meminta waktu mundur, karena asetnya belum laku, guna melakukan pengembalian uang Desa,” tuturnya.

Disinggung  tentang adanya dugaan pemalsuan tanda tangan yang katanya memang sudah disuruh oleh atasannya. Kades menepis itu, dalam hal itu tidak mungkin, karena setiap hari ia merasa berada di kantor.

“Kalau untuk tanda tangan mestinya enggak perlu dipalsu, karena langsung bisa untuk ditandatangani, karena ia selalu di Desa. Kalau memang dia punya alasan seperti itu ya silakan diungkapkan karena dia memiliki hak untuk membela diri,” tepisnya.

Sementara itu, Ibnu Sugiarto salah satu warga menuntut untuk memberhentikan salah perangkat desa, yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi dan pemalsuan tanda tangan sehingga.

“Ia menghendaki Bendahara Desa untuk segera dipecat, karena sudah beberapa bulan melakukan perjanjian untuk mengembalikan. Namun tidak segera dikembalikan.

“Menuntut Kades, untuk segera melaporkan ke polres. Karena memang seharusnya Kades yang melaporkan sebab tanda tangannya dipalsukan,” tuntutnya.

“Untuk tuntutan hari ini ada dua, yakni usut tuntas pelaku tindak pidana korupsi dan dugaan pemalsuan tanda tangan terhadap bendahara keuangan, serta agar segera dipecat,” kecam Ibnu Sugiarto saat didepan Kantor Desa. (Rohman)

Akses Jalan Tambang Galian Pasir Desa Lodankulon Rembang Akhirnya Ditutup

Rambang – Cakranusantara.net | Jalan tambang dari Galian C jenis Pasir Desa Lodankulon, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah ditutup. Hal itu menindaklanjuti pemberitaan sebelumnya yang berjudul “Tambang Pasir Desa Lodan Kulon Masih Terus Beroperasi, Kades Legalkan Jalannya”, Rabu (22/11/2023).

Baca Juga Berita Sebelumnya : Tambang Pasir Desa Lodan Kulon Masih Terus Beroperasi, Diduga Kades Legalkan Jalannya

Baca Juga : Tambang Pasir di Desa Lodan Kulon Sarang Rembang Diduga Ilegal Bebas Beroperasi, Kenapa Dengan APH

Hariyati, salah satu warga Desa setempat mengutarakan, bahwa akses jalan yang selama ini dilalui Dump Truk dari tambang Pasir disekitar desanya sudah ditutup, ia menegaskan akses jalannya tidak boleh dilewati lagi untuk seterusnya.

“Selain hanya ditutup, hal itu bisa dibuktikan, pada akses jalan perbatasan Desa Lodankulon sudah diputus, sehingga Dump Truk tidak bisa lagi melewatinya, per kemarin, Selasa (21/11),” jelasnya.

Kalau ternyata masih ada aktifitas lagi bisa konfirmasi sama pihak penambangnya langsung. Pada intinya, kami sudah melarang agar tidak lagi lewat Lodankulon.

“Agenda penutupan akses jalan tersebut, ia mengaku dilakukan kemarin, dan hari ini sudah tidak lagi operasional. Lantaran akses jalannya sudah di putus di perbatasan Desa,” paparnya.

Disinggung apakah tambang pasir masih beraktivitas?, menjawab, terkait operasional atau tidak di lokasi tambang menyatakan tidak tahu. Sebab Desa Lodan Kulon hanya dilalui jalannya saja.

“Untuk titik lokasi tambang tersebut tidak di Desa Lodankulon, melainkan masuk di Desa Sambiroto, Kecamatan Sedan,” terangnya.

Sebelumnya, dulu sudah pernah dipatok oleh warga Dukuh Banyu. Namun, beriringnya waktu ada kebijakan warga, boleh lewat yang truk pribadinya orang Lodankulon saja.

“Dengan adanya kebijakan itu, sopir-sopir yang Dump Truk nya milik orang luar desa menjadi marah karena tidak boleh lewat. Terus ada salah satu sopir truk yang merusak “patok” tersebut,” terangnya.

Demi mengantisipasi adanya adu fisik dan kerusakan jalan, maka timbullah kesepakatan yang mereka sepakati agar membayar guna pembangunan Masjid.

“Statusnya, kita hanya mengantisipasi agar tidak ada kontak fisik saja antara mereka. Dalam hal ini, pihak penambang (warga Lodankulon) dan Sopir dengan warga Dukuh Banyu,” tutupnya.

Gambar : Hariyati

(Rohman)

Tambang Pasir Desa Lodan Kulon Masih Terus Beroperasi, Diduga Kades Legalkan Jalannya

Rembang – Cakranusantara.net | Tambang Pasir Desa Lodan Kulon, Kecamatan Sarang, Rembang, Jawa Tengah masih terus beroperasi dengan bebasnya. Lantaran, seakan Kepala Desa (Kades) melegalkan jalan yang dilaluinya, Minggu (19/11/2023).

Warga seputaran jalan mengeluh akan adanya Dump Truk yang lalu lalang akibat adanya tambang pasir di sekitar Desanya itu. Tiap hari ada puluhan Dump Truk yang melewatinya.

“Kisaran 20-30 an kali Dump Truk yang lewat pada setiap harinya, sehingga jalan yang dilaluinya itu juga mudah cepat rusak. Sebab, muatannya dirasa cukup berat,” terangnya.

Ditambahkan warga lain yang juga tidak mau disebut namanya mengungkapkan, bahwa pengelola tambang tersebut bernama inisial SW, diduga telah memberikan sejumlah uang kepada Kades setempat, dengan nominal uang yang cukup fantastis. Sehingga ia tetap aman dalam melintasinya.

“Ia juga meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar bisa melakukan penegakan hukum sesuai dengan bagaimana mestinya. Yakni, untuk menertibkan tambang pasir yang diduga ilegal itu, agar kelestarian alam atau lingkungan hidup tetap terjaga dan tertata rapi sesuai dengan kodratullah,” ungkapnya.

Baca Juga Berita Sebelumnya : Tambang Pasir di Desa Lodan Kulon Sarang Rembang Diduga Ilegal Bebas Beroperasi, Kenapa Dengan APH

Selain itu, masih lanjutnya, Kades juga mendapatkan atensi hingga puluhan juta rupiah (Privasi -Red) per bulannya, karena telah melalui jalan Desa Lodan.

“Uang puluhan Juta rupiah itu diberikan dari pihak pengelola kepada Kades, dari awal jika dihitung kemungkinan sudah mencapai ratusan juta rupiah,” tambahnya.

Sementara itu belum lama ini, Kepala Desa (Kades) Lodan kulon, Ghofur saat dikonfirmasi melalui via phone seluler mengatakan, bahwa sebenarnya ia juga merasa senang jika tambang tersebut ditutup.

“Agar tidak menjadi polemik di desanya. Pasalnya, sebagian warga yang turut mengangkutnya juga warganya sendiri. Dengan itu, ia berasa seakan sungkan untuk melarangnya, karena didesak agar boleh lewat sini,” katanya.

Ia juga menuturkan, bahwa tambang Pasir tersebut bukan terletak di desanya, melainkan di Desa Sambiroto, Kecamatan Sedan. Untuk Desa Lodan Kulon hanya dilalui jalannya saja, untuk pengelolanya inisial SS.

“Sebenarnya, jalan itu kemarin juga sudah dipatok warga. Namun, yang ngangkut kan ada warga sini, pokok, pada intinya ia ingin lewat sini,” ucapnya.

Disinggung soal atensi yang jumlahnya cukup fantastis hingga mencapai ratusan Juta rupiah (Privasi -Red) membenarkan terkait hal itu, namun uangnya bukan untuknya, melainkan ditujukan untuk tempat-tempat ibadah.

“Uang itu nantinya bakal digunakan untuk kemajuan atau pembangunan di tiga Masjid. Jadi uang yang didapat dibagi ke tiga Masjid itu,” tambahnya.

(Hingga berita ini diterbitkan, Kapolres Rembang, Polda Jateng belum dimintai konfirmasi terkait adanya Tambang Galian C jenis Pasir selaku Aparat Penegak Hukum diwilayah hukumnya guna mendapatkan kepastian hukum, kenapa tambang itu masih tetap dibiarkan bebas beroperasi dengan leluasa).

Bersambung

(R2mn)

Lagi-lagi Warga Desa Tambahagung Tambakromo Mengeluh, Tunjangan Belum Disalurkan

Pati – Cakranusantara.net | Lagi-lagi warga Desa Tambahagung, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengeluhkan kebijakan Kepala Desa (Kades) hingga jelang akhir tahun belum menyalurkan tunjangan RT, RW, Sabtu (18/11/2023).

Pardi Ketua RT.1/RW.2 desa setempat mengeluh, karena hingga akhir tahun tunjangannya belum juga direalisasikan. Padahal biasanya setelah setelah lelang bondo deso cair langsung disalurkan, namun yang terjadi kali ini justru berbeda.

“Setelah lelang Bengkok Desa biasanya semua RT, RW di panggil untuk menerima tunjangan. Yang di berikan secara bersama-sama kepada kami semua,” keluhnya.

Pelaksanaan lelang di bulan Juni, dan saat ini sudah terlewati. Dan sekarang sudah hingga akhir tahun kok tunjangannya belum juga dibagikan. Insentif kami sebesar 500 ribu rupiah kali 28 orang.

“Untuk rinciannya ketua RT sebanyak 22 orang, dan Ketua RW ada 6 orang. Jadi jumlahnya 28 orang. Jika dikalikan jumlah uangnya sebesar 14 juta rupiah,” terangnya.

Baca Juga : BLT DD Tahap lll Desa Tambahagung Tambakromo Belum Tersalurkan

Baca Juga : Milyaran, Kades Tambahagung Tambakromo Diperiksa Inspektorat Hingga Sekarang Belum Selesai

Baca Juga : Pekerjaan Rabat Beton Desa Tambahagung Disinyalir Belum Sesuai Spesifikasi, Kades Pilih Bungkam

Selain itu, Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT DD) untuk bulan 9 yang lalu seharusnya sudah disalurkan ke warga juga belum tersalurkan sampai sekarang. Adapun penerimanya sebanyak 23 orang, perorangnya mendapatkan 900 ribu rupiah.

“BLT untuk bulan September juga belum dibagikan ke 23 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jika dijumlahkan sebesar 20.700 juta rupiah,” ungkapnya.

Belum lagi nanti untuk bulan 12 mendatang. Yang sekarang sudah bulan 11, menuju bulan Desember tinggal menghitung hari, kurang 12 hari lagi atau dua pekan mendatang.

“Dua Minggu kedepan sudah masuk bulan Desember. Sesuai aturan penyaluran BLT DD dalam satu tahun ada 4 kali penyaluran, yakni tiap 3 bulan sekali harus disalurkan. Jadi total yang harus tersalurkan sebesar 82.800 juta rupiah, untuk tahun 2023 ini,” paparnya.

“Senada, salah satu Ketau RW yang tidak mau disebut namanya membenarkan terkait hal itu. Bahwa tunjangannya sejauh ini memang belum disalurkan,” tuturnya singkat.

Gambar animasi : Google “pelengkap bahan berita”

(Rmn)

Setelah Mediasi, Akhirnya Masalah Ruko Desa Growonglor Memiliki Titik Temu

 

Pati – Cakranusantara.net | Akhirnya kurangan pembayaran ruko milik Desa Growonglor, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati sudah selesai, meskipun sebelumnya sempat terexpos di sejumlah media online (Medol). Hal itu terjadi lantaran adanya Miss Komunikasi antara Pihak rekanan dengan Panitia Pelaksana pembangunan, Kamis (31/8/2023).

Berdasarkan hasil pertemuan langsung di aula kantor Desa yang kedua kalinya, antar kedua belah pihak akhirnya memiliki titik terang. Sehingga dapat terselesaikan adanya Miss komunikasi antara kedua belah pihak tersebut.

Pertemuan itu dihadiri oleh Kades setempat, Kamituwo Lian, Sekdes Prasetiyo Wati, Bayan Sutiyo, dan pelaksana pekerjaan Aziz (Bagong), serta disaksikan oleh sejumlah awak Media.

Baca Juga : Panitia Pembangunan Ruko Desa Growong Lor Berbelit-belit Saat di Tagih Rekanan

Dalam kesempatan tersebut Lian menjelaskan, setelah adanya pertemuan dari kedua belah pihak secara formal dan menjadi berita acara pihak Pemdes, dan membenarkan adanya kekurangan dalam pembayaran kepada pihak ketiga.

“Ini karena ada kesalahan Miss Komunikasi yang mana kami dari pihak panitia tidak mengetahui adanya Renofasi bagian kamar mandi dan balkon oleh mas Bagong, karena setahu kami lewat pelaksana pertama, namun hari ini kami dapat menyelesaikan bersama secara baik-baik dan terbuka”, tegas Lian.

Sementara kades Growonglor, Narjo menambahkan, kedepannya Desa Growonglor memiliki kemajuan, dengan harapan, melalui ruko benar-benar mampu menjadi pendapatan asli desa (PADes) yang dapat diputar kembali untuk membangun dan memajukan desa,” tambahnya singkat.

(Ts)