Kategori: Hukrim

Cakranusantara.net, Pati || Peristiwa berdarah menggemparkan warga Dukuh Kinjeng, Desa Sugihrejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Seorang perempuan lanjut usia berinisial J (68) ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumahnya setelah diduga menjadi korban pembacokan yang dilakukan suaminya sendiri, H (70), menggunakan kapak, Sabtu (7/11/2026) sore.

Tragedi yang menimpa pasangan lansia tersebut terjadi sekitar pukul 15.30 WIB. Korban mengalami luka serius pada bagian leher dan dada akibat serangan senjata tajam. Nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Peristiwa nahas itu berlangsung di rumah pasangan tersebut, tepatnya di RT 01/RW 04 Dukuh Kinjeng. Kabar kejadian tersebut dengan cepat menyebar hingga mengundang perhatian warga. Puluhan hingga ratusan orang berbondong-bondong mendatangi lokasi untuk mengetahui peristiwa yang menggemparkan kampung mereka.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, pasangan yang sama-sama telah berusia lanjut itu selama ini dikenal hidup rukun. Warga mengaku tidak pernah mendengar adanya persoalan rumah tangga yang menonjol di antara keduanya.

Kapolsek Gabus, Iptu Suprapto, membenarkan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan seorang perempuan meninggal dunia tersebut.

Suprapto mengatakan, pihaknya menerima laporan masyarakat pada Sabtu (7/11/2026) sekitar pukul 15.30 WIB. Menindaklanjuti laporan itu, anggota kepolisian langsung bergerak menuju lokasi kejadian.

Sebelum polisi tiba, warga setempat sempat mengepung rumah terduga pelaku untuk mengantisipasi kemungkinan H melarikan diri setelah kejadian tersebut.

Setibanya di lokasi, petugas mengamankan H dan membawanya ke Mapolresta Pati untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Selain mengamankan terduga pelaku, petugas Polsek Gabus bersama tim Inafis Polresta Pati juga melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Sejumlah bukti dikumpulkan guna membantu penyidik mengungkap secara utuh rangkaian peristiwa tersebut.

Sementara itu, jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan medis dan autopsi. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan penyebab kematian sekaligus mendukung proses penyidikan.

Hingga berita ini ditulis, polisi belum mengungkap motif di balik dugaan pembacokan yang dilakukan suami terhadap istrinya tersebut. Penyidik masih mendalami kemungkinan adanya persoalan rumah tangga yang mendahului kejadian tragis itu.

“Kita secepat mungkin kita tangani dan dari Inafis Polresta Pati juga segera ke lokasi kejadian. Untuk permasalahannya, kita belum tahu,” ungkap Suprapto dalam rekaman video yang beredar di media sosial.

Saat ini, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku serta meminta keterangan sejumlah saksi. Penyelidikan terus berjalan untuk mengungkap motif dan kronologi lengkap peristiwa yang merenggut nyawa perempuan berusia 68 tahun tersebut.

Cakranusantara.net, Jakarta || Dalam rilis resminya, Polri menyampaikan bahwa tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH dalam kasus dugaan penyadapan ilegal telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri pada Rabu malam.

Penahanan tersebut menjadi sorotan lantaran salah satu tersangka disebut pernah menduduki jabatan strategis sebagai Kapolri. Sosok yang sebelumnya berada di pucuk pimpinan institusi kepolisian itu kini harus berhadapan dengan proses hukum atas dugaan keterlibatan dalam perkara penyadapan ilegal.

Dalam kasus yang diduga menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara tersebut, penyidik menerapkan tiga pasal sekaligus terhadap para tersangka.

Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan ini berkaitan dengan perbuatan melawan hukum terhadap transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.

Kedua, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang tindakan mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain secara sengaja dan tanpa hak, termasuk untuk memperoleh informasi elektronik. Pelanggaran ketentuan tersebut diancam hukuman maksimal enam tahun penjara.

Ketiga, para tersangka juga disangkakan melanggar Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal ini mengatur larangan mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain maupun milik publik tanpa hak atau secara melawan hukum. Ancaman pidananya maksimal delapan tahun penjara.

Kini, ketiga tersangka harus menjalani proses hukum di Rutan Bareskrim Polri. Kasus ini menjadi perhatian publik mengingat dugaan penyadapan tersebut berkaitan dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara.

Cakranusantara.net, Pati || Aksi dugaan pencurian sepeda motor di sebuah hotel di Desa Growong Kidul, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, berhasil diungkap jajaran Polresta Pati. Seorang pria berinisial AA alias F diamankan polisi di kediamannya Desa Gunungsari, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati bersama satu unit Honda Scoopy yang diduga merupakan milik korban.

Kasus tersebut dipaparkan Kapolresta Pati Kombes Pol Sigit, S.I.K., M.H., dalam Konferensi Pers di Aula SAR Polresta Pati, Sabtu (31/10/2026).

Peristiwa yang berujung laporan polisi itu terjadi pada Minggu (27/9/2026), sekitar pukul 08.30 WIB. Korbannya adalah NS (35), warga Kabupaten Rembang, yang mengalami kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp20 juta.

Berdasarkan hasil penyelidikan, kejadian bermula saat korban bersama terduga pelaku datang ke hotel dengan mengendarai Honda Scoopy warna abu-abu keluaran tahun 2026 milik korban.

Ketika korban sedang mandi, terduga pelaku berpamitan hendak mencari makan. Namun, sepeda motor korban justru dibawa pergi tanpa izin dan tidak dikembalikan.

Korban sempat menunggu hingga sekitar dua jam. Karena terduga pelaku tak kunjung muncul dan tidak merespons saat dihubungi, korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Juwana.

Menindaklanjuti laporan itu, Satreskrim Polresta Pati melakukan serangkaian penyelidikan dengan mengumpulkan informasi serta memeriksa sejumlah saksi. Dua orang saksi berinisial AM dan SS turut dimintai keterangan untuk mendukung pengungkapan perkara.

Dari hasil penelusuran petugas, keberadaan terduga pelaku akhirnya diketahui. Polisi kemudian mendatangi rumah AA alias F di Desa Gunungsari dan mengamankannya.

Selain mengamankan terduga pelaku, petugas juga menyita satu unit Honda Scoopy warna abu-abu yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Selanjutnya, terduga pelaku bersama barang bukti dibawa ke Polresta Pati guna menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

Dalam perkara ini, terduga pelaku dipersangkakan melanggar Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut mengatur tindak pidana pencurian dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak kategori V.

Kapolresta Pati mengapresiasi kinerja Satreskrim yang telah menindaklanjuti laporan hingga berhasil mengamankan terduga pelaku. Ia juga mengingatkan masyarakat supaya meningkatkan kewaspadaan terhadap barang berharga, termasuk kendaraan bermotor.

Masyarakat diminta tidak sembarangan mempercayakan kendaraan kepada orang lain tanpa pertimbangan yang matang. Apabila mengetahui adanya tindak pidana atau mengalami gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), warga dapat segera melapor ke kantor polisi terdekat maupun melalui layanan Call Center 110.

Cakranusantara.net, Pati || Polresta Pati mengungkap kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di wilayah Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati. Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin langsung Kapolresta Pati Kombes Pol Sigit, Selasa (27/10/2026), pukul 14.00 WIB, di Aula Sanika Satyawada Polresta Pati.

Dalam konferensi pers tersebut, kepolisian memaparkan penanganan perkara dugaan kekerasan seksual yang melibatkan orang terdekat korban, yakni ayah tiri dan kakak tiri. Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut perlindungan anak dari tindak kekerasan seksual di lingkungan keluarga.

Polresta Pati melakukan penanganan perkara melalui Satreskrim dengan mengumpulkan keterangan saksi dan mendalami alat bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut.

Pengungkapan kasus ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya peran keluarga dan lingkungan dalam memberikan perlindungan kepada anak. Keberanian korban untuk menyampaikan kejadian yang dialaminya menjadi bagian penting dalam proses pengungkapan perkara.

Kepolisian menangani kasus tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Proses penyidikan dilakukan untuk mendalami peran masing-masing pihak serta memastikan pertanggungjawaban hukum berdasarkan alat bukti yang diperoleh.

Dalam penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak, perlindungan identitas korban menjadi hal penting. Karena itu, informasi yang dapat mengarah pada pengungkapan identitas korban perlu dibatasi demi menjaga privasi dan mendukung pemulihan psikologisnya.

Cakranusantara.net, Pati || Polresta Pati mengungkap kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak laki-laki berusia 14 tahun di Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati. Seorang pria berinisial S.A.S. (29) telah diamankan dan menjalani proses hukum lebih lanjut.

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan Kapolresta Pati Kombes Pol Sigit dalam konferensi pers di Aula Sanika Satyawada Polresta Pati, Selasa (27/10/2026), pukul 14.00 WIB.

Kapolresta menjelaskan, perkara tersebut ditangani Satreskrim Polresta Pati melalui Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), berdasarkan laporan polisi tertanggal 19 Oktober 2026.

“Perlindungan terhadap anak merupakan perhatian serius kami. Setiap dugaan tindak pidana akan ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai prosedur hukum dengan mengedepankan pembuktian serta kepastian hukum,” tegas Kombes Pol Sigit.

Peristiwa yang dilaporkan terjadi pada Rabu (2/9/2026), sekitar pukul 07.26 WIB, di kamar mandi tempat ibadah di Desa Sokopuluhan, Kecamatan Pucakwangi. Korban berinisial F.H.U. (14) merupakan seorang pelajar kelas VIII.

Berdasarkan keterangan dalam penanganan perkara, kejadian bermula ketika korban berjalan dari sekolah menuju pondok pesantren. Saat itu, korban melihat terduga pelaku berada di atas sepeda motor di depan masjid.

Terduga pelaku kemudian memanggil korban dengan alasan hendak menggunakan kamar mandi. Meski korban telah menunjukkan arah kamar mandi, terduga pelaku diduga mendekati dan menarik korban masuk ke dalam kamar mandi.

Di lokasi tersebut, terduga pelaku diduga melakukan tindakan kekerasan seksual secara paksa meskipun korban menolak. Setelah kejadian, terduga pelaku meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor.

Terduga Pelaku Diamankan Warga

Terduga pelaku diamankan pada Senin (19/10/2026), sekitar pukul 07.30 WIB, setelah sebelumnya diamankan warga bersama pengasuh pondok pesantren di sekitar tempat ibadah.

Selanjutnya, terduga pelaku diserahkan ke Polsek Pucakwangi sebelum dibawa ke Polresta Pati untuk menjalani proses hukum.

Dalam penanganan perkara ini, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu stel pakaian seragam yang dikenakan korban saat kejadian dan satu unit sepeda motor Honda CBR berwarna merah yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Penyidik Satreskrim Polresta Pati juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mengumpulkan alat bukti, serta mendalami keterangan yang berkaitan dengan kejadian tersebut.

“Kami memastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional dan akuntabel. Penyidik bekerja berdasarkan keterangan saksi, alat bukti, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Atas perkara tersebut, terduga pelaku dipersangkakan melanggar Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, subsider Pasal 415 KUHP, sebagaimana tercantum dalam data penanganan perkara.

Penerapan pasal dan ancaman pidana akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan hasil penyidikan dan pembuktian.

Polisi Ingatkan Masyarakat Lindungi Identitas Korban

Kapolresta Pati mengapresiasi peran warga dan pengasuh pondok pesantren yang membantu penanganan awal dengan menyerahkan terduga pelaku kepada pihak kepolisian.

Namun, ia mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri dan menyerahkan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.

“Kami mengapresiasi kepedulian masyarakat yang telah membantu dan mempercayakan penanganan perkara kepada kepolisian. Kami mengimbau agar masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, melainkan segera melaporkan setiap dugaan tindak pidana kepada petugas,” ungkapnya.

Kombes Pol Sigit juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap korban anak, termasuk menjaga kerahasiaan identitas serta menghindari penyebaran informasi yang berpotensi merugikan korban.

“Identitas anak yang menjadi korban wajib dilindungi. Kami meminta masyarakat tidak menyebarluaskan foto, nama, maupun informasi pribadi yang dapat mengungkap identitas korban, serta menghindari spekulasi yang berpotensi menambah beban bagi anak,” tegasnya.

Ia mengajak orang tua, tenaga pendidik, pengasuh pondok pesantren, dan seluruh elemen masyarakat memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Komunikasi yang baik, pengawasan yang wajar, serta edukasi mengenai perlindungan diri dinilai penting agar anak mampu mengenali situasi berisiko dan berani meminta pertolongan kepada orang dewasa yang tepercaya.

Masyarakat juga diminta bijak menggunakan media sosial dan tidak membagikan konten sensitif yang dapat berdampak buruk terhadap korban.

“Kami meminta semua pihak menghormati proses hukum dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Penanganan perkara akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Menutup keterangannya, Kapolresta Pati mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Masyarakat yang mengetahui atau mengalami dugaan tindak pidana diminta segera melapor ke kantor kepolisian terdekat atau melalui layanan Kepolisian 110.

“Mari bersama-sama menjaga anak-anak kita, meningkatkan kepedulian lingkungan, serta mendukung penegakan hukum dengan tetap menghormati hak dan privasi korban,” pungkasnya.

Cakranusantara.net, Pati || Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Abdul Suyono alias YON, dijatuhi hukuman 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Kamis (22/10/2026).

Dalam perkara pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa yang menyeret mantan Bupati Pati Sudewo, Abdul Suyono menerima vonis paling berat dibandingkan dua kepala desa lainnya.

Selain pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp300 juta kepada Abdul Suyono. Apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 100 hari.

Dalam putusannya, Abdul Suyono dinyatakan terbukti melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Vonis tersebut menempatkan Abdul Suyono sebagai terdakwa dengan hukuman tertinggi di antara tiga kepala desa di Kabupaten Pati yang terseret perkara pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa.

Baca Juga : Sudewo Tak Terima Vonis Delapan Tahun Enam Bulan Penjara, Siapkan Langkah Banding

Sementara itu, Sukarjan, Kepala Desa Sukorukun, Kecamatan Jaken, dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp300 juta. Adapun Sumarjiono, Kepala Desa Arumanis, Kecamatan Jaken, menerima vonis 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta.

Perbedaan hukuman tersebut menunjukkan bahwa ketiga terdakwa menerima putusan dengan masa pidana yang berbeda, meskipun sama-sama terjerat dalam perkara yang berkaitan dengan pengisian jabatan perangkat desa.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena turut menyeret sejumlah pejabat desa dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan praktik pemerasan pada proses pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati.

Dengan vonis 6 tahun penjara tersebut, Abdul Suyono menjadi kepala desa di antara ketiganya yang menerima hukuman badan paling berat dalam perkara ini.

Cakranusantara.net, Pati || Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra meminta pemberantasan rokok ilegal di Kabupaten Pati lebih menyasar pemasok dan jaringan distribusi daripada pedagang kecil. Pendekatan humanis melalui sosialisasi kepada pemilik warung dinilai penting agar penindakan tidak merugikan pedagang kecil, sementara sumber peredaran rokok ilegal tetap ditelusuri.

Pesan tersebut disampaikan Chandra saat pemusnahan sekitar 1,37 juta batang rokok ilegal senilai Rp1 miliar di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis (22/10/2026). Kegiatan itu digelar bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Cukai Kudus untuk menekan peredaran rokok ilegal sekaligus menjaga penerimaan cukai dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

“Kalau dari warung, nanti kita cari pemasoknya. Kalau yang kita tindak warung-warung kecil, kasihan,” kata Chandra.

Ia meminta penanganan di tingkat warung diawali dengan sosialisasi dan pemasangan stiker imbauan agar pedagang memahami ketentuan yang berlaku.

Chandra juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti Satpol PP serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian, menelusuri peredaran rokok ilegal. Menurutnya, pencegahan harus berjalan beriringan dengan penindakan agar peredaran barang ilegal dapat ditekan tanpa mengabaikan pendekatan humanis terhadap pedagang kecil.

“Harapannya, target penerimaan cukai bisa tercapai sehingga DBHCHT untuk daerah tidak turun,” ujar Chandra.

Ia berharap alokasi DBHCHT Kabupaten Pati pada 2027 dapat kembali seperti 2025. Chandra juga meminta pemerintah daerah dilibatkan dalam kegiatan pemberantasan rokok ilegal berikutnya.

Dalam keterangannya, Chandra menyoroti besarnya aktivitas perikanan di Pati sebagai salah satu gambaran potensi penerimaan cukai.

Ia mencontohkan sekitar 800 kapal berukuran di atas 30 gross tonnage (GT) dengan perkiraan kebutuhan perbekalan rokok mencapai Rp250 juta per kapal. Nilai tersebut setara sekitar Rp200 miliar. Selain itu, terdapat sekitar 2.000 kapal berukuran di bawah 30 GT.

Chandra menjelaskan DBHCHT berkaitan dengan penerimaan cukai. Karena itu, peningkatan kepatuhan dan keberhasilan menekan peredaran rokok ilegal diharapkan dapat mendukung penerimaan negara sekaligus menjaga manfaat dana bagi daerah.

Sementara itu, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Cukai Kudus, Nur Rusydi, menyampaikan bahwa pemberantasan rokok ilegal membutuhkan dukungan seluruh pihak dengan mengedepankan pendekatan humanis.

Ia menegaskan, penanganan berbeda diperlukan apabila ditemukan pelanggaran yang masuk kategori tindak pidana.

“Pemberantasan rokok ilegal membutuhkan dukungan bersama. Kami mengedepankan pendekatan humanis, tetapi untuk pelanggaran pidana tetap diperlukan penegakan hukum,” ujar Nur Rusydi.

Ia menjelaskan barang bukti yang dimusnahkan berasal dari hasil penindakan di wilayah Kabupaten Pati. Rokok ilegal tersebut didistribusikan di Pati, bukan diproduksi di wilayah tersebut.

Adapun wilayah pengawasan Bea Cukai Kudus mencakup lima kabupaten. Hingga 30 September 2026, hasil penindakan mencapai sekitar 22 juta batang rokok ilegal.

Pemusnahan dilakukan dengan membakar rokok ilegal hingga tidak lagi berbentuk. Langkah ini menjadi bagian dari penanganan barang hasil penindakan sekaligus mencegah barang tersebut kembali beredar di masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Cukai Kudus, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), unsur Forkopimda, jajaran OPD terkait, jajaran Bea Cukai Kudus, serta tamu undangan lainnya.

 

Cakranusantara.net, Semarang || Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang menjatuhkan vonis 8 tahun 6 bulan penjara kepada Sudewo, Rabu (21/10/2026). Putusan tersebut berkaitan dengan perkara korupsi pengisian perangkat desa dan kasus DJKA.

Tak hanya hukuman badan, Sudewo juga dikenai denda sebesar Rp300 juta. Dalam putusan yang dibacakan majelis hakim, ia turut diwajibkan mengembalikan kerugian negara senilai Rp3,5 miliar.

Usai mendengarkan putusan, Sudewo menemui para pendukungnya yang telah menunggu di sekitar persidangan. Di hadapan massa, ia mengungkapkan rencana untuk menempuh upaya hukum banding atas vonis tersebut.

Banding menjadi langkah lanjutan yang akan ditempuh Sudewo untuk meminta pemeriksaan kembali atas putusan pengadilan tingkat pertama. Melalui upaya tersebut, ia berharap hukuman yang dijatuhkan dapat dipertimbangkan kembali oleh majelis hakim di tingkat selanjutnya.

Sesuai ketentuan hukum, terdakwa memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap putusan pengadilan. Permohonan itu nantinya akan diproses berdasarkan prosedur yang berlaku, dengan mempertimbangkan alasan serta materi yang disampaikan dalam memori banding.

Vonis terhadap Sudewo menjadi babak baru dalam perjalanan perkara hukum mantan Bupati Pati tersebut. Namun, rencana banding yang disampaikannya menunjukkan bahwa ia masih akan melanjutkan proses hukum melalui mekanisme peradilan yang tersedia.

Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada proses pengajuan banding dan pemeriksaan di pengadilan tingkat berikutnya. Red

Cakranusantara.net, Pati || Halaman masjid ternyata tak luput dari ancaman pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Satu unit sepeda motor milik warga dilaporkan raib dari halaman Masjid Desa Pekalongan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, pada Rabu (7/10/2026) saat menjalankan salat Subuh.

Ironisnya, keberadaan kamera pengawas atau CCTV di lokasi disebut belum mampu menghambat niat jahat pelaku. Peristiwa tersebut menjadi peringatan bahwa tempat ibadah yang selama ini dianggap aman tetap memiliki celah bagi pelaku curanmor untuk melancarkan aksinya.

Kendaraan milik warga tersebut diketahui hilang setelah ditinggalkan di halaman masjid. Kejadian ini sekaligus menunjukkan bahwa pelaku pencurian dapat memanfaatkan kelengahan pemilik kendaraan, bahkan pada waktu-waktu tertentu ketika aktivitas warga masih terbatas.

Keberadaan CCTV memang dapat membantu merekam situasi dan menjadi bahan pendukung dalam pengungkapan kasus. Namun, kamera pengawas bukan jaminan kendaraan terbebas dari ancaman pencurian apabila pemilik tetap lengah dalam mengamankan kendaraannya.

Masyarakat diimbau tidak menganggap halaman masjid, fasilitas umum maupun lokasi keramaian sebagai tempat yang otomatis aman dari aksi kejahatan. Kendaraan sebaiknya selalu dikunci stang, bila memungkinkan menggunakan pengaman tambahan, serta diparkir di lokasi yang mudah dipantau.

Hari apes memang tidak ada yang tahu. Kelengahan sesaat bisa berujung kehilangan kendaraan.

Peristiwa di Desa Pekalongan tersebut diharapkan menjadi pengingat bagi masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi curanmor, termasuk saat menjalankan aktivitas ibadah.

Keamanan kendaraan bukan semata menjadi tanggung jawab aparat. Pemilik kendaraan juga perlu mengambil langkah pengamanan sejak awal agar tidak memberikan celah bagi pelaku kejahatan.

Hingga berita ini diterbitkan, tim redaksi belum mendapatkan perkembangan informasi terbaru terkait identitas pelaku maupun tindak lanjut atas kejadian tersebut.

Cakranusantara.net, Demak || Sejumlah pengacara, elemen organisasi kemasyarakatan (Ormas), serta aktivis sosial asal Grobogan mendatangi Satreskrim Polres Demak, Sabtu (3/10/2026). Kedatangan mereka untuk memantau sekaligus mengawal perkembangan sejumlah laporan dan pengaduan yang menyeret nama Eko Sugiarto alias Eko HK.

Rombongan tersebut berasal dari sejumlah elemen, di antaranya Pemuda Pancasila, GRIB Jaya, Lindu Aji, serta perwakilan masyarakat. Mereka dipimpin aktivis sosial kemasyarakatan asal Grobogan, Heri Sweeke (Hariyanto).

Pengawalan dilakukan menyusul adanya sejumlah laporan maupun pengaduan masyarakat yang diduga berkaitan dengan Eko HK, yang diketahui mengaku sebagai wartawan media bidang hukum dan kriminal serta menjabat sebagai Ketua Umum Organisasi Pasopati Nusantara Jaya (Praja).

Sejumlah perkara yang disebut dalam pengawalan tersebut antara lain dugaan penipuan, pemerasan, pencemaran nama baik, penganiayaan menggunakan alat stroom, serta persoalan lain yang masih dalam proses penanganan dan pendalaman aparat penegak hukum.

Desak Kejelasan Status Hukum

Kedatangan aliansi gabungan tersebut juga menjadi bentuk dorongan kepada aparat kepolisian agar memberikan kejelasan mengenai perkembangan penanganan laporan yang telah masuk.

Mereka meminta proses hukum terhadap setiap laporan dilakukan secara profesional berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Jika hasil penyidikan nantinya memenuhi unsur pidana dan alat bukti yang cukup, mereka berharap kepolisian mengambil langkah hukum sesuai kewenangannya.

Salah satu laporan yang menjadi perhatian disebut berasal dari masyarakat Demak, termasuk laporan H. Suparmin, terkait dugaan penipuan dengan modus pengurusan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung yang disebut mengakibatkan kerugian hingga puluhan juta rupiah.

Namun, seluruh tudingan tersebut masih berstatus dugaan dan proses hukumnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan.

Heri Sweeke mengatakan, pengawalan dilakukan sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

Menurutnya, banyaknya laporan dan pengaduan yang disebut telah masuk membuat masyarakat membutuhkan kepastian mengenai perkembangan penanganan perkara.

“Kami datang untuk mengawal prosesnya, bukan untuk mengintervensi penyidikan. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk bekerja berdasarkan bukti dan aturan hukum,” ujar Heri.

Siap Bersinergi dengan Aparat

Heri bersama tim juga menyatakan komitmennya untuk bersinergi dengan Polres Demak dan Polda Jawa Tengah dalam menjaga situasi tetap kondusif selama proses hukum berlangsung.

Ia menegaskan pengawalan akan dilakukan secara tertib dan sesuai koridor hukum, baik melalui langkah preventif maupun komunikasi dengan aparat apabila muncul potensi gangguan terhadap proses penanganan perkara.

“Kami berharap semua pihak menghormati proses hukum. Jangan sampai ada intimidasi maupun tindakan yang dapat mengganggu jalannya penegakan hukum,” tegasnya.

Aliansi tersebut menyatakan akan terus memantau perkembangan laporan yang telah disampaikan masyarakat. Mereka juga meminta agar setiap laporan diproses secara transparan dan profesional tanpa tekanan dari pihak mana pun.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, status hukum Eko HK dalam perkara-perkara yang disebutkan tersebut tetap menunggu hasil proses penyelidikan dan penyidikan aparat kepolisian. Penetapan tersangka hanya dapat dilakukan setelah penyidik memperoleh bukti yang memenuhi ketentuan hukum.

Untuk pihak yang berkepentingan memiliki hak klarifikasi atau hak jawab kedalam website kami, bisa menghubungi nomor 0812-8593-5774