PATI – Cakranusantara.net | Naas. “Pak Ogah” warga Desa Batusari, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah terpaksa berurusan dengan pihak Kepolisian
Tangerang – Sidang lanjutan PT. MAP dengan terdakwa Hendra kembali dilanjutkan dengan bacaan penetapan sita jaminan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanggerang yang diketuai Arif Budi Cahyono SH.
Putusan tersebut diputuskan atas permintaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meminta tanah milik Fani dan Sherly yang dibeli terdakwa melalui Paul dengan besar biaya 6 miliar dapat disita karena diduga pembelian tanah tersebut dengan menggunakan uang konsumen.Namun, putusan tersebut belum merupakan putusan tetap, karena masih menunggu akhir dari persidangan.
“Sita jaminan dikabulkan, tapi keputusan nanti akan dilihat pada akhir sidang. Apakah akan dikembalikan kepada terdakwa atau akan dijual untuk dikembalikan uang konsumen,” baca ketua hakim PN Tanggerang, Arif Budi Cahyono.
Selasa, (21/9) Sebelumnya, pada Selasa (14/9) JPU di akhir persidangan meminta kepada majelis hakim agar tanah yang dibeli terdakwa dari Fani dan Sherly segera disita karena diduga terdapat aliran dana konsumen yang dipakai untuk pembelian lahan tersebut. Namun, menurut hakim permintaan tersebut akan dipertimbangkan kembali oleh majelis hakim.
Diketahui, persidangan tersebut hanya dihadiri salah satu kuasa hukum dari terdakwa dan dihadiri Jaksa Penuntut Umum.Sidang kemudian kembali diskorsing dan akan dilanjutkan kembali pada Selasa (28/9) mendatang.
PATI – Kepolisian Resort (Polres) Pati gelar kasus pencurian Sepeda Motor (Curanmor) dan Mobil jenis Honda Brio serta dua pelaku Balap Liar di kota Pati, Jum’at (17/09/2021).
Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Pati berhasil meringkus Satu (1) tersangka pencurian mobil, Tiga (3) tersangka pencurian motor (Curanmor) dan Dua (2) pelaku perjudian balap motor liar selama bulan September 2021.
Dari pelaku pencurian mobil tersebut, Polisi mengamankan 1 mobil merk Honda Brio ,diketahui tersangka YL (34th) dan masih ada DPO belum tertangkap RM (23th) warga dari Sukolilo,TKP Desa Sukolilo.
“Pelaku kami tangkap pada September ini, dari hasil pengembangan laporan kehilangan mobil dan motor,”ujar Kapolres Pati AKBP Christian Tobing dalam Konferensi Pers di Mapolres Pati, Jumat (17/09/2021).
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Pati AKP Ghala Rimba Sirang S.I.K mengatakan bahwa Untuk tersangka AP (30 th ) Tambakromo Pati HP ( 16th ) Tambakromo Pati, SR ( 19th) Tambakromo Pati, dari tangan tersangka 1 unit spm beat nopol K 4785 CU Tkp teras kost wandi plangitan pati.
“Sementara pencurian roda empat ada satu tersangka, dan masih ada DPO satu lagi, Kemudian TKP yang berhasil diungkap ada beberapa tempat di wilayah Kabupaten Pati. Ini masih terus dikembangkan intinya untuk pengungkapan kasusnya,”ujarnya, Jumat (17/9/2021).
Pihaknya menegaskan tersangka kasus pencurian kendaraan ini diantaranya adalah seorang residivis, dan lainnya adalah pelaku baru.
Menurutnya, tempat yang rawan terjadi aksi pencurian biasanya di kos-kosan, parkiran, atau pun kendaraan di pinggir sawah. Mayoritas aksi tindak kejahatan ini adalah sering kali kunci kendaraan masih menempel di kendaraan. Akhirnya, para pelaku melancarkan aksinya.
“Dari pengungkapan kasus ini, Polres Pati meminta bagi masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan agar segera diambil di Polres Pati,”jelasnya.
Lebih lanjut, kata dia dalam kasus ini para tersangka akan dijerat dengan Pasal 363 Ayat 14 e, dengan ancaman hukuman satu tahun penjara.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Pati AKP Ghala Rimba Sirang S.I.K mengatakan ,”untuk tersangka AP (30 th ),HP ( 16th ), SR ( 19th) semua warga Tambakromo Pati ,dari tangan tersangka diamankan 1 unit spm Beat no pol K 4785 CU, TKP teras kost bapak Wandi”.
Polres Pati kali ini juga mengamankan pelaku balap liar, sebanyak dua (2) orang. Mereka, menggunakan taruhan uang saat aksi balapan.
“Kasus balap liar ini menggunakan uang sebagai taruhan. Polres Pati akan menindak tegas. Ia mengingatkan khususnya bagi anak muda terkait balapan liar, hal ini menyangkut keselamatan berkendara,”pungkasnya.
Perjudian balap motor dikenai pasal 303 KUHP dengan ancaman maksimal 10 Tahun penjara. TKP jalan Tayu – Juana desa Jepat Kidul. Tersangka 1.AP (25 th) warga Gunungwungkal barang bukti yang diamankan berupa 1 SPM Satria dan Uang 600 ribu Rupiah. Tersangka 2.AS (19th) warga Cluwak, barang bukti yang diamankan 1 Spm Satria pretelan.
Makassar – Sehubungan dari jawaban dan gugatan rekonvensi dari pihak BCA finance dalam perkara perdata (Nomor 227/pdt.G/PN.Makassar) yang sedang berproses di pengadilan Negeri Makassar, terkait persoalan Mobil Fortuner yang dianggap keliru dan menyalahi aturan oleh pihak BCA Finance, hingga Saat Ini pihak BCA Finance belum bisa memberikan hak jawab terkait kasus tersebut, Rabu (14/09/2021).
Menurut Hikmawati selaku penggugat mengatakan sangatlah keliru dikarenakan tergugat dan penggugat rekonvensi membahas tentang sisa pembayaran sebesar Rp 200.000.000 dengan angsuran mulai bulan Juli 2020 sampai bulan Juni 2021 namun tidak menjelaskan pembayaran bulan Juli 2020 sebesar Rp 25.000.000 yang sudah dibayar Hikmawati kepada pihak BCA finance, selanjutnya dalam rekonvensi hanya menjelaskan besaran kewajiban dalam perbulan sebesar Rp 5.537.300 dan Rp 5.589.200 sampai angsuran ke 60 bulan dan tidak mencantumkan nilai total kontrak yang diterima,”Ungkapnya.
Hikmawati menjelaskan bahwa pihak BCA finance mengada-ngada bahkan diduga ada permainan oleh oknum BCA Finance,”Ini sama halnya pemerasan sebab denda sebesar Rp 1.466.086.178 tersebut dibanding harga mobil jauh diluar akal pikiran sehat bahkan membuat saya kaget setelah pihak BCA Finance membaca denda yang tidak tau angka yang disebutkan bisa milyaran rupiah tersebut, “Ujarnya.
Dalam jawaban dan rekonvensi BCA Finance sangat tidak memahami tentang persoalan gugatan. Sementara yang menjadi pokok perkara dalam suatu gugatan adalah bukan persoalan kewajiban pembayaran melainkan tidak dijalankannya pasal-pasal dalam kontrak antara Hikmawati dan BCA Finance yang menyatakan apabila salah satu pihak tidak menjalankan isi perjanjian kontrak tersebut akan memilih penyelesaian dipengadilan Negeri Makassar namun pada kenyataannya pihak BCA finance melaporkan Hikmawati ke polda Sulawesi Selatan. Dalam Proses Pengadilan Hikmawati menambahkan bahwa tetap optimis bahkan merasa benar sehingga permohonan gugatannya diterima di pengadilan Negeri Makassar sampai saat ini masih berproses. Anehnya proses pengadilan terkait persoalan Mobil Fortuner dalam gugatan perdata bisa ada panggilan klarifikasi dari polda sulsel, padahal dalam aturan setiap perkara perdata masih berproses lewat pengadilan Negeri Makassar maka proses dikepolisian sementara dihentikan,”Tuturnya.
Dalam Jumpa Pers bersama awak Media Hikmawati Selaku Nasabah BCA Finance sekaligus Penggugat akan menjalani proses sidang tersebut dan sementara ini masih menunggu hasil perkara sampai selesai dipengadilan Negeri makassar.Selanjutnya Hikmawati akan menempuh jalur hukum di Polda Sulawesi Selatan terkait pencemaran nama baik yang dianggap menggelapkan mobil sendiri padahal mobil tersebut masih dalam penguasaannya selaku nasabah BCA Finance,” ungkap Hikmawati Saat dikonfirmasi, Kamis (16/09/2021) Via WhatsApp.
Sidang kasus pidana terdakwa Hendra Murdianto dilanjutkan kembali dengan persaksian para saksi Ahli dan Fakta yang dihadirkan kuasa hukum terdakwa Hendra Onghowijaya dkk.
Saat sebelum sidang dimulai, hakim ketua meminta dan memeriksa para saksi dahulu dengan membacakan CV dan mengambil sumpah para saksi.
Sidang dimulai dengan persaksian saksi fakta, Marcelina. Dalam keterangan saksi, saksi mengutarakan bahwa dia juga membeli dua unit kondotel perusahaan terdakwa, PT MAP dengan DP 30% dengan kontrak pelunasan pada waktu serah terima unit.
Saat ditanyai JPU soal pengetahuan saksi terkait proses pembangunan kondotel yang mengalami mangkrak, saksi secara tegas mengatakan bahwa dirinya mengetahui hal tersebut dikarenakan pihak perusahaan terdakwa tidak memiliki budget yang cukup untuk melanjutkan pembangunan.
Saksi pun menerangkan bahwa ada 5 kelompok kreditur yang merasa dirugikan PT. MAP dan diajak kurator untuk berkumpul di suatu ruangan untuk melakukan mediasi. Namun, banyak diantaranya tidak menerima dan menyatakan pailit perusahaan sehingga tidak menuai akhir yang pasti sesuai kebutuhan mediasi.
Dari uraian DP 30% saksi, saksi membayar sebesar 300 juta untuk dua unit kondotel. Namun, setelah mengetahui pembangunan tidak lagi berjalan baik. Saksi menuntut pengembalian dan oleh perusahaan baru dikembalikan 15% atau kurang lebih 38 juta. Dan saksi merasa tidak mempermasalahkan hal tersebut karena dirinya belum melunasi, sebagaimana para korban lainnya yang sudah lunas untuk pengambilan kondetol.
Menurut saksi, mengapa para kreditur lebih memilih PT MAP pailit, karena sudah tidak ada lagi kepercayaan (trust) kepada terdakwa. Dan meminta terdakwa mengembalikan uang mereka kembali.
Saksi menambahkan bahwa semua pemodal, baik investor dan bank telah menarik diri dan tidak mau membangun hubungan kerjasama karena terlalu banyak laporan pidana ke pihak kepolisian terkait pembangunan kondetol tersebut.
Selain itu, Ahli Pidana Dr. Dwi Seno Wijanarko SH, MH yang didatangkan kuasa hukum terdakwa. Menerangkan atas pertanyaan kuasa hukum soal peralihan uang dari perusahaan ke rekening terdakwa secara sepihak, apakah hal tersebut merupakan penggelapan. Ahli menjawabnya dengan hal tersebut bukan merupakan penggelapan bila dapat dijawab dengan data-data, sehingga hal tersebut tidak termasuk penggelapan sebagaimana diatur pasal 372 KUHP.
Selanjutnya, saat ditanya terkait pasal sangkaan jaksa kepada terdakwa. Dimana pasal tersebut telah mengalami perubahan, apakah masih dapat disangkakan kepada terdakwa? Ahli menjawabnya, hal tersebut tidak bisa karena seseorang harus ditersangkakan dengan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan pasal 1 KUHP.
Sedangkan diketahui, pada sidang sebelumnya saksi ahli pidana Khairul Huda, SH., MH yang dihadirkan JPU. Ia menerangkan bahwa terdakwa dapat disangkakan dengan pasal tersebut karena saat itu pasal tersebut masih berlaku sehingga sejalan dengan pasal 1 KUHP.
JPU ke Terdakwa
Apakah benar uang perusahaan ke rekening terdakwa sebanyak 58 M, dan sisanya 3 M digunakan untuk kepentingan pribadi?
“Iya benar,” jawab terdakwa dan membenarkan pertanyaan JPU.
Apakah benar saudara membeli aset-aset sejumlah tanah di Bali, Jakarta dan di sebelah Green Eschol Residence dengan menggunakan uang perusahaan?
“Iya benar,” jawabnya membenarkan kembali pertanyaan JPU.
Siapakah yang memegang dan dapat mengeluarkan uang dari beberapa rekening yang dimiliki PT MAP?
“Bapak Teddy,” jawab terdakwa
Apakah saudara bisa menarik dana tersebut juga?
“Bisa dengan menggunakan token di Bank BCA dan atas pengetahuan Bapak Teddy,” jawabnya.
Apakah saudara memiliki pengalaman di bidang property?
“Tidak, dan saya biasa membangun 1 buah rumah dan belum pernah membangun yang banyak. Apalagi sampai membangun rumah susun,” jawabnya dan mengakhiri.
Terakhir, Jaksa Penutup Umum (JPU) meminta hakim untuk pihaknya dapat menyita aset tanah yang dibeli terdakwa dari saudara Fani. Tapi, majelis hakim mengatakan hal tersebut masih dipertimbangkan.
Untuk diketahui, sidang kembali ditutup dan akan dilanjutkan kembali pada Selasa (21/9) mendatang.
SERGAI – Tiga orang pelaku pembakaran mobil personel Polres Serdang Bedagai berhasil diringkus Satreskrim Polres Sergai, Senin (13/09/2021).
Pembakaran ini terjadi pada (29/2/2020) sekitar pukul 02.30 WIB, dikediaman personel Polres Sergai yang berada di Lingkungaj VI, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai).
Adapun ketiga pelaku yang berhasil ditangkap bernama Sofiandi Tanjung (33), Muhammad Ikhsan Taufik (26), Adi Syahputra alias Cakil (33), dan Iwan alias Penger (40) DPO.
“Pada bulan 29 Februari 2020, anggota kita bernama M Azhar Ritonga (44) dari Polsek Perbaungan melakukan penangkapan terhadap sindikat narkoba. Kita terus melakukan penangkapan narkoba. Namun, saat kita menangkap sindikatnya bernama Uto warga Dusun V, Desa Naga Lawan, Adi Syahputra alias Cakil dan Iwan Penger, merasa terusik dan terganggu,”ujar Kapolres Sergai, AKBP Robin Simatupang, Senin (13/9/2021).
Lanjut Kapolres, pelaku Adi Syahputra alias Cakil dan Iwan Penger menyuruh anggotanya yang bernama Ikhsan Taufik dan Sofiandi Tanjung, melakukan pembakaran mobil petugas yang menangkap anggotanya.
“Adi syahputra alias Cakil memberi imbalan sebesar Rp 5 juta kepada anggotanya untuk membakar mobil anggota kita,”ujarnya.
Sementara itu, sebelum melakukan pembakaran, Iwan Penger menyiapkan sepeda motor.Kemudian Sofiandi Tanjung bertugas membeli minyak bensin. Sedangkan Muhammad Ikhsan Taufik yang mensurvei mana rumah anggota Polres Sergai yang akan menjadi target pembakaran.
“Dilihatnya anggota kita ini sering memarkirkan mobil di depan gerasinya. Sofianfi dan Muhammad Ikhsan Taufik, mengendaraai sepeda motor yang disiapkan oleh Iwan Penger, mendatangi rumah korban dan menyiramkan minyak bensin serta membakar,”ujar AKBP Robin.
“Setelah api mulai marak, asap masuk ke rumah korban. Korban pun mengetahui bahwa mobil miliknya dibakar, dan korban langsung menyiramkan air,”sambungnya.
Ketiga pelaku pembakaran, Robin menegaskan merupakan sindikat narkoba, dan sudah pernah ditangkap.
“Untuk Iwan Penger masih terus kita lakukan pengejaran, segera akan kita tangkap,” ujar Robin.
Salah seorang pelaku Adi Syahputra alias Cakil mengaku baru dua tahun menjual narkotika jenis sabu.
“Saya berjualan sabu sudah ada sekitar dua tahun,” ujar Cakil kepada Kapolres Sergai.
Akibat perbuatan para pelaku, ketiganya terancam pasal 187 ke-1e, 2e jo 55, 56 dari KUHPidana 12 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara.
PATI – Dengan menggunakan gelar yang tidak sebenarnya dimiliki KY(inisial-Red) ini jelas pemalsuan gelar sehingga patut diduga akan digunakan untuk mencari keuntungan pribadi.
Sebagaimana di jelaskan UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Pasal yang diduga dilanggar adalah Pasal 28 ayat (7) yang berbunyi: Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar profesi, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi. Atau Undang-undang RI Nomor 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ancamannya 5 tahun penjara atau denda Rp500 juta.
Dari temuan tim awak media ini dan diperkuat berdasarkan keterangan dari salah satu gabungan avokat di Pati yang tidak bisa kami sebutkan namanya untuk menjaga dari sikap intervensi dari pihak KY.
Dari informasi yang dihimpun dari story’ wisuda saudara (KY) lulus sarjana hukum pada 24 April 2021 kemaren , terang saudara KY(11/9) kepada awak media.
Santer nya pemberitaan ini berawal dari kejadian dan data yang diterima rekan rekan media terkait kejadian yang dialami seseorang IS (inisial Red) warga Bajomulyo Juwana Pati ini yang diduga terperdaya oleh Oknum KY(inisial Red) yang dicurigai mengaku sebagai Pengacara dengan gelar SH (Sarjana Hukum) dengan modus membuatkan perjanjian untuk bukti pinjam uang dengan jaminan mobil NO Pol K 86- – ML milik AS (inisial Red) warga Margorejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati di mana dari keterangan KY dalam kejadian tersebut sebagai inisiator dan sebagai saksi dengan jelas menggunakan gelar Sarjana Hukum.
Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 27 Maret 2020 di Juwana sesuai yang tertera pada surat perjanjian, yang saat ini beredar di rekan rekan Media
Dari hasil informasi yang di himpun media kemungkinan besar ada korban lain terkait ulah dan sepak terjang KY yang sebelum di Wisuda banyak melakukan pendampingan hukum dan menempel ke pengacara lain.
SEMARANG – Ditreskrimum Polda Jateng hari ini menggelar konferensi Pers terkait kasus perdagangan anak yang berhasil di bongkar oleh Subdit renata, pada 7 September 2021, sekira pukul 23.00 Wib. hal ini di sampaikan langsung oleh Dirreskrimum Polda Jateng, Kombes Pol Djuhandani Rahardjo, di Lobby Ditreskrimum Polda Jateng, Jalan Pahlawan Semarang, Jawa Tengah, Jumat (10/9/21).
Dijelaskan Dirreskrimum Polda Jateng, Kombes Pol Djuhandani Rahardjo, Adapun lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) di salah satu tempat Ping karoke yang berada di jalan komplek pasar beras, Desa Kintaragan, Kecamatan Tegal Timur.
Adapun korban ini, lanjut Djuhandani, berjumlah tiga orang dan masih dibahwa umur. Diantaranya, dua orang masih berusia 17 tahun dan satu orang berusia 14 tahun, dimana ketiga korban ini berasal dari Bandung dan Cianjur.
“ketiga korban ini masih dibawah umur, ketiga orang korban ini di pekerjakan dalam Ping Karoke yang berada di wilayah tegal tersebut, ketiganya berasal dari daerah Jawa Barat,”kata Kombes Pol Djuhandani Rahardjo.
Sedangkan untuk para pelaku, Kata Djuhandani, Ditreskrimum Polda Jateng sementara sudah menetapkan tiga orang tersangka, yaitu, SAN, Ade dan IS. Masih ada kemungkinan tersangka lain dalam kasus ini.
Lanjut Djuhandani, Tersangka SAN yang disebut sebagai mami ini, bertugas melakukan perikrutan pemandu lagu terhadap korban melalui via Chat Wasthaap dan juga membuatkan dokumen palsu kepada para korban. Sedangkan pelaku Ade, sebagai pemilik Ping Karoke, dimana Pelaku ini memilik kesepakatan terhadap SAN, dengan memberikan uang sewa sebesar Rp 60 juta pertahun, untuk mencari korban dibawah umur untuk berkerja di karoke miliknya.
“Sedangkan untuk tersangka IS, sebagai pengelola karoke, dimana pelaku mengetahui ada anak dibawah umur yang dipekerjakan di karoke yang dikelolanya tersebut sebagai LC. Ketiga pelaku ini memiliki peran peran masing masing seperti yang kami dampaikan tadi,”terang Djuhandani.
Dia menjelaskan, Kasus ini berhasil terungkap, setelah Tim Subdit renata Polda Jateng melakukan penyidikan di tempat karoke tersebut. Ironisnya, selain mereka di jadikan sebagai LC mereka juga di minta untuk membuka BO, dan sudah disediakan tempat oleh pemilik Ping karoke tersebut.
“Ketiga korban ini juga sering dibawa keluar oleh pelaku, untuk diantarkan kepada tamu yang berada di hotel. Saat ini sedang dilakukan penyidikan di beberapa TKP, dan kami sudah mengantongi beberapa Hotel yang korban sering diantar oleh pelaku,”terangnya.
Ketiga pelaku di jerat dengan pasal 76 jo pasal 88 UUD RI no 35 tahun 2014 tentang perubahan UUD RI no 23 2002 tentang perlindungan anak, serta junto pasal 17 no 21 tahun 2007 tentang perdagangan orang dengan ancaman hukum 15 tahun penjara dengan denda Rp 120 Juta.
PATI – Cakranusantara.net | Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati akhirnya turun tangan untuk mencari keterangan terkait dugaan penyalah gunaan tanah Bondo Deso dan/ atau Tanah Negara yang di buat sertifikat menjadi atas nama pribadi, pasalnya proses Penyertifikatan mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Selasa (07/09/2021).
Hal tersebut untuk menindak lanjuti komplein dari warga Desa Wonorejo yang beberapa waktu lalu mendatangi kantor Balai Desa Wonorejo untuk mempertanyakan terkait masalah tersebut ke Kepala Desa (Kades) Wonorejo, Suyikno, SE,.
Informasi yang dihimpun oleh tim media berupa bukti-bukti Video dan bukti lainnya, Pemeriksaan dari Kejari Pati itu dilakukan dalam rangka pengembangan dan/ atau pengumpulan data-data terkait dengan adanya Dugaan Penyalah gunaan aset Desa/ Negara tersebut.
Kades sendiri akan dimintai keterangan setelah saksi-saksi yakni warga masyarakat setempat dan aparat desa yang diperiksa. Terjadwal untuk memintai keterangan Kades kemarin 06/09, itu sudah dilakukan dari pihak Kejaksaan, hanya saja setibanya di kantor desa, Kades tidak ada ditempat,itu merupakan suatu hal yang sangat disayangkan oleh pihak Kejari Pati.
Namun hal itu tidak menyudutkan pihak Kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan lagi, dan rencana hari ini Kades akan dimintai keterangan untuk melengkapi data-data pihak Kejaksaan.
Pati – Kecewa dan sakit hati inilah yang diutarakan oleh innesial N (P) dan keluarga, pasalnya kasus yang dialami oleh suaminya S (L) sudah dijalaninya sesuai putusan Pengadilan Negri (PN) Pati, Senin (06/09/2021).
Berdasarkan keterangan N, Saya Merasa kecewa dengan Jayusmanto (J) karena hingga saat ini masih saja diberitakan oleh saudara J bahwa suami saya masih dibilang tersangka, Sabtu 4/09,”terangnya.
Dan mengenai pemberitaan J yang dibilang katanya saya menduga Kanit Reskrim Polres Pati Unit 1 melepaskan dalang otak penggelapan itu semuanya tidak benar, itu rekayasanya J sendiri,”ungkap S.
Justru saya merasa ditipu oleh J, dia meminta uang sama saya sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang katanya untuk pengondisian suami saya yang pada waktu itu terjerat masalah, dengan menunjukkan foto bareng bersama salah satu Pejabat ternama, padahal saat itu saya nggak punya uang dan sedang mengandung, demi suami saya apapun saya upayakan mencari uang dengan menjual motor satu satunya yang kumiliki dan ku kasihkan kepada J, yang katanya mau diberikan kepada salah satu pejabat yang diliatkan saya foto bersamanya,”imbuh S.
Namun pada kenyataannya setelah saya menemui salah satu pejabat itu, ternyata uang dari saya tersebut tidak dikasihkan sama sekali, alias dikantongi sendiri,”ucap S kepada awak (Media) Selang setelah menjalani hukuman vonis dari Pengadilan Negri Pati.
Beberapa hari kemudian suami saya sempat konfirmasi dengan J menanyakan terkait uang Rp. 10.000.000 yang dikasihkan kepada salah satu pejabat tersebut, namun dia malah mencoba mengelak dengan membikin alibi bilang kalau uang tersebut dipergunakan untuk membeli koran dimedianya, padahal saya tidak pernah menyuruh untuk memberitakan, malah saya juga dibilangin sama J kamu pingin masuk Lapas lagi, sekali lagi saya pertegas, saya tidak pernah menyuruh J untuk memberitakan ataupun menduga unit 1 Reskrim Polres Pati seperti yang diberitakan, semua adalah rekayasa J sendiri,”pungkasnya.
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan informasi terkait perkembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh Penyelenggara Negara atau yang mewakilinya terkait seleksi jabatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan 22 orang tersangka dalam perkara ini, adalah sebagai pemberi ASN Pemerintah Kabupaten Probolinggo, 1. SO, 2. AW, 3. MW, 4. MU, 5. MI, 6. MB , 7. MH, 8. AW, 9. KO, 10. AS, 11. JL, 12. UR, 13. NH, 14. NUH, 15. HS, 16. SR, 17. SO dan 18. SDSerta 4 Orang sebagai Penerima ; 1. HA, 2. PTS, 3. DK serta 4. MR. Adapun, kepada para Tersangka tersebut disangkakan, ungkap ketua KPK H. Firli Bahuri kepada awak media, Sabtu (04/09/2021).
Adapun, sebagai Pemberi ; SO dkk disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Dan sebagai Penerima ; HA, PTS, DK dan MR disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Maka untuk kepentingan proses penyidikan, Tim Penyidik melakukan upaya paksa penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 4 September 2021 s/d 23 September 2021.dengan tempat penahanan sebagai berikut ; Ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur ; AW, MW, MU, MB, MH, AW, KO, AS, JL, UR dan NHSelanjutnya, ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur ; NUH dan HS. Ditahan di Rutan Salemba SO. Ditahan di Rutan Polres Jakarta Barat SR. Ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih SD. Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. MI.
Adapun dalam konstruksi perkara,diduga telah terjadi akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021 dilakukan pengunduran jadwal pemilihan sehingga terhitung 9 September 2021 terdapat 252 Kepala Desa dari 24 Kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat,”terang Ketua KPK.
Maka untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa tersebut akan diisi Penjabat yang berasal dari ASN di Pemkab Probolinggo dan pengusulannya dilakukan melalui Camat setempat.
Selain itu ada persyaratan khusus dimana usulan nama para Pejabat Kepala Desa harus mendapatkan persetujuan HA dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari PTS dan para calon Pejabat Kepala Desa juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang.
Adapun tarif untuk menjadi Pejabat Kepala Desa sebesar Rp20 juta, ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5juta/hektar,”ungkap Firli.
Selanjutnya, mengetahui adanya kekosongan jabatan ini, SO dkk kemudian mengajukan proposal usulan nama-nama untuk mengisi posisi jabatan Pejabat Kepala Desa dimaksud dan juga bersedia menyerahkan sejumlah uang dengan masing-masing di tentukan nilainya sebesar Rp20 juta. Diduga ada perintah dari HA yang memanggil para Camat untuk membawa para Kepala Desa terpilih dan Kepala Desa yang akan purnatugas.
HA juga meminta agar Kepala Desa tidak datang menemui HA secara perseorangan akan tetapi dikoordinir melalui Camat Pada Jumat, 27 Agustus 2021.
12 Pejabat Kepala Desa menghadiri pertemuan disalah satu tempat di wilayah Kecamatan Krejengan, Probolinggo dimana diduga dalam pertemuan tersebut telah ada kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang kepada PTS melalui HA dengan perantaraan DK.
Pertemuan tersebut diantaranya dihadiri oleh AW, MW, MI, MB, MR, AW serta KO, dan dari yang hadir ini telah disepakati untuk masing-masing menyiapkan uang sejumlah Rp20 juta sehingga terkumpul sejumlah Rp 240.000.000,00.- (Dua ratus empat puluh juta).
Untuk mendapatkan jabatan selaku Pejabat Kepala Desa diwilayah Kecamatan Paiton, MR telah pula mengumpulkan sejumlah uang dari para ASN hingga berjumlah Rp.112.500.000,00.- (Seratus Dua belas juta lima ratus rupiah) untuk diserahkan kepada PTS melalui HA.
KPK menyesalkan terjadinya jual beli jabatan di tingkat desa yang dilakukan secara massal seperti ini. Pejabat yang menyuap untuk mendapatkan jabatan pasti tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh Integritas dan fokus bekerja melayani rakyatnya.
Namun memikirkan bagaimana mengembalikan modal suap yang telah dikeluarkan untuk memperoleh jabatan tersebut. Hal ini sangat mencederai keinginan masyarakat untuk memiliki kepala desa yang amanah dan mengedepankan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih,”pungkas Ketua KPK.
