Ijazah Hilang, Orang Tua Siswa Temui Kadis

Juni, 5, 24

Kendal – Cakranusantara.net | Empat orang warga desa Pasigitan, Kecamatan Boja Kabupaten Kendal mendatangi Kantor Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka mengadukan ijasah anaknya yang hilang. Selasa, 4 Juni 2024.

Ijasah hilang yang hampir satu tahun itu tidak kunjung ditemukan dan belum diterima oleh orang tua siswa SDN 02 Pasigitan, Kecamatan Boja. Proses untuk mendapatkan ijazah anaknya tersebut, keempat orang tua tersebut berulang kali menanyakan langsung ke sekolah dan juga lewat WA, namun belum ada kepastian kapan ijazah itu ditemukan atau bisa dibuatkan lagi.

Sebelum menemui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kendal, salah satu dari keempat orang tua siswa tersebut, menghubungi Kepala Sekolah dan Wali Kelas SDN 02 Pasigitan. Dalam percakapan telpon tersebut, bahwa pihak guru SDN 02 Pasigitan siap membantu mencarikan solusinya, karena dari pihak guru SDN 02 Pasigitan tersebut mengakui bahwa ijazah tersebut hilang. Namun Kasroni, salah satu dari empat orang tua siswa yang ijazah anaknya hilang tersebut, kurang percaya akan jawaban guru tersebut. Maka hari ini dengan di dampingi awak media ingin menyampaikan permasalahan ini ke Drs. Ferinando RAD Bonay selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kendal.

Dalam pertemuan tersebut, Drs. Ferinando RAD Bonay yang didampingi Kasi Disdik Irvan Bonny Putra, S.Si menjelaskan ijasah akan segera di cetak lagi, karena masih ada blangkonya dalam waktu seminggu.

“Kami sudah koordinasi dengan Korwil Boja terkait permasalahan ijazah yang hilang ini, kurang lebih satu minggu lagi jadi. Karena masih ada blangkonya. Jika nanti belum jadi, hubungi saya lagi,” jelas Drs Ferinando RAD Bonay dengan ramah.

Keempat orang tua tersebut merasa puas atas jawaban dari Kepala Dinas yang bisa memastikan ijazah tersebut jadi dalam waktu seminggu.

“Terimakasih atas penjelasan dari bapak kepala dinas, kami puas dan merasa lega, karena ijazah anak kami bisa di cetak lagi. Kami bingung karena menunggu hampir satu tahun. Kami tunggu ijasahnya,” jelas Kasroni dengan bahagia.

Pertemuan dengan Kepala Dinas ini berlangsung ramah dengan saling bertanya, sehingga keakraban sangat terasa antara seorang pejabat dan masyarakat. Keempat orang tua siswa SDN 02 Pasigitan tersebut berharap ijazahnya segera bisa diterima secepatnya. (Teguh)

SMPN 1 Gabus, Silahkan Bungkam Mulutmu Tapi Suara Kebenaran Tak Akan Diam

Juni, 4, 24

Bungkam
Gambar animasi hanya pelengkap bahan berita

Pati – Cakranusantara.net | Silahkan bungkam mulutmu, tapi suara kebenaran tidak akan tinggal diam, disinyalir Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 1 Gabus saat dikonfirmasi memilih tak mengeluarkan sepatah katapun, Selasa (4/6/2024).

Data yang dihimpun media ini, bahwa sangat membutuhkan keterangan dan klarifikasi terkait pemberitaan yang sempat terbit sebelumnya. Namun pihak Sekolah belum merespon sama sekali.

Baca Juga ; Ngeri!!… Ancam Tak Bisa Ikut Tes, SMP Negeri 1 Gabus Menjadi Tempat Mengeruk Pundi-pundi Uang

Baca Juga ; Miris, Tempat Pendidikan SMP Negeri 1 Gabus Disinyalir Jadi Sarang Pungli

Hal itu dibuktikan, ketika awak media konfirmasi melalui pesan singkat via WhatsApp. Ironisnya, belum berkenan untuk membalasnya.

Peristiwa itu, selain dari orang tua (wali murid) yang mengungkapkan keterangan secara langsung kepada tim awak media, ada juga yang melalui media sosial (Medsos/ Facebook).

Baca Juga : Ngeri!!… Ancam Tak Bisa Ikut Tes, SMP Negeri 1 Gabus Menjadi Tempat Mengeruk Pundi-pundi Uang

Ungkapan-ungkapan orang tua wali murid yang anaknya bersekolah di SMPN 1 Gabus, rata-rata mengeluhkannya. Iuran itu jumlahnya variatif tergantung anaknya kelas berapa?.

Sangat disayangkan, seorang pejabat tidak merespon pertanyaan atau konfirmasi dari awak media. Sedangkan, tanggapan itu sangat dibutuhkan oleh wali murid hingga masyarakat umum.

Sebab kami disini hadir sebagai penyambung lidah rakyat, apa yang menjadi keluhan mereka, kami memiliki hak untuk menyampaikannya unek-uneknya kemuka publik.

Seperti beredar di Fb, yang di ungkapkan oleh salah satu akun Laer Jully menuliskan “infak go mbayar mesjid wes tak lunasi lur… sing uang kenang”an 150 ewu…. durung…”

Pemilik akun Setya Dwi Bima berkomentar, Laer Jully dhimas 700rb kotor bung kelas 1…bar Bodho tak lunasi.” kata akun yang saling komentar

Untuk itu, awak media berharap agar pihak SMPN 1 Gabus memberikan tanggapan atau respon terkait adanya iuran yang terjadi dilingkungan  sekolahnya, atau memang ada sosok oknum yang menjadi bekingnya. Sehingga berani menarik iuran yang  terkesan memberatkan wali murid dengan dalih Infaq.

Hingga berita ini diterbitkan, tim awak media belum mendapatkan jawaban atau tanggapan dari pihak Sekolah. (Ar)

Miris, Tempat Pendidikan SMP Negeri 1 Gabus Disinyalir Jadi Sarang Pungli

Juni, 4, 24

SMPN 1 Gabus
Google, Gambar animasi hanya pelengkap bahan berita

Pati – Cakranusantara.net | Miris, lagi-lagi tempat Pendidikan SMP Negeri 1 Gabus disinyalir menjadi sarang untuk melakukan Pungutan Liar (Pungli). Lantaran, anak didik tidak boleh ikut Tes apabila belum membayar infaq, Sabtu (1/6/2024).

Menanggapi hal seperti itu, sangat disayangkan. Hanya gara-gara belum bisa membayar, pihak sekolah rela melakukan perbuatan tersebut terhadap siswanya.

Salah satu Wali Murid yang tidak perlu disebut namanya (Privasi- red) mengatakan, supaya anaknya bisa mendapatkan kartu dan bisa mengikuti kegiatan ujian ia mendatangi Sekolahan, guna meminta kejelasan terkait hal itu.

“Waktu itu saya datang ke sekolah bertemu Bapak/Ibu guru atau TU, karena Kepala Sekolah (Kepsek) tidak di tempat,” katanya.

Dimana, Guru tersebut menyampaikan, begini saja, bayar seadanya berapa-berapa, berulang-rulang seperti mendesak harus bayar.

“Nanti jika membayar uangnya di taruh amplop saja ya,” tutur Wali murid menirukan Guru atau Staf pada waktu itu.

Setelah saya mendatangi sekolah, kami merasa lega. Kemudian keesokan harinya, anak saya tak kasih amplop yang berisikan uang Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk di berikan pihak sekolah, agar di berikan kartu Tes.

“Siang sekitar pukul 11:35 WIB pada hari Jum’at, Alhamdulillah anak saya mendapatkannya, hati saya sangat lega, takutnya anak saya minder dan malu, akhirnya tidak mau sekolah,” terangnya.

Hal itu sangat disayangkan oleh Slamet Widodo salah satu pakar hukum yang ada di Kabupaten Pati, jika ini dibiarkan mendarah daging dilingkungan pendidikan, dikhawatirkan pihak sekolah pasti akan menanamkan seribu cara untuk mencapai tujuannya. Sebab sekolahan Negeri itu gratis karena dibiayai oleh negara namun masih diminta untuk membayar, dengan berbagai alibi diantaranya Infaq ataupun iuran sukarela.

“Apalagi ada nada ancaman, jika belum bisa membayar sebesar Rp 700 ribu anak akan menjadi korban pendidik, bagaimana generasi muda bisa maju dan berkembang jika disekolahan mengalami hal seperti ini, maka harus diberantas,” tegasnya.

Menurutnya, jika keterangan orang tua benar, iuran itu pada rencana awalnya untuk benahin genteng pecah, dan tembok rusak. Namun berbeda dengan ucapan pihak sekolah, sewaktu dia datang mengatakan, iuran itu nanti untuk kegiatan perlombaan.

“Wali murid jadi bingung mana yang benar. Padahal teorinya bersekolah di Sekolah Negeri tidak bembayar, namun prakteknya di lapangan beda. Disini wali murid mengeluhkan adanya alibi iuran tulisan “Suka Rela” namun di patok dengan nominal. Untuk itu, pihak kementerian perlu mengevaluasi terkait hal ini,” tandas Bob.

Hingga berita ini diterbitkan, tim awak media belum konfirmasi lebih lanjut kepada pihak sekolah SMPN 1 Gabus, guna memvalidasi data. (Ar)

Webinar Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya Dalam Rangka Merayakan Hari Lahir Pancasila

Mei, 31, 24

Pati – Cakranusantara.net | Institut Leimena dan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya gelar Webinar Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya dalam rangka merayakan hari Lahir Pancasila, Pancasila dan Literasi Keagamaan Lintas Budaya dalam Memperkukuh Masyarakat yang Inklusif dan Kohesif, Kamis (30/5/2024).

Dalam pelaksanaan Webiner Institut Leimena didukung oleh Templeton Religion Trust, dengan sambutan Pembuka Matius Ho Direktur Eksekutif Institut Leimena, Prof. Dr. H. Muhammad Thohir, S.Ag., M.Pd Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Pembicara, Prof. Akhmad Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Dr. Drs. Rachmadi Widdiharto, M.A Direktur Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Nadine Maenza President International Religious Freedom Secretariat, Pendeta (Pdt) Dr. Andreas Anangguru Yewangoe Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Dr. Chris Seiple Senior Fellow Comparative Religion di Jackson School of International Studies University of Washington. Dengan Moderator Afida Safriani, M.A., Ph.D Sekretaris Jurusan Pendidikan Bahasa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Dalam plafonnya menyatakan, bahwa dunia saat ini ditandai dengan meningkatnya polarisasi sosial dan politik. Tatanan dunia yang berlabuh pada nilai-nilai bersama yang diungkapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sedang melemah.

Dunia kita menghadapi krisis nilai yang dibuktikan dengan maraknya korupsi, sikap tidak bertenggang rasa, intoleransi dan kefanatikan buta, serta normalisasi terhadap kekerasan. ”Mengimajinasikan Kembali Masa Depan Kita Bersama (2021), sebuah laporan dari Komisi Internasional untuk Masa Depan Pendidikan, UNESCO.

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keanekaragaman suku, budaya, ras, etnis, bahasa daerah, dan mengakui enam agama besar serta terdapat ratusan kepercayaan lokal. Kondisi keragaman ini merupakan suatu keunikan yang dirajut dan dipertahankan melalui Pancasila.

Nilai- nilai Pancasila memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia menjelaskan bahwa contoh nilai penting dari Pancasila yang perlu diimplementasikan dalam menjaga inklusivitas kemajemukan masyarakat Indonesia adalah senantiasa untuk bersikap toleran kepada orang yang memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda, bangga dan mencintai keberagaman yang ada di Indonesia, mulai dari bahasa dan budaya, mendorong persatuan dan kesatuan Indonesia.

BPIP juga menegaskan, bahwa Pancasila harus dijadikan sebagai pendekatan ke setiap sektor dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dalam memperingati Hari Lahir Pancasila, penting untuk lebih memahami bagaimana Pancasila bisa diterapkan dalam dunia pendidikan untuk memperkukuh persatuan sosial yang terancam oleh politik identitas, ketakutan akan perbedaan (xenophobia), penyebaran kebencian, dan berbagai ajaran yang tidak toleran dan ekstremis.

Tantangan meningkatnya kohesi sosial ini bukan hanya terjadi di satu negara saja, sehingga penting untuk mempertimbangkan perspektif global dalam mengerti pendidikan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila perlu dipraktikkan dari lingkungan sosial terdekat untuk memperkuat akar Pancasila itu sendiri. Keselarasan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai sektor menjadi jalan yang memperkokoh masyarakat yang inklusif dan kohesif.

Dalam diskursus ini, Literasi Keagamaan Lintas Budaya adalah sebuah pendekatan pendidikan literasi keagamaan yang kreatif dan efektif dalam menerjemahkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan penekanan pada nilai inklusif dan kohesif akan keberagaman masyarakat Indonesia.

Sejak Oktober 2021, Institut Leimena telah menyelenggarakan Program Internasional bersertifikat, pengenalan Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) bagi guru dan pendidik agama. Program ini berfokus pada hubungan dan kerjasama lintas agama yang positif dan selaras dengan prinsip keharmonisan sosial dari Pancasila. Hingga saat ini, terdapat lebih dari 7.700 guru dan pendidik dari 38 provinsi yang telah lulus program pelatihan ini.

Hukum Administrasi Daerah : Lembaga Pemerintah dan OPD

Mei, 28, 24

Jakarta – Cakranusantara.net | Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan PP. No. 40 Tahun 2007. Menurut pasal 120 UU No. 32 tahun 2004 perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sedangkan perangkat daerah Kabupaten/ Kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretaris DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

Sedangkan menurut PP No. 41 Tahun 2007 perangkat daerah Kabupaten/ Kota terdiri atas: (1) sekretariat daerah, (2) sekretariat DPRD, (3) inspektorat Daerah (Irwilda), (4) Badan Perencana Pembangunan Daerah, (5) dinas Daerah, (6) Lembaga Teknis Daerah, (7) Kecamatan, (8) Kelurahan.
Adapun susunan OPD Provinsi, Kabupaten/ Kota terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD
Sekretariat daerah terdiri dari asisten, dan masing-masing asiten terdiri dari paling banyak 3 (tiga) biro, dan masing-masing biro, terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri paling banyak 3 (tiga) subbagian. Sekretariat DPRD terdiri paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri paling banyak 3 (tiga) subbagian.

2. Dinas Daerah
Dinas terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bagian, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari 3 (tiga) seksi. Unit pelaksana teknis pada dinas terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Unit pelaksana teknis dinas yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi.

3. Lembaga Teknis Daerah
Inspektorat terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, serta kelompok jabatan fungsional.
Badan terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, dan masing-masing bidang terdiri dari 2 (dua) subbagian atau kelompok jabatan fungsional.
Kantor terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi. Sedangkan Unit Pelaksana Teknis pada badan terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Unit pelaksana teknis badan yang belum mendapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi.
Rumah Sakit Umum Daerah kelas A terdiri paling banyak 4 (empat) wakil direktur, dan masing-masing wakil direktur terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang, masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional dan/atau terdiri dari 2 (dua) seksi. Wakil direktur tersebut membidangi administrasi umum terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian dan bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian.
Rumah Sakit Umum Daerah kelas B terdiri paling banyak 3 (tiga) wakil direktur, dan masing-masing wakil direktur terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang, masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi.
Rumah sakit Umum Daerah kelas C terdiri dari 1 (satu) bagian dari paling banyak 3 (tiga) bidang, bagian terdiri paling banyak 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi.
Rumah Sakit Khusus daerah kelas A terdiri dari 2 (dua) wakil direktur, dan masing-masing wakil direktur terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang. Masing-masing bagian terdiri dari 2 (dua) subbagian, dan masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari 2 (dua) seksi. Rumah Sakit Khusus kelas B terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi.

Kepala Daerah
Tugas dan Wewenang Kepala daerah dalam pasal 25 UU No.32 /2004 ;
1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD
2. Mengajukan rancangan Perda
3. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah
6. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menujuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
7. Melaksanakan tugas dan wewwenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas (sesuai dengan pasal 26 UU No. 32/2004);
1. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
2. Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertical di daerah, menindaklanjuti laporan dan /atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;
4. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota;
5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
6. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainya yang diberikan oleh kepala daerah;
7. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

-Tugas dan wewenang DPRD menurut UU No. 32/2004:
1. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;
2. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah;
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah kepada presiden melalui menteri dalam negeri bagi DPRD provinsi dan kepada menteri dalam negeri melalui gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota;
5. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan keada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
8. Meminta pelaporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
9. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
10. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
11. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Macam-macam Instansi Pemerintah Berdasarkan fungsi yang dimiliki dan kepada siapa bertanggung jawab
Instansi adalah badan pemerintahan umum seperti kantor atau jawatan, baik lembaga pemerintahan maupun swasta atau perorangan yang sama-sama fungsinya melayani masyarakat.
Instansi pemerintah merupakan lembaga pemerintahan dengan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan tugas-tugas adminstratif dalam lingkup eksekutif.

Instansi pemerintah bekerja di lingkup pusat maupun daerah yang mencakup badan pemerintahan, komisi, dewan, serta lembaga lain yang mendapatkan dana dari APBN dan APBD, maka pegawainya bertanggung jawab kepada Negara. Bukan hanya itu, anggaran yang didapatkan instansi pemerintah juga harus dibukukan pada public karena APBN dan APBD berasal dari pajak warga Negara. Mereka yang bekerja disana disebut ASN, yang statusnya dapat berupa PNs maupun PPPK.

1. Instansi Vertikal
Instasi vertical adalah perangkat dari departemen atau lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan, memiliki tujuan supaya instansi pemerintahan dapat disebar berdasarkan wilayah kedudukanya.

Contoh : instansi polri, polres hingga polsek yang setiap lembaganya memiliki daerah administrasinya tersendiri.

2. Instansi Horizontal
Merupakan lembaga yang memiliki tugas terpisah berdasarkan fungsinya. Instansi yang tergolong ini memiliki kedudukan setara antara satu dengan lainya. Adanya lembaga ini membantu lembaga tertentu dapat fokus pada tugas masing-masing.

Contoh : lembaga eksekutif, yudikatif dan legislative.

3. Instansi Pengawas
Merupakan instansi yang memiliki tugas mengawasi suatu wilayah kerja. Misalnya instansi pemerintah yang mengawasi sektor pertanian, industry, dan sebagainya. Rohman

BNN Lakukan Sosialisasi Bahaya Narkoba di SD 02 Sukodono

Mei, 27, 24

Kendal – Cakranusantara.net | Sebagai upaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan, BNN Kabupaten Kendal melakukan sosialisasi di SD 02 Sukodono Kecamatan Kota Kendal, Senin (27-5-2024).

Kepala BNN Kendal, Anna Setyawati melalui Kasubbag Umum Wahyu Ratriyani mengatakan, bahwa perkembangan penyalahgunaan narkoba sudah masuk di semua lini kehidupan, tidak terkecuali lingkungan pendidikan.

“Sebanyak 95 anak kelas 4-5 antusias mengikuti kegiatan ini” kata Wahyu Ratriyani.

Materi yang di berikan seputar pengertian, jenis, ciri penyalahgunaan narkoba dan upaya pencegahan.

Mereka juga diinformasikan apabila ada orang yang tidak kenal memberikan sesuatu berupa makanan atau minuman untuk menolaknya sekaligus melaporkan pada guru.

Pada akhir kegiatan dilakukan pemutaran video edukasi mencegah narkoba, serta ajakan tolak narkoba untuk mewujudkan SD 02 Sukodono Bersinar (bersih narkoba).

Selanjutnya, BNN Kabupaten Kendal akan proaktif memberikan penyuluhan kepada siswa di lingkungan Sekolah Dasar (SD) untuk mewujudkan Sekolah Bersinar berbasis KIE (Komunikasi Informasi Edukasi). Teguh

Hadiri Wisuda Perdana STTP Pati, Pj Bupati Berikan Pesan Untuk Wisudawan

Mei, 16, 24

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro, menghadiri wisuda angkatan pertama Sekolah Tinggi Teknik Pati (STTP) yang diselenggarakan di Gedung STTP Pati. Dalam sambutannya, Pj Bupati Henggar memberikan semangat kepada 32 wisudawan yang telah berhasil menyelesaikan tugas belajar di STTP.

Pj Bupati Henggar menekankan pentingnya keberanian dalam meraih prestasi.

“Sing penting wani. Karena keberanian ini adalah modal mutlak bagi penjenengan semua para wisudawan wisudawati,” ujarnya.

Pj Bupati juga berharap agar para wisudawan terus mengembangkan ilmu yang telah didapat dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, bahkan mampu menciptakan usaha sendiri.

Kepala STTP Joko Suratno mengatakan bahwa wisuda ini merupakan wisuda sarjana pertama STTP sejak berdiri pada tahun 2018 untuk program studi teknik elektro dan informatika.

“Wisuda pada hari ini diikuti oleh 32 wisudawan, yang terdiri dari program Informatika 20 dan teknik elektro 12 wisudawan,” terangnya.

Ia mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan yang telah berhasil menyelesaikan tugas dan meraih prestasi yang telah diraih.

“Semoga semua yang telah diperoleh selama belajar di STTP ini memberikan semangat dan bekal dalam berjuang dan berkarya di tengah-tengah masyarakat,” tandasnya.

Dua wisudawan terbaik dengan predikat cumlaude pada wisuda kali ini adalah Agus Riyanto dari teknik elektro dan Muhammad Nor Salam dari program informatika. (Doni)

Hukum Pajak, Pokok Bahasan Concursus, Pasal 63-65 dan 76 KUHP

Mei, 13, 24

Jakarta – Cakranusantara.net | Hukum Pajak, Pokok Bahasan Concursus, Pasal 63-65 dan 76 KUHP, tentang Nie Bis In Idem, Pasal 76.KUHP, tentang Lampau waktu Penuntutan dan Lampau waktu menjalani pidana pada Tindak Pidana Pajak, Pasal 78-80 KUHP.

I. Tindak Pidana Perpajakan.
1. Sanksi administrasi ini diperuntukkan bagi mereka para wajib pajak yang melakukan pelanggaran hukum pajak yang bersifat administrative. Sanksi semacam ini tidak tertuju pada sanksi fisik wajib pajak, melainkan lebih kepada penambahan jumlah pajak yang terutang karena ada sanksi administrasi yang harus dibayar oleh wajib pajak itu sendiri.

Sanksi administrasi terhitung pada saat dikenakan kepada wajib pajak dengan jangka waktu tertentu, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang perpajakan. Jangka waktu yang  ditentukan itu sebagai suatu kepastian
hukum yang tidak boleh dilanggar oleh pihak-pihak terkait, karena adanya legalitas dari Negara dalam bentuk Undang-undang. Baik pejabat dan wajib pajak haruslah patuh terhadap
ketentuan yang ada dalam undang-undang.

Merujuk pada pasal 1 ayat 8 UU PPDSP yang menyatakan bahwa utang pajak adalah pajak yang harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kanaikan sebagaimana yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari hal itu, dapat dikatakan bahwa sanksi administrasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan utang pajak.

2. Sanksi Administrasi Berupa Bunga
Pasal 13 ayat 2 UU KUP, yang didalamnya diatur mengenai sanksi administrasi berupa bunga men sanksi terhadap jumlah kekurangan pajak penghasilan, Pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar, karena berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang kurang dibayar. Sanksi berupa bunga sebesar dua persen sebulan, untuk selama-lamanya 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar. Serupa tapi tak sama, hal senada juga terdapat dalam pasal 11 ayat 2 UU BPHTB, tetapi
hanya diberlakukan untuk jumlah kekurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dalam surat ketetapan BPHTB. Apabila berdasarkan keterangan atau pemeriksaan lain ternyata jumlah BPHTB yang terutang kurang dibayar, dikenakan sanksi bunga sebesar dua persen sebulan dalam jangka waktu
paling lama 24 bulan.

Selanjutnya, untuk besar bunga 48% dari jumlah pajak penghasilan, pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang
mewah yang tidak atau kurang dibayar. Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 13 ayat 5 UU KUP mengenakan sanksi ini kepada wajib pajak yang setelah jangka waktu lima tahun tersebut dipidana kareana melakukan tindak pidana kasus perpajakan atau tindak pidana lain yang mengakibatkan kerugian pada Negara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Adanya besar bunga yang diberikan
kepada wajib pajak yang nakal dimaksudkan agar para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tidak melampaui jangka waktu yang ditentukan sehingga terhindar dari pengenaan sanksi administrasi.

3. Sanksi Administrasi berupa Denda

Dalam hukum pajak tidak hanya bunga saja yang bermain untuk kemudian dijadikan sebagai sanksi administrasi. Sanksi berupa denda juga ikut mengambil peran dalam upaya penegakan.

4. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Adanya sanksi administrasi berupa bunga dan denda yang dikenakan pada wajib pajak yang mangkir atau  melanggar ketentuan aturan hukum pajak agaknya tidak cukup untuk
membuat mereka menjadi insane yang taat pada pajak. Dalam hal ini maka sanksi berupa kenaikan diberikan kepada mereka yang melanggarnya. Sanksi ini ditujukan kepada wajib pajak yang tidak membayar lunas terhadap jumlah pajak yang terutang. Pada
hakikatnya sanksi ini bertujuan agar wajib pajak tidak berupaya untuk melakukan penghindaran pembayaran pajak karena hal tersebut dapat merugikan Negara. Sebagaimana termaktub dalam Undang-undang
KUP pasal 13 ayat 3 yang memuat sanksi administrasi berupa kenaikan yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak membayar lunas jumlah PPh, PPn, dan PPnBM yang terutang dalam surat ketetapan ;
a. 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak.
b. 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong
atau dipungut, tetapi tidak atau kurang disetorkan.
c. 100% dari PPn dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar.

5. Sanksi Pidana
Dalam perpajakan pun dikenai adanya sanksi pidana. UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUP tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi.

Pelanggaran Pasal 38 UU KUP adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak
pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Sedangkan, tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut
setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui. Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya pajak, dan berakhirnya masa pajak.

2. Kejahatan.

Sanksi pidana pada kejahatan ini diatur dalam beberapa pasal, dimulai dari Pasal 39 KUP menggunakan sanksi kumulatif antara pidana denda hingga denda 2 kali pajak terutang, dan dengan pidana penjara minimal 2 tahun.

II. Concursus/ Perbarengan.

1. Concursus Idealis pasal 63 KUHP yaitu adanya satu perbuatan yang melanggar beberapa peraturan atau undang-undang, maka perbuatan yang diniatkan untuk dicapai atau yang dituju, yang diatur dalam suatu peraturan, itulah yang diterapkan atau yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana, atau satu peraturan yang terberat dari beberapa peraturan yang dilanggar yang dijatuhkan pada pelakunya. Contoh, A menganiaya si B yang posisinya bersebelahan dengan kaca, dan A melempar B dengan benda keras dari balik kaca sehingga mengenai kepala si B hingga luka. Dalam kasus ini, terdapat satu perbuatan yaitu melempar si B tapi perbuatan itu melanggar dua aturan yaitu melukai berat kepala si B diancam dengan pasal 351 ayat 2 KUHP dengan
ancaman pidana 5 tahun. Tetapi dengan penganiayaan yang dilakukan oleh A itu, sekaligus merusak kaca milik orang lain, maka perbuatan A tersebut juga melanggar pasal 170 KUHP dalam hal ini adalah pengrusakan. Apakah kedua pasal itu di jatuhkan pada si A, tentu tidak. Tetap yang dijatuhkan pada A satu pelanggaran saja, sebab timbulnya pengrusakan adalah satu kesatuan dengan penganiayaan.

Sebagai konsekwensi logis dari penganiayaan pada B melalui pelemparan batu pada kepala B yang saat itu posisinya berada dibalik kaca. Dan akibat yang diniatkan oleh A adalah melukai si B, bukan merusak atau memecahkan kaca. Karena itu pasal yang diterapkan hanya satu pada si A, yaitu Pasal 351 ayat 2 KUHP, sedangkan pecahnya kaca karena tidak diniatkan oleh A tidak di pertanggung jawabkan pada A, sebab hal itu merupakan satu kesatuan dengan penganiayaan atas B. Sebab Tidak mungkin dapat melukai si B tanpa merusak kaca. Berbeda halnya jika setelah melempar si B, lantas Amir kembali merusak atau memecahkan kaca. Maka dalam hal ini terdapat dua perbuatan yang satu sama lain terpisah sehingga kedua perbuatan tersebut dapat di tuntut pertanggung jawabannya dari si A.

2. Concursus berlajut pasal 64 KUHP. Yaitu adanya beberapa tindak pidana atau lebih dari satu yang sejenis atau yang sama sifatnya dan dilakukan dalam waktu yang hampir bersamaan dan belum pernah diputus oleh Pengadilan. Jika sudah pernah diputus oleh pengadilan disebut sebagai Recidivis atau Pengulangan menjadi pemberatan pidana.

Penggunaan Perbarengan atau concursus ini dalam prakteknya dirumuskan dalam surat dakwaan jaksa penuntut sebagai dakwaan tunggal. Pada dakwaan tunggal misalnya terdakwa bersalah melanggar pasal 364 jo pasal 362 KUHP jo pasal 64 KUHP. Artinya terdakwa didakwa melakukan pencurian biasa dan dilakukan secara berlanjut atau berulangkali. Berarti sudah beberapa kali terdakwa melakukan pencurian berat tersebut, misalnya pencurian pertama mengambil uang senilai Rp. 1 juta melanggar pasal 364 KUHP tidak di proses karena pencurian ringan, nilainya dibawah Rp. 2,5 juta, dan minggu berikutnya pelaku kembali mencuri sebesar Rp. 2 juta, maka uang yang dicuri menjadi senilai Rp. 3 juta, tidak lagi sebagai Pencurian ringan tapi pencurian biasa sehingga pasal yang diterapkan pada pencurian kedua yang nilainya Rp. 5 juta adalah pasal yang lebih berat ancaman pidananya yaitu Pasal 362 KUHP, dengan Ancaman pidana 5 tahun dan pelaku sudah dapat ditahan sesuai syarat objektif dari Penahanan pasal 20 KUHAP. Dakwaan pasal-pasal tersebut harus dibuktikan jaksa penuntut dan pidana yang dapat dijatuhkan hanya satu pidana saja yang terberat yaitu 5 tahun.

3. Concursus Realis Pasal 65 KUHP.
Pada Concursus ini terdapat beberapa perbuatan atau tindak pidana yang tidak sejenis tapi dilakukan dalam waktu yang hampir bersamaan maka pasal yang diterapkan adalah pasal yang terberat ancaman pidananya ditambah sepertiga dari pasal terberat. Misalnya, pada malam hari si A memperkosa si B, setelah selesai korbannya si B minta tolong membuat si A ketakutan dan lari di tengah jalan ia dihadang oleh si C, dan A spontan menganiaya si C hingga luka berat. Maka pasal yang dipersangkakan kepada A adalah Pasal 285 KUHP tentang Pemerkosaan dangan ancaman pidana 12 tahun Dan Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang Penganiayaan luka berat ancaman pidananya 5 tahun. Maka Jaksa merumuskan persangkaan polisi tersebut dalam Surat Dakwaan Kumulatif yaitu A bersalah melanggar pasal 285 KUHP dan bersalah melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP. Hakim Pengadilan akan memutus dengan menjatuhkan satu ancaman pidana terberat ditambah sepertiga, yakni pasal 285 dan 351 KUHP. Maka Hakim memutus menjatuhkan pidana maksimum 12 tahun ditambah sepertiganya (4 tahun) maka menjadi 16 tahun. Jika kedua tindak pidana tersebut dilakukan oleh pelaku dalam waktu dan tempat yang berbeda maka pada pelaku dijatuhkan pidana pasal 285 KUHP dan Pasal 351 (1) KUHP, total maksimum 17 tahun penjara.

III. Nie Bis in Idem
Tidak boleh menjatuhkan pidana dari segala tuntutan, maka atas perbuatan yang sama itu tidak boleh dilakukan
penuntutan lagi. Jadi, apabila misalnya putusan pembebasan terdakwa disebabkan oleh suatu kekeliruan belaka dalam penuntutannya, maka kemudian penuntutan tidak boleh diulangi dengan maksud memperbaiki kekeliruan itu.
Asas hukum ne bis in idem juga diatur dalam perkara perdata dalam pasal 1917 KUHPerdata, bahwa tidak boleh memutus dua kali terhadap perkara yang sama.

Demikian juga halnya Nie bis in idem diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) BAB III Bagian Keempat tentang Hak Memperoleh Keadilan. Pasal 18 ayat (5) berbunyi : “Setiap orang tidak dapat
dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap“.

Ketentuan pasal tersebut sejalan dengan Asas-Asas Dasar HAM sebagaimana Pasal 2 berbunyi : “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak
asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati
melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan“.

Dengan demikian dasar ajaran ne bis in idem adalah untuk kepentingan
suatu kepastian dan ketentraman hidup bermasyarakat : Guna menjunjung
tinggi kemuliaan hukum serta kepentingan-kepentingan hakim sebagai alat perlengkapan negara, memberikan kepastian hukum bagi orang yang sudah pernah diputus perkaranya.

IV.  Lampau waktu atau Daluwarsa.
1. Daluwarsa penuntutan diatur dalam hukum pidana dengan dasar atau alasan-alasan sebagai berikut :

1. Dengan berlalunya waktu yang agak lama, ingatan akan kejadian yang ada telah hilang, sehingga kemungkinan pembuktiannya menjadi rumit bahkan bukti kemungkinan telah lenyap.
2. Semakin kaburnya kebutuhan untuk terus menerus mengejar/ menuntut tersangka karena telah terlalu lamanya berlalu kejadian/ delik itu dan ingatan manusia terhadapnya juga semakin menipis.
3. Semakin sukarnya menemukan alat pembuktian terhadap delik. Adapun ketentuan Daluwarsa atau lampau waktu, diatur dalam pasal 78-79 KUHP tentang Daluwarsa Penuntutan perkara pidana dan Pasal 80 KUHP tentang Daluwarsa menjalani Putusan Hakim.

Pasal 78 KUHP

Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa :

a. terhadap semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun;

b. terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;

c. terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;

d. terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

Pasal 79 KUHP

Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut :

a. terhadap pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang daluwarsa itu mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusak digunakan;
b. terhadap kejahatan dalam pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang daluwarsa itu dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia;
c. terhadap pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengan pasal 558a, tenggang daluwarsa itu dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindah ke kantor tersebut.

Pasal 80 KUHP

Setiap tindakan penuntutan menghentikan daluwarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum. Sesudah dihentikan, dimulai lagi tenggang daluwarsa yang baru.

Jadi jika pelaku baru ditemukan setelah masa daluwarsa berakhir, maka ia memang tidak dapat lagi dituntut ke hadapan pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya yang dilakukan pada masa lalu. Hal ini tentu akan dirasakan adanya ketidakadilan bagi korban, namun tetap perlu diatur demi tercapainya kepastian hukum dalam proses penuntutan. Bagi tersangka sendiri, tidaklah mudah untuk menjalani hidup dan melarikan diri selama bertahun-tahun dengan perasaan takut tertangkap. Sehingga hal ini sudah dianggap sebagai hukuman dan penderitaan tersendiri bagi tersangka selama masa pelarian.

Perlindungan Hukum bagi Korban. Namun disisi lain terhadap korban, negara tetap memberikan perlindungan hukum dengan mengatur adanya hak-hak korban, walaupun memang tidak banyak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, setidaknya aturan yang menjadi dasar perlindungan hukum bagi korban antara lain terdapat dalam ketentuan sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) :
1. Mengatur adanya hak korban untuk mengajukan keberatan dalam bentuk upaya hukum praperadilan terhadap tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan.
2. Mengatur adanya hak keluarga korban untuk menolak dilakukannya otopsi atau penggalian kubur.
3. Hak untuk menuntut ganti kerugian atas terjadinya tindak pidana.
Namun hak-hak ini tentu gugur dengan sendirinya jika masa penuntutan terhadap tindak pidana tersebut telah daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP.

Pasal 78 KUHP

Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa :
1. Terhadap semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun;
2. Terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
3. Terhadap kejahatan yang diancam dengan menjawab pokok pertanyaan anda, daluwarsa penuntutan diatur dalam hukum pidana dengan dasar atau alasan-alasan sebagai berikut:

a. Dengan berlalunya waktu yang agak lama, ingatan akan kejadian yang ada telah hilang, sehingga kemungkinan pembuktiannya menjadi rumit bahkan bukti kemungkinan telah lenyap.
b. Semakin kaburnya kebutuhan untuk terus menerus mengejar/menuntut tersangka karena telah terlalu lamanya berlalu kejadian/delik itu dan ingatan manusia terhadapnya juga semakin menipis.
c. Semakin sukarnya menemukan alat pembuktian terhadap delik. Adapun ketentuan Daluwarsa atau lampau waktu, diatur dalam pasal 78-79 KUHP tentang Daluwarsa Penuntutan perkara pidana dan Pasal 80 KUHP tentang Daluwarsa Menjalani Putusan Hakim.

Pasal 78 KUHP

Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa :

a. terhadap semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun;

b. terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;

c. terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;

d. terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

Pasal 79 KUHP

Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut :

a. terhadap pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang daluwarsa itu mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusak digunakan;
b. terhadap kejahatan dalam pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang daluwarsa itu dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia;
c. terhadap pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengaii pasal 558a, tenggang daluwarsa itu dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindah ke kantor tersebut.

Pasal 80 KUHP

Setiap tindakan penuntutan menghentikan daluwarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum. Sesudah dihentikan, dimulai lagi tenggang daluwarsa yang baru. Jadi jika pelaku baru ditemukan setelah masa daluwarsa berakhir, maka ia memang tidak dapat lagi dituntut ke hadapan pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya yang dilakukan pada masa lalu. Hal ini tentu akan dirasakan adanya ketidakadilan bagi korban, namun tetap perlu diatur demi tercapainya kepastian hukum dalam proses penuntutan. Bagi tersangka sendiri, tidaklah mudah juga untuk menjalani hidup dan melarikan diri selama bertahun-tahun dengan perasaan takut tertangkap. Sehingga hal ini sudah dianggap sebagai hukuman dan penderitaan tersendiri bagi tersangka selama dalam masa pelariannya.
Jadi jika pelaku baru ditemukan setelah masa daluwarsa berakhir, maka ia memang tidak dapat lagi dituntut ke hadapan pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya yang dilakukan pada masa lalu. Hal ini tentu akan dirasakan adanya ketidakadilan bagi korban, namun tetap perlu diatur demi tercapainya kepastian hukum dalam proses penuntutan. Bagi tersangka sendiri, tidaklah mudah juga untuk menjalani hidup dan melarikan diri selama bertahun-tahun dengan perasaan takut tertangkap. Sehingga hal ini sudah dianggap sebagai hukuman dan penderitaan tersendiri bagi tersangka selama dalam masa pelariannya.

Perlindungan Hukum Bagi Korban

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”)
Mengatur adanya hak korban untuk mengajukan keberatan dalam bentuk upaya hukum praperadilan terhadap tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan. Mengatur adanya hak keluarga korban untuk menolak dilakukannya otopsi atau penggalian kubur. Hak untuk menuntut ganti kerugian atas terjadinya tindak pidana.
Namun hak-hak ini tentu gugur dengan sendirinya jika masa penuntutan terhadap tindak pidana tersebut telah daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP. pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
4.Terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

Bagi orang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

Pasal 79 KUHP
Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:
1. Terhadap pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang daluwarsa itu mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusak digunakan terhadap kejahatan dalam pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang daluwarsa dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia;
2. Terhadap pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengaii pasal 558a, tenggang daluwarsa itu dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindah ke kantor tersebut.

Pasal 80 KUHP

Setiap tindakan penuntutan menghentikan daluwarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum. Sesudah dihentikan, dimulai lagi tenggang daluwarsa yang baru. Jadi jika pelaku baru ditemukan setelah masa daluwarsa berakhir, maka ia memang tidak dapat lagi dituntut ke hadapan pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya yang dilakukan pada masa lalu. Hal ini tentu akan dirasakan adanya ketidakadilan bagi korban, namun tetap perlu diatur demi tercapainya kepastian hukum dalam proses penuntutan. Bagi tersangka sendiri, tidaklah mudah juga untuk menjalani hidup dan melarikan diri selama bertahun-tahun dengan perasaan takut tertangkap. Sehingga hal ini sudah dianggap sebagai hukuman dan penderitaan tersendiri bagi tersangka selama dalam masa pelariannya.

Perlindungan Hukum Bagi Korban
Namun di sisi lain, terhadap korban, negara tetap memberikan perlindungan hukum dengan mengatur adanya hak-hak korban, walaupun memang tidak banyak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Namun setidaknya aturan yang menjadi dasar perlindungan hukum bagi korban antara lain terdapat dalam ketentuan sebagai berikut :
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”)
Mengatur adanya hak korban untuk mengajukan keberatan dalam bentuk upaya hukum praperadilan terhadap tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan.
Mengatur adanya hak keluarga korban untuk menolak dilakukannya otopsi atau penggalian kubur.
Hak untuk menuntut ganti kerugian atas terjadinya tindak pidana.
Namun hak-hak ini tentu gugur dengan sendirinya jika masa penuntutan terhadap tindak pidana tersebut telah daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP. Pokok Bahasan Minggu VI tentang.

I. Tindak Pidana Pajak.

II. Concursus, Perbarengan Tindak Pidana Pajak. Pasal 63-65 KUHP.

III. Tentang Nie Bis In Idem dalam Tindak Pidana Pajak, Pasal 76.KUHP.

IV. Tentang Lampau waktu Penuntutan dan Lampau waktu menjalani pidana pada Tindak Pidana Pajak, Pasal 78-80 KUHP. Dosen ; Houtlan N, SH. , MM., MH.

Disdikbud Kendal Lounching Gerakan Sekolah Sehat

Mei, 2, 24

Kendal – Cakranusantara.net | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kendal melakukan lounching Gerakan Sekolah di Pendopo Tumenggung Bahurekso, Kamis (2-5-2024).

Acara tersebut berbarengan dengan Resepsi Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2024. Lonching di lakukan oleh Wakil Bupati Windu Suko Basuki.

Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kendal, Ferinando Rad Bonay dan jajarannya, Assisten Sekda Noor Fauzie, perwakilan Kepala sekolah SD, SMP, dan undangan lainnya.

Pada kesempatan tersebut di dimeriahkan dengan tarian kreasi baru dari anak SD serta pembagian hadiah lomba.

Wakil Bupati mengapresiasi apa yang telah di lakukan Disdikbud Kendal.

Dengan gerakan sekolah sehat akan berdampak positif bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Kendal itu sendiri.

Dikatakan, dunia pendidikan berinteraksi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kesehatan berdampak pada kualitas pendidikan.

Oleh sebab itu, pemerintah daerah akan terus mendorong terbentuknya sekolah sehat. Selanjutnya, akan terbentuk generasi muda sehat secara fisik dan mental.

“Ini sebagai bentuk inovasi dan kepedulian dalam rangka menciptakan generasi sehat yang berkualitas,” kata Pak Dhe Bas panggilan akrabnya.

Ferinando Rad Bonay mengatakan, pembentukan sekolah sehat sudah tidak bisa di tunda lagi karena berdampak positif pada perkembangan pendidikan yang ada.

“Sebelumnya, sudah ada sekolah ramah anak atau lainnya. Dengan program ini akan lebih meningkatkan prestasi pendidikan di Kendal,” kata Feri.

Sementara itu, Agus Suwanto Kepala SMPN 1 Kaliwungu sangat mendukung program sekolah sehat. Sebab, akan melahirkan generasi yang berkualitas.

“Juga berdampak pada karakteristik anak,” kata Agus Suwanto. (Teguh)

Mitode Hukum Pembuktian

April, 30, 24

Jakarta – Cakranusantara.net | Pengantar metode Hukum Pembuktian, Hukum Pembuktian memberikan pemahaman agar kita dapat memahami mengenai proses pemeriksaan pidana dari tingkat penyidikan sampai pada tingkat persidangan dengan menggunakan analisis yuridis normatif dan yuridis empiris. Dengan pembuktian dalam proses di Pradilan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencari keadilan dan kepastian hukum, sehingga dengan hukum pembuktian mengedepankan keadilan di atas kepastian hukum, sehingga tercapai tujuan lebih jauh dari setiap sistem peradilan. Hukum pidana dalam pembuktian memberikan pemahaman dalam proses pemeriksaan dari Pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan? Mata dalam hukum Pidana pembuktian memberikan Ilmu pengetahuan tentang kajian proses pemeriksaan perkara pidana mulai dari tingkat penyidikan sampai tingkat persidangan.

  1. METODE PENEMUAN FAKTA SECARA AQUSATOIR DAN INQUSATOIR

Kajian ini tentu kita akan memahami tentang dua persoalan yang terkait dengan motode dalam proses menggali dan menemukan adanya fakta sebuah peristiwa dengan menggunakan dua motede yaitu aqusatoir dan inqusatoir. Hal ini tentu merupakan cara tersendiri dalam menggali dan menemukan fakta yang kemudian berakhir pada ditemukannya sebuah peristiwa pidana, lalu adanya si pelaku itu sendiri. Akan cukup menarik ketika kemudian metode ini bisa dijalankan dengan baik oleh pihak yang memiliki kewenangan, dan tidak boleh menyalahi prosedural hukum yang berlaku sebagaimana melalui KUHAP nya yang telah mengaturnya dengan benar.

Sebagai langkah awal tentu menjadi bagian penting untuk memahami materi adalah bagaimana kemudian bisa mendefinisikan satu persatu dari dua istilah tersebut, agar tidak keliru dalam menerapkan dalam tataran praktek dan sehingga persoalan menjadi jelas, yang pada prinsipnya mencari dan menemukan sebuah peristiwa pidana tidak timbul persoalan baru, apalagi kemudian sampai melanggar hukum.

Berbicara mengenai metode ini, tentu di setiap negara memiliki cara yang berbeda-beda, antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Termasuk negara yang menggunakan system Anglo Amerika dan Eropa Continental. Pendekatan dengan metode ini sesungguhnya harus bisa memberikan kejelasan sebuah fakta sekalipun tentu berbeda antara metode yang satu dengan metode lainnya. Kemudian untuk memberikan jawaban tentang bagaimana atau metode mana yang bisa digunakan atau tepat bisa dijadikan sebuah ukuran dalam penerapan system metode tersebut. Hal ini, keduanya tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, kiranya kita mencoba untuk memahami dari masing-masing pengertian metode tersebut yang setidaknya bisa memberikan suatu gambaran dan bisa memberikan penjelasan tentang pengertian dari dua metode tersebut.

Inquisatoir merupakan arti kata yang bisa diartikan sebagai bentuk pemeriksaan. Yang mana hal ini menganggap bahwa tersangka merupakan objek, yang harus diperiksa berhubung dengan suatu pendakwaan. Dan pemeriksaan ini merupakan pendengaran si tersangka tentang dirinya.

Aquisatori merupakan bentuk pemeriksaan didalam persidangan, dan kebebasan dalam memberikan dan mendapatkan penasehat hukum, hal ini menunjukan bahwa tersangka dipandang sebagai subjek dan berhak memberikan keterangan secara bebas dalam mengajukan pembelaan. Penting untuk dipahami dalam metode proses ini adalah pihak-pihak yang ada dalam metode aqusatoir tentunya adalah terdakwa, penasehat hukum, hakim, penitra dan jaksa.

Perbedaan pemeriksa Inqusatoir terletak pada tempat pemeriksaannya. Inqusatoir diperiksa ditingkat penyidikan, tersangka dijadikan sebagai objek, sedangkan Penasehat Hukumnya bersifat pasif. Saksi tidak disumpah, sehingga sumpah disini bukan merupakan alat bukti yang sah kecuali dalam Pasal 116 ayat 1 KUHP. Sedangkan Aquastoir pemeriksaan ditingkat pengadilan, terdakwa dijadikan sebagai subjek, penasehat hukum bersifat pasif, saksi disumpah, sehingga sumpah merupakan alat bukti yang sah, sesuai dengan Pasal 160 ayat 3 KUHP.

Dengan demikian bahwa Inquisatoir itu sendiri dianut dalam pasal 164 HIR diantaranya adalah:

a) Bukti surat; dalam bukti surat ini dalam pembuktiannya tentu harus berhubungan dengan suatu peristiwa, sehingga alat bukti surat ini bisa menjadi kekuatan dalam pembuktian. Dan yang terpenting dalam pembuktian alat bukti berupa surat ini tentu harus memiliki keabsahan, dan dalam konteks kasus pidana misalnya bisa berupa contoh hasil dari otopsi atau hasil dari keterangan oleh seorang ahli dalam bidang keilmuan tertentu yang dalam keterangannya disampaikan di luar pengadilan. Sehingga kemudian jika segala sesuatu tidak ada atau tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau sekalipun memuat tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung sebuah pemikiran, maka tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.

b) Bukti saksi; sehubungan dengan alat bukti berupa keterangan saksi ini, tentu memiliki kekuatan dalam pembuktian ketika saksi itu terpenuhinya syarat sah nya seorang saksi, yang dalam ketentuan KUHAP adalah saksi harus mendengar, melihat dan mengalami. Ketentuan ini harus menjadi dasar utama seorang saksi yang bisa dipertanggungjawabkan keterangannya ketika disampaikan didalam persidangan di depan Majelis Hakim. Pasal 1 angka 26 KUHAP memberikan ketentuan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Ini yang merupakan prinsip dasar ketentuan alat bukti sehubungan dengan saksi.

c) Sangkaan; Persangkaan pada intinya merupakan bentuk kesimpulan oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum (Pasal 1915 KUHPerdata), Pasal 173 HIR, Pasal 310 RBg. Kamudian persangkaan juga diaritkan uraian hakim, dari fakta yang terbukti menyimpulkan fakta yang tidak terbukti. Sekalipun memang telah ditegaskan dalam undang–undang bahwa persangkaan itu merupakan bagian dari alat pembuktian, para ahli hukum tidak puas dengan ketentuan tersebut, maka dikemukakanlah berbagai dalih untuk menggugurkan ketentuan tersebut, antara lain yang dikemukakan oleh Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., oleh karena persangkaan adalah kesimpulan belaka, maka dalam hal ini yang dipakai sebagai alat bukti sebetulnya bukan persangkaan itu, melainkan alat bukti lain, misalnya kesaksian atau surat–surat atau pengakuan suatu pihak, yang membuktikan, bahwa suatu peristiwa adalah terang ternyata (peristiwa).

d) Pengakuan; pengakuan ini merupakan alat bukti yang ketentuannya diatur didalam Pasal 1923 KUHPerdata, dan Pasal 174 HIR. Yang pada prinsipnya adalah pengakuan merupakan bentuk pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara. Pernyataan atau keterangan itu dilakukan dimuka hakim atau dalam sidang pengadilan. Dalam kontek pembuktian yang menyangkut pengakuan ini merupakan bagian dari apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagain.

e) Dan sumpah. Memahami alat bukti sumpah ini juga menjadi bagian yang tak kalah penting dalam konsep pembuktian, karena hal ini menyangkut kejujuran dan pertanggungjawaban seseorang dalam kesaksiannya dengan membawa mambawa nama Tuhan. Sumpah merupakan sebagai alat bukti atau keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan dengan tujuan. Agar orang yang bersumpah dalam memberikan keterangan atau pernyataan itu takut atas murka Tuhan apabila ia berbohong. Rasa takut ini merupakan bagian dari pendorong bagi yang bersumpah untuk menerangkan hal yang sebenar-benarnya.

  • S. Tarif, SH., dalam pendapatnya mengatakan sebagai berikut “tersangka sebagai objek yang harus diperiksa”. Pemeriksaan ini berupa pendengaran, keterangaan-keterangan tersangka tentang dirinya, dan biasanya pemeriksa sudah apriori berkeyakinan bahwa memang kesalahannya tersangka, sehingga sering terjadi paksaan terhadap tersangka untuk mengaku kesalahannya sehingga kadang-kadang dilakukannya penganiayaan.
  • Menurut pendapat Abdurrahman SH. system Inquisatoir adalah suatu system pemeriksaan yang memandang seseorang tertuduh sebagai subjek dalam pemeriksaan yang berhadapan dengan para pemeriksa dengan kedudukan yang lebih tinggi dalam suatu pemeriksaan yang dilakukan secara tertutup. Pendapat lain menjelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam metode Inqusatoir adalah tersangka, penasehat hukum dan polisi.

Pihak-pihak yang ada dalam metode aquisatoir adalah Terdakwa, Penasehat Hukum, Hakim, Panitra, dan Jaksa. Hal ini kiranya dapat memberikan gambaran yang jelas terkait metode aquisatoir bahwa keterlibatan terdakwa sangat penting. Sehingga kalau toh terdakwa tidak bisa hadir dalam proses pemeriksaan maka proses untuk mencari fakta yang dilakukan pada saat persidangan tidak boleh dilakukan, mengingat dalam kasus pidana adalah mencari kebenaran materiil sehingga ketika terdakwa tidak bisa hadir maka tidak boleh dilanjutkan persidangannya.

Hal tersebut diatas memberikan suatu gambaran terkait dengan proses persidangan yang berjalan dengan agenda pembuktian dengan dihadiri oleh para pihak, dengan menunjukan barang bukti, alat bukti, dan keterangan dari saksi-saksi yang kemudian di konfrontir oleh terdakwa. Proses ini menggambarkan sebagai bentuk proses menggali sebuah fakta yang harus digali melalui proses pembuktian di pengadilan. Kiranya bisa memberikan suatu penjelasan dan pemahaman terhadap publik khususnya fakultas hukum yang mendapatkan matakuliah hukum pembuktian. Menjadi sangat penting ketika ada sebuah ilustrasi atau contoh yang bisa menjawab kajian materi dengan dikaitkan proses pembuktian secara praktik dilapangan.

  • Prof Mr. Dr. L.J Van Apeldoorn mengemukakan sebagai berikut:

“Sifat accusatoir dari acara pidana yang dimaksud adalah prinsip dalam acara pidana, pendakwa (penuntut umum) dan terdakwa berhadapan sebagai pihak yang sama haknya, yang melakukan pertarungan hukum (rectsstrijd) di muka hakim yang hendak memihak. kebalikannya ialah asas “inquisitoir” dalam mana hakim sendiri mengambil tindakan untuk mengusut, hakim sendiri bertindak sebagai orang yang mendakwa, jadi dalam mana tugas orang yang menuntut, orang yang mendakwa dan hakim disatukan dalam satu orang.”

2. CATATAN AKHIR

Dengan demikian apa yang telah dijelaskan diatas, tentu bisa memberikan suatu gambaran atau penjelasan sebagai berikut:

a) Keududukan tersangka sangat lemah dan tidak menguntungkan karena dalam system inquisitoir tersangka masih dianggap sebagai barang atau objek yang harus diperiksa. Para petugas pemeriksa atau pendakwa biasanya mendorong atau memaksa tersangka untuk mengakui kesalahanya dengan cara pemaksaan bahkan seringkali dengan penganiayaan.

b) Bersifat rahasia atau tertutup, ini berarti bahwa pemeriksaan pidana dengan menggunakan system inquisitoir khusus pada pemeriksaan pendahuluan masih bersifat rahasia sehingga keluarga dan penasihat hukumnya belum berkenan mengetahui atau mendampingi si tersangka.

c) Tersangka belum boleh menghubungi penasihat hukumnya.

d) Penguasa bersifat aktif sedangkan tersangka pasif.

Dengan demikian bahwa hal ini yang harus diperhatikan dan dikaji bagi para hakim atau Jaksa Penuntut Umum, dan termasuk Terdakwa melalui kuasa hukumnya untuk menggali dan menemukan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terjadi. Karena proses diluar pengadilan dalam arti proses penyelidikan atau penyidikan bisa saja terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum atau proses dalam menggali keterangan terhadap tersangka telah terjadi intimidasi terhadap tersangka, maka perlu dan penting untuk dibuktikan kembali melalui proses pembuktian di persedingan, melalui proses pemeriksaan barang bukti, alat bukti dana tau keterangan dari para saksi atau pun keterangan dari Terdakwa itu sendiri. Pertemuan ke II

Baca Juga : Perkenalan Hukum Pembuktian Dalam Sistem Peradilan

Baca Juga : Hukum Pembuktian Sesi Satu