Peringkat 1 Tingkat Kabupaten, Tim KSM MTsN 1 Pati Melenggang ke Tingkat Provinsi

Juli, 6, 24

Pati – Cakranusantara.net | Sebanyak 6 siswa yang tergabung dalam tim Kompetisi Sains Madrasah ( KSM) tahun 2024 tingkat kabupaten Pati lolos ke KSM tingkat Provinsi. Mereka adalah Faiz Rizqi Andhika ( Matematika terpadu), Talita Anindya Norine ( IPA terpadu) , Diah Lurus Danar Ayuk ( IPS terpadu), sedangkan 3 siswa, Rizka Yulia Adita, Rossa Fath Axzulfiani, M Abdul Fattah mereka tergabung dalam bidang Sosial Sains Terpadu.

Mendengar hasil pengumuman lewat online semalam, kepala MTsN 1 Pati merasa sangat bersyukur dan bahagia, pasalnya usaha keras dan sungguh- sungguh para siswa dan pembimbingnya membuahkan hasil yang maksimal.

“Syukur alhamdulillah, berkat rahmat Allah dan doa tulus dari para pecinta MTsN 1 Pati serta usaha keras dari para siswa dianugerahi Allah, akhirnya mereka semua berhasil lolos ke babak berikutnya,” syukurnya.

Syafak menambahkan, istikomah disertai kesabaran sangat dibutuhkan dalam mengembangkan potensi siswa,”Melalui pembimbingan yang istikomah dan disertai kesabaran, pasti Allah akan memberikan yang terbaik, untuk itu jangan lupakan proses yang baik disertai dengan kejujuran, karena kejujuran itu prestasi tertinggi dalam berkompetisi,” tambahnya.

Mengakhiri statmennya Syafak tidak berhenti mengucapkan terima kasih kepada para pejuang prestasi MTsN 1 Pati, baik guru, siswa, orang tua dan seluruh pecinta madrasah. Tanpa perjuangan dan pengorbanan mereka, prestasi ini tak mungkin diraih, untuk itu semoga ini semua menjadi jariyah kita dan pasti memperoleh balasan yang lebih baik.

Pelaksanaan KSM tahun 2024 ini sangat berbeda dengan tahun tahun sebelumnya, kata Tomy Ardiansyah, ketua tim pengembang keunggulan MTsN 1 Pati.

“Tahun ini setiap madrasah hanya bisa mengajukan perwakilan satu anak setiap mapelnya, dan satu tim gabungan yang terdiri dari 3 anak sebagai tim sosial sains terpadu,” ungkapnya.

Alhamdulillah, berkat proses dan seleksi yang ketat di tingkat Madrasah, akhirnya semua yang kita ajukan ke tingkat kabupaten lolos ke tingkat provinsi.

Lebih lanjut Tomy menguraikan hasil KSM dari MTsN 1 Pati, Untuk mapel IPS terpadu menempati peringkat 1, Matematika terpadu peringkat 2, IPA terpadu peringkat 6, adapun Sosial Sains terpadu menempati peringkat 1 dan semuanya berhak maju ke tingkat provinsi, karena berdasarkan juknis, sebanyak 5% dari peserta kabupaten berhak maju ke tingkat provinsi.

Menyinggung persiapan ke tingkat provinsi, Tomy tetap berharap dukungan dari semua pihak, terutama pihak madrasah dan komite kabupaten.”Kami berharap duta duta KSM kab Pati bisa mempertahankan prestasinya di tingkat provinsi, sehingga dapat masuk ke tingkat nasional,” tutupnya.

Pembinaan, pembimbingan, dan pendampingan intersif sangat diperlukan untuk sukses berikutnya. Semoga anak- anak MTsN 1 Pati tetap dalam rahmat Allah dan diberikan hasil yang terbaik. (*/ Tejo)

PPDB Tahun 2024 di SMAN 2 Pati Aman dan Sesuai Dengan Prosedur Yang Berlaku

Juli, 3, 24

Pati – Cakranusantara.net | Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDP) tahun 2024 di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 02 Kabupaten Pati aman dan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku saat ini, Selasa (2/7/2024).

Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 2 Pati, Sudarto didampingi Wahyu Kristiyardi ketua PPDB saat ditemui dikantornya mengklaim bahwa PPDB tahun ini di sekolahnya aman dan sesuai dengan prosedur. Pasalnya, pihaknya bukan selaku admin dalam aplikasi PPDB.

“Untuk siswa yang semestinya diterima adalah sebanyak 432 murid untuk 12 kelas, masing-masing kelas ada 36 murid, dan penerimaannnya diambil dari empat jalur, diantaranya zonasi, afirmasi, perpindahan dan prestasi,” tuturnya.

Dalam hal ini, misalnya dari jalur prestasi belum terpenuhi maka jalur zonasinya masih tinggi presentasinya. Untuk jalur zonasi tidak ada minimal berapa meter.

“Prosentasi penerimaan jalur zonasi minimal 55 persen dari jumlah kuota, soal yang diterima berapa jaraknya tergantung pendaftar, misal pendaftarnya jauh-jauh semua maka itu tidak masalah. Namun yang dekat tetap menjadi prioritas, jadi kita tidak bisa menentukan berapa minimal dan maksimal jarak zonasi,” lanjutnya.

Sementara, untuk jalur afirmasi adalah dari keluarga tidak mampu, kemudian terdata di DTKS. Yang mengeluarkan datanya dari Dinas Sosial (Dinsos), salah satunya adalah KIP (Kartu Indonesia Pintar) sebagai siswa yang prioritas.

“Tapi belum tentu semua yang memiliki KIP adalah prioritas. Karena bisa jadi dulu kurang mampu sekarang sudah berubah menjadi mampu. Aplikasi BPDB ini nge-link ke Dinsos dan Dukcapil,” sambungnya.

Sedangkan, jalur perpindahan digunakan, ketika ada orang tua yang pindah tugas. Misal, mobilitas tinggi seperti anggota TNI-Polri yang pindah ke Pati. Otomatis anaknya mengikuti maka bisa pindah ke Pati dengan memakai surat keterangan mutasi jabatan dari institusi terkait.

“Dengan syarat tersebut baru bisa mendaftarkan ke SMA setempat. Akan tetapi, untuk memakai pendaftaran itu harus mengisi database terlebih dahulu baru bisa dipakai untuk mendaftar bagi anak Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK),” jelasnya.

Jam 10.00 WIB (2/7), kami ada rapat pembahasan pendaftaran ulang, ketika nanti ada anak yang tidak daftar ulang, maka data cadangan itu akan digeser ke anak yang belum terjaring dalam seleksi daftar online.

“Untuk tombol cadangan kita juga belum tahu yang mana, soalnya tadi malam saya lihat datanya hingga sekarang belum bisa dilihat sembari menunjukkan handphone saat tombol cadangan ketika diklik datanya masih kosong,” tutupnya. (Rohman)

Pengertian Kebijakan Daerah, Macam, Jenis Hingga Analisis dan Pelaksanaan

Juli, 2, 24

Jakarta – Cakranusantara.net | Pengertian Kebijakan Daerah, Macam, Jenis hingga Analisis dan pelaksanaan gambaran umum pengertian kebijakan adalah rencana atau pedoman yang dibuat oleh suatu pihak yang berwenang untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan biasanya bersifat formal, tertulis dan mengikat. Kebijakan dapat berupa aturan, undang-undang, peraturan atau keputusan yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak terkait.

Kebijaksanaan adalah kemampuan atau ketrampilan untuk bertindak atau memilih dengan bijak, adil dan tepat dalam menghadapi suatu masalah. Kebijaksanaan biasanya bersifat formal, tidak tertulis dan fleksibel. Kebijaksanaan juga dapat berupa sikap, perilaku atau tindakan yang mencerminkn pengetahuan, pengalaman atau nilai-nilai yang baik.

Kebijakan public adalah serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah public. Siklus kebijakan public meliputi agenda setting, formulasi kebijakan, legitimasi, implementasi dan evaluasi. Actor-aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan public antara lain pemerintah, legislative, kelompok kepentingan dan masyarakat. Unsure kebijakan public antara lain tujuan (goal), sasaran (objective) dan kehendak (purpose).

Konsep kebijakan public menurut sulaiman adalah sebagai suatu proses yang mengandung berbagai pola berbagai aktivitas tertentu yang merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus. Maka, konsep kebijakan public berhubungan dengan tujuan pola aktivitas pemerintahan mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan.

Kebijakan public merupakan salah satu dimensi administrasi public yang berkenaan dengan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan. Dimensi kebijakan dianologikan dengan pekerjaan otak yang selalu memutuskan apa yang hendak dikerjakan oleh system organ tubuh atau dimensi struktur organisasi melalui suatu energy atau system penggerak dan kendali atau dimensi manajemen.

  • Jenis-jenis kebijakan public

a. Kebijakan subtastansif : mengandung makna kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang harus dilakukan oleh public
b. Kebijakan procedural : merupakan kebijakan lanjutan dari kebijakan substansif, berisi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam kebijakan substantif.
c. Kebijakan distributive: kebijakan yang menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan bagi masyarakat. Contoh kebijakan bpjs.
d. Kebijakan regulatori : adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau larangan terhadap perilaku individu maupun kelompok masyarakat. Contoh kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.
e. Kebijakan redistributive : kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan di antara berbagai kelompok masyarakat. Contoh pajak.
f. Kebijakan material : merupakan kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkret pada kelompok sasaran. Contoh subsidi bbm.
g. Kebijakan simbiosis : adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbiosis pada kelompok sasaran, tetapi tidak memaksa. Contoh kebijakan iuran televise tahun 1962.
h. Kebijakan barang umum atau public goods: adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengatur pemberian barang atau pelayanan public. Contoh program blt.
i. Kebijakan barang privat atau privat goods: merupakan kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

  • Kebijakan Pemerintah Daerah

Kebijakan pemerintah daerah adalah kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, seperti provinsi, kabupaten/kota atau desa. Kebijakan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Subtansi kebijakan pemerintah daerah dapat bervariasi bergantung pada masalah atau isu yang dihadapi di wilayah tersebut. Namun, umumnya kebijakan pemerintah daerah mencakup beberapa hal sbb :

  1. Pembangunan infrastruuktur. Kebijakan ini mencakup pembangunan jalan, jembatan, irigasi dan fasilitas umum lainya yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat;
  2. Pendidikan. Kebijakan ini mencakup peningkatan kualitas pendidikan di wilayah tersebut, baik melalui pembangunan sekolah baru, peningkatan kualitas guru maupun program bantuan biayapendidikan bagi siswa;
  3. Kesehatan. Kebijakan ini mencakup peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, pembangunan puskesmas atau rumah sakit serta program-program pencegahan dan penanganan penyakit tertentu;
  4. Lingkungan hidup. Kebijakan ini mencakup upaya kelestarian lingkungan hidup, penangan limbah, pengelolaan air dan lahan serta penanganan bencana alam;
  5. Pemberdayaan masyarakat. Kebijakan ini mencakup program-program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan ketrampilan, bantuan modal usaha serta usaha, serta program-program pengetasan kemiskinan;
  6. Pemerataan pembangunan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah yang maju dan wilayah yang tertinggal dalam hal pembangunan. Kebijakan ini mencakup program-program pemberdayaan wilayah tertinggal,seperti bantuan pembangunan infrastruktur dan program-program pemberdayaan ekonomi;
  7. Keamanan dan ketertiban. Kebijakan ini mencakup upaya untuk menjaga keamanaan dan ketertiban wilayah tersebut, baik melalui peningkatan keamanan public maupun penangan kejahatan dan tindak criminal;
  8. Perencanaan dan pengendalian. Kebijakan ini mencakup pengendalian pemangunan agar sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan, serta upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di wilayah terebut;
  9. Substansi kebijakan pemrintah daerah juga dapat mencakup wilayah-wilayah khusus yang spesifik untuk wilayah tersebut, seperti pengembangan pariwisata, pengembangan potensi pertanian atau perikanan serta program-program kebudayaan dan kesenian.

Ada beberapa metode riset yang dapat dilakukan untuk mempelajari dan menganalisis kebijakan pemerintah daerah, diantaranya :

  1. Studi dokumen. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, membaca dan menganalis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah, seperti dokumen kebijakan, laporan,data statistic dll. Metode ini berguna untuk memperoleh informasi mengenai isu dan masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah serta analisis dan evaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan;
  2. Wawancara. Metode ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan pemangku kepentingan terkait kebijakan pemerintah daerah, seperti pejabat pemerintah, pengusaha, masyarakat dan elompok-kelompok masyarakat. Metode ini berguna untuk memperoleh sudut pandang berbagai pihak mengenai kebijakan dan masalah yang dihadapi, serta mendapatkan informasiyang lebh detail mengenai implementasi dan dampak kebijakan;
  3. Observasi. Kebijakan ini dilakukanengan mengamati langsung keadaan dan situasi di lapangan, misalnya dengan melakukan kunjungan ke daerah terkait kebijakan pemerintah atau mengikuti kegiatan kegiatan terkait kebijakan tersebut. metode ini berguna untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam kondisi di lapangan serta mendapatkan informasi yang tidak terkontaminasi dalam bentuk dokumen atau wawancara;
  4. Studi banding. Metode ini dilakukan dengan membandingkan kebijakan pemerintah daerah yang telah dilaksanakan dengan kebijakan pemerintah daerah lain yang memiliki masalah atau isu serupa. Metode ini berguna untuk memperoleh informasi mengenai strategi dan solusi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah lain untuk mengatasi masalah yang serupa, serta memperoleh pelajaran dan ide yang dapat diadopsi dalam konteks kebijakan pemerintah daerah yang sedang diteliti;
  5. Analisis kebijakan. Metode ini dilakukan dengan melakukan analisis mendalam mengenai kebijakan pemerintah daerah, mulai dari tahap perumusan, implementasi hingga evaluasi. Metode ini berguna untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan pemerintah daerah, serta memberikan rekomendasi terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan. Metode analisis kebijakandapat dilakukan engan menggunakan berbagai pendekatan, sepertipendekatan ekonomi, sosial, politik dan pendekatan interdisipliner.

Dalam menganalis kebijakan pemerintah daerah ada beberapa teknik dan analisa yang dapat dipergunakan, antara lain :

  1. Analisis SWOT: analisis SWOT ( Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threard), digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah. Analisis SWOT dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kebijakan pemerintah daerah, serta peluang dan tantangan yang harus dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut;
  2. Analisi Cost-Benefit: analisis ini digunakan untuk mengevaluasi apakah manfaat dari kebijakan pemerintah daerah melebihi biaya yang dikeluarkan untuk mengimplementasikanya. Analisis ini membandingkan manfaat yang dihasilkan oleh kebijakan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mengimplementasikanya;
  3. Analisis kelayakan. Analisis ini digunakan untuk mengevaluasi kelayakan dan kemungkinan keberhasilan dari kebijakan pemerintah daerah. Analisis ini meliputi berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, sosial politik dan teknis;
  4. Analisis Regresi. Analisis ini digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Analisis ini dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan pemerintah daerah;
  5. Analisis Kebijakan Publik. Analisi ini digunakan untuk menganalisis proses perumusan, imlplementasi dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah.analisis ini melibatkan berbagai aspek, seperti partisipasi public, pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan;
  6. Analisis Stakehoider. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami kepentingan dan pandangan para pemangku kepentinganterkait kebijakan pemerintah daerah. Analisis ini dapat membantu mengidentifikasi dan memahami kelompok-kelompok yang akan terpengaruh oleh kebijakan dan membantu memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan;
  7. Analisis Komparatif. Analisis ini digunakan untuk membandingkan kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah daerah lain atau dengan standar internasional. Analisis ini dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan pemerintah daerah dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan tersebut;
  8. Penyususunan saran kebijakan pemerintah daerah melibatkan beberapa langkah. Berikut panduanya:
    Identifikasi masalah: identifikasi permasalahan yang perlu diselesaikan oleh pemerintah daerah.tinjau data dan informasi yang tersedia mengenai masalah tersebut. dalam hal ini melibatkan para ahli, pemangku kepentingan serta masyarakat umum yang terkait;
  9. Kaji peraturan yang berlaku: teliti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang akan diselesaian. Peraturan-peraturan ini bisa ditemukan pada tingkat pemerintah daerah , provinsi, nasional atau internasional. Tinjau juga program dan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah lainya untuk mengatasi masalah serupa;
  10. Analisis situasi: lakukan analisis terhadap situasi dan kondisi terkini, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi masalah tersebut. dalam tahap ini, penting untuk memperhitungkan kemampuan keuangan, SDM, infrastruktur dan peralatan yang tersedia dalam penyelesaian masalah.

Tentukan Tujuan dan Sasaran: tujuan dan sasaran ini harus realistis, terukur, dapat dicapai dan sesuai dengan kondisi yang ada diantaranya :

  1. Identifikasi Alternatif Solusi: identifikasi alternative solusi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tinjau setiap alternative solusi secara seksama dan tentukan kelebihan dan kekurangan dari setiap solusi tersebut;
  2. Evaluasi Solusi: evaluasi setiap alternative solusi yang telah diidentifikasi berdasarkan criteria yang telah ditetapkan. Pilih solusi yang terbaik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditenrukan;
  3. Penulisan dan publikasi. Setelah kebijakan telah ditetapkan, selanjutnya adalah menuliskan kebijakan dalam format yang mudah dimengerti dan disosialisasikan ke masyarakat melalui media publikasi yang sesuai, seperti media massa, medsos dan borosur;
  4. Implementasi kebijakan. Setelah kebijakan telah ditetapkan, langkah selanjutbya adalah implementasi kebijakan. Pastikan seluruh staff pemerintah daerah terlibat dalam implementasi kebijakan dan memahami tugas masing-masing. Lakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai rencana.

Di samping itu, penerapan komunikasi dan konsultasi public serta membangun jejaring kerja sama sangat penting dalam proses analisis kebijakan pemerintah daerah. Dalam pembuatan kebijakan pemerintah daerah, regulasi dan legislasi memiliki peran penting. Beberapa hal yang peerlu diperhatikan dalam pembuatan regulasi dan legislasi kebijakan pemerintah daerah adalah :

  1. Konsistensi dengan aturan yang lebih tinggi
  2. Melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan
  3. Menjaga keterbukaan dan transparansi
  4. Mengukur dampak kebujakan
  5. Menerapkan evaluasi dan pengawasan.
  6. Perencanaan Kebijakan Pemerintah Daerah. Proses perencanaan kebijakan pemerintah daerah ialah sebagaimana pemerintah daerah menetapkan jumlah dan susunan pangkat yang diperlukan agar mampu melaksanakan tugas pokok yang diperlukan ditetapkan berdasarkan beban kerja suatu organisaasi.
    Pada pemerintah daerah, lembaga yang sah membuat perencanaan kebijakan public adalah pemerintah daerah dan DPRD. Kebijakan yang dihasilkan disebut kebijakan daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah.

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam pembuatan rencana kebijakan sebagai berikut :

a. Membuat agenda kebijakan;
b. Melakukan identifikasi kebutuhan;
c. Membuat rumusan usulan yang kongkret berdasarkan langkah kedua;
d. Membahas usulan yang telah disajikan secara sistematis dan logis dalam DPRD;
e. Penetapan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah;
f. Melaksanakan kebijkan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut oleh pemerintah daerah.

Dalam menyusun semua perencanaan tersebut, pemerintah daerah melakukan langkah-langkah sbb :

  1. Pemerintah daerah menysun rancangan perencanaan (RPJP, RPJM, RK dan RAPD) yang akan dibuat sesuai dengan arah dan kebijakan umum yang ditetapkan dan dipertajam dengan masukan masyarakat;
  2. Pemerintah daerah menyampaikan rancangan perencanaan kepada DPRD;
  3. DPRD membahas rancangan tersebut bersama eksekutif dan masyarakat yang diwakili tokoh-tokoh masyarakat, kelompok kepentingan dan kelompok penekan;
  4. DPRD menyetujui rancangan perencanaan menjadi dokumen perencanaan definitive;
  5. Kepala daerah menetapkan perencanaan yang telah disetujui DPRD tersebut menjadi peraturan daerah;
  6. Pemerintah daerah melaksanakan perencanaan yang sudah menjadi kebijakan daerah.
  • Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan terencana yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Penerapan kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut, penerapan kebijakan dalam arti luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna memperoleh dampak atau tujuan yang diinginkan.

Implementasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya, yaitu suatu proses yang dinamis dimana dalam pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Sehingga implementasi kebijakan mengandung tiga hal: adanya tujuan atau sasaran, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan adanya hasil kegiatan.

Baca Juga ; VI : Hukum Administrasi Daerah, Konsep Dasar/ Asas Penyelenggaraan Pemda

Baca Juga ; VI-Hukum Administrasi Daerah : Kewenangan Pemerintah Daerah

Baca Juga ; Hukum Administrasi Daerah : Lembaga Pemerintah dan OPD

Baca Juga ; Hukum Administrasi Daerah : Lembaga Pemerintah dan OPD

Baca Juga ; Hukum Administrasi Daerah : Pembinaan dan Pengawasan Pemda

Baca Juga ; Full, Bunyi Perbup Pati Nomor 55 Tahun 2021 Yang Perlu Diketahui Publik

Baca Juga ; VI, Hukum Administrasi Daerah : Dasar-Dasar Pembentukan Pemda

Hukum Administrasi Daerah : Pembinaan dan Pengawasan Pemda

Juli, 2, 24

Jakarta – Cakranusantara.net | Pelajaran Hukum Administrasi Daerah tentang pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah (Pemda). Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda sebagai dasar hukum utama yang telah mengatur cukup komprehensif.

Berdasarkan undang-undang dimaksud, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah didefinisikan sebagai usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI.

Pengawasan dalam kontes penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efesien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk daerah provinsi dilaksanakan oleh Mendagri yang melaksanakan pembinaan umum, adapun Menteri teknis/ kepala lembaga pemerintah non kememterian melakukan pembinaan teknis.

Sementara di kabupaten/ kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (GWPP). Pembinaan dan pengawasan umum dilakukan terhadap seluruh aspek, yakni: pembagian urusan pemerintahan; kelembagaan daerah; kepegawaian pada perangkat daerah; keuangan daerah; pembangunan daerah; pelayanan public di daerah; kerja sama daerah; kebijakan daerah; kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); serta bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan pengawasan teknis dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah kabupaten/ kota.

Pengawasan umum dan teknis dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai fungsi dan kewenanganya. Pembinaan umum dan teknis dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelathan serta penelitian dan pengembangan.

Fasilitasi dilakukan secara efesien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fasiliasi yang dimaksud dapat dilakukan pada tahapan perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Fasilitas dimaksud meliputi kegiatan :

  1. Pemberdayaan pemerintahan daerah
  2. Penguatan kapasitas pemerintahan daerah; dan
  3. Bimbingan teknis kepada pemerintahan daerah

Fasilitas tersebut dilakukan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana pmerintahan dan/atau pendampingan.

Konsultasi. Konsultasi dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sifatnya mendesak dan/atau menyangku kepentingan masyarakat luas yang belum diatur secara tegas dalam ktentuan peraturan perundang-undangan. Konsultasi dimaksuddapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

Dalam hl konsultasi dilakukan langsung, hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam berita acara hasil konsultasi. Dalam hal konsultasi dilakukan secara tidak langsung, hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam surat jawaban.

Konsultasi keduanya dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi diselenggarakan oleh Menteri dan Menteri tenis/ kepala lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan kewenangan masing-masing dan memperhatikan ketentuan Menteri dan Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementeriaan.

Konsultasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Hasil konsultasi  harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui penyempurnaan dan/ atau penyelarasan kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis-Jenis Pengawasan

  1. Pengawasan Ekstern dan Intern
  • Pengawasan Ekstern (external control )

Yaitu pengawasan yang menjadi subyek pengawas adalah pihak luar dari organisasi obyek yang diawasi, misalnya, BPK adalah perangkat pengawasan ekstern terhadap pemerintah, karena ia berada di luar susunan organisasi pemerintah (dalam arti yang sempit). Ia tidak mempertanggungjaawabkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala pemerintah (Presiden) tetapi kepada DPR RI.

  • Pengawasan Intern

Yaitu pengawasan yang dilakukan dari dalam organisasi yang bersangkutan, inspektur wilayah kabupaten/kota yang mengawasi pelaksanaan pemerintahan di kabupaten/kota tersebut.

Di dalam Pasal 218 UU No. 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur:

  • Pengawasan atas Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi:
  1. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah di daerah
  2. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
  • Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan
  1. Pengawasan Preventif, Represif dan Umum

1). Pengawasan Preventif, adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana.

2). Pengawasan Represif, adalah pengawasanyang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan.

Dapat pula dikatakan bahwa pengawasan represif sebagai salah satu bentuk pengawasan atas jalanya pemerintahan. Misalnya, penangguhan dan pembatalan PERDA yang bertentangan dengan kepentingan umum.

3). Pengawasan Umum, adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemeerintah terhadap segala kegiatan pemerintah daerah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik. Pengawasan umum dilakukan oleh Mendagri terhadap pemerintahan daerah.

Pengawasan umum adalah pengawasan terhadap seluruh aspek pelaksanaan tugas pokok organisasi.

Fungsi pengawaasan umum dapat pula dilakukan melaluiWASKAT yang hakikatnya sama dengan WASNAL.

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan tugas pokok Mendagri. Tetapi Irjen merupakan aparat pengawasan fungsional.

  1. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung

1). Pengawasan Langsung (aktif), adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (on the spot) terhadap obyek yang diawasi. Jika pengawasan langsung ini dilakukan terhadap proyek pengembangan fisik maka yang dimaksud dengan pemeriksaan di tempat atau pemeriksaan setempat itu dapat berupa pemeriksaan administrative atau pemeriksaan fisik di lapangan.

2). Pengawasan tidak langsung (pasif), merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh yaitu dari belakang meja. Dokumen yang diperlukan dalam pengawasan tidak langsung antara lain:

  1. Laporan pelaksanaan pekerjaan baik berkala maupun insidentil
  2. Laporan hasil pemeriksaan (LPH) dari pengawas lain
  3. Surat-surat pengaduan
  4. Berita atau artikel di mass media
  5. Dokumen lain yang terkait

3). Pengawasan Formal dan Informal

1).  Pengawasan Formal, adalah pengawaasan yang dilakukan oleh instansi/pejabat yang berwenang (resmi) baik yang bersifat intern dan ekstern, missal: pengawasan yang dilakukan oleh BPK, ITJEN.

2).  Pengawasan Informal, adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau social control, surat pengaduan masyarakat melalui mass media.

Di samping itu ada macam-macam pengawasan yang dikenal di Indonesia, yakni:

  1. Pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pengawasan, seperti: BPK, Itjen.
  2. Pengawasan legislative, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Perwakilan Rakyat baik di pusat maupun di daerah.
  3. Pengawasan melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dan satuan kerja yang dipimpinya.
  4. Pengawasan kebenaran formil menurut hak (rechtigheid) dan pemeriksaan kebenatan materiil mengenai maksud tjuan pengeluaran (doelmatigheid).

Pengawasan rechmatigheid, adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan regulasi, tidak kadaluwarsa dan hak itu terbukti kebenaranya.

Pemeriksaan doelmatigheid, adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.

  1. Pengawasan Politis

Pengawasan politis adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga politik seperti DPR, DPD dan DPRD.  Bahwa dasar dari pengawasan politis itu terdapat dalam Pasal 20A UUD 1945 ayat (1) yang menyatakan bahwa” DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, dimana hal tersebut dipertegas dalam lampiran inpres angka 1 huruf e, dikatakan: pengawasan legislative adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakila rakyat terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan”.

Berdasarkan ketiga fungsi tersebut, kepada anggota DPR secara kolektif, diberikan hak-hak : interpelasi, angket dan menyatakan pendapat.

  • Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Presiden dan Presiden menjawab secara tertulis dibacakan oleh Presiden dan boleh diwakilkan Menterinya. Mekanisme hak interpelasi adalah dengan cara apabila ada suatu kebijakan pemerintah yang dirasa menyimpang, DPR akan meminta keterangan kepada Presiden dengan diajukan oleh 25 anggota dan lebih dari 1 (satu) fraksi dan pada rapat paripurna, jawaban dari Presiden akan dinilai dan disetujui apabila 2/3 dari anggota DPR hadir dan setengah yang hadir tersebut menyetujui. Jika tidak disetujuianggota yang hadir. Untuk waktu yang akan datang tidak boleh diajukan lagi hak interpelasi untuk kasus yang sama. Presiden memberikan keterangan atau jawaban tertulis sebagai jawaban interpelasi. Jika DPR tidak menerima jawaban maka akan diajukan hak angket.
  • Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan. Mekanisme hak angket adalah pada saat pemerintah mengeluarkan kebijakan, menteri-menteri dipanggil untuk melaksanakan rapat DPR, kemudian DPR akan menggalang suara untuk mengajukan hak angket kepada pemerintah. Syarat hak angket adalah syarat minimal 25 anggota/1 fraksi. Setelah itu dimusyawarahkan oleh Badan Musyawarah (BaMus). Lalu dilakukan rapat paripurna (syarat hak angket kalau disetujui maka meminta badan penegak hukum melakukan penyelidikan dan DPR (dibuat panitia khusus) juga melakukan penyelidikan memanggil pihak-pihak yang berkaitan. Dalam jangka waktu 60 hari badan khusus itu menyampaika
  • Hak Dari perspektif kelembagaan (secara normative bersifat absolute), salah satu fungsi lembaga legislative adalah melakukan pengawasan terhadap eksekutif, namun secara empiris, pengawasan politis ini ternyata bersifat relative. Hal ini dikarenakan ada atau tidak adanya pengawasan politis adalah berdasarkan komposisi anggota DPR.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR dibekali tiga hak:

  1. Hak Interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
  2. Hak Angket, yaitu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/ kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  3. Hak Menyatakan Pendapat, yaitu hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau d dunia internasional, mengenai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket, atau dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainya, maupun perbuatan tercela, dan/ presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden, Selasa (2/7/2024).

Polresta Pati Gelar Baksos Pemberian Beasiswa Jelang Hari Bhayangkara ke-78

Juni, 28, 24

Pati – Cakranusantara.net | Polresta Pati menggelar acara seremonial bakti sosial (baksos) dalam rangka Hari Bhayangkara ke-78 tahun 2024 di Desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, Kamis (27/06/2024).

Acara mengangkat bertema “Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”.

Kegiatan ini dihadiri dan dipimpin langsung oleh Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama, serta dihadiri juga oleh Forkopimcam Kecamatan Margoyoso, PJU Polresta Pati, Kapolsek Jajaran Polresta Pati, tokoh masyarakat serta warga sekitar lokasi.

Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama meyampaikan bahwa sebelumnya Polresta Pati melaksanakan kegiatan Pemberian Bantuan Sembako telah rutin dilakukan, dimana Paket sembako dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian sosial. Bedanya, kali ini tidak hanya baksos pemberian sembako namun juga dilakukan bansos pemberian Beasiswa kepada beberapa siswa – siswi yang membutuhkan.

Adapun beasiswa pendidikan kepada siswa – siswi diberikan kepada 3 siswa yang berprestasi antara lain Jadug Niko Tatag dari SMAN 1 Pati dengan prestasi Juara 2 POPDA Provinsi Jateng Cabang Olahraga Panahan Compon Putra Th. 2023, ⁠Trio Bima dari SMPN 1 TAYU dengan prestasi Juara 1 Kumite 52kg Kadet Putra Kejuaraan Prov. Lemkari Jateng Th. 2023 dan Kayeesha Faranisa Herlambang dari SDN Pati Kidul 01 Pati dengan prestasi peraih Medali Emas Olimpiade JSO mapel Bahasa Inggris Tk. Provinsi Th. 2024.

Kapolresta menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, acara ini juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antara Polri dengan masyarakat, serta menunjukkan kepedulian Polri terhadap kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.

Harapannya, kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan meningkatkan semangat kebersamaan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan berkelanjutan. (Humas Resta Pati)

Pj Bupati Pati Terima Mahasiswa KKN dari IPB

Juni, 26, 24

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat (Pj) Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro, didampingi Plt. Kepala Bapperida Kabupaten Pati, menghadiri acara penerimaan mahasiswa KKN Inovasi Institut Pertanian Bogor (IPB) Tahun 2024 di ruang Penjawi Setda Pati.

Dalam sambutannya, Henggar menyampaikan bahwa Program KKN merupakan wujud nyata dari implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipelajari di bangku kuliah ke dalam kehidupan masyarakat. Melalui kegiatan ini, para mahasiswa dapat berkontribusi langsung dalam pembangunan desa, sekaligus belajar memahami dan mengatasi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat.

Pj Bupati berpesan kepada para mahasiswa KKN untuk menjadikan kesempatan ini sebagai ajang belajar dan beradaptasi.

“Pelajari budaya dan kehidupan masyarakat Pati serta senantiasa berinteraksi dengan baik kepada warga setempat sehingga akan menjadi pengalaman berharga yang tidak didapatkan di ruang kuliah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ia juga meminta para mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu dan keterampilan yang telah mereka peroleh untuk membantu memecahkan masalah yang ada di masyarakat.

“Berikan kontribusi nyata melalui berbagai program dan kegiatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Jadilah agen perubahan yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar,” imbuhnya.

Henggar juga menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang terjalin dengan baik diantara Pemerintah Kabupaten Pati dan Institut Pertanian Bogor.

“Kami sangat terbuka dan siap mendukung kesuksesan dan kelancaran berbagai kerjasama yang ada utamanya dalam program pemberdayaan masyarakat,” ungkapnya.

Henggar berharap kolaborasi ini dapat memberikan manfaat yang besar, baik bagi mahasiswa maupun masyarakat Kabupaten Pati.

“Kiranya demikian yang dapat Saya sampaikan saat ini. Seluruh mahasiswa peserta KKN Saya terima untuk selanjutnya Saya serahkan kepada para camat agar dapat ditempatkan dengan baik di beberapa desa yang menjadi lokasi pelaksanaan KKN,” pesannya. (Rohman)

Tegaskan Dukungan Perkembangan Anak Usia Dini, Pemkab Pati Apresiasi Gebyar PAUD

Juni, 26, 24

Pati – Cakranusantara.net | Bunda PAUD Kabupaten Pati, Faisa Henggar, Selasa (25/6), menghadiri gebyar PAUD Kabupaten Pati tahun 2024 di Plaza Pragolo, Jalan Raya Pati-Kudus Km. 4.

Kegiatan yang diikuti seluruh PAUD, TK dan Kelompok Bermain se-Kabupaten Pati juga dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Pati, Siti Subiati serta perwakilan dari Forkopimda Kabupaten Pati.

Dalam arahan Pj Bupati Pati yang dibacakan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Pati, Pemkab mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati yang telah menyelenggarakan gebyar PAUD tahun 2024 dengan begitu meriah.

Dengan mengambil tema “Transformasi Pendidikan Mengantarkan Generasi Emas Yang Kreatif, Inovatif, Cerdas dan Berakhlak Mulia Menuju Indonesia Maju” diharapkan bukan hanya menjadi kegiatan seremonial saja, namun lanjut Siti Subiati, kegiatan ini juga diharapkan mampu menjadi momentum penting untuk menegaskan komitmen dalam mendukung perkembangan anak usia dini di Kabupaten Pati.

“Pendidikan anak usia dini adalah pondasi penting bagi perkembangan anak, karena di usia inilah anak-anak kita mulai mengenal dunia, membangun karakter dan kepribadian, menggali serta mengembangkan potensi yang dimilikinya”, ujar Asisten Pemerintahan dan Kesra.

Ia pun menegaskan bahwa PAUD merupakan sebuah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa yang lebih baik.

Sementara itu Bunda PAUD Kabupaten Pati Faisa Henggar berharap kegiatan ini mampu memberikan stimulasi untuk aspek tumbuh kembang anak serta memberikan kesempatan kepada anak usia dini untuk unjuk kebolehan melalui gebyar PAUD.

“Berdasar tema di atas tadi, tentunya kegiatan ini diharapkan dapat mengajak masyarakat dalam menumbuhkan kepedulian akan pentingnya program pendidikan anak usia dini melalui kegiatan kreatifitas, atraksi, demontrasi dan pentas seni serta pameran dengan memberikan stimulasi ketrampilan dan kecerdasan kepada anak usia dini melalui gebyar PAUD”, harapnya.

Selain itu, lanjut Faisa Henggar, melalui pendidikan usia dini, para pemangku kepentingan diharapkan akan mampu mengidentifikasi anak-anak yang memiliki gejala stunting. Karena menurutnya, dampak stunting tidak hanya terlihat pada pertumbuhan fisik, tapi juga pada fungsi kognitif dan motorik anak karena perkembangan otak sangat dipengaruhi asupan gizi.

“Beberapa ciri-ciri anak stunting yang bisa dilihat dari kemampuan belajarnya adalah kesulitan konsentrasi, penurunan daya ingat, ketidaktelitian, keterlambatan bicara, serta keterlambatan berpikir. Sehingga ini dapat kita tangani segera. Salah satunya dengan memenuhi asupan gizi seimbang, termasuk makanan tinggi protein dan zat besi yang diimbangi dengan makanan tinggi vitamin C serta memberikan stimulasi yang tepat sesuai usia anak”, tandasnya.

Kegiatan gebyar PAUD Tahun 2024 ini kemudian secara resmi dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Pati, Siti Subiati bersama perwakilan Forkopimda Pati serta diikuti oleh Bunda Paud Kecamatan, dengan menerbangkan balon udara.

Pada gebyar PAUD tahun 2024 ini, panitia juga menyelenggarakan lomba-lomba bagi para peserta, diantaranya adalah lomba meronce, geguritan, gerak susuai irama serta mengelompokkan bola sesuai warna. (Rohman)

Asas dan Sistem Pemungutan Serta Stelsel Perhitungan Hingga Tarif Hukum Pajak

Juni, 25, 24

Jakarta – Cakranusantara.net | Pokok pembahasan tentang Asas dan Sistem Pemungutan Serta Stelsel Perhitungan Hingga Tarif Hukum Pajak, Asas Pemungutan Pajak didasarkan atas asas sebagai berikut :

  1. Asas Sumber iaitu Asas yang menentukan bahwa setiap negara berhak memungut pajak atas penghasilan atau transksi penjualan di negara dimana diperoleh penghasilan tersebut atau dilakulannya transaksi jual beli tsb. Kecuali karena berdasarkan pwrjanjian multilateral atau Tac Treaty.
  2. Asas Kebangsan iaitu Setiap warga negara indonesia berwenang untuk memungut pajak penghasilan atas penghasilan yang diperolehnya dari nagaran mana saja, dan mengjreditkanya di Indonesia.
  3. Asas Domisili. Bahwa setiap orang yang berdomisili di Indonesia wajib membayar pajak ke negara indonesia spt pajak atas Pasport, Visa, dan Pajak Bumi Bangunan/PBB atas penguasaan atau pemilikan rumahnya di Indonesia.
  • Sistim Pemungutan Pajak
  1. Self Asesment yaitu Wajib pajak yang mengisi, menghitung, melaporkan penghasilan dan pajak terhutang dengan meyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) dan Surat Pemberitahuan Masa (SPM). Dimana SPT disampaikan paling lambat tanggal 25 Maret tahun berikutnya dan SPM untuk transaksi P enjualan Barang Kena Pajak (BKP) yang terkena PPN dan PPnBm.
  2. With holding Sistem yaitu Kantor Perusahaan yang menghitung dan menetapkan pajak yang dipotong dari penghasilan karyawannya spt Pasal 21, dan memungut PPh pasal 22 Bendaharawsn dan Import serta pasal 23, Bunga, Deviden dan Royalty.
  3. Official Assesment yaitu Kantor pajak yang menghitung dan menetapkan pajak terhutang yang timbul dari pemeriksaan pajak atas WP yang tdk melaporkan SPT nya, atau melaporkan tapi kurang bayar sehingga ditagih dengan SKPKB.
  • Stelsel Perhitungan pajak
  1. Stelsel Riel
  2. Stelsel Fiktif dan Stelsel Gabungan.
  • Tarif Pajak
  1. Tarif Progresif yaitu Tarif Yang meningkat persentasenya dengan meningkatnya dasar perhitungan pajaknya.( Tarif yang meningkat dan tarif ini berkeadian dimana penerima penghasilan yang besar terkena tarif yang tinggi dan sebaliknya.
  2. Tarif Degresif yaitu tarif pajak yang makin menurun persentasenya dengan makin meningkatnya dasar perhitungan pajaknya. (tarif ini bertujuan untuk menarik para investor menanam investasinya dinegara yang menggunakan tarif makin menurun ini, meskipun tidak berkeadilan).
  3. Tarif Proporsional, atau tarif yang bersifat tetap meskipun dasar pergitungan pajaknya meningkat, spt PPN dan PBB.

Dosen : Houtlan N,SH,MM,MH, Mhs : A. Rohman, Selasa 25 Juni 2024

Hukum Pajak : Cara Penagihan Pajak, STP, SKPKB, SKPBT dan Penagihan Seketika dan Sekaligus

Juni, 12, 24

Jakarta – Cakranusantara.net | Penagihan Pajak dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Tagihan hutang pajak, sekaligus menagih denda dan bunga 2% dari pokok pajak terhutang karena keterlambatan, maksimal 24 bulan terlambat atau 48% dari pajak terhutang.

Alat Penagihan Pajak meliputi :

1. Surat Tagihan Pajak (STP)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ( SKPKBT )
4. Pengihan hutang pajak seketika dan sekaligus.

Penagihan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menyampaikan Surat Teguran dan/ Surat Peringatan, melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, melaksanakan Penyitaan, mengusulkan Pencegahan, melaksanakan Penyanderaan, hingga melakukan penjualan Barang Sitaan.

Penagihan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak yang pajaknya masih terutang dan belum dibayarkan. Langkah tersebut menjadi salah satu langkah optimalisasi penerimaan pajak melalui skema intensifikasi.

Penagihan pajak dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan dilaksanakan berdasarkan tata cara penagihan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Ketentuan tata cara penagihan pajak terbaru yang berlaku saat ini adalah PMK Nomor 61 Tahun 2023.

PMK Nomor 61 Tahun 2023 disahkan dengan maksud untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan terhadap pelaksanaan tindakan penagihan pajak dan peraturan perundang-undangan di bidang penagihan pajak.

Sebelumnya, tata cara penagihan diatur dalam PMK Nomor 189/PMK.03/2020. Namun, PMK Nomor 189/PMK.03/2020 dinilai memerlukan penyempurnaan, mengingat adanya penyesuaian ketentuan mengenai bantuan penagihan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Dengan demikian, pemerintah mengatur kembali ketentuan tata cara penagihan pajak dalam PMK Nomor 61 Tahun 2023 dan mencabut 3 aturan yang berlaku sebelumnya, yaitu :
1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.03/2002;
2. PMK Nomor 23/PMK.03/2006; dan
3. PMK Nomor 189/PMK.03/2020.

Ketentuan Baru Tata Cara Penagihan Pajak Sesuai dengan poin menimbang, salah satu ketentuan baru dalam PMK Nomor 61 Tahun 2023 mengatur tentang bantuan penagihan pajak dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra. Ketentuan diatur dalam Bab VIII dan merupakan aturan turunan dari Pasal 20A Undang-Undang KUP dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

Tata cara bantuan penagihan pajak dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra diatur pada Pasal 78 sampai dengan Pasal 127, Pasal 131, Pasal 132 ayat (2), Pasal 133 sampai dengan Pasal 135, Pasal 138, serta Pasal 145 PMK Nomor 61 Tahun 2023. Selain itu, pemerintah juga menambah ketentuan dukungan pelaksanaan tindakan penagihan pajak pada Pasal 146 PMK Nomor 61 Tahun 2023. Sebelumnya, ketentuan bantuan penagihan pajak dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 79 PMK Nomor 189/PMK.

Ketentuan baru tata cara penagihan yang ditambahkan dalam PMK Nomor 61 Tahun 2023 diantaranya :

a. Menambah wewenang Menteri Keuangan dalam menunjuk pejabat lain untuk penagihan pajak pusat. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf d PMK Nomor 61 Tahun 2023;

b. Menambah wewenang pejabat untuk mengajukan kembali permintaan pemberitahuan saldo harta kekayaan yang tersimpan pada nomor Rekening Keuangan Penanggung Pajak dalam hal diketahui bahwa saldo harta kekayaan Penanggung Pajak kurang dari Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak. Hal ini diatur dalam Pasal 30 Ayat (5) PMK Nomor 61 Tahun 2023;

c. Menambahkan ketentuan bahwa jurusita dapat meminta bantuan penilaian kepada Penilai Pajak dalam memperkirakan nilai pajak yang disita. Hal ini diatur dalam Pasal 24 Ayat (5) PMK Nomor 61 Tahun 2023;

d. Menambah pajak karbon sebagai jenis pajak yang atas utang pajaknya wajib dibayar dan dapat dilakukan tindak penagihan pajak yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf g PMK Nomor 61 Tahun 2023;

Barang bergerak dapat disita sebelum penyitaan barang bergerak, dapat dibatalkan yaitu apabila barang bergerak tidak ditemukan atau barang bergerak yang ditemui tidak memiliki nilai atau harganya tidak memadai dibandingkan dengan utang pajaknya. Hal ini diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) PMK Nomor 61 Tahun 2023 ;
Menambah tempat lain penyimpanan barang sitaan dalam hal menurut juru sita barang sitaan tersebut harus disimpan di kantor Pejabat atau tempat lain, yaitu kantor aparat Pemerintah Daerah setempat yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita dalam hal Penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Hal ini diatur dalam Pasal 25 Ayat (3) huruf d dan e PMK Nomor 61 Tahun 2023;

Menambah dua kondisi tertentu pencabutan sita, yaitu dalam hal:

a. Barang sitaan yang dijual secara lelang maupun tidak secara lelang tidak terjual dan Pejabat mendapatkan Barang lain dengan nilai paling sedikit sama dengan Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak; dan/atau

b. Wajib Pajak telah mendapatkan keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran Pajak atas Utang Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan.
Hal ini diatur dalam Pasal 26 Ayat (2) PMK Nomor 61 Tahun 2023;

Menambah dua kondisi tertentu pencabutan blokir, yaitu dalam hal:

a. Wajib Pajak telah mendapatkan keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran Pajak atas Utang Pajak yang menjadi dasar dilakukan Pemblokiran;, dan/ atau

b. Telah dilakukan Pemblokiran yang melebihi jumlah Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak. Hal ini diatur dalam Pasal 33 Ayat (1) huruf h dan i PMK Nomor 61 Tahun 2023;
1. Menambah ketentuan tata cara pemblokiran dalam rangka melaksanakan penyitaan terhadap surat berharga yang diatur dalam Pasal 43, 44, dan 45 PMK Nomor 61 Tahun 2023;
2. Menambah ketentuan tata cara penyitaan surat berharga yang tidak diperdagangkan di Pasar Modal, Piutang, dan Penyertaan Modal, yang diatur dalam Pasal 48 dan 49 PMK Nomor 61 Tahun 2023;
3. Menambah ketentuan tata cara pelaksanaan penjualan baik secara lelang maupun penjualan yang tidak dilakukan dengan cara lelang, yang diatur dalam Pasal 51, 52, dan 53 PMK Nomor 61 Tahun 2023;
4. Menambah ketentuan tata cara penyampaian dokumen terkait penagihan pajak, yang diatur dalam Pasal 133 sampai dengan Pasal 138 PMK Nomor 61 Tahun 2023.

Selain itu, PMK Nomor 61 Tahun 2023 juga memperjelas beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur. Terkait ketentuan jangka waktu yang sebelumnya beredaksikan “mendekati daluwarsa penagihan”, aturan ini mengatur jangka waktu lebih jelas menjadi “daluwarsa dalam jangka waktu kurang dari 2 (dua) tahun” dalam Pasal 6 Ayat (8) huruf b, Pasal 6 Ayat (10) huruf a, dan Pasal 9 Ayat (10) huruf d PMK Nomor 61 Tahun 2023. Aturan ini juga memperjelas kriteria pegawai yang dapat menerima pemberitahuan surat paksa atas Wajib Pajak Badan, yaitu pegawai tetap yang meliputi pegawai perusahaan yang membidangi keuangan, pembukuan, perpajakan, personalia, hubungan masyarakat, atau bagian umum dan bukan pegawai harian yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (4) huruf b PMK Nomor 61 Tahun 2023.

Ketentuan yang lebih spesifik juga diatur dalam kaitannya dengan kriteria pemerintah daerah sebagai pihak yang menerima surat paksa dalam hal pemberitahuan surat paksa tidak dapat dilaksanakan. Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud yaitu sekurang-kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) PMK Nomor 61 Tahun 2023. Selain itu, dalam Pasal 18 Ayat (3) PMK Nomor 61 Tahun 2023, pemerintah juga mengatur adanya cara lain mengumumkan surat paksa yaitu melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak atau situs lain yang ditunjuk oleh Pejabat. Dosen : Houtlan Napitupulu. Editor : Rohman

SMPN 2 Gemuh Gelar Wisuda ke-247 Anak

Juni, 11, 24

Kendal – Cakranusantara.net | SMPN 2 Gemuh Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal telah melaksanakan wisuda anak kelas IX. Wisuda dan pelepasan siswa dilaksanakan di halaman sekolah setempat, Selasa (11-6-2024).

Hadir pada kesempatan tersebut orang tua/wali, Komite sekolah dan jajarannya, serta undangan lainnya.

Kepala SMPN 2 Gemuh Teguh Isworo SPd MPd ditemui seusai kegiatan mengatakan tahun ini sebanyak 247 yang mengikuti ujian dan dinyatakan lulus 100 persen.

Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah mendukung proses belajar mengajar selama di SMPN 2 Gemuh.

Selanjutnya kelulusan ini bukan akhir segalanya, karena proses belajar akan terus dilaksanakan ke jenjang lebih tinggi lagi sesuai dengan bakat yang dimilikinya.

Ukirlah prestasi demi masa depan kalian, berikan hadiah yang untuk orang tua serta tebarkankah keharuman untuk almamater.

Kepala sekolah juga memuji bahwa semuanya adalah anak yang baik, kebersamaan, kekompakan membuat sekolah semakin maju dan berprestasi.

Teruslah berjuang, dengan penuh semangat untuk merealisasikan cita citanya.

Sementara itu, Muhamad Rosidi wakil orang tua mengucapkan terima kasih kepada semua yang ada di SMPN 2 Gemuh. Karena telah memberikan pembelajaran terbaik kepada anak anak.

Acara wisuda dan pelepasan siswa juga diisi dengan pentas seni anak serta hiburan. Anak-anak ikut bergoyang mengikuti alunan musik dinyanyikan. Suasana meriah, gembira, terharu menjadi satu. (Teguh)

Baca Juga : SMPN 1 Gabus, Silahkan Bungkam Mulutmu Tapi Suara Kebenaran Tak Akan Diam 

Baca Juga : Miris, Tempat Pendidikan SMP Negeri 1 Gabus Disinyalir Jadi Sarang Pungli

Baca Juga : smpn Ngeri!!… Ancam Tak Bisa Ikut Tes, SMP Negeri 1 Gabus Menjadi Tempat Mengeruk Pundi-pundi Uang