Hukum Pembuktian Sesi Satu

Mei, 1, 24

Jakarta – Cakranusantara.net | Hukum Pembuktian sesi Satu, yakni segala sesuatu yang selalu berhubungan dengan Pembuktian

A. Arti Hukum Pembuktian

Hukum Pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur hukum guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewanangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan dan melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP.

B. Sumber-Sumber Formal Hukum Pembuktian

Sumber-sumber pembuktian sebagai berikut :

  1. UU ;
  2. Doktrin atau pendapat para ahli Hukum ;
  3. Yurisprudensi/putusan pengadilan.
  4. Pengertian Pembuktian

  Menurut Van Bummulen dan Moeljatno, membuktikan bahwa memberikan kepastian yang layang menurut akal tentang :

  1. Apakah hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi;
  2. Apa sebab demikian;

D. Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

E. Pihak Yang Berhak Mengajukan Alat Bukti

  Pengajuan alat bukti yang sah menurut UU di dalam persidangan dilakukan oleh :

  1. Penuntut Umum dengan tujuan untuk membuktikan dakwaannya;
  2. Terdakwa atau penasehat hukum terdakwa, jika ada alat-alat bukti yang bersifat meringankan atau membebaskan terdakwa dari segala tuntutan.

Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, hala ini merupakan jelmaan asas praduga tak bersalah (Pasal 66 KUHAP). Jadi pada prinsipnya yg membuktikan kesalahan terdakwa adalah Penuntut Umum.

F. Hal-hal Yang Harus Dibuktikan

Dasar pemeriksaan persidangan adalah surat dakwaan (untuk perkara biasa) atau catatan dakwaan (untuk perkara singkat) yang berisi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari, tanggal, jam serta sebagaimana di dakwakan. Oleh karena itu, yang dibuktikan dalam persidangana adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dianggap melanggar ketentuan tindak pidana.

G. Tujuan Dan Kegunaan Pembuktian

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut :

  1. Bagi PU pembuktian adalah merupakan usaha untuk menyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan
  2. Bagi Hakim, atas dasar pembuktian tersebut yakni adanya alat-alat bukti yang ada dipersidangan, baik yang berasal dari PU maupun terdakwa.
  3. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian adalah merupakan usaha sebaliknya untuk menyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu, terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya, bukti tersebut disebut bukti kebalikan. Pertemuan 1 ke-2

Baca Juga : Perkenalan Hukum Pembuktian Dalam Sistem Peradilan

Perkenalan Hukum Pembuktian Dalam Sistem Peradilan

Mei, 1, 24

Jakarta – Cakranusantara.net | Perkenalan pembuktian hukum dalam sistem peradilan oleh sejumlah para pakar hukum yang dianut di Indinesia. Dimana beberapa pakar memberikan pandangannya terkait tentang arti dari istilah sistem pembuktian seperti berikut :

a) Subekti yang berpandangan bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

b) Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat berbeda yakni, yang disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim dalam memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut.

Dari hal tersebut maka kita dapat mengambil benang merah bahwa, konteks hukum pembuktian dalam hal ini pembuktian merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dilandasi dengan dalil-dalil hukum yang di utarakan oleh para pihak, Sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas pada hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak-pihak yang berperkara.

Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Berkaitan tentang pembuktian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) didalamnya mengatur tata cara beracara pidana di pengadilan. Memang tidaklah dijelaskan secara mendalam berkaitan dengan konteks pembuktian, hanya saja didalam KUHAP terdapat pasal 183 yang mengatur berkaitan tentang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :

  1. keterangan saksi;
  2. keterangan ahli;
  3. surat;
  4. petunjuk; dan
  5. keterangan terdakwa.

Didalam KUHP terdapat beberapa sitem pembuktian yang lumrahnya, sering digunakan dalam system pengadilan, yakni :

a) Conviction In Time atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata.

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah setidak-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan” hakim semata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.

b) Conviction In Raisone atau Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Rasional.

Sistem pembuktian Conviction In Ralsone masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti yang sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian convition in raisone harus dilandasi oleh “reasoning” atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus ‘reasonable” yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.

c) Positif Wettelijks theore atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang- Undang Positif .

Terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti yang sah menurut undang- undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem positif wetteljik sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran format, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. Positief wettelijk bewijstheori systeem di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat Inquisitor. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka, dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.

d) Negative Wettelijk atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif.

Dalam sistem ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut:

” hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya“.

Jika dilihat dari konteks Pasal 183 KUHAP, maka dapat dambil kesimpulan bahawa KUHAP di Indonesia memiliki sistem pembuktian yang bersifat negative wettelijk. Hal tersebut dapat dilihat dari praktik beracara yang lumrah terjadi pada pengadilan Indonesia yakni upaya pembuktian dari masing-masing pihak dengan menghadirkan berbagai macam bukti-bukti beserta keyakinan hakim terhadap suatu kesalahan berdsarkan bukti-bukti tersebut.

Teori pembuktian menurut undang-undang negative tersebut dapat disebut dengan negative wettelijk istilah ini berarti : wettelijk berdasarkan undang-undang sedangkan negative, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. Pertemuan 1

Tiga Siswa MTsN 1 Pati Dilepas Pj. Bupati ke Olympiade TIMO, Thailand, Bangkok

Mei, 1, 24

Pati – Cakranusantara.net | Kabar mendunianya prestasi siswa MTsN 1 Pati bukanlah isapan jempol belaka. Tak main-main, tiga siswa MTsN 1 Pati dilepas Pj. Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro ke Final Round Thailand International Mathematic Olympiad (TIMO) yang akan berlangsung tanggal 24 hingga 29 April 2024 di Bangkok, Thailand. Pelepasan dilakukan di Pendopo Kabupaten pada Selasa (23/4).
“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Pati, terima kasih kepada bapak kepala madrasah beserta jajarannya yang telah berhasil mengantarkan siswanya sampai ke ajang olimpiade tingkat internasional,” kata Henggar mengawali kata pelepasannya.
Ia menambahkan, dengan keikutsertaan siswa MTsN 1 Pati dalam ajang tingkat internasional ini tentunya tidak hanya mengharumkan nama Kabupaten Pati akan tetapi juga provinsi dan nasional.
“Ini sebuah prestasi yang harus disyukuri dan patut dibanggakan karena dengan prestasi ini bisa mengharumkan Indonesia, Jawa Tengah, utamanya mengangkat derajat Kabupaten Pati di kancah internasional,” ungkapnya.
“Saya yakin, walaupun ini levelnya lebih tinggi akan tetapi dengan bekal yang sudah dipersiapkan sebelumnya mudah-mudahan nanti bisa berbuat lebih baik,” imbuh Henggar.
Henggar berharap ketiga siswa MTsN 1 Pati ini tetap semangat dalam mengikuti olimpiade.
“Musuh kalian yang terberat adalah diri sendiri, ketidakpercayaan pada kemampuan diri sendiri adalah 50% kekalahan, untuk itu walaupun kalian berasal dari Madrasah, kalian tetap bisa bertanding dengan optimis namun tetap rendah hati, karena berani bertanding itu juara, sedangkan mendapat medali itu berkah,” tutupnya.
Tidak hanya Henggar, Ahmad Syaikhu, Kakankemenag Kabupaten Pati, juga memberikan wejangan semangat kepada ke-3 siswa MTsN 1 Pati.
“Kalian adalah bintang-bintang perwakilan madrasah,” ujar Syaikhu saat ditemui disela sela membuka kegiatan Sinkronisasi Kloter Haji 2024, di Hotel Safin, Pati.
Syaikhu menyampaikan, tidak banyak siswa madrasah yang berkesempatan mengikuti final sampai ke luar negeri sehingga moment seperti ini harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.
“Kami do’akan agar kalian bisa bersinar terang di negeri orang, dan akhirnya bisa membanggakan diri sendiri, orang tua, Bapak Ibu guru madrasah, dan tentunya Kemenag Pati, Kanwil Jateng, juga Kemenag RI,” harap Syaikhu.
“Selamat berjuang anak-anakku, semoga rahmat Allah menyertai kalian,” pungkasnya.
Sementara itu, Ali Musyafak, Kepala MTsN 1 Pati sangat bersyukur setelah melalui proses dan penantian panjang akhirnya cita-cita untuk menduniakan madrasah yang ia pimpin dapat tercapai.
“Proses tidak akan menghianati hasil. Alhamdulillah, setelah melalui proses dan penantian panjang, akhirnya cita-cita kami untuk menduniakan madrasah tercapai,” ucapnya.
Syafak menyebutkan, setelah siswa MTsN 1 Pati berhasil membawa medali internasional di bidang riset dan robotik, kini saatnya tim akademik yang dibidangi program unggulan matematika siap bertanding dan bersanding di Negeri Gajah Putih.
“Ini kesempatan langka dan indah untuk menunjukkan bahwa madrasah bukan lembaga pinggiran nomor sekian, tetapi madrasah bisa berdiri di barisan paling depan untuk menunjukkan ke dunia dengan program-program andalnya,” tegasnya.
“Selamat berjuang anak-anakku, pengorbananmu adalah jariyah bagimu, prestasimu adalah rahmat terbesar dari Allah Swt.,” sambung Syafak.
Lebih lanjut, Syafak berharap kepada anak-anak dan pendamping untuk selalu menjaga karakter dan ahlakul karimah sebagi ciri khas bangsa Indonesia yang beradab tinggi.
“Kalian adalah duta madrasah, duta negara, duta bangsa, dan duta tanah air. Sikap kalian akan menunjukkan wajah Indonesia. Untuk itu, tetaplah berjuang melalui potensi kalian masing-masing. Jangan sampai lupa menjalankan perintah Allah, Rasulullah, dan pembiasaan-pembiasaan baik yang sudah kalian jalani,” pesannya. (Doni)

VI-Hukum Administrasi Daerah, Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan, Pengertian dan Ruang Lingkupnya

April, 23, 24

Jakarta – Cakranusantara.net | Dasar Hukum Administrasi Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Pengertian juga Ruang Lingkupnya.

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

Dasar hukum pengelolaan keuangan daerah adalah PP No. 12/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.Keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah (PP No.58/2005). Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan , pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Mengapa keuangan daerah itu penting/ karena keuangan daerah adalah salah satu aspek yang memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemerimaan dan Pengeluaran Daerah.

Tujuan dari pengelolaan keuangan daerah adalah agar kekayaan yang dimiliki daerah dapat digunakan dengan efektif dan efesien. Disamping itu adalah untuk mendistribusikan sumber daya regional dan meningkatkan kesejahteraan. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi: hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, pendapatan dan pengeluaran daerah, kekayaan daerah dan aspek lain yang dikuasai pemerintah daerah untuk kepentingan umum. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.

Prinsip yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain: otorisasi oleh legislasi, komprehensif, keutuhan anggaran, non-discreasionary appropriation, periodic, akurat, jelas dan diketahui.

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Daerah. Kepala Daerah dapat melimpahkan kewwenanganya kepada pejabat perangkat daerah untuk melakukan tugas pengelolaan. Pejabat perangkat daerah terdiri atas SekDa, Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Hal ini berarti kepala daerah atau pejabat perangkad daerah yang telah diberi kewenangan memiliki tugas untuk mengelola keuangan daerah termasuk membuat laporan.

Laporan Keuangan adalah penyajian informasi terkait keuangan daerah, yang meliputi arus kas, belanja, pembiayaan,pendapatan, kewajiban, asset dan ekuitas dana.

  • Prinsip Keuangan Daerah
  1. Kejujuran
  2. Transparansi
  3. Akuntabilitas
  4. Value of money
  5. Partisipatif
  • Sumber Pendapatan Keuangan Daerah

Mengacu pada UU No. 32 dan No. 34 tahun 2004 ,:

  • Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak, retribusi, laba BUMD, hasil Kerja sama dengan pihak ketiga dan PAD yang sah lainya.
  • Dana Perimbangan
  • Sisa anggaran Daerah
  • Dana Cadangan
  • Hasil Dari Penjualan Kekayaan Daerah
  • Pendapatan Daerah Lainya yang sah

 

B. Perusahaan Keuangan Daerah

Sesuai UU No. 23/2014 tentang Pemda, pemda tidak harus memiliki BUMD, namun BUMD dapat menjadi pertimbangan bagi daerah untuk menjadi sarana dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat. BUMD dapat didirikan oleh pemda dan pendirianya ditetapkan dengan perda pasal 331 angka  dan angka 2 UU PEMDA. Berdasarkan UU PEMDA pasal 331 angka 3, BUMD itu terbagi dua, yaitu perusahaan umum daerah (perumda) dan perusahaan perseroan daerah (perseroda).

Perumda merupakan BUMD dimana keseluruhan modalnya dimiliki oleh satu daerah saja dan tidak berbentuk saham. Perseroda adalah BUMD dimana modalnya terbagi bentuk saham dimiliki oleh beberapa daerah. Dalam pengelolaan perumda maupun perseroda diperlukan sebuah konsep pengelolaan yang sesuaidengan karakteristik dan jenis BUMD itu sendiri. Hal ini merupakan tugas kepala daerah sesbagai pemegang kekuasaan dalam BUMD. Sesuai dengan kewenanya, setiap pemerintah daerah wajib menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama pelayananan atas kebutuhan dasarnya.

Karakteristik BUMD secara garis bear memiliki sifat sosia; dan sifat komersiil. Dalam PP No.54/2017, telah dibedakan tujuan umum dan tujuan khusus pendirian BUMD. Menurut pasal 8 dan penjelasanya, tujuan pendirian BUMD pemda diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tingi bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.Sementara tujuan khusus Perseroda adalah memupuk keuatungan dan sepenuhnya tunduk pada UU PT sehingga dapat memberikan manfaat bagi perekonomian daerah pada umumnya.

C. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

  • Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah
  1. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran , bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  2. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas bebban APBN bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunan surat bukti tersebut
  3. Semua penerimaan dan pengeluaran dana pemerintahan daerah harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah
  4. Untuk setiap pengeluaran dana atas beban APBD , harus diterbitkan Surat Keputusan Otoritasi (SKO) oleh kepala daerah atau surat keputusan lain yang berlaku sebagai surat keputusan otoritasi
  5. Kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD dan pejabat lainya dilarang melakukan pengeluaran dana atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan.
  • Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Untuk kepentingan pelaksanaan APBD, maka sebelum dimulainya suatu tahun anggaran kepala daerah sudah harus menetapkan pejabat-pejabat berikut:

  1. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD)
  2. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
  3. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)
  4. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
  5. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
  6. Pejabat fungsional untuk tugas bendahara penerimaan/pengeluaran
  7. Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja tak terduga dan pengeluaraan pembiayaan pada SKPD
  8. Bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu dan;
  9. Pejabat-pejabat lainya yang perlu ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD
  • Pejabat Pelaksana APBD lainya mencakup”
  1. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD
  2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program yang sesuai dengan bidang tugasnya
  3. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah
  4. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainya yang sah dan;
  5. Pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran

Suatu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa penetapan pejabat oleh kepala daerah tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan penetapatan pejabat lainya dalam rangka pelaksanaan APBD dapat didelegasikan oleh kepala daerah kepada kepala SKPD.

  • Penatausahaan Penerimaan

Menurut ketentuan dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang dimaksud penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Semua penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah Kuasa Bendahara Umum menerima nota kredit.

Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah dilaksanakan melalui cara-cara sbb:

  1. Disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga
  2. Disetor melalui bank lain, lembaga keuangan, dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga dan;
  3. Untuk benda berharga seperti karcis retribusi yang dipakai sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga maka penyetoranya dilakukan dengan cara penertbitan tanda bukti pembayaran retribusi tersebut yang disahkan oleh PPKD.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa untuk kepentingan pelaksanaan APBD dan/atau penatausahaan kuangan daerah, kepala daerah perlu menetapkan pejabat fungsional untuk tugas bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.untuk itu bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya dan harus melaporkanya kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran melalui PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Penatausahaan atas penerimaan dilaksanakan dengan menggunakan buku kas, buku pembantu per rincian obyek penerimaan dan buku rekapitulasi penerimaan harian. Sedangkan buktiu penerimaan dan/atau bukti pembayaran yang diperlukan untuk penatausahaan anggaran adalah:

  1. Surat ketetapan pajak daerah ( SKP-daerah)
  2. Surat ketetapan retribusi (SKR)
  3. Surat tanda setoran (STS)
  4. Surat tanda bukti setoran dan;
  5. Bukti penerimaan lainya yang sah
  • Penatausahaan Pengeluaran

Adalah semua arus uang yang keluar dari kas daerah, yaitu antara lain: penyediaan dana, permintaan pembayaran, perintah membayar, pencairan dana dan pertanggungjawaban penggunaan dana.

D. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan daerah kepaa pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pembinaan penglolaan keuangan daerah untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah pusat. Sementara itu DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaanaan peraturan daerah tentang APBD. Pengawasan yang dilakukan DPRD bukan pemeriksaan, tetapi pengawasan yang lebih mengaah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.

  1. Pengendalian Interen

Merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efesien dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.

  1. Pemeriksaan Ekstern

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan oleh BPK. UU No.15/2006 tentang BPK:

Bab III Bagian Pertama: BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Lembaga Negara lainya, BI, BUMN, Balai Layanan Umum, BUMD dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara.

BAB III pont 6: hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara diserahkan kepada DPD, DPR dan DPRD.  Dan juga menyerahkan hasil pemeriksaan secara umum kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota

BAB III Bagian Kedua: meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainya, BI, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara. (Rohman)

VI-Hukum Administrasi Daerah : Kewenangan Pemerintah Daerah

April, 20, 24

Cakranusantara.net, Jakarta – Sabtu (20/4/2024). Mengenal tentang Kewenangan Pemerintah Daerah yang mesti dimengerti oleh publik diantaranya :

A. Kewenangan Pemerintahan dan Cara Penyerahanya kepada Daerah,
Negara kesatuan adalah bentuk Negara dimana wewenang legislative tertinggi di pusatnya dalam satu badan legislative nasional/ pusat. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaanya kepada daerah berdasarkan Hk otonomi (Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi), tetapi pada tahap akhir kekuasaan tertingi tetap di tangan pemerintah pusat.

Adapun yang menjadi hakikat Negara kesatuan adalah kedaulatanya tidak terbagi atau dengan kata lain kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi. Oleh karena konstitusi Negara kesatuan tidak mengakui badan legislative lain selain badan legislative pusat. ada dua cirri mutlak yang melekat pada Negara kesatuan, yaitu:

1. Adanya supremasi dari DPR Pusat
2. Tidak adanya badan-badan lainya yang berdaulat.

Dalam pola Negara kesatuan, pemerintahan daerah harus memiliki korelasi yang selaras dengan berdasarkan pada hubungan vertical dan horizontal antara pusat dan daerah yang tersusun dengan jiwa Negara kesatuan.

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Dekosentrasi adalah pelimpahan sebagian uusan pemrintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada Gubenur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertical di wilayah tertentu, dan/ atau kepada gubenur dan bupati/ wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Pemaknaan desentralisasi dapat dibedakan dalam dua perspektif, yakni:

1. Perspektif desentralisasi politik, yaitu desentralisasi sebagai devolusi kekuasaan, dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah.
2. Persepektif desentralisasi administrasi, yaitu desentralisasi sebagai delegasi wewenang administrative, dari pemerintahan pusat kepada kepemerintahan daerah.

Dapat kita lihat bahwa pola hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dilahirkan dari pendelegasian kewenangan, rasionalitasnya adalah desentralisasi dapat merupakan cara untuk mengatasi keterbatasan karena perencanaan yang bersifat sentralistik dengan mendelegasikan sejumlah kewenangan.

Teori Lahirnya Kewenangan Pemerintah Daerah

Tiga cara untuk memperoleh kewenangan dalam khasanah ilmu hukum, yakni :

1. Atribusi : adalah pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam perundang-undangan baik yang dilakukan oleh original legislator ataupun delegated legislator. Menurut UU No.30/2014 tentang Pemda Pasal 1 angka 22, atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/ atau pejabat pemerintahan oleh UUD 1945 atau Undang-Undang.

2. Delasi menurut Van wijk, adalah penyerahan wewenang pemerintah dari suatu badan atau pejabat pemerintahan kepada badan atau pejabat pemerintahan lain. Selanjutnya Van Wijk menjelaskan bahwa wewenang yang didapat dari didelegasikan lagi kepada dubdelegaris. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/ atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/ atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi tersebut terdapat syarat-syarat, yakni:

a. Delegasi harus definitive dan pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan
b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, itu artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan
c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan dengan delegasi;
1. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan) artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut

2. Peraturan kebijakan, artinya delegan memberikan intruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang terebut.

3. Mandat

Wewenang yang didapat melalui atribusi dan delegasi dapat dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan jika pejabat yang memperoleh wewenang itu tidak sanggup untuk melakukan sendiri. Van Wijk menjelaskan arti mandate adalah suatu organ pemerintahan mengizinkan kewenanganya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Pasal 1 angka 24, mendefinisikan mandate sebagai pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandate.

Bentuk Pengendalian Hubungan Pusat dan Daerah

1. Organisasi Internal (Internal Organization/Regulation)
Dalam system ini kepala daerah bertanggungjawab penuh kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

2. Hybrid (Subsidiarization)
Kepala daerah bertanggung jawab kepada DPD untuk urusan-urusan yang sangat penting tapi juga bertanggung jawab kepada otoritas yang lebih tinggi untuk urusan-urusan spesifi yang merupakan kebijakan pusat.

3. Hybrid (Supervision)
Kepala daerah bertangung jawab sebagian kepada DPD dan sebagian wakil pemerintah pusat atau anggota dari agen kementrian pusat bertanggung jawab secara langsung kepada otoritas yang mengsupervisinya.

4. Antar organisasi (Intra organization/subordinazion)
Kepala daerah adalah bagian dari hierarki pusat dan secara keseluruhan merupakan bawahan pusat.

Konsep pengawan yang dianut pemerintah daerah di Indonesia lebih condong ke bentuk variasi Hybrid (Supervision). Hal ini dapat dikaji di dalam undang-undang Pemda yang menegaskan bahwa gubernur sebagai kepala daerah provinsi juga sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Kemudian urusan pengawasan pemerintahan pusat kepada daerah dibentuk suatu secara vertical, untuk pemerintah daerah provinsi diawasi langsung oleh menteri dalam negeri dan kepala/lembaga-lembaga non kementerian, sedangkan untuk pemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubenur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Namun akhir atas penyelenggaraan pemerintahan tetap berada di presiden. Esensi inilah yang kemudian membangun suatu pemerintahan daerah tetap pada koridor Negara kesatuan dengan bentuk pendelegasian kewenangan.

Penyerahan Wewenang Pemerintah Pusat Kepada Daerah ada dua cara:
1. Ultra vires doctrine
Yaitu pemerintah pusat yang menyerahkan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom dengan cara merinci satu per satu. Daerah otonom hanya boleh menyelenggarakan wewenang diserahkan tersebut. sisa wewenang dari wewenang yang diserahkan kepada daerah otonom secara terperinci tersebut tetap menjadi wewenang pusat.
2. Open end arrangement atau general competence
Yaitu daerah otonom boleh menyelenggarakan semua urusan di luar yang dimiliki pusat. Artinya, pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan berdasarkan kebutuhan dan inisiatifnya sendiri di luar kewenangan yang dimiliki pusat.

Dalam UU No. 23/2004 tentang Pemerintahan Daerah mengenai urusan pemerintahan dibagi 3, yakni:

1. Absolute, adalah urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat
2. Konkuren, adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang selanjutnya penyerahan urusan tersebut menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah
3. Umum, adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

B. Kewenangan Pemerintah Pusat
Kewenangan dalam hukum administrasi Negara adalah kekuasaan menggunakan sumberdaya untuk mencapai tujuan organisasi dan secara umum tugas di definisikan sebagai kewajiban atau suatu pekerjaan yang harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaanya, penggerak organisasi Negara itu sendiri adalah pejabat pemerintahan.

Kewenangan pemerintah Pusat adalah hak dan kekuasaan pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
1. Politik luar negeri
2. Pertahanan dan keamanan
3. Peradilan
4. Moneter dan fiscal
5. Agama dan kewenangan bidang lain, yakni meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro dan perimbangan keuangan, system administrasi Negara dan lembaga perekonomian Negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumberdaya alam serta teknologi yang strategis, konvervasi dan standarisasi nasional.

C. Kewenangan Pemerintah Daerah

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten /atau Kota dalam UU No.32/2004 Pasal 14 (1) mengatur urusan yang mengatur kewenangan Pemerintah daerah kabupaten/kota, sebagai berikut :

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum
5. Penanganan bidang kesehatan
6. Penyelenggaraan pendidikan
7. Penanggulangan masalah sosial
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
10. Pengendalian lingkungan hidup
11. Pelayanan pertahanan
12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
13. Pelayanan adminstrasi penanaman modal
14. Pelayanan administrasi umum
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainya
16. Urusan wajib lainya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi

Koordinasi pemerintahan merupakan pengaturan terhadap setiap gerak dan kegiatan hubungan kerja antara beberapa pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah serta lembaga-lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas kewajiban dan wewenang saling berhubungan satu sama lain. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 Pasal 13 ayat (1), yakni:

1. Urusan pemerintahan yang lokasinya berada di lintas daerah kabupaten/kota
2. Urusan pemerintahan yang penggunaanya berada di lintas daerah kabupaten/kota
3. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya berada di lintas daerah kabupaten/kota
4. Urusan pemerintahan yang penggunan sumber dayanya lebih efesien apabila dilakukan oleh daerah provinsi

D. Koordinasi Antara Pemerintahan Daerah dan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah

Kerja sama daerah dengan daerah lain yang selanjutnya disebut KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan pelayanan public.

Kerja sama daerah dengan pihak ketiga yang selanjutnya disebut KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan public.

Kerja sama wajib adalah kerja sama daerah dengan daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan public yang lebih efesien jika dikelola bersama urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaanya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

KSDD terdiri atas kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.

1. Kerja sama wajib meliputi:
a. Kerja sama daerah kabupaten/kota dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan dalam satu wilayah provinsi.
b. Kerja sama daerah kabupaten/kota dengan daerah kabupaten/kota yang berbeda
c. Kerja sama daerah provinsi dengan daerah provinsi lain yang berbatasan
d. Kerja sama daerah kabupaten/kota yang berbatasan dengan daerah provinsi dalam satu wilayah provinsi.

2. Kerja sama sukarela
Yaitu kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efesien jika bekerjasama.

Objek Kerja sama

Urusan pemerintahan yang menjadi objek KSDD meliputi:

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
Urusan pemerintahan pilihan
Urusan pemerintahan
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan public. By Dosen, Editor : Rohman (UBK)

Quiz 3 : Jenis dan Perbedaan Antara Official Assessment System Dengan Self Assessment System Dalam Hukum Pajak

April, 11, 24

Jakarta – Cakranusantara.net | Artikel ini adalah jawaban Quis yang ditugaskan oleh : Dr. Russel Butarbutar, S.H., S.T., M.Η., ΜΜ dalam belajar di mata kuliah Hukum Pajak pada semester genap Tahun Ajaran (TA) 2023/2024, Senin (8/4/2024).

Dalam tugas tersebut terdapat 10 pertanyaan yang harus dijawab, diantaranya perbedaan antara Official Assessment System dengan Self Assessment System :

1. Ada 3 jenis pajak yang umumnya dikenal di Indonesia, jelaskan dan berikan contohnya!

a. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang telah diterima oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Penghasilan yang dimaksud adalah usaha, gaji, hadiah, honorarium, dan lain sebagainya.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat dalam setiap jalur produksi dan distribusi. PPN merupakan pajak tidak langsung karena pembayaran atau pemungutan pajaknya disetorkan oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi barang kena pajak (BKP) yang tergolong mewah, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun impor. Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikategorikan sebagai Pajak pusat dan Pajak objektif.

2. Apakah perbedaan antara Official Assessment System dengan Self Assessment System, jelaskan!

a. Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang kepada fiskus (petugas pajak) sebagai pemungut pajak. WP dalam hal ini bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak yang ditetapkan oleh institusi pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak ini WP bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang pada setiap tahunnya. Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar.

Ciri-ciri sistem perpajakan Official Assessment:

1. Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak.

2. Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka.

3. Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak.

4. Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

b. Self assessment merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif dalam mendaftarkan dirinya agar mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mengurus segala urusan perpajakannya secara mandiri atau sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Self assessment system diterapkan pajak pusat.

Contohnya, jenis pajak PPN dan PPh. Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini.

Namun, terdapat konskuensi dalam sistem pemungutan pajak ini. Karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak Self Assessment :

1. Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.

2. Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak.

3. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

3. Apakah perbedaan semiself Assessment System dengan Withholding System, berikan penjelasannya!

a. Semi self assessment merupakan suatu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak, yaitu wajib dan fiskus.

b. Withholding System merupakan suatu system yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besaran pajak terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga tersebut bukanlah fiskus maupun bukan wajib pajak yang bersangkutan, melainkan dari perusahaan tempat wajib pajak bekerja.

Contoh Witholding System adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh Pasal 21, 22, dan 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN.

Sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem pemungutan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut. Dalam beberapa kasus tertentu, bisa menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti potongan tersebut nantinya akan dilampirkan bersama SPT Tahunan PPh/SPT Masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan.

Saat ini, Anda dapat hitung, setor, dan lapor pajak menggunakan aplikasi Online Pajak yang merupakan mitra resmi DJP. Mulai dari PPN, PPh 21, PPh 23, dan jenis pajak lainnya. Tidak hanya itu, Anda dapat mengelola transaksi bisnis Anda, menerbitkan dan mengirimkan faktur pajak, membuat bukti potong, mengelola payroll karyawan, membayar BPJS, semua dalam satu aplikasi terpadu.

4. Direktorat Jenderal Pajak dapat melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap WP apabila diketahui WP tidak benar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, jelaskan dasar hukum tentang aturan di atas! Ketentuan mengenai pemeriksaan pajak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana mengalami beberapa kali perubahan hingga terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

5. Tuliskan dan jelaskan mengenai aturan Pasal 35 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Pasal 35A merupakan tonggak penting dalam sejarah perjalanan DJP, melalui pasal ini, DJP mendapat kepercayaan publik untuk memiliki atau mengelola pusat data nasional, sekaligus sebagai infrastruktur mitigasi dan penyeimbangan risiko dari sistem self assessment (jawaban nomor  2 huruf b) yang dipilih Indonesia. Melalui pasal ini DJP bisa membentuk Single Identity Number (SIN) atau Nomor Identitas Tunggal yang mengonsolidasikan berbagai data dan informasi tentang perpajakan, yang sebelumnya tersimpan di banyak kartu identitas lain termasuk di Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) itu sendiri. Menariknya, setelah UU KUP tahun 2007 disahkan, Pasal 35 ini tidak bisa operasional karena peraturan pemerintahnya tak kunjung terbit, karena ketentuan Pasal 35 diatur dengan PP, tanpa PP, Pasal 35 tadi lumpuh.

6. Apakah seseorang yang sudah melakukan pelaporan pajak melalui sistem Self Assessment System, jelaskan! Seseorang yang telah melakukan Self Assessment System atau pemungut pajak yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif dalam mendaftarkan dirinya agar mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mengurus segala urusan perpajakannya secara mandiri adalah sangat baik, namun itu juga perlu untuk dioptimalkan, sebab tidak sedikit orang yang melaporkan penghasilannya ke pihak berwenang tidak sesuai faktanya. Dan hal itu perlu di konfirmasi ulang oleh pihak yang berwenang.

7. Prinsip gaya pikul memiliki 2 unsur yaitu unsur subyketif dan obyektif, jelaskan!

a. gaya pikul subyketif meliputi semua kebutuhan, khususnya kebutuhan material di samping moral dan spiritual.

b. gaya pikul obyektif meliputi pendapatan atau penghasilan, kekayaan, dan belanja atau pengeluaran.

8. Jelaskan jensi pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah! sesuai UU HKPD  jenig pajak yang dapat dipungut antara lain :

1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

2. Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

4) Pajak Rokok (jika di daerah ada terdapat pabrik rokok).

5) Pajak Alat Berat (PAB).

6) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan (MMLB).

7) Pajak Reklame.

8) Pajak Barang dan Jasa Tertentu seperti makanan dan minuman, tenaga listrik, penerangan jalan, jasa perhotelan, jasa parkir serta kesenian dan hiburan.

9) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

10) Pajak Air Tanah (PAT).

11) Pajak Sarang Burung Walet.

12) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan (MMLB).

13) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

14) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

15) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

9. Apakah perbedaan antara pajak langsung dengan pajak tidak langsung, berikan contohnya!

a. pajak langsung adalah  pajak yang tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh, PPN, PPH, PBB.

b. pajak tidak langsung adalah pajak  yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh, bahan bakar minyak, minuman keras (Miras).

10. Mengapa PPnBM dikenakan tarif yang berbeda antara barang yang satu dengan barang yang lainnya, berikan argumentasi hukumnya! Ya, karena PPnBM tidak menyasar kalangan masyarakat berpendapatan rendah karena terkategori pajak khusus barang mewah. Selain itu, pemerintah juga menggunakan tarif PPnBM untuk mengendalikan pola konsumsi masyarakat dari barang tergolong mewah, tentunya bertujuan untuk melindungi produsen dalam negeri dari serbuan BKP mewah hasil impor.

Nama : Abdul Rohman

Nim : 2101210284

Quiz 2, Pengertian Teori Hingga Asas Hukum Pajak

April, 10, 24

Jakarta – Cakranusantara.net | Quis ini ditugaskan oleh: Dr. Russel Butarbutar, S.H., S.T., M.Η., ΜΜ dalam belajar tentang Hukum Pajak pada semester genap Tahun Ajaran (TA) 2023/2024, Senin (8/4/2024).

Dalam tugas tersebut terdapat 10 pertanyaan yang harus dijawab, diantaranya :

1. Jelaskan tentang asas pemgutan pajak menurut teoti “The Four Maxims” adalah pemungutan pajak secara merata yang berdasarkan dengan adanya kepastian hukum dalam hal ini adalah undang-undang yang mengatur atau sesuai dengan undang-undang, namun harus didasari dengan kemudahan dalam melakukan pembayaran, dan keekonomian penagihan.

2. Apakah kelemahan dari Teori Asuransi dan Teori Kepentingan, jelaskan
a. Teori Asuransi adalah sebuah pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena orang-orang mendapat perlindungan hak-haknya dari pemerintah. Sedangkan
b. Teori Kepentingan adalah semakin banyaknya individu dalam menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah maka semakin besar juga pajaknya, jadi teori ini menganggap pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara atau proyek Pemerintahan.

3. Jelaskan mengenai pembenaran filosofis tentang exchange atau contracting atau reciprocity theory dan organic theory adalah Exchange atau contract atau reciprocity theory mengajarkan bahwa pajak adalah semata-mata suatu jumlah tertentu yang diberikan penduduk kepada pemerintah untuk mengganti jasa pemerintah yang bertugas antara lain melindungi penduduk. Sedangkan Organic theory mengajarkan penduduk secara bersama-sama bahwa mempunyai kewajiban secara alamiah untuk penunjang negara dengan cara membayar pajak. Ajaran ini juga mengakui adanya timbal balik antara pemerintah dan penduduk, melainkan penduduk dalam arti bersama-sama.

4. Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, sebutkan dan jelaskan!
a. asas legal adalah setiap pungutan pajak harus didasarkan undang-undang.
b. asas kepastian hukum adalah semua pungutan pajak harus didasarkan pada Undang-Undang (UU) yang berlaku, sehingga bagi pihak-pihak yang melanggar pungutan pajak akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan Undang-Undang.
c. asas efisiensi adalah pajak yang dipungut dari masyarakat kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan dan pembangunan.
d. asas non distorsi adalah pajak tidak boleh menimbulkan adanya pemutar balikkan fakta peraturan di dalam masyarakat, terutama di dalam hal ekonomi.
e. asas sederhana (simplicity) adalah suatu peraturan pemungutan pajak harus lebih jelas dan mudah dipahami oleh Wajib Pajak. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 Pasal 28, setiap Wajib Pajak diharuskan melakukan pembukuan dan pencatatan. Pembukuan adalah proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan. dan
f. asas adil (Miyasto, tanpa tahun) adalah setiap wajib pajak menyumbangkan uangnya untuk pengeluaran pemerintah, sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diterima. Penerapan pajak itu tidak ditentukan dengan sewenang-wenang.

5. Sebutkan dan jelaskan yang tidak termasuk subjek pajak!
Sesuai Pasal 3 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan tidak termasuk subjek pajak dalam negeri maupun luar negeri adalah:
1. Kantor perwakilan negara asing,
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat, dengan syarat tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan.
3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

6. Apakah WNI yang bekerja di Amerika Serikat dapat dikenkan Pajak Penghasilan berikan penjelasan dan contohnya! Tidak, jika WNI bekerja di luar negeri tidak dikenakan PPh di Indonesia jika memenuhi syarat. Contoh, WNI bekerja di luar negeri lebih dari 6 bulan dalam waktu setahun, dan itupun kalau hanya memperoleh penghasilan dari luar Amerika saja.

7. Apakah Warga Negara Singapura yang berkerja di Papua dapat dikenalan pajak, berikan penjelasan hukumnya! Iya, dengan syarat sudah bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 6 bulan dalam jangka waktu tahun, hal itu tidaklah harus berturut-turut, melainkan ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut tinggal di Indonesia, dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

8. Apakah seseorang memiliki peluang dikenakan PPh double atau PPh dua kali, berikan penjelasannya! Ya bisa, manakala dia menjalankan bisnis lain dengan badan hukum atau PT, dan pajaknya itu dibedakan antara pribadi dengan badan, namun pada hakikatnya yang membayar adalah satu orang tertentu.

9. Apakah yang dimaksud dengan Subyek Pajak Dalam Negeri (SPDN)! Setiap Orang pribadi baik WNI maupun WNA yang bertempat tinggal di Indonesia, telah berada di Indonesia lebih dari 6 bulan lebih dalam jangka waktu satu tahun berada di Indonesia dalam suatu Tahun Pajak dan memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia maka orang tersebut sudah menjadi subyek pajak dalam negeri.

10. Apakah yang dimaksud dengan Subyek Pajak Luar Negeri (SPLN) adalah setiap orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau kedudukan di luar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik melalui ataupun tanpa melalui bentuk usaha tetap.

Mhs : Abdul Rohman

Nim : 2101210284

Abdul Rohman : Sertifikat Webiner Pelatihan Hukum dari Sejumlah Lembaga di Indonesia

Januari, 12, 25

Pati – Cakranusantara.net | Kumpulan Perolehan Sertifikat Webiner atau Pelatihan Hukum oleh saudara Abdul Rohman di sejumlah Lembaga pengada atau penggiat webiner mulai dari Lembaga Pelatihan Hukum Indonesia (PHI) (4), Beranda Hukum Indonesia (BHI) (2), dan Organisasi Peradi (1) sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2024.

Berikut ini adalah Tujuh Sertifikat yang sudah diperoleh dalam Webiner :

  1. CAKRA NUSANTARA SERTIFIKAT HANTARU AGRARIA
  2. CAKRA NUSANTARA SERTIFIKAT TINDAK PIDANA
  3. CAKRA NUSANTARA SERTIFIKAT TPPU
  4. CAKRA NUSANTARA SERTIFIKAT PELATIHAN CYBER CRIME
  5. CAKRA NUSANTARA SERTIFIKAT PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU
  6. CAKRA NUSANTARA SERTIFIKAT PUTUSAN MK-2023-150
  7. CAKRA NUSANTARA SERTIFIKAT PELATIHAN ADVOKAT KORBAN TINDAK PIDANA

Baca Juga Berita Berita terkait dibawah ini : 

  1. Baca Juga : Advokat Yang Membela Kliennya Tidak Bisa di Tuntut, Mellisa Anggraini : Biasanya Pengacara Norak
  2. Baca Juga : Pelatihan Advokat Korban Tindak Pidana dan LPSK
  3. Baca Juga : Pelatihan Hukum Indonesia : Advokat Korban Tindak Pidana

Tonton Juga Video Pelatihan dibawah ini sampai selesai supaya tidak Gagal Faham :

a. https://youtu.be/e9RFwh9wFVA?si=XEwFXpy34JBc9FFn

b. https://youtu.be/nh80InsmxoI?si=pv-za5hOILc8plTZ

c. https://youtu.be/dQOZnGRKA_A?si=ef41hGaqqt7SSFxB

d. https://youtu.be/ltB2WIz4vsU?si=6K5SOB3qlRMg15BA

 

VI : Hukum Administrasi Daerah, Konsep Dasar/ Asas Penyelenggaraan Pemda

Maret, 31, 24

Jakarta – Cakranusantara.net | Sebagai kelanjutan dari mata kuliah HTN, hukum pemerintahan daerah mempelajari tentang pemerintahan daerah dari aspek hukum tata Negara (HTN), asas, teori serta konsep-konsep tata pemerintahan daerah atau struktur ketata pemerintahan daerah berdasarkan UUD 1945, UU No. 32/2004 juncto UU NO. 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.38 dan N0. 40/2007.

Hukum pemerintahan daerah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Hukum pemerintahan daerah merupakan matkul yang memandang pemerintahan daerah dari aspek hukum, asas, teori serta konsep dan struktur tata pemerintahan daerah antara lain:

  1. Bagaimana pilihan bentuk Negara berdampak pada bentuk pemerintah daerah;
  2. Pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan teori residu;
  3. Implementasi asas-asas pemerintah daerah;
  4. Perubahan politik hukum pengaturan pemerintah daerah;
  5. Prinsip pemerintahan daerah menurut pasal 18 UU 1944 (sebelum dan sesudah amandemen);
  6. Otonomi daerah berimplikasi pada bidang politik, ekonomi, sosial serta budaya dan hukum;
  7. Teori dan praktik system pemerintahan desa.

Kosep Dasar/Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Ada tiga asas/konsep dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu :

  1. Dekosentralisasi : adalah asas penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tanganya sendiri;
  2. Desentralisasi : adalah asas pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah, atau kepala instansi vertical tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah;
  3. Tugas pembantuan : adalah asas untuk turut sertanya pemerintah daerah bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintah pusat yang ditugaskan kepada pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskanya.

Konsukuensi dari asas desentralisasi, dekonsentralisasi dan tugas pembantuan maka terciptalah:

  1. Otonomi Daerah, yaitu akibat dari desentralisasi lalu diadakan daerah otonomi yang diberikan hak wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri sesuai peraturan berlaku;
  2. Daerah Otonom, yaitu akibat adanya otonomi daerah lalu dibentuklah daerah-daerah otonomi, baik untuk provinsi maupun kabupaten. Daerah otonomi itu sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang akan berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri dalam ikatan NKRI, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata “mengurus” dan ‘mengatur” dalam pemberian otonomi kepada daerah dapat dibedakan, yaitu mengurus berarti fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh pihak eksekutif daerah yaitu kepala daerah, sedangkan mengatur berarti fungsi pengaturan yang dijalankan oleh pihak pembuat peraturn daerah yaitu legislative yang dipegang DPRD. Kesemuanya merupakan fungsi pemerintahan daerah itu sendiri baik provinsi maupun kabupaten.

Kata administrasi atau pemerintahan dapat dibedakan dalam dua arti yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas pemerintahan mencakup kekuasaan legislative, eksekutif dan yudikatif, bahkan semua elemen kenegaraan yang menopang jalanya pemerintahan dalam Negara. Dalam arti sempit pemerintahan hanya menyangkut kekuasaan eksekutif saja yakni pemerintahan yang dijalankan Presiden atau Perdana Menteri bersama para menterinya untuk satu periode tertentu.

  1. Pemerintahan Daerah

Konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep local government yang pada intinya mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama berarti pemerintah local, kedua berarti pemerintahan local dan ketiga berarti wilayah local.

Pemerintah local pada pengertian pertama menunjuk pada organisasi/badan/ lembaga yang berfungsi menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam konteks ini pemerintah local atau pemerintah daerah merujuk pada organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah. UU No. 22 Tahun 1999, mengartikan Pemerintah Daerah adalah “Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.” Dimaksud Daerah Otonom menurut UU tersebut adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara RI.

Pemerintahan local pada pengertian kedua menunjuk pada kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Fungsi ini merupakan fungsi untuk pembuatan kebijakan pemerintah daerah yang dijadikan dasar atau arah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal tersebut sama dengan dengan fungsi pemerintah pusat yang meliputi fungsi legislative, esekutif dan yudikatif. Tetapi pemerintah daerah hanya menjalankan fungsi legislative dan eksekutif, fungsi yudikatif tetap ada pada pusat. Pemerintahan local pada pengertian ketiga merujuk pada wilayah pemerintahan atau daerah otonom.

Pemerintah berarti perlengkapan atau organ. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ, semua badan atau lembaga, alat perlengkapan Negara yang menjalanan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan Negara, singkatnya adalah semua lembaga Negara yang terdiri dari eksekutif, legislative dan yudikatif. Dalam arti sempit, pemerintah adalah hanya eksekutif saja.

Sedangkan pemerintahan menunjukan kepada bidang tugas dan fungsi. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandasakan pada ngara, rakyat atau penduduk dan wilayah Negara itu demi tercapainya tujuan Negara.

Fungsi pemerintah:

  1. Serving function (fungsi pelayanan);
  2. Regulating function (fungsi pengaturan);
  3. Empeworing function (fungsi pemberdayaan)

Dimensi yang menyangkut pengertian pemerintahan daerah:

  1. Dimensi sosial : konsep pemerintahan daerah dipandang sebagai suatu kelompok masyarakat yang terorganisaasi yang mendiami/ bertempat tinggal dalam saru wilayah tertentu dengan batasan geografis tertentu serta memiliki cirri-ciri tertentu pula;
  2. Dimensi ekonomi : pemerintah daerah dipahami sebagai organisasi pemerintahan yang memiliki cirri-ciri tertentu yang terkait erat dengan kondisi dan potensi dari daerah tertentu;
  3. Dimensi geografis : pemerintahan daerah dipahami sebagai suatu unit organisasi pemerintahan yang mempunyai lingkungan geografis dengan cirri-ciri tertentu, yang meliputi keadaan geografis tertentu, demografis tertentu dan potensi ekonomi tertentu;
  4. Dimensi hukum : pemerintah daerah dipandang sebagai unit badan hukum public, sebagai unit pelaksana pemerintah pusat, organisasi mandiri yang mewakili kepentingan masyarakat di daerahnya;
  5. Dimensi politik : pemerintah daerah dipandang mempunyai hubungan langsung dengan aspek-aspek atau merupakan bagian dari system politik Negara yang bersangkutan. Dalam mengemplementasikan fuungsinya, pemerintahan daerah merupakan agen/pelaksana pemerintah pusat, dengan kata lain merupakan mekanisme yang terintegrasi dalam satu pemerintahan Negara yang berbentuk sebagai badan hukum public. Dalam kaitan ini pemerintah daerah sekalipun mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri tetapi tidak dalam artian mutlak, ada power sharing dengan pemerintah pusat;
  6. Dimensi administrasi : pemerintah daerah dipahami sebagai organisasi pemerintahan local, mempunyai hak mengatur dan mengurus pemerintahanya sendiri.

Bentuk pemerintahan daerah

  1. Local self government, yaitu pemerintahan daerah otonom yang mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Terdapat cirri-ciri sebagai berikut;
  2. Segala urusan yang diselenggarakan merupakan urusan yang sudah dijadikan urusan rumah tangga sendiri. Oleh sebab itu, urusan-urusan tersebut perlu ditegaskan secara terperinci;
  3. Penyelenggaraan pemeerintahan dilaksanakan oleh alat-alat perlengkapan yang seluruhny bukan terdiri dari pejabat pusat, tetapi pegawai pemerintah daerah;
  4. Penangan segala urusan itu seluruhnya diselenggarakan atas dasar inisiatif atau kebijaksanaan sendiri;
  5. Hubungan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mengurus rumah tangga sendiri adalah hubungan pengawasan saja;
  6. Seluruh penyelenggaraanya pada dasarnya dibiayai dari sumber keuangan sendiri;
  7. Local state government

Adalah unit organisasi pemerintahan wilayah, dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi. Terdapat ciri-ciri sebagai berikut:

  1. Bentuk penyerahan kekuasaan adalah pelimpahan kekuasaan;
  2. Pelimpahan kekuasaan ditujukan kepada pejabat pemerintah pusat yang ada di daerah;
  3. Kewenangan pejabat pemerintah pusat terbatas untuk melaksanakan kebijakan pemerintah pusat;
  4. Pemerintah wilayah tidak memiliki wewenang untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri.

Faktor lingkungan yang berpengaruh pada pemerintahan daerah adalah:

  1. Lingkungan alamiah, meliputi kondisi geografis, kekayaan alam dan keadaan penduduk;
  2. Lingkungan politik, meliputi pemahaman terhadap institusi politik, partisipasi politik dan dukungan;
  3. Lingkungan ekonomi, meliputib: pendapatan rata-rata masyarakat, distribusi pendapatan, pemilikan harta kekayaan dan infrasruktur;
  4. Lingkungan sosial meliputi: pola pemukiman, tempat tinggal, tingakat pendidikan, tingkat kesehatan dan mobilitas sosial;
  5. Lingkungan budaya;
  6. Lingkungan budaya, meliputi: nilai-nilai demokrasi pemerintahan, cara pengambilan keputusan dan partisipasi;
  7. Otonomi Daerah

UU No. 5 Tahun 1974 Otonomi Daerah adalah “hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai peraturan perunndang-undangan yang berlaku.” Penekanya pada hak dan kewajiban.

Sedangkan UU No.22 Tahun 1999 tertulis bahwa Otonomi Daerah adalah kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatsesuai dengan pengaturan perundang-undangan. Juga pemerintahan otonomi berarti memiliki supremasi atau dominasi kekuasaan atau hukum yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pemegang kekuasaan daerah.

Otonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni: Outonomos  atau autonomia yang berarti keputusan sendiri.  Otonomi berarti suatu kondisi atau cirri tidak dikontrol oleh pihak lain. Otonomi juga berarti bentuk pemerintahan sendiri, yakni hak untuk memerintah atau menentukan nasib sendiri

Pengertian perwilayahan

Perwilayahan atau regionalisasi merupakan suatu proses penggolongan wilayah dengan dasar criteria tertentu. Penggolongan atau klasifikasi wilayah tersebut dapat dilakukan secara formal maupun fungsional.

Wilayah administrasi pemerintahan adalah wilayah pemerintahan yang terdiri dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, desa atau yang disebut dengan nama lain dan kelurahan atau yang disebut dengan nama lain. Adapun pembagian wilayah administrative Indonesia secara berturut-turut: provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa dan wilayah lain yang lebih rendah.

Wilayah administrative adalah wilayah yang dibentuk berdasarkan keputusan pemerintah atau otoritas resmi untuk tujuan administrasi dan pelayanan public. Contoh: provinsi, kabupaten/kota/ kecamatan dan desa/kelurahan.

Pembagian wilayah ada dua yaitu wilayah formal dan wilayah fungsional. Wilayah formal atau wilayah region adalah wilayah yang memiliki cirri berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu. Wilayah ini dapat dilihat berdasarkan criteria fisik atau alam maupun criteria soasial budaya.

Wilayah fungsional atau nodal region adalah wilayah yang memiliki cirri dari adanya kegiatan yang akan saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Contoh wilayah jabobetabek yang secara fisik akan memiliki perbedaan namun dari segi fungsional akan memiliki hubungan untuk memenuhi kebutuhan hidup dari setiap wilayah tersebut.

Administrasi Daerah Di Birokrasi Lokal

Administrasi berasal dari bahasa Latin, Ad= intensif dan minitrare=melayani, membantu, memenuhi. Adimistrasi merujuk pada kegiatan atau usaha untuk membantu melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan.  Administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah

Administrasi pemerintahan daerah adalah alat pemerintah daerah untuk mencapai tujuanya. Materi intinya adalah kajian tentang bagaimana pemerintah daerah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat daerah. Administrasi pemerintahan daerah adalah bagaimana proses/manajemen pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, sejarah, landasan hukum, karakteristik birokrat dan patologi birokrasi.

Pentingnya adminstrasi daerah  adalah untuk meminimalisir konflik kewilayaahan dan juga diperlukan sebagai dasar untuk keperluan pelayanan  administrasi kependudukan maupun sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan public terkait perencanaan dan pembangunan daerah

Birokrasi pemerintahan adalah system pemerintahan yang dijlankan oleh pegawai pemerintah. Birokrasi pemerintahan memiliki tiga dimensi, yaitu organisasi, sumber daya manusiadan manajemen. Birokrasi pemerintahan memiliki cirri khas yaitu sifat monopoli yang dimilikinya, sehingga orang harus puas dengan pelayananbirokrasi pemerintah. Birokrasi pemerintahan memiliki jabatan administrative yang terorganisir atau tersusun secara hirarkis dan setiap jabatan memiliki wilayah kompetensinya sendiri.

Ciri-ciri penting dari birokrasi pemerintahan adalah:

  1. Hierarki: memiliki struktur hierarkis yang berarti ada tingkatan atau lapisan dalam organisasi. Posisi dan tanggung jawab berada di tingkatan yang berbeda dan pelaporan biasanya dilakukan dari bawah ke atas;
  2. Spesialisasi: birokrasi membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas yang spesifik dan mendistribusikanya kepada individu atau departemen yang memiliki keahlian atau pengetahuan yang sesuai untuk tugas tersebut;
  3. Birokrasi negeri: tujuanya untuk melayani kepentingan public dan mencapai tujuan-tujuan pemerintah yang brkaitan dengan kesejahteraan masyarakat;
  4. Aturan dan proses:birokrasi pemerintahan beroperasi berdasarkan aturan, peraturan dan prosedur yang ditetapkan. Ini membantu dalam memastikan konsistensi dalam pengambilan keputusan dan memberikan pegangan bagi pekerja pemerintahan;
  5. Netralitas politik: bahwa birokrasi pemerintahan seharusnya bekerja secara independen dari pengaruh politik.

Peran birokrasi pemerintahan

  1. Pelaksanaan kebijakan: birokrasi bertanggungjawab untuk menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
  2. Pengawasan dan regulasi: birokrasi memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan dengan melakukan pengawasan dan menegakan aturan;
  3. Pelayanan public: birokrasi menyediakan berbagai layanan dan fasilitas kepada masyarakat seperti kesehatan, pendidikan keamanan dan infrastruktur;
  4. Perencanaan dan penganggaran: birokrasi membantu dalam merencanakan dan menyusun anggaran pemerintah untuk berbagai program dan proyek. Dosen : Sri Mastuti, Editor : Rohman UBK

Peringati Nuzulul Qur’an, Santri Azzahrah Boarding School MTsN 1 Pati Hadirkan Motivator Jepara

Maret, 29, 24

Pati – Cakranusantara.net |  Azzahrah Islamic Boarding School MTsN 1 Pati memperingati Nuzulul Qur’an dengan menghadirkan motivator Dwi Erlin Effendi, Dosen Unisnu Jepara, sekaligus founder Dee Motivator. Acara berlangsung pada Jumat (29/3) di indoor madrasah. Mengusung tema Melalui Al-Qur’an Kita Obati Hati dengan Ayat-ayat Suci dan Cinta-Nya, acara diikuti oleh seluruh santri Azzahra.

“Kami turunkan dari Al-Qur’an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin, sedangkan bagi orang-orang zalim (Al-Qur’an itu) hanya akan menambah kerugian,” begitu kata Ali Musyafak, Kepala MTsN 1 Pati, mensitir salah satu ayat dalam Al-Qur’an.

Lebih lanjut, Syafak menyampaikan bahwa Al-Qur’an akan dapat menjadi obat bagi orang mukmin mana kala mampu mengetahui, memahami, dan menganalisis isi Al-Qur’an, sebagaimana ayat pertama yang diturunkan, yaitu Iqra’, yang artinya bacalah.

“Membaca itu sebuah literasi yang tidak cukup membaca lahirnya saja, tetapi harus mampu memahami sampai menganalisis. Untuk bisa memahami hal tersebut, kami mencoba para santri kami ajak mendalami Al-Qur’an lewat ayat-ayat suci dan cinta-Nya yang dikemas dengan acara motivasi diri,” jelas Syafak.

“Dengan kegiatan ini diharapkan para santri memiliki kesadaran dan gairah untuk mempelajari dan sekaligus mengamalkan kandungan Al-Qur’an, walau hanya satu dua ayat,” sambungnya menutup pernyataan.

Acara dikemas secara sederhana namun bermakna dengan menampilkan berbagai performance dari para santri, seperti nasyid, kultum tentang sejarah Nuzulul Qur’an, dan pertunjukan seni lainnya.

Mengawali motivasinya, motivator yang akrab disapa Mom Erlin oleh anak mahasiswanya ini membahas tentang penyakit hati, salah satunya adalah OVT atau overthinking.

“OVT itu juga termasuk penyakit hati lho. Hati-hati ya sama OVT, kalau berlebihan dan yang dipikirkan jelek-jelek pasti akan kejadian karena alam bawah sadar kita yang bekerja,” ucapnya.

Melanjutkan motivasinya, kepada para santri Mom Erlin mengingatkan agar lebih bisa meluangkan waktu bersama dengan orang tua dibanding bermain gadget.

“Kalau kalian sedang berada di rumah, luangkan waktu bersama orang tua. Jangan sampai kalian menduakan bapak dan ibu dengan handphone, karena waktu itu sangat berharga dan usia kita tidak akan pernah tau,” kata Mom Erlin.

Suasana semakin meriah kala Mom Erlin menyuguhkan game menarik. Dari game tersebut, Mom Erlin menyimpulkan bahwa sebagai manusia harus memiliki jiwa inovatif dan kreatif.

“Jangan terpaku dengan yang sudah ada tetapi kita harus inovatif dan kreatif. Semua sudah tercantum dalam Al-Qur’an, sebagai petunjuk hidup kita,” ucapnya.

Pada game yang dimainkan terdapat beberapa peraturan yang harus ditaati oleh para santri. Digambarkan oleh Mom Erlin, sebagai santri hendaknya juga taat terhadap peraturan, baik yang ada di MTsN 1 Pati maupun di Azzahrah Islamic Boarding School.

“Mulai hari ini berjanji ya akan taat dan mematuhi segala peraturan yang ada di MTsN 1 Pati juga boarding school, agar kita berproses menjadi lebih baik,” ajaknya.

Tak hanya itu, Mom Erlin juga menekankan bahwa dalam berproses, hindari kata takut salah. Menurutnya, salah merupakan hal yang manusiawi.

“Jangan takut salah dalam berproses karena dengan itu kita belajar. Ingat, salah tidak apa-apa, manusiawi, yang penting kita berproses menjadi lebih baik dan jangan sampai melakukan kesalahan itu lagi,” ungkapnya.

“Meskipun berproses itu memang sulit tapi nikmatilah, karena suatu saat kalian akan tersenyum mengingat acara ini, kegiatan ini,” sambung Mom Erlin. Kemudian acara diakhiri dengan tanya jawab dan foto bersama. (Tejo)