VI, Hukum Administrasi Daerah : Dasar-Dasar Pembentukan Pemda

Maret, 26, 24

Jakarta – Cakranusantara.net | Dasar-Dasar Pembentukan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan public guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Menguatnya gagasan memperluas kewenangan dalam konteks berpemerintah daerah ini berpangkal pada fakta-fakta yang terjadi sebelum reformasi, antara lain :

1. Sumberdaya alam daerah dikuras habis kemudian di bawa ke pusat, sehingga terjadi kesenjangan antara pusat dan daerah;

2. Putra-putra daerah tidak diakomodasi dalam struktur pemerintahan daerah apalagi di pusat, karena faktanya kepala-kepala dinas di daerah diisi dari pusat;

3. Sulitnya berkembang kehidupan demokrasi di daerah karena semuanya diatur pusat, bahkan sampai ketentuan tentang pemerintah desa di daerah diseragamkan di seluruh Indonesia

4. Kemungkinan mengembangkan kebudayaan daerah, kemandirian daerah juga semakin terbatas peluangnya, karena semuanya dikendalikan oleh pusat.

Latar belakang atau tujuan mengakomodasi gagasan memperluas kewenangan daerah, antara lain :
1. Ingin mendekatkan pelayanan dari pusat kepada daerah;

2. Menumbuhkembangkan kehidupan demokrasi di daerah;

3. Mengembangkan kebudayaan daerah serta potensi daerah;

4. Melakukan pembagian yang adil SDA antara pusat dan daerah;

5. Mereduksi kemungkinan terjadinya konflik yang berkelanjutan antara pusat dan daerah keinginan daerah tidak diakomodasi dalam berbagai peraturan.

MDasar-Dasar Pembentukan Pemerintah Daerah Apabila dilihat dari sejarah pembentukan UUD 1945, dapat dikatakan bahwa Moch. Yamin lah orang pertama yang membahas masalah pemerintahan daerah dalam sidang BPUPKI 29 Mei 1945. Moch. Yamin antara lain mengatakan sebagai berikut :

“Negeri, desa dan segala persekutuan hukum adat yang dibaharui dengan jalan rasinalisme dan pembaharuan zaman, dijadikan kaki susunan sebagai bagian bawah. Antara lain bagian atas dan bawah dibentuk bagian tengah sebagai Pemerintahan Daerah untuk menjalankan Pemerintahan urusan Dalam, pangreh Praja”.

Pada kesempatan itu pula Much. Yamin melampirkan sementara perumusan Undang-undang yang memuat tentang pemerintahan daerah dan berbunyi :

”Pembagian daerah Indonesia atas daerah yang besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahanya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memanang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan Negara, dan hak –hak asal –usul dalam daerah yang bersifat istimewah”.

Pada tanggal 18 Agustus 1945 , Soepomo dihadapan sidang PPKI atas permintaan Soekarno memberikan penjelasan tentang Pemerintahan Daerah :” di bawah pemerintahan pusat ada pemerintahan daerah diisi hanya ada satu pasal saja yang berbunyi : pemerintah secara diatur dalam undang-undang hanya saja, dasar-dasar yang telah dipakai untuk Negara itu juga harus dipakai untuk pemerintahan daerah, artinya pemerintahan daerah harus juga bersifat permusyawaratan, dengan kata lain harus ada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dan adanya daerah-daerah istimewa diindahkan dan dihormati susunanya yan asli, akan tetapi itu keadaanya sebagai daerah, bukan Negara, jangan sampai ada salah paham dalam menghormati adanya darah”.

Kesimpulan dari dua pendapat esesnsi dalam ketentuan pasal 18 UUD 1945 adalah : Pertama, adanya daerah otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didasarkan pada asas desentralisasi. Dua, satuan pemerintahan tingkat daerah menurut UUD 1945 dalam penyelenggaraanya dilakukan dengan “memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan Negara”. Tiga, pemerintahan tingkat daerah harus disusun dan diselenggarakan dengan “memandang dan mengingat hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Dengan adanya perubahan terhadap pasal 18 UUD 1945, maka penjelasan UUD 1945 yang selama ini ikut-ikutan menjadi acuan dalam mengatur pemerintahan daerah tidak berlaku lagi. Dengan demikian, satu-satunya sumber konstitusional pemerintahan daerah adalah pasal 18, 18A dan pasal 18B.

Selain meniadakan kerancuan, penghapusan pasal 18 UUD 1945 sekaligus juga sebagai penataan tatanan UUD baik dari sejarah pembuatan penjelasan maupun meniadakan keganjilan bahkan anomaly.

Perubahan pasal 18 UUD 1945 dimaksudkan untuk lebih memperjelas pembagian daerah dalam NKRI yang meliputi daerah propinsi dan dalam daerah propinsi terdapat daerah kabupaten dan kota. Ketentuan pasal 18 ayat 1 mempunyai keterkaitan erat dengan ketentuan pasal 25A mengenai wilayah NKRI.

Istilah dibagi atas bukan terdiri atas dalam ketentuan pasal 18 ayat 1 bukanlah istilah yang digunakan secara kebetulan. Istilah itu langsung menjelaskan bahwa Negara kita adalah Negara kesatuan dimana kedaulatan Negara berada di tangan pusat.

Hal ini konsisten dengan kesepakatan tetap mempertahankan bentuk Negara kesatuan. Berbeda dengan istilah terdiri atas yang lebih menunjukan letak kedaulatan berada di tangan Negara – Negara bagian.

Baik secara konseptual maupun hukum, pasal-pasal baru pemerintahan daerah dalam UUD memuat berbagai paradigm baru dan arah politik pemerintahan daerah yang baru pula. Hal-hal tersebut tampak dari prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan berikut :

1. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu (pasal 18 ayat 2). Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah suatu pemerintahan otonom. Prinsip baru dalam pasal 18 setelah perubahan lebih sesuai dengan gagasan daerah membentuk pemerintahan daerah sebagai suatu pemerintahan sentralisasi dalam pemerintahan daerah. Gubernur, Bupati dan Walikota semata-mata sebagai penyelenggara otonomi daerah.

2. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (pasal 18 ayat 5). Meskipun secara historis UUD 1945 menghendaki otonomi seluas-luasnya, tetapi karena tidak dicantumkan, yang terjadi adalah penyempitan otonomi daerah menuju sentralisasi, maka sangat tepat, pasal 18 setelah perubahan menegaskan pelaksanaan otonomi seluas-luasnya. Daerah berhak mengatur dan mengurus segala urusan atau fungsi pemerintahan yang oleh undang-undang tidak ditentukan sebagai yang diselenggarakan pusat.

3. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah (pasal 18A ayat 1). Prinsip ini mengandung makna bahwa bentuk dan isi otonomi daerah tidak harus seragam. Bentuk dan isi otonomi daerah ditentukan oleh berbagai keadaan khusus dan keragaman setiap darah.

4. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (pasal 18B ayat 2). Yang dimaksud masyarakat hukum adat adalah masyarakat hukum rechtsgemeenschap yang berdasarkan hukum adat atai istiadat seperti desa, marga, nagara, gampong, meusanah, huta, negorij dan lain-lain. Masyarakat hukum adalah kesatuan masyarakat bersifat territorial atau geneologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak kedalam atau keluar sebagai satu kesatuanhukum yang mandiri dan memerintah dri mereka sendiri.

5. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa (pasal 18B ayat 1). Ketentuan ini mendukung keberadaan berbagai satuan pemerintah bersifat khusus atau istimewa (baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota atau desa).

6. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum (pasal 18 ayat 3). Hal ini telah terealisasi dalam pemilihan umum anggota DPRD, Gubernur, Bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

7. Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil (pasal 18A ayat 2). Prinsip ini diterjemahkan dalam UUD No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan menyatakan bahwa hubungan itu meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan, sumber daya alam dan sumber daya lainya, yang dilaksanakan secara adil dan selaras (pasal 2 ayat 5 dan 6).

Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdapat tiga hubungan antara pusat dan daerah, yaitu:
1. Hubungan pusat dan daerah menurut dasar dekonsentrasi territorial, hubungan ini tidak bukan merupakan hubungan antara dua subjek hukum yang masing-masing mandiri. Satuan pemerintahan territorial dekonsentrasi tidak mempunyai wewenang mandiri. Satuan pemerintahan territorial dekonsentrasi merupakan satuan wewenang dengan departemen yang bersangkutan. Sifat wewenang satuan pemerintahan territorial dekonsentrasi adalah delegasi atau mandate, tidak ada wewenang yang berdasarkan atribusi.

2. Hubungan pusat dan daerah menurut dasar otonomi territorial. Otonomi territorial merupakan suatu satuan mandiri dalam lingkungan Negara kesatuan yang berhak melakukan tindakan hukum sebagai subjek hukum untuk mengatur dan mengurus fungsi pemerintahan (administrasi Negara) yang menjadi urusan rumah tangganya. Dalam otonomi territorial pada dasarnya seluruh fungsi kenegaraan dan pemerintahan ada dalam lingkungan pemerintah pusat yang kemudian dipencarkan kepada satuan-stuan otonomi. Pemencaran ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

a. Undang-undang menetapkan tegas berbagai fungsi pemerintahan (administrasi Negara) sebagai urusan rumahtangga daerah. Cara-cara ini mirip dengan cara-cara dalam system federal yang merinci ekuasaan Negara bagian.
b. Pusat dari waktu ke waktu menyerahkan berbagai urusan baru kepada satuan otonomi.
c. Pusat mengakui urusan-urusan pemerintahan tertentu yang “ diciptakan” atau yang kemudian diatur dan diurus satuan otonomi baik karena tidak diatur dan diurus pusat maupun atas dasar semacam concurrent power.
d. Membiarkan suatu urusan yang secara tradisional atau sejak semula dikenali sebagai fungsi pemerintahan yang mengatur dan diurus satuan-satuan otonomi.

3. Hubungan pusat dan daerah menurut dasar federal, merupakan hubungan antara dua subjek hukum yang masing-masing berdiri sendiri. Hal ini memiliki kesamaan dengan hubungan pusat dan daerah atas dasar otonomi teritoria.

Hubungan Wewenang Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Dalam kaitanya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (selfregelen) dan mengelola sendiri (self besturen). Sedangkan kewenangan mempunyai dua pengertian yakni horizontal dan vertical. Secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Dan wewenang vertical berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah Negara secara keseluruhan.

Dalam Negara kesatuan, semua kekuasaan pemerintahan ada ditangan pusat. Pemerintah pusat dapat mendelegasikan kekuasaanya kepada unit-unit konstituen tetapi apa yang didelegasikan itu mungkin juga ditarik kembali. Dalam Negara kesatuan pada asanya kekuasaan seluruhnya dimiliki oleh pemerintah pusat. Artinya peraturan-peraturan pemerintah pusatlah yang menentukan bentuk dan susunan pemerintahan daerah otonom, termasuk macam dan luasnya otonomi menurut inisiatifnya sendiri. Daerah otonom juga turut mengatur dan mengurus hal-hal sentral, pemerintah pusat tetap mengendalikan kekuasaan pengawasan terhadap daerah-daerah otonom tersebut.

Berdasarkan hal tersebut tersebut terdapat tiga model hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yaitu:

1. Model Otonomi Relative, model ini memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah dan pada saat yang sama tidak mengingkari realitas Negara bangsa. Penekanya adalah dengan memberikan kebebasan bertindak pada pemerintah daerah dalam kerangka kerja kekuasaan dan kewajiban yang telah ditentukan. Hubungan pusat dan pemerintah daerah oleh karenya ditentukan oleh perundang-undangan, pengawasan dibatasi. Pemerintah daerah meningkatkan kebanyakan dari penghasilanya melalui pajak langsung. Dalam model otonomi elatif pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang dibagi dengan pemerintah pusat atau yang berada dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

2. Model Agensi, ini adalah model pemerintahan daerah yang dilihat terutama sebagai agen pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat. Hal ini diyakinkan melalui spesifikasi yang terperinci dalam peraturan, perkembangan peraturan dan pengawasan.

3. Model Interaksi, dalam model ini sulit ditentukan ruang lingkup kegiatan pemerintah pusat dan daerah karena mereka terlibat dalam pola hubungan rumit yang penekanya ada pada pengaruh yang menguntungkan saja.

Hubungan kewenangan antara lain bertalian juga dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga darah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas:

a. Urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara katagoris dan pembangunanya diatur dengan cara-cara tertentu pula.
b. Apabila system supervise dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonomi kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya.
c. System hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang membatasi ruang gerak otonomi daerah.

Sistem Pemerintahan Daerah
Struktur kewenangan pemerintah daerah pada Undang-Undang No. 32/2004 tidak lagi berbentuk piramida yang berarti kabupaten/kota memiliki kewenangan luas, provinsi memiliki kewenangan terbatas dan pusat dengan kewenangan terbatas. Tetapi struktur kewenangan lebih berbentuk persegi panjang dan terbalik meruncing ke atas. Struktur kewenangan ini berarti kewenangan pemerintah pusat tetap terbatas pada hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, sedangkan kewenangan daerah (provinsi, kabupaten/kota) bersifat luas bahkan seluas-luasnya. Dosen Sri Mastuti (Rohman)

VI : Sejarah Singkat Tindak Pidana Khusus

Maret, 25, 24

Jakarta – Cakranusantara.net | Sejarah Singkat Tindak Pidana Khusus
1) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Wetboek van Strafrecht, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 jo Staatsblad 1915 No. 732, telah dirumuskan sejumlah tindak pidana yang ditempatkan dalam Buku II tentang Kejahatan (Misdrijven) dan Buku III tentang Pelanggaran (Overtredingen).
2) Di luar KUHP ini masih ada sejumlah undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana seperti:
a) UU No.7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
b) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
c) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengertian Tindak Pidana Khusus
1) Tindak pidana khusus merupakan jenis perkara-perkara pidana yang pengaturan hukumnya berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan kitab undang-undang yang terkodifikasi.
2) Awalnya, tindak pidana khusus dikenal sebagai hukum pidana khusus, kemudian berubah menjadi hukum tindak pidana khusus. Beberapa tindak pidana yang merupakan bagian dari tindak pidana khusus adalah tindak pidana
ekonomi, tindak pidana psikotropika, tindak pidana narkotika dan lain sebagainya.
3) Beberapa tindak pidana tersebut dikategorikan kedalam tindak pidana khusus karena tindak pidana tersebut memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif dan bukan sekadar hanya mendapatkan rumusan tindak pidana
saja.

Karakteristik Tindak Pidana Khusus
Tindak Pidana Khusus mempunyai karakteristik, sebagai berikut:
1) Karakteristik dan penanganan perkara yang khusus dan spesifik;
2) Aturan hukum yang diberlakukan mempunyai karakteristik yang khusus dan spesifik;
3) Hukum acara-nya mempunyai karakteristik yang khusus dan spesifik;
4) Penegak hukumnya mempunyai karakteristik yang khusus dan spesifik;
5) Pengacara yang menanganinya mempunyai karakteristik yang khusus dan spesifik.

Tujuan Tindak Pidana Khusus
Tindak pidana khusus, dibuat dengan tujuan, untuk melakukan pengaturan tindak pidana diluar Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan pengaturan yang lebih komprehensif dan bukan sekedar hanya mendapatkan rumusan tindak pidana (biasa) saja.

Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus
Beberapa dan tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri di luar KUHP dan memiliki ketentuan khusus acara pidana, diantaranya:
• Tindak Pidana Ekonomi dalam Undang-Undang No.7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana;
• Tindak Pidana Korupsi;
• Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010;
• Tindak Pidana Terorisme;
• Tindak Pidana Psikotropika dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
• Tindak Pidana Narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
• Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. Dosen Ibnu Zubair (Rohman UBK)

Kisah Zaman Nabi Musa AS, Sedekah Itu Pembuka Pintu Rizki

Maret, 24, 24

Religi – Cakranusantara.net | Kisah di z͟a͟m͟a͟n͟ N͟a͟b͟i͟ M͟u͟s͟a͟ A͟S͟ (Alaihis Salam), a͟d͟a͟ s͟e͟p͟a͟s͟a͟n͟g͟ s͟u͟a͟m͟i͟ i͟s͟t͟r͟i͟ y͟a͟n͟g͟ h͟i͟d͟u͟p͟ d͟e͟n͟g͟a͟n͟ p͟e͟n͟u͟h͟ k͟e͟m͟i͟s͟k͟i͟n͟a͟n͟, n͟a͟m͟u͟n͟ m͟e͟r͟e͟k͟a͟ tetap m͟e͟n͟g͟h͟a͟d͟a͟p͟i͟n͟y͟a͟ d͟e͟n͟g͟a͟n͟ p͟e͟n͟u͟h͟ k͟e͟s͟a͟b͟a͟r͟a͟n͟.

S͟u͟a͟t͟u͟ k͟e͟t͟i͟k͟a͟, t͟a͟t͟k͟a͟l͟a͟ m͟e͟r͟e͟k͟a͟ b͟e͟r͟i͟s͟t͟i͟r͟a͟h͟a͟t͟, s͟a͟n͟g͟ i͟s͟t͟r͟i͟ b͟e͟r͟t͟a͟n͟y͟a͟ k͟e͟p͟a͟d͟a͟ s͟u͟a͟m͟i͟n͟y͟a͟ :

“W͟a͟h͟a͟i͟ s͟u͟a͟m͟i͟k͟u͟, b͟u͟k͟a͟n͟k͟a͟h͟ M͟u͟s͟a͟ a͟d͟a͟l͟a͟h͟ s͟e͟o͟r͟a͟n͟g͟ N͟a͟b͟i͟ y͟a͟n͟g͟ b͟i͟s͟a͟ b͟e͟r͟b͟i͟c͟a͟r͟a͟ d͟e͟n͟g͟a͟n͟ T͟u͟h͟a͟n͟n͟y͟a͟ (A͟l͟l͟a͟h͟)..?”

L͟a͟l͟u͟ s͟a͟n͟g͟ s͟u͟a͟m͟i͟ m͟e͟n͟j͟a͟w͟a͟b͟ :

“Y͟a͟, b͟e͟n͟a͟r͟”

Kemudian sa͟n͟g͟ i͟s͟t͟r͟i͟ b͟e͟r͟k͟a͟t͟a͟ l͟a͟g͟i͟ :

“K͟e͟n͟a͟p͟a͟ k͟i͟t͟a͟ t͟i͟d͟a͟k͟ p͟e͟r͟g͟i͟ s͟a͟j͟a͟ k͟e͟p͟a͟d͟a͟-n͟y͟a͟, u͟n͟t͟u͟k͟ m͟e͟n͟g͟a͟d͟u͟k͟a͟n͟ k͟o͟n͟d͟i͟s͟i͟ k͟i͟t͟a͟ y͟a͟n͟g͟ p͟e͟n͟u͟h͟ d͟e͟n͟g͟a͟n͟ k͟e͟m͟i͟s͟k͟i͟n͟a͟n͟ d͟a͟n͟ m͟e͟m͟i͟n͟t͟a͟n͟y͟a͟ a͟g͟a͟r͟ i͟a͟ b͟e͟r͟b͟i͟c͟a͟r͟a͟ k͟e͟p͟a͟d͟a͟ R͟a͟b͟b͟-n͟y͟a͟, a͟g͟a͟r͟ m͟e͟n͟g͟a͟n͟u͟g͟e͟r͟a͟h͟k͟a͟n͟ k͟e͟p͟a͟d͟a͟ k͟i͟t͟a͟ k͟e͟k͟a͟y͟a͟a͟n͟ ?”

Dan ak͟h͟i͟r͟n͟y͟a͟, m͟e͟r͟e͟k͟a͟ m͟e͟n͟g͟a͟d͟u͟k͟a͟n͟ k͟e͟m͟i͟s͟k͟i͟n͟a͟n͟n͟y͟a͟ i͟t͟u͟ k͟e͟p͟a͟d͟a͟ N͟a͟b͟i͟ M͟u͟s͟a͟ A͟S͟. L͟a͟l͟u͟ N͟a͟b͟i͟ M͟u͟s͟a͟ b͟e͟r͟m͟u͟n͟a͟j͟a͟t͟ m͟e͟n͟g͟h͟a͟d͟a͟p͟ A͟l͟l͟a͟h͟ S͟W͟T͟ d͟a͟n͟ m͟e͟n͟y͟a͟m͟p͟a͟i͟k͟a͟n͟ k͟e͟a͟d͟a͟a͟n͟ k͟e͟l͟u͟a͟r͟g͟a͟ t͟e͟r͟s͟e͟b͟u͟t͟.

A͟l͟l͟a͟h͟ S͟W͟T͟ b͟e͟r͟f͟i͟r͟m͟a͟n͟ k͟e͟p͟a͟d͟a͟ M͟u͟s͟a͟ :

“W͟a͟h͟a͟i͟ M͟u͟s͟a͟, k͟a͟t͟a͟k͟a͟n͟l͟a͟h͟ k͟e͟p͟a͟d͟a͟ m͟e͟r͟e͟k͟a͟, a͟k͟u͟ a͟k͟a͟n͟ m͟e͟m͟b͟e͟r͟i͟k͟a͟n͟ k͟e͟p͟a͟d͟a͟ m͟e͟r͟e͟k͟a͟ k͟e͟k͟a͟y͟a͟a͟n͟, t͟e͟t͟a͟p͟i͟ k͟e͟k͟a͟y͟a͟a͟n͟ i͟t͟u͟ a͟k͟u͟ b͟e͟r͟i͟k͟a͟n͟ h͟a͟n͟y͟a͟ s͟a͟t͟u͟ t͟a͟h͟u͟n͟, d͟a͟n͟ s͟e͟t͟e͟l͟a͟h͟ s͟a͟t͟u͟ t͟a͟h͟u͟n͟, a͟k͟a͟n͟ a͟k͟u͟ k͟e͟m͟b͟a͟l͟i͟k͟a͟n͟ m͟e͟r͟e͟k͟a͟ m͟e͟n͟j͟a͟d͟i͟ o͟r͟a͟n͟g͟ m͟i͟s͟k͟i͟n͟ k͟e͟m͟b͟a͟l͟i͟”

L͟a͟l͟u͟ N͟a͟b͟i͟ M͟u͟s͟a͟ m͟e͟n͟y͟a͟m͟p͟a͟i͟k͟a͟n͟ k͟e͟p͟a͟d͟a͟ m͟e͟r͟e͟k͟a͟ b͟a͟h͟w͟a͟s͟a͟n͟y͟a͟ A͟l͟l͟a͟h͟ t͟e͟l͟a͟h͟ M͟e͟n͟g͟a͟b͟u͟l͟k͟a͟n͟ p͟e͟r͟m͟o͟h͟o͟n͟a͟n͟ m͟e͟r͟e͟k͟a͟, d͟e͟n͟g͟a͟n͟ s͟y͟a͟r͟a͟t͟ k͟e͟k͟a͟y͟a͟a͟n͟ i͟t͟u͟ h͟a͟n͟y͟a͟ s͟a͟t͟u͟ t͟a͟h͟u͟n͟ l͟a͟m͟a͟n͟y͟a͟.

M͟e͟r͟e͟k͟a͟ m͟e͟n͟e͟r͟i͟m͟a͟ k͟a͟b͟a͟r͟ t͟e͟r͟s͟e͟b͟u͟t͟ d͟e͟n͟g͟a͟n͟ p͟e͟n͟u͟h͟ k͟e͟b͟a͟h͟a͟g͟i͟a͟a͟n͟ d͟a͟n͟ k͟e͟g͟e͟m͟b͟i͟r͟a͟a͟n͟.

Selang be͟b͟e͟r͟a͟p͟a͟ h͟a͟r͟i͟ k͟e͟m͟u͟d͟i͟a͟n͟, d͟a͟t͟a͟n͟g͟l͟a͟h͟ r͟i͟z͟q͟i͟ y͟a͟n͟g͟ m͟e͟l͟i͟m͟p͟a͟h͟ d͟a͟r͟i͟ jalan y͟a͟n͟g͟ t͟a͟k͟ d͟i͟k͟e͟t͟a͟h͟u͟i͟ d͟a͟r͟i͟m͟a͟n͟a͟ a͟r͟a͟h͟n͟y͟a͟. D͟a͟n͟ m͟e͟r͟e͟k͟a͟p͟u͟n͟ mendadak m͟e͟n͟j͟a͟d͟i͟ o͟r͟a͟n͟g͟ t͟e͟r͟k͟a͟y͟a͟ p͟a͟d͟a͟ s͟a͟a͟t͟ i͟t͟u͟.

K͟e͟a͟d͟a͟a͟n͟ m͟e͟r͟e͟k͟a͟ b͟e͟r͟u͟b͟a͟h͟ d͟e͟n͟g͟a͟n͟ harta k͟e͟k͟a͟y͟a͟a͟n͟ y͟a͟n͟g͟ b͟e͟r͟l͟i͟m͟p͟a͟h͟.

L͟a͟l͟u͟ s͟a͟n͟g͟ i͟s͟t͟r͟i͟ b͟e͟r͟k͟a͟t͟a͟ k͟e͟p͟a͟d͟a͟ s͟u͟a͟m͟i͟n͟y͟a͟ :

“W͟a͟h͟a͟i͟ s͟u͟a͟m͟i͟k͟u͟, s͟e͟l͟a͟m͟a͟ s͟e͟t͟a͟h͟u͟n͟ i͟n͟i͟ k͟i͟t͟a͟ a͟k͟a͟n͟ m͟e͟m͟b͟e͟r͟i͟ m͟a͟k͟a͟n͟ kepada o͟r͟a͟n͟g͟-o͟r͟a͟n͟g͟ m͟i͟s͟k͟i͟n͟, d͟a͟n͟ m͟e͟n͟y͟a͟n͟t͟u͟n͟i͟ a͟n͟a͟k͟-a͟n͟a͟k͟ y͟a͟t͟i͟m͟, m͟u͟m͟p͟u͟n͟g͟ k͟i͟t͟a͟ m͟a͟s͟i͟h͟ p͟u͟n͟y͟a͟ k͟e͟s͟e͟m͟p͟a͟t͟a͟n͟, k͟a͟r͟e͟n͟a͟ s͟e͟t͟e͟l͟a͟h͟ s͟e͟t͟a͟h͟u͟n͟ k͟i͟t͟a͟ a͟k͟a͟n͟ k͟e͟m͟b͟a͟l͟i͟ m͟i͟s͟k͟i͟n͟”

S͟a͟n͟g͟ s͟u͟a͟m͟i͟ m͟e͟n͟j͟a͟w͟a͟b͟ : “B͟a͟i͟k͟l͟a͟h͟, k͟i͟t͟a͟ a͟k͟a͟n͟ m͟e͟n͟g͟g͟u͟n͟a͟k͟a͟n͟ h͟a͟r͟t͟a͟ i͟n͟i͟ u͟n͟t͟u͟k͟ m͟e͟m͟b͟a͟n͟t͟u͟ o͟r͟a͟n͟g͟-o͟r͟a͟n͟g͟ y͟a͟n͟g͟ m͟e͟m͟b͟u͟t͟u͟h͟k͟a͟n͟n͟y͟a͟”

K͟e͟m͟u͟d͟i͟a͟n͟ m͟e͟r͟e͟k͟a͟ m͟e͟m͟b͟a͟n͟t͟u͟ o͟r͟a͟n͟g͟-o͟r͟a͟n͟g͟ y͟a͟n͟g͟ m͟e͟m͟b͟u͟t͟u͟h͟k͟a͟n͟, d͟a͟n͟ m͟e͟m͟b͟a͟n͟g͟u͟n͟ t͟e͟m͟p͟a͟t͟-t͟e͟m͟p͟a͟t͟ s͟i͟n͟g͟g͟a͟h͟ p͟a͟r͟a͟ M͟u͟s͟a͟f͟i͟r͟, s͟e͟r͟t͟a͟ m͟e͟n͟y͟e͟d͟i͟a͟k͟a͟n͟ m͟a͟k͟a͟n͟ g͟r͟a͟t͟i͟s͟ b͟a͟g͟i͟ o͟r͟a͟n͟g͟ y͟a͟n͟g͟ m͟e͟m͟b͟u͟t͟u͟h͟k͟a͟n͟.

S͟e͟t͟e͟l͟a͟h͟ s͟a͟t͟u͟ t͟a͟h͟u͟n͟ b͟e͟r͟l͟a͟l͟u͟, m͟e͟r͟e͟k͟a͟ m͟a͟s͟i͟h͟ t͟e͟t͟a͟p͟ s͟i͟b͟u͟k͟ m͟e͟n͟y͟e͟d͟i͟a͟k͟a͟n͟ m͟a͟k͟a͟n͟a͟n͟, s͟a͟m͟p͟a͟i͟ m͟e͟r͟e͟k͟a͟ l͟u͟p͟a͟ b͟a͟h͟w͟a͟s͟a͟n͟y͟a͟ s͟u͟d͟a͟h͟ s͟e͟t͟a͟h͟u͟n͟ l͟e͟b͟i͟h͟ m͟e͟r͟e͟k͟a͟ m͟e͟n͟j͟a͟d͟i͟ o͟r͟a͟n͟g͟ k͟a͟y͟a͟, d͟a͟n͟ m͟e͟r͟e͟k͟a͟ l͟u͟p͟a͟ b͟a͟h͟w͟a͟ a͟k͟a͟n͟ k͟e͟m͟b͟a͟l͟i͟ m͟e͟n͟j͟a͟d͟i͟ o͟r͟a͟n͟g͟ m͟i͟s͟k͟i͟n͟.

N͟a͟b͟i͟ M͟u͟s͟a͟ h͟e͟r͟a͟n͟ m͟e͟l͟i͟h͟a͟t͟ k͟e͟a͟d͟a͟a͟n͟ m͟e͟r͟e͟k͟a͟ y͟a͟n͟g͟ t͟e͟t͟a͟p͟ k͟a͟y͟a͟. K͟e͟m͟u͟d͟i͟a͟n͟ N͟a͟b͟i͟ M͟u͟s͟a͟ b͟e͟r͟t͟a͟n͟y͟a͟ kepada A͟l͟l͟a͟h͟ S͟W͟T͟ :

“Y͟a͟ R͟a͟b͟b͟, b͟u͟k͟a͟n͟k͟a͟h͟ E͟n͟g͟k͟a͟u͟ b͟e͟r͟j͟a͟n͟j͟i͟ m͟e͟m͟b͟e͟r͟i͟k͟a͟n͟ m͟e͟r͟e͟k͟a͟ k͟e͟k͟a͟y͟a͟a͟n͟ h͟a͟n͟y͟a͟ s͟a͟t͟u͟ t͟a͟h͟u͟n͟ s͟a͟j͟a͟, k͟e͟m͟u͟d͟i͟a͟n͟ s͟e͟t͟e͟l͟a͟h͟ i͟t͟u͟ E͟n͟g͟k͟a͟u͟ a͟k͟a͟n͟ k͟e͟m͟b͟a͟l͟i͟k͟a͟n͟ m͟e͟r͟e͟k͟a͟ p͟a͟d͟a͟ k͟e͟m͟i͟s͟k͟i͟n͟a͟n͟ s͟e͟p͟e͟r͟t͟i͟ s͟e͟m͟u͟l͟a͟?”

A͟l͟l͟a͟h͟ S͟W͟T͟ p͟u͟n͟ b͟e͟r͟f͟i͟r͟m͟a͟n͟ :

“W͟a͟h͟a͟i͟ M͟u͟s͟a͟, A͟k͟u͟ t͟e͟l͟a͟h͟ m͟e͟m͟b͟u͟k͟a͟ s͟a͟t͟u͟ p͟i͟n͟t͟u͟ r͟i͟z͟q͟i͟ k͟e͟p͟a͟d͟a͟ m͟e͟r͟e͟k͟a͟, t͟e͟t͟a͟p͟i͟ m͟e͟r͟e͟k͟a͟ m͟e͟m͟b͟u͟k͟a͟ b͟e͟b͟e͟r͟a͟p͟a͟ p͟i͟n͟t͟u͟ r͟i͟z͟k͟i͟ u͟n͟t͟u͟k͟ h͟a͟m͟b͟a͟-h͟a͟m͟b͟a͟ K͟u͟.”

“W͟a͟h͟a͟i͟ M͟u͟s͟a͟, m͟a͟k͟a͟ A͟k͟u͟ t͟i͟t͟i͟p͟k͟a͟n͟ l͟e͟b͟i͟h͟ l͟a͟m͟a͟ k͟e͟k͟a͟y͟a͟a͟n͟ i͟t͟u͟ p͟a͟d͟a͟ m͟e͟r͟e͟k͟a͟”

“W͟a͟h͟a͟i͟ M͟u͟s͟a͟, A͟k͟u͟ s͟a͟n͟g͟a͟t͟ m͟a͟l͟u͟ j͟i͟k͟a͟l͟a͟u͟ a͟d͟a͟ h͟a͟m͟b͟a͟-K͟u͟ y͟a͟n͟g͟ l͟e͟b͟i͟h͟ m͟u͟l͟i͟a͟ d͟a͟n͟ l͟e͟b͟i͟h͟ p͟e͟m͟u͟r͟a͟h͟ d͟a͟r͟i͟p͟a͟d͟a͟ A͟k͟u͟”

N͟a͟b͟i͟ M͟u͟s͟a͟ m͟e͟n͟j͟a͟w͟a͟b͟ :

سبحانك اللهم ماأعظم شأنك وأرفع مكانك

“M͟a͟h͟a͟ S͟u͟c͟i͟ E͟n͟g͟k͟a͟u͟ Y͟a͟ A͟l͟l͟a͟h͟, b͟e͟t͟a͟p͟a͟ M͟a͟h͟a͟ M͟u͟l͟i͟a͟ u͟r͟u͟s͟a͟n͟-M͟u͟ d͟a͟n͟ M͟a͟h͟a͟ T͟i͟n͟g͟g͟i͟ k͟e͟d͟u͟d͟u͟k͟a͟n͟-M͟u͟”

Masya Allah, semoga bermanfaat dan tolong di share biar lebih bermanfaat bagi orang banyak, sebagaimana Rasulullah S.A.W bersabda : “Barang siapa yang menyampaikan 1 (satu) ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, maka walaupun yang menyampaikan sudah tiada (meninggal dunia), dia akan tetap memperoleh pahala.” (HR. Al-Bukhari)

Editor : Rohman

Police Go To School : Generasi Muda Tertib dan Disiplin Berlalu Lintas

Maret, 7, 24

Batam – Cakranusantara.net | Polda Kepulauan Riau sukses melaksanakan diseminasi keselamatan melalui kegiatan _Police Go To School_ di sekolah SD, SMP dan SMA/SMK Maitreyawira di Kota Batam. Hal ini disampaikan oleh Dirlantas Polda Kepri Kombes. Pol. Tri Yulianto, S.I.K., M.Si., Kamis (7/3/2024).

Turut hadir dalam kegiatan Kasatgas 1 Preemtif Ditlantas Polda Kepri Kompol Adri Setyawan, S.I.K., Pejabat Utama Ditlantas Polda Kepri, Instruktur Ops Keselamatan Seligi 2024, Personel Satgas Ops Keselamatan Seligi 2024, Guru Sekolah Maitreyawira dan Siswa/Siswi Sekolah Maitreyawira.

Dalam kesempatan tersebut, Dirlantas Polda Kepri Kombes. Pol. Tri Yulianto, S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka Operasi Keselamatan Seligi 2024 dengan tujuan mempelajari keselamatan berlalu lintas sejak dini untuk menciptakan generasi muda yang tertib dan disiplin dalam berlalu lintas.

“Pendidikan lalu lintas sangat penting untuk ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. Dengan memahami aturan dan tata cara berlalu lintas yang benar, diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan di jalan raya,” ucap Dirlantas Polda Kepri Kombes. Pol. Tri Yulianto, S.I.K., M.Si.

Lebih lanjut, Dirlantas Polda Kepri Kombes. Pol. Tri Yulianto, S.I.K., M.Si., juga menjelaskan bahwa selain para instruktur Ditlantas Polda Kepri yang menyampaikan materi, para guru dari sekolahan juga turut memberikan materi kepada siswa/siswi melalui Buku Pendidikan Lalu Lintas yang diterbitkan oleh Korlantas Polri. Buku ini berisi tentang berbagai pengetahuan dan informasi terkait keselamatan berlalu lintas, seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan etika berlalu lintas.

“Kami berharap para guru dapat mempelajari dan memahami materi dalam Buku Pendidikan Lalu Lintas ini, sehingga dapat menyampaikannya dengan baik kepada para siswa di sekolah.

Ditlantas Polda Kepri juga akan melakukan berbagai kegiatan lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas, seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum, serta penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.” ujar Dirlantas Polda Kepri Kombes. Pol. Tri Yulianto, S.I.K., M.Si.

Untuk para siswa/siswi dan masyarakat yang ingin mengadukan atau melihat kejahatan serta memerlukan bantuan kepolisian dapat menghubungi Call Center Polisi 110 atau Unduh Aplikasi Polri Super Apps di Googleplay/APP Store,”- Tutup Kabidhumas Polda Kepri, Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si.

MTsN 1 Pati Gelar Ruwahan Masal

Maret, 2, 24

Pati – Cakranusantara.net | Di bulan Ruwah atau Sya’ban, MTsN 1 Pati menggelar kegiatan Ruwahan Masal pada 1 hingga 8 Maret. Lebih dari seribu arwah dibacakan setiap harinya selama satu minggu di Indoor dan Masjid Baitul Makmur. Ruwahan Masal diikuti oleh seluruh warga madrasah setelah kegiatan pembiasaan pagi.

Ali Musyafak, Kepala MTsN 1 Pati sekaligus sebagai inisiator kegiatan Ruwahan Masal mengungkapkan bahwa kegiatan ini diadakan untuk mendoakan para pejuang madrasah, keluarga besar MTsN 1 Pati baik dari keluarga guru, pegawai, maupun siswa.

Di samping itu juga, kegiatan Ruwahan Masal untuk melatih siswa agar senantiasa berbakti kepada ke dua orang tua baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup dengan mengirimkan doa.

“Kita mengajarkan kepada anak-anak, sebagai anak saleh wajib berbakti kepada orang tua, baik saat mereka masih hidup lebih-lebih setelah mereka meninggal dunia, mereka tetep masih butuh bantuan anak-anaknya,” jelasnya usai kegiatan berlangsung.

Lebih lanjut Syafak menjelaskan, sejak seseorang meninggal dunia, maka terputus semua amalnya, kecuali 3 hal yaitu shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa dari anak yang saleh.

“Berangkat dari hal itu MTsN 1 Pati yang mempunyai misi mendidik anak menjadi cerdas berkarakter dan saleh-saleha berinisiasi menyelenggarakan kirim doa bersama yang dikemas dalam kegiatan ruwahan bersama,” terangnya.

Syafak percaya, kegiatan semacam ini akan sangat bermanfaat, baik untuk para siswa, keluarga, dan madrasah.

“Karena masih banyak anak-anak dalam keluarganya belum sempat berkirim doa kepada orang tua atau keluarga yang telah meninggal, maka kegiatan ini jadi solusinya,” tutup Syafak. (Tejo)

MTsN 1 Pati Lolos Penilaian Pendahuluan Zona Integritas, 40 Siswa Terima Reward

Februari, 20, 24

Pati – Cakranusantara.net | Sebanyak 40 siswa MTsN 1 Pati memperoleh reward dari madrasah. Reward diberikan saat pelaksanaan upacara bendera pada Senin (19/2) di halaman MTsN 1 Pati.

Dari ke-40 siswa penerima reward, dua di antaranya memperoleh reward terbanyak, yaitu Faiz Rifqi Andhika sebanyak 4 reward, disusul M. Abdul Fattah sebanyak 3 reward.

“Terima kasih MTsN 1 Pati yang begitu peduli dengan kami. Semoga ke depan prestasi yang kami persembahkan bisa lebih baik lagi,” ucap Faiz singkat.

Sementara itu, Ali Musyafak, Kepala MTsN 1 Pati, mengatakan, reward diberikan sebagai bentuk apresiasi pihak madrasah kepada para siswanya yang tidak pernah lelah berjuang dalam menorehkan prestasi.

Di samping itu, Syafak juga menyatakan rasa bangga, lantaran hasil yang dicapai oleh para siswanya ini tidak diperoleh secara instan melainkan melalui proses yang ditempuh dengan sungguh-sungguh.

“Inilah buah dari usaha mereka. Prestasi tidak didapatkan secara tiba-tiba. Bahkan di hari liburpun, mereka tetap berjibaku dengan soal-soal kompetisi dan berkompetisi di bidangnya masing-masing,” ungkapnya.

Dengan apresiasi yang diberikan ini, Syafak berharap dapat memacu semangat berkompetisi dan berprestasi para siswanya sehingga budaya lomba di MTsN 1 Pati akan tetap, bahkan semakin eksis.

“Mudah-mudahan semangat mereka tidak pudar dan bisa menginspirasi yang lain,” harapnya.

Pada kesempatan tersebut, Syafak selaku pembina upacara menyampaikan prestasi terkini MTsN 1 Pati. Menurutnya, madrasah yang ia pimpin menjadi satu-satunya MTsN di Jateng yang lolos penilaian pendahuluan Zona Integritas (ZI) dari Dirjen Pendis.

“Ini prestasi yang luar biasa, yang harus kita syukuri agar kita tidak tergolong orang kafir,” tegasnya.

Cara mensyukurinya, lanjut Syafak, harus melakukan real action atau gerakan nyata oleh seluruh warga madrasah.

“Real action sukses ZI, yaitu yang pertama komitmen pribadi, antara ucapan, perbuatan, dan hati harus sama, jujur agar jadi makmur. Kedua, seluruh warga madrasah harus siap peduli dan melayani kepada siapapun. Ketiga, seluruh warga madrasah wajib jauhi korupsi dan gratifikasi,” paparnya.

Di akhir sambutannya Syafak mengajak seluruh peserta upacara menikmati lagu Zona Integritas MTsN 1 Pati yang baru dirilis beberapa hari lalu. (Ts)

Pungli di SMPN Mendekati Jutaan, Puluhan Anggota PBH Lidik Krimsus DPK Pati Geruduk Disdikbud

Februari, 3, 24

Pati – Cakranusantara.net | Puluhan Anggota Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Pati, Lembaga Pusat Bantuan Hukum (PBH) Lidik Krimsus-RI geruduk kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pati guna gelar Audiensi. Pasalnya, mendapati adanya dugaan pungutan liar (Pungli) di lingkungan SMPN mendekati jutaan rupiah per murid, Jumat (2/2/2024) sore.

Slamet Widodo, Ketua PBH Lidik Krimsus DPK Pati yang akrab disapa Om Bob saat Audiensi menyatakan, ada aduan masyarakat di sejumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang menarik iuran sukarela kepada orang tua atau wali murid siswa.

“Ada dugaan Pungli yang sudah terstruktur dan masif. Ia sangat menyayangkan atas temuan teman-teman dilapangan ini. Lantaran, telah meminta sumbangan sukarela namun ditentukan nominalnya,” ungkapnya.

Kami tidak menuduh karena ini baru dugaan. Tapi kalau disebut Iuran sukarela kok disebutkan, sangat berbeda dengan kata sukarela. Om Bob berharap, setelah adanya audiensi ini Pak Plt bisa mengeluarkan peraturan.

“Peraturan tentang kebijakan atas adanya dugaan pungli tersebut. Agar tidak terulang dan terus terulang pada setiap tahunnya, supaya wali murid tidak merasa terbebani,” ujarnya.

Menanggapi itu, Plt Disdikbud Pati Tulus Budihardjo mengklaim jika komite boleh menggalang dana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 75 tahun 2016 tentang Sumbangan di Satuan Pendidikan.

“Terkait adanya nominal yang disebutkan, itu hanya asumsi kebutuhan. Sehingga, orang tua murid tidak wajib untuk membayar sepenuhnya. Sifatnya bukan pemaksaan,” jawabnya.

Sumbangan sukarela semacam ini, seringkali dilakukan oleh sekolah unggulan. Faktor banyak murid menjadi penyebab meningkatnya kebutuhan anggaran, untuk pelaku kegiatan sekolah.

“Namun, yang perlu diketahui, sumbangan sukarela itu, tidak dibayar sepenuhnya juga tidak masalah, tidak dibayar sama sekali juga tidak apa-apa,” terangnya. (Rmn)

Goes To School, Kapolres Kendal Beri Pesan Bijak Pada Pelajar

Januari, 25, 24

Kendal – Cakranusantara.net | Kapolres Kendal, AKBP Feria Kurniawan berpesan kepada pelajar di Kendal agar bersama-sama menciptakan Pemilu damai. Dikatakan pemilu 2024 di dominasi oleh generasi melenial dan Generasi Z.

“Generasi z harus ikut andil dalam menentukan pemimpin, agar negara bisa berjalan dalam menjamin warganya. Silahkan nanti yang sudah punya hak pilih hadir di TPS, dan berikan suaranya untuk memilih pemimpin,” kata Kapolres dalam giat pendidikan politik goes to school di SMA Negeri 2 Kendal, Selasa 23 Januari 2024.

Kapolres berpesan, agar terlaksana pemilu damai dan lancar, siswa diupayakan tertib dan mentaati peraturan perundang-undangan yang ada diantaranya tertib berlalu lintas, tidak memakai kenalpot brong, menghindari bulying dan tawuran antar pelajar serta jauhi narkoba.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kendal, Alfebian Yolando menambahkan, untuk menguatkan pendidikan politik, Pemerintah Kabupaten Kendal bersinergi dengan semua elemen, khususnya generasi muda, untuk melaksanakan penguatan pendidikan politik. Posisi generasi muda sangat strategis untuk diajak kolaborasi, dengan mengoptimalkan sumber daya anggota yang banyak dan menyentuh berbagai lapisan pemuda.

“Peran anak muda menjadi penting bagi Bangsa Indonesia, karena pemuda adalah pemersatu bangsa. Selain itu, juga mengembalikan semangat nasionalisme dan patriotisme, serta merupakan aktor terwujudnya demokrasi yang sebenarnya,” terangnya.

Kajari Kendal, Erni Veronika Maramba menilai peran pemilih pemula dalam pemilu 2024.

“Mereka harus diberi gambaran dan penjelasan tentang pemilu, serta bijak dalam bermain medsos agar tidak terpengaruh dengan berita hoax,” ujarnya.

Dandim 0715/Kendal, Letkol TNI Misael Jendri Poly meminta pelajar selalu mentaati peraturan dan undang-undang baik dilingkungan sekolah maupun dalam berwarga Negara.

“Hindari hoax yang tidak jelas dan selalu bijak dalam bermedia sosial, serta jauhi perbuatan yang melanggar hukum,” ungkapnya. (Teguh)

Reuni Akbar : Ribuan Alumni SMPN 1 Tayu Gelar “Golden Anniversary” ke-50

Januari, 14, 24

Pati – Cakranusantara.net | Alumni Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) 1 Tayu gelar acara Reoni Akbar “Golden Anniversary” ke-50 diikuti ribuan peserta yang tersebar di seluruh penjuru tanah air dihalaman belakang, Sabtu (13/1/2024).

Dalam sambutannya, Kepala Sekolah Sri Wahyuni, S. Pd. M. Pd mengaku sangat bangga atas prestasi yang sudah diraihnya, karena sekolah yang ia pimpin berhasil mencetak ratusan piala.

“Sebanyak 131 Piala sudah dihasilkan pada tahun 2023. Dan setiap tahunnya mendapatkan juara 1 Cabor Handball, namun Ironisnya, hingga saat ini sekolahan belum memiliki lapangan sendiri, jadi harus sewa milik Desa Tayu Kulon untuk latihan,” ungkap Sri Wahyuni.

Himawan Sulastopo S.Si., M. Pd, Ketua Ikatan Alumni yang juga merupakan alumni angkatan tahun 1993 sekaligus Pengajar pada sekolahan setempat mengungkapkan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) alumni ke 50 terhitung sejak tahun 1974.

“Mengundang seluruh alumni mulai lulusan tahun 1974 hingga 2023, yang tersebar di berbagai penjuru tanah air, ada yang dari Lampung, Jakarta Bogor, tentu daerah Tayu sendiri dan sekitarnya. Bahkan yang terjauh adalah dari Makasar, jadi kita adakan Reuni Akbar ini guna menjalin tali silaturahmi lintas alumni,” paparnya.

Acara ini sudah dipersiapkan cukup lama, sejak pertengahan Agustus 2023 yang lalu. Dengan mengundang perwakilan masing-masing angkatan untuk berembuk, bagaimana di event ke 50 tahun ini diadakan dengan meriah.

“Alhamdulillah, gayung bersambut antusias mereka memberi support baik moril maupun materiil. Hima juga mengaku, sebelumnya belum pernah ada event sebesar ini, biasanya hanya per angkatan saja,” terangnya.

Yang diharapkan hadir dalam acara ini sebenarnya bagi mereka yang sudah terkonfirmasi saja, yakni sekitar 1000 an alumni. Namun, karena ada pertimbangan lain, sehubungan yang jauh sudah terlanjur datang maka diperkenankan untuk ikut hadir.

“Kegiatan ini merupakan yang perdana, jadi kita adakan paling istimewa antar lintas angkatan. Untuk acara seperti ini benar-benar membutuhkan tenaga yang luar biasa, kerjanya pararel, jadi ketika nanti bakal diadakan lagi bisa dilakukan tiap lima tahun sekali,” terangnya.

Kebetulan ia terpilih menjadi ketua ikatan Alumni, kedepan akan kita buat data base, mulai dari yang tertua sampai termuda akan dihimpun dan kita kelola, biar nanti alumni ada peran antar sesama alumni dan masyarakat jadi ada manfaatnya.

“Hima berharap, dengan adanya wadah ikatan Alumni ini yang diwakili oleh para pengurus bisa bersinergi serta eksis dan melakukan kegiatan-kegiatan yang berkontribusii buat lintas alumni, sekolah dan juga Masyarakat luas,” tandas Himawan Alumni angkatan 1993 itu. (Rmn)