Cakranusantara.net, Pati || Menghadapi potensi banjir dan tanah longsor menjelang puncak musim hujan pada Desember 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mulai menyiapkan
Pati-cakranusantara.net| Kegiatan Audensi dari Aliansi Pemuda Peduli Lingkungan (APPL) di Gedung DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah Wartawan tidak diperbolehkan meliput (di Usir) saat Audiensi. Pasalnya memiliki alasan ada yang bersifat Rahasia.
Audiensi timbul lantaran adanya pro dan kontra akan didirikannya Pabrik Sepatu di wilayah Kecamatan Trangkil yang diikuti dari perwakilan Petani setempat dengan agenda pernyataan sikap keberatan akan didirikannya Pabrik Sepatu di Wilayahnya.
Data yang dihimpun media ini, Humas DPRD Kabupaten Pati meminta kepada sejumlah Jurnalis yang hadir meliput dalam Ruang Banggar untuk keluar dari ruangan hal tersebut disampaikan atas arahan dari Ketua DPRD Pati. Ironisnya, tidak hanya sebatas itu saja bahkan Intel Kejaksaan Negeri Pati dan Intel Kodim pun di minta untuk keluar. Kamis (17/02/2022).
Sebelumnya, Bambang Kunarso (anggota Sekwan) sebelum acara dimulai mengatakan kepada tim awak media kalau nanti di awal-awal jangan masuk dulu untuk meliput sebelum di persilahkan, karna ada perkara yang rahasia (internal),” katanya.
Ditambahkan Doni hal tersebut patut dipertanyakan, sebenarnya ada apa dibalik pengusiran pada sejumlah wartawan yang turut hadir meliput kegiatan saat Audiensi di Ruang Banggar tersebut.” Kata Doni.
PATI-cakranusantara.net| Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas llB Pati Gelar kegiatan bimbingan Tata Boga kepada warga binaannya, dalam rangka menjadikan warga binaannya mempunyai keahlian dan bakat selepas dari Lapas.
Acara di gelar di Aula Lapas Pati, bimbingan kerja Tata Boga di ikuti warga binaan, dari kalangan kasus apa saja tanpa terkecuali, Namun dalam giat ini hanya di peruntukkan kusus warga binaan Laki-laki.
Data yang dihimpun media ini, Febie, Kalapas Pati menyampaikan kepada awak media saat di wawancarai mengatakan, Tata Boga warga Binaan Lapas kita Gelar untuk memberi bimbingan agar setelah selesai dari sini warga binaan kita punya keahlian yang dapat di pakaryakan di masyarakat sekitar nanti,”Tegas Febie, Rabu (16/02/2022).
Dalam kegiatan ini Lapas Pati mendatangkan Pemateri Khusus dari Sekolahan SMK 3 Pati Untuk memberikan materi dan cara kerja Tata Boga, sehingga dapat di ikuti warga binaan Lapas Pati untuk dapat mengikuti tata cara kerja dan materi yang di sampaikan.”tambah Kalapas.
Dalam kesimpulannya acara Tata Boga ini di gelar untuk memberikan bimbingan materi sampai cara produksinya, bertujuan warga Binaan Lapas Pati mempunyai keahlian yang produktif setelah kembali di lingkungan masyarakat pada umumnya.”Pungkas Febie.
PATI-cakranusantara.net| Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati diduga tidak punya nyali bongkar satu bangunan milik Musyafak di LI (Lorok Indah). Pasalnya hanya bangunan milik Musyafak yang masih tersisa hingga sekarang.
Tempat-tempat praktek prostotusi di Desa/Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah masih menyisakan satu bangunan yang belum di bongkar sedangkan semua bangunan yang lain sudah rata dengan Tanah.
Bangunan milik Musyafak kini menjadi gunjingan dari pemilik bangunan yang lain, karna bangunannya sudah di hancurkan pada 3/2 lalu apalagi bunyi dari sertifikat ada yang pekarangan dan juga pemukiman, baru saja kemarin (dua hari lalu) ada yang bongkar secara mandiri setelah meminta waktu dari tanggal 3/2 lalu.
Bangunan yang di bongkar mandiri baru-baru ini
Sementara itu, waktu pembongkaran Kepala Satpol-PP Sugiono dan Bupati Pati Haryanto mendapatkan telpon dari salah satu tokoh Ulama’ (Kiyai) kondang yang memintanya agar tidak membongkar bangunan utama terlebih dahulu selama satu Minggu dari Kamis (3/2) lalu.
Detik-detik pembongkaran dan Bupati serta Kepala Satpol-PP berbicara via phone
Menurutnya, Sebelumnya bangunan tersebut sudah pernah di Azam kan menjadi sebuah pondok pesantren (Ponpes) lantaran bangunan serta tanahnya sudah di wakafkan, meskipun saat itu menuai kecemburuan atau kritikan dari Anshor Innesial Gus (I).
“Saya sangat menyayangkan innesial Gus (N) yang mau di manfaatkan Musyafak untuk menjadi Bamper dengan alibi tempat praktek prostotusi di jadikan sebuah Ponpes, apalagi beliau merupakan salah satu sosok Ulama’ besar khususnya di wilayah Jawa Tengah”.
Dengan dorongan dari beberapa kalangan yang ada di Kabupaten Pati seharusnya bisa membuat Pemda Kabupaten Pati memiliki nyali besar dalam pembongkaran bangunan milik Musyafak, namun kenapa yang terjadi justru membalik, seakan Pemkab Pati diduga tidak punya nyali, sebenarnya ada apa?
Sebagian besar yang menjadi obrolan di kalangan masyarakat mengatakan jika Baking pak Musyafak itu kuat makanya Pemda Kabupaten Pati tidak berani merobohkan bangunannya.
Dari dasar yang ada dapat disimpulkan bangunan milik Musyafak yang masih berdiri kokoh menuai kecemburuan, dan kalangan Masyarakat, PCNU, Muhammadiyah, juga Anshor, yang tidak suka di Pati ada tempat Pelacuran, semua setuju jika bangunan di Lorok Indah diratakan dengan tanah, dan hanya orang yang berkepentingan saja yang tidak setuju bangunan tersebut di robohkan.
Hingga berita opini ini diterbitkan pihak Redaksi/ tim Investigasi cakranusantara.net belum mendapatkan kepastian, kapan bangunan milik Musyafak di kawasan LI akan di bongkar, yang sebelumnya Gus (N) hanya meminta waktu 1 Minggu namun hampir 2 Minggu belum ada kepastian (12 hari), apalagi dalam sertifikatnya masih berbunyi Lahan Hijau.
PATI-cakranusantara.net| Sat Lantas Polres Pati gencar laksanakan penindakan terhadap kejahatan terhadap Colt Pick up maupun Truk bermuatan Odol. Pasalnya kendaraan bermuatan Odol selain membahayakan pengguna jalan yang lain juga melanggar Undang-undang lalu lintas.
Data yang dihimpun media ini, Kasatlantas Polres Pati AKP Adis Dani Garta. S.I.K., M.H., melalui KBO IPDA Muslimin mengatakan pihaknya akan terus menindak kendaraan bermuatan Odol (over dimensi dan over load) di wilayah hukum Polres Pati.”kata IPDA Muslimin. Senin (14/02/2022).
Hal itu menyusul lantaran Kendaraan bermuatan Odol telah melanggar Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, juga PP no. 74 tahun 2014 tentang Angkutan jalan,”tegas Muslimin.
Giat itu dilakukan guna penegakan hukum (Gakkum) yang mulai di gelar dari pukul 09.00-11.30 WIB, di jalan lingkar Pati Selatan. Satlantas Polres Pati menambahkan 6 Personel (Pers), sedangkan Dishub (Dinas Perhubungan) menerjunkan Kabid ATS Dishub Kab. Pati Munadi, S.Ip., M.M. beserta 6 Pers lainnya,”ujarnya.
Kami juga memberikan himbauan dan sosialisasi kepada pengemudi kendaraan Roda 4 tentang “Kejahatan Odol” untuk mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut dan dimensi kendaraan demi keamanan, keselamatan, ketertiban di jalan raya dan untuk menurunkan angka laka lantas,”tandasnya.
Dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran kasat mata terutama kendaraan Over Load sesuai dengan pasal 307 Undang – undang Lalu Lintas No.22 tahun 2009 dan peraturan pelaksanaan lainnya.
“Dalam giat itu kami berhasil menindak 6 pelanggar, yang kemudian kami tindak berupa Tilang,”pungkas Muslimin.
PATI-cakranusantara.net| Bangunan permanen milik Musyafak bekas Caffe di Lorok Indah (LI) Desa/Kecamatan Margorejo masih tersisa dan menuai kecemburuan. Pasalnya, ada salah satu bangunan hingga saat ini masih belum dilaksanakan pembongkaran oleh Pemkab Pati seakan-akan tebang pilih.
Hal ini yang menyebabkan kecemburuan terhadap pemilik bangunan lain yang ada di kawasan LI yang telah di bongkar oleh Pemkab Pati pada (3/2) lalu. Seperti yang dilakukan Rondhi warga Dukuh Blibis Margorejo, dirinya meminta kelonggaran kepada Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati untuk mengambil barang-barang yang berupa mesin genset. Dan berjanji akan membongkar bangunan itu sendiri.
“Apa yang dilakukan Mas Rondhi patut mendapatkan apresiasi. Ini merupakan bentuk kepatuhan warga terhadap peraturan Pemerintah, dia (rondi-red) yang punya bengkel dan genset. Saat pembongkaran lalu meminta ijin kepada kami jangan dibongkar dulu,”ujar Kasatpol PP Sugiono menirukan Rondi saat meminta waktu. Senin (14/2/2022).
Permohonan itu disampaikan karena banyak mesin dan peralatan bengkel yang berada di bangunan itu. Rondhi sendiri berjanji akan membongkar bangunan itu secara mandiri nantinya. Dan saat ini dibuktikan sudah dilakukan oleh yang bersangkutan.
“Memang di dalam bangunan itu banyak mesin, mas Rondi meminta waktu ke kita. Alhamdulillah, dengan biaya sendiri dia bongkar bangunan tersebut dengan mendatangkan alat berat bego. Yang menyedihkan salah satu karyawannya tertimpa robohan tembok dan harus dilarikan ke RS,”kata Sugiono.
Sementara itu Rondi menyampaikan, pembongkaran adalah kesadarannya sendiri. Dan bentuk rasa tanggung jawab terhadap Satpol PP yang telah memberikan ijin untuk memberesi alat bengkel dan mesin genset.
“Alhamdulillah di ijinkan, Walau saya harus mendatangkan bego sendiri untuk membongkar bangunan itu. Meski ada korban karena runtuhnya tembok hingga menimpa karyawan saya dan harus dilarikan ke RS,” imbuhnya.
Bangunan milik Musyafak yang sempat mau dirobohkan pada 3/2, namun tidak jadi hingga berita ini diterbitkan
Rondhi yang sempat bertanya kepada petugas kenapa punya pak syafak tidak dibongkar? Dan malah diperbaiki?Menanggapi hal itu, Sugiono mengatakan akan membongkar semua bangunan yang ada di LI. Pemkab tidak akan pernah membedakan, ini merupakan peraturan yang harus di tegakkan. Apa yang dilakukan salah satu pemilik bangunan itu adalah bentuk kesadaran, walaupun saat pembongkaran karyawannya mengalami musibah.
“Kami akan melaksanakan pembongkaran dalam waktu dekat. Mas Rondi juga sudah mempertanyakan bangunan yang belum dibongkar. Dirinya sempat menanyakan kenapa bangunan pak syafak masih tersisa, ini jelas – jelas sertifikatnya lahan pertanian, dan kami jawab semua akan dibongkar,” tandasnya.
PATI-cakranusantara.net| Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati akhirnya gelandang Kepala Desa (Kades) Boto, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, Jawa Tengah ke Bui Lapas Kelas IIB Pati atas dugaan kasus penganiayaan terhadap warganya.
Kades Boto, JL (inisial-red) hari resmi ditahan dan berstatus sebagai tersangka setelah berkas perkara sudah diserahkan Penyidik Polres Pati yang dinyatakan lengkap oleh Kejari Pati atas dugaan kasus penganiayaan.
Hal ini disampaikan Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) Kejari Pati Aji Susanto ketika dikonfirmasi wartawan mengatakan, Berkas JBL dari Polres Pati sudah lengkap, dan yang bersangkutan saat ini sudah di tahan di Lapas Kelas IIB Pati.
“Ya benar, per hari ini sudah dilakukan penahanan sebagai tahanan titipan di Lapas Pati,”ungkapnya. Senin, (14/2/2022).
Menurutnya, JL dianggap melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan dan tindak kekerasan dengan ancaman pidana maksimal 2 tahun 8 bulan.
“Melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan, dan hari ini sudah mulai dilakukan penahanan,” ujarnya. (edit pasal/ Selasa 14/02/ 07:15).
Kasi Pidum Kejari Pati Aji Susanto
Sementara, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Kemasyarakatan (KPLP) Kelas IIB Pati Kasno ketika dikonfirmasi membenarkan. Dirinya mengaku mendapat tahanan titipan dari Kejaksaan atas nama JL yang berstatus sebagai Kades.
“Ya mas, memang benar kami telah menerima tahanan titipan atas nama JL, salah satu Kades di Pati,”tandasnya.
JL yang terlihat murung keluar dari kantor Kejaksaan dan dibawa ke Lapas Kelas IIB Pati sekitar pukul 13.30 WIB. Selain itu, yang bersangkutan juga terlihat memakai kemeja warna coklat lengan panjang disertai rompi warna merah muda dengan celana warna hitam, dikawal oleh pihak Kejaksaan dan Kepolisian.
Boyolali-cakranusantara.net| Komandan Kodim 0724/Boyolali Letkol Arm Ronald F Siwabessy. M.A silaturahmi dengan pengasuh dan para santri Pondok Pesantren Al Huda Dusun II Desa Candi Gatak Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Senin ( 14/02/2022).
Pada pelaksanaannya, Dandim menjelaskan, kegiatan ini digelar dalam rangka mewujudkan Pembinaan Teritorial (Binter) TNI-AD yang adaptif melalui kegiatan pembinaan kebangsaan dan guna membentuk generasi muda yang berkarakter dan berwawasan kebangsaan.
“Tentunya kami akan terus bersilaturahmi kepada alim ulama dan memberikan wawasan kebangsaan kepada para santri, guna membentuk generasi muda yang berkarakter dan berwawasan kebangsaan,” kata Dandim
Lebih lanjut, Dandim 0724/Boyolali mengapresiasi pengasuh Ponpes Al Huda yang telah menerimanya untuk memberikan Wawasan Kebangsaan kepada para santri.
“Adik-adik Para Santri merupakan bagian dari Negara Republik Indonesia yang harus ikut berperan untuk menjaga kedaulatan dan kesatuan Bangsa, sehingga tidak menutup kemungkinan adik para santri merupakan Pemimpin di masa depan,” imbuhnya.
Selain itu, Dandim Boyolali juga menghimbau agar meningkatkan Kebugaran agar para santri dan pengajar tetap diberikan kesehatan.
Di tempat yang sama, pengasuh Ponpes Al Huda KH Habib Iksanudin dalam sambutannya menyampaikan, pihaknya merasa bangga serta nersyukur atas kehadiran Dandim Boyolali di Pondok Pesantren tersebut.
“Insya Allah generasi muda yang tercetak dalam pondokan pesantren ini ke depan siap membantu dan mempertahan bangsa dan keutuhan NKRI bersama sama dengan TNI,” pungkasnya.
Jayapura-cakranusantara.net| Personel Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 711/Rks melaksanakan ibadah Bersama HUT Pekabaran Injil ke-167 Tahun di Gereja Gereja Kristen Injil di Muara Tami Jayapura bersama warga di Kampung Mosso, Distrik Muara Tami Kota Jayapura.Hal ini disampaikan Dansatgas Pamtas RI-PNG Yonif 711/Rks, Letkol Inf Mutakbir dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/02/2022).
Dijelaskan Dansatgas, Indonesia merupakan negara multikultural dengan berbagai keragaman antara lain suku, ras, bahasa dan agama, setiap agama semua mengajarkan kebaikan.
“Seperti yang dilakukan oleh anggota Satgas kami Pos Jajaran Distrik Muara Tami yaitu Pos Kotis, Pos Muara Tami dan Pos Mosso melaksanakan ibadah bersama dalam rangka memperingati HUT Pekabaran Injil ke-167 di GKI Kampung Holtekam bersama warga, kegiatan ini dapat mempererat hubungan yang baik dan harmonis antar satgas dengan masyarakat di perbatasan,”ucapnya.
Sementara itu, Bapak Nikson, selaku pengurus gereja menyampaikan, bahwa para jemaat gereja sangat senang para personel Satgas ikut beribadah dan membantu pemasangan tenda bersama warga.
“Kami sangat senang bapak-bapak TNI ikut beribadah bersama kami dan telah meminjamkan tenda agar warga kami bisa dengan nyaman untuk beribadah, selain itu, prajurit lainnya mengamankan jalannya ibadah, hal ini membuat kami merasa tenang dan aman,”pungkasnya.
Pada kesempatan tersebut, Serda Gede yang memimpin rekan-rekannya mengatakan, personel Satgas yang beragama Nasrani ikut beribadah bersama warga, dan personel yang bukan Nasrani ikut mengamankan jalannya ibadah.
“Kami ingin menciptakan suasana aman dan nyaman bagi warga dalam melaksanakan ibadah di gereja, inilah tugas kami memberikan rasa aman warga,”tukasnya.
PATI-cakranusantara.net| Masyarakat Desa Godo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah sesalkan Langkah Kepala Desa (Kades) yang sengaja membatalkan Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Padahal progam ini sangat di tunggu-tunggu oleh masyarakat Desa Godo.
Data yang di himpun media ini, Pembatalan PTSL Desa Godo di benarkan oleh Solikin Kasi Pendaftaran dan Penetapan saat di konfirmasi oleh awak Media 11/02/2022 di Kantor BPN Pati.
“Benar di Desa Godo Program PTSL nya di Batalkan oleh kades Godo melalui Surat Resmi yang di kirim tanggal 7 lalu, meskipun seperti itu kami dari Pihak BPN harus mempertimbangkan lagi karna Program itu sudah kordinatkan masing-masing Desa, Kalau menurut saya ya Harus tetap berjalan jangan sampai di batalkan,”Tegas Solikhin.
Sementara masyarakat Desa Godo banyak yang menyayangkan tindakan Kades Godo yang sudah membatalkan Program PTSL itu, padahal pemberkasan sudah banyak yang masuk di Kantor Desa juga sudah ada panitianya, bahkan sudah ada warga yang membayar adminitrasinya melalui pihak panitia PTSL Desa Godo yang sudah terbentuk sebelumnya.
“Kenapa tiba-tiba program yang sudah berjalan kini di hentikan atau di batalkan begitu saja, bahkan menurut informasi tidak jelas apa dasarnya Kades tiba-tiba membatalkan program PTSL itu.”hal itu di sampaikan Rismanto warga Desa Godo saat di konfirmasi awak Media 11/02/2022 melalui via phone.
Program PTSL itu di batalkan namun alasan pembatalan itu saya tidak tahu, katanya dulu sudah pernah di rapatkan dengan BPD Godo atau Perangkat Desa lainya saya tidak tahu, saya hanya masyarakat biasa jadi gak tahu, saya berharap Program PTSL bisa terealisasi di Desa Godo,”Tegas Rismanto
Jakarta–cakranusantara.net| Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara (PT Sulut) telah membuat putusan atas permohonan banding dari korban kriminalisasi atas nama Arthur Mumu (43), seorang warga Manado yang dituduh melakukan pelanggaran UU ITE. Dalam salinan putusan setebal 11 halaman itu, majelis hakim banding PT Sulut memperkuat putusan Pengadilan Negeri (PN) Manado yang menghukum Arthur dengan 9 bulan kurungan penjara. Hal itu luput dari perhatian publik, termasuk oleh media lokal dan nasional, jika saja Arthur Mumu menerima dan pasrah saja terhadap kezoliman para aparat penegak hukum di provinsi paling utara Pulau Sulawesi itu.
Menyikapi kenyataan pahit ini, Arthur Mumu, yang juga adalah Anggota Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), menyampaikan permasalahan tersebut kepada Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA. Alumni PPRA-48 tahun 2012 itu selanjutnya menelaah dan berdiskusi dengan berbagai pihak terkait kasus tersebut. Lalengke juga melakukan komunikasi dengan Kejati Sulut untuk mempertanyakan keanehan yang terjadi pada penyampaian putusan majelis hakim tinggi atas kasus kriminalisasi jurnalis PPWI Arthur Mumu.
Ada beberapa keganjilan, kata Wilson Lalengke, yang perlu mendapat perhatian bersama, khususnya bagi penyelenggara hukum, baik legislatif maupun eksekutif dan yudikatif, di tingkat nasional, terkait putusan majelis hakim di PT Sulut itu. Pertama, penyampaian salinan putusan majelis hakim banding atas kasus kriminalisasi bertameng pasal karet UU ITE ini kepada terdakwa Arthur Mumu dilakukan melalui pesan WhatsApp.
“Sejak kapan pengiriman putusan hakim dan surat-menyurat serta pengiriman dan/atau pertukaran informasi dari lembaga-lembaga hukum kepada warga yang berproses hukum boleh dilakukan hanya melalui pesan WhatsApp? Ini benar-benar konyol,” ujar lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, The United Kingdom, itu heran, Minggu, 13 Februari 2022.
Kedua, lanjutnya, penyampaian salinan putusan majelis hakim banding atas kasus kriminalisasi itu dilakukan secara langsung melalui pesan WhatsApp oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) kepada Arthur Mumu, bukan oleh jurusita PN Manado sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPid). Ketika hal tersebut ditanyakan kepada jaksa di Kejati Sulut, Elseus Salakori, SH, MH, yang menangani kasus ini, yang bersangkutan menjawab bahwa secara prosedural penyampaian putusan hakim dilakukan oleh jurusita PN Manado.
“Dalam proses persidangan perkara pidana kedudukan penuntut umum dan terdakwa adalah sejajar. Selanjutnya, untuk pemberitahuan putusan disampaikan oleh pengadilan (juru sita pengadilan negeri) kepada penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukum,” beber Lalengke mengutip penjelasan Elseus Salakori melalui pesan WhatsApp-nya kepada pemimpin redaksi Koran Online Pewarta Indonesia (KOPI) ini [1]. Salakori tidak menjelaskan mengapa Kejati Sulut yang aktif menyampaikan putusan banding itu, bukan PN Manado.
Ketiga, putusan hakim banding ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2021, namun pemberitahuan kepada Arthur Mumu dilakukan, sekali lagi hanya melalui pesan WhatsApp, pada tanggal 31 Januari 2022. “Fakta ini menjadi salah satu bukti atas kebobrokan sistem dan kinerja aparat penegak hukum di Sulut, dalam hal ini Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi, dan Pengadilan Negeri Manado, karena jelas melanggar Pasal 226 ayat (1) KUHAPid yang berbunyi: Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya segera setelah putusan diucapkan [2]. Jikapun PT Sulut dapat berkilah bahwa Pasal 226 ayat (1) tersebut hanya di lingkup pengadilan negeri sebagai lembaga peradilan tingkat pertama, namun pemberitahuan putusan hakim banding wajib disampaikan kepada PN Manado sesegera mungkin, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 243 ayat (1) KUHAPid, yang berbunyi: Salinan surat putusan pengadilan tinggi beserta berkas perkara dalam waktu tujuh hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan negeri yang memutus tingkat pertama [3],” tegas Lalengke.
Keempat, yang paling aneh bin absurd adalah bahwa putusan banding tersebut dinyatakan sudah berkekuatan hukum tetap alias inkracht van gewijsde. Hal itu tertuang dalam catatan Panitera Pengadilan Negeri Manado yang ditandatangani pada tanggal 11 januari 2022 oleh M. Abduh Abas, SH yang dikirimkan bersamaan dengan salinan putusan majelis hakim banding oleh Kejati Sulut kepada Arthur Mumu. Catatan itu berbunyi: Putusan Nomor 117/PID/2021/PT Mnd dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 31 Desember 2021 berhubung terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menerima atau tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
“Ini benar-benar sebuah kebiadaban hukum yang dipertontonkan dengan fulgar oleh oknum di lembaga-lembaga peradilan di Sulut itu. Bagaimana mungkin Arthur Mumu bisa melakukan upaya hukum kasasi ketika pemberitahuan tentang putusan hakim banding disampaikan kepadanya pada tanggal 31 Januari 2022 hanya melalui pesan WhatsApp oleh Kejati Sulut? Fakta ini mengindikasikan bahwa pihak pengadilan diduga kuat sengaja tidak memberitahukan terdakwa terkait hasil permohonan banding yang bersangkutan dan langsung memutuskan secara sepihak bahwa terdakwa menerima dan tidak melakukan perlawanan melalui upaya hukum kasasi. Ini benar-benar perlakuan sadis oknum aparat hukum terhadap warga negara menggunakan pedang hukum!” kata tokoh pers nasional yang getol membela rakyat terzolimi di berbagai daerah itu.
Sehubungan dengan buruknya proses penanganan perkara dalam rangka menghadirkan keadilan bagi semua warga negara di Sulawesi Utara, khususnya terkait kasus kriminalisasi Arthur Mumu ini, Lalengke mempertanyakan profesionalitas dan pertanggungjawaban para aparat penegak hukum di wilayah tersebut. Bagi pria yang juga menamatkan program pasca sarjanannya di bidang Applied Ethics di Utrecht University, The Netherlands, dan Linkoping University, Sweden, itu seyogyanya profesionalitas kerja para polisi, jaksa dan hakim harus tercermin dari keadilan hukum yang berhasil mereka hadirkan bagi setiap warga yang berperkara melalui proses peradilan.
“Bagi saya, ketika keadilan tidak mampu dihadirkan dalam proses peradilan, berarti para petugas yang diberi amanah dan digaji negara untuk melaksanakan tugas peradilan itu tidak profesional dan gagal total. Karena itu mereka harus menanggalkan segala identitas, gelar dan jabatan yang disandangnya, seperti gelar akademis dan jabatan polisi, jaksa, hakim, dan termasuk advokat. Mereka bergelar sarjana hukum, tapi jangankan mampu mewujudkan tujuan hukum, berperilaku adil saja mereka gagal. Hal itu tentu sangat memalukan!” ujar Lalengke yang juga menjabat sebagai Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma) ini tegas.
Sebagai informasi singkat terkait kasus yang menjerat Arthur Mumu, perlu disampaikan bahwa warga yang tinggal di Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, itu dilaporkan oleh seorang pengusaha swalayan di Manado bernama Ridwan Sugianto ke Polda Sulut. Arthur dipolisikan dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik melalui teknologi informasi alias melanggar UU ITE.
Ridwan Sugianto keberatan atas postingan video live di akun facebook Arthur Mumu yang mengatakan: “Kawal kasus penguasaan hak dan pemalsuan oleh Ridwan Jumbo atas tanah milik ahli waris Glen Kemba Serentu dan Violieta Chorhelia Mailoor yang dilaporkan ke Polda Sulut.” Video live ini dilakukan oleh Arthur Mumu langsung dari lokasi tanah kedua ahli waris yang dibelanya.
Menurut Arthur Mumu, apa yang dia sampaikan itu adalah informasi yang benar, faktual, dan bukan kebohongan. Kedua ahli waris memang benar telah melaporkan Ridwan Sugianto ke Polda Sulut terkait dugaan penyerobotan tanah waris mereka dengan alat bukti adanya pagar yang dibuat oleh Ridwan Sugianto dan material bangunan di atas tanah mereka. Tidak jelas alasannya, Polda Sulut selanjutnya menghentikan penyelidikan atas laporan Glen dan Violieta, walaupun BPN Manado telah memberikan keterangan bahwa telah terjadi penyerobotan tanah kedua ahli waris dan pembuatan sertifikat palsu atas tanah itu.
Berbanding terbalik dengan laporan ahli waris, laporan Ridwan ‘orang berduit’ Sugianto justru lancar melenggang-kangkung diproses oleh polisi, gayung bersambut dengan lincah diterima oleh Kejaksaan Tinggi Sulut, dan selanjutnya terserah majelis hakim Pengadilan Negeri Manado. Hasilnya 9 bulan untuk sang pejuang keadilan bagi warga ‘tak berduit’ di kampungnya, Arthur Mumu.
“Mengutip Pak Soesilo Bambang Yudhoyono, saya prihatin…” tutup Lalengke dengan nada prihatin. (APL/Red)
Catatan:
[1] Rekaman pesan percakapan WhatsApp ada pada redaksi KOPI.
[2] Pasal 226 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana); https://yuridis.id/pasal-226-kuhap-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana/#:~:text=(1)%20Petikan%20surat%20putusan%20pengadilan,nasihat%20hukumnya%20diberikan%20atas%20permintaan.
[3] Pasal 243 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana); https://yuridis.id/pasal-243-kuhap-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana/#:~:text=(1)%20Salinan%20surat%20putusan%20pengadilan,yang%20memutus%20pada%20tingkat%20pertama.