Pemdes Dukuhseti di Anggap “Nyaplok” Lahan SD, Kades Angkat Bicara

PATI – Cakranusantara.net| Polemik Status Tanah Balaidesa dan SD masih belum terselesaikan. Pasalnya Pemerintah Desa (Pemdes)/ Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dianggap “Nyaplok” lahan SD oleh Kepsek, itu tidaklah benar.

Baca Juga : Jawaban Kepsek SDN 02 Winong Terkait Vaksinasi yang Diduga Buat Kejang-kejang

Kepala Desa (Kades) Dukuhseti Ahmad Rifa’i kepada awak media mengatakan, terkait dengan adanya pemberitaan yang muncul saat ini itu tidaklah benar adanya, dimana pihak Desa Dukuhseti yang dianggap “Nyaplok” tanah milik Sekolah Dasar (SD).

“Kalau pihak Desa dianggap “nyaplok” itu keliru, karna sebenarnya yang menjadi aset Disdikbud atau Daerah itu hanyalah bangunannya saja tidak beserta Tanahnya,” Katanya. Selasa (17/5/2022).

Baca Juga: ETLE Seakan Tak Berfungsi, Ini Jawaban Kasatlantas: 2000 STE

Baca Juga: Polres Pati Gelar Olah TKP Kasus Kehilangan Uang, Ironis: Pihak RS KSH Seakan Enggan Memberi Keterangan

Pemasangan batas tersebut sudah berdasarkan surat kesepakatan bersama, atas tindaklanjut penyelesaian masalahan antara SD dan Balai Desa yang sudah di fasilitasi dan dilakukan di Kecamatan Dukuhseti.

“Kami sudah melakukan mediasi pada Rabu (30/3/2022) lalu, yang diikuti beberapa pihak terkait, termasuk perwakilan dari Disdikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Kabupaten Pati oleh Kabid (Kepala Bidang Pembinaan SD),”tambahnya.

Baca Juga; https://www.cakranusantara.net/daerah/masalah-sdn-02-dan-baldes-dukuhseti-belum-ada-titik-temu-ini-jawaban-ka-bpkad/

Pihak Desa dalam membuat pondasi, itu bukan asal-asalan namun berdasarkan hasil musyawarah yang sudah dilakukan di Kecamatan, itu tidak benar jika pihak Pemerintahan Desa (Pemdes) dianggap Nyaplok.

“Yang di anggap “Nyaplok” itu yang mana, kita berjalan sudah sesuai dengan kesepakatan, Sedangkan Lahan/ Tanah itu bukanlah merupakan aset Disdikbud ataupun aset Pemda. Melainkan, Sertifikat Tanah masih atas nama hak milik Pribadi atau Perorangan yang didalamnya juga disebutkan berisi bangunan Balai Desa dan SD,” pungkasnya.

(Ar/CN)

Dugaan Kecurangan Pengisian Perangkat Desa Ngemplak Kidul Resmi di Polisikan

Pati – Cakranusantara.net| Pengisian Perangkat Desa Ngemplak Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah akhirnya resmi di Polisikan di Polres Pati.

Pasalnya, dalam pelaksanaan pengisian Perangkat disinyalir adanya kecurangan, diantaranya jual beli Jabatan ‘siapa yang punya uang dialah yang bakal jadi perangkat Desa’.

Muhamad Efendi (ME) salah satu calon perangkat Desa yang merasa di dholimi oleh Kepala Desa (Kades) serta Panitia pengisian Perangkat Desa akhirnya resmi mem polisikan kejadian-kejadian itu. Selasa (17/5/2022).

Baca Juga; Mbah Joko Kuasa Hukum ME Bakal Mempolisikan Pengisian Perangkat Desa Ngemplak Kidul

ME seusai mem Polisikan kepada awak media mengatakan, Berkas-berkas aduan hari ini telah saya masukkan di Polres (Kepolisian Resort) Pati atas adanya dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Ngemplak Kidul, Kecamatan Margoyoso, selebihnya biar nanti pihak Kepolisian sendiri yang melakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Sebenarnya berkasnya sudah kami masukkan sejak Sabtu sore (14/5/2022) lalu, namun hari ini diminta datang untuk mendapatkan tanda bukti penerimaan dari Polres Pati atas aduan tersebut,” ungkapnya.

Baca Juga; ME Merasa Terdholimi Dalam Pengisian Perangkat, Akhirnya Mengadu di Kejari Pati

Senada Joko Sutrisno., S.H., selaku kuasa hukum ME yang akrab disapa Mbah Joko saat dimintai keterangan menjawab, bahwa hari ini bersama klien saya resmi telah melaporkan atas adanya dugaan-dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Ngemplak Kidul itu di Polres Pati.

“Pengaduan ini telah diterima oleh pihak Polres Pati pada ± Pukul 11.17 WIB, untuk selebihnya biar pihak kepolisian yang bertindak, kita tunggu saja hasilnya bersama-sama,”

(Mh-CN)

Tonnton juga videonya;

AMJ Tinggal 3.5 Bulan, Usai Pimpin Apel Libur Lebaran Simak Permintaan Bupati Pati

PATI – Cakranusantara.net| Bupati Pati Haryanto, Wakil Bupati Saiful Arifin, Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, dan seluruh jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pati pagi ini melaksanakan apel pagi pertama, usai cuti bersama Idulfitri, sabtu (7/5) di halaman kantor Setda Kabupaten Pati.

Bupati Pati Haryanto yang berkesempatan memimpin langsung apel pagi tersebut bersyukur jajarannya bisa kembali bekerja usai cuti bersama dalam keadaan sehat walafiat.

Bupati juga menyampaikan permohonan maaf pada seluruh karyawan dan karyawati di lingkungan Setda dan Sekretariat DPRD Pati.

“Saya bersama Pak Wakil dan seluruh jajaran memohon maaf atas kesalahan dan kekurangan kami. Momentum yang baik ini, mungkin tahun depan saya tidak bisa disini lagi karena masa jabatan saya tinggal 3,5 bulan. Oleh karena itu kami memohon maaf lahir dan batin yang setulus-tulusnya,” ujar Bupati.

Bupati berharap di akhir masa jabatan yang tinggal 3,5 bulan ini, seluruh jajaran Pemkab Pati bisa mengejar kegiatan yang sudah terencana. Meskipun belum terselesaikan, Bupati meminta seluruh OPD untuk tidak bersantai-santai dalam pelaksanaan kegiatan.

Dirinya mengatakan tak ingin punya beban dalam tugas yang belum diselesaikan.

“Karena tugas- tugas yang separuh berjalan ini termasuk tanggung jawab saya sampai selesai nanti,” tegasnya.

Demikian halnya dengan pekerjaan yang telah rampung, Bupati menitipkan fasilitas publik yang sudah dibangun dengan baik dan dipertahankan sesuai dengan mekanisme yang ada.

“Salah satu contoh Alun alun Pati, sekarang sudah menjadi tempat rekreasi olahraga dan sudah nyaman, jangan sampai kembali seperti dulu lagi. Dan fasilitas- fasilitas yang lain yang sudah baik harus tetap dilaksanakan. Jangan sampai hal yang sudah tertata dengan baik malah diubah menjadi tidak baik. Mari kita jaga bersama suasana yang tentram dan damai ini,” pesannya.

Terkait dengan libur lebaran di tengah pandemi, Bupati mengatakan kasus Covid Pati masih cenderung aman, karena indikator di rumah sakit. Ia menjelaskan belum ada laporan kasus Covid dari rumah sakit.

“Mudah mudahan setelah lebaran ini tidak ada lonjakan kasus covid. Saya mohon PNS jadi contoh yang baik untuk masyarakat agar tetep mematuhi prokes,” tandasnya.

(po1/PO/MK)