Serdik Sespimmen Ke 62 Gelar Bakti Sosial

Batam – Peserta didik (Serdik) Sespimmen Polri Dikreg ke 62 Serdik Andri Kurniawan, S.I.K., M.H dan Deni Saputra, S.I.K., M.I.K. menggelar kegiatan bakti sosial.

Dalam kegiatan tersebut, Serdik Sespimmen Polri Direg ke 62, Serdik Andri Kurniawan, S.I.K., M.H dan Deni Saputra, S.I.K., M.I.K ini memberikan berbagai bantuan dan santunan untuk panti asuhan maupun masyarakat Serdik Sespimmen Andri Saputra, S.I.K., M.I.K mengatakan bahwa bakti sosial ini salah satu bentuk rasa syukur kepada allah swt karena di berikan kesempatan untuk mengikuti Pendidikan Sespimmen Polri ,serta sekaligus juga wujud akan kepedulian terhadap santri yang belajar menimba pendidikan islam dan membutuhkan uluran tangan bantuan.

“Apalagi bulan Syawal ini, bulan meraih kemenangan sehingga turut memberikan berbagai kebutuhan dan merupakan moment kebahagiaan untuk saling berbagi,” ujar Serdik Sespimmen Andri Saputra saat dikonfirmasi, Sabtu, 28/5/2022.

Serdik Sespimmen Andri Saputra juga menambahkan, bahwa pemberian santunan ini merupakan bentuk kepedulian kami (polri) untuk mereka yang membutuhkan “Dengan adanya penyaluran bansos tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat maupun santri di sana,” harap Serdik Andri Saputra

Besarnya bantuan yang diberikan pun bervariasi mulai dari 3,500,000,- hingga 5.000.000,-Adapun dalam kegiatan bakti sosial ini diantaranya kami menyalurkan ke panti asuhan muawanah pekanbaru, panti asuhan Quratul ayun batam, kepada anggota tni korem 033 batam, warga sepanjang jalan raya dikota batam.

(Jr-CN)

TNI-Polri dan Kemenkes Gelar Baksos Kesehatan di Banten

Banten – Cakranusantara.net | Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bekerja sama dengan TNI, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan satuan tugas lain terdiri dari tenaga medis, paramedis dan non medis melaksanakan bakti sosial (baksos) kesehatan di Banten.

Kegiatan bakti sosial kesehatan dilakukan rangka peringatan Haul ke-129 Guru Bangsa Syekh Nawawi Al-Bantani dan juga dalam rangka rangkaian HUT Bhayangkara ke-76 tahun 2022.

“Telah dilaksanakan kegiatan bakti sosial kesehatan dalam rangka peringatan Haul ke-129 Guru Bangsa Syekh Nawawi Al-Bantani dan dalam rangka rangkaian HUT Bhayangkara ke-76 Tahun 2022,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, (28/5/2022).

Dedi memuturkan, target kegiatan ini adalah sebanyak 1.000 orang mengikuti vaksinasi booster dengan menggunakan vaksin Pfizer, pengobatan umum, spesialis anak dan penyakit dalam.

“Dilakukan juga pembagian sembako dari Kapolda Banten terutama untuk masyarakat yang ada di sekitar Ponpes Tanara,” ujarnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin dan Ibu Hj Wury Ma’ruf Amin. Menurut Ma’ruf Amin, kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian dan sinergitas antara TNI-Polri dan Kemenkes terkait penanggulangan pandemi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Diharapkan dukungan dari masyarakat agar tetap memperhatikan protokol kesehatan, menjaga diri, menjaga lingkungannya, sehingga kita bisa melewati fase pandemi dengan baik,” katanya.

Saat ini untuk vaksinasi booster di Provinsi Banten per tanggal 26 Mei 2022 sudah hampir tercapai 24 persen. Partisipasi masyarakat, kata Dedi sangat dibutuhkan guna meningkatkan percepatan vaksinasi.

Dedi menambahkan semua pelayanan ini diberikan agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, dan mengunggah keinginan masyarakat untuk secara mandiri melaksanakan vaksinasi booster.

“Saat ini pelayanan vaksinasi booster juga sudah mulai diberikan kepada masyarakat seperti TKI, TKW dan juga kegiatan lain seperti keberangkatan ibadah haji dan umrah,” katanya.

(Jr-CN)

Tutup Festival Musik Jalanan, Kapolri Komitmen Bangun Ruang Demokrasi yang Positif untuk Jaga Persatuan

Yogyakarta – Cakranusantara.net | Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menutup kegiatan festival musik jalanan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-76 di museum Benteng Vrederburgh, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (26/5/2022) malam.

“Baru saja kita melaksanakan kegiatan penganugerahan terhadap 10 peserta finalis terbaik festival musisi jalanan yang kita selenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bhayangkara ke-76. Tentunya ini bagian dari rangkaian yang ada,” kata Sigit.

Menurut Sigit, kegiatan ini mewakili komitmen dari Polri yang terus berbenah dan memperbaiki diri dalam memberikan wadah ataupun membangun ruang demokrasi bagi masyarakat yang positif demi menjaga persatuan dan kesatuan Negara Indonesia.

Dalam memberikan ruang demokrasi, Sigit menekankan, Polri telah membuat beberapa kegiatan untuk masyarakat menyampaikan aspirasi dan ekspresinya. Sebelum festival musik ini, Korps Bhayangkara telah sukses menggelar lomba mural dan orasi.

“Maka hari ini kita ajak rekan-rekan untuk memanfaatkan musik sebagai bagian dari kegiatan perayaan hari bhayangkara, untuk bisa digunakan menyampaikan ekspresi. Jadi ini ruang-ruang demokrasi yang kita bangun untuk selalu dimanfaatkan. Karena kita lihat banyak seniman-seniman besar yang kemudian juga menyampaikan ekspresi-ekspresi melalui musik,” ujar mantan Kabareskrim Polri ini.

Kegiatan festival musik Bhayangkara 2022 yang bertemakan ‘Setapak Perubahan, Pesan Cinta Untuk Indonesia’ ini dibagi ke dalam dua sub tema, yakni ‘Suara Hati untuk Polri’ dan ‘Persembahan Karya Jalanan untuk Indonesia’. Komunitas musisi jalanan hingga kelompok musisi difabel diberikan kesempatan menyalurkan, kritik, saran dan aspirasinya dalam kegiatan tersebut.

Lebih dalam, menurut Sigit, penyampaian ekspresi atau aspirasi melalui musik bisa menjadi lebih efektif dan dapat mewakili suara hati masyarakat luas. Sehingga, pesan yang disampaikan kepada para pemangku kebijakan akan lebih mudah diserap.

“Tentunya kami akan terus mendorong hal-hal seperti ini. Sehingga disatu sisi bagaimana kita menghadapi situasi di tahun politik tentunya akan banyak kegiatan yang menjadi bagian dari menyampaikan ekspresi. Yang selalu kita ingatkan bagaimana bahwa ruang demokrasi dan politik tersebut dapat kita manfaatkan dengan baik, dengan memanfaatkan ruang ekspresi yang betul-betul bisa kita jaga, kita salurkan secara positif,” ucap eks Kapolda Banten tersebut.

Meski begitu, Sigit menekankan, yang paling terpenting adalah penyampaian ekspresi di ruang demokrasi tersebut, tetap selalu mengutamakan untuk menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.

“Namun disisi lain aspirasi tersebut, yang paling penting adalah bagaimana kedepan kita selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Walaupun kita berbeda-berbeda, karena kemajemukan, itu yang harus kita jaga. Polri tentunya selalu siapa mengawal, mengamankan ruang demokrasi yang tentunya menjadi bagian untuk terus-menerus harus diisi, diekspresikan sebagai bentuk kritis kita, bentuk kepedulian, kecintaan kita terhadap masyarakat, bangsa dan negara,” papar Sigit.

Sebelum mengakhiri pernyataannya, Sigit menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, dewan juri, musisi jalanan dan pihak yang terlibat dalam menyukseskan acara festival ini.

Sigit berharap, dengan adanya ruang aspirasi dan ekspresi ini, seluruh kritik ataupun masukan dapat dijadikan bahan evaluasi untuk menjadi institusi yang lebih baik lagi kedepannya agar dapat semakin dicintai dan menjadi seperti yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia.

“Silahkan untuk sampaikan hal-hal yang khususnya buat kami Polri untuk bisa di kritik. Sehingga kita juga mendapatkan masukan-masukan, untuk kita terus berbenah diri. Dan tentunya kami juga titip kepada seluruh musisi jalanan bagaimana kita terus membangun kecintaan terhadap Bangsa dan Negara Indonesia,” tutup Sigit.

(Jr-CN)

Tinjauan Penipuan Arisan Online dan Pengertian Cybercrime

Hukum – Cakranusantara.net| Tinjauan Umum tentang pelaku penipuan Arisan Online dengan Modus Berita Bohong atau Hoax merupakan suatu tindak Pidana Penipuan.

Pengertian tindak Pidana Penipuan sendiri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), istilah Strafbaarfeit dirumuskan sebagai Fei yang oleh karena itu orang boleh dipidana.

16 Tindak pidana lazim dipakai untuk mengganti istilah “Strafbaarfeit”. Dalam bahasa latin disebut delik, yang berasal dari kata delictum, diartikan sebagai perbuatan oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan pidana atau kejahatan, sifat dan wujud perbuatan pidana ini adalah perbuatan melanggar hukum. Perumusan delik (tindak pidana) dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

a. delik formil adalah delik yang perumusanya lebih menekankan kepada perbuatan yang dilarang, dengan kata lain pembentuk undang-undang melarang dilakukan perbuatan tertentu tanpa mensyaratkan terjadi akibat apapun dari perbuatan tersebut.

b. delik materiil adalah delik yang perumusanya lebih menekankan pada akibat yang dilarang, dengan kata lain pembentuk undang-undang melarang terjadinya akibat tertentu. Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur yaitu:

1) Subjek;

2) Kesalahan;

3) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;

4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan

5) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dapat dikatakan adanya suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur diatas seperti harus adanya pihak yang melakukan adanya kesalahan, jika ditinjau dari sifat perbuatannya terbagi dua yaitu kejahatan menurut hukum (mala in se) dan kejahatan menurut undang undang (mala prohibita).

Kejahatan yang termasuk dalam mala in se adalah perbuatan yang tercela secara moral dan sekaligus melanggar hukum.

Kejahatan yang termasuk dalam mala prohibita adalah perbuatan yang dinyatakan melanggar hukum oleh undang-undang dan kejahatan ini sering melahirkan kejahatan bentuk baru karena biasanya dikaitkan dengan pelanggaran suatu undang-undang yang menyangkut kepentingan umum.

Kejahatan telah diterima sebagai suatu fakta, baik pada masyarakat yang paling sederhana (primitif) maupun pada masyarakat yang modern, yang merugikan masyarakat. Kerugian yang ditimbulkan itu dapat berupa kerugian dalam arti materiil maupun moral. Kerugian materiil berupa timbulnya korban kejahatan dan rusak atau musnahnya harta benda serta meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan bagi penanggulangannya.

Kerugian moral berupa berkurang atau hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH).

19 Pengaturan pidana dalam Pasal 10 KUHP menetapkan jenis pidana yang diberlakukan di Indonesia, terdiri atas:

a. Pidana pokok

1) Pidana mati Hukuman yang diajalankan dengan membunuh (menembak, menggantung) orang yang bersalah.

Menurut kamus istilah Pidana diartikan pidana yang dijatuhkan terhadap orang yang berupa pencabutan nyawa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.20

2) Pidana penjara

a) Pidana seumur hidup

b) Pidana sementara

3) Kurungan

4) Denda; dan

5) Pidana tutupan

b. Pidana tambahan

1) Pencabutan hak-hak tertentu

2) Perampasan barang-barang tertentu; dan

3) Pengumuman putusan hakim.

Dalam hal terjadinya suatu Tindak Pidana yang mengandung unsur perbankan, terdapat beberapa undang-undang yang dapat diterapkan yaitu;

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan KUHP yang biasa dipakai diantaranya :

a. Pasal 263 (pemalsuan) Tentang membuat surat palsu atau memalsukan surat termasuk dalam delik formil bukan delik materiil, sehingga perbuatannya yang memalsukan surat atau membuat surat palsu yang dilarang dan akan diberi sanksi pidana, sehingga berhasil tidaknya pelaku bukan sesuatu syarat mutlak.

b. Pasal 372 (penggelapan dalam jabatan) Seseorang dengan sengaja melawan hukum yang memiliki barang kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan.

c. Pasal 378 (penipuan) terdapat hukuman yang dikenakan untuk penipuan dengan seolaholah menawarkan dan menjual suatu produk atau barang dengan memasang iklan di salah satu website sehingga orang tertarik untuk membelinya lalu mengirimkan uang kepada pemasang iklan. Tetapi, pada kenyataannya barang yang dipesankan tersebut tidak ada sehingga pembeli tersebut menjadi tertipu.

d. Pasal 362 (pencurian) Digunakan untuk kasus carding dimana pelaku mencuri nomor kartu kredit milik orang lain walaupun tidak secara fisik karena hanya nomor kartunya saja yang diambil dengan menggunakan software card generator di internet untuk melakukan transaksi di ecommerce.

Setelah melakukan transaksi dan barang dikirimkan, kemudian penjual yang ingin mencairkan uangnya di bank ternyata di tolak karena pemilik kartu bukanlah orang yang melakukan transaksi.dan lain-lain, maka pasal-pasal KUHP diatas yang diterapkan jika terjadi tindak pidana perbankan.

Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.

Pasal 378 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan yang secara garis besar berisi mengenai seseorang yang bisa menguntungkan diri sendiri atau orang lain namun dengan cara melanggar hukum, menggunakan nama palsu dengan kebohongan dan memerintah atau memenafaatkan orang lain untuk memerasnya agar memberikan suatu barang kepadanya.

2. Jenis – Jenis Penipuan terdapat dalam pasal 378 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur obyektif :

1) Perbuatan menggerakkan

2) Yang digerakkan adalah orang (naturlijk person)

3) Tujuan perbuatannya adalah menyerahkan benda, member dan menghapuskan piutang

b. Unsur subyektif

1) Maksud dari perbuatan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain

2) Dengan melawan hukum penipuan dapat di gambarkan sebagai tindak penipuan yang memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain.

Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai 2 pengertian, yakni:

a. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam BAB XXV KUHP;

b. Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan pasal 379 KUHP (bentuk khususnya).

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah pandangan manusia tentang berbagai kegiatan yang selama ini hanya dimonopoli oleh aktivitas yang bersifat fisik belaka.

Lahirnya internet mengubah paradigma komunikasi manusia dalam bergaul, berbisnis dan juga berasmara.

Internet mengubah konsep jarak waktu secara drastis sehingga seolah-olah dunia menjadi kecil dan tidak terbatas. Setiap orang bisa berhubungan, berbicara dan berbisnis dengan orang lain yang berada ribuan kilo meter dari tempat di mana ia berada hanya dengan menekan tuts-tuts keyboard dan mouse komputer yang ada di hadapannya.

Pada intinya internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit ataupun gelombang frekuensi.

Dalam konteks penipuan, ada beberapa jenis penipuan yang melibatkan internet sebagai sarana utama, jenis penipuan tersebut antara lain:

a. Phishing dengan adanya pesan e-mail penipuan dari perusahaan yang sah (misalnya, universitas, penyedia layanan internet, bank).

Cara kerja dari penipuan ini yaitu para pelaku mengarahkan para korbannya ke situs web palsu, kemudian para pelaku meminta informasi pribadi dari korban yang kemudian digunakan sebagai pencurian identitas.

Tentunya para korban akan sangat dirugikan karena jika identitas korban telah dimiliki oleh para pelaku, mereka dengan mudah dapat menggunakan identitas itu untuk hal-hal yang menguntungkan bagi mereka. Jenis penipuan ini sangat marak terjadi hal ini dikarenakan “phishing” dilakukan dengan mendistribusikan email yang berisi pesan tentang alamat pengirim, mekanisme kerja, dan nama suatu perusahaan.

Sehingga para korban akan terkecoh karena mengganggap bahwa mereka berhubungan langsung dengan pihak terkait.

Perbuatan ini merugikan banyak orang, karena akan menyebabkan penipuan uang, pencurian uang, dan aktivitas curang lainnya melalui media internet.

b. Pagejacking Pagejacking atau moustrapping adalah praktek yang dilakukan oleh penyedia jasa internet (internet service provider/ISP) dengan menggunakan program tertentu agar pengguna secara otomatis terarah atau memasuki situs web tertentu yang sudah direncanakan pelaku.

Setelah para pengguna memasuki halaman web yang diinginkan, para pengguna akan mengalami kesulitan untuk keluar dari web tersebut.

Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Internet Service Provider/ISP. Kondisi penggunaan internet dengan waktu yang lama akan mengeluarkan biaya dari pengguna yang kemudian secara otomatis menjadi keuntungan bagi ISP.

Selain itu, perbuatan ini juga dapat berupa pemunculan situs-situs tertentu dalam layar komputer tanpa diakses oleh pengguna.

Hal ini kemudian akan menambah waktu penggunaan internet oleh pengguna sehingga ISP Kembali diuntungkan lewat biaya penggunaan layanan internet oleh pengguna. Penipuan dengan jenis ini kerap kali tidak disadari oleh para pengguna internet.

Mungkin bagi kaum awam pengguna internet, jenis penipuan seperti ini merupakan hal yang wajar terjadi.

Namun tanpa disadari, dengan teknik menggulur waktu oleh internet service provider/ISP tanpa disadari telah merugikan kita sebagai pengguna lewat biaya penggunaan internet yang bertambah seiring waktu kita mengakses internet lebih lama dari biasanya.

c. Cibersquatting adalah pendaftaran nama domein seseorang atau perusahaan tertentu secara melawan hukum ke Network Solution, lembaga resmi pengelola register nama domein di seluruh dunia, di New York.

Penipuan dengan jenis ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial dengan cara menjual nama domein ini kepada orang yang mau membeli nama domein yang sebenarnya telah terdaftar tadi.

Sehingga para pembeli akan tertipu, karena domein yang dibeli sebenarnya telah terdaftar di Network Solution.

Selanjutnya akan menimbulkan masalah bagi pembeli ketika ada klaim dari pemilik domein yang sebenarnya. Pada perkembangannya ternyata banyak pihak yang memperebutkan keberadaan domein yang lebih intuitif dengan nama perusahaan, yang bisa jadi karena faktor historis dan sebagainnya.

Di Indonesia sendiri kasus cybersquating yang sudah diadili berdasarkan KUHP adalah pendaftaran secara melawan hukum terhadap nama domein Mustika-ratu.com oleh Chandra Sugiono.

d. Typosquatting adalah penjiplakan situs yang dapat menyesatkan pengguna internet.

Jenis penipuan seperti ini adalah jenis penipuan yang biasa terjadi bagi pengguna internet banking.

Para pengguna fasilitas ini kemudian dibiarkan membuka situs yang sama seperti situs resmi yang ada akan tetapi tanpa disadari para pengguna telah salah memasuki situs. Kemudian para pelaku mencuri identitas dari para pengguna.

Sebagian besar yang dicuri oleh para pelaku yakni informasi mengenai pin ATM korban yang kemudian digunakan untuk menghasilkan uang.

Aktivitas seperti ini terjadi pada sekitar bulan Juni tahun 2001 oleh pelaku yang berasal dari bandung terhadap situs www.klikbca.com ke situs www.klikbaca.com; www.kilkbaca.com; www.clikbaca.com; www.clikbca.com; www.klikbac.com.

Dari situs-situs tersebut pelaku mendapat keuntungan dengan jumlah yang besar karena mengingat bahwa situs yang dijiplak merupakan situs sebuah bank terkenal.

e. Carding adalah memalsu dan menggunakan kartu kredit milik pihak lain secara tidak sah untuk berbelana online demi keuntungan pelaku.

Para pelaku yang berhasil mengetahui informasi kartu kredit korban berupa pin kemudian menggunakan kartu kredit korban tanpa diketahui oleh korban.

Tindak penipuan seperti ini sangat marak terjadi di kalangan pengguna awam kartu kredit.

Menurut data yang diambil dari Unit V Infotek/ Cybercrime Mabes Polri, kasus penipuan yang melibatkan media internet seperti ini banyak terjadi di Indonesia pada tahun 2001 hingga tahun 2005.

f. Phreaking adalah menggunakan internet protocol (IP) pihak lain secara tidak sah baik untuk kepentingan aktivitas kriminal maupun untuk kepentingan aktivitas nonkriminal.

Pada kasus seperti ini para pelaku memanfaatkan IP pihak lain untuk melakukan kepentingannya di dunia internet sehingga pelaku terbebas dari biaya oleh pengelolah internet juga dengan leluasa melaksanakan kepentingannya tanpa ada yang mengetahui si pelaku karena menggunakan IP pihal lain.

Jenis-jenis penipuan melalui media internet yang telah dipaparkan di atas adalah jenis penipuan yang sering terjadi saat ini.

Para pengguna awam fasilitas modern menjadi sasaran empuk para pelaku penipuan melalui media internet.

“Sudah menjadi jelas bahwa kejahatan internet ini meskipun kelihatannya cukup canggih tetapi semakin lama semakin kelihatan dapat dilakukan banyak orang seirama dengan semakin memasyarakatnya penggunaan internet di manapun di dunia ini”.

c. Pengertian Penipuan Online penipuan di internet yang diatur dalam UU ITE. Penipuan ini memiliki ruang yang lebih sempit daripada pengaturan penipuan dalam KUHP.

Dalam UU ITE mengatur tentang berita bohong dan penyesatan melalui internet, berita bohong dan penyesatan ini dapat dipersamakan dengan penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pasal 28 ayat (1) yang mengatur mengenai tindak pidana berita bohong yang menyangkut kerugian konsumen, secara garis besar berisi mengenai seseorang yang dimana sengaja dan tidak mempunyai hak untuk menyebarkan berita bohong bahkan menyesatkan dan bisa mengakibatkan kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik.

Tindak pidana penipuan menggunakan internet termasuk dalam kelompok kejahatan Illegal Contents dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa Computer Related Fraud.

Illegal contents merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

Computer Related Fraud ini diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain. Sebagai contohnya, penyebaran berita bohong dan penyesatan melalui internet.

Hal ini sering kali kita dapati terjadi dalam dunia siber dalam proses jual-beli online. Dimana pihak pembeli sering dirugikan atas tindak perbuatan dari penjual yang berlaku curang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penjual.

Berikut adalah unsur-unsur yang terdapat pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu;

a. Unsur obyektif :

1) Perbuatan menyebarkan

2) Yang disebarkan adalah berita bohong dan menyesatkan

3) Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

b. Unsur subyektif :

1) Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

2) Melawan hukum tanpa hak

d. Dasar Hukum Tentang Penipuan Dan Penipuan Online di Indonesia, sebagaimana kita ketahui yaitu sebagai Negara Hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa untuk perlindungan terhadap tindak pidana penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.”

gunaan Internet telah diatur di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Pasal tersebut secara eksplisit mengatur mengenai penipuan berbasis online.

B. Tinjauan Teori Berita Bohong Dalam Persfektif Cyber Law

1. Pengertian Cyber Kata “cyber” yang berasal dari kata “cybernetics” , merupakan suatu bidang ilmu yang merupakan perpaduan antara robotic, matematika, elektro, dan psikologi yang dikembangkan oleh Norbert Wiener di tahun 1948.

Istilah hukum cyber berasal dari cyber law, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan Teknologi Informasi. dapat disimpulkan bahwa cyber adalah media elektronik yang digunakan orang untuk keperluan berkomunikasi melalui jaringan internet.

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Saat ini media sosial merupakan media komunikasi yang efektif, tranparasi dan efisien serta memiliki peran penting sebagai agen perubahan dan pembaharuan.

2. Pengertian Cyber Crime Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi computer khusunya internet.

Istilah cybercrime saat ini merujuk pada suatu aktivitas kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (cyberspace) dan computer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet sebagai media utama untuk melangsungkan kejahatan.

Secara umum pengertian Cybercrime adalah perbuatan tanpa ijin dan melawan hukum dengan menggunakan computer sebagai fasilitas utama atau target untuk melakukan kejahatan, dengan atau tanpa merubah dan/ atau merusak system computer yang digunakan.

Ada banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dunia cyber, misalnya kejahatan-kejahatan umum yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti penipuan kartu kredit, penipuan online (Arisan Online), penipuan perbankan, penipuan bursa efek, pornografi anak, perdagangan narkoba, terorisme dan sejenisnya.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa cybercrime dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi.

Sesuai dengan penjabarannya, arisan online dengan modus berita bohong merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan menggunakan komputer secara ilegal atas penyalahgunaan dalam memberikan berita elektronik sehingga dapat mengancam para pengguna internet.

Permasalahan hukum yang sering kali di hadapi pada tindak pidana penipuan online adalah ketika terkait penyampaian informasi, komunikasi, dan
atau transaksi elektronik, yakni pada hal pembuktian dan hal yang terkait
dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

2) Cyber pornography Penyebarluasan obscene materials termasuk pornography, indecent exposure, dan child pornography.

3) Cyber Harassment Pelecehan seksual melalui e-mail, websites, atau chat programs.

4) Cyber Stalking Crimes of stalking melalui penggunaan computer dan internet.

5) Hacking Penggunaan programming abilities dengan maksud yang bertentangan dengan hukum.

6) Carding (“credit-card fraud”) Melibatkan berbagai macam aktifitas yang melibatkan kartu kredit.

Carding muncul ketika seseorang yang bukan pemilik kartu kredit mennggunakan kartu kredit tersebut secara melawan hukum.

Beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan Teknologi Informasi ysng berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi ini, dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain:

1. Unauthorized Access to Computer System and Service Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/ menyusup ke dalam suatu system jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.

2. Illegal Contents merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

3. Data Forgery merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet.

4. Cyber Espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (computer network system) pihak sasaran.

5. Cyber Sabotage and Extortion kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

6. Offense Against Intellectual Property kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara illegal, penyiaran suatu informasi di Internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya.

7. Infringements of Privacy kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia.

Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain akan dapat merugikan korban secara materil maupun immaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

5. Pengertian Arisan Online Dan Berita Bohong Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Dahulu arisan hanya dapat dilakukan melalui komunikasi secara langsung. Namun karena perkembangan teknologi yang semakin pesat dan pengguna dunia maya yang begitu banyak maka sekarang arisan pun dapat dilakukan dengan internet melalui media sosial atau online.

Arisan yang dilakukan dengan internet melalui media sosial dapat disebut juga sebagai arisan online. Arisan online dilakukan tanpa bertemu.

4. Cyber Espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (computer network system) pihak sasaran.

5. Cyber Sabotage and Extortion
Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

6. Offense Against Intellectual Property
Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki
pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada web
page suatu situs milik orang lain secara illegal, penyiaran suatu informasi di
Internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya.

7. Infringements of Privacy kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia.

Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain akan dapat merugikan korban secara materil maupun immaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

(Red)

PT FIM di Gugat 19 Korbannya, Tertipu Investasi Bagi Hasil

Jakarta – Cakranusantara.net | Sebanyak 19 (sembilan belas) Pegawai Negeri Sipil (PNS) guru aktif dan pensiunan guru menggugat sebuah perusahaan investasi PT (FIM) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Jalan Bungur, Kemayoran.

Markus Jaka Togatorop, S.H kepada wartawan saat ditemui usai ikuti jalannya sidang perdana mengatakan, atas adanya dugaan penipuan bagi hasil Investasi oleh perusahaan yang melakukan serangkaian perbuatan melanggar hukum (PMH) itu merugikan peserta kurang lebih Rp 3 miliar rupiah. Gugatan ini sudah didaftarkan ke PN Jakpus secara online dengan nomor pendaftaran PN.JKT.PST-042022OQG.

“Pada pokoknya memohon kepada majelis hakim PN Jakpus, supaya menghukum tergugat terbukti bersalah oleh karenanya mengembalikan seluruhnya kerugian para tergugat sebagai korban investasi bagi hasil,” kata Kuasa Hukum, Senin siang (23/05/2022).

Markus menguraikan, perusahaan mengajak para korban PNS guru aktif dan yang sudah lanjut usia (lansia) supaya berinvestasi di PT FIM dengan janji bagi hasil keuntungan setiap bulan. Sebagai jaminan investasi tersebut adalah menggadaikan Surat Keputusan (SK) pensiun atau SK terakhir di bank. Namun, setelah uang dari bank cair, langsung ditransfer ke PT FIM.

“Uang pinjaman para penggugat cair yang besarnya setiap orang sekitar Rp100 juta sampai Rp500 juta dengan tenor 5 (lima) tahun sampai 15 (lima belas) tahun,” beber Markus dari kantor Law Firm Markus Jaka Togatorop & Partners.

“Namun, para penggugat tidak menerima uang bagi hasil tersebut, hanya menerima setelah 3 (tiga) bulan pertama, setelah itu tidak menerima lagi dan yang ada hanya janji bayar,” urai Markus.

Ia sebagai Kuasa Hukum dari pihak Penggugat menduga perusahaan tersebut dinilai tidak berhak melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin.

Sebab, perusahaan PT FIM diduga tidak mempunyai izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebelum gugatan dilayangkan, nasabah sudah meminta jalur kekeluargaan tetapi tidak menemui hasil.

Berikut ini petitum pihak Penggugat; Pertama menyatakan, tergugat bersalah menurut hukum dan memerintahkan untuk mengembalikan SK pensiun dan SK terakhir para penggugat;

Kedua, menyatakan tergugat 1 dan tergugat 2 bersalah melakukan PMH;

Ketiga, ganti kerugian sebesar Rp3.071.937.296 (tiga miliar tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dan jika para tergugat tidak patuh dan taat dalam melaksanakan amar putusan yang sudah berkekuatan hukum (inkracht) dan untuk menjaga gugatan para penggugat tidak sia-sia (ilusionis), maka para penggugat meminta dan menuntut uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per hari jika tergugat 1 lalai dan tidak patuh dalam melaksanakan isi putusan tersebut.

Keempat, tanah dan bangunan serta aliran dana rekening tabungan dan deposito tergugat 1 untuk diletakan sita atau jaminan (Conservatoir Beslag) dan;

Kelima, Menyatakan, bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali (PK).

“Menghukum tergugat 1 untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini,” tutup Markus sembari menyampaikan sidang berikutnya nanti pada Senin 13 Juni 2022.

(Red)

Bareskrim Polri Ungkap Kasus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi, Terbesar Sepanjang 2022

PATI – Cakranusantara.net | Kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di Kabupaten Pati diungkap tim Direktorat Tipidter Bareskrim Polri.

Dalam kasus yang disebut sebagai yang terbesar sepanjang 2022 tersebut Polisi menetapkan 12 orang tersangka. Hal tersebut diungkapkan oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto saat memimpin konferensi pers ungkap kasus di TKP Gudang PT Aldi Perkasa Energi di Jl. Juwana-Pucakwangi, Kec. Jakenan, Kab. Pati pada Selasa, (24/05/2022) siang.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi, Kadivhumas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo, Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto, dan General Manager Pertamina Jateng, Dwi Puji Ariestya.

Di hadapan sekitar 60 awak media, Kabareskrim mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2022 Polri telah berhasil mengungkap 230 kasus dan menangkap 335 tersangka kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi.

“Kasus yang digelar ini terungkap pada 18 Mei 2022 lalu dan merupakan yang terbesar sepanjang tahun 2022. Petugas berhasil mengamankan sejumlah pelaku di beberapa wilayah Kabupaten Pati,” terangnya.

TKP pertama yang berhasil diungkap berada di sebuah gudang di jalan Pati-Gembong, Kelurahan Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Selanjutnya dari hasil pengembangan terungkap TKP kedua yang berada di gudang di Jl. Juwana-Pucakwangi, Desa Dukuhmulyo, Kec. Jakenan, Kab. Pati, Jawa Tengah.

Petugas selanjutnya juga mengamankan rombongan mobil heli (pengangkut BBM yang modifikasi) yang ditangkap TKP ketiga di Jl. Juwana Puncakwangi Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan.

Masing-masing dari 12 tersangka yang ditangkap, memiliki peran spesifik mulai dari pemilik modal sampai dengan pengangkut BBM jenis solar bersubsidi tersebut.

Adapun para tersangka yang diamankan masing-masing berinisial MK sebagai pemilik gudang, EAS sebagai pemodal, AS sopir mobil heli, MT sopir mobil, SW sopir mobil, FDA sopir mobil, FDA sopir mobil, AAP kepala gudang, MA sopir truk tangki kapasitas 24 ribu liter, TH sopir truk tangki kapasitas 24 ribu liter, JS pemodal, AEP sopir mobil, dan S sopir mobil.

“Modus para pelaku yakni dengan cara menampung BBM jenis solar bersubsidi di gudang tempat penyimpanan yang diperoleh dari sejumlah SPBU. Mereka mengangkut solar menggunakan kendaraan yang sudah di modifikasi kemudian dikirim,” ungkapnya.

Dari sejumlah SPBU tersebut, para pelaku membeli solar subsidi seharga Rp.5.150,- per liter. Solar tersebut kemudian dijual ke pemilik gudang seharga Rp. 7.000 perliternya.Oleh para pemilik gudang, BBM solar subsidi yang telah dibeli tersebut kemudian diangkut menggunakan mobil truk tangki kapasitas 24.000 liter dan 16.000 Liter dan dijual ke kapal-kapal nelayan senilai Rp. 10.000 hingga Rp. 11.000 per liternya.

“Kami juga telah mengamankan Kapal Tanker bernama Permata Nusantara di Pelabuhan Tanjung Priok yang memuat 499 ribu liter solar diduga hasil dari proses penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dilakukan para tersangka,” tuturnya.

Tindak pidana tersebut dilakukan para tersangka sejak tahun 2021 hingga sekarang. Diperkirakan omzet yang diraup dari kejahatannya mencapai 4 milyar rupiah.

“Ini (penindakan penyalahgunaan BBM subsidi) merupakan upaya yang terus menerus kita lakukan guna melindungi masyarakat dari perbuatan oknum yang menyalahgunakan BBM bersubsidi,” pungkasnya.

Sementara Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi mengungkapkan, pihaknya terus menerus berkoordinasi dengan Pertamina untuk melakukan monitoring distribusi hingga penjualan BBM di pasaran.

“Lewat satgas Puser Bumi, Polda Jateng bekerjasama dengan Pertamina untuk memantau BBM di pasaran. Masalah monitoring distribusi dan penyaluran BBM merupakan salah satu arahan penting Kapolri dan ini tentunya ini wujud pelaksanaan dari kebijakan Presiden, ” kata Kapolda.

Atas keberhasilan Polri mengungkap kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi ini, Dwi Puji Ariestya selaku General Manager Pertamina Jateng memberikan apresiasi tinggi. Dirinya mengungkapkan akan terus berkoordinasi dengan Polri untuk mengamankan penyaluran BBM di wilayah Jateng.

“Bila ada kelangkaan di suatu tempat, pasti kita laporkan ke Polda. Kemudian kita turun ke lapangan bersama untuk melihat penyebabnya. Atas prestasi yang luar biasa ini saya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya,” kata dia.

Atas perbuatannya dalam menyalahgunakan BBM solar bersubsidi pemerintah, para tersangka dijerat dengan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 angka 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman maksimal 6 (enam) tahun penjara dan denda paling tinggi 60 milyar rupiah.

(Jr-CN)

Mabes Polri Ungkap Kasus Penyalahgunaan BBM Solar di Polres Pati

PATI – Cakranusantara.net | Mabes Polri gelar Konferensi Pers di Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah terkait kasus penyalahgunaan BBM jenis Solar subsidi.

Kadivhumas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam Konferensi Pers mengungkapkan, Direktorat Tipidter Bareskrim Polri telah berhasil mengungkap perkara Tindak Pidana penyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar subsidi Pemerintah yang terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang di Wilayah hukum Polres Pati, Polda Jateng.

“Yang di lakukan para pelaku dengan cara menampung BBM jenis Solar di gudang (tempat penyimpanan), yang diperoleh dari sejumlah SPBU, menggunakan kendaraan yang sudah di modifikasi, kemudian dikirim dan dijual menggunakan mobil truck tangki kapasitas 24 ribu liter dan tangki kapasitas 16 ribu liter ke Kapal-kapal Nelayan dan ke Kapal Permata Nusantara V.” Ungkapnya.

Modus operandi menampung BBM jenis Solar subsidi di gudang tempat penyimpanan yang diperoleh dari sejumlah SPBU menggunakan kendaraan yang sudah di modifikasi kemudian dikirim dan dijual menggunakan mobil truck tangki warna biru putih dengan tulisan Solar Industri.

“Para pelaku menjual BBM solar tersebut dengan harga di bawah harga solar industri Rp.10.000-Rp.11.000 per liter. Sehingga keuntungan yang diperoleh diperkirakan sekitar Rp.4.000 hingga Rp.5.000 per liter. Dalam setiap harinya  Perusahaan Tersebut dapat mengangkut BBM solar sekitar 10.000 liter hingga 15.000 liter, dan Kegiatan ini sudah berlangsung sejak tahun 2021.”

12 pelaku penyalahgunaan BBM jenis solar telah berhasil di amankan oleh pihak Kepolisian pada tanggal 18 Mei 2022 lalu. Dengan tiga tempat kejadian perkara (TKP).

“TKP pertama di Gudang Jl. Pati-Gembong, Desa Muktiharjo, Kec. Margorejo, TKP kedua Gudang di Jl. Juwana – Pucakwangi, Desa Dukuhmulyo, Kec. Jakenan, TKP ketiga Mobil Isuzu Elf ditangkap di Jl. Juwana Puncakwangi Desa Dukuhmulyo, Kec. jakenan.” Beber Dedi.

Adapun tersangka yang telah ditangkap dan ditahan serta perannya, MK berperan sebagai pemilik gudang, EAS dan JS berperan sebagai pemodal, AAP berperan sebagai kepala gudang,

“AS, MT, SW, FDA, EAP dan S berperan sebagai pengangsu atau sopir mobil yang sudah di modifikasi (mobil heli), MA dan TH berperan sebagai sopir tangki kapasitas 24 ribu liter.” Rinci Dedi.

Barang bukti yang di amankan, BBM Solar total 25 ton, mobil tangki warnah putih biru 3 unit, sejumlah toren penampung solar, 4 (emapt) unit mobil yang di modifikasi.

“TKP Jakarta ‘dalam proses police line dan pemeriksaan’ Kapal Tangker BBM Permata Nusantara V di Tanjung Priok yang mengangkut BBM Solar sebanyak 499 ribu liter,”

Dari ke 12 tersangka yang ditahan dijerat pasal 55 undang undang no 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang telah dirubah pasal 40 angka 9 undang undang nomer 11 tahun 2020, dengan hukuman paling lama 6 tahun penjara atau denda paling tinggi 60 milyar rupiah.” Tutup Dedi.

(Mh-CN)

Waspadalah..!! Tak Cuma Pakai Kamera ETLE, Polisi Bisa Tilang Go-Sigap

Jakarta – Cakranusantara.net| Selain kamera statis, Korlantas Polri tengah menggencarkan program tilang elektronik atau ETLE berbasis kamera handphone, yaitu ETLE Mobile.

Dengan adanya ETLE Mobile ini, pelanggar lalu lintas di area yang tak terdapat kamera ETLE statis juga dapat ditilang.

⁣⁣Kompol Muhammad Adiel Aristo selaku Kasigar Subdit Gakum Ditlantas Polda Jawa Tengah mengatakan Polda Jawa Tengah saat ini sudah menggunakan mekanisme tilang ETLE mobile ini.

Di mana, polisi yang berpatroli akan memotret pelanggar lalu lintas menggunakan ‘handphone’ yang terhubung dengan aplikasi Mobile Sigap dan Go-Sigap.⁣⁣

Ada beberapa jenis pelanggaran yang dapat ditangkap oleh ETLE Mobile ini.

Namun semua pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran lalu lintas yang kasat mata.⁣⁣

Dengan adanya mekanisme tilang elektronik berbasis mobile ini, praktis polisi dan pelanggar tak perlu bertemu langsung untuk menyelesaikan tilangnya.

Menurut Polda Jawa Tengah, semua dapat diselesaikan secara online.⁣⁣ Simak penjelasan Kompol Muhammad Adiel Aristo pada di gambar di atas.

(Detikcom/Jr-CN)

Gonjang Ganjing Pengisian Perangkat Desa Tlogorejo Akhirnya Resmi di Polisikan

Pati – Cakranusantara.net| Gonjang ganjing Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah bertambah lagi yang di Polisikan di Polres Pati, Polda Jateng. Siap-siap.

Pasalnya, dalam pelaksanaan pengisian Perangkat disinyalir adanya kecurangan, diantaranya dugaan jual beli Jabatan ‘siapa yang punya uang dialah yang bakal jadi perangkat Desa’ terjadi dimana-mana.

Baca Juga; https://www.cakranusantara.net/daerah/kades-tlogorejo-melakukan-mal-administrasi-akan-di-seret-ke-jalur-hukum/

Muhamad Efendi (ME) warga Desa Ngemplak Kidul, Kecamatan Margoyoso telah mengadukan dugaan kecurangan yang terjadi di desanya dalam pengisian Perangkat Desa.

Menyusul Desa Tlogorejo, Kecamatan Jakenan juga resmi di Polisikan atas adanya dugaan manipulasi data pada Selasa (17/5/2022) lalu oleh Abdul Khakim (AK).

Baca Juga; Mbah Joko Kuasa Hukum ME Bakal Mempolisikan Pengisian Perangkat Desa Ngemplak Kidul

AK kepada awak media mengatakan, pengisian Perangkat Desa telah saya adukan atas adanya dugaan manipulasi data di Polres (Kepolisian Resort) Pati selebihnya atas dugaan lainnya biar nanti di dalami oleh pihak kepolisian,” katanya.

Baca Juga; ME Merasa Terdholimi Dalam Pengisian Perangkat, Akhirnya Mengadu di Kejari Pati

Senada Slamet Widodo., S.H., selaku aktivis di Pati sekaligus pengamat dalam kebijakan perbup (Peraturan Bupati) terkait pengisian Perangkat yang akrab disapa Om Bob angkat bicara, bahwa hari itu Selasa (17/5/2022) AK juga telah resmi melaporkan akan adanya dugaan kecurangan manipulasi data dalam pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Tlogorejo di Polres Pati.

“Untuk selebihnya, biar di dalami oleh pihak Polres Pati, pastinya Kepolisian tidak akan mengalami kesulitan dalam mendalaminya, karna itu sudah tugasnya kepolisian, selaku aparat yang berwenang di Indonesia khususnya wilayah hukum Polres Pati,” tegasnya.

(Mh-CN)

Polda Riau Musnahkan 48,68 KG Sabu, 14 Pelaku di Ringkus

PEKANBARU – Cakranusantara.net | Ditresnarkoba Polda Riau memusnahkan barang bukti narkoba berupa 48,68 kg sabu dan 525,84 gram ganja. Barang haram tersebut merupakan hasil pengungkapan dari 7 kasus dengan 14 orang tersangka.

Kegiatan pemusnahan dipimpin oleh Wakapolda Riau Brigjen Pol Tabana Bangun didampingi Diresnarkoba Kombes Yos Guntur Yudi Fauris Susanto, Kabid Humas Kombes Sunarto dan dihadiri Wakil Gubernur Riau Brigjen TNI (Purn) Edy Natar Nasution, Kepala BNNP, serta perwakilan dari pihak Kejati Riau dan lainnya.

Brigjen Pol Tabana Bangun mengungkapkan, narkoba yang dimusnahkan tersebut berasal dari pengungkapan 7 kasus yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau.

“Sebanyak 48,68 kg sabu dan 525,84 gram ganja itu disita dari tangan 14 orang tersangka,” ujar Brigjen Pol Tabana Bangun.

Ke-14 tersangka yang ditangkap terdiri atas 12 orang pria dan 2 wanita. Peran para tersangka dalam jaringan mafia narkoba ini adalah sebagai bandar dan pengedar serta kurir.

Atas perbuatannya, Brigjen Pol Tabana Bangun mengatakan, para tersangka dijerat dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

(Jr-CN)