oleh

Miris, Tempat Pendidikan SMP Negeri 1 Gabus Disinyalir Jadi Sarang Pungli

SMPN 1 Gabus
Google, Gambar animasi hanya pelengkap bahan berita

Pati – Cakranusantara.net | Miris, lagi-lagi tempat Pendidikan SMP Negeri 1 Gabus disinyalir menjadi sarang untuk melakukan Pungutan Liar (Pungli). Lantaran, anak didik tidak boleh ikut Tes apabila belum membayar infaq, Sabtu (1/6/2024).

Menanggapi hal seperti itu, sangat disayangkan. Hanya gara-gara belum bisa membayar, pihak sekolah rela melakukan perbuatan tersebut terhadap siswanya.

Salah satu Wali Murid yang tidak perlu disebut namanya (Privasi- red) mengatakan, supaya anaknya bisa mendapatkan kartu dan bisa mengikuti kegiatan ujian ia mendatangi Sekolahan, guna meminta kejelasan terkait hal itu.

“Waktu itu saya datang ke sekolah bertemu Bapak/Ibu guru atau TU, karena Kepala Sekolah (Kepsek) tidak di tempat,” katanya.

Dimana, Guru tersebut menyampaikan, begini saja, bayar seadanya berapa-berapa, berulang-rulang seperti mendesak harus bayar.

Nanti jika membayar uangnya di taruh amplop saja ya,” tutur Wali murid menirukan Guru atau Staf pada waktu itu.

Setelah saya mendatangi sekolah, kami merasa lega. Kemudian keesokan harinya, anak saya tak kasih amplop yang berisikan uang Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk di berikan pihak sekolah, agar di berikan kartu Tes.

“Siang sekitar pukul 11:35 WIB pada hari Jum’at, Alhamdulillah anak saya mendapatkannya, hati saya sangat lega, takutnya anak saya minder dan malu, akhirnya tidak mau sekolah,” terangnya.

Hal itu sangat disayangkan oleh Slamet Widodo salah satu pakar hukum yang ada di Kabupaten Pati, jika ini dibiarkan mendarah daging dilingkungan pendidikan, dikhawatirkan pihak sekolah pasti akan menanamkan seribu cara untuk mencapai tujuannya. Sebab sekolahan Negeri itu gratis karena dibiayai oleh negara namun masih diminta untuk membayar, dengan berbagai alibi diantaranya Infaq ataupun iuran sukarela.

“Apalagi ada nada ancaman, jika belum bisa membayar sebesar Rp 700 ribu anak akan menjadi korban pendidik, bagaimana generasi muda bisa maju dan berkembang jika disekolahan mengalami hal seperti ini, maka harus diberantas,” tegasnya.

Menurutnya, jika keterangan orang tua benar, iuran itu pada rencana awalnya untuk benahin genteng pecah, dan tembok rusak. Namun berbeda dengan ucapan pihak sekolah, sewaktu dia datang mengatakan, iuran itu nanti untuk kegiatan perlombaan.

“Wali murid jadi bingung mana yang benar. Padahal teorinya bersekolah di Sekolah Negeri tidak bembayar, namun prakteknya di lapangan beda. Disini wali murid mengeluhkan adanya alibi iuran tulisan “Suka Rela” namun di patok dengan nominal. Untuk itu, pihak kementerian perlu mengevaluasi terkait hal ini,” tandas Bob.

Hingga berita ini diterbitkan, tim awak media belum konfirmasi lebih lanjut kepada pihak sekolah SMPN 1 Gabus, guna memvalidasi data. (Ar)

Komentar