Polresta Pati Ungkap Kasus Dugaan Rudapaksa Anak di Pucakwangi, Ayah Tiri dan Kakak Tiri Terlibat

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Polresta Pati mengungkap kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di wilayah Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati. Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin langsung Kapolresta Pati Kombes Pol Sigit, Selasa (27/10/2026), pukul 14.00 WIB, di Aula Sanika Satyawada Polresta Pati.

Dalam konferensi pers tersebut, kepolisian memaparkan penanganan perkara dugaan kekerasan seksual yang melibatkan orang terdekat korban, yakni ayah tiri dan kakak tiri. Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut perlindungan anak dari tindak kekerasan seksual di lingkungan keluarga.

Polresta Pati melakukan penanganan perkara melalui Satreskrim dengan mengumpulkan keterangan saksi dan mendalami alat bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut.

Pengungkapan kasus ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya peran keluarga dan lingkungan dalam memberikan perlindungan kepada anak. Keberanian korban untuk menyampaikan kejadian yang dialaminya menjadi bagian penting dalam proses pengungkapan perkara.

Kepolisian menangani kasus tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Proses penyidikan dilakukan untuk mendalami peran masing-masing pihak serta memastikan pertanggungjawaban hukum berdasarkan alat bukti yang diperoleh.

Dalam penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak, perlindungan identitas korban menjadi hal penting. Karena itu, informasi yang dapat mengarah pada pengungkapan identitas korban perlu dibatasi demi menjaga privasi dan mendukung pemulihan psikologisnya.

Polresta Pati Ungkap Dugaan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Pucakwangi

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Polresta Pati mengungkap kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak laki-laki berusia 14 tahun di Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati. Seorang pria berinisial S.A.S. (29) telah diamankan dan menjalani proses hukum lebih lanjut.

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan Kapolresta Pati Kombes Pol Sigit dalam konferensi pers di Aula Sanika Satyawada Polresta Pati, Selasa (27/10/2026), pukul 14.00 WIB.

Kapolresta menjelaskan, perkara tersebut ditangani Satreskrim Polresta Pati melalui Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), berdasarkan laporan polisi tertanggal 19 Oktober 2026.

“Perlindungan terhadap anak merupakan perhatian serius kami. Setiap dugaan tindak pidana akan ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai prosedur hukum dengan mengedepankan pembuktian serta kepastian hukum,” tegas Kombes Pol Sigit.

Peristiwa yang dilaporkan terjadi pada Rabu (2/9/2026), sekitar pukul 07.26 WIB, di kamar mandi tempat ibadah di Desa Sokopuluhan, Kecamatan Pucakwangi. Korban berinisial F.H.U. (14) merupakan seorang pelajar kelas VIII.

Berdasarkan keterangan dalam penanganan perkara, kejadian bermula ketika korban berjalan dari sekolah menuju pondok pesantren. Saat itu, korban melihat terduga pelaku berada di atas sepeda motor di depan masjid.

Terduga pelaku kemudian memanggil korban dengan alasan hendak menggunakan kamar mandi. Meski korban telah menunjukkan arah kamar mandi, terduga pelaku diduga mendekati dan menarik korban masuk ke dalam kamar mandi.

Di lokasi tersebut, terduga pelaku diduga melakukan tindakan kekerasan seksual secara paksa meskipun korban menolak. Setelah kejadian, terduga pelaku meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor.

Terduga Pelaku Diamankan Warga

Terduga pelaku diamankan pada Senin (19/10/2026), sekitar pukul 07.30 WIB, setelah sebelumnya diamankan warga bersama pengasuh pondok pesantren di sekitar tempat ibadah.

Selanjutnya, terduga pelaku diserahkan ke Polsek Pucakwangi sebelum dibawa ke Polresta Pati untuk menjalani proses hukum.

Dalam penanganan perkara ini, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu stel pakaian seragam yang dikenakan korban saat kejadian dan satu unit sepeda motor Honda CBR berwarna merah yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Penyidik Satreskrim Polresta Pati juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mengumpulkan alat bukti, serta mendalami keterangan yang berkaitan dengan kejadian tersebut.

“Kami memastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional dan akuntabel. Penyidik bekerja berdasarkan keterangan saksi, alat bukti, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Atas perkara tersebut, terduga pelaku dipersangkakan melanggar Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, subsider Pasal 415 KUHP, sebagaimana tercantum dalam data penanganan perkara.

Penerapan pasal dan ancaman pidana akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan hasil penyidikan dan pembuktian.

Polisi Ingatkan Masyarakat Lindungi Identitas Korban

Kapolresta Pati mengapresiasi peran warga dan pengasuh pondok pesantren yang membantu penanganan awal dengan menyerahkan terduga pelaku kepada pihak kepolisian.

Namun, ia mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri dan menyerahkan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.

“Kami mengapresiasi kepedulian masyarakat yang telah membantu dan mempercayakan penanganan perkara kepada kepolisian. Kami mengimbau agar masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, melainkan segera melaporkan setiap dugaan tindak pidana kepada petugas,” ungkapnya.

Kombes Pol Sigit juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap korban anak, termasuk menjaga kerahasiaan identitas serta menghindari penyebaran informasi yang berpotensi merugikan korban.

“Identitas anak yang menjadi korban wajib dilindungi. Kami meminta masyarakat tidak menyebarluaskan foto, nama, maupun informasi pribadi yang dapat mengungkap identitas korban, serta menghindari spekulasi yang berpotensi menambah beban bagi anak,” tegasnya.

Ia mengajak orang tua, tenaga pendidik, pengasuh pondok pesantren, dan seluruh elemen masyarakat memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Komunikasi yang baik, pengawasan yang wajar, serta edukasi mengenai perlindungan diri dinilai penting agar anak mampu mengenali situasi berisiko dan berani meminta pertolongan kepada orang dewasa yang tepercaya.

Masyarakat juga diminta bijak menggunakan media sosial dan tidak membagikan konten sensitif yang dapat berdampak buruk terhadap korban.

“Kami meminta semua pihak menghormati proses hukum dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Penanganan perkara akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Menutup keterangannya, Kapolresta Pati mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Masyarakat yang mengetahui atau mengalami dugaan tindak pidana diminta segera melapor ke kantor kepolisian terdekat atau melalui layanan Kepolisian 110.

“Mari bersama-sama menjaga anak-anak kita, meningkatkan kepedulian lingkungan, serta mendukung penegakan hukum dengan tetap menghormati hak dan privasi korban,” pungkasnya.

STOP PRESS! Ganda Martuah Purba Resmi Bukan Lagi Wartawan Cakra Nusantara

November, 2, 26

Cakranusantara.net, Pati || Manajemen media Cakra Nusantara secara resmi mengumumkan bahwa Ganda Martuah Purba tidak lagi berstatus sebagai wartawan Cakra Nusantara. Pemberhentian tersebut mulai berlaku sejak Selasa, 27 Oktober 2026, sebagaimana disampaikan melalui pemberitahuan resmi bertajuk Stop Press.

Melalui pengumuman tersebut, manajemen menegaskan bahwa segala bentuk aktivitas maupun tindakan yang dilakukan Ganda Martuah Purba setelah tanggal pemberhentian bukan lagi menjadi bagian dari kewenangan dan tanggung jawab Redaksi Cakra Nusantara.

Sehubungan dengan hal itu, manajemen mengimbau seluruh masyarakat, jajaran pemerintah, dinas dan instansi terkait, serta aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, agar tidak lagi melayani Ganda Martuah Purba dalam kapasitas sebagai wartawan Cakra Nusantara.

Manajemen juga meminta seluruh pihak untuk tidak menganggap yang bersangkutan sebagai perwakilan resmi media Cakra Nusantara Sumatra Utara apabila melakukan kegiatan jurnalistik atau aktivitas lain dengan mengatasnamakan media kami.

Apabila ditemukan tindakan yang dinilai melanggar etika, meresahkan, atau berpotensi melanggar hukum, masyarakat maupun pihak yang merasa dirugikan dipersilakan menghubungi manajemen Cakra Nusantara untuk melakukan konfirmasi.

Jika terdapat tindakan yang mengarah pada pelanggaran hukum, masyarakat juga dipersilakan untuk segera melaporkan persoalan tersebut kepada aparat kepolisian sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengumuman Stop Press ini diterbitkan sebagai pemberitahuan resmi kepada publik sekaligus penegasan bahwa terhitung sejak 27 Oktober 2026, Ganda Martuah Purba tidak lagi memiliki hubungan kewartawanan maupun kewenangan untuk membawa nama Cakra Nusantara.

Lapas Pati Ikuti Rakornas BNPT di Jakarta, Perkuat Strategi Pembinaan Napiter dan Deteksi Dini Radikalisme

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Jakarta || Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati turut ambil bagian dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertajuk “Peran Pemasyarakatan dalam Menggali Akar Radikalisme dan Motif Tindak Pidana Terorisme” yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada 26–27 Oktober 2026 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat.

Kegiatan tersebut diikuti jajaran pemasyarakatan dari berbagai daerah di Indonesia untuk memperkuat koordinasi dan konsolidasi dalam penanganan narapidana tindak pidana terorisme (napiter), khususnya terkait keamanan dan pelaksanaan program pembinaan.

Dalam kegiatan ini, Lapas Kelas IIB Pati mengirimkan perwakilan yang terdiri dari Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka. KPLP), Kepala Seksi Binadik dan Giatja, serta Kepala Subseksi Keamanan yang bertugas sebagai pamong napiter.

Rakornas tersebut menitikberatkan pada pendalaman faktor-faktor yang melatarbelakangi keterlibatan seseorang dalam tindak pidana terorisme. Pembahasan mencakup proses radikalisasi, pengaruh lingkungan sosial, faktor ideologis, hingga motif yang mendorong seseorang terlibat dalam aksi terorisme.

Sejumlah narasumber dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kalangan praktisi, dan akademisi turut memberikan materi. Salah satunya Dwi Sarwono, Analis Ahli Madya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Melalui penyampaian materi dan diskusi, peserta diharapkan dapat memahami karakteristik napiter, pola interaksi, serta perkembangan paham radikal secara lebih mendalam. Pemanfaatan data dan informasi juga menjadi perhatian penting sebagai dasar evaluasi dan penyusunan strategi pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing warga binaan.

Kepala Lapas Kelas IIB Pati, Suprihadi, menegaskan bahwa partisipasi jajarannya dalam Rakornas BNPT merupakan bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme petugas, terutama dalam menjalankan fungsi pengamanan dan pembinaan terhadap napiter.

“Pendalaman terhadap akar radikalisme dan motif tindak pidana terorisme menjadi hal penting agar penanganan dan pembinaan dapat dilakukan secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan,” ungkap Suprihadi.

Ia berharap, pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan dapat diterapkan oleh jajaran Lapas Pati untuk memperkuat deteksi dini, meningkatkan kualitas pembinaan, serta mengantisipasi potensi penyebaran paham radikal di lingkungan pemasyarakatan.

Keikutsertaan dalam Rakornas ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antarinstansi dalam menjalankan pembinaan napiter. Dengan pendekatan yang tepat dan berkelanjutan, pemasyarakatan diharapkan mampu mendukung upaya pencegahan radikalisme sekaligus mendorong proses perubahan perilaku warga binaan ke arah yang lebih baik.

Lapas Pati Gandeng Bawaslu, Perkuat Pemutakhiran Data Pemilih dan Hak Politik Warga Binaan

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati menjalin kerja sama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pati untuk memperkuat pendidikan dan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada Jumat (23/10/2026).

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Lapas Kelas IIB Pati, Suprihadi, didampingi Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik dan Giatja) serta Kepala Subseksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan (Bimkemas). Sementara itu, pihak Bawaslu Kabupaten Pati diwakili oleh ketua beserta jajaran.

Kerja sama ini menjadi langkah strategis kedua instansi dalam mendukung pemutakhiran data pemilih yang akurat dan berkelanjutan. Proses tersebut dilakukan dengan mengacu pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu atau pemilihan terakhir, kemudian disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional, termasuk data pemilih di luar negeri.

Salah satu fokus utama kerja sama ini adalah memastikan warga binaan yang memenuhi persyaratan tetap memperoleh hak politiknya, khususnya hak untuk memilih dalam pemilu maupun pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, kedua pihak juga berkomitmen mendukung pendataan penghuni Lapas yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Langkah ini diharapkan dapat membantu memastikan kelengkapan administrasi kependudukan sebagai bagian penting dalam proses pendataan pemilih.

Di sisi lain, kerja sama tersebut turut mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten Pati dalam melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran selama proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Kepala Lapas Kelas IIB Pati, Suprihadi, menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya, sinergi antarlembaga diperlukan untuk memastikan hak pilih warga binaan yang memenuhi persyaratan tetap terlindungi.

“Kami menyambut baik kerja sama ini sebagai bagian dari upaya bersama untuk memastikan warga binaan yang memenuhi persyaratan tetap mendapatkan hak pilihnya. Melalui koordinasi dan pendataan yang baik, kami berharap proses pemutakhiran data pemilih dapat berjalan tertib, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkap Suprihadi.

Melalui penandatanganan PKS ini, Lapas Pati dan Bawaslu Kabupaten Pati diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam pendataan pemilih di lingkungan pemasyarakatan. Dengan demikian, pemenuhan hak politik warga binaan dapat berjalan seiring dengan upaya mewujudkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Chandra Kawal Investasi Rp12,6 Triliun, Pati Perkuat Potensi Ribuan Lapangan Kerja

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra memperkuat potensi penciptaan lapangan kerja melalui pengawalan komitmen investasi senilai Rp12,6 triliun dari delapan perusahaan. Investasi yang direncanakan pada 2027 tersebut diharapkan membuka peluang kerja baru, memperluas kesempatan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati.

Upaya tersebut mengantarkan Chandra meraih penghargaan kategori Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja dalam ajang detikJateng-Jogja Awards 2026 yang digelar di Nusantara Ballroom, KEK Industropolis, Batang, Jawa Tengah, Jumat (23/10/2026).

Chandra menegaskan, pemerintah daerah tidak hanya berupaya mendatangkan investor, tetapi juga mengawal agar komitmen investasi dapat direalisasikan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama melalui penyerapan tenaga kerja lokal.

“Investasi akan terus kami kawal, tidak hanya sekadar Letter of Intent (LoI) ataupun nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU). Tentunya, investasi ini diharapkan dapat membuka ribuan lapangan kerja bagi masyarakat Kabupaten Pati,” ujar Chandra seusai menerima penghargaan.

Komitmen investasi tersebut diperoleh melalui Pati Business Forum 2026. Delapan perusahaan menyatakan minat investasi dengan nilai total Rp12,6 triliun untuk 2027. Peluang ini menjadi salah satu modal bagi Kabupaten Pati untuk memperluas kegiatan industri, mendorong pertumbuhan usaha, dan meningkatkan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor.

Agar peluang tersebut berdampak nyata, Pemerintah Kabupaten Pati melakukan fasilitasi komunikasi dengan investor, mendorong kemudahan perizinan, serta menjajaki pengembangan sektor industri dan potensi unggulan daerah.

Langkah tersebut juga membuka ruang bagi masyarakat untuk mempersiapkan keterampilan sesuai kebutuhan industri. Sinergi antara pemerintah, investor, dunia usaha, dan tenaga kerja menjadi penting agar peluang kerja yang tercipta dapat diakses oleh masyarakat setempat.

“Kami berharap masuknya investasi di Kabupaten Pati juga mendukung perekonomian daerah agar semakin maju,” kata Chandra.

Penghargaan kategori Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja diberikan atas upaya Chandra mendorong investasi melalui fasilitasi investor, dukungan perizinan, serta pengembangan peluang usaha di Kabupaten Pati.

Ajang detikJateng-Jogja Awards 2026 mengusung tema Jawa Tengah Gerbang Investasi Indonesia: Sinergi Pemerintah, Investor, dan Kawasan Industri Menuju Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan. Kegiatan ini turut menghadirkan Forum Investasi Jawa Tengah yang membahas potensi serta peluang investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, Wakil Ketua II Tim Pelaksana Dewan KEK Budi Santoso hadir mewakili Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Hari Wibowo. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menjadi pembicara, sedangkan Kapolda Jawa Tengah Roy Hardi Siahaan hadir sebagai narasumber tamu.

Sebagai gambaran potensi ekonomi regional, realisasi investasi di Jawa Tengah sepanjang 2025 mencapai Rp88,50 triliun, meningkat 28 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan penyerapan sekitar 326 ribu tenaga kerja.

Capaian tersebut menunjukkan peran investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. Bagi Kabupaten Pati, tantangan selanjutnya adalah memastikan komitmen investasi Rp12,6 triliun dapat berlanjut ke tahap realisasi, sehingga peluang kerja yang diharapkan benar-benar terbuka dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Gelaran penghargaan tersebut dihadiri unsur pemerintah, pengelola kawasan ekonomi khusus, kepolisian, serta pemangku kepentingan di bidang investasi dan industri.

Kades Karangrowo Divonis 6 Tahun Penjara, Terberat Diantara Tiga Kades Lainnya

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Abdul Suyono alias YON, dijatuhi hukuman 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Kamis (22/10/2026).

Dalam perkara pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa yang menyeret mantan Bupati Pati Sudewo, Abdul Suyono menerima vonis paling berat dibandingkan dua kepala desa lainnya.

Selain pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp300 juta kepada Abdul Suyono. Apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 100 hari.

Dalam putusannya, Abdul Suyono dinyatakan terbukti melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Vonis tersebut menempatkan Abdul Suyono sebagai terdakwa dengan hukuman tertinggi di antara tiga kepala desa di Kabupaten Pati yang terseret perkara pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa.

Baca Juga : Sudewo Tak Terima Vonis Delapan Tahun Enam Bulan Penjara, Siapkan Langkah Banding

Sementara itu, Sukarjan, Kepala Desa Sukorukun, Kecamatan Jaken, dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp300 juta. Adapun Sumarjiono, Kepala Desa Arumanis, Kecamatan Jaken, menerima vonis 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta.

Perbedaan hukuman tersebut menunjukkan bahwa ketiga terdakwa menerima putusan dengan masa pidana yang berbeda, meskipun sama-sama terjerat dalam perkara yang berkaitan dengan pengisian jabatan perangkat desa.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena turut menyeret sejumlah pejabat desa dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan praktik pemerasan pada proses pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati.

Dengan vonis 6 tahun penjara tersebut, Abdul Suyono menjadi kepala desa di antara ketiganya yang menerima hukuman badan paling berat dalam perkara ini.

Jelang Akhir Tahun Anggaran 2026, Lapas Pati Perkuat Tata Kelola Keuangan dan Keamanan Informasi

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan dalam Sosialisasi Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran (LLAT) 2026 dan Security Awareness yang diselenggarakan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pati.

Kegiatan tersebut menjadi sarana bagi satuan kerja untuk memahami ketentuan pelaksanaan anggaran menjelang penutupan tahun anggaran, sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya keamanan informasi di lingkungan instansi pemerintah.

Dalam sosialisasi LLAT 2026, peserta mendapatkan pemahaman mengenai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2026. Materi yang dibahas meliputi pelaksanaan pembayaran belanja, penerimaan negara, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pemahaman terhadap ketentuan tersebut menjadi penting untuk memastikan seluruh tahapan penyelesaian anggaran berjalan sesuai jadwal, didukung kelengkapan dokumen pertanggungjawaban, serta memenuhi ketentuan administrasi yang berlaku.

Selain aspek pengelolaan keuangan, sosialisasi Security Awareness turut memberikan penguatan mengenai perlindungan data dan dokumen kedinasan. Peserta diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi ancaman digital yang dapat mengganggu keamanan sistem informasi instansi.

Kepala Lapas Kelas IIB Pati, Suprihadi, menegaskan bahwa keikutsertaan dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme jajaran, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan perlindungan informasi kedinasan.

“Kami berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan anggaran secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab, sekaligus meningkatkan kesadaran seluruh jajaran akan pentingnya menjaga keamanan informasi. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan dapat berjalan optimal serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas,” tegas Suprihadi.

Melalui kegiatan ini, Lapas Pati diharapkan semakin siap menghadapi tahapan akhir Tahun Anggaran 2026 dengan mengedepankan ketepatan waktu, ketertiban administrasi, dan akuntabilitas. Penguatan kesadaran keamanan informasi juga menjadi langkah penting untuk menjaga data kedinasan serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemasyarakatan.

Dengan persiapan yang matang dan pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku, Lapas Pati berupaya mendukung pengelolaan keuangan negara yang transparan, profesional, dan bertanggung jawab.

Chandra Minta Pemberantasan Rokok Ilegal Sasar Pemasok Bukan Pedagang Kecil

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra meminta pemberantasan rokok ilegal di Kabupaten Pati lebih menyasar pemasok dan jaringan distribusi daripada pedagang kecil. Pendekatan humanis melalui sosialisasi kepada pemilik warung dinilai penting agar penindakan tidak merugikan pedagang kecil, sementara sumber peredaran rokok ilegal tetap ditelusuri.

Pesan tersebut disampaikan Chandra saat pemusnahan sekitar 1,37 juta batang rokok ilegal senilai Rp1 miliar di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis (22/10/2026). Kegiatan itu digelar bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Cukai Kudus untuk menekan peredaran rokok ilegal sekaligus menjaga penerimaan cukai dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

“Kalau dari warung, nanti kita cari pemasoknya. Kalau yang kita tindak warung-warung kecil, kasihan,” kata Chandra.

Ia meminta penanganan di tingkat warung diawali dengan sosialisasi dan pemasangan stiker imbauan agar pedagang memahami ketentuan yang berlaku.

Chandra juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti Satpol PP serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian, menelusuri peredaran rokok ilegal. Menurutnya, pencegahan harus berjalan beriringan dengan penindakan agar peredaran barang ilegal dapat ditekan tanpa mengabaikan pendekatan humanis terhadap pedagang kecil.

“Harapannya, target penerimaan cukai bisa tercapai sehingga DBHCHT untuk daerah tidak turun,” ujar Chandra.

Ia berharap alokasi DBHCHT Kabupaten Pati pada 2027 dapat kembali seperti 2025. Chandra juga meminta pemerintah daerah dilibatkan dalam kegiatan pemberantasan rokok ilegal berikutnya.

Dalam keterangannya, Chandra menyoroti besarnya aktivitas perikanan di Pati sebagai salah satu gambaran potensi penerimaan cukai.

Ia mencontohkan sekitar 800 kapal berukuran di atas 30 gross tonnage (GT) dengan perkiraan kebutuhan perbekalan rokok mencapai Rp250 juta per kapal. Nilai tersebut setara sekitar Rp200 miliar. Selain itu, terdapat sekitar 2.000 kapal berukuran di bawah 30 GT.

Chandra menjelaskan DBHCHT berkaitan dengan penerimaan cukai. Karena itu, peningkatan kepatuhan dan keberhasilan menekan peredaran rokok ilegal diharapkan dapat mendukung penerimaan negara sekaligus menjaga manfaat dana bagi daerah.

Sementara itu, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Cukai Kudus, Nur Rusydi, menyampaikan bahwa pemberantasan rokok ilegal membutuhkan dukungan seluruh pihak dengan mengedepankan pendekatan humanis.

Ia menegaskan, penanganan berbeda diperlukan apabila ditemukan pelanggaran yang masuk kategori tindak pidana.

“Pemberantasan rokok ilegal membutuhkan dukungan bersama. Kami mengedepankan pendekatan humanis, tetapi untuk pelanggaran pidana tetap diperlukan penegakan hukum,” ujar Nur Rusydi.

Ia menjelaskan barang bukti yang dimusnahkan berasal dari hasil penindakan di wilayah Kabupaten Pati. Rokok ilegal tersebut didistribusikan di Pati, bukan diproduksi di wilayah tersebut.

Adapun wilayah pengawasan Bea Cukai Kudus mencakup lima kabupaten. Hingga 30 September 2026, hasil penindakan mencapai sekitar 22 juta batang rokok ilegal.

Pemusnahan dilakukan dengan membakar rokok ilegal hingga tidak lagi berbentuk. Langkah ini menjadi bagian dari penanganan barang hasil penindakan sekaligus mencegah barang tersebut kembali beredar di masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Cukai Kudus, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), unsur Forkopimda, jajaran OPD terkait, jajaran Bea Cukai Kudus, serta tamu undangan lainnya.

Chandra Perketat Pengawasan 32 Alsintan di Pati, Tegaskan Bantuan Negara Tak Boleh Disalahgunakan

November, 1, 26

Cakranusantara.net, Pati || Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menegaskan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang bersumber dari uang negara wajib dijaga, dirawat, dan digunakan sesuai peruntukan. Ia meminta Dinas Pertanian dan penyuluh pertanian lapangan (PPL) memperketat pengawasan bantuan tahun 2025 dan 2026, termasuk mengevaluasi serta menarik sementara alat yang ditemukan rusak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Penegasan tersebut disampaikan Chandra saat penyerahan 32 unit alsintan kepada kelompok tani di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Pati, Kamis (22/10/2026).

“Alat-alat pertanian ini juga uang dari negara, uang dari rakyat. Karena itu, saya minta seluruh bantuan diinventarisasi dan dicek kondisinya. Jika ditemukan alat yang rusak, saya minta dievaluasi dan ditarik sementara untuk pemeriksaan lebih lanjut,” tegas Chandra.

Ia meminta Dinas Pertanian dan PPL mendata lokasi keberadaan setiap alat, memeriksa kondisinya, serta melengkapi hasil pemeriksaan dengan dokumentasi foto dan video. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan terpelihara dan benar-benar memberikan manfaat bagi petani.

“Saya mohon para Gapoktan menjaga alat-alat yang sudah diberikan dari Komisi IV dan pemerintah. Supaya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya,” pesan Chandra.

Selain pengawasan bantuan, Chandra menyoroti potensi kelapa kopyor sebagai sumber pendapatan daerah. Ia mengapresiasi inovasi kultur embrio kelapa kopyor yang dikembangkan Dinas Pertanian Kabupaten Pati dan mendorong pengembangannya agar memberikan nilai ekonomi lebih besar bagi petani.

Menurutnya, bibit kelapa kopyor hasil kultur embrio memiliki nilai jual tinggi. Satu bibit dibanderol sekitar Rp1,5 juta dengan pembayaran uang muka 50 persen dan waktu tunggu sekitar satu tahun.

Satu pohon diperkirakan mampu menghasilkan 120 butir kelapa kopyor per tahun. Dengan harga Rp50 ribu per butir, nilai penjualannya dapat mencapai sekitar Rp6 juta per pohon per tahun.

“Pertanian ini punya potensi ekonomi yang besar. Kita harus mendorong anak-anak muda agar mau masuk ke sektor pertanian, bukan hanya melihat tren yang ramai sesaat,” ujar Chandra.

Ia juga menyampaikan bahwa Kabupaten Pati mendapat undangan Menteri Pertanian untuk pengembangan bioetanol. Di Jawa Tengah, Pati dan Wonogiri disebut menjadi dua daerah yang mendapat undangan tersebut.

Selain itu, Pati memperoleh arahan terkait penyediaan bibit jagung untuk lahan seluas 1.000 hektare dan pembukaan lahan pertanian seluas 20.000 hektare.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo turut hadir dalam penyerahan bantuan alsintan kepada kelompok tani di Kabupaten Pati.

Bantuan tahun anggaran 2026 tersebut terdiri atas delapan unit traktor roda empat merek Maxxi, empat unit traktor roda dua merek Quick Zeva, tujuh unit mesin tanam padi (rice transplanter), dan 13 unit pompa air.

“Bantuan ini untuk mendukung petani di Pati agar biaya operasional bisa lebih ringan. Karena itu, manfaatkan sesuai peruntukan dan rawat dengan baik,” kata Firman.

Firman menegaskan, alsintan harus digunakan sesuai peruntukannya untuk mendukung sektor pertanian di Kabupaten Pati. Ia mengingatkan kelompok penerima agar tidak mengalihkan pemanfaatan bantuan ke wilayah lain di luar ketentuan.

Selain bantuan alsintan, Firman mengusulkan 15 paket kegiatan infrastruktur pertanian kepada Kementerian Pertanian pada tahun anggaran 2026.

Usulan tersebut mencakup tiga paket jalan usaha tani, empat paket irigasi perpompaan, satu paket irigasi perpipaan, lima paket rehabilitasi jaringan tersier (PITER), serta dua paket bangunan konservasi berupa embung dan dam parit.

Berdasarkan data yang disampaikan, seluruh usulan tersebut masih dalam proses pengusulan pencairan.

Firman juga mendorong pengembangan laboratorium kultur embrio kelapa kopyor di Pati agar berpeluang menjadi program nasional. Ia menyatakan siap mengawal dukungan anggaran dan proses pengurusan paten melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan inovasi sekaligus membuka peluang manfaat ekonomi bagi daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati Ratri Wijayanto menjelaskan bahwa bantuan alsintan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan hasil panen.

Penggunaan alat tersebut juga ditujukan untuk menghemat waktu dan tenaga kerja serta menekan biaya produksi. Modernisasi pertanian diharapkan turut memperkuat ketahanan pangan dan menarik minat generasi muda.

“Dengan bantuan ini, kami berharap produktivitas pertanian meningkat dan biaya produksi petani dapat ditekan,” kata Ratri.

Dalam kesempatan tersebut, Chandra turut menyoroti kondisi ekonomi petani yang dinilainya menunjukkan perkembangan positif. Ia menyebut harga pupuk relatif terjangkau, harga gabah kering dan jagung cukup baik, serta harga singkong meningkat dari di bawah Rp1.000 menjadi sekitar Rp4.000–Rp5.000 per kilogram.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu diikuti pengelolaan pertanian yang lebih produktif dan efisien.

Chandra juga mengungkapkan koordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait dukungan energi panel surya dan baterai untuk Kampung Nelayan Merah Putih. Dukungan tersebut direncanakan untuk menunjang operasional cold storage dan pabrik es selama 24 jam.