Sempat Ditunda, Sidang Limbah B3 Kembali di Gelar

Desember, 23, 21

REMBANG – Sidang limbah padat Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) kembali di gelar meskipun sempat di tunda sepekan dengan alasan tertentu di Pengadilan Negeri (PN) Rembang, Jawa Tengah berupa Spent Bleaching Earth (SBE) B413 memasuki tahap pemeriksaan saksi.

Sidang digelar di ruang sidang PN Rembang bersama saksi dan juga digelar secara virtual dengan 6 terdakwa, Rabu (22/12/2021) sekira pukul 10;00 WIB.

Saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) adalah M Daud Dasoka ST, dulunya saat limbah ini dikeluarkan di tahun 2020 ia sebagai Environment Health Safety (EHS) dari PT Multimas Nabati Asahan (PT MNA). PT ini merupakan Perusahaan minyak konsumsi penghasil limbah B3.

Environment Health Safety atau disingkat HSE merupakan bagian dari perusahaan yang bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup.

HSE memiliki tujuan untuk mencegah insiden yang mungkin terjadi selama operasional kerja dan mengurangi efek samping yang dihasilkan oleh operasional perusahaan.

Selain Daud Dasoka, saksi kedua ialah Khamdani yang merupakan pemilik lahan 1,5 hektar yang telah dipakai tempat pembuangan limbah B3 di desa Jatisari Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang.

Saksi satu M Daud Dasoka dicecar oleh Hakim ketua Anteng Supriyo, bahwasanya Perusahaan penghasil limbah beserta Pengirim tidak bisa lepas dari kasus ini apabila tercecer di Rembang oleh karena tidak sesuai dengan kontrak.

“Limbah tercecer sampai di Kabupaten Rembang, semua pihak terkait mempunyai tanggung jawab,”tegas Hakim ketua Anteng Supriyo.

Saksi satu M Daud Dasoka, menjelaskan, bahwasanya PT MNA setiap hari dengan produksinya mampu menghasilkan limbah B3 sekira 50 ton per hari,”jelasnya.

Sekira bulan Januari 2020, M Daud Dasoka mengatakan telah keluarkan limbah SBE B3 melalui PT Bintang Muda Trans dengan nama direktur yang saat ini sebagai terdakwa Indra Lukito sebanyak 10.000 Ton kepada PT Semen Indonesia,”imbuhnya.

Kemudian pada bulan April 2020 telah dikeluarkan 11.000 Ton melalui PT Banteng Muda Trans kepada PT Paras dengan direktur bernama Supriyadi dengan biaya yang dikeluarkan PT MNA Rp 650 perkilo,”pungkas Daud.

(Han-Mds)

Anies Jawab Protes Pengusaha Soal UMP, Ini Akal Sehat Saja

Desember, 22, 21

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta 2022 hanya 0,8 persen atau Rp37.749 merusak rasa keadilan. Anies meminta semua pihak menggunakan akal sehat dalam melihat besaran UMP.

Hal tersebut disampaikan Anies menanggapi protes sejumlah pengusaha atas Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta yang menaikkan UMP Jakarta sebesar 5,1 persen atau Rp225.667.

“Rasa keadilan jelas terganggu. Karena itulah kita kaji, sehingga akhirnya keluar angka itu tadi dari (perhitungan) inflasi dan dari pertumbuhan. Dari situ kemudian keluar angka 5,1 persen,”kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (20/12).

Anies mengatakan para pengusaha di Jakarta sebenarnya sudah terbiasa menaikkan UMP sebesar 8,6 persen. Hal ini sudah dilakukan selama enam tahun terakhir.Ia menyebut kenaikan UMP pada tahun lalu yang hanya 3,3 persen karena ekonomi terpuruk akibat pandemi.

Namun, kata Anies, saat ekonomi sudah membaik tahun ini formula penghitungan UMP justru hanya menaikan upah sebesar 0,8 persen.”Wong dalam kondisi berat aja 3,3 persen, kok pakai formula ini keluarnya 0,8 persen?”ujar Anies.

Anies meminta semua pihak berpikir objektif pasalnya saat ekonomi terpuruk pada tahun lalu besaran UMP bisa naik 3,3 persen. Sementara ketika membaik hanya naik 0,8 persen.

“Tahun ini ekonomi sudah bergerak, masa kita masih mengatakan 0,8 itu sebagai angka yang pas. Ini akal sehat aja nih, kan common sense,”kata Anies.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya merevisi kenaikan UMP DKI 2022. Dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/12), Anies menyebut keputusan ini mempertimbangkan sentimen positif dari sejumlah kajian.

Salah satunya, yakni kajian Bank Indonesia (BI) yang menyatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7 persen hingga 5,5 persen.Keputusan Anies kemudian diprotes oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta.

Mereka menyatakan akan menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut Wakil Ketua DPP Apindo Jakarta Nurjaman, hal itu dilakukan karena kebijakan Anies berpotensi menyalahi aturan, dalam hal ini Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

“Kalau terjadi Pak Gubernur melakukan upaya perubahan atas Peraturan Gubernur (Pergub) sebelumnya, maka kami akan melakukan upaya hukum, termasuk gugat ke PTUN,”ungkap Nurjaman saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (18/12).

(Jr’/Red)

Diduga Dapat Pengondisian 700jt, Kades Agungmulyo Angkat Bicara

Desember, 21, 21

PATI – Pengisian perangkat Desa Agungmulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga ada pengondisian hingga Rp 750 juta, Kepala Desa Agungmulyo, Muktari langsung angkat bicara.

Berdasarkan data yang dihimpun media ini saat di konfirmasi di kantor Desa Agungmulyo, Kepala Desa (Kades) yang di dampingi Sekertaris Desa (Sekdes) membantah akan adanya dugaan pengondisian tersebut.

“Tidak ada pengondisian sama sekali mas. Mungkin itu hanya suara sumbang saja,”singkatnya.

Sementara itu terkait keabsahan ijazah yang selama ini di anggap menyalahi prosedur, Subroto (Sekdes) langsung menepisnya, Itu sudah melalui prosedur persyaratan dan tahapan yang ada, ijazah SMK nya juga asli dan masih ada.

“Itu tidaklah benar karena sudah mendapat surat keterangan dari pihak kepala sekolah sekarang dan di stempel. Setelah data di buka pak inggi ternyata Ijazah yang SMK Muhammadiyah ada dan yang hilang itu ijazah SD dan SMP saja,”terang sekdes.

Sebelumnya Susanto mengatakan Surat keterangan itu sesuai informasi dibuat sendiri oleh Siti Masrukah sebagai syarat pendaftaran untuk mengikuti seleksi test pengisian perangkat, dari 3 sekolah yakni SD dan SMP.

“Infonya yang bersangkutan minta tanda tangan sendiri ke Kepala Sekolah (Kepsek), dan anehnya dalam surat keterangan itu tidak ada tanda tangan atau tembusan ke Kepala Dinas, padahal kalau mau menggunakan dan ijasah itu hilang maka harus diketahui Kepala Dinas,”katanya.

Selain itu, Keganjalan lain yang muncul, seharusnya Siti Masrukah tidak bisa ikut dalam proses pendaftaran, sebab di kantor desa Agungmulyo ada perangkat desa lain yang statusnya masih keluarga.

“Ada dugaan dalam meloloskan Siti Masrukah sebagai perangkat desa, ada pengkondisian uang sebesar Rp 750 juta lebih yang masuk ke kantong Kepala Desa (Kades), karena itu mencuat selain proses administrasi pendaftaran yang hanya menggunakan surat keterangan, aturan yang dibuat itu diabaikan,”ujarnya.

Bukan hanya itu, Dalam pelaksanaan test yang semestinya pakai komputer, namun faktanya dilaksanakan hanya memakai sistem manual, padahal dalam sosialisasi sebelumnya dari UGM menyampaikan bahwa proses test pengisian perangkat desa menggunakan komputerisasi.

“Saya menduga disitu ada permainan, saya juga sudah menyurat ke Bupati Haryanto, namun tidak digubris, apalagi beredar rumor bahwa ada dugaan pengondisian Rp 750 juta untuk Kades,”bebernya.

(Mds-Red)

DPUPR Sudah Melimpahkan ke Kejaksaan Atas Penghitungan Pasar Desa Karaban

Desember, 21, 21

PATI – Penghitungan kasus Dugaan penyimpangan Anggaran pembangunan Pasar Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa (Kades) Karaban sudah selasai dan di limpahkan ke kejaksaan.

Menurut sumber informasi, penghitungan pelaksanaan pembangunan pasar Desa Karaban sudah ditanda tangani Kepala Dinas DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) A. Faisal, S.T., M.T., saat ini telah diserahkan ke Aparat penegak hukum (APH) Kejaksaan Negeri Pati (Kejari) oleh DPUPR Kabupaten Pati bidang Cipta Karya pada Senin (20/12/2021)/ Kemarin.

Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya DPUTR Pati Arif W mengatakan, pihaknya telah menyerahkan berkas penghitungan revitalisasi pasar karaban ke Kejari Pati kemarin. Dirinya mengakui ada keterlambatan dalam penghitungan tersebut, karena padatnya pekerjaan DPUPR dalam mempersiapkan laporan akhir tahun.

“Kemarin berkas sudah kami serahkan ke kejaksaan mas, untuk hasilnya monggo tanyakan langsung dengan pihak yang berwenang,”singkat Arif saat dihubungi melalui pesan via WhatsApp, Selasa (21/12/2021).

Sementara, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Pati Hery Setiawan mengungkapkan, jika berkas hasil penghitungan pasar karaban sudah diterima. Saat ini pihaknya akan melakukan rapat bersama timsus guna melakukan pengkajian lebih lanjut.

“Penyerahan berkas penghitungan pasar Desa Karaban sudah kami terima kemarin, namun saat ini belum bisa disimpulkan. Perlu kami rapatkan bersama tim terlebih dahulu. Mohon bersabar, bertahap saja dipastikan hasilnya akan kami buka dan kami kabari,”terang Kasi Pidsus, Heri melalui pesan via WhatsApp pada awak media.

(As/Mds-Red)

Bukan Hanya Caffe, Kos-kosan Pun Kena Grebek, Dua Dibawah Umur

Desember, 20, 21

PATI – Bukan hanya Caffe atau tempat Karaoke namun tempat Kos-kosan pun kena Grebek saat Gelar Operasi Yustisi di beberapa titik tempat kos, Satpol PP Kabupaten Pati bersama Forkopimcam Pati berhasil menjaring sejumlah pasangan kumpul kebo, Dua dibawah umur.

Razia yang dipimpin langsung Kepala Satuan (Kasat) Pol PP (Polisi Pamong Praja), Sugiyono bergerak sekira pukul 10.00 Wib. Petugas gabungan bergerak menuju beberapa tempat kos-kosan, tepatnya didepan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soewondo, Desa Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Senin (20/12/2021).

Kasat Pol PP Pati Sugiyono mengatakan, petugas bergerak menindaklanjuti akan laporan masyarakat yang sudah memberikan informasi banyaknya tempat praktik prostitusi ilegal di tempat kos di wilayah Pati. Razia ini dipusatkan di depan RSUD Pati.

“Ditempat kos kami berhasil mengamankan 9 pasangan ilegal (Kumpul kebo), mereka tidak mempunyai buku nikah yang sah. Namun ada satu pasangan yang lolos saat kami amankan, mereka berhasil menyelinap di kerumunan masyarakat yang menyaksikan. Identitasnya sudah kami kantongi. Saat ini 8 pasangan langsung kami bawa ke kantor Satpol PP untuk dimintai keterangan,”terang Kasat Pol PP.

Sugiyono juga mengungkapkan, dari 8 pasangan yang terjaring, ada salah satu pasangan dimana yang perempuannya ditenggarai masih dibawah umur. Hal ini yang menjadikan perhatian khusus dalam penanganannya.

“Saat kami periksa identitas, tidak ada pasangan sah. Mereka hanya bisa menunjukan KTP (kartu tanda penduduk) saja yang di berikan ke kami. Untuk surat legalitas seperti buku nikah tidak ada yang memilikinya, bahkan ada Dua anak dibawah umur yakni 15 tahun. Dua pasangan tersebut langsung kami serahkan ke Polres Pati untuk ditindaklanjuti unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak),”ungkapnya.

(Mds-Red)

Rapat TOA/TOD Koharmatau Periode 2022

Desember, 20, 21

Bandung – Komandan Koharmatau (Dankoharmatau) Marsekal Muda TNI Eddy Supriyono, S.E., M.M., memimpin rapat Tour Of Area (TOA)/ Tour Of Duty (TOD) periode April 2022, Bertempat di Gedung Basjir Soerya, Makoharmatau, Bandung Senin (20/12).

Hadir pada kegiatan tersebut Wadan Koharmatau Marsma TNI Trikorjawan Eko Irianto, S.Sos., para pejabat Koharmatau serta para Dandepohar Jajaran Koharmatau. Dankoharmatau dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa Pembinaan personel merupakan pendukung utama keberhasilan pelaksanaan tugas TNI Angkatan Udara.

Untuk itu, lanjut Eddy, proses pembinaan personel harus benar-benar dilaksanakan dengan perencanaan yang matang, terukur, transparan, serta memiliki visi luas dan jauh kedepan.

Hal ini perlu saya tekankan, mengingat pembinaan personel ini berbanding lurus dengan pelaksanaan tugas TNI Angkatan Udara selaku alat pertahanan negara di udara.

Oleh karena itulah pentingnya dilaksanakan TOA / TOD ini agar diperoleh personel yang berada pada posisi _the right man on the right place and the right man on the right job_ Penekanan saya, para pejabat yang menangani pembinaan personel agar senantiasa menyadari dan memiliki tanggung jawab moral dalam pelaksanaan tugas, karena tantangan tugas kita di masa depan akan semakin berat, untuk itu dinamika mengharuskan kita bersikap lebih proaktif, fleksibel dan inovatif dalam melaksanakan pembinaan personel,”Ujar Marsekal bintang dua tersebut menutup sambutannya.

(Pen Koharmatau)

Jokowi Resmikan RUU Perampasan Aset Koruptor Tanpa Persetujuan DPR

Desember, 19, 21

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan kembali mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perampasan Aset ke DPR-RI kendatipun Tanpa persetujuan DPR.

Upaya ini diambil setelah DPR-RI (Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia) tak kunjung memasukkan rancangan aturan itu dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022.

“Maka presiden menyatakan akan mengajukan itu. Dan kita mohon pengertian lah agar nanti DPR menganggap ini penting dalam rangka pemberantasan korupsi,”kata Mahfud dalam video yang dipublikasikan oleh Humas Kemenko Polhukam, Selasa (14/12).

Mahfud menerangkan pada tahun ini pemerintah telah mengajukan dua RUU yang berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi. Selain RUU tentang Perampasan Aset, terdapat RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal (PTUK).

Meski demikian, dua RUU itu lagi-lagi tak masuk dalam prolegnas DPR tahun 2022 yang membuat pak jokowi sempat marah karena terkesan disepelekan oleh DPR. Setelah kedua RUU itu gagal, Mahfud mengklaim bahwa DPR dan pemerintah sepakat memberikan pengertian hanya RUU Perampasan Aset saja yang diprioritaskan masuk ke Prolegnas.

“Pada waktu itu ada semacam pengertian secara lisan saja bahwa oke yang UU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana itu bisa dipertimbangkan untuk masuk di tahun 2022,”kata Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud menyatakan pemerintah optimistis RUU Perampasan Aset akan masuk Prolegnas 2022 dan dibahas DPR tahun depan. walaupun mungkin baru tahun 2023 RUU ini bisa di resmikan tetapi kami khawatir jika masa jabatan presiden jokowi selesai, kami khawatir penerus presiden jokowi tidak memperjuangkan RUU perampasan aset sekuat saat ini.

Terlebih, Ia mengklaim telah mendengar pernyataan anggota Komisi III DPR Fraksi PPP, Arsul Sani bahwa Jokowi akan lebih mudah jika yang diajukan hanya RUU Perampasan Aset.

“Nanti DPR akan segera membahasnya dan itu memang iya, karena dulu RUU ini pernah disepakati, cuma tinggal 1 butir yaitu aset yang dirampas itu disimpan dan dikelola oleh siapa?”kata Mahfud.

Sebelumnya, Jokowi mengutarakan harapannya agar Undang-Undang Perampasan Aset bisa rampung tahun Ini.

Menurut Jokowi, rancangan aturan itu sangat penting untuk menciptakan penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.

Rapat Paripurna DPR pada Selasa (7/12) lalu telah menyetujui 40 rancangan undang-undang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2022. Sebanyak 26 RUU usulan DPR, 12 RUU usulan pemerintah dan 2 usulan DPD masuk dalam Prolegnas tersebut.

jadi pak jokowi dan kami semua sudah sepakat akan tetap maju dengan memperjuangkan RUU perampasan aset ini, walaupun DPR menolak berapa kali pun pak Jokowi tak akan mundur dalam membela kebenaran,”tutupnya, Dilansir dari diskripsi akun YouTube KajianOnline.

Gambar Google mpn.com

(*/KajianOnline/Red)

Dalam Rangka Memperingati Hari Infanteri Kodim 0718/Pati Laksanakan Baksos

Desember, 19, 21

PATI – Baksos kali ini adalah membagikan sebanyak 100 paket sembako kepada masyarakat kurang mampu yang dipusatkan diwilayah kecamatan Wedarijaksa kabupaten Pati Jawa Tengah, Minggu (19/12/2021).

Penyerahan secara simbolis dilaksanakan pagi tadi di markas Koramil 07/Wedarijaksa oleh Kapten Inf Kusmiyanto Pasi Ter Kodim 0718/Pati bersama Kapten Inf Munawar Danramil 07/Wedarijaksa kepada perwakilan masyarakat penerima bantuan sembako.

Selain di Koramil, pembagian paket sembako juga dilakukan oleh para Babinsa Koramil 07/Wedarijaksa secara door to door kepada masyarakat kurang mampu yang sudah didata sebelumnya.

kapten Kusmiyanto menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan memperingati hari Infanteri tahun 2021 juga diberikan bantuan Rehab Rumah Tidak Kayak Huni (RTLH ) di desa Wegil kecamatan Sukolilo dan Baksos 100 paket sembako yang dipusatkan di kecamatan Wedarijaksa hari ini.

“Kemarin kita juga sudah resmikan rehab rumah di desa Wegil Sukolilo dan giliran hari ini kita bagikan 100 paket sembako kepada masyarakat di kecamatan Wedarijaksa,”ujarnya.

Pasi Ter Juga berharap apa yang telah dilakukan oleh Kodim 0718/Pati dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

“Semoga semua ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, sehingga TNI bisa lebih manunggal bersama rakyat,”tandasnya.

(pendim)

Hari Ini Acara Go Online Babinsa Ditutup Oleh Dandim

Desember, 19, 21

Sragen – Dalam Rangka memperingati hari Juang TNI-AD Kodim 0725/Sragen telah menggelar acara Go Online bersama Babinsa dengan menampilkan Stand UMKM unggulan Kabupaten Sragen di Mojo Trade Center atau Selatan pasar Bunder Sragen yang dibuka oleh Danrem 074/Wrt Kolonel Inf Rudy Saladin pada 15/12/2021 lalu.

5 hari sudah acara go online bersama babinsa dan hari ini acara ditutup secara resmi oleh Dandim 0725/Sragen Letkol Inf Anggoro Heri Pratikno,S.I.P. Minggu (19/12/2021) Diberitakan sebelumnya Kodim 0725/Sragen membuat program peningkatan ekonomi di tengah pandemi.

Salah satunya dengan kegiatan pembinaan teritorial terpadu pendampingan UMKM bersama Babinsa di Pasar Mojo Sragen, dengan melibatkan berbagai instansi yang berada di wilayah Kabupaten Sragen serta diikuti 119 Stand Pameran yang terdiri dari 1 Stand TNI, 1 Stand Polri, 1 Stan Pemda, 6 Stand Perbankan dan 110 Stand UMKM.

Dalam penutupan diisi dengan penyerahan hadiah uang pembinaan lomba melukis kanvas “wisata Sragen” untuk siswa SMP, SMA dan SMK. Lomba lukis dibagi menjadi 2 kategori yakni SMP dan SLTA. Untuk lomba lukis pihak Kodim menyiapkan Trophi dan piala serta uang Rp. 1.000.000 untuk juara pertama, Rp. 750.000 untuk juara Kedua dan Rp. 500.000 untuk juara Ketiga di setiap kategori.

Pemenang pertama lomba lukis Kategori SMA diraih oleh Fais Khanza maylano dari SMA N1 Gemolong, juara 2 diraih oleh Aura Airlangga dari SMA N3 Sragen sedangkan juara 3 diraih oleh Yogi dari SMA N1 Plupuh. Untuk kategori SMP juara 1 di raih oleh Jenia SMP N1 Gemolong, juara 2 dimenangkan oleh Naila Khalisa dari SMP N2 Sragen dan juara 3 diraih oleh Fara Arifiani dari SMP Birul. Selain juara utama juga ada juara harapan 1,2 & 3 di masing masing kategori.

Selain itu Dandim memberikan piagam penghargaan kepada 6 peserta Stand dari perbankan dan Toko Cahaya Komputer serta Penghargaan kepada pendukung kegiatan yakni BPBD dan PSHT. Sebaliknya dari Cahaya Komputer memberikan cinderamata kepada Dandim Sragen berupa Printer.

Dalam Sambutannya Letkol Inf Anggoro Heri Pratikno, S.I.P mengatakan bahwa kegiatan selama 5 hari berjalan lancar dan kegiatan itu adalah kegiatan bersama TNI polri pemerintah daerah dan lain lain.

“Keberhasilan kegiatan ini adalah keberhasilan kita semua, ternyata dengan bersinergi bisa membuat even besar, saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu kegiatan go online UMKM bersama Babinsa”.

Meskipun sore ini resmi saya nyatakan ditutup namun silahkan dilanjutkan kegiatan sampai pukul 21.00 Wib,”tambah Dandim.

Sementara Ibu Mulyani dari perwakilan UMKM Sragen mengucapkan terimakasih kepada pihak kodim Sragen yang telah mempercayai UKM Sragen untuk ikut memeriahkan hari juang TNI AD.

“Kami berharap diadakan acara serupa disetiap tahun minimal sekali, karena kami butuh tempat atau wadah untuk memperkenalkan dan memasarkan produk produk unggulan Sragen”.

(Agus Kemplu)

Wakaf, Caffe Permata Sah Beralih Fungsi Menjadi Ponpes

Desember, 18, 21

PATI – Salah satu tempat Caffe Permata besar ‘Lorok Indah’ akrab disapa LI di wilayah Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kini beralih fungsi menjadi sebuah Pondok Pesantren di bawah Pimpinan Gus Nuril.

Pasalnya pemilik lahan serta bangunan milik Musyafak telah mewakafkan tanah serta bangunan kepada Gus Nuril untuk dijadikan Ponpes dan Markas Besar (Mabes) PGN Pati Raya. Prosesi penyerahan dilaksanakan secara simbolis di lokasi eks Caffe Permata pada Jum’at malam (17/12) pukul 18;09.35 (kemarin malam).

Ketua Umum (Ketum) Patriot Garuda Nusantara (PGN) Dr. KH. Nuril Arifin Husein. Mba., yang akrab dipanggil Gus Nuril, bertekad menjadikan tempat eks Caffe Permata tersebut menjadi komplek santri. salah satu tempat besar dan mempunyai bangunan yang mewah dikawasan itu sudah diazamkan Gus Nuril menjadi Pondok Pesantren (Ponpes) Kanjeng Pangeran Benowo Soko Tunggal (An-Nuriyah 7).

Menurutnya, wacana pembongkaran bangunan bekas Caffe Permata Lorok Indah (LI) bukan sebuah solusi terbaik, namun sudah melanggar amanah UUD 1945. Pemerintah seharusnya melindungi dan mesejahterakan rakyatnya, bukan menyengsarakan rakyatnya. Hal ini yang perlu menjadi perhatian oleh para Pemimpin.

Forkopimda jangan menabrak peraturan yang sudah ada, jangan asal bongkar. Saya tidak akan tinggal diam, Peraturan daerah (Perda) jangan dijadikan alasan untuk pembongkaran. Pemerintah tidak boleh semena-mena memberlakukan rakyatnya tidak adil, yang menyebabkan persoalan baru. Saya menjamin tidak akan ada lagi prostitusi disini,”terang Gus Nuril seusai penyerahan wakaf secara simbolis.

(Ar-Mi)