Komandan Koharmatau Pimpin Acara Penyerahan Jabatan Dirharsenban

Desember, 16, 21

Bandung – Komandan Koharmatau Marsekal Muda TNI Eddy Supriyono, S.E., M.M., memimpin acara penyerahan jabatan Direktur Pemeliharaan Senjata Pesawat Terbang (Dirharsenban) Koharmatau Marsekal Pertama TNI Surip Suparjo di ruang kerja Komandan Koharmatau. Yang dihadiri oleh Wadan Koharmatau Marsma TNI Trikorjawan Eko Irianto, S.Sos., dan para pejabat Koharmatau. Kamis (16/12/2021).

Pada kesempatan tersebut Komandan Koharmatau menyampaikan, dalam organisasi yang berkembang secara dinamis, alih tugas dan alih jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang dilaksanakan secara teratur, terencana, dan berkesinambungan sesuai kebutuhan organisasi salah satunya yang kita laksanakan saat ini. Jelasnya.

Marsma TNI Eddy Supriyono menambahkan, penyerahan tugas, wewenang dan tanggung jawab Dirharsenban Koharmatau ini, meski merupakan peristiwa biasa namun memiliki arti penting dalam proses dinamisasi dalam organisasi mengingat tugas yang diemban oleh Dirharsenban cukup berat sesuai tuntutan perkembangan saat ini.

Diakhir pernyataannya Dankoharmatau menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Marsma TNI Surip Suparjo, atas kerja sama dan karya nyata yang telah ditunjukkan selama menjabat sebagai Dirharsenban Koharmatau. Peran serta saudara dalam mensukseskan tugas-tugas yang dipercayakan TNI Angkatan Udara kepada Koharmatau tidaklah kecil. Saya menilai saudara telah melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian dan dedikasi yang tinggi,”Ungkap Dankoharmatau mengakhiri pernyataannya.

(Pen Koharmatau)

Puluhan Kades ke Jakarta, Revisi Perpres 104 Tahun 2021

Desember, 16, 21

PATI – Puluhan Kepala Desa (Kades) yang tergabung Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Pati berangkat ke Jakarta Rabu malam (15/12/2021). Keberangkatan para Kades ke Jakarta dengan menggunakan bus yang berangkat dari wilayah Kecamatan Margorejo tepatnya di depan pasar pragola Pati.


Saman, S.H., M.H., Koordinator Apdesi Kabupaten Pati yang juga sebagai Kades Sukobubuk Kecamatan Margorejo kepada wartawan mengatakan, Keberangkatan para Kades ke Jakarta ini dalam rangka memberikan dukungan atas kebijakan terkait tuntutan revisi Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021, yang dinilai mengekang kewenangan desa.

“Kami berangkat ke Jakarta untuk memberikan dukungan kepada para Kades di seluruh Indonesia, bahwa Perpres Nomor 104 itu tidak sesuai dengan undang-undang desa,”Ungkap Saman melalui pesan whatsappnya.


Menurutnya, Para Kades di seluruh Indonesia merasa dikebiri dengan kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat, sehingga agenda aksi yang sesuai rencana akan dilaksanakan di Tugu Monas dan Patung Kuda oleh para Kades di seluruh Indonesia ini untuk menuntut agar pemerintah bisa merevisi peraturan presiden 104 tahun 2021 rincian APBN tahun 2022.

“Yang dipersoalkan berkaitan dengan pasal 5 ayat 4 pada poin A tentang penggunaan dana desa (DD), disitu sudah ditekankan mengenai bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) yang ditetapkan minimal 40 persen, yang jadi masalah untuk jumlah kemiskinan dan jumlah penduduk seluruh Indonesia ini tidak sama,”Ujarnya.


Dalam agenda aksi nanti, Para Kades mendesak kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kementerian Desa dan semua lembaga terkait agar bisa merevisi kalimat minimal 40 persen yang mengalir dari DD, selain itu, para Kades seluruh Indonesia juga meminta agar kewenangan desa bisa dikembalikan sesuai amanat dan UU Desa Nomor 06 tahun 2014.


“Ini menyulitkan dan ini seperti tidak memberikan kewenangan kepada desa, Apalagi saat ini semua desa akan masuk pada situasi yang normal, jadi kami minta agar pemerintah pusat bisa mengakomodir apa yang menjadi kewenangan desa.”Tegasnya.

(Wi-Red)

Keabsahan Ijazah Siti Masrukah Perangkat Desa Agungmulyo Masih di Pertanyakan Warga

Juli, 27, 22

 

PATI – Cakranusantara.net | Keabsahan Ijazah Siti Masrukah Perangkat Desa Agungmulyo, Kecamatan Juana, Kabupaten Pati,Jawa Tengah masih menjadi pertanyaan Warga setempat, Pasalnya dalam pelaksanaan verifikasi data peserta bakal calon perangkat Desa Diduga adanya manipulasi Data.

Data yang dihimpun media ini, Warga Desa Agungmulyo Susanto masih terus mempertanyakan tentang keabsahan pendidikan (Ijazah) dari salah satu perangkat desa “aktif” Kasi (Kepala Seksi) Kesejahteraan (Bayan) saat ini diduduki Siti Masrukah, dengan dalih Ijazah hilang dan di ganti dengan surat keterangan yang di buat sendiri untuk dimintakan tanda tangan Kepala Sekolah,”jelasnya Selasa (14/12/2021).

Dalam pelaksanaan yang semestinya pakai komputer namun faktanya dilaksanakan hanya memakai sistem manual, padahal sosialisasinya dari UGM memakai komputer,dengan demikian saya menduga disitu ada permainan, saya juga sudah menyurat ke bupati, Haryanto tapi tidak digubris, disitu diduga ada Indikasi pengondisian Rp. 750 juta untuk Kades.

Sementara Sekertaris Desa (Sekdes) saat di konfirmasi diruang kerjanya Rabu siang (15/12) menjawab, jika waktu itu saya “pihak panitia/ pemdes Agungmulyo” konfirmasi ke pihak sekolah atas nama “ini” di sekolah SMK Muhammadiyah Tambaharjo (Runting) tentang kebenaran apakah benar atas nama “ini” sekolah disini, kemudian disitu dibukakan buku induk saat itu saya ambil dua nama “murid” kedepan dan dua nama “murid” kebelakang dan disitu nimnya urut yang terus saya koordinasi dengan pihak kecamatan jika saya sudah koordinasi dengan pihak Sekolahan,”jelasnya.

Adapun surat pernyataan tersebut dari sekolahan semua,kita menerima sesuai prosedural disamping itu dari tim kecamatan juga sudah melegalkan, jadi hal itu tidak ada masalah, waktu itu pihak panitia di kumpulkan semua dan pihak kecamatan membacakan aturan dan tartibnya yang kemudian di sinkronisasikan waktu itu pak camatnya pak Sugiyono orang Pati,”tambahnya.

Ada masukan seperti itu malah saya menyayangkan kenapa tidak dari dulu sebelum dilantik”, disinggung tentang ujian manual, menjawab, Panitia tidak tau karena panitia tidak bisa masuk untuk melihat namun ceritanya seperti itu,”pungkasnya.

(Ar/Wi-tim)

Penghitungan Pasar Desa Karaban Selesai, DPUPR Belum Serahkan ke Kejaksaan

Desember, 15, 21

PATI – Berkas penghitungan pembangunan Pasar Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah telah selesai, namun belum diserahkan ke pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pati.

Berbagai spekulasi dugaan bermunculan di kalangan masyarakat, terkait adanya intervensi dari pihak-pihak yang punya kepentingan, hingga dugaan adanya main mata dalam penghitungan tersebut “Dugaan Pengondisian sejumlah uang ke oknum pegawai PU”.

Pasalnya, DPUPR seolah sengaja mengulur-ulur waktu agar persoalan ini seakan bias dengan sendirinya.Ditemui dikantornya, Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya DPUPR Arif W, yang di dampingi Budi ketua tim penghitungan, pada (8/12) lalu menyatakan, tidak ada tekanan soal penghitungan Pasar Desa Karaban. Hanya saja berbarengan dengan kegiatan kantor yang begitu padat mengingat saat ini akhir tahun 2021.

“Kami tidak ada maksut mengulur waktu, hanya saja ini kan akhir tahun, jadi banyak sekali pekerjaan yang harus kita selesaikan. Soal dugaan tersebut, kami dari DPUTR menyangkal adanya intervensi atau hal lain. Kami apa adanya dan normatif sesuai apa yang kita kerjakan dalam penghitungan pasar desa karaban,”ungkap Arif W waktu itu.

Sementara, Budi selaku tim yang ditunjuk dalam penghitungan Pasar Desa Karaban menuturkan, saat ini penghitungan sudah selesai tinggal dokumen administrasi dan baru diajukan ke Kepala DPUTR Pati.

“Penghitungan sudah selesai, namun kita masih melengkapi dokumen pendukung sebagai administrasi untuk diajukan ke pimpinan. Minggu ini kita serahkan ke Kepala Dinas dulu untuk dikoreksi dan proses pengesahan,”terangnya, melalui pesan WhatsApp, Rabu (15/12/2021).

Ditanya soal hasil penghitungan, Budi belum mau menjawab karena itu bukan ranahnya. Silahkan nanti biar kejaksaan yang memberikan keterangan tersebut ke awak media.

“Kita akan fokus koreksi terlebih dahulu, sebelum kita serahkan ke kejaksaan. Untuk hasilnya dan informasi lebih lanjut silahkan nanya ke pihak kejaksaan setelah berkas kita serahkan kesana,”tandasnya.

(Mds-Red)

Jembatan Gantung Karangwotan Masih Tahap Pengerjaan

Desember, 15, 21

Pati – Pekerjaan Proyek Jembatan gantung yang terletak di antara dua Desa, antara Desa Guyangan Kecamatan Winong dan Desa Karangwotan Kecamatan Puncakwangi Kabupaten Pati, Jawa Tengah sampai batas akhir kontrak pekerjaan ternyata belum tuntas. Pasalnya, Proyek yang seharusnya sudah selesai pada bulan November 2021, ternyata sampai saat ini masih ada pekerjaan yang dilakukan.


Pembangunan Jembatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 2 Milyar lebih dengan ketentuan 150 Hari Kerja yang di mulai pada 14/06/2021 hingga 10/11/2021, saat ini sudah di perpanjang kontrak, dan tertera dalam banner papan kegiatan bertuliskan masa pelaksanaan Juni – Desember atau tanpa berbatas tanggal.


Data yang dihimpun media menyebutkan, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan bangunan jembatan gantung penghubung antar Dua Desa tersebut di laksanakan oleh penyedia jasa PT Tanjung Lapan dengan konsultan pengawas PT Prima Cipta Karya Sabbapathamam.


“Dari segi pekerjaan bangunan kira-kira baru mencapai 50%, bisa di pastikan hingga akhir tahun ini untuk pekerjaan jembatan gantung itu belum bisa terselesaikan,”Ungkap Ketua Lembaga Independent Bebas Anti Suap (Libas) Kabupaten Pati Santoso kepada wartawan Rabu (15/12/2021) saat dilokasi pembangunan jembatan.

http://Baca Juga; https://www.cakranusantara.net/infrastruktur/pekerjaan-drainase-desa-karangwotan-diduga-dikerjakan-asal-asalan/


Menurutnya, Pihak rekanan diduga tidak serius dalam mengerjakan proyek jembatan gantung tersebut, hal itu dapat dilihat dari bentuk bangunan yang dikerjakan terlihat sudah ada yang retak, padahal proyek bangunan yang dikerjakan belum selesai dan terbentur dengan masa perpanjangan.


“Kalau kita lihat dengan kondisi saat ini, baru tahap pemasangan Tower, sementara sampai batas akhir Desember ini sisa 15 hari, dan sudah pergantian tahun 2022, dan kita pastikan akan kena pinalti, apalagi dengan kondisi proyek bangunan itu terkesan asal jadi, karena terlihat sudah ada yang retak,”Ujarnya.

http://Baca juga; https://www.cakranusantara.net/infrastruktur/pembangunan-jembatan-gantung-penghubung-antar-desa-guyangan-katangwotan-diduga-tidak-tepat-sasaran/


Sementara Kodir, pembantu pengawas pelaksana pekerjaan ketika dikonfirmasi di lokasi mengaku tidak tahu soal spech pekerjaan jembatan gantung tersebut. Ia hanya diminta oleh pihak pelaksana untuk membantu mengerjakan jembatan yang saat ini sedang dikerjakan.”Saya tidak tahu spechnya mas, soalnya saya baru 1 hari ini diminta oleh pihak rekanan untuk membantu mengerjakan jembatan gantung ini,”Jelasnya.

Bersambung

(Ar-Mi-tim)

Ismunardi Siap Nahkodai Kepala Daerah Kabupaten Pati

Desember, 15, 21

PATI – Pesta demokrasi pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) masih lama, namun figur Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Pati, Jawa Tengah nampaknya sudah menjadi perbincangan publik, siapa saja sosok yang nantinya akan menggantikan posisi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) yang saat ini dijabat oleh Bupati Haryanto dan Wakilnya Saiful Arifin yang akhir masa jabatannya jatuh pada pertengahan 2022.


Ada beberapa nama yang saat ini sudah santer dan menjadi pembahasan publik, diantaranya; (1). Ismunardi siap menahkodai Kepala Daerah Kabupaten Pati yang saat ini menduduki posisi Kepala Desa Purworejo, Kecamatan Margoyoso yang sudah menjabat 3 periode Kades dan juga sebagai Ketua pencak silat Teratai Putih tingkat Jawa Tengah selama 3 periode, (2). Ali Badrudin, yang saat ini menduduki posisi sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, dan (3). Sudewo salah satu anggota DPR-RI yang saat ini kaya akan program dan sudah banyak diluncurkan ke desa-desa.

Bukan hanya itu, sesuai informasi Saiful Arifin yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Pati juga akan ikut berkompetisi, bahkan Bupati Pati Haryanto yang sudah menjabat 2 periode, akan menunjuk salah satu keluarganya, termasuk Didik Mardiyono CEO PT Putra Leo yang juga sebagai penasehat paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera akan ikut bertarung dalam perebutan kursi K 1.


Selain itu, lebih santer lagi ada beberapa nama-nama yang akan ikut tampil dalam perebutan kursi K 2 Wakil Bupati Pati, diantaranya Mukid salah satu pengusaha asal Juana, Hyro Kepala Desa Prowoto yang saat ini memiliki peternakan dan juga sebagai suami salah satu anggota DPRD Pati.


Dari beberapa nama-nama tersebut, masih ada sejumlah nama lain yang akan ikut bertarung dalam perebutan kursi K 1 maupun K 2, hanya saja hal itu masih terkesan ditutupi karena menganggap pemilihan Calon Kepala Daerah maupun Wakil Kepala Daerah sesuai aturan KPU akan dilaksanakan tahun 2024, yakni secara serentak bersamaan dengan pemilihan calon legeslatif.

(Red)

Sudir Santoso, APD Bingung Dengan Aturan Yang Tumpang Tindih

Desember, 15, 21

PATI – Tidak usah kaget apabila melihat para Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD seluruh Indonesia bingung,limbung bahkan linglung. Sebab terjadi dihari yang sama; “minggu,bulan dan tahun yang sama”, ada keputusan dan intruksi dari dua (2) penguasa yang sama-sama merasa berkuasa atas Desa seluruh Indonesia, namun intruksinya berbeda.

Hal ini membuat Aparatur Pemerintah Desa (APD) selaku pengguna anggaran Dana Desa (DD) bingung,kaget dan ternganga seperti mau pecah kepalanya. Dalam koordinasi model yang seperti apa ?. Ralasi / hubungan antara Presiden & Menterinya yang seperti bagaimana?… kok bisa terjadi dobel intruksi terhadap obyek yang sama seperti tersebut,”tanyanya.

Dihari yang sama yaitu, Rabu Wage (29/11/2021);

1. Presiden menerbitkan Perpres No.104 Th 2021 yang didalamnya ada salah satu pasal yang mengatur penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran (TA) 2022 diatur penggunaanya untuk :

(a). Program perlindungan sosial berupa BLT Desa paling PALING SEDIKIT 40 %.

(b). Program ketahanan pangan & hewani PALING SEDIKIT 20 % ( dua puluh persen )

(c). Dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Desease 2019 ( Civid 19 ) PELING SEEIKIT 8 % ( Delapan persen ) dari Alokasi Dana Desa setiap Desa.

Sementara MENTERI DESA RI Menegaskan bahwa : Dana Desa “Maksudnya DD Tahun Anggaran 2022”, diprioritaskan untuk capai SDGs Desa. Kepala Desa & Perangkat Desa sebagai penggunan DD harus nurut siapa?????.

“Tidak nurut Presiden akan dianggap melanggar hukum. Tetapi jika tidak nurut intruksi Menteri Desa juga akan mendapat kesulitan dan berpotensi dipermasalahkan.Belum lagi Pemerintah Desa juga harus menuruti dan melaksanakan program- progran titipan dari Pemerintah Kabupaten ,kalau memvangkang sedikit saja pasti tidak lama lagi dikirim Inspektorat Kabupaten untuk memeriksa kinerja Pemerintah Desa nya,”urainya.

Dalam menghadapi situasi dan kondisi riil yang seperti ini terhadap Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia.Tidak pantas dan tidak layakah,jika saya selaku Ketua Umum (Ketum) Parade Nusantara,H. Muhammad Sudir Santoso, S.H., M.H., bertanya bahkan kadang teriak dengan sangat lantang, menanyakan aturan yang tumpang tindih dan carut marut seperti ini?,”tanyanya.

Ini baru satu hal masih ada puluhan hal lain, dampak negatif yang akan ditanggung Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia ,akibat Penguasa yang menjalankan aturan Negara secara amatiran .Salam Merdesa …..Sudir Santoso / Ketua Umum Parade Nusantara,”tulis Ketum Parade Nusantara, Sudir Santoso.

(Red)

Koharmatau Selenggarakan Rapat Evaluasi Progja dan Anggaran TA.2021

Desember, 15, 21

Bandung – Memasuki akhir Tahun Anggaran 2021, Koharmatau melakukan evaluasi program kerja TA 2021, guna mendengarkan langsung pelaksanaan program kerja dari depo2 jajaran. Bertempat di ruang rapat utama Basyir Surya Koharmatau, Evaluasi progja TA 2021 ini dipimpin oleh langsung Komandan Koharmatau marsda TNI Eddy Supriyono, SE, MM, serta dihadiri wakil komandan Koharmatau Marsma TNI Trikorjawan , para pejabat di lingkungan Koharmatau serta swluruh Komandan Depo jajaran Koharmatau, Senin (15/12/2021).

Mengawali sambutannya, Marsda TNI Eddy Supriyono mengatakan bahwa pelaksanaan rapat evaluasi ini sangat penting artinya agar didapat penjelasan mengenai pelaksanaan program kerja Koharmatau TA. 2021, sehingga dapat diketahui pencapaian sasaran, dan segala permasalahan serta hambatan yang dihadapi selama kurun waktu yang sudah dilalui, dan diharapkan dapat menemukan solusi yang terbaik untuk pelaksanaan program kerja pada tahun anggaran berikutnya.

Lebih lanjut Dankoharmat mengatakan, hambatan dan permasalahan yang mungkin terjadi merupakan pengalaman berharga yang harus kita koreksi dan dilakukan langkah-langkah solusi dan perbaikan.

“Penekanan khusus saya pada hal yang cukup mendasar yaitu evaluasi tentang pengelolaan anggaran, bahwa pengelolaan anggaran Koharmatau harus dilakukan secara berhasil guna dan berdaya guna, penyerapan anggaran mengutamakan pemenuhan kebutuhan dengan skala prioritas,”Ujarnya.

(Pen Koharmatau)

Peringati Hari Juang TNI AD, Kodim Sragen Ziarah ke Taman Makam Pahlawan

Desember, 14, 21

Sragen – Dalam rangka memperingati hari paling bersejarah/ dalam rangka peringati Hari Juang TNI AD TA 2021, Kodim 0725/Sragen melaksanakan Ziarah Rombongan bertempat di TMP (Taman Makam Pahlawan) Hastana Manggala Negara Kabupaten Sragen.

Dalam pelaksanaan Ziarah Rombongan Dipimpin oleh Letkol Inf Anggoro Heri Pratikno, S.IP (Dandim 0725/Sragen) sebagai penanggungjawab kegiatan Kapten Chk Kuat Purnomo S.Sos.SH (Pasi Pers Kodim 0725/Sragen), yang diikuti lk 130 orang bertempat di TMP Hastana Manggala Negara Sragen , Selasa ( 14/12/2021 ).

Hadir dalam acara tersebut Letkol Inf Anggoro Heri Pratikno, S.IP (Dandim 0725/Sragen), Mayor Inf Bambang Wahyudi ( Ka Kaminvetcad Dam IV-31/Sragen ), Kapten Cpm Hadi Cahyono (Dansubdenpom IV/4-1 Sragen), Lettu Inf Emanuel Simanjuntak (Kakorum Yonif R 408/ Sbh ).

Ziarah dan tabur bunga merupakan salah satu tradisi yang rutin dilaksanakan dalam memperingati hari-hari besar TNI AD, sebagai bentuk penghormatan kita pada para pahlawan atas jasa-jasanya, yang telah gugur berjuang mempertahankan kedaulatan NKRI.

Selain sebagai tonggak sejarah, peringatan Hari Juang TNI AD juga diharapkan mampu menjadi penyemangat bagi para prajurit dari semua satuan yang ada termasuk untuk melaksanakan tugas masing-masing dalam mempertahankan NKRI.

(Kemplu 72)

Budi Setiawan, BRTK Tidak Ada Kaitannya Dengan Limbah Padat Jatisari

Desember, 14, 21

REMBANG – Permasalahan limbah padat sampah kelapa sawit yang berada di desa jatisari, sedan, sendangmulyo persisnya kira-kira 300 meter di sisi utara jalan pantura terdapat gundukan tanah setinggi 5 meter yang diduga Gundukan limbah yang saat ini menjadi perkara di pengadilan negeri Rembang.

http://Baca Juga; https://www.cakranusantara.net/hukum/6-terdakwa-pembuangan-limbah-padat-tahap-persidangan-di-pn/

Budi Setiawan “Dirut” PT BRTK (Bumi Rejo Tirta Kencana) yang isunya ada keterlibatan,menepis bahwa dirinya tidak terlibat dalam perkara limbah padat yang mencatut nama ”Indra Lukito” dan kawan-kawan, “itu hanya digoreng” yang mana status mereka saat ini sudah menjadi terdakwa di pengadilan Negeri Rembang.

“Saya tidak ada keterlibatan dalam hal itu, hanya saja saya di pinjami/ rental alat berat jenis exsavator oleh “Anam” yang menjadi salah satu rekan kerja ”Indra Lukito” dan hanya sebatas itu saja tidak ada alat lainya yang di sewa seperti Dump Truk atau jenis alat lainnya,hanya satu alat itu saja,”tepis Budi waktu itu saat di konfirmsai tim awak media di kantor PT BRTK, Senin (13/12/21).

Justru alat exsavator yang pernah di pakai kerja oleh Indra Lukito dan rekan-rekan sudah pernah saya jual, namun akhirnya saya ambil lagi sekitar satu bulan yang lalu , karena pihak kepolisian meminta jadi alat bukti pada sebuah perkara tersebut,”tambahnya.

Memaparkan juga, bahwa limbah yang di perkirakan mencapai puluhan ribu kubik per pengiriman lewat kapal tongkang, dengan kapasitas muatan perkiraan 7500 kubik tidak mungkin itu hanya menggunakan 2 unit truk saja, menurut perhitungan saya itu seharusnya memakai armada besar jenis tronton kapasitas indek 20 keatas, minimal 20 unit Tronton bahkan bisa lebih “sambil memberikan contoh dengan kasus yang sama,namun alat angkutnya tidak ada yang menjadi Barang bukti namun ini kok pakai BB alat”,”urai Budi.

(Dn/Ar-Mi-tim)