Penjual Obat Kuat Tanpa Izin Edar di Amankan Polda Kepri

Oktober, 6, 21

Batam – Tim Opsnal Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kepri berhasil menangkap satu orang laki-laki berinisial A (52) terduga memperdagangkan atau mengedar obat kuat pria dewasa dalam bentuk kemasan kopi sachet tanpa izin Pada Hari Senin tanggal 4 Oktober 2021.

Penangkapan ini dilakukan karena barang tersebut tidak memiliki izin edar sehingga akan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat,”ucap Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S,S.I.K., M.Si.

Ditresnarkoba Polda Kepri Kombes Pol Muji Supriadi,S.H., S.I.K., M.H didampingi Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S,S.I.K., M.Si menjelaskan Penangkapan satu orang laki laki berinisial A ini dilakukan di Pinggir Jalan Newtown Kecamatan Lubuk Baja sekira Pukul 21.30 wib.

Ditangan terduga berinisial A ini berhasil diamankan barang bukti sebanyak 1.007 sachet obat kuat yang terdiri dari 23 bungkus Kopi Panggung Al-Ambiak, 19 sachet Kopi Gali-gali, 24 sachet Gali Gali Kapsul, 225 sachet Gali-gali Serbuk, 49 sacheet urat madu serbuk, 50 sachet urat madu kapsul, 13 sachet urat madu black kapsul, 14 bungkus urat kuda kapsul, 17 sachet Kayu Lanang, 94 sachet lanang sejati, 19+ sachet malboro black, 3 sachet machoman, 1 sachet chang san, 43 sachet big pen’s, 50 bungkus Africa black ant, 2 bungkus tangkur kuat, 2 bungkus red bull, 49 sachet fly kuchongfen, 40 sachet samson, 40 sachet burung emas, 11 sachet greeng jos, 70 sachet Raja mesir dan 150 sachet Wijaya Kusuma.

Tersangka melanggar pasal 196 Jo pasal 197 Jo pasal 199 Undang undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Jo pasal 106 Jo pasal 113 Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. “Saat ini tersangka bersama berang bukti telah diamankan di Direkotorat Narkoba untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut,”Tutup Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S,S.I.K., M.Si.

(humas/jr’/Red)

Pembangunan Jembatan Gantung Penghubung Antar Desa Guyangan-Katangwotan Diduga Tidak Tepat Sasaran

Juni, 27, 24

Pati – Cakranusantara.net | Pembangunan Paket Jembatan penghubung antar Desa Guyangan Kecamatan Winong menuju Desa Karang Wotan Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Jawa Tengah anggaran dari APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) diduga tidak tepat sasaran.

Proyek yang dikerjakan dan bersumber dari APBN tahun 2021, dengan nilai kontrak milyaran rupiah, untuk pembangunan jembatan gantung Desa Karangwotan dengan nilai sub pekerjaan sebesar Rp 2 milyar, itu dikerjakan oleh PT Tanjung Lapan yang dimulai pekerjaan 14 Juni sampai 10 November 2021 atau 150 hari kerja.

Data yang dihimpun awak media Proyek pekerjaan yang baru berjalan 30 persen itu terlihat untuk pekerjaannya belum maksimal. Hal itu terlihat dari pembangunan yang dikerjakan untuk pondasi jembatan yang dibangun baru dipasang besi cor, sementara saluran air atau talud yang dibuat 1 paket belum diplester mengarah ke desa karangwotan, yang dikawatirkan apabila terjadi hujan maka untuk bangunan yang dibuat bisa terjadi luntur atau roboh.

“Belum diplester mas, dan talud ini dibuat mengarah ke karangwotan,”ungkap warga yang melintas disekitar jembatan, Selain itu, untuk pekerjaan jembatan itu diduga ada kepentingan politik.

Hal itu terlihat dilokasi pembangunan jembatan nampak terpampang anggota DPR RI Komisi V Sudewo yang dipasang di barak, dan bertuliskan ucapan terima kasih atas dibangunnya jembatan gantung penghubung Desa Guyangan Kecamatan Winong dan Desa Karangwotan Kecamatan Pucakwangi.

“Kalau jembatan itu dulu saya yang buat proposal, tapi tidak tahu kenapa titik koordinatnya dibangun di Desa Karangwotan, dan proposal juga yang bawa pak Sudewo, anggota DPR-RI (Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia), namun ketika pembangunan kenapa dibangun di karangwotan,”Keluh Kades Guyangan,Jakem, kepada media beberapa waktu lalu, Kamis (30/09/2021) Siang.

Dirinya juga sudah berupaya untuk berkoordinasi dengan pihak tekhnis, rekanan bahkan ke Sudewo, hanya saja hal itu tidak bisa dirubah, karena sesuai data di pusat, untuk pembangunan jembatan tetap ditempatkan di Desa Karangwotan. “Katanya tidak bisa dirubah, karena titiknya tetap di desa karangwotan, padahal sesuai usulan saya kalau jembatan itu jadi, maka saya akan buka jalan desa, sebagai penghubung jembatan itu,”Ujarnya.

Informasi yang sudah dihimpun media, Sudewo yang saat ini duduk di kursi legislatif DPR-RI, mempunyai kepentingan politik untuk maju mencalonkan diri sebagai Bupati Pati periode 2024 sampai 2029, menggantikan posisi Bupati Pati, Haryanto yang masa jabatannya tinggal menghitung bulan (±10 bulan).

Pasalnya tim awak media menemukan adanya kejanggalan dalam pelaksanaan proyek tersebut, mendadak ada pemasangan banner berisi foto Sudewo dan bertuliskan; terimakasih BPK. H. Sudewo ST, MT., Anggota komisi V DPR-RI atas dibangunan jembatan gantung Penghubung Desa Guyangan Kecamatan Winong dan Desa Karang Wotan Kecamatan Pucakwangi,” tulisnya. (Ar Tim)

Puncak Peringatan HUT TNI ke-76, Kodim 0718/Pati Laksanakan Tasyakuran Sederhana

Oktober, 5, 21

PATI – Puncak peringatan (HUT) Hari Ulang Tahun TNI (Tentara Nasional Indonesia) ke-76 diwilayah kabupaten Pati dipusatkan di aula Suluh Bhakti Makodim 0718/ Pati.

Acara tasyukuran HUT TNI juga bertepatan dengan HUT ke-71 Kodam IV/Diponegoro yang diselenggarakan secara sederhana dan terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan ketat tersebut dihadiri pula oleh Forkopimda kabupaten Pati serta tamu undangan dari tokoh masyarakat, tokoh agama purnawirawan TNI, Veteran RI serta unsur terkait lainnya.Selasa,(05/10/2021).

Dalam sambutannya Dandim (Komandan Kodim) Pati Letkol Czi Adi Ilham Zamani,SE, M.I.Pol mengatakan bahwa ulang tahun TNI yang biasa dilaksanakan secara meriah, namun untuk dua tahun ini dilaksanakan secara sederhana karena masih suasana pandemi.

Ia juga memaparkan bahwa TNI saat ini terus melaksanakan pembaharuan moderenisasi alutsista mulai dari TNI AD, TNI AL dan TNI AU melalui Kemenhan (kementerian Pertahanan).

“Dan untuk meningkatkan profesionalitas, TNI terus telah melaksanakan latihan terbesar di angkatan darat bersama US Army ditiga tempat berbeda di pulau sumatra, Kalimantan dan Sulawesi,”ujarnya.

Dandim berharap kedepannya TNI dan Kodam IV/Diponegoro semakin profesional serta semakin manunggal dengan rakyat.

“Kemanunggalan antara TNI dengan rakyat ini sangat penting karena merupakan kekuatan yang paling besar untuk pertahanan negara,”tandas dandim.

(pendim/red)

HUT ke-76 TNI, Kapolri: Sinergitas TNI-Polri Mutlak Sebagai Kekuatan Strategis Hadapi Tantangan

Oktober, 5, 21

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta keluarga besar Polri menyampaikan ucapan atas hari jadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-76, yang jatuh pada hari ini, (5/10/2021).

“Saya Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo Kepala Kepolisian Republik Indonesia serta keluarga besar Polri mengucapkan Dirgahayu TNI ke-76. Semoga TNU semakin profesional, disiplin, militan dan rendah hati serta dapat senantiasa mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju Indonesia Maju. Bersatu, berjuang, kita pasti menang untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh,”kata Sigit beserta seluruh pejabat utama Mabes Polri berpangkat Komjen dalam tayangan video ucapan HUT ke-76 TNI.

Sigit menekankan, sinergitas dan soliditas TNI-Polri adalah kunci untuk menghadapi segala bentuk tantangan ataupun ancaman yang masuk ke Indonesia.

“Soliditas dan sinergitas TNI-Polri mutlak diperlukan sebagai sumber kekuatan strategis dalam rangka menghadapi berbagai tantangan tugas kedepan yang semakin kompleks,”ujar eks Kapolda Banten ini.

Sepanjang 76 tahun berkiprah di Indonesia, Sigit menegaskan bahwa TNI selalu setia menjadi garda terdepan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dari segala bentuk ancaman yang ada.

“Dari berbagai ancaman yang berasal dari dalam maupun luar negeri dengan profesionalisme, loyalitas dan pengabdiannya TNI selalu hadir dalam mengawal serta menjaga pertahanan wilayah NKRI, baik di darat, laut, maupun udara,”tutur Sigit.

Pada momentum HUT TNI, Kapolri beserta jajaran Mabes Polri juga menyempatkan diri untuk memberikan kejutan dengan membawa kue ulang tahun kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di kantornya Subden Merdeka Barat Denma Mabes TNI, Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Mendapatkan kejutan kecil dari Kapolri, Panglima TNI menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada Kapolri beserta seluruh jajaran Korps Bhayangkara. Hadi menyebut, sepanjang menjabat sebagai Panglima, dirinya selalu mendapatkan dukungan ataupun bentuk sinergitas lainnya dari jajaran Polri.

“Diujung masa pengabdian saya pada HUT TNI ke-76, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada jajaran Polri atas kerjasama dan sinergitas kurang lebih selama 4 tahun saya menjabat Panglima TNI telah didukung penuh oleh Polri,”kata Hadi.

Hadi menekankan, meskipun akan memasuki masa purna-tugas, kedepannya jajaran TNI bakal terus bersinergi dan menjaga soliditas yang ada dan sudah baik selama ini bersama dengan Polri.

“Dan saya mengharapkan diakhir pengabdian saya, junior-junior saya nanti akan melanjutkan apa yang sudah menjadi komitmen antara TNI-Polri dengan tetap menjaga sinergi TNI-Polri. Dengan bersinergi kita TNI-Polri akan bersatu, berjuang, pasti kita menang,”ujar Hadi.

(Jr’/Red)

PLBN Cerminan Komitmen Pemerintah Bangun Indonesia dari Kawasan Perbatasan

Oktober, 5, 21

Merauke – Pos Lintas Batas Negara (PLBN) merupakan cerminan komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia dari kawasan perbatasan. Dengan wajah dan pelayanan baru yang lebih baik, PLBN dibangun sebagai representasi kemajuan Indonesia di kawasan perbatasan.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat meresmikan PLBN Sota, Kecamatan Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, pada Minggu, 3 Oktober 2021.

“Kawasan perbatasan adalah beranda depan Indonesia yang mewakili wajah bangsa, yang harus terus kita bangun agar bisa menjadi representasi kemajuan Indonesia yang membanggakan seluruh warga kita,”ucap Presiden.

PLBN Sota dengan luas 5,6 hektare dan nilai investasi sebesar Rp114,04 miliar merupakan PLBN ke-8 yang dibangun di perbatasan Indonesia pada tahun 2019. Untuk di Provinsi Papua, PLBN Sota menjadi PLBN kedua setelah PLBN Skouw di Jayapura.

Presiden berharap pembangunan PLBN Sota dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Indonesia yang akan melintasi perbatasan Indonesia menuju Papua Nugini. Selain itu, PLBN ini juga diharapakan mampu meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan.

“Serta mendorong pertumbuhan sentra-sentra perekonomian baru dan membuat masyarakat di perbatasan makin cinta dan bangga terhadap negara kita Indonesia,”tambahnya.

PLBN Sota dibangun dengan konsep terintegrasi yang dilengkapi dengan sejumlah fasilitas umum dan sosial, seperti mes pegawai, tempat ibadah, pasar, jalan pedestrian, area parkir, dan fasilitas pendukung lainnya.

Turut hadir dalam peresmian tersebut yaitu Ketua DPR-RI Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Bupati Merauke Romanus Mbaraka, dan Bupati Asmat Elisa Kambu.

(intan’jr/Red)

Diundang Polri, 9 Mantan Pegawai KPK Apresiasi Niat Kapolri

Oktober, 5, 21

JAKARTA – Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyampaikan sembilan perwakilan mantan pegawai KPK bertemu dengan Asisten Sumber Daya Manusia (AS SDM) Polri untuk menbicarakan lebih lanjut terkait keinginan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menarik mereka sebagai ASN di Polri.

“Perwakilan mereka kita undang ke Mabes Polri. Pertemuan berlangsung di ruangan AS SDM. Dihadiri AS SDM Polri, kemudian Kadivkum, dan juga ada Koorsahli dan Kadiv Humas,” kata Argo kepada wartawan di Mabes Polri, Senin malam (4/10/2021).

Sembilan orang perwakilan mantan pegawai KPK itu antara lain Farid, Chandra, Feri dan Giri Suprapdiono. Dalam pertemuan yang cair dan hangat itu, Polri dengan perwakilan mantan pegawai KPK berdiskusi panjang, salah satu yang dibahas yakni regulasi teknis perekrutan yang nantinya akan melibatkan ahli.

Argo mengatakan, pada prinsipnya pertemuan antara Polri denga mantan pegawai KPK akan terus berlanjut agar segera menghasilkan keputusan yang sama-sama diharapkan oleh kedua belah pihak. Argo menyampaikan, hasil pertemuan tersebut, perwakilan mantan pegawai KPK mengapresiasi niat baik Kapolri yang ingin menampung mereka.

“Dari 9 orang tadi mengapresiasi apa yang menjadi harapan bapak Kapolri. Nanti ada pertemuan lagi dan kita melibatkan ahli. Jadi harapan sesegra mungkin untuk bisa mencapai keputusan,”tandas Argo.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan siap merekrut 57 eks pegawai KPK menjadi ASN di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri. Tawaran ini merupakan solusi dari Sigit atas tidak dilantiknya mereka sebagai ASN KPK.

“Kami berkirim surat kepada pak Presiden untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan tes TWK yang tidak lulus dites dan tak dilantik ASN KPK untuk bisa kita tarik kemudian dan rekrut jadi ASN Polri,”kata Sigit kepada wartawan, Selasa (28/9).

Sigit menuturkan, usulan ini pun sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat balasan dikirim oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) pada 27 September 2021. “Prinsipnya beliau setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk menjadi ASN Polri,”imbuhnya.

Dalam surat tersebut Jokowi memberikan petunjuk untuk Polri berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Saat ini proses mekanisme perekrutan masih dinahas bersama.

(ij/sy/red)

Kades Wonorejo bersama Ketua BPD di Panggil Kejari Pati Terkait Kasus Bondo Deso

Februari, 18, 23

Pati – Cakranusantara.net | Kades (Kepala Desa) dan ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Wonorejo, kecamatan Tlogowungu, kabupaten Pati, Jawa Tengah kembali dipanggil Kejari (Kejaksaan Negeri) Pati untuk proses penyelidikan terkait tanah bondo desa yang berubah sertifikat atas nama pribadi.

Dipanggilnya Kades Wonorejo dan BPD oleh kejari Pati pada Senin (03/10/2021) guna dimintai keterangan sebagai bentuk proses penyidikan lebih lanjut yang saat ini ditangani oleh Pidsus (pidana khusus).

Kades Wonorejo ketika ditemui wartawan saat keluar kantor Kejari pati selesai diperiksa enggan banyak bicara bahkan terlihat buru-buru, “maaf mas, lagi tidak enak badan,”Kata Kades Wonorejo (ft DI,saat kades Wonorejo keluar dari Kejari Pati langsung naik Spm Scoopy).

Ditempat terpisah Ketua BPD Wonorejo, Supriyono kepada wartawan menyebut kalau dirinya tidak tahu ataupun terlibat terkait permasalahan itu sebab dirinya menjabat sebagai ketua BPD per 21 Oktober 2019, sedangkan tanah desa yang berubah seetifikat atas nama pribadi itu melalui program PTSL awal Tahun 2019.

“Jika dibutuhkan keterangan dari saya, saya pasti akan kooperatif dan berbicara apa adanya, lagi pula saya tidak tau persis permasalahan itu,”ucap supriyono

Sementara itu melalui pesan singkat whatshap, Kasi Pidsus (Kepala Seksi Pidana Khusus),Herry Setyawan, SH.,MH., menjelaskan dipanggilnya Kades dan BPD Wonorejo guna dimintai keterangan untuk menindak lanjuti proses penyidikan.

“Masih tahap penyidikan atau permintaan keterangan om, melanjutkan perkara itu pelimpahan dari Intel,” jelas Herry Setyawan.

https://youtu.be/S5_37dxoeJY

(Red)

Puluhan Warga Desa Karaban Datangi Kejari Pati

Oktober, 4, 21

PATI – Puluhan Warga Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Jawa Tengah datangi Kejari (kejaksaan negeri) Pati menuntut keadilan/ memberi dukungan ke Kejari Pati. Pasalnya puluhan warga masyarakat Desa Karaban merasa ada yang dirasa janggal dalam pelaksanaan pembangunan pasar Karaban yang menggunakan anggaran DD (Dana Desa) tahun 2020.

Sehingga warga Desa Karaban pagi ini,Senin (04/10/2021) menggeruduk kantor Kejari (Kejaksaan Negeri Pati) guna mempertanyakan Proses hukum terkait dugaan korupsi pembangunan pasar Karaban. Dugaan penyelewengan DD yang sudah di alokasikan pembangunan pasar Karaban membuat warga geram sehingga mempertanyakan dalam pengelolaan anggaran yang dirasa janggal tersebut.

Ketut Norman Sasono selaku koordinator mengatakan, aksi puluhan warga di depan kantor Kejari merupakan bentuk kekecewaan terhadap Kepala Desa (Kades) Karaban, Kusnan. Hal ini menyusul atas adanya dugaan korupsi yang dilakukan,yang saat ini sedang proses di Kejari,”ungkapnya.

Kami masyarakat Desa Karaban menuntut ketransparan serta terbuka dari pihak Kejari dalam menangani perkara ini, kami butuh pemimpin yang bebas dari korupsi, kami ingin desa kami menjadi contoh barometernya di Kabupaten Pati sebagai desa yang bebas dari korupsi, bermoral, beretika, dan agamis,”tutur Ketut.

Jika nantinya Kades Karaban terbukti bersalah melakukan korupsi, warga menuntut agar Kepala Desa Karaban turun dari jabatannya dan Bupati Pati memberhentikan dengan tidak hormat.

“Kami menuntut kades karaban turun dari jabatannya, jika nanti hasil pemeriksaan terbukti bersalah melakukan korupsi, tak hanya itu, kades ini juga dinilai tak bermoral baik, ini jelas memalukan buat kami sebagai masyarakat,”imbuhnya.

Masyarakat berharap, sesuai janji Kejari Pati melalui Kasi datun, Andri Winanto, pihaknya akan transparan dan terbuka dalam proses pemeriksaan Kades Karaban, Jika terbukti bersalah proses hukum sesuai Undang-undang (UU) yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Jika kades ini terbukti bersalah ya harus di proses secara hukum yang berlaku, artinya kami mengharapkan semua di jalankan sesuai dengan aturan yang berlaku dan transparan,”tandasnya.

(AR-red)

Kadivpas Jateng Tinjau Langsung Kondisi Lapas Kelas IIB Pati

Oktober, 4, 21

PATI – Sabtu (2/10) Plt. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Jawa Tengah, Supriyanto mengunjungi Lapas Kelas IIB Pati. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka meninjau keadaan Lapas Kelas IIB Pati.

Dalam melaksanakan peninjauan Beliau didampingi langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIB Pati, Febie Dwi Hartanto beserta seluruh pejabat struktural.

Dalam kunjungannya beliau mengapreasiasi Progres peningkatan Layanan Publik dan Pembinaan WBP di Lapas Kelas IIB Pati yang selalu menunjukkan peningkatan yang lebih baik dari waktu ke waktu.

Selain itu Kadivpas Jateng Supriyanto juga mengapresiasi kebersihan dan tertatanya semua fasilitas Lapas Pati dengan rapi.

“Saya lihat Lapas Pati luar biasa, dari waktu ke waktu selalu menunjukkan progresnya yang sangat baik, baiklayanan publiknya, infrastrukturnya, pembinaan kepada WBPnya semua berjalan dengan baik, saya yakin jika hal ini dipertahankan maka Lapas Pati pasti bisa meraik WBK ditahun 2021 ini,”ucap Supriyanto dalam meberikan pengarahan kepada seluruh pegawai Lapas Pati.

Supriyanto juga berpesan kepada seluruh pegawai Lapas Kelas IIB Pati untuk selalu menjaga integritas terlebih saat ini sedang melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

(Red)

Staf Ahli Menkumham Tinjau Kesiapaan Lapas Kelas IIB Pati

Oktober, 4, 21

PATI – Rabu (29/9), Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) bidang Sosial, Min Usihen, melakukan Kunjungan pada Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Kelas IIB Pati selaku satuan kerja yang lolos penilaian pembangunan ZI menuju WBK/ WBBM oleh TPI.

Didampingi Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI, Dodot Adikoeswanto dan Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Jusman Ali, Staf Ahli Bidang Sosial memberikan koreksi secara langsung perihal apa saja yang harus dibenahi baik dari sarana dan prasarana, fasilitas dan SDM pelayanan publik demi kenyamanan kepada masyarakat sebagai penerima layanan.

Tak hanya itu, Min Usihen juga memberikan apresiasi pada inovasi-inovasi yang telah diberikan oleh Lapas Kelas IIB Pati diantaranya Aplikasi SIMPATI BERSINAR dan Unit Layanan Terpadu. Inovasi-inovasi ini yang sangat berdampak pada kenyamanan masyarakat dalam memperoleh pelayanan sehingga pelayanan menjadi cepat, mudah dan praktis.

Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI Dodot Adikoeswanto juga memberikan apresiasi pada UNIT LAYANAN TERPADU Lapas Kelas IIB Pati yang menunjukkan pelayanannya ramah tempat yang nyaman dan sejuk seperti mini market yang selalu mengedepankan pelayanan yang prima dan santun.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati selalu berusaha meningkatkan pelayanan dan kualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat benar-benar merasa puas dan nyaman dengan pelayanan publik di Lapas Kelas IIB Pati.

(Red)