Cakranusantara.net, Pati || Menghadapi potensi banjir dan tanah longsor menjelang puncak musim hujan pada Desember 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mulai menyiapkan
SEMARANG – Cakranusantara.net| Sebagai unsur Aparatur Sipil Negara dan abdi masyarakat, Pegawai Negeri Sipil memiliki kewajiban untuk mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan.
Hal tersebut menjadi penekanan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah A Yuspahruddin saat memberikan materi Orientasi CPNS Kemenkumham Tahun 2022, Selasa (05/04).
Sebelum memulai materi mengenai Etika Birokrasi dan Pembentukan Karakter ASN Ber-AKHLAK serta employer branding Bangga Melayani Bangsa, Yuspahruddin terlebih dulu berpesan kepada para Insan Pengayoman baru untuk bermanfaat bagi bangsa dan negara.
“Kita hidup ini harus bermanfaat, orang yang baik itu adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang banyak,” ungkap Kakanwil.
Yuspahruddin lalu menjelaskan Etika Birokrasi yang merupakan panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat.
“Etika birokrasi harus menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasnya. Etika harus diarahkan pada pilihan-pilihan kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas,” terang Kakanwil.
Lebih lanjut, ia menjabarkan tiap makna dari core values ASN Ber-AKHLAK serta employer branding Bangga Melayani Bangsa. Di dalam nilai-nilai tersebut, Kakanwil menyampaikan 3 poin penting yang harus dimiliki oleh tiap Insan Pengayoman.
Menurut Yuspahruddin, yang pertama harus memiliki karakter yang kuat. Baik karakter moral yang meliputi keimanan, ketaqwaan, kejujuran, kepatuhan dan sebagainya, juga harus memiliki karakter kinerja.
Dimana harus memiliki etos kerja yang kuat, kerja keras, kerja cerdas, tuntas dan pantang menyerah. Dan keduanya harus seimbang.
Kedua, Kakanwil Kemenkumham Jateng mengatakan, Insan Pengayoman harus terus berusaha meningkatkan kompetensi. Untuk mencapai itu, ada 3 hal yang harus dilakukan, yakni kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif.
Terakhir, dia menghimbau untuk memperluas wawasan dan memperbanyak literasi. Untuk hal ini, Yuspahruddin mengajak para CPNS T.A 2021 untuk rajin membaca dan terus menimba ilmu dari manapun.
Orientasi CPNS T.A 2021 di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah ini diikuti 598 CPNS dari berbagai formasi secara virtual. Usai menerima pembekalan dari Kepala Kantor Wilayah, CPNS menerima materi dari para Kepala Divisi yang akan menjelaskan tugas dan fungsi dari masing-masing Divisi di Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah.
PATI -Cakranusantara.net| Puasa bulan Ramadhan tidak membuat Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati untuk tidak produktif, hal tersebut dibuktikan dengan tetap berjalannya kegiatan pembinaan kemandirian yang ada di Sub Seksi Kegiatan Kerja.
Kalapas Pati, Febie Dwi Hartanto saat mengontrol kegiatan pembinaan kemandirian menyampaikan, bahwa kegiatan produksi paving block dan tata boga yang ada di Lapas Kelas IIB Pati tetap berjalan, mengingat pesanan dari masyarakat luar makin meningkat, hal tersebut membuktikan bahwa hasil karya Warga Binaan Lapas Kelas IIB Pati diterima oleh masyarakat.
“Untuk produksi paving sendiri ada 2 macam Paving yakni Kotak (Persegi Panjang) dan Model Kacang, terdiri dari 4 kualitas ;1. Kualitas Super, 2. Kualitas KW1, 3. Kualitas KW2, 4. Kualitas KW3, adapun harganya pasti tetap bersahabat,”katanya. Selasa (05/04/2022).
kualitas produk dari Lapas Pati harus dipertahankan, bahkan harus semakin meningkat, dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan kerja, sehingga masyarakat (konsumen) akan semakin puas terhadap produk dari Lapas Pati.” Ujar Kalapas.
JAKARTA -Cakranusantara.net| Bulan Ramadhan menjadi momentum penuh berkah bagi setiap kaum muslimin untuk meningkatkan keimanan dan mengisi waktu dengan beribadah, salah satunya dengan mengikuti kajian islami.
Tak luput yang dilakukan di mesjid Baiturrahmat Polres Metro Jakarta Barat, setiap hari nya selama bulan ramadhan di adakan kultum setiap selesai pelaksanaan ibadah shalat dzuhur maupun taraweh berjamaah.
Ipda Widodo kaur identifikasi selaku pengurus DKM masjid baiturrahmat Polres Metro Jakarta Barat mengatakan Kultum yang diadakan dengan menghadirkan seorang ulama atau ustadz ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan para personel Polres Metro Jakarta Barat.
“Melalui kajian islami ini juga, diharapkan dapat menambah wawasan agama serta amalan baik bagi para personel yang beragama muslim pada bulan suci ini,” ujar Ipda Widodo saat dikonfirmasi, Selasa, 5/4/2022.
Ipda Widodo menjelaskan tak hanya kultum, setiap harinya kami juga melaksanakan ibadah shalat taraweh berjamaah”Dimalam Harinya usai berbuka puasa kita juga mengadakan kegiatan ibadah shalat taraweh berjamaah,” ucapnya.
Hal-hal positif terus dilakukan selama bulan suci ramadhan, baik itu kultum, tadarusan, shalat berjamaah maupun shalat taraweh berjamaah, dimana kegiatan itu bertujuan selain untuk memakmurkan masjid juga untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan bagi individu personel Polres Metro Jakarta Barat maupun masyarakat umum tutupnya.
Jakarta – Cakranusantara.net| Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menolak gugatan Viani Limardi terkait pemecatan di Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Hakim menyatakan PN Jakpus tidak berwewenang mengadili perkara Viani dan PSI.
“Mengadili, mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh para penggugat, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwewenang memeriksa dan mengadili perkara nomor 637/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst,” jelas majelis hakim di PN Jakpus, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Senin (4/4/2022).
PN Jakpus juga menghukum Viani sebagai penggugat membayar biaya perkara Rp 830 ribu. Karena eksepsi atau nota keberatan PSI diterima, hakim tidak melanjutkan sidang gugatan Viani ke tahap selanjutnya.
Kuasa hukum Viani Limardi, Ahmad Fatoni, SH menilai putusan PN Jakpus keliru dan salah. Dia juga menyebut Perbuatan yang dilakukan oleh DPP PSI jelas merupakan perbuatan melawan hukum.
“Perbuatan yang dilakukan DPP PSI itu jelas perbuatan melawan hukum, karena surat peringatan 1, 2, 3, dan surat pemberhentian diberikan di waktu yang bersamaan yaitu pada hari yang sama tgl 25 september 2021, yang semestinya surat peringatan 1,2, dan 3 ada rentang waktu atau jarak. Hal tersebut kita duga sengaja dilakukan DPP PSI utuk menghilangkan kesempatan bagi kliean kami untuk membela diri ke Mahkamah Partai, hal itu lah yang kita gugat di PN Jakarta Pusat,” ungkap Fatoni.
Karena hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 9 Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh DPP PSI sendiri, dimana bersarkan pasal 9 tersebut semestinya klien kami diberikan hak dan kesempatan membela diri ke mahkamah partai setelah diberikan surat peringatan ketiga.
Fatoni mengatakan akan mengajukan permohonan Banding. Saat ini kami tim kuasa hukum Viani Limardi sedang menyiapkan berkas untuk melakukan Banding terhadap putusan hakim.
“Klien kami nggak ada kesempatan membela diri jadi menurut kami putusan PN Jakarta Pusat keliru dan salah. Kami akan melakukan upaya hukum. Kita akan banding,” jelasnya.
Jepara – Cakranusantara.net| Satreskrim Polres Jepara Polda Jateng berhasil mengungkap kasus pencabulan yang menimpa AS (12) warga Kalinyamatan Kabupaten Jepara. Diketahui, pelaku pencabulan tersebut adalah ayah kandung korban berinisial S (35).
Kapolres Jepara AKBP Warsono, SH., SIK., MH, saat keterangan Konferensi Persnya mengatakan, peristiwa tersebut terjadi di rumah tersangka pada Jumat, 29 Oktober 2021 lalu.Kasus ini terungkap setelah korban bercerita ke orang tuanya (ibu) dan ia langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polisi.
“Penangkapan S oleh Resmob Satreskrim Polres Jepara setelah mendapatkan informasi bahwa tersangka berada dirumah yang sebelumnya sempat kabur sejak dilaporkan istrinya”, kata Kapolres. Senin siang (04/04/2022).
Dari informasi tersebut kemudian Polisi melakukan penyelidikan dan didapati benar bahwa tersangka di rumah dan langsung dilakukan penangkapan. Korban AS (12) dicabuli dan disetubuhi lima kali oleh ayahnya dirumahnya, dimana saat itu korban sedang sakit dan kondisi rumah sepi karena ibunya pergi bekerja.
Menurut pengakuan tersangka, ia melakukan perbuatannya dengan memaksa korban dikarenakan pengaruh pil.Saat ini, tersangka S mendekam di tahanan Mapolres Jepara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Atas perbuatannya, pelaku terjerat dengan Pasal 81 dan/atau Pasal 82 UU Nomor 17/ 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun.
Jakarta – Cakranusantara.net| Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menggelar rapat evaluasi terkait ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng, di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (4/4/2022).
Dari hasil pertemuan tersebut, Sigit memaparkan bahwa, Polri dan Kemenperin sepakat untuk membentuk satgas gabungan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan di pihak produsen, distributor tingkat I hingga IV serta tingkat pengecer selama 24 jam penuh.
“Oleh karena itu untuk memastikan ketersediaan di pasar betul-betul ada, kami bersama pak Menperin membentuk satgas gabungan. Dimana satgas gabungan ini kita tempatkan mulai di level pusat para produsen dan di kantor pusat juga ditempatkan personel dari kepolisian dan Kemenperin. Khususnya di beberapa produsen besar melekat selama 24 jam. Untuk mengawasi proses produksi,” kata Sigit dalam konferensi pers usai melakukan evaluasi bersama Menperin di Gedung Mabes Polri.
Dengan adanya pengawalan melekat selama 24 jam penuh itu, Sigit berharap, minyak goreng khususnya jenis curah dapat terjamin ketersediaannya guna memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Serta, harga penjualannya pun sesuai dengan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah.
“Karena memang ada kekhawatiran, keragu-raguan terkait dengan penggantian. Dan itu sudah ditegaskan bahwa, semuanya yang sudah diikat dengan kontrak badan sawit pasti akan diberikan subsidi. Karena itu tugas dari produsen adalah bagaimana kemudian memastikan produksinya sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan. Kalau ini bisa berjalan 50 persen saja, seharusnya di pasar terpenuhi,” ujar Sigit.
Oleh karena itu, Sigit menekankan, pengawasan dan pemantauan melekat selama 24 jam, pihak Polri akan mengerahkan personel dari Satgas Pangan tingkat pusat, daerah, intelijen hingga Bhabinkamtibmas untuk melakukan pengecekan ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng curah di pasaran.
“Di level distributor baik distributor tingkat I sampai tingkat IV, hingga pengecer akan kita turunkan personel dari Satgas Pusat, daerah, rekan-rekan intelijen, Bhabinkamtibmas untuk turun mengecek di pasar. Sehingga rangkaian proses, mulai dari produsen, distributor sampai dengan pasar betul-betul bisa kita awasi dengan baik,” ucap eks Kabareskrim Polri itu.
Segala upaya dan komitmen tersebut, kata Sigit untuk menghindari adanya segelintir permasalahan terkait minyak goreng yang dari hasil evaluasi masih ditemukan.
Karena itu, menurut Sigit, langkah tersebut diambil untuk menghindari segala bentuk gangguan terkait masalah ketersediaan maupun harga penjualan minyak curah di pasaran.
Lebih dalam, Sigit menegaskan, pihak Kepolisian akan melakukan tindakan tegas kepada seluruh pihak yang mencoba memanfaatkan keadaan dengan melakukan tindakan curang serta melanggar aturan hukum.
Menurut Sigit, dari hasil evaluasi yang disampaikan Kemenperin, ditemukan adanya modus pengemasan ulang, munculnya jenis atau merk baru yang selama ini tidak ada di pasar, memenuhi kebutuhan minyak curah untuk industri, hingga memalsukan dokumen demi mendapatkan jatah subsidi.
“Pemerintah sudah mengambil kebijakan, memberikan subsidi, memberikan BLT. Dan saya minta pelaku usaha juga melaksanakan kewajiban dengan baik, sehingga kebutuhan masyarakat khususnya menghadapi bulan Ramadan, dimana aktivitas dan kebutuhan untuk minyak meningkat betul-betul tersedia,” tutur Sigit.
Tak hanya minyak goreng curah, Sigit mengungkapkan bahwa, pihak kepolisian juga melakukan pemantauan soal ketersediaan dan stabilitas harga terkait sembako dan kebutuhan masyarakat lainnya.
“Kedepan juga ada beberapa hal yang akan kami kerjakan. Saat ini sedang kita rapatkan terkait kebutuhan sembako yang lain termasuk juga BBM yang saat ini mulai ada fluktuasi terkait harga dan ketersediaan dilapangan,” tutup Sigit.
SEMARANG- Cakranusantara.net| Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, A. Yuspahruddin mengawali kegiatan Safari Ramadhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, Minggu (03/04).
Kakanwil pada kesempatan tersebut menyampaikan tausiahnya dihadapan ratusan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang mengikuti salat tarawih. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan.
Begitulah salah satu kutipan arti dari surah Al-Insyirah yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah. Melalui surah tersebut, ia memberikan motivasi bagi WBP untuk berlapang dada menerima nikmat yang dibalut dengan musibah berupa menjalani hidup di dalam lapas.
“Bersyukurlah kita ada di sini, karena Anda semua disayang oleh Allah dengan dikasih musibah sebelum anda terlena,” ujar Yuspahruddin memberikan kultum sebelum salat tarawih.
Anda sekalian harus yakin bahwa Allah telah menitipkan kemudahan di tengah kesulitan, salah satunya Anda bisa mendapatkan remisi,” lanjutnya.
Ia pun berharap di bulan puasa ini para WBP dapat beribadah dengan baik sehingga diberikan kemudahan oleh Allah SWT.
Terlebih Kakanwil berpesan agar mereka tidak mengulangi kembali perbuatan terlarang agar dapat dibukakan pintu surga.
Tampak Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto dan Kepala Lapas Kelas I Semarang Tri Saptono S. beserta jajarannya mengikuti tausiah hingga tarawih di Masjid At-Taubah Lapas Kelas I Semarang.
PATI – Cakranusantara.net | Satu warga Desa Angkatan Kidul, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah Mohamad Imron (MI) dipaksa mengaku jika telah mencuri uang milik tetangganya sendiri. Kejadian ini pada (26/2) lalu. Saat itu Imron mendapat intimidasi dan ancaman akan ditembak oleh innesial (TTK) jika tidak mengakuinya.
Menurut Gulo Esera S.H selaku kuasa hukum M. Imron, Peristiwa pencurian itu terjadi pada (25/2) lalu, sekitar pukul 09.00 WIB. Padahal saat itu korban (Imron) berada di rumah, baru keluar rumah setelah mau berangkat shalat Jum’at sekitar pukul 11.00 WIB. Namun pada (26/2) korban diajak ngopi temannya, saat korban pulang dirinya di cegat seseorang meminta untuk berhenti dan mengikutinya. Lanjut, korban Imron dibawa ke persawahan. Saat itulah mendapatkan ancaman dan intimidasi dengan tuduhan mencuri uang.
“Ditempat itulah klien kami dipaksa mengakui perbuatan pencurian uang. Merasa tidak melakukan dan tak mau ngaku, klien kami langsung diancam berbagai cara agar mau mengakui perbuatannya, salah satu warga yakni TTK bahkan mengancam mau tembak Kepala klien kami. Karena ketakutan, akhirnya klien kami mengakui hal itu. Dengan cara direkam menggunakan video ponselnya atas paksaan TTK yang notabe nya perangkat Desa setempat. Akhirnya korban mengakui dirinya mencuri,” ungkap Sera.
Berbekal rekaman video korban yang sudah mengakui mencuri. Saudara TTK akhirnya menelpon seseorang yang diduga Polisi, Tak lama kemudian dua kendaraan roda 4 datang di lokasi kejadian yakni tim anggota Resmob Polres Pati. TTK bisa menyakinkan polisi dengan menunjukan video tersebut.
“Saat polisi datang, salah satu anggota menanyakan kebenaran video kepada klien kami. Usai dilakukan introgasi, korban di bawa ke rumah untuk mengambil barang bukti (BB) uang. Namun, saat digeledah tidak mendapatkan uang tersebut di rumah klien kami, atas kejadian itulah klien kami sempat di pukul oleh salah satu anggota polisi dengan menggunakan tongkat strome,” terang Gulo Esera, Kuasa Hukum dari LBH Perisai Pati.
Merasa tidak melakukan pencurian, Imron berinisiatif mengadu kejadian ke LBH Perisai Pati. Dengan didampingi Kuasa Hukumnya Gulo Esera S.H, akhirnya M. Imron membuat laporan terkait kasus dugaan intimidasi dan pemerasan yang dituduhkan kepadanya ke Satreskrim Polres Pati. Tak hanya itu, M. Imron juga melakukan pelaporan atas dugaan kekerasan yang dilakukan petugas.
“Klien kami melaporkan dua perkara sekaligus, atas perbuatan TTK dan innesial (S) warga Desa Angkatan Kidul yang diduga mengancam dan mengintimidasi klien saya untuk mengakui perbuatan mencuri uang. Yang kedua adalah anggota Resmob Polres Pati dimana saat itu anggota tersebut diduga melakukan kekerasan dan penggeledahan rumah tanpa melalui prosedur,” terang Gulo Esera. Pada Jumat, (01/4/2022).
Menanggapi hal tersebut, Kasatreskrim Polres Pati, AKP Ghala Rimba Doa Sirrang, angkat bicara soal anggotanya yang terlibat dalam penggeledahan dan penganiayaan warga Desa Angkatan Kidul, Kecamatan Tambakromo yang diduga melakukan pencurian uang milik tetangganya.
“Saat itu anggota Resmob Polres Pati turun ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) berdasarkan laporan dari masyarakat. Yang disertai dengan kiriman rekaman video pada saat Imron ditanyai oleh TTK dan warga yang mengamankan Imron, Setelah di TKP, anggotanya menanyakan kasus itu kepada yang bersangkutan. Sebelum dibawa anggota, dia (Imron) ditanya dan mengaku uangnya disimpan di kresek di lemari rumah,” kata Ghala. Jumat (01/4/2022) usai pres realease di Mapolres Pati.
Begitu anggota (Resmob) sampai di rumah Imron untuk dilakukan penggeledahan sesuai pengakuan yang bersangkutan (Imron) aparat tidak menemukan uang yang diduga dicuri. Dan akhirnya Imron menjelaskan bahwa dia bukan pencurinya.
Selanjutnya, untuk menghindari amukan massa, karena yang mengamankan juga masyarakat dan Perangkat Desa, Imron akhirnya di bawa ke Kepala Desa setempat. Dengan harapan Kepala Desa bisa menjelaskan Kepada yang bersangkutan dalam hal ini TTK dan warga yang telah mengamankan Imron sebelumnya.
Kasat Reskrim Ghala menampik adanya kekerasan yang dilakukan oleh anggotanya. Justru menurutnya, anggotanya itu telah mewanti-wanti jangan sampai ada kekerasan.
“Terkait dengan kekerasan dipukul dengan alat setrum itu tidak benar, bahkan anggota kami sebelum ke TKP minta tolong kepada TTK yang perangkat desa jangan sampai ada kekerasan. TTK sudah diingatkan jangan sampai (penghakiman) massa di tempat. Justru tidak ada anggota yang melakukan kekerasan,” imbuhnya.
Anggota Resmob terjun ke lapangan berdasarkan laporan dari tokoh masyarakat. Saat itu Bayan (TTK) menelepon anggota Resmob Polres Pati bahwa telah mengamankan orang yang diduga melakukan pencurian uang. Dari laporan itu, anggota dengan cepat menuju TKP dengan maksut mengamankan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap diduga pelaku.
“Mendapat laporan dengan situasi darurat, para anggota dari Resmob langsung bergerak menuju TKP. Mengingat informasi yang didapat butuh respon cepat karena pelaku sudah diamankan warga dan perangkat desa. Untuk menghindari amukan masa maka anggota bergerak mengamankan diduga pelaku, dengan situasi itu jika kami tidak datang ke lokasi kan salah juga,” tandasnya.
Terkait laporan M. Imron, Kasat Reskrim berjanji akan melakukan penelusuran terlebih dahulu. Kalau nanti sudah ditemukan bukti – bukti, tentunya akan ambil langkah.
“Kami berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut, nantinya jika sudah ada titik temu tentunya rekan – rekan akan kami undang untuk pres rilis,” pungkasnya.
PATI-Cakranusantara.net| 4 Pelaku perdagangan dalam pengawasan Pupuk bersubsidi di amankan Polres Pati. Pasalnya, pelaku perdagangan Pupuk Subsidi tanpa di sertai Legalitas yang jelas atau Diduga Ilegal di Desa Karangsumber, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dijual dengan harga Rp. 200 Ribu.
Kapolres Pati AKBP Cristian Tobing dalam Konferensi Pers mengatakan, Berawal dari aduan masyarakat terkait penjualan harga pupuk bersubsidi dengan harga tinggi yakni Rp. 200 Ribu, kemudian berhasil mengamankan 4 pelaku (tersangka).
“Keempat tersangka melakukan modus ini karna ingin mengeruk keuntungan tinggi yakni selisih harga Rp. 80 Ribu dari harga Subsidi, dan mereka (4 Tersangka) sudah kami amankan di antaranya, Innesial SK (42) warga Desa Kunir, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, Innesial HR (32) warga Desa Mojoagung, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Innesial JP (43) warga Desa Panggungroyom, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Innesial NK (35) warga Desa/ Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah,”Ujar Kapolres.
Adapun Barang Bukti (BB) dari (HR) yang di amankan, Satu Unit KBM (Kendaraan Ber Motor) truk Mitsubishi warna Kuning dengan nomor polisi K 1320 HE tahun 1989, 80 karung sak pupuk UREA berisi @50 Kg yang di produksi oleh PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) Group Palembang Indonesia, 1 buah Handphone merek Nokia warna Hitam. Sementara dari tersangka lainnya, (JP) 1 HP merk Samsung warna biru, (NK) 1 HP Merk Vivo Y30 warna biru, (SK) 86 Karung sak Pupuk UREA berisi @50 Kg yang di produksi oleh PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) Group Palembang Indonesia dan Uang Rp. 7.7 Juta yang merupakan hasil penjualan pupuk bersubsidi pemerintah.”tambah Kapolres.
Pelaku Tindak pidana ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ke 3e Jo pasal 6 ayat 1 huruf B UU (Undang-undang) darurat nomor 7 tahun 1955 tentang pengusutan. Penuntutan dan peradilan tindak Pidana ekonomi Jo pasal 8 ayat 1 peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 8 tahun 1962 tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan Jo peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2004 tentang perubahan atas perubahan peraturan pemerintah nomor 11 Tahun 1962 tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan Jo peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 15 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 77 tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan Jo pasal 21 ayat 2 Jo pasal 30 ayat 3 Peraturan Menteri pergadangan RI nomor 15/m-dag/per/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu.
PATI-Cakranusantara.net| Harga BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertamax yang ditetapkan oleh pemerintah pusat mulai 01 April 2022 lalu banyak dikeluhkan para Konsumen. Pasalnya, naiknya langsung ngegas mencapai Rp. 3.500 Rupiah per liter.
Ditambah, mendadak BBM jenis pertalite yang di ketahui harganya jauh lebih murah daripada BBM jenis Pertamax yang harganya selisih Rp. 4.850 rupiah, namun saat ini seakan menjadi langka karena sering kosong, hal itu terjadi di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Nana kepada media mengatakan, mulai 01 April 2022 sejumlah SPBU di wilayah Kabupaten Pati hanya BBM jenis Pertamax, Solar dan dexlite, sementara untuk BBM jenis Pertalite banyak POM yang mengalami kekosongan.
“Banyak pengendara kendaraan bermotor yang mengeluhkan kelangkaan bahan bakar jenis pertalite yang harganya masih bisa di jangkau oleh masyarakat,”Ungkap Nana, salah satu pengendara motor kepada wartawan Sabtu (2/4/2022).
Sebagai masyarakat, Dari kalangan menengah kebawah selaku pengguna kendaraan bermotor sangat menyayangkan kelangkaan BBM jenis pertalite itu karena dari harga yang masih bisa terjangkau, namun ternyata untuk barangnya banyak POM yang kosong.
“Penghasilan saya juga pas-pasan, kalau yang bisa dibeli adanya cuma BBM jenis Pertamax dengan harganya yang sekarang mencapai Rp. 12.500/liter bisa tidak makan kami sebagai masyarakat bawah,”Keluh Nana.
Sementara salah satu manajer SPBU di Pati mengaku bahwa sebelum terjadi kenaikan BBM jenis Pertamax, untuk permintaan BBM jenis Pertalite memang dibatasi, namun pasca kenaikan BBM jenis Pertamax, sesuai ketentuan permintaan BBM jenis Pertalite akan lancar.
“Pasca kenaikan Pertamax, untuk Pertalite dalam Minggu ini tidak ada masalah, justru untuk stok diperbanyak, karena ini untuk menanggulangi siklus kenaikan BBM jenis Pertamax,”Ujarnya.
Sesuai informasi sebelumnya apabila terjadi kelangkaan Pertalite terjadi di wilayah Pertamina Marketing Operation Region (MOR) IV. Hanya saja itu nanti tidak berlangsung lama, dan permintaan berapapun untuk Pertalite akan diberi oleh pihak Pertamina.
“Untuk Minggu ini bisa dipastikan untuk BBM jenis Pertalite tidak ada masalah, tapi setelah Minggu ini kita tidak tahu, apakah masih dibatasi atau tidak,”Singkatnya.