Jurnal Nusantara, Sosial dan Budaya

Proyek Pisew Desa Sumbermulyo-Lahar Diduga Tidak Tepat Sasaran

PATI- cakranusantara.net| Proyek Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (Pisew) di Desa Sumbermulyo – Lahar Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Jawa Tengah dinilai tidak tepat sasaran.

Hal itu menyusul lantaran proyek yang seharusnya dikerjakan di batas wilayah desa yang bersebelahan, namun ternyata untuk pekerjaannya difokuskan di Desa Sumbermulyo. Proyek dengan volume pekerjaan yakni drainese 108, 80, talud 136,50, jalan beton 353,50, drainese 216,42, dengan nilai anggaran pekerjaan sebesar Rp 600 juta, tahun 2021, dikerjakan oleh pelaksana BKAD Makmur Jaya Kecamatan Tlogowungu.

Proyek itu dikerjakan secara terpisah, padahal seharusnya untuk pekerjaan itu dibuat 1 paket dan menyambung antara desa Sumbermulyo dengan Desa Lahar.

Selain itu, Untuk wilayah Desa Sumbermulyo dan Desa Lahar yang seharusnya mendapatkan program pekerjaan Pisew, selama ini dari informasi yang dihimpun tidak ada akses jalan untuk desa, namun ternyata proyek itu dikerjakan di akses dan jalur yang menjadi kewenangan Kabupaten.

“Kalau pekerjaan ini cuma talud, tapi pekerjaan lain yang sama ditaruh di dukuh Dekem desa Sumbermulyo menuju Dukuh Ngembes, Desa Sitiluhur, Kecamatan Gembong, berupa rabat beton,”Ungkap warga sekitar ketika dikonfirmasi di lokasi pekerjaan talud.

Slamet Widodo., S.H., yang akrab disapa Om Bob dan sekaligus Ketua DPK Lidik Krimsus Pati mengatakan, mengetahui hal ini saya sangat menyayangkan kenapa bisa terjadi, pekerjaan proyek yang seharusnya dikerjakan di Desa Sumbermulyo- Desa Lahar kok malah dikerjakan secara terpisah, padahal pekerjaan tersebut seharusnya dikerjakan saling melengkapi,” ungkap om Bob.

Dengan demikian saya akan terus menggali data dan melengkapi data yang sudah ada kemudian akan saya gunakan untuk laporan,”tambah Om Bob.

Hingga berita ini diterbitkan tim awak media belum bisa bertemu dengan Kades setempat untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait pekerjaan bangunan Pisew tersebut hingga Ketua BKAD Makmur Jaya Kecamatan Tlogowungu selaku Pelaksana.

Bersambung

(Ar-Mh-Tim)

PCNU, Pewakafan Bangunan Permata LI untuk Ponpes Terhalang Agunan Perbankan

PATI- cakranusantara.net| Niatan salah satu pengusaha tempat hiburan karaoke Permata LI yang hendak mewakafkan bangunannya untuk Ponpes (Pondok Pesantren) tampaknya terhalang, Pasalnya bukti kepemilikan tanah ada di Perbankan.

Hal itu bukan karena Pemkab namun justru karena sejak lama, tanah dan bangunan itu sudah dijadikan agunan perbankan oleh pemiliknya.

“Kalau memang informasi ini benar adanya maka kewenangan hak atas tanah tersebut terhalang oleh adanya tanggungan hutang perbankan. Jika sang pemilik tidak mampu membayar maka benda tersebut akan menjadi hak milik bank. Otomatis perwakafannya juga terhalang, karena tidak bisa dilakukan pengalihan hak,”terang Ketua PCNU Pati KH Yusuf Hasyim, saat diwawancarai via selulernya, Sabtu (29/1).

Lebih lanjut, ia pun menegaskan bahwa wakaf harus memenuhi persyaratan baik secara hukum syariat maupun hukum positif.

“Harta benda yang diwakafkan dianggap sah jika memenuhi sejumlah syarat diantaranya harus merupakan milik pewakaf sepenuhnya (tidak merupakan agunan-red),”tuturnya.

Syarat lainnya, benda tersebut dapat dipindahkan kepemilikannya dan dibenarkan untuk diwakafkan.

“Nah kalau masih jadi agunan kan berarti tidak bisa dipindahkan kepemilikannya”, ujar Ketua PCNU Pati.

Lalu dari kacamata hukum positif, keberadaan bangunan di lokasi tersebut juga bertentangan dengan Perda RTRW.

“Di situ peruntukannya adalah lahan pertanian produktif, jadi tak semestinya didirikan bangunan,”tambahnya.

Karena itu, Ketua PCNU secara tegas menyampaikan dukungan untuk rencana penertiban bangunan-bangunan di LI.

“Jadi, bila ada yang mempertanyakan mengapa bangunannya tidak dikembangkan menjadi Ponpes saja, itu kan akan baik dan bermanfaat bagi pendidikan? Maka jawaban kami tidak setuju dengan asumsi tersebut”, tambahnya.

Menurut Ketua PCNU, jika ada dua hal yang mengandung manfaat dan mudharat, sedangkan manfaatnya masih belum pasti dan mudharatnya jelas-jelas nyata karena ada praktek prostitusi apalagi bertentangan dengan Perda RTRW, maka yang dikedepankan adalah menghilangkan mudharatnya dulu,”tegasnya.

(Fn/Rw-Red)

Modus Bakal Berikan BPKB, Motor warga “Diduga Dirampas DC Adira Finance”

Lima Puluh Kota- cakranusantara.net| Tak terima motornya diduga “dirampas” oleh dua orang yang diduga debt colector (DC) bekerja salah satu perusahaan ternama di Indonesia yakni Adira Finance.

Seorang warga Doddy Sastra (60) lapor ke Polres (Kepolisian Resort) Payakumbuh di Kawasan Labuah Basilang Kecamatan Payakumbuh Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat , Kamis siang (27/01/2022).

Aksi “perampasan” dengan modus konsumen (pemilik motor,red) diimingi akan diberikan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) itu dialami Fabelani (anak pelapor,red) saat ia tengah mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kawasan Parit Rantang Kota Payakumbuh.

Saat itu, Fabelani didatangi dua orang yang mengaku dari Adira. Kepada gadis berusia 22 tahun itu, salah satu pria itu menanyakan apakah ia (Fabelani,red) anak dari Reflida Idrus, suami dari Doddy Sastra.

Karena tak curiga, Fabelani mengiyakan bahwa ia memang anak dari Reflita Idrus.

Beberapa saat kemudian, pria yang tak dikenal itu mengajaknya ke kantor Adira Finance di Kawasan Pakan Sinayan, meskipun sempat menolak secara halus bahwa ia hendak menghubungi orang tuanya, namun kedua pria itu tetap memaksa dengan alasan hanya beberapa menit saja untuk dibeserahkan BPKB, tanpa curiga ia mengikuti ajakan dua pria itu.

Namun naas, sampai di kantor leasing itu ia diminta menandatangani tiga lembar surat, karena tak merasa curiga, tanpa pikir panjang ia langsung membubuhkan tandatangan. Tapi ternyata itulah awal petaka baginya, ia harus “kehilangan” sepeda motor yang telah diansur selama 28 kali itu.

“Iya, satu dari dua pria yang menemui saya di SPBU itu menanyakan bahwa saya anak dari Reflita Idrus, setelah saya iyakan, ia membujuk saya untuk mengambil BPKB dengan alasan Covid-19 BPKB sudah bisa diambil,” ucap Fabelani usai mengadu ke Mapolres Payakumbuh, Kamis siang (27/01/2022).

Fabelani juga menambahkan, atas kondisi itu ia merasa ditipu, sehingga harus “kehilangan” sepeda motor jenis Scoopy akibat diduga “Dirampas”.

Atas dugaan “perampasan” itu, Doddy Sastra mendatangi Kantor Adira Finance di Kawasan Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat untuk meminta penjelasan, namun sayang, di Kantor itu, ia tak mendapatkan penjelasan.

Dari satu orang, ia “dipimpong” ke karyawan lainnya, bahkan ia diminta bertanya kepada petugas scurity terkait hal yang dialami.

“Usai mendapat kabar, saya bersama beberapa orang teman datangi kantor Adira Finance untuk meminta penjelasan terkait aksi dugaan “perampasan” yang dilakukan terhadap sepeda motor yang dikendarai anak saya. Bukannya penjelasan, namun saya malah dioper/ dipimpong ke beberapa orang, baik ke teler, maupun Scurity. Dari Teler maupun Scurity tidak ada jawaban yang pasti, Namum mereka membenarkan bahwa ada petugas eksternal yang melakukan penarikan sepeda motor itu,” ucapnya.

Tak puas dengan jawaban itu, Doddy Sastra kembali bertanya siapa yang dapat dihubungi untuk bertanya, Petugas keamanan/ Scurity memberi nomor seseorang bernama Doni. Namun panggilan Doni ketika ditelpon meski ada nada sambung tapi tak diangkat meski nomor tersebut aktif.

Kemudian Doddy Sastra mengirimkan pesan singkat melalui SMS dan untuk kemudian mencoba menghubunginya kembali, ternyata HP Doni tidak katif lagi. Karena kecewa, akhirnya Doddy Sastra memilih melapor ke pihak kepolisian.

“Kalau soal tunggakan memang saya akui ada, namun cara yang dilakukan oleh leasing melalui dua orang pria yang diduga debt colector mirip dengan perampasan, sehingga saya memilih melapor ke Polisi.” tutupnya.

(Jr’)

Satreskrim Polres Metro Jakbar Olah TKP Penusukan M

JAKARTA- cakranusantara.net| Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres (Kepolisian Resort) Metro Jakarta Barat melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) kasus penusukan berinisial M (51) di Taman Palem Lestari, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu (29/1/2022) sore.

Polisi mencari keterangan saksi dan juga menyisir CCTV untuk mengetahui pelaku penusukan korban.

Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Niko Purba menjelaskan, dari hasil olah TKP ada beberapa petunjuk yang didapati pihaknya.

“Kami mendapati keterangan beberapa saksi, sebelum kejadian itu ada cekcok mulut antara korban dan pelaku,” kata dia.

Dari cekcok mulu itu, lanjut Niko, pelaku pukang ke rumah kemudian mengambil senjata tajam jenis parang.

Selanjutnya keduanya terjadi cekcok mulut lagi, hingga akhirnya pelaku yang dalam kondisi setengah mabuk menusuk korban di dada kirinya.

“Jadi setelah ini kami akan langsung buru pelakunya,” ujar dia.

Kurang dari empat jam pelaku berhasil ditangkap Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat akhirnya menangkap pelaku pembunuh M yang ditusuk dibagian dada di kawasan Taman Palem Lestari pada Jum’at (28/1/2022) malam.

Pelaku berinisial TS (55) ini ditangkap saat berada di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten.

“Benar kami amankan pelaku saat dia sedang mengganti plat nopol mobilnya,” ucap dia.

Setelah diamankan, polisi langsung meminta pelaku untuk menunjukan barang bukti senjata tajam jenis parang.

Ternyata barang bukti itu disimpan pelaku di halaman rumahnya dan masih ada bercak darah korban.

“Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Kanit Krimum AKP Avrilendy dan Kasubnit Jatanras Polres Metro Jakarta Barat, Ipda Rizky Ali,” jelas Niko.

Namun demikian, Niko belum bisa menjelaskan secara detail terkait dengan kronologis dan motif pelaku menusuk korban.

Karena pihaknya masih bekerja memeriksa secara intensif pelaku penusukan tersebut.

“Nanti akan kami sampaikan lagi lebih lanjut ya, penyidik masih mendalami keterangan pelaku,” tegas dia.

Sementara itu, saksi mata di lokasi kejadian yang tidak mau disebutkan namanya mengaku, korban adalah anggota Ormas.

Memang korban ini sering meminta uang keamanan kepada para pedagang kaki lima yang berjualan di sana.

“Mungkin pelaku ini kesel kali ya, karena kakanya dagang disitu katanya suka dimintain uang,” singkat dia.

(Hms/Jr’)

Ironis!!.. Kades Gunungsari Masih Menjadi Ketua LMDH

Pati-cakranusantara.net| LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa yang berada didalam atau disekitar hutan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhannya melalui interaksi terhadap hutan dalam konteks sosial, ekonomi.

Keberadaan LMDH satu bentuk penerapan dari kebijakan yang dicetuskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan tujuan menjaga kelestarian hutan serta mengelola hasil hutan demi kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah Desa Gunungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang hingga saat ini masih diketuai Kades, Sabtu (29/01/2022).

Data yang dihimpun media ini, Warga Desa Gunungsari yang tidak mau disebut namanya mengatakan bahwa ketua LMDH disini (Desa Gunungsari) masih di ketuai oleh Kades, sedangkan sesuai dengan aturan sebenarnya Kades adalah sebagai pelindung LMDH, tidak tau entah kenapa kok masih diketuai oleh Kades.”tuturnya.

Ditambahkan salah satu Mantan Kades yang tidak mau disebut namanya mengatakan dalam struktur LMDH sebenarnya setelah menjadi Kades itu statusnya otomatis menjadi Pelindung.

“Jika sebelum menjadi Kades sudah menjadi ketua LMDH seharusnya dia mengundurkan diri dari jabatannya setelah dia terpilih menjadi Kades agar di gantikan yang lain,”Tambah salah Satu Mantan Kades.

Sementara Kades Gunungsari Sudadi saat di konfirmasi melalui pesan singkat via WhatsApp menjawab, Sekarang LMDH sudah bubar dengan sendirinya dasar hukumnya sudah berubah. Ini menunggu kepastian bulan tiga. Hutan Gunungsari ikut LHK atau Perhutani statusnya juga belum jelas.

Masalah Kades merangkap LMDH dari Perhutani membolehkan, itu terjadi di Gunungsari dan juga Bategede Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. LMDH dibentuk adalah utk pengamanan hutan, pengelolaan hutan bersama masyarakat.

Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja semua berubah. Dan Permen (Peraturan Menteri) LHK no 09 Tahun 2021.”Tulis Kades saat di konfirmasi.

Bersambung

(Mh-Tim)

Pentolan PGN Makoda Pati Klarifikasi Bupati Terkait Rumor

PATI-cakranusantara.net| Pertemuan pentolan Patriot Garuda Nusantara (PGN) Pati raya dan Ketua PGN Pati dengan Bupati Pati Haryanto guna Klarifikasi terkait rumor yang beredar.

Dalam Pertemuan itu turut hadir Kapolres (Kepala Kepolisian Resort) Pati AKBP Christian Tobing, Dandim (Komandan Kodim) 0718/Pati Letkol CZi Adi Ilham Zamani, bersama Kasatpol PP (Kepala Polisi Pamong Praja) Kabupaten Pati Sugiyono, bertempat Ruang Joyokusumo, Sekda (Sekretariat Daerah) Kabupaten Pati. Sabtu (29/01/2022).

Kedatangan pentolan PGN ini tak lain sebagai bentuk mendukung apa yang akan dilakukan Pemkab Pati dalam melaksanakan pembongkaran bangunan bekas tempat praktek Prostitusi di Lorok Indah (LI) turut Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Selain itu, PGN juga memberikan klarifikasi kepada Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Pati atas rumor miring yang beredar di kalangan masyarakat.

Sebelumnya, beredar kabar pembongkaran bangunan bekas tempat prostitusi di LI akan mendapatkan becking dari Ormas PGN Pati. Hal ini disinggung saat pertemuan Pemkab Pati dengan pimpinan PGN Pati.

Menanggapi hal ini, Senopati Makoda PGN Pati Slamet Widodo yang akrab disapa Om Bob mengungkapkan, sesuai AD/ART Ormas PGN berdiri dan dibentuk untuk Bela negara, guna menangkal radikal. Para anggota PGN boleh dari komponen mana saja tidak membedakan Agama, Suku, Ras dan golongan. Ini sebagai bentuk membantu pemerintah memberikan edukasi ke masyarakat.

“Kami tegaskan, menyangkut urusan pembongkaran LI dan sebagainya PGN tidak ada urusan tentang ini. Bahkan, PGN Mahkoda Pati tidak akan pernah jadi beking tempat-tempat karaoke maupun LI. Ini tegas dan sudah dijelaskan Abah Nuril Arifin beberapa waktu lalu di Semarang,” tegas Om Bob.

Diakui, soal kepemilikan tempat di LI, memang ada dari anggota PGN. Namun, hal itu tidak membuat pihaknya harus bersusah payah menjadi bumper dan akhirnya menjadi sandungan soal pembongkaran. PGN tidak boleh main-main soal ini, apalagi jadi beking tempat karaoke apalagi tempat praktek prostitusi lainnya.

“Kalau ada itu adalah oknum. Silahkan saja, tetapi PGN tidak menghendaki itu. Kalaupun ada orang pakai kaos PGN, dan mengaku anggota, ya silahkan ditanya saja legalitasnya punya KTA atau tidak. Ini harus menjadi catatan semua pihak,”tegas Om Bob.

Om Bob juga menampik kabar tak sedap, bahwa ada pimpinan PGN Pati menerima sejumlah uang dari Bupati Haryanto. Ia tegaskan dihadapan Bupati dan mengatakan kabar itu bohong dan tidak berdasar penuh hoax.

“Ini jelas fitnah keji, kami tidak ada menerima uang Rp 100 juta dari pak Bupati. Tidak benar itu, mohon dicatat penyataan saya,” tegasnya lagi.

Sementara itu Bupati Pati Haryanto mengungkapkan rasa terimakasihnya dengan sikap PGN Pati. Dimana telah mendukung Pemerintah yang akan membongkar bangunan LI. Ini yang diharapkan.

“Saya terimaksih kepada pak Widodo, pak Sipriyanto, dan pak Gunawan yang telah memberikan dukungan terhadap kebijakan Pemkab Pati soal pembongkaran LI. Harapan kita kedepan bisa lakukan komunikasi yang baik, dan sebaliknya pemkab akan selalu mendukung kegiatan positif PGN termasuk akan membantu yayasan Soko Tunggal,”tandasnya.

(Mds-Red)

JPU Bacakan Tuntutan Pelaku Pencucian Uang Milyaran Rupiah

PATI- cakranusantara.net| Pengadilan Negeri Kelas 1 Pati gelar Sidang bacakan tuntutan kepada Suparno dan kawan-kawan (dkk) atas perkara Tindak Pidana Transfer Dana (TPTD) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Oleh JPU.

Data yang dihimpun media ini, Hadir Majelis Sidang yang dipimpin oleh Hakim Herry Budianto,SH.,MH, Joko Waluyo,SH.,MH, Ridha Nur Kharisma, SH.,MH, dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Herry Setiawan,SH, Eko Yulianto,SH.,MH, Kamis Pagi (27/01/2022).

JPU dalam amarnya menuntut terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Sehingga PT. Bank Jateng sebagai korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah).

Dalam tuntutannya JPU Menjatuhkan hukuman pidana penjara untuk ; Terdakwa Suparno selama 13 (tiga belas) tahun penjara, 5 Terdakwa lainnya 10 tahun penjara, 5 Terdakwa 5 tahun penjara, dan 4 Terdakwa 4 tahun penjara -data Red.

Selain itu JPU juga menjatuhkan pidana denda kepada masing-masing terdakwa sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti menjalani pidana kurungan selama 4 (empat) tahun penjara.

Kemudian Kamis (03/02/2022) mendatang, Penasehat Hukum Suparno (Terdakwa) Moh. Ridwan,dkk. berkesempatan untuk membacakan pembelaan terkait tuntutan JPU tersebut.

(Red)

LI, Sejumlah Pengurus PGN Pati Raya Rakor di Satpol-PP

PATI-cakranusantara.net| Sejumlah pengurus PGN Makoda Pati Raya melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Pasalnya beredar rumor yang tak sedap hingga di konsumsi publik. Pertemuan dilakukan di kantor Satpol PP Kabupaten Pati, Jum’at (28/1/2022).

Hadir dalam agenda tersebut, Senopati PGN Pati Slamet Widodo. S.H., Senopati PGN Pati Raya Gunawan, dan Ketua PGN Makoda Pati Supriyanto, para pengurus PGN langsung diterima Kepala Satuan Pol PP Sugiyono.

Slamet Widodo. S.H., yang akrab disapa Om Bob mengatakan, dirinya ingin memberikan penjelasan adanya rumor negatif keberadaan PGN Pati dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati.

Hal ini, lantaran muncul isu PGN Makoda Pati dijadikan Beking Caffe dan tempat Karaoke bahkan melakukan penolakan terhadap pembongkaran bekas tempat praktek prostotusi Lorok Indah (LI).

“Kehadiran kami disini hanya ingin memberikan penjelasan adanya simpang siur soal keberadaan PGN Pati. yang dianggap menjadi beking sejumlah tempat maksiat di Pati. Atas rumor itu, kami pastikan itu tidak benar,”singkat Om Bob.

Justru sebaliknya Om Bob menuturkan, Organisasi PGN Pati akan mendukung kebijakan pemerintah dalam menjalankan aturan. Bahkan PGN Pati tidak akan pernah intervensi terhadap Peraturan daerah (perda) dimana dalam waktu dekat akan melakukan pembongkaran itu. Jika hal itu memang sudah sesuai regulasinya, PGN Pati tetap mendukung. Dan ini juga sudah disampaikan Kyai H. Nuril Arifin yang akrab di sapa Gus Nuril beberapa waktu lalu di Semarang.

“Kami hanya akan menjelaskan ke pak bupati atas persoalan ini, selain itu kami juga ingin menyampaikan banyak hal lagi. Mungkin anggapan beliau pak bupati miring terhadap kami, bahwa isunya kami akan memback-up atas pembongkaran LI dan menjadi beking karaoke,”tutur Om Bob.

Lebih lanjut, Senopati PGN Pati Raya, Gunawan juga ikut menyampaikan, jika PGN Pati Raya sepakat mendukung apa yang akan di lakukan Pemerintah. Dipastikan PGN Pati tidak akan pernah menjadi bumper oknum yang membawa-bawa nama PGN untuk kepentingan pribadinya.

“Harapan kami, pak bupati bisa mengerti apa yang menjadi alasan kami untuk menemui beliau. Mungkin semua perlu duduk bersama menjelaskan ini agar tidak terjadi mis komunikasi,”terang Gunawan.

Gunawan menjelaskan, PGN hadir di Pati sudah 4 tahun yang lalu, bahkan sudah tercatat di Kesbangpol Pati. Dalam AD/ART sangat jelas, jika ormas PGN merupakan wadah semua golongan, dan tidak membedakan agama, suku, dan golongan.

Menurutnya, PGN merupakan garda terdepan dan mempunyai cita-cita menjaga NKRI dari bentuk radikalisme.

“PGN hadir untuk ikut menjaga keutuhan NKRI. Artinya, PGN akan selalu mendukung pemerintah yang sah dalam menjalankan roda pemerintahan dan menjaga stabilitas keamanan,”imbuhnya.

Kasat Pol PP Sugiyono mengatakan, pertemuan ini merupakan hal positif, mengingat dalam waktu dekat Pemkab akan melakukan pembongkaran tempat di LI. Dan Ormas PGN Pati menyatakan akan mendukung kebijakan Pemkab Pati soal pembongkaran ini.

“Terimakasih untuk rekan-rekan PGN Pati yang telah memberikan penjelasannya, nanti apa yang disampaikan akan kita sampaikan ke Pak Bupati. Dan semoga apa yang di inginkan rekan-rekan PGN terkabulkan dan mendapat dukungan dari beliu pak Bupati,”tandasnya.

(Mds-Red)

LBH Pemuda Djoeang Pati Resmikan Kantor Baru, Siap Probono

PATI- cakranusantara.net| Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pemuda Djoeang Pati resmikan kantor baru di Dukuh Kranggan, Gang Nuri Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Peresmian Kantor baru dari kantor lama sebelumnya di Dukuh Mertokusuman, gang Arjuna, Kelurahan Pati Wetan dengan di iringi bacaan Religi “Do’a Manaqib Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani”, Jum’at (28/01/2022).

Data yang dihimpun media ini, Fatkhur Rahman., S.Ag., S.H., M.H., ketua LBH Pemuda Djoeang Pati mengatakan, LBH Djoeang ini sudah berdiri sejak 2 tahun yang lalu, Untuk anggota sendiri ada 5 pengacara yang tergabung di LBH ini dan 17 anggota lainnya,”katanya.

LBH ini didirikan untuk memberikan bantuan Hukum kepada Warga Masyarakat karena tidak semua masyarakat paham akan Hukum, kita siap mendampingi baik Litigasi maupun Non Litigasi,”tambahnya.

Disinggung bagaimana jika ada masyarakat yang benar-benar kurang mampu dan membutuhkan bantuan hukum secara probono-jawa (Gratis) menjawab, Siap, pada Prinsipnya LBH ini akan hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan bantuan Hukum.

“Yang pada intinya LBH ini siap hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan bantuan Hukum dari segala kalangan,”tegasnya.

Selanjutnya, Kami akan masuk ke Desa-desa, ke sekolah-sekolahan untuk memberikan sosialisasi tentang hukum agar masyarakat paham Hukum.

“Nantinya kami akan adakan kerjasama dengan Pemda (Pemerintah Daerah) Kabupaten Pati untuk melakukan sosialisasi tentang hukum di masyarakat,”pungkasnya.

(Mh-Red)

Kapolri Berkomitmen Jadikan Kantor Polisi Ramah Disabilitas

Jakarta- cakranusantara.net| Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri (Kepolisian Republik Indonesia) berkomitmen menjadikan kantor polisi ramah untuk semua golongan, terutama kelompok disabilitas, rentan dan berkebutuhan khusus.

Adapun target yang dicapai pada tahun 2022 setidaknya 50 persen seluruh satuan wilayah (satwil) dan satuan kerja (satker) menyediakan fasilitas penyandang disabilitas.

“Kami terus berkomitmen untuk menjadikan kantor polisi ramah untuk semua golongan terutama kelompok rentan dan berkebutuhan khusus. Kami menargetkan tahun 2022 target pemenuhan fasilitas penyandang disabilitas mencapai 50 persen di seluruh wilayah satwil dan satker,”kata Sigit dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/1/2022).

Pada tahun 2022, mantan Kabareskrim Polri ini menjelaskan target beberapa fasilitas yang dibangun untuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan yaitu 730 ruang ramah anak. Lalu, 676 tempat parkir disabilitas, 122 jalur khusus disabilitas, 1.088 toilet disabilitas, 100 tanda khusus disabilitas, 1.454 elevator handrail, 320 kursi roda, 2.468 ruang laktasi.

“Polri juga akan menambahkan petunjuk audio visual bagi penyandang tuna netra dan tuna rungu yang ingin mendapatkan pelayanan Polri dengan target 100 satuan kewilayahaan,”ujar Sigit.

Sigit menuturkan, komitmen penyediaan fasilitas penyandang disabilitas telah dilakukan Polri. Pada tahun 2021, telah disediakan 1.975 ruang ramah anak, 2.604 tanda khusus disabilitas.

Selanjutnya, 1.250 elevator handrail, 2.582 jalur khusus disabilitas, 2.028 parkir disabilitas, 236 ruang laktasi, 1.616 toilet khusus disabilitas, 2.384 kursi roda.

Mantan Kapolda Banten ini berharap dengan kehadiran fasilitas pelayanan penyandang disabilitas dapat memberikan kenyamanan segala golongan yang datang ke kantor polisi.

“Ini merupakan peningkatan kualitas pelayanan publik dan demi mewujudkan Polri yang Presisi (prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan),”ucap Sigit.

(*/Red)