Salah Urus Cuan : Angka Subsidi Naik 502 Trilyun, Ini Tanggapan Pakar Hukum

Agustus, 21, 22

 

Jakarta – Cakranusantara.net |  Pemerintah mulai was-was dengan angka subsidi yang sudah digelontorkan untuk kebutuhan masyarakat. Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan jika anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) saja yang seharusnya Rp. 170 triliun, membengkak hingga Rp. 502 triliun.

Menanggapi hal ini, Praktisi hukum Pidana dari Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Bung Karno (UBK) Kurnia Zakaria menilai seharusnya anggaran subsidi BBM itu tidak membengkak karena ada back up-pan dana BBM subsidi seperti bio diesel solar, Pertalite dan Gas melon 5kg.

“Tapi malah BBM tidak bersubsidi belum setahun akan naik lagi sedangkan harga pangan belum turun,” kata Kurnia saat dihubungi Media, Minggu (21/8).

Padahal, sekarang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hampir semua posisi strategis, Dewan Direksi BUMN dipegang orang profesional dari kalangan swasta yang rata-rata orang keturunan “bermata sipit” tetapi masih saja disubsidi dengan dana APBN lebih besar daripada pemasukan bayar pajak perusahaan besar untuk penerimaan APBN.

“Belum lagi pembangunan infrastruktur yang membengkak biayanya dan penggunaan fungsinya diluar ekspektasi, contoh bandara Kalijati dan kereta MRT dan LRT tidak laku,” jelasnya.

Kemudian, tarif tol terlalu mahal dan tiap 2 tahun naik, pembangunan IKN yang masih taraf perencanaan. “Inilah yang saya khawatirkan pembangunan infrastruktur era Jokowi bernasib sama dengan era rezim terdahulu dan dibangun dengan tergesa-gesa,” lanjutnya.

Selain itu, tidak belajar dengan terbengkalai pembangunan wisma atlet Garuda di Jonggol era Soeharto, wisma atlet Hambalang era SBY, tidak lakunya kawasan pariwisata Tanjung Lesung era Jokowi periode pertama.dan hancur saat Tsunami meletusnya Gunung Anak Krakatau.

“Kemudian dijualnya Indosat, Telkomsel, Semen Cibinong, yang belum dibeli lagi dan penghapusan utang BLBI era Megawati dan gagalnya proyek pemindahan ibukota negara ke Maja Lebak, maupun saat era Orde Baru ke Jonggol Bogor, atau era Orde Lama ke Pontianak Kalimantan,” bebernya.

Jadi untuk hal ini, tegas Kurnia, diperlukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan audit investigasi, . Apakah ada indikasi tindak pidana korupsi (Tipikor) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Juga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menetapkan menyatakan ada proses Monopoli migor dan Kartel migor. Ditjen Pajak harus tegas beri sanksi hukum sita perusahaan besar sawit penipuan kewajiban bayar pajak. Kemenhut KLH harus tegas beri sanksi hukum denda reboisasi hutan,” jelasnya.

Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung), kata dia, bahu-membahu proses hukum Tipikor, perusakan hutan oleh perusahaan nakal perkebunan sawit dan penggelapan dana reboisasi hutan sawit, penyelundupan BBM solar dan TPPU.

“Para pemilik perkebunan kelapa sawit besar umumnya dimiliki kaum oligarki 9 naga pengendali kebijakan pemerintahan dan menguasai legislatif Pembuat regulasi UU,” pungkasnya.

Dilansir dari ; Monitorindonesia

(RN-RedCN)

Jampisawan Keliling Sungai, Ini Sebabnya

Agustus, 20, 22

Pati – Cakranusantara.net | Jaringan Masyarakat Peduli Sungai Juwana (Jampisawan) Pati, Jawa Tengah, memonitoring dan membersihkan sampah di aliran Sungai Silugonggo. Pasalnya banyak sampah yang menumpuk.

Ari Subekti Juru Bicara (Jubir) Jampisawan mengatakan, selain monitoring, pihaknya juga membersihkan sampah plastik yang berpotensi mencemari air dan tanah di Kawasan Sungai Juwana, didominasi oleh pembungus produk dan botol plastik, serta wadah styrofoam makanan instant dari beraneka ragam merek,” terangnya, Sabtu (20/8/2022).

Di hilir, sampah plastik banyak menumpuk dan nyangkut di hutan mangrove. Padahal, hutan mangrove di Sungai Silugonggo merupakan habitat atau tempat tinggal ikan dan burung, di lokasi itu terpapar microplastic yang berbahaya bagi manusia dan binatang,” lanjutnya.

Jampisawan berharap agar masyarakat, terlebih pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan gerakan bersih sungai secara rutin, berkala, serta berkelanjutan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

“Pemerintah juga harus gencar mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak mudah membuang sampah di sungai,” imbuhnya.

Selain itu, pemerintah juga diminta untuk melakukan tindakan tegas, agar melakukan penegakan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku terkait pihak-pihak yang membuang sampah ke sungai.

“Masyarakat bergerak secara aktif dalam pengelolaan sampah plastik di lingkungan rumah tangga dan desa, serta aktif dalam Gerakan bersih sungai, semua Lembaga Pendidikan turut serta mensosialisasikan ampanye dan gerakan bersih Sungai Juwana untuk mewujudkan sungai bersih terutama dari sampah plastik,” pungkasnya.

Penulis/ Gambar : Dr

(Dr-Mds/Cn)

Desa Dukuhseti Meriahkan Kemerdekaan RI Dengan Gowes Bareng Macan

Agustus, 20, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Tak mau ketinggalan, Desa/Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah turut meriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-77 dengan Gowes bersama Emak-emak Cantik (Macan) dan Sexy.

Kepala Desa (Kades) Dukuhseti Ahmad Rifa’i kepada media mengatakan, pihaknya (Pemerintah Desa) tahun ini mengadakan acara lomba Gowes dengan hadiah berbagai Doorprize.

“Acara berjalan dengan sangat meriah dan di ikuti oleh semua masyarakat Desa Dukuhseti, yang kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian Perayaan HUT Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tahun 2022,” ungkapnya. Sabtu (20/8/2022).

Acara itu di ikuti oleh Bapak-bapak yang ganteng bersama Ibu-ibu Macan serta Sexy.

“Semarak tahun ini begitu meriah karena sudah dua tahun aktivitas semacam ini terhenti akibat terdampak Pandemi sehingga acara kemerdekaan dirayakan sesederhana mungkin,” tambahnya.

Saya mengapresiasi kepada semua warga yang telah turut memeriahkan Gowes ini, berkat kekompakan mereka acara ini bisa berhasil sukses. Hal itu dilakukan sebagai wujud kecintaan warga terhadap Tanah Air tercinta.

“Semoga kegiatan semacam ini bisa selalu dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya bahkan lebih meriah lagi dibandingkan tahun ini dengan Doorprizenya yang lebih Besar,” harapnya.

Adapun Doorprize yang di berikan pada tahun ini terdiri dari Kipas angin, Dispenser, Blander, dan juga Doorprize-doorprise lainnya yang sudah di sediakan.

“Untuk pemenang atau juara dalam lomba itu dimenangkan ; Juara Favorit dimenangkan RT 04/02, Juara 1 dimenangkan RT 02/03, Juara 2 dimenangkan RT 03/03, Juara 3 dimenangkan RT 02/04,” tutupnya.

Kades Kajen Terkesan Arogan, Ini Pesan Om Bob

Disdikbud Pati Belum Bisa Memberikan Keputusan Terkait Adanya Dugaan Pungli

Uang Bumdesma dibuat Bancakan, Penanganan Lambat: Sisanya Kurang dari 2 Milyar

Fee 20 Persen, Bendahara P3A Desa Wonorejo Diduga di Pecat

(Mh-CN)

Kades Kajen Terkesan Arogan, Ini Pesan Om Bob

Agustus, 21, 22

 

PATI – Cakranusantara.net | Kepala Desa (Kades) Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah diduga berulah, diduga Intervensi, Arogan/ Premanisme berlagak Jagoan terhadap warganya, seakan kebal hukum.

Data yang dihimpun media ini, Kades Kajen pada Kamis (18/8/2022) tengah malam bekisar Pukul 00.00 WIB, telah mendatangi rumah warganya yang lagi enak-enaknya santai bersama keluarga, kemudian diduga telah melakukan tindakan kurang menyenangkan (marah-marah).

“Selain mendatangi rumah warganya, Kades Kajen juga diduga telah melakukan tindak kekerasan terhadap warganya berupa Pemukulan disertai pengancaman,” hal itu diungkapkan sejumlah warga Kajen yang tidak mau disebutkan namanya, takut terjadi intervensi kepada Narasumber. Sabtu (20/8/2022).

Ditambahkan Slamet Widodo., SH., yang akrab disapa Om Bob yang juga pernah menjabat sebagai Kades (Mantan) serta Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Lidik Krimsus RI Pati dan Pembina Insan Pers Independen Pati (IPIP), sangat menyayangkan hal itu, seharusnya sebagai seorang Kades janganlah berperilaku Arogan seperti itu, layaknya seorang preman saja.

“Seorang Kades seharusnya bisa memberikan contoh yang baik untuk warga-warganya, bisa menjadi teladan yang tidak ketinggalan jangan anti Kritisi selagi kritisi itu membangun,” ungkapnya.

Fee 20 Persen, Bendahara P3A Desa Wonorejo Diduga di Pecat

Uang Bumdesma dibuat Bancakan, Penanganan Lambat: Sisanya Kurang dari 2 Milyar

Selebihnya saya berpesan pada teman-teman kades se Kabupaten Pati, harus bisa menyikapi warganya dengan baik dan bijak, karena warga Masyarakat sekarang ini sudah pada pintar semua, pastinya ia berharap yang terbaik untuk Desanya, agar anggaran-anggaran itu bisa tersalurkan dengan baik.

“Karena diera demokrasi ini, warga masyarakat taunya hanya menginginkan ketransparanan dalam pengelolaan uang yang sudah di gelontorkan dari pemerintah Pusat maupun Daerah ke Desa, apalagi jumlahnya yang Besar, hingga Milyaran rupiah per tahun,” imbuhnya.

Jadi hal-hal yang seperti itu, yang sudah terjadi di Kajen yang “diduga telah terjadi intervensi hingga tindak kekerasan” seharusnya tidak perlu terjadi, tidak perlu terlalu reaktif yang terlalu ekstrim, karena sudah tidak zamannya lagi,” tandas Om Bob.

Hingga berita ini diterbitkan pihak redaksi, belum mendapatkan keterangan lebih lanjut dari Kades Kajen yang terlibat dalam peristiwa malam itu (edit).

Baca Juga Berita Sebelumnya;

Gambar; animasi Google

(RN-RedCN)

Polres Pati Ringkus 2 Pelaku 303 di Juana

Agustus, 21, 22

Pati – Cakranusantara.net | Unit Reserse dan Kriminal (Reskrim) Kepolisian Sektor (Polsek) Juwana, Kepolisian Resort (Polres) Pati ringkus 2 pelaku kasus 303.

Kapolres Pati AKBP Christian Tobing melalui Kasubaghumas Polres Pati AKP Pujiati kepada media mengatakan, jika pihaknya telah tangkap tangan Perjudian di area hiburan atau pertunjukan kesenian tradisional Ketoprak di pelataran Giman, Dukuh Gadungan, Desa Sejomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

“2 Pelaku perjudian jenis Dadu kopyok itu telah di tangkap Reskrim Polsek juana pada Jum’at 19/8/2022 (kemarin malam), kemudian pelaku beserta barang bukti (BB) dibawa dan diserahkan kepada Penyidik Polsek Juwana guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut,” ungkapnya. Sabtu (20/8/2022).

Dua pelaku itu diantaranya Innesial (S) warga Sumberejo, Pamotan, Rembang sebagai bandar dadu dan innesial (SD) warga/ Kecamatan Jakenan sebagai penombok,” lanjutnya.

Adapun Barang Bukti yang di amankan berupa 1 (satu) buah batok kelapa (tutup mata dadu), 1 buah alas mata dadu, 3 buah mata dadu, 1 buah ACU dan lampu let, 1 buah tas loreng, 1 buah perlak bergambar mata dadu yang digunakan sebagai tempat pemasangan taruhan, 7 lembar uang Rp. 10 ribu rupiah, 8 lembar uang Rp. 5 ribu rupiah, dan 1 buah perlak,” tutup Kasubaghumas.

(Mh-CN)

Satlantas Polres Pati Bersama Organda Tindak Odong-odong

Agustus, 20, 22

Pati – Cakranusantara.net | Satlantas Polres Pati bekerja sama dengan Organda Pati laksanakan giat Hunting System penindakan Kereta kelinci / odong-odong di wilayah hukum Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Kapolres Pati AKBP Christian Tobing melalui Kasubaghumas Polres Pati AKP Pujiati kepada media mengatakan, bahwa Kasat lantas Polres Pati Akp Endah Setianingsih, S.H., M.M., bersama KBO Ipda Muslimin dan Kanit Gakkum Ipda Inung Hesti Y., S.H., beserta 4 Anggota Satlantas telah melaksanakan hunting sistem.

“Penindakan Undang – Undang (UU) Republik Indonesia (RI) nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (NKRI), UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 80 tahun 2012 dan Sprint Kapolres Pati No : Sprint/954/VIII/HUK.6.6./2022 tanggal 19 Agustus 2022,” ujarnya. Sabtu (20/8/2022).

Tujuan penindakan itu, guna mencegah terjadinya fatalitas korban kecelakaan lalu lintas dengan jumlah massal, mencegah terjadinya konflik sosial antara pengusaha angkutan penumpang umum dengan pengusaha/ pemilik kereta kelinci atau odong-odong.

“Kereta kelinci/ odong-odong dirakit secara ilegal tanpa melalui uji type sehingga tidak memenuhi syarat keselamatan dan sangat berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan,” imbuhnya.

Disisi lain, sebagian besar pengguna jasa kereta kelinci/ odong-odong adalah anak-anak dan ibu-ibu sehingga kegiatan penindakan terhadap kereta kelinci merupakan bentuk perlindungan terhadap anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa.

“Agar mereka terhindar dari kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kereta kelinci dengan korban massal, penumpang juga  tidak ada jaminan asuransi, karena Modifikasi atau dalam merakit kereta kelinci odong-odong dilakukan secara ilegal merupakan suatu kejahatan,” lanjutnya.

Sebelumnya, pihaknya menyiapkan beberapa kendaraan minibus untuk memindahkan para penumpang dari kereta kelinci/ odong-odong dan diantar  kembali ke rumah atau tempat asal mereka, sehingga tidak ada penumpang yang terlantar.

“Kegiatan penindakan terhadap kereta kelinci / odong-odong akan terus dilaksanakan secara konsisten oleh Satlantas Polres Pati yang bekerjasama dengan Dishub Pati,” tandasnya.

(Mh-CN)

Pesan Kakanwil Saat Bertindak Sebagai Inspektur Upacara

Agustus, 21, 22

SEMARANG – Cakranusantara.net | Hari istimewa bagi jajaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Pasalnya hari ini pertama kalinya melaksanakan perayaan hari ulang tahun (HUT) pada 19 Agustus, yang semula pada 30 Oktober.

Upacara pengibaran bendera merah putih itu, dalam rangka memperingati Hari Dharma Karya Dhika ke-77 di gelar di Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah. Tampak Taruna Poltekip Angkatan 53 dengan kompak membawa baki berisikan bendera merah putih untuk dikibarkan.

Bertindak selaku inspektur upacara, Kepala Kantor Wilayah A Yuspahruddin membacakan amanat Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengusung tema “Dengan Semangat Kebersamaan Kita Tingkatkan Kinerja Kemenkumham Semakin Pasti dan Berakhlak”.

“Bekerjalah dengan baik, ikhlas, tanpa pamrih serta tanpa cela, berikanlah pengabdian yang terbaik bagi Masyarakat, Kemenkumham, Bangsa dan Negara tercinta ini,” ajak Yuspahruddin. Jum’at (19/8/2022).

Mari kita satukan hati dan pikiran serta teguhkan komitmen secara bersama untuk terus berkarya bagi Negeri, serta harus tahu tugas utama ‘core business’ yakni keberhasilan pembangunan di bidang hukum dan HAM.

“Dalam rangka mengimplementasinya kita juga harus memperkuat kemampuan internal, meningkatkan sinergitas K/L, membuka partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya,” ujar Kakanwil.

Tak hanya itu, menyikapi perkembangan lingkungan strategis dan tantangan tugas kedepan, terus tetap optimis, bersemangat serta harus komitmen sekaligus konsisten menjadi Insan Pengayom yang profesional, akuntabel, dan mempunyai terobosan kreatif dalam menyikapi berbagai keterbatasan yang ada,” tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Divisi Administrasi Jusman berkesempatan membacakan sejarah Kemenkumham dari masa ke masa. Kepala Bidang Perizinan Dan Informasi Keimigrasian Surjono bertindak selaku Komandan upacara, dan Kepala Pelayanan Tahanan sebagai Perwira Upacara, Pengelolaan Basan dan Keamanan Kusbiyantoro.

Turut hadir mengikuti upacara Pimti Pratama, Kepala UPT se-Jawa Tengah beserta Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional Tertentu, Persatuan Ibu-Ibu Pengayoman Jateng, dan pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah.

(Mizwar)

FS dan PC Rayakan Ultah Pernikahan di Magelang, Sebelum Tembak Brigadir J

Agustus, 21, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | FS dan PC merayakan hari Ulang Tahun (Ultah) perkawinan mereka hingga dini hari pada 6 Juli 2022 lalu di Magelang, Jawa Tengah, akan tetapi tanpa diduga timbul keributan besar antara mereka setelah pesta tersebut selesai.

FS dan PC berjodoh yang dulunya adalah teman sekolah waktu di bangku SMPN 6 Makassar, Sulawesi Selatan, dimana FS adalah cucu Jendral Polisi Sambo calon Kapolri yang batal dilantik era Pangab/ Menhankam Jendral LB. Moerdani dan PC adalah anak dari pensiunan Kasdam Kodam Jaya. Jum’at (19/8/2022).

Pagi itu (7 Juli 2022) FS pulang ke Jakarta dengan pesawat kemudian PC menyusul pulang pagi sampai Jakarta lewat jalur darat keesokan harinya 8 Juli 2022, Keributan FS dan PC diduga karena FS ketahuan punya istri simpanan yang diduga R dan kebiasaan pesta malam dengan kalangan sosialita wanita artis cantik yang sering di media sosial.

FS juga diduga punya rahasia lain yang membuat PC marah besar. FS berbalik menuduh PC punya rahasia lain. FS menduga Josua adalah penyebab utama keributan rumah tangganya itu.

Peristiwa pembunuhan Brigadir Josua (J) pada 8 Juli 2022 di Duren Tiga Pancoran Jakarta Selatan itu diduga telah dilakukan oleh FS beserta para ajudan dan sopir pribadinya dengan cara sadis diduga adanya tindakan penembakan dan penyiksaan direkayasa dengan laporan PC ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan tindakan pelecehan Seksual dengan kekerasan oleh J pada 9 Juli 2022 dan laporan polisi pada 8 Juli 2022 Percobaan Pembunuhan yang dilakukan Josua ke PC, yang dikemudian hari pihak Tim Investigasi Khusus bentukan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo,  menghentikan penyidikan karena tidak terbukti adanya peristiwa pelecehan seksual dan percobaan pembunuhan oleh Brigadir J terhadap PC, walaupun SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) belum jelas.

Oleh sebab itu, keluarga Brigadir J telah melaporkan PC yang telah membuat laporan palsu dan memfitnah J ke Bareskrim Mabes Polri. Akibat rekayasa dan rencana Pembunuhan Brigadir J yang duga dilakukan FS menyebabkan 63 personil anggota polisi dianggap terlibat merekayasa kasus tersebut, dimana 36 orang personil polisi di anggap melanggar Kode Etik kepolisian, dan 12 orang ditahan di Rutan Khusus Bareskrim Mabes Polri dan Rutan Mako Brimob Kelapa Dua Depok, dimana FS beserta E, RR, dan KM dijadikan Tersangka dengan dugaan melanggar Pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP jo Pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Susilaningtyas mengatakan hasil pemeriksaan kedua LPSK pada 9 Agustus 2022 PC dianggap mengalami kecemasan dan depresi dimana ditemukan potensi risiko keberbahayaan terhadap diri sendiri ditandai dengan keadaan psikologis post traumatic stress disorder (PTSD) karena menyaksikan peristiwa itu.

Traumatis secara langsung dan mengalami kekerasan didepan mata dan terganggu kejiwaan dan sulit mengingat jelas urutan cerita kejadian maupun pikiran baik dalam keadaan sadar dan dalam keadaan tidur, sehingga tidak bisa berkata jujur, terbuka dan ketakutan sendiri (paranoid) sehingga disarankan diobati secara rehab medis dan permohonan perlindungan korban ditolak LPSK  karena mungkin alasan psikis kesehatan dan diduga pelaku peserta (pemicu kejahatan).

Syarat saksi materiel harus memenuhi persyaratan :

1. Kesaksian pra saksi harus berdasarkan fakta dan pengetahuan saksi (pasal 171 HIR, pasal 308 Rbg, pasal 1907 BW),

2. Keterangan saksi berkaitan dan relevan dengan fakta perkara pidana.

3. Saling bersesuaian (mutual informity) dan tidak bertolak belakang (pasal 170 HIR, pasal 307 Rbg, pasal 1906 BW).

4. Testimonium de auditu (Yurisprudensi Putusan Kasasi MA No.239K/Sip/1973 dan Putusan MA No.308K/Sip/1959),

5. Setiap orang tidak boleh dipaksa menjadi saksi (pasal 139 jo pasal 143 HIR atau pasal 165 HIR jo pasal 170 Rbg),

6. Dikecualikan jika saksi keluarga (pasal 145 (1) HIR, paal 172 (1) Rbg, dan pasal 1910 KUHPer).

Dalam perkara Pidana saksi-saksi yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi sesuai pasal 168 KUHAP walaupun sama-sama sebagai Tersangka/ terdakwa dan boleh mengundurkan diri sebagai saksi mahkota dijamin pspasal 170 KUHAP. Tapi bisa juga memberi keterangan tanpa sumpah sesuai pasal 171 ayat (2) KUHAP.

Dalam Putusan MA No.2437 K/Pid.sus/2011 tentang Saksi Mahkota harus ada pasal Penyertaan (saksi a de charge) atau sanksi meringankan. Jadi bila PC jadi tersangka bisa dimintakan jadi saksi Mahkota FS maupun sebaliknya, bukan hanya dalam perkara Pembunuhan juga berarti perkara pidana lainnya yang diduga adanya Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dimana ada juga isu tidak sedap FS adalah Ketua Satgassus Merah Putih Mabes Polri bukan memberantas Perjudian Online, Penipuan Trading Investasi, Peredaran Narkoba tetapi “ikut sebagai Sindikat Mafia Hukum” Kaisar Konsorsium 303. Saya melihat Satgassus Merah Putih berhasil dalam membantu BNPT dan Densus 88 Mabes Polri memberantas terorisme. Tetapi gagal dalam pemberantaskan Perjudian dan penipuan Online maupun Prostitusi Online membantu Menkoinfo, Kemendag dan memberantas peredaran narkoba bersama BNN.

(RN-RedCN)

Basmi 303 : Kapolri Arahkan Jajaran Raih Kepercayaan Publik, Melanggar Saya Copot

Agustus, 21, 22

Jakarta – Cakranusantara.net |  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar arahan melalui video conference kepada seluruh jajaran mulai dari tingkat Mabes Polri hingga Polda Jajaran se-Indonesia, pada hari ini, Kamis (18/8). Ia memberikan pengarahan terkini soal perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas).

Di awal pengarahannya, Sigit menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk kembali meraih kepercayaan publik terhadap institusi Polri yang belakangan ini menurun terutama setelah munculnya peristiwa penembakan di Duren Tiga.

“Ini terkait dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dan ini menjadi pertaruhan kita bersama. Oleh karena itu, hal ini yang tentunya menjadi catatan penting dan saya minta untuk betul-betul bisa ditindaklanjuti,” kata Sigit mengawali pengarahannya. Jum’at (19/8/2022).

Terkait tingkat kepercayaan publik, Sigit menjelaskan, sebelum adanya peristiwa tersebut di sekitar bulan Desember hingga medio Juli beberapa lembaga survei merilis meningkatnya tingkat kepercayaan publik terhadap Polri.

Faktor meningkatnya kepercayaan publik yang terbaru, kata Sigit, yakni adanya rangkaian kegiatan Hari Bhayangkara 2022 yang diisi dengan berbagai macam kegiatan positif yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Namun pasca-adanya peristiwa Duren Tiga, Sigit menyatakan, tren positif soal kepercayaan publik tersebut langsung mengalami penurunan. Disisi lain, kepercayaan publik kepada Polri kembali meningkat setelah adanya komitmen pengusutan perkara tersebut diusut tuntas, mulai dari pembentukan tim khusus, penonaktifan beberapa anggota dari jabatan sebelumnya, mengusut dugaan pelanggaran kode etik, hingga menetapkan tersangka pada kasus itu.

Dengan adanya fakta tersebut, dihadapan jajaran, Sigit memastikan, Polri akan terus mengusut tuntas kasus itu tanpa ada yang ditutup-tutupi. Hal itu juga sebagaimana instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Tentunya masih ada beberapa kegiatan yang saat ini sedang kita

laksanakan terkait dengan kasus tersebut dan ini adalah pertaruhan

Institusi Polri, pertaruhan marwah kita sehingga harapan kita angka 78 itu minimal sama atau naik karena sesuai dengan arahan Bapak Presiden, tidak akan ada yang ditutup-tutupi, semua kita buka sesuai fakta, ungkap kebenaran apa adanya, jadi itu yang menjadi pegangan kita,” ujar Sigit.

Oleh karena itu, Sigit memaparkan, tim khusus akan terus bekerja maksimal sehingga kedepannya akan bisa ditentukan pihak-pihak yang melanggar pidana, menghalangi penyidikan atau Obstruction of Justice dan mana yang melanggar kode etik dalam kasus ini.

“Harapannya adalah proses yang sudah dilakukan, segera kita sampaikan ke publik, kita libatkan juga kelompok eksternal, masyarakat juga ikut mengawasi, teman-teman di Komnas HAM, Kompolnas juga ikut mengawasi termasuk juga rekan mitra kerja kita yang ada di DPR juga ikut mengawasi dan ini semua menjadi pertaruhan kita. Oleh karena itu, ini yang harus kita jaga dan kita perjuangkan bersama ke depan,” papar Sigit.

Disisi lain, mantan Kabareskrim Polri ini juga mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk menghindari potensi terjadinya pelanggaran -pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik Korps Bhayangkara.

Sigit menuturkan, pelanggaran tersebut akan sangat berdampak pada tingkat kepercayaan publik terhadap Polri. Karenanya, dikatakan Sigit, seluruh personel Polri harus mendengar dan menyerap aspirasi ataupun keluhan atas laporan-laporan yang disampaikan oleh masyarakat.

Sejak jauh hari, Sigit pun telah menegaskan kepada semua jajaran untuk menindak tegas segala bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat.

“Mulai dari peredaran narkotika, perjudian baik konvensional ataupun online, adanya pungutan liar (pungli), Ilegal Minning, penyalahgunaan BBM dan LPG, sikap arogan hingga adanya keberpihakan anggota dalam menangani permasalahan hukum di masyarakat,” tutur Sigit.

“Mulai dari beberapa waktu lalu, saya sudah perintahkan yang namanya perjudian, saya ulangi yang namanya perjudian apapun bentuknya apakah itu darat, apakah itu online semua itu harus di tindak. Saya ulangi yang namanya perjudian apakah itu judi darat, judi online, dan berbagai macam bentuk pelanggaran tindak pidana lainnya harus di tindak. Saya tidak memberikan toleransi kalau masih ada kedapatan, pejabatnya saya copot, saya tidak peduli apakah itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda saya copot. Demikian juga di Mabes tolong untuk diperhatikan akan saya copot juga,” sambung Sigit menekankan.

Dalam pengarahannya, Sigit pun meminta kepada seluruh jajaran untuk memiliki komitmen yang sejalan dan selaras terkait dengan hal tersebut. Menurutnya, hal itu dilakukan guna menjaga marwah dari institusi Polri untuk menjadi lebih baik dan meraih kembali kepercayaan publik kedepannya.

“Sekali lagi saya tanya kepada rekan-rekan, yang tidak sanggup angkat tangan. Baik, kalau tidak ada berarti kalian semua, rekan-rekan

semua, masih cinta institusi dan saya minta kembalikan kepercayaan masyarakat kepada kita, kepada institusi, sesegera mungkin,” tutup Sigit.

(Ij-Cn)

Ganjar Apresiasi Pembentukan Satgas UU Cipta Kerja

Agustus, 21, 22

SEMARANG – Cakranusantara.net |  Implementasi Undang-undang Cipta Kerja di Jawa Tengah menurut Gubernur Ganjar Prabowo berjalan baik. Ganjar mengatakan, kegelisahan yang masih ada terkait nasib buruh ketika terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Hal itu disampaikan Ganjar usai menghadiri acara Sosialisasi dan Sinkronisasi Aturan Dalam Rangka Implementasi dan Penyempurnaan UU Cipta Kerja dan Turunannya, di Hotel Gumaya, Kamis (18/8/2022). Acara itu dihadiri Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta.

Pesertanya terdiri dari perwakilan mahasiswa dan dosen perguruan tinggi di Semarang, serta perwakilan kabupaten/ kota di Jateng, Ganjar mengatakan dari kegelisahan terkait nasib buruh kena PHK itu, muncul usulan agar aturan tersebut bisa dikecualikan.

“Ada usulan itu di-exclude gitu, dikembalikan ke naker, itu usulan yang ada dan masih ramai. Nah ini forum untuk menjelaskan, menurut saya bisa dilakukan exercise di situ berapa dan seperti apa yang bisa diomongkan dengan kelompok buruh,” kata Ganjar. Jum’at (19/8/2022).

Tidak fokus pada sosialisasi saja, kata Ganjar, Satgas ini juga bisa mengambil peran untuk menampung aspirasi rakyat.

“Menurut saya pemerintah membuat Satgas UU Cipta Kerja ini bagus. Itikad baik dari pemerintah membentuk Satgas saya apresiasi,” katanya.

Ganjar juga mengusulkan, Satgas bisa membuat saluran khusus yang bisa digunakan masyarakat bertanya mengenai UUCK. Saluran bisa berupa nomor WhatsApp, call center, atau memaksimalkan media sosial.

“Sehingga sosialisasinya bisa ke seluruh kelompok masyarakat di Indonesia, bahkan dunia. Maksudnya masyarakat Indonesia yang di luar negeri,” ujarnya.

Selain itu, Ganjar juga usul agar penjelasan ditekankan pada poin-poin dalam omnibus law yang hingga kini masih menjadi perdebatan. Sebab, masih banyak masyarakat yang belum membaca secara utuh UU tersebut.

Ganjar mengambil contoh dalam acara tersebut. Ada peserta dari mahasiswa dan dosen yang belum membaca secara utuh isi dari UU Cipta Kerja. Jika satgas bisa menjembatani, maka diskusi bisa dilakukan dengan kepala dingin.

“Narasumber dari satgas, itu keren. Tapi apapun yang terjadi menurut saya ikhtiar pemerintah untuk mendiseminasi ini bagus banget. Sehingga kalau akan ada beberapa revisi, ini momentumnya,” tegas Ganjar.

Satgas UUCK ini diharapkan Ganjar bisa memberikan seluruh informasi serta menyerap aspirasi masyarakat. Ganjar juga berharap ke depan diskusinya melibatkan banyak pihak.

“Ini butuh disepakati, butuh kepala dingin untuk disampaikan. Mudah-mudahan sih sosialisasi ini betul-betul bisa menyerap aspirasi masyarakat. Tapi tidak hanya didengarkan sepihak, harus dua pihak dan diskusi. Sehingga semua bisa melihat perdebatannya,” tandasnya.

(Danis-Cn)

@DanisDwiPujianta @MediaMildaJateng

#GanjarPranowo #GubernurJateng #SatGasUU #UndangUndang #CiptaKerja #PemprovJateng #HumasJateng #DiskominfoJateng #MediaMildaJateng #MediaJawaTengah #JawaTengah #JatengGayeng