Lawan Ideologi Yang Mengancam Negeri

Jakarta – Cakranusantara.net | Nasionalisme tanpa sejarah tentunya akan rapuh. Orang yang kuat dalam nasionalisme adalah orang yang mengenal sejarah dan tidak melupakan sejarah. Itu sudah sangat pokok.

Dengan mengetahui dan mengenal sejarah maka masyarakat akan paham bagaimana para pendahulu bangsa ini berjuang dan bagaimana mereka mencintai bangsanya.

Generasi penerus bangsa haruslah tahu sejarah perjuangan hingga tegaknya Merah Putih di Nusantara agar tidak pula mudah terjerumus pada radikalisme.

Bagaimana mengatasinya? Ya dengan cara para ulama dan tokoh masyarakat turun ke lapisan bawah menyentuh masyarakat. Kurangnya sentuhan pada masyarakat lapisan bawah terhadap wawasan kebangsaaan, maka mereka ini jadi kurang mengenal apa itu radikalisme, apa itu pluralisme, bagaimana hidup dalam kebhinnekaan dan sebagainya.

Apa yang dilakukan para ulama dalam menyiarkan nilai agama sudah cukup baik, dan sekarang tinggal bagaimana tokoh-tokoh dan pemuda ini bisa ikut berperan serta dalam memberikan kontribusinya untuk bangsa Indoenesia.

Upaya mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara melalui sosialisasi dan menanamkan nilai-nilai bukanlah hal mudah, namun perlu adanya kerja sama berbagai lapisan dan haruslah menyentuh masuk kepada masyarakat langsung seperti melibatkan RT/RW setempat, bupati/wali kota, camat, lurah, kepala desa maupun tokoh-tokoh di lingkungan setempat.

Tetapi tetap saja sebelum kita ini memberikan ilmu wawasan kebangsaan dan sebagainya, kita perlu datang dengan baik, menyentuh dahulu, membuat mereka mengenal kita dahulu, lalu masukkan nilai-nilai apa yang ingin kita ajarkan.

Gerakan dan ideologi radikal hingga saat ini terus menerus merongrong negeri, untuk itu mengajarkan dan menguatkan nilai-nilai Pancasila merupakan upaya paling ampuh melawan ideologi yang mengancam negeri. Mbah Toyib.

(Jr-CN)

Menteri BUMN Pastikan Pengurangan Saham Untuk Mungurangi Hutang

Jakarta – Cakranusantara.net | Menteri BUMN Erick Thohir memastikan, pengurangan saham negara (dilusi) di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) akan dilakukan setelah Putusan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU).

Dilusi saham ini menjadi opsi Kementerian BUMN yang disampaikan kepada Komisi VI DPR RI beberapa waktu lalu. Opsi ini pun disetujui legislatif melalui Panitia Kerja (Panja) Penyelamatan Garuda Komisi VI dalam rapat kerja pada pertengahan April 2022 lalu. Namun, opsi pengurangan saham ini tidak bisa di bawah 51 persen.

“Kalau Garuda sendiri kan sudah jelas proses yang masih di PKPU. DPR sudah memutuskan bahwa porsi pemerintah 51 persen. Kalau sampai di bawah itu sepertinya belum diizinkan,” kata Erick Thohir di Jakarta, Rabu (18/5/2022).

Kendati memberi lampu hijau untuk pelepasan saham kepada publik, ia menilai langkah ini masih terlalu dini untuk dibahas lebih lanjut.

“Nah jadi konteksnya itu kita jaga. Tapi terlalu dini bicara Garuda sebelum PKPU-nya putus. Jadi kita tunggu saja yang itu,” tegas dia.

Adapun saat ini saham pemerintah di Garuda Indonesia sebesar 60,5 persen. Porsi selanjutnya diambil Trans Airways sebesar 28,2 persen, dan milik publik sebanyak 11,1 persen.

Pengurangan kepemilikan saham negara tersebut bertujuan untuk mengurangi utang emiten penerbangan pelat merah yang mencapai USD 9,8 miliar, atau setara Rp 139 triliun.

(Jr-CN)

Tawadhu, Akhlak Terpuji Yang di Cintai Allah SWT

Tawadhu merupakan akhlak terpuji yang sangat dicintai oleh Allah. Selain itu, setiap muslim yang memiliki sikap tawadhu maka drajatnya akan diangkat oleh Allah SWT. Sedangkan, orang yang mempunyai sifat sombong akan dihinakan oleh Allah.

Sebagaimana sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berikut ini, yang artinya:

“Tidaklah seorang bertawadhu yang ditunjukkan semata-mata karena Allah SWT, melainkan Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajatnya.” (HR Imam Muslim).

Sikap tawadhu atau rendah hati selalu dianjurkan untuk dimiliki setiap muslim. Seseorang yang senantiasa menjalankan perilaku ini secara lahir batin, akan diangkat drajatnya oleh Allah SWT.

Pasalnya, sikap tawadhu juga menjadi salah satu bukti keimanan yang ditujukkan kepada-Nya.

Hal ini sebagaimana yang di terangkan dalam salah satu surah Alquran berikut ini, yang artinya:

“Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan.” (QS. al-Furqon ayat 63).

Seseorang yang memiliki tata krama belum tentu memiliki sikap tawadhu, sebab ke-tawadhu-an sulit diukur. Tawadhu hanya bisa dilihat dalam praktik lahiriah yang dilakukan dengan terukur dan wajar.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah, yang artinya:

“Orang yang tawadhu itu bukan ia yang ketika merendah menganggap dirinya lebih tinggi dari yang dilakukannya. Namun, orang yang tawadhu itu ia yang ketika merendah menganggap dirinya lebih rendah dari yang dilakukannya.”

Foto ; Maulana Habib Muhammad Luthfi bin Yahya

(Jr-CN)

Wapres Laksanakan Kunker ke Provinsi Sultra

Jakarta – Cakranusantara.net | Wapres KH. Ma’ruf Amin melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Kamis pagi (19/05). Agenda Wapres dalam kunker tersebut memberikan bantuan sosial kepada masyarakat di Kota Kendari, dan melakukan peletakan batu pertama Kawasan Industri Nusantara Industri Sejati (NIS) di Kabupaten Konawe Utara.

Menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737- 400 TNI AU, Wapres didampingi Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin beserta rombongan lepas landas dari Terminal 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, menuju Provinsi Sultra, pada pukul 07.30 WIB atau 08.30 WITA.

Agenda Wapres dalam kunker tersebut untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat di Kota Kendari, dan melakukan peletakan batu pertama Kawasan Industri Nusantara Industri Sejati (NIS) di Kabupaten Konawe Utara.

Menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737- 400 TNI AU, Wapres didampingi Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin beserta rombongan lepas landas dari Terminal 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, menuju Provinsi Sultra, pada pukul 07.30 WIB atau 08.30 WITA.

Foto BPMI Setwapres

(Jr-CN)

Gali Makam: Mayatnya Akan di Otopsi, Arfandi Korban Penganiayaan Diduga Dilakukan Oknum Polisi Polrestabes Makassar

MAKASSAR – Cakranusantara.net| Kasus meninggalnya seorang remaja yang diketahui bernama Arfandi (18) tahun, beralamat di jalan kandea 3 makassar sampai saat ini viral dan menjadi perbincangan di kota makassar, pasalnya korban meninggal diduga dianiaya oleh sejumlah oknum aparat kepolisian Polrestabes Makassar. Sampai berita ini diterbitkan Kamis 19/05/2022.

Dari informasi yang dihimpun media pada hari ini diketahui bahwa Ayah korban serta keluarganya rencana Makam (kuburan) Arfandi akan digali pagi ini untuk dilakukan otopsi pada mayatnya. Bertempat di Pemakaman Arab Bunga Ejaiya jalan kandea 3 Kecamatan Bontoala Makassar.

Dari konfirmasi Ayah korban Mukram mengaku kasus anaknya juga sangat janggal. “Arfandi diduga meninggal pukul 06.00 wita, Minggu kemarin. Namun baru diinformasikan ke keluarga pada sore harinya.” Terangnya.

“Hasil visum dari rumah sakit, kata Mukram juga tidak diperlihatkan ke keluarga. Dokkes yang memeriksa mengatakan hasil visum baru keluar setelah tiga hari dan akan diserahkan ke penyidik.” Tambahnya.

“Makanya kami mengajukan agar dilakukan otopsi. Keluarga juga sudah melapor ke Polda Sulsel,” ungkap Mukram.

(Jr-CN)

E-toll Tak di Pergunakan Akhir Tahun Ini Bakal Ganti MLFF

Jakarta – Cakranusantara.net| Media sosial sedang diramaikan dengan kabar uang elektronik kartu E-toll tidak akan dipergunakan lagi di gerbang tol pada akhir tahun ini. Dikabarkan bahwa nantinya pembayaran tol akan digantikan dengan sistem Multi Lane Free Flow (MLFF).⁣⁣

Berdasarkan keterangan dari sumber detikcom di Bank Indonesia (BI) menyebutkan jika saat ini BI dan Kementerian PUPR sedang mendiskusikan konsep desain dan model bisnis MLFF. Termasuk ekosistem sistem pembayarannya.

⁣⁣Di sisi lain, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit juga pernah mengatakan sistem MLFF ini akan mulai diperkenalkan pada akhir 2022 atau akhir tahun ini.

Langkah ini menjadi inovasi dan transformasi digital di jalan tol dengan konsep intelligent toll road system (ITRS).⁣⁣

Danang juga menjelaskan teknologi MLFF akan diuji coba di beberapa ruas jalan tol pada tahun ini dan ditargetkan dapat beroperasi 100% pada akhir 2023.⁣⁣

Dengan kata lain, mulai akhir tahun ini pengguna sudah tidak akan menggunakan kartu e-toll untuk membayar biaya jalan tol lagi, melainkan dengan sistem MLFF.

(Jr-CN)

Genderang Perang Kepsek vs Kades Dukuhseti di Mulai

PATI – Cakranusantara.net | Akibat pro dan Kontra pada suatu Desa, berakibat tempat pendidikan jadi manja, kini Ratusan siswa SD Negeri  Dukuhseti 02 Pati, Jawa Tengah melakukan aksi mogok sekolah.

Hal itu dipicu lantaran adanya dugaan penyerobotan lahan parkir dan lapangan olahraga milik sekolahan yang diduga dilakukan oleh pihak Desa. Sehingga dirasa kegiatan belajar mengajar (KBM) menjadi terganggu.

Ketua Komite mengatakan, karena lahan masih sengketa, kegiatan belajar mengajar di SDN Dukuhseti 2, terpaksa berhenti sementara waktu. Keputusan itu dilakukan oleh komite sekolah, serta para wali murid. Mereka meminta agar sengketa lahan segera diselesaikan. Sebab, jika masih berlanjut dikhawatirkan akan terus mengganggu kegiatan belajar mengajar.” Katanya.

Sebelum dicaplok pihak ketiga, lahan itu masih dalam sengketa dengan salah satu warga bernama Sunari (pemilik Sertifikat Hak Milik tanah) tersebut, sudah terbit sejak tahun 1997. Sedangkan sekolah itu sudah mulai diberdiri sejak tahun 1976, diduga ada permainan dalam penyertifikatan.” Ucapnya.

Pihak sekolah sudah meminta Sunari untuk mengajukan ke Pengadilan terkait keabsahan status Tanah itu menurut Hukum. Namun, ironisnya, hingga saat ini keluarga Sunari masih enggan mengajukan ke pengadilan, diduga takut terbongkar jika dalam proses penyertifikatan ada permainan mafia tanah.” Imbuhnya.

Belum kelar sengketa, tiba-tiba pihak Desa sudah meminta lahan SDN Dukuhseti 2 berukuran 7 x 14 meter untuk dijadikan tempat parkir balai Desa.

“Pihak Desa pun sudah membuat pondasi di lahan SDN Dukuhseti 02 pada bulan Maret lalu. Ini membuat kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan belajar mengajar terganggu.” Tutupnya.

Baca Juga : Pekerjaan Tayu-Dukuhseti Lambat, DPUPR Sudah Berikan Teguran

Baca juga ; Dugaan Kecurangan Pengisian Perangkat Desa Ngemplak Kidul Resmi di Polisikan

Sementara itu, Kepala SDN Dukuhseti 02 Supriyadi membenarkan adanya penghentian kegiatan belajar mengajar sementara waktu. Ia mengaku mendapatkan permintaan itu baru tadi pagi.” Ungkapnya.

Meskipun kegiatan belajar mengajar tidak dilaksanakan, tenaga pendidik masih tetap masuk. Pihaknya belum mengetahui penghentian kegiatan belajar mengajar ini dilakukan sampai kapan.” Tanyanya.

Diketahui, Sebagian lapangan sepak takraw dan lompat jauh SD tersebut ‘dicaplok’ oleh pihak Desa. Wali murid berharap, pemerintah Kabupaten Pati segera menyelesaikan status hak tanah SD Negeri Dukuhseti 2 tersebut, agar permasalahan dengan Desa tidak berlarut-larut.” Harapnya.

Whatsapp

Baca Juga : Jawaban Kepsek SDN 02 Winong Terkait Vaksinasi yang Diduga Buat Kejang-kejang

Sementara, Kepala Desa (Kades) Dukuhseti Ahmad Rifa’i kepada awak media mengatakan, terkait dengan adanya pemberitaan yang muncul saat ini itu tidak membenarkan itu, dimana pihak Desa Dukuhseti yang dianggap “Nyaplok” tanah milik Sekolah Dasar (SD).

“Kalau pihak Desa dianggap “nyaplok” itu keliru, karna sebenarnya yang menjadi aset Disdikbud atau Daerah itu hanyalah bangunannya saja tidak beserta Tanahnya,” Katanya. Selasa (17/5/2022).

Baca Juga: ETLE Seakan Tak Berfungsi, Ini Jawaban Kasatlantas: 2000 STE

Baca Juga: Polres Pati Gelar Olah TKP Kasus Kehilangan Uang, Ironis: Pihak RS KSH Seakan Enggan Memberi Keterangan

Pemasangan batas tersebut sudah berdasarkan surat kesepakatan bersama, atas tindaklanjut penyelesaian masalah antara SD vs Balai Desa yang sudah di fasilitasi dan dilakukan di Kecamatan Dukuhseti.

“Kami sudah melakukan mediasi pada Rabu (30/3/2022) lalu, yang diikuti beberapa pihak terkait, termasuk perwakilan dari Disdikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Kabupaten Pati oleh Kabid (Kepala Bidang Pembinaan SD),”tambahnya.

Baca Juga; https://www.cakranusantara.net/daerah/masalah-sdn-02-dan-baldes-dukuhseti-belum-ada-titik-temu-ini-jawaban-ka-bpkad/

Pihak Desa dalam membuat pondasi, itu bukan asal-asalan namun berdasarkan hasil musyawarah yang sudah dilakukan di Kecamatan, itu tidak benar jika pihak Pemerintahan Desa (Pemdes) dianggap Nyaplok.

“Yang di anggap “Nyaplok” itu yang mana, kita berjalan sudah sesuai dengan kesepakatan, Sedangkan Lahan/ Tanah itu bukanlah merupakan aset Disdikbud ataupun aset Pemda. Melainkan, Sertifikat Tanah masih atas nama hak milik Pribadi atau Perorangan yang didalamnya juga disebutkan berisi bangunan Balai Desa dan SD,” pungkasnya.

(Di)

Pemdes Dukuhseti di Anggap “Nyaplok” Lahan SD, Kades Angkat Bicara

PATI – Cakranusantara.net| Polemik Status Tanah Balaidesa dan SD masih belum terselesaikan. Pasalnya Pemerintah Desa (Pemdes)/ Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dianggap “Nyaplok” lahan SD oleh Kepsek, itu tidaklah benar.

Baca Juga : Jawaban Kepsek SDN 02 Winong Terkait Vaksinasi yang Diduga Buat Kejang-kejang

Kepala Desa (Kades) Dukuhseti Ahmad Rifa’i kepada awak media mengatakan, terkait dengan adanya pemberitaan yang muncul saat ini itu tidaklah benar adanya, dimana pihak Desa Dukuhseti yang dianggap “Nyaplok” tanah milik Sekolah Dasar (SD).

“Kalau pihak Desa dianggap “nyaplok” itu keliru, karna sebenarnya yang menjadi aset Disdikbud atau Daerah itu hanyalah bangunannya saja tidak beserta Tanahnya,” Katanya. Selasa (17/5/2022).

Baca Juga: ETLE Seakan Tak Berfungsi, Ini Jawaban Kasatlantas: 2000 STE

Baca Juga: Polres Pati Gelar Olah TKP Kasus Kehilangan Uang, Ironis: Pihak RS KSH Seakan Enggan Memberi Keterangan

Pemasangan batas tersebut sudah berdasarkan surat kesepakatan bersama, atas tindaklanjut penyelesaian masalahan antara SD dan Balai Desa yang sudah di fasilitasi dan dilakukan di Kecamatan Dukuhseti.

“Kami sudah melakukan mediasi pada Rabu (30/3/2022) lalu, yang diikuti beberapa pihak terkait, termasuk perwakilan dari Disdikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Kabupaten Pati oleh Kabid (Kepala Bidang Pembinaan SD),”tambahnya.

Baca Juga; https://www.cakranusantara.net/daerah/masalah-sdn-02-dan-baldes-dukuhseti-belum-ada-titik-temu-ini-jawaban-ka-bpkad/

Pihak Desa dalam membuat pondasi, itu bukan asal-asalan namun berdasarkan hasil musyawarah yang sudah dilakukan di Kecamatan, itu tidak benar jika pihak Pemerintahan Desa (Pemdes) dianggap Nyaplok.

“Yang di anggap “Nyaplok” itu yang mana, kita berjalan sudah sesuai dengan kesepakatan, Sedangkan Lahan/ Tanah itu bukanlah merupakan aset Disdikbud ataupun aset Pemda. Melainkan, Sertifikat Tanah masih atas nama hak milik Pribadi atau Perorangan yang didalamnya juga disebutkan berisi bangunan Balai Desa dan SD,” pungkasnya.

(Ar/CN)

Kapolri Geram, Praktik Hukum di Jadikan Sapi Perah

Jakarta – Cakranusantara.net| Kapolri Geram. Jenderal Listyo Sigit Perintahkan Kadiv Propam dan Kapolda Metro Jaya Fadil Imran Sikat Tuntas Sindikat Praktik Rekayasa Hukum dan Praktik Menjadikan Perkara Sebagai ATM di Polsek Pancoran, Jakarta Selatan.

Praktik rekayasa hukum dan menjadikan kasus sebagai alat untuk mencari keuntungan pribadi atau ATM oleh oknum anggota Polisi harus diusut tuntas.   

Apalagi, jika kasus tersebut telah terjadi selama bertahun-tahun, maka tidak ada toleransi bagi oknum Polisi yang malah menjadi kaki tangan penjahat atau berpihak kepada pelaku kejahatan.

Untuk itu, Kapolri Listyo Sigit Prabowo memerintahkan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran untuk segera mengusut tuntas dugaan sindikat mafia kasus dan praktik menjadikan perkara sebagai ATM pribadi yang terjadi di Polsek Pancoran.   

“Saya teruskan kepada Kapolda (Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran), dan Kadiv Propam (Irjen Pol Ferdy Sambo) untuk segera mendalami,” tutur Kapolri Listyo Sigit Prabowo, kepada wartawan, Selasa (16/05/2022).   

Kegeraman Kapolri Listyo Sigit itu sangat beralasan, sebab di Polsek Pancoran, Jakarta Selatan, telah viral adanya praktik menjadikan perkara sebagai ATM atau Sapi Perah oleh oknum Polisi. Dan juga diduga kuat telah sering terjadi praktik merekayasa hukum di Polsek Pancoran tersebut.   

Motor utama praktik sapi perah atau ATM terhadap perkara dan dugaan rekayasa hukum di Polsek Pancoran itu disebut dilakukan oleh oknum Polisi berinisial AIPTU PNT dan komplotannya.   

Bambang Djaya, merupakan korban yang melaporkan kasus yang dialaminya ke Polsek Pancoran menyebut, telah terjadi kekejian proses hukum diduga dilakukan oknum Polisi di Polsek Pancoran, Jakarta Selatan.   

Kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang dilaporkannya diduga kuat dijadikan sebagai sarana sapi perah atau ATM Pribadi untuk mendapatkan sejumlah uang dan keuntungan pribadi Si Oknum Polisi berinisial Pnt yang menjadi Penyidik di Polsek Pancoran, Jakarta Selatan itu.   

Praktik sapi perah ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Kasus yang telah menetapkan pria berinisial NS dari PT Blastindo Putra Mandiri itu sebagai Tersangka, dan berkali-kali dilakukan penahanan, hingga kini tak kunjung P21 atau Lengkap.   

“Saya menduga kuat, oknum Polsek Pancoran berinisial AIPTU PNT itu tidak sendirian. Sebab, selama beberapa tahun ini saya desak terus untuk dituntaskan, namun hingga kini tidak digubris. Kami menduga, mereka itu adalah komplotan yang telah bertahun-tahun melanggengkan praktik-praktik kotor seperti itu di institusi kepolisian,” tutur Bambang Djaya, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (16/05/2022).   

Bambang Djaya yang warga Jakarta yang tinggal di Jagakarsa, Jakarta Selatan itu meminta, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran agar segera bertindak tegas.   

“Saya meminta agar Tersangka ditangkap dan ditahan, serta kembalikan semua kerugian keuangan yang telah dilakukannya. Kemudian, kepada oknum Penyidik di Polsek Pancoran yang sangat jelas terindikasi melakukan praktik ATM dan rekayasa hukum itu, untuk segera diproses pidana, dipecat atau dipindahkan ke wilayah yang jauh dan sulit,” tutur Bambang Djaya.   

Meresponi persoalan ini, Kapolsek Pancoran Kompol Rudiyanto mengelak jika diseret-seret dengan perilaku Penyidiknya berinisial AIPTU PNT tersebut.   

Kompol Rudiyanto mengatakan, dirinya belum lama menjadi Kapolsek Pancoran. Sedangkan kasus yang viral itu sudah terjadi dan ditangani jauh sebelum dirinya dilantik sebagai Kapolsek Pancoran.   

“Sebab sudah lama, kasus itu terjadi sebelum saya menjabat sebagai Kapolsek Pancoran. Silakan ke Wakapolsek AKP Sudarto, dan ke Kanit Reskrim Polsek Pancoran AKP Abdullah Safii, serta kepada yang bersangkutan langsung yakni Panit II Reskrim Polsek Pancoran Aiptu Panut ,” ujar Kompol Rudiyanto.   

Sedangkan Wakapolsek Pancoran, AKP Sudarto yang dihubungi wartawan, tidak memberikan respon.   

Sementara Kanit Reskrim Polsek Pancoran, AKP Abdullah Safii mengatakan, pihaknya masih menunggu Perintah Pimpinan untuk menyelesaikan kasus yang menimpa Bambang Djaya itu sedang dilengkapi berkas-berkasnya.   

“Untuk perkara itu, sudah dilengkapi. Insyaallah, secepatnya berkas akan dilimpahkan,” tuturnya lewat pesan whatsapp.   

Ketika ditanya Perintah Pimpinan seperti apa yang masih ditunggu oleh Kanit Reskrim Polsek Pancoran, AKP Abdullah Safii, yang bersangkutan tidak merespon.    Kasus ini masih gantung di Polsek Pancoran. Kasus itu masih di bawah kewenangan Polsek Pancoran dengan Kapolsek Kompol Rudiyanto, Wakil Kepala Polsek Pancoran (Waka Polsek) AKP Sudarto, Kanit Reskrim Polsek Pancoran AKP Abdullah Safiih, dan Penyidik di Panit II Reskrim Polsek Pancoran, Aiptu Panut.   

Baru-baru ini, Bambang Djaya dan rekannya mendatangi Polsek Pancoran dan bertemu dengan Panit II Reskrim Polsek Pancoran, Aiptu Panut di ruangannya. Bambang Djaya mempertanyakan proses hukum selanjutnya terhadap Tersangka Nana Sumarna.   

Bambang Djaya sebagai korban dugaan penipuan yang melaporkan tindak pidana yang dialaminya itu ke Polsek Pancoran pada tahun 2020 silam, mengaku telah mengalami kekejian proses hukum oleh pihak Polsek Pancoran.   

Pria yang merupakan warga Jagakarsa, Jakarta Selatan itu sudah tidak percaya dengan proses hukum yang dilakukan Polsek Pancoran hingga kini.   

“Saya mengalami kekejian proses hukum di Polsek Pancoran. Saya dizalimi, dan terus-terusan diperlakukan secara buruk oleh oknum Penyidik di Polsek Pancoran.

Oknum Penyidik ini telah menjadikan kasus yang saya laporkan sebagai Sapi Perah atau ATM Pribadi untuk keuntungannya selama beberapa tahun ini,” beber Bambang Djaya.   

Secara gamblang, Bambang Djaya pun membuka identitas oknum Polisi yang menjadi Penyidik atas kasus yang dilaporkannya itu.   

Bambang Djaya menyebut, oknum Polsek Pancoran itu adalah Aiptu Panut, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Unit (Panit) II Reskrim Polsek Pancoran.   

Bambang Djaya mengatakan, dari informasi yang diketahuinya, Aiptu Panut sudah 15 tahun menjadi Penyidik di Polsek. Dan selama itu pula, kinerja Aiptu Panut sering menjadikan kasus-kasus sebagai sapi perah atau ATM pribadi.   

“Kinerjanya setahu saya ya begitu-begitu saja. Dan tak sungkan dia mencelakakan institusi Polri demi keuntungan pribadinya,” ucap Bambang Djaya.   

Bambang Djaya juga mengatakan, dirinya mengenal Aiptu Panut bukan setahun dua tahun. Selama ini, dirinya memiliki komunikasi yang baik dengan Polsek Pancoran.   

Namun, semenjak dirinya menjadi korban dugaan penipuan dan melaporkannya ke Polsek Pancoran, Bambang Djaya malah diperlakukan dengan sangat keji. Sebab dirinya sebagai korban, malah dipermain-mainkan oleh Aiptu Panut.   

Bambang menduga, Aiptu Panut telah bersengaja berkolaborasi dengan Tersangka NS untuk menghentikan kasus pidana penipuan dan penggelapan yang telah terjadi.   

Sejak tahun 2020, dugaan rekayasa hukum serta dugaan praktik menjadikan sapi perah atau ATM terhadap Pelapor dan Tersangka pun terus langgeng bertahun-tahun.   

“Saya menduga, Aiptu Panut bersama Si Tersangka bersepakat melakukan rekayasa, dan berupaya untuk menghentikan kasus ini. Bayangkan saja, sejak tahun 2020 saya laporkan, dan hingga kini tidak kunjung P21. NS yang telah ditetapkan sebagai Tersangka dan sempat ditahan pun dilepas. Ini sudah beberapa kali dia dilepas,” beber Bambang Djaya.   

Anehnya, lanjut Bambang Djaya, tiba-tiba di bulan Mei 2022 ini, dirinya mendapat Surat Pemanggilan Sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) atas Perkara Tindakan Melawan Hukum, tanpa sepengetahuannya. Bambang Djaya tidak tahu bahwa dirinya dilaporkan dan digugat oleh NS.   

“Yang jadi Tergugat adalah saya dan Polsek Pancoran. Aneh. Saya menduga, ini rekayasa yang dilakukan Aiptu Panut bersama Tersangka NS,” tuturnya.   

Pada Kamis 21 April 2022 lalu, Relaas Panggilan Sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), untuk mengikuti persidangan pada Senin, 09 Mei 2022, pukul 10.00 WIB.    

Seseorang bernama Nana Sumarna dari PT Blastindo Putra Mandiri membuat gugatan Perbuatan Melawan Hukum secara diam-diam kepada Bambang Djaya dan Polsek Pancoran.    

Nana Sumarna adalah Tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh Bambang Djaya di Polsek Pancoran.   

“Gugatan Perdata itu dimasukkan untuk mencoba mengintervensi proses hukum di Polsek Pancoran, karena Nana Sumarna sudah sejak tahun 2021 ditetapkan sebagai Tersangka atas kasus penipuan dan penggelapan,” terangnya.   

Bambang Djaya menuturkan, kasus penipuan terhadap dirinya dipingpong, dan dipermain-mainkan oleh para oknum Penyidik Polisi.   

“Dugaan saya, para oknum Penyidik Polisi di Polsek Pancoran itu bermain mata dengan Tersangka bernama Nana Sumarna itu. Sudah dua tahun ini, dan saya terus-terusan mendatangi dan menanyakan penanganan kasus penipuan terhadap saya itu. Enggak ada perkembangan positifnya,” beber Bambang Djaya.    

Nana Sumarna yang sudah ditetapkan sebagai Tersangka, dan sudah sejak setahun lalu dilakukan penahanan. Namun, kini dibiarkan bebas berkeliaran.   

“Tetapi kok sampai sekarang tidak kunjung P21 atau tidak lengkap berkasnya,” lanjut Bambang Djaya.   

Bambang Djaya menuturkan, dirinya melaporkan mengalami dugaan tindak penipuan dan membuat laporan Polisi No.59/K/VI/2020/sek Pancoran Tanggal 16 Juni 2020, di Polsek Pancoran.   

“Saya ditipu oleh Nana Sumarna. Dengan barang bukti berupa 5 lembar cek kosong, yang dilakukan oleh Nana Sumarna, dengan kerugian sebesar Rp 810 juta,” ujar Bambang Djaya.   

Bambang Djaya melanjutkan, dirinya terus mengikuti dan menanyakan kasus itu. Dan oleh Penyidik Polsek Pancoran bernama Aiptu Panut, sudah dilakukan Penyelidikan, Penyidikan dan Penetapan Tersangka.   

Penyidik Polsek Pancoran pun menjerat Nana Sumarna yang mengaku sebagai pengusaha itu dengan pasal dugaan penipuan yakni Pasal 378 KUHP dan Penggelapan yakni Pasal 372 KUHP.   

“Dan pada Bulan Maret 2021 lalu, Polisi melakukan Penahanan terhadap Tersangka Nana Sumarna,” ungkap Bambang Djaya.    

Atas penahanan itu, lanjutnya, pihak Keluarga Nana Sumarna, yakni melalui istrinya yang mendatangi Polsek Pancoran, menyampaikan bahwa kerugian yang dialami Bambang Djaya yakni sebesar Rp 810 juta itu akan dibayarkan oleh Nana Sumarna dan keluarganya secara mencicil.   

Istri Nana Sumarna meminta kebijaksanaan, dan diberi waktu untuk menjual aset-asetnya berupa mobil, alat berat, tagihan pekerjaan di beberapa tempat, dan lain-lainya.     

Istri Nana Sumarna menyanggupi pembayaran dengan cara menyicil. Untuk tahap pertama, akan dibayarkan sebesar Rp 400 juta. Sisanya, yakni Rp 410 juta akan dilunasi dalam jangka waktu 2 bulan, setelah menjual tanah dan tambang Tersangka Nana Sumarna, yang katanya ada di Garut dan di Sukabumi, Jawa Barat.   

Namun, lanjut Bambang Djaya, dirinya hanya dicicil sebesar Rp 250 juta, sampai kini. Dan hasil cicilan itu pun dikuasai oleh Aiptu Panut.   

“Seterusnya hanya janji-janji kosong baik lisan maupun tertulis, yang disampaikan langsung kepada penyidik polsek Pancoran. Dan sampai sekarang, sejak April 2021 tidak ada lagi pembayaran. Semua bohong dan ingkar janji,” ungkap Bambang Djaya kesal.   

Anehnya, lanjut dia, Aiptu Panut selaku Penyidik di Polsek Pancoran, selalu melakukan penahanan, namun tidak dilakukan penahanan di dalam sel. Hanya dibiarkan berkeliaran di sekitar mushola.    Dan begitu datang lagi Istri Nana Sumarna, maka Polisi kembali melepaskannya. Dan begitu berkali-kali selama dua tahun ini.   

“Pernah diungkap oleh Tersangka sendiri bahwa setiap bulan mendapatkan hasil menjual batu dari tambang tersebut dengan hasil puluhan juta rupiah, tetapi tidak ada itikad untuk menyelesaikan kewajiban atas kesepakatannya,” tutur Bambang Djaya.   

Hingga kini, lanjut Bambang Djaya, sudah terhitung 23 bulan kasus itu mandek di Polsek Pancoran.    

“Anda bisa bayangkan, sudah terjadi 4 kali pergantian Kapolsek Pancoran, dan 4 kali pergantian Kanit Reskrim, namun kasus itu tidak kunjung tuntas,” keluhnya semakin merasa aneh.   

Yang semakin terasa aneh lagi, lanjutnya, sejumlah dokumen dan surat-surat aset Tersangka, dipegang dan dimiliki oleh Penyidik Polsek Pancoran yakni Aiptu Panut.    

Aiptu Panut dan Tersangka Nana Sumarna sepertinya membuat perjanjian dan kesepakatan tersendiri secara diam-diam.    

Maka, kata dia, dirinya menduga kuat ada main mata antara Si Penyidik Polsek Pancoran dengan Si Tersangka Nana Sumarna.   

Sebab, setiap kali tidak datang setoran dari Tersangka Nana Sumarna ke Polsek Pancoran, maka akan dilakukan penahanan. Dan biasanya, kalau sudah datang menyerahkan setoran, maka akan dilepas kembali.    

“Begitu berkali-kali dilakukan di Polsek Pancoran,” sebut Bambang Djaya.   

Dia juga menyebut, perilaku Aiptu Panut dan Tersangka Nana Sumarna beserta kawan-kawannya, dapat dikategorikan sebagai upaya dengan sangat sengaja untuk menghalang-halangi proses penyidikan dan proses penegakan hukum. Ini adalah bentuk kekejian terhadap proses hukum itu sendiri.    

Bambang Djaya pun sudah melaporkan kasus dan perilaku para oknum di Polsek Pancoran itu ke Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Muhammad Fadil Imran, kepada Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo, dan terutama kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.    

“Uang saya belum kembali sampai sekarang. Kasus penipuan ini pun tak kunjung tuntas. Kapan para oknum penyidik Polisi itu akan bertobat ya?” ujar Bambang Djaya.    

Untuk itu, Bambang Djaya memohon kepada Kapolda Metrojaya, Irjen Pol Fadil Imran agar segera menindak tegas jajaran Polsek Pancoran, terutama Aiptu Panut.     Menurutnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran yang dikenal tegas dan tidak tedeng aling-aling dengan perilaku oknum Polisi seperti Aiptu Panut itu, perlu segera memroses dan menindak tegas penanganan kasus tersebut.    

Dia menegaskan, oknum Polisi seperti Aiptu Panut itu sangat layak dicopot, kemudian diproses hukum atau malah dipindahkan ke tempat yang sangat jauh. Sanksi tegas dan berat, lanjutnya, perlu dilakukan kepada Aiptu Panut.   

Demikian juga, Program Presisi Polri yang dilakukan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, harus dibuktikan di internal Korps Bhayangkara.   

Sebab, kata Bambang Djaya, jika perilaku oknum Polisi seperti Aiptu Panut tersebut dibiarkan, maka penegakan hukum oleh Polisi hanya omong kosong semata.    

“Dan kepercayaan masyarakat kepada Program Presisi Polri yang dilakukan Kapolri Listyo Sigit bisa-bisa hanya sebatas jargon dan tidak memiliki makna apa-apa bagi para pencari keadilan seperti yang saya alami,” jelas Bambang Djaya.    

Bambang Djaya meminta kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran dan kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo agar segera menuntaskan kasus itu, dan juga menindak tegas Aiptu Panut.    

Kasus ini masih menggantung di tangan jajaran Polsek Pancoran, dengan Kapolsek Kompol Rudiyanto, Wakil Kepala Polsek Pancoran (Waka Polsek) AKP Sudarto, Kanit Reskrim Polsek Pancoran AKP Abdullah Safiih, dan Penyidik di Panit II Reskrim Polsek Pancoran, Aiptu Panut.    

“Seorang Tersangka ditahan berkali-kali, dan lalu dilepaskan kembali, nanti akan ditahan lagi, dan akan dilepaskan lagi,” ujarnya.    

Menurutnya, kasus ini tidak akan pernah diselesaikan, sebab sudah ada dugaan main mata, serta dugaan dijadikan sapi perah atau sebagai ATM kepada Pelapor dan Tersangka bagi Penyidik Polsek Pancoran.    

“Saya sebagai Warga Negara Indonesia, sangat kecewa dengan kinerja Polisi yang seperti ini. Banyak warga lainnya yang diperlakukan begini oleh Polisi. Jangan paksa kami percaya dengan kinerja Polisi kalau begini,” ujarnya.   

Bambang Djaya berharap, para pimpinan Polri dan seluruh masyarakat Indonesia, hendaknya melaporkan dan menindak tegas para oknum Polisi yang mempermain-mainkan masyarakat pencari keadilan.   

“Karena itu, saya berharap Pak Kapolda Metro Jaya, Pak Kadiv Propam Polri dan jajaran, serta Pak Kapolri Listyo Sigit segera menindak tegas para bawahan seperti itu, dan segera menyelesaikan kasus pidana yang berupa penipuan kepada saya ini,” pinta Bambang Djaya.    

Pada pertemuannya dengan Panit II Reskrim Polsek Pancoran, Aiptu Panut di ruangannya, pada Rabu, 27 April 2022, Bambang Djaya dan rekannya yang sengaja mendatangi Polsek Pancoran kembali telah mempertanyakan proses hukum selanjutnya terhadap Tersangka Nana Sumarna.    

Namun, Aiptu Panut mengatakan, dirinya sudah berupaya untuk menghubungi Tersangka Nana Sumarna, dan kuasa hukumnya, agar segera menyelesaikan proses hukumnya.    

Aiptu Panut kemudian berjanji akan mempertemukan lagi Pelapor atau Korban Bambang Djaya dengan Tersangka Nana Sumarna, pada Kamis, 28 April 2022.     Namun, hingga Kamis malam, 28 April 2022, tidak kunjung ada upaya serius untuk menindaklanjuti proses hukum terhadap Tersangka Nana Sumarna. Pertemuan yang dijanjikan Aiptu Panut itu pun tidak pernah terjadi.   

“Saya sudah konfirmasi ke Kuasa Hukum Pak Nana, bahwa pertemuan hari ini (Kamis, 28 April 2022) tidak bisa hadir, karena sudah jadwal mudik bersama keluarganya. Mereka bisa datang nanti sehabis lebaran, dan sebelum waktu sidang (sidang gugatan Perdata yang diajukan Nana Sumarna),” jawab Aiptu Panut.   

Kemudian, Aiptu Panut juga menjanjikan akan memroses berkas Tersangka Nana Sumarna, dan akan segera melakukan pemanggilan pada tanggal 6 atau tanggal 7 Mei 2022, yakni setelah Lebaran Idulfitri selesai. Dan kini, hal itu pun tidak terbukti dilakukan.

“Saya sedang mempersiapkan berkas-berkas agar bisa dikirim ke Jaksa,” ujar Aiptu Panut lewat pesan WhatsApp, kepada wartawan.    

Dan kini, Aiptu Panut diduga sedang mencari cara untuk menghindar dari proses hukum dan juga melindungi Tersangka.   

Bambang Djaya mengatakan, Aiptu Panut layak dipecat dan atau dimutasikan ke tempat yang jauh. Sebab, selama dua tahun kasus ini ditangani oleh Aiptu Panut, sudah sangat banyak keanehan dan kejanggalan-kejanggalan.    

Padahal, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran selalu menegaskan agar setiap penanganan kasus segera dilakukan dengan tepat, tidak bertele-tele dan segera diproses dengan proses hukum yang sah.   

“Kami dan masyarakat pencari keadilan menantikan bagaimana respon para petinggi Polri terhadap kasus yang menimpa masyarakat seperti saya ini. Ini harus ditindaklanjuti dan diproses. Berikan keadilan kepada kami para pencari keadilan, Pak,” tandas Bambang Djaya.

(***/Jr-CN)

Dugaan Kecurangan Pengisian Perangkat Desa Ngemplak Kidul Resmi di Polisikan

Pati – Cakranusantara.net| Pengisian Perangkat Desa Ngemplak Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah akhirnya resmi di Polisikan di Polres Pati.

Pasalnya, dalam pelaksanaan pengisian Perangkat disinyalir adanya kecurangan, diantaranya jual beli Jabatan ‘siapa yang punya uang dialah yang bakal jadi perangkat Desa’.

Muhamad Efendi (ME) salah satu calon perangkat Desa yang merasa di dholimi oleh Kepala Desa (Kades) serta Panitia pengisian Perangkat Desa akhirnya resmi mem polisikan kejadian-kejadian itu. Selasa (17/5/2022).

Baca Juga; Mbah Joko Kuasa Hukum ME Bakal Mempolisikan Pengisian Perangkat Desa Ngemplak Kidul

ME seusai mem Polisikan kepada awak media mengatakan, Berkas-berkas aduan hari ini telah saya masukkan di Polres (Kepolisian Resort) Pati atas adanya dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Ngemplak Kidul, Kecamatan Margoyoso, selebihnya biar nanti pihak Kepolisian sendiri yang melakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Sebenarnya berkasnya sudah kami masukkan sejak Sabtu sore (14/5/2022) lalu, namun hari ini diminta datang untuk mendapatkan tanda bukti penerimaan dari Polres Pati atas aduan tersebut,” ungkapnya.

Baca Juga; ME Merasa Terdholimi Dalam Pengisian Perangkat, Akhirnya Mengadu di Kejari Pati

Senada Joko Sutrisno., S.H., selaku kuasa hukum ME yang akrab disapa Mbah Joko saat dimintai keterangan menjawab, bahwa hari ini bersama klien saya resmi telah melaporkan atas adanya dugaan-dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Ngemplak Kidul itu di Polres Pati.

“Pengaduan ini telah diterima oleh pihak Polres Pati pada ± Pukul 11.17 WIB, untuk selebihnya biar pihak kepolisian yang bertindak, kita tunggu saja hasilnya bersama-sama,”

(Mh-CN)

Tonnton juga videonya;