Tipiter: Dalam KUHP dan ITE Tidak ada Penghinaan Harkat dan Martabat

Oktober, 15, 22

Hukum – Cakranusantara.net | Dalam KUHP maupun UU ITE tidak ada istilah penghinaan harkat dan martabat, jadi tidak ada batasan, apa itu penghinaan harkat. Yang ada adalah Penghinaan pasal 310, dan unsur fitnah, pasal 311 KUHP serta pasal 313 tentang Pencemaran nama baik.

Pada dasarnya Penghinaan dan lainnya adalah penyerangan terhadap nama baik atau kehormatan seseorang atau lebih, agar masyarakat mengetahui aibnya, kelakuan jelek dari orang yang dihina, agar orang menjauhkan diri dari orang tersebut.

Penghinaan ini dianggap sebagai tindak pidana yang ancaman pidananya ringan, yaitu kurang dari satu tahun. Karenanya putusan Hakim atas kasus penghinaan hanya pidana percobaan saja.

Contoh : Jika Ferdy Sambo menggunakan pelecehan seksual sebagai alasan atau motif melakukan pembunuhan pada almarhum Josua adalah sah-sah saja, tapi bukan sebagai alasan pembenaran atas tindakan pembunuhan tersebut.

Namun dapat menjadi pertimbangan, meringankan bagi hakim jika pelecehan seksual tersebut dapat dibuktikan, karena dapat mengarah pada Pembunuhan dengan sengaja bukan pembunuhan berencana.

Misalnya, pembunuhan sengaja pasal 338 KUHP ancamannya 15 tahun, putusan pidana ini dijatuhkan hakim selama 12 – 13 tahun. Atau jika terbukti Tindak pidana Pembunuhan Berencana pasal 340 KUHP, ancamannya Pidana mati atau pidana Seumur hidup, atau pidana 20 tahun penjara, dalam hal ini Hakim bebas memilih ancaman yang mana yang di jatuhkan.

Sambo Bakal Lepas Dengan Pasal 49 Ayat 1 dan 2

Menurut saya yang harus di jatuhkan adalah pidana penjara 20 tahun, dan berita pelecehan seksual yang mendorong Sambo membunuh dapat menjadi hal meringankan sehingga bukan tidak mungkin putusan Hakim menjadi 18 tahun sampai dengan 20 tahun penjara.

Meskipun berita yang disampaikan oleh PC dan MK tidak benar atau bohong semata. Akan tetapi bagi Sambo berita itu dianggap sebagai hal yang benar, sehingga tersulut memicu emosinya dan berniat untuk melakukan pembunuhan terhadap Josua. Hal ini, menjadi motif dari Pelaku (Sambo).

Oleh sebab itu, mereka yang memprovokasi dengan berita bohong yaitu PC dan MK harus di pertanggungjawabkan atas perbuatannya yang memprovokasi pelaku Sambo dengan pasal 220 KUHP, diluar pasal-pasal yang sudah disangkakan.

Dengan adanya bukti provokasi bohong, terkait pelecehan seksual ini menjadi petunjuk kapan mulai timbul Niat/ mens rea Sambo untuk melakukan Pembunuhan.

Untuk adanya pembunuhan Berencana harus jelas pembuktiannya, dari apa motifnya?. Kapan timbul Niat/ mens rea yang disebabkan oleh motif tersebut, dan kapan dilakukan Perbuatan/ Actus rea, serta kapan timbulnya akibat kematian bagi korban terakhir. Apakah kematian korban sebagai akibat langsung dari Perbuatan pelaku.

Jika diurut syarat ini dengan hasil Rekonstruksi kedua maka diperoleh fakta :

1. Tersangka (tsk) Sambo baru mendengar kabar, adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Josua alm di rumah dinas Jakarta, melalui kontak telepon oleh PC dan MK. Bukan diperoleh saat berada di Magelang.

2. Tsk Sambo emosi berat dan pulang ke rumah dinas mengumpulkan Brigadir RR, Bharada RE, dan MK, menjelaskan niatnya untuk membunuh Josua alm dengan cara menembak, dan memanggil Josua alm kelantai dua, serta memerintahkan RR, RE dan MK, untuk bunuh Josua alm. Dan Tsk Sambo menembaki dinding agar tampak seperti tembak menembak (baku tembak).

3. Menurut saya, tidak ada tenggang waktu yang cukup antara timbulnya niat membunuh (yang lahir dari motif pelecehan seksual) dengan pelaksanaan niat tersebut atau perbuatan eksekusi.

Niat Tsk (Sambo) untuk membunuh baru timbul setelah PC dan MK mengkontak Tsk (Sambo) bahwa Alm Josua melakukan pelecehan seksual, di rumah dinas Jakarta, dan membuat Tsk (Sambo), emosi hebat dan menyiapkan pistol yang digunakan saat itu juga, dan memerintahkan untuk menembak.

4. Perbuatan Rencana dalam pasal 340 KUHP, dengan ancaman pidana mati, mensyaratkan adanya tenggang waktu yang cukup antara timbulnya niat membunuh dengan pelaksanaan eksekusi membunuh.

Tenggang waktu yang cukup tersebut tidak dirumuskan batasannya dalam KUHP hanya disebut adanya waktu berpikir dengan tenang bagi pelakunya untuk berpikir dengan tenang, menimbang apakah ia akan terus melaksanakan niatnya membunuh, mengetahui apa akibat dari perbuatannya, baik bagi korban dan keluarganya maupun bagi dirinya sendiri dan keluarganya.

Tetapi waktu yang cukup itu tidak digunakan untuk membatalkan niatnya, tetapi niatnya itu diteruskan bahkan disempurnakan, dengan menyusun suatu rencana, seperti kapan di eksekusi, dimana dieksekusi, dicari tempat yang pas, siapa yang mengeksekusi, alat apa yang digunakan untuk eksekusi, dan cara-cara menghilangkan alat bukti dan cara melarikan diri.

5. Dari uraian diatas tampak bahwa memang perencanaan sepertinya terwujud dalam perbuatan Tsk (Sambo), hanya saja jarak waktu yang terjadi antara timbulnya niat dan pelaksanaan eksekusi dihari yang sama, terlalu sempit atau singkat untuk mempersiapkan semua perencanaan tersebut, sehingga bisa saja seperti pembunuhan dengan sengaja atau pembunuhan spontan yang diatur dalam pasal ,338 KUHP dengan ancaman pidana selama 15 tahun.

Maka kita percayakan berdasarkan pembuktian dalam persidangan dengan keyakinan hakim atas putusannya.

Demikian analisa saya atas kasus pembunuhan oleh tsk (Sambo). Sayangnya saya tidak punya akses/ link untuk diminta pendapat ahli pidana dalam kasus ini.

(Red)

BPBD, Banjir Bandang Pati Selatan Akibat Aktivitas Galian C di Pegunungan Kendeng

Oktober, 15, 22

Pati – Cakranusantara.net | Banjir bandang yang nenerjang kawasan Landoh, Desa/Kecamatan Kayen Kamis (13/10) malam. BPBD Kabupaten Pati sebut, hal itu dikarenakan rusaknya daerah hulu yang diakibatkan galian C.

Menurut Martinus Budi Prasetya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pati. Bebasnya aktivitas pertambangan itu, bisa mengakibatkan terjadinya sedimentasi yang kemudian sungai tidak mampu menampung debit air.

“Dari aktivitas tersebut, masyarakat luas (umum) yang paling utama dalam merasakan dampak langsung dari adanya alih fungsi hutan, dan kerusakan hutan.

Sedimentasi terjadi karena rusaknya daerah tangkapan air, karena adanya perubahan fungsi hutan lindung menjadi tanaman produksi.

“Kerusakan hutan lindung disinyalir diakibatkan dari aktivitas galian C,” ucap Martinus, saat dihubungi melalui telepon seluler, Jumat (14/10/2022).

Butuh Reboisasi, Henggar Tinjau Banjir Kayen

Desa Gabus Tergenang Banjir Dampak dari Luapan Sungai Godo

Martinus juga memaparkan, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) harus segera mengatasi permasalahan galian C di Pegunungan Kendeng secara bersama-sama.

“Baik itu dari unsur Pemerintah, juga masyarakat, dan dunia usaha itu harus punya komitmen yang tepat, untuk menghentikan penggalian tanah galian C di Pegunungan Kendeng,” jelasnya.

Kemudian ia juga menghimbau, supaya menghentikan upaya atau kegiatan yang mengubah fungsi hutan lindung menjadi usaha, baik itu pertambangan ataupun penanaman dengan tanaman semusim.

“Itu dulu yang harus dilaksanakan oleh semua masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha, aktivitas yang sangat merugikan sebagian masyarakat Kabupaten Pati ini segera dihentikan,” tegasnya.

(*/Red)

Butuh Reboisasi, Henggar Tinjau Banjir Kayen

Oktober, 15, 22

Pati – Cakranusantara.net | Setelah wilayah Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah terendam banjir pada Kamis malam, Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro langsung turun ke lokasi terdampak banjir.

“Pagi ini bersama Camat dan Muspika Kayen mengecek penyebab terjadinya banjir, yang terjadi malam itu di wilayah Kayen,” tutur Pj Bupati saat diwawancarai. Jum’at (15/10/2022) pagi.

Ia pun menjelaskan, bahwa untuk kondisi terkini, air sudah surut. Namun coba kita cari solusi apa penyebabnya. Ternyata penyebabnya harus ditangani secara komprehensif.

“Karena di Satu sisi diatas dulu banyak hutan sekarang sudah beralih fungsi (Gundul). Berikutnya terkait kondisi sungai dan juga saluran drainase,” imbuh Henggar.

Masih lanjut Henggar, kondisi sungai saat ini penampangnya sudah sangat sempit dan banyak sedimentasi.

“Maka perlu penanganan secara komprehensif. Saya juga perlu berkoordinasi dengan pihak terkait, baik ditingkat provinsi maupun BBWS tingkat pusat,” lanjutnya.

Mudah-mudahan bisa mendapatkan penanganan komprehensif sehingga dalam jangka pendek nanti sudah mampu mengatasi banjir skala kecil dulu.

“Kalau untuk skala besar, penanganan tuntasnya perlu reboisasi,” terang Henggar.

Dengan reboisasi yang diatas, mungkin baru bisa mengatasi secara keseluruhan. Hal itu, tentunya butuh kajian menyeluruh dulu, nanti baru kita tau dan bisa melangkah seperti apa.

“Sedangkan, terkait kondisi saat ini, tentunya akan segera saya laporkan ke tingkat provinsi,” pungkasnya.

(*/Red)

Desa Gabus Tergenang Banjir Dampak dari Luapan Sungai Godo

Oktober, 15, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Desa Gabus, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah tergenang banjir hingga meluap kejalanan. Hal itu disebabkan hujan yang mengguyur beberapa hari.

Eko warga Gabus mengatakan, penyebab banjir itu diakibatkan karena tanggul sungai godo Dukuh paras Desa Tanjunganom naik dan bocor hingga menggenangi rumah warga, dan banjir juga meluap sampai dijalan raya, sehingga menyebabkan kemacetan, dan banyak kendaraan bermotor yang melintas mati.

“Banjir ini karena tanggul sungai dekat jembatan meluap naik mas, kalau tanggul tidak bocor kemungkinan yang terkena banjir Desa penanggunan,” ungkap Eko salah satu warga gabus saat dilokasi banjir.

Sementara, Suyadi kades Gabus saat di hubungi lewat via phone seluler menyampaikan, jika tanggul sungai paras itu harus diperbaiki, selama tanggul sungai aman tidak akan terjadi banjir,” jawabnya.

Di singgung apakah sudah laporan ke dinas, sebenarnya Dinas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) itu sudah tahu mas, cuma kalau dari pihak dinas jika tidak ada anggarannya kan diam saja,” tandasnya.

(Ts-Red)

Tambang Batu di Desa Guwo Tanpa Izin Bebas Beroperasi

Oktober, 15, 22

Pati – Cakranusantara.net | Pekerjaan tambang Batu di Desa Guwo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah diduga tanpa mengantongi izin (Illegal) bebas beroperasi. Selasa (15/10/2022).

Bermula, tim investigasi melihat adanya Dump Truk yang keluar dari areal, berlanjut meninjau lokasi pekerjaan tambang batu tersebut, anehnya bisa dengan leluasa dalam beroperasi.

Berdasarkan keterangan warga sekitar yang enggan disebut namanya menerangkan, jika sang penglola tambang inisial M dan T, serasa, ia kebal hukum.

“Hal itu dibuktikan karna penambangan itu sudah berlangsung lama. Tentang galian yang berada diwilayahnya ini, tapi kadang berhenti kadang mulai lagi,” tutur warga.

Kami berharap, pihak pemerintah terkait segera mengambil langkah-langkah hukum dan menertibkan penambang illegal itu, demi menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup.

“Penambangan itu, harus segera mendapatkan tindakan tegas dan signifikan dari Aparatur Penegak Hukum (APH) setempat, agar tidak terkesan adanya pembiaran,” tambahnya.

Ditamtahkan Roys W. Aktivis Pati, untuk menyikapi hal itu, dibutuhkan keseriusan dan langkah-langkah nyata dalam penegakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku, mengingat dampak yang bisa merugikan lingkungan.

“Juga keselamatan kerja, bagi pekerja itu sendiri. Selain itu, secara langsung maupun tidak langsung itu merugikan warga sekitar, dan juga merugikan Negara. Karena pelaku pertambangan itu tidak pernah membayar pajak untuk kas Daerah,” tegasnya.

Adapun Regulasi UU-RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba pasal 158:

“Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak 100 miliar Rupiah”.

Hingga berita ini diterbitkan, tim belum konfirmasi dengan Kepala Desa (Kades) setempat, guna mendapatkan informasi lebih lanjut terkait penambangan itu, karena kebetulan sedang tidak ada ditempat.

Bersambung.

(Tim)

Irjen Tedy Minahasa Kesandung Kasus Narkoba, Kurnia Zakaria Angkat Bicara

Oktober, 14, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Dalam kasus penangkapan Irjen. Tedy Minahasa Putra, SH., S.I.K (TMP) yang kesandung kasus menjual Narkoba hasil sitaan yang dijadikan barang bukti (BB) Polda Sumbar.

TMP baru saja dimutasi dari Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat (Sumbar) menjadi Kapolda Jawa Timur (Jatim) kini ditahan diKebayoran Baru Jakarta Selatan. Dekat kampus PTIK oleh penyidik Reserse Unit Narkoba Polda Metro Jaya, yang dibantu oleh polisi Divisi Propam Mabes Polri.

Hal itu di ungkapkan Kurnia Zakaria pakar hukum yang tergabung dalam Peradi Jakpus. Masih lanjutnya, kasus ini terungkap dari pengembangan penangkapan seorang polisi anggota Polsek Bukit Tinggi Bripka X dan Kompol Y mantan Kapolsek Bukit Tinggi, Polda Sumatera Barat (Sumbar).

Baca Juga : Tersandung Kasus Narkoba, Kapolri Batalkan Irjen Pol Tedy Minahasa Menjadi Kapolda Jatim

Pada Mei 2022 Polsek Bukit Tinggi, Polda Sumbar berhasil menyita BB Narkoba jenis sabu seberat 41,4 kilogram, senilai 62.1 milyar rupiah. Dimana barang bukti yang dilaporkan sudah dimusnahkan. Namun atas perintah TMP ditukar dengan tawas.

“Kemudian barang bukti tersebut dijual lagi ke pengedar narkoba antar pulau dimana TMP mendapat jatah atau setoran 300 juta rupiah per kilo,” tambahnya.

TMP kelahiran 23 November 1970 di Minahasa merupakan lulusan Akpol tahun 1993. Ketua Umum HDCI periode 2021-2026. Tahun 2014 menjadi ajudan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Tahun 2017 menjadi Staf Ahli Wakil Presiden. Tahun 2018-2021 menjadi Kapolda Banten. Tahun 2021-2022 menjad Kapolda Sumatera Barat. Sejak 10 Oktober 2022 menjadi Kapolda Jatim.

“TMP dapat dikenakan pasal 114 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana minimal 5 tahun maksimal 20 tahun dengan denda minimal 1 milyar rupiah maksimal 10 milyar rupiah juncto pasal 112 UU No.35 tahun 2009 karena dianggap terlibat penjualan BB sabu,” tegas Kurnia.

(RN-Red)

Tersandung Kasus Narkoba, Kapolri Batalkan Irjen Pol Tedy Minahasa Menjadi Kapolda Jatim

Oktober, 14, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo batalkan Irjen Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur (Jatim). Pasalnya, ia kesandung kasus Narkoba.

Hal itu diungkapkan saat gelar konferensi Pers di Markas Besar (Mabes) Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri pun memastikan akan mengeluarkan Surat Telegram Rahasia (STR) pembatalan promosi jabatan itu.

 

“Posisi Irjen Pol. Teddy Minahasa yang kemarin baru saja kita keluarkan STR untuk mengisi Polda Jatim, hari ini saya akan keluarkan STR pembatalan,” kata Kapolri. Jum’at (14/10/2022).

 

Kapolri juga menyampaikan, bahwa posisi Kapolda Jatim tersebut nantinya akan diganti dengan pejabat Polri yang baru. Kendati demikian, Kapolri belum mejelaskan perwira yang bakal menggantikan Irjen Pol Nico Afinta sebagai Kapolda Jatim.

 

“Kita ganti dengan pejabat baru, keterlibatan Teddy Minahasa dalam kasus ini berawal dari laporan masyarakat, terkait jaringan peredaran gelap narkoba,” lanjut Sigit.

 

Kemudian dilakukan pengembangan dan mengarah ke Oknum anggota polisi berpangkat Bripka dan Kompol, jabatan Kapolsek.

 

Tak hanya berhenti disitu, Kapolri meminta kasus ini terus dikembangkan sampai kepengedar,” sambungnya.

 

Kemudian diketahui, kasus tersebut mengarah kepada personel Polri berpangkat AKBP yang juga mantan Kapolres Bukittinggi.

 

“Dari sinilah, Polri melihat keterlibatan Irjen Teddy Minahasa, yang kemudian diperiksa dan dinyatakan sebagai terduga pelanggar. Kini, jenderal bintang dua Polri itu ditempatkan ditempat khusus (patsus),” ujarnya.

 

Sebelumnya, Irjen Teddy Minahasa baru saja ditunjuk Kapolri menjadi Kapolda Jatim untuk menggantikan Irjen Nico Afinta yang dimutasi menjadi Staf Ahli bidang Sosial dan Budaya Kapolri.

Teddy akan diperiksa lebih lanjut oleh Propam Polri terkait dugaan pelanggaran etik dengan ancaman pemecatan tidak dengan hormat (PTDH),” tandas Kapolri.

(*/Red)

Henggar : Upayakan Pelayanan E-KTP Lebih Cepat dan Mudah

Oktober, 14, 22

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat (Pj) Bupati Pati sebut bakal  mempermudah dalam pelayanan Elektronik-Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) buat seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Pati.

Hal itu diungkapkan Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro saat hadiri giat sinergitas program kerja tahun 2022 di Kecamatan Pucakwangi. Kamis (13/10/2022).

Pihaknya akan fokus pelayanan E-KTP ditingkat kecamatan. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang jauh – jauh dan mengantre lama di Disdukcapil Pati.

“Besok, teman-teman dari Disdukcapil mengambil blangko E – KTP di Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang mana saya usulkan lebih banyak,” paparnya.

Sebelumnya, biasa hanya mengambil sebanyak 1500 bahkan 500 blangko, ini nanti mereka akan mengambil 5000 blangko. Semoga nanti dapat terpenuhi dan kita drop ditiap kecamatan,” paparnya.

Oleh karena itu, Henggar meminta kepada semua camat, agar berkoordinasi kepada para staf yang para bertugas dibagian pelayanan.

Henggar mewanti – wanti jangan sampai ketika blangko E-KTP di kecamatan siap, namun petugasnya yang justru belum siap sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu.

“Jadi jangan sampai pelayanan kepada masyarakat terkait kependudukan terganggu. Oleh karenanya, kita perlu sinergi lagi kaitannya dengan hal itu,” ungkapnya.

Henggar pun kembali berpesan kepada semua pihak agar selalu berupaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat bolak balik dari rumah ke kantor Disdukcapil untuk mengurus E-KTP, namun tidak kunjung selesai – selesai, kan kasihan,” pungkasnya.

(*/Red)

Kurnia Zakaria : Diduga Langgar Pasal 156A, Penggugat Jokowi di Tangkap Polisi

Oktober, 14, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur Raharja ditangkap oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri di Hotel Sofyan Tebet pada Kamis (13/10/2022) Sore (Pukul 15.44 WIB).

Hal ini diungkapkan oleh Kurnia Zakaria pengamat ilmu hukum, dengan dugaan Pasal ujaran kebencian dan Penistaan Agama, sesuai pasal 156A huruf a KUHP, dan pasal 45a ayat (2) juncto pasal 28 ayat (2) UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008.

“Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait Ujaran Suku, Agama, ras, dan Antar Golongan (Sara) atas laporan Dodo Baidlowi dengan Laporan No. LP/B/0568/IX/2022 di Bareskrim Mabes Polri pada 29 September 2022,” terangnya.

Bambang Tri Mulyono menggugat Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dimana ada pemalsuan Ijasah SD, SMP, SMA dan Sarjana Kehutanan UGM tahun 1985.

“Dimana Joko Widodo menduga ada pemalsuan surat otentik dan data identitas dimana Joko Widodo baru masuk SMA tahun 1980 sedangkan bersamaan diterima menjadi Mahasiswa Baru Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta,” lanjutnya.

Gutan PMH Penggugat Bambang Tri Mulyono diregister No. 592/Pdt.G/2022/PN.Jkr.Pst dengan dasar hukum Pasal 1865 KUHPerdata juncto Pasal 1365 KUHPerdata. Sehingga tergugat dianggap telah melakukan pemalsuan data, identitas Pendidikan sebagai Calon Presiden ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat Pilpres Tahun 2019 lalu.

“Dalam Gugatan PMH Tergugat 1 Joko Widodo dan tergugat lainnya KPU, MPR dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Riset dan teknologi, Pendidikan Tinggi (Kemendikbud Ristek Dikti). Walaupun Pihak Rektorat UGM telah menyatakan ijasah S1 Joko Widodo sebagai Sarjana Fakultas Kehutanan Tahun 1985 Asli,” ungkapnya.

Perbuatan melawan Hukum harus Penggugat membuktikan Gugatan sesuai Pasal 1865 KUHPer jo pasal 1365 KUHPer dimana harus ada :

“Perbuatan yang dianggap melawan hukum didasarkan pada kaidah hukum tertulis maupun kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat seperti kepantasan dan kepatutan, kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian, terdapat kerugian material (nyata diderita) dan/ atau kerugian immateriel (manfaat/ kerugian yang mungkin diterima dikemudian hari bersifat suka-suka),” ujarnya.

Adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara PMH dengan Kerugian dimana kerugian yang dialami akibat PMH yang dilakukan tergugat lakukan.

PMH tidak perlu antar Penggugat dan Tergugat ada hubungan Perjanjian tapi Hukum memberikan jaminan perlindungan kepada pihak yang dirugikan terutama Penggugat. Sesuai pasal 1865 KUHPer pihak Penggugat harus membuktikan dalil Gugatan dan Kerugian yang dialaminya sesuai pasal 1365 KUHper.

Dulu Bambang Tri Mulyono pengarang buku JOKOWI UNDERCOVER tahun 2016 diproses hukum perkara Pidana di Jawa Tengah (Jateng), dan divonis Pengadilan Negeri (PN) Blora pada 29 Mei 2017 dengan Pidana PENJARA 3 TAHUN. Karena terbukti telah melanggar pasal 16 UU No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan pasal 28 ayat (2) UU No.11 tahun 2008 tentang ITE juncto pasal 207 KUHP tentang Penghinaan terhadap penguasa negara (kepala negara). Dan baru bebas bersyarat 1 Juli 2019 dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II.B Slawi Jateng.

Penangkapan Bambang Tri Mulyono mantan Narapidana (Napi) yang menggugat Jokowi di PN Jakarta Pusat dengan gugatan PMH ini berkaitaan antara Perkara Pidana dengan Perkara Perdatanya, agar apakah Gugatan PMH itu dicabut atau dianggap tidak berdasar walaupun belum ada putusan hakim PN Jakarta Pusat.

“Memang BTM dalam bukunya, Jokowi Undercover menduga banyak data pemalsuan identitas Joko Widodo walaupun dianggap referensi tidak bersifat ilmiah/ akademik dan secara akademis tidak bisa dipertanggung jawabkan, referensi dan narasumber informan tidak jelas,” lanjutnya lagi.

Seharusnya dalam dunia ilmiah/ pendidikan bantahan buku juga dibantah dengan buku juga sebagai pembanding. Artinya pembuktian harus bersifat setara. Gugatan PMH memang bisa dicabut oleh Penggugat hingga sebelum adanya Putusan Hakim walaupun para pihak sudah menyampaikan kesimpulan.

“Perkara Pidana bisa menjadi dalil Jawaban Gugatan Tergugat dan Gugatan Rekonpensi dimana pembuktian penggugat dianggap tidak Valid dan tidak sah, karena dianggap mengada-ada (Dugaan tanpa dasar pembuktian yang sah),” tandas Kurnia Zakaria.

(RN-Red)

Kodim Pati Gelar Penghijauan di Sekitaran Makam Pangeran Benowo

Oktober, 14, 22

Pati – Cakranusantara.net | Kodim 0718/Pati laksanakan giat penghijauan yang diprakarsai oleh Danramil 17/Pucakwangi Kapten Inf Latifur Rakhman berkolaborasi dengan program pemerintah, KKS kab /kota sehat dipusatkan di wilayah kecamatan Pucakwangi kabupaten Pati.

Dandim mengatakan, penghijauan tersebut sebanyak 3.000 bibit tanaman keras dan tanaman buah-buahan. Dengan melibatkan unsur TNI dari Koramil 17/Pucakwangi, Polsek Pucakwangi, personel Perhutani serta masyarakat.

Penanaman secara simbolis dilaksanakan oleh Dandim Pati Letkol Inf Catur Irawan bersama Forkopincam Pucakwangi, Asper BKPH Lunggoh Pucakwangi, Kades serta Tomas dan Toga di kompleks makam Pangeran Benowo yang merupakan salah satu destinasi wisata religi di kabupaten Pati,” ungkap Dandim. Jum’at (14/10/2022).

Dandim Pati menyebutkan, karena padatnya rangkaian kegiatan dalam rangka HUT ke-77 Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2022, kegiatan penghijauan di wilayah kecamatan Pucakwangi baru bisa terlaksana hari ini.

“Penghijauan ini tujuannya adalah agar kelestarian lingkungan hidup terus terjaga yang turut didukung semua pihak, termasuk Forkopincam serta pemdes dan masyarakat,” tandas Dandim.

Sementara itu, Kades Wateshaji Santoso menyampaikan apresiasi kepada Kodim Pati yang telah melaksanakan kegiatan penghijauan di desanya. Supaya kedepannya bisa menjadi lebih menarik dan menjadi nilai tambah, karena sambil ziarah wisata religi juga bisa sekaligus menikmati buah-buahan yang ada.

“Dengan penghijauan yang dilaksanakan khususnya tanaman buah di kompleks Makam Pangeran Benowo dapat menambah kesan bagi peziarah yang datang,” harap Kades.

(*/Red)